ANGGARAN RUMAH TANGGA YAYASAN IMAM MALIK BANDUNG (ART-YIMB) BAB I KESEKRETARIATAN Pasal ke-1 Nama dan Tempat Kedudukan (1) Yayasan ini bernama : YAYASAN IMAM MALIK BANDUNG (selanjutnya dalam Anggaran Rumah Tangga ini cukup disingkat dengan yayasan), berkedudukan dan berkantor pusat di Kelurahan Maleer, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung. (2) Yayasan merupakan induk yang menaungi 3 (tiga) divisi yang ada di bawahnya, yaitu: pertama Divisi Pendidikan, kedua Divisi Dakwah, ketiga Divisi Sosial dan juga Lembaga dan Badan Usaha yang dibentuk oleh yayasan.
Pasal ke-2 Asas Yayasan berasaskan Syari’at Islam sesuai pemahaman Manhaj Salafus Shalih, di mana Islamlah yang menuntun dan menentukan seluruh pemikiran, langkah dan tindakan yayasan.
Pasal ke-3 Visi dan Misi (1) Visi yayasan adalah menjadi sebuah yayasan profesional yang dapat memayungi dan mengelola kegiatan-kegiatan pendidikan, dakwah dan sosial di atas Manhaj Salafus Shalih Ahlus Sunnah wal Jama'ah. (2) Adapun misi yayasan adalah: Pertama, mencetak generasi yang unggul yang berkepribadian Islam dalam aqidah, ibadah maupun muamalah dan memiliki mental yang tangguh dalam menghadapi kendala kehidupan. Kedua, melaksanakan program dakwah dalam rangka menyebarkan ilmu agama yang bermanfaat, amalan yang shalih sesuai Manhaj Salafus Shalih Ahlus Sunnah wal Jama'ah kepada masyarakat serta memperluas dan mempererat Ukhuwwah Islamiyyah. Ketiga, mendorong dan memotivasi kaum muslimin dan para donatur untuk
meringankan beban masyarakat dalam memenuhi hajat hidupnya baik sandang, pangan maupun papan baik dalam situasi normal maupun terkena musibah. Keempat, membuat lembaga penelitian, pengembangan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan sumber daya yang dapat digunakan untuk mendukung kemajuan yayasan. Pasal ke-4 Tujuan Semua pemikiran, langkah dan tindakan yayasan ditujukan untuk menyebarkan Dakwah Tauhid, Dakwah Ahlus Sunnah wal Jama’ah sesuai Manhaj Salafus Shalih, memperluas dan mempererat Ukhuwwah Islamiyyah serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kaum muslimin pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam bidang pendidikan, dakwah dan sosial yang dikelola secara profesional.
BAB II LAMBANG DAN SEMBOYAN Pasal ke-5 Lambang (1) Lambang yayasan adalah 3 (tiga) perisai dengan bentuk cembung luar dan dalam yang disusun menjadi segitiga dengan 3 (tiga) warna berbeda yaitu: hitam, putih dan coklat. (2) Di dalam lambang 3 (tiga) perisai terdapat bola dunia yang bersinar putih dengan fokus peta area Indonesia. Pasal ke-6 Simbolisasi (1) Tiga perisai dengan bentuk cembung luar dan dalam yang disusun menjadi segitiga dengan tiga warna berbeda yaitu: hitam, putih dan coklat melambangkan tiga ketauhidan yang harus mampu dijadikan perisai ketakwaan dari luar dan dalam oleh seluruh umat islam yang diwakili oleh warna kulit mereka yaitu hitam, putih dan coklat hingga terbentuk masyarakat rabbani. (2) Bola dunia yang bersinar putih dengan fokus peta area Indonesia melambangkan lingkup kerja yayasan yaitu nusantara hingga menjadi terang karena Cahaya Tauhid. Pasal ke-7 Semboyan Semboyan yayasan adalah "
ص َد تَ( (بْ ُل ُغوا ( ( ْ ُ" إِ َّن ال( ( ِّديْ( ( َن ي, “Islam itu mudah, ْ ص َد ال( ( َق ْ َوا ْل( ( َق,س ( ٌ(ر
sederhanalah niscaya kamu akan sampai”.
BAB III KEDAULATAN [ ART YIMB ] Hal. 2 / 11
Pasal ke-8 Kedaulatan (1) Dewan Pembina adalah dewan tertinggi dalam yayasan yang terdiri dari ketua dan anggota. (2) Semua keputusan dan kebijakan yayasan harus diketahui dan disetujui Ketua Yayasan dan Dewan Pembina. (3) Ketua Yayasan adalah pemegang tanggung jawab tertinggi dalam kepengurusan di bawah naungan Dewan Pembina sekaligus sebagai penanggung jawab kegiatan harian yayasan di mana pelaksanaannya dapat diwakilkan kepada Sekretaris. (4) Sekretaris bertanggung jawab atas segala hal yang berkaitan dengan kesekretariatan dan memiliki wewenang mewakili Ketua Yayasan sebagai penanggung jawab kegiatan harian yayasan. (5) Bendahara adalah penanggung jawab sekaligus pengelola keuangan yayasan. (6) Pengurus Khusus adalah penanggung jawab setiap divisi yang ada dalam yayasan. (7) Pengurus Umum adalah pengurus yang bertanggung jawab membantu jalannya kegiatankegiatan setiap divisi yang ada dalam yayasan dan tidak terikat pada satu divisi. Pasal ke-9 Pembidangan (1) Yayasan membagi kegiatan operasional hariannya menjadi beberapa divisi untuk memudahkan pengelolaan bagi kepentingan yang berbeda-beda. (2) Divisi-divisi tersebut dibagi sesuai bidang-bidang garapan yayasan yang penting agar dapat dikelola secara lebih maksimal. (3) Secara garis besar program kerja yayasan dikelompokkan ke dalam beberapa bidang berikut: a. Bidang Pendidikan, meliputi segala kegiatan dan program pengembangan pendidikan di semua jenjang pendidikan. b. Bidang Dakwah, meliputi segala kegiatan dan program pengembangan dakwah yang dapat menyebarkan Dakwah Ahlus Sunnah wal Jama’ah di atas Manhaj Salafus Shalih serta mampu memperluas dan mempererat Ukhuwwah Islamiyyah. c. Bidang Sosial, meliputi segala kegiatan dan program pengembangan pengumpulan dana dan bantuan baik secara moril maupun materiil untuk dapat disalurkan bagi kepentingan program-program kegiatan yayasan dan kaum muslimin di lingkup area kerja yayasan. d. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pelatihan, adalah bidang pendukung yang meliputi segala kegiatan dan program pengembangan keorganisasian yayasan dan juga sumber daya yang dimiliki oleh yayasan. Pasal ke-10 Otonom
[ ART YIMB ] Hal. 3 / 11
(1) Masing-masing divisi memiliki otonomi dan kewenangan untuk menentukan kebijakan dalam bidangnya sesuai peraturan dan ketentuan yayasan yang berlandaskan Al-Qur’an dan AsSunnah sesuai pemahaman Salafus Shalih. (2) Setiap kebijakan dan kewenangan masing-masing divisi harus diketahui Dewan Pembina dan Ketua Yayasan.
Pasal ke-11 Permusyawaratan (1) Rapat Rencana Program Kerja dan Anggaran Tahunan dilaksanakan setiap pertengahan bulan Syawwal. (2) Rapat Internal adalah pertemuan yang dilakukan dua pekan sekali oleh masing-masing divisi untuk mengevaluasi langkah dalam dua pekan. (3) Rapat Koordinasi dan Evaluasi dilakukan satu bulan sekali untuk menentukan langkah kerja setiap bulan dan mengevaluasi program kerja yang telah dilakukan selama satu bulan serta wajib dihadiri oleh Ketua Yayasan, seluruh pengurus divisi-divisi serta Lembaga dan Badan Usaha dalam yayasan. Dihadiri oleh Ketua Dewan Pembina jika diperlukan. (4) Rapat Akhir Tahun ditujukan untuk menyusun laporan pertanggungjawaban kepada yayasan dan dinas pemerintahan terkait sebagai bentuk mas’uliyyah (pertanggungjawaban) dalam memegang amanah selama satu tahun. (5) Rapat Akhir Tahun wajib dihadiri oleh Dewan Pembina, Ketua Yayasan, seluruh pengurus yayasan, seluruh pengurus divisi-divisi serta pengurus lembaga dan badan usaha dalam yayasan. (6) Rapat Luar Biasa diadakan saat datang keadaan yang tak terduga sebelumnya yang mengharuskan adanya putusan dan ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Keputusan. Pasal ke-12 Pedoman Umum Permusyawaratan (1) Rapat ditunda apabila peserta rapat kurang dari setengah dari peserta yang wajib hadir. (2) Rapat tetap dilaksanakan walaupun tidak mencapai setengah dari peserta rapat yang wajib hadir atas persetujuan Ketua Dewan Pembina. (3) Rapat Rencana Program Kerja dan Anggaran Tahunan dipimpin oleh Ketua Yayasan, apabila Ketua berhalangan, pimpinan rapat dapat diganti oleh Sekretaris atau Bendahara. (4) Rapat Internal dipimpin oleh Kepala Divisi atau yang mewakilinya. (5) Rapat Koordinasi dan Evaluasi dipimpin oleh Ketua Yayasan atau yang mewakilinya. (6) Rapat Akhir Tahun dipimpin oleh Ketua Dewan Pembina atau yang ditunjuk.
[ ART YIMB ] Hal. 4 / 11
(7) Setiap keputusan musyawarah mengikat seluruh pengurus dan wajib dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
BAB IV KEPENGURUSAN Pasal ke-13 Dewan Pembina (1) Dewan Pembina adalah dewan yang menerima mandat pendelegasian wewenang dari Dewan Pendiri untuk mengoperasionalkan yayasan. (2) Dewan Pembina terdiri dari ketua dan anggota. (3) Bila salah seorang pembina meninggal dunia atau mengundurkan diri maka pembina yang ada mengadakan Rapat Luar Biasa untuk mengangkat pembina pengganti sesuai kebutuhan dan ditetapkan dengan menerbitkan Surat Keputusan yayasan yang disahkan oleh Dewan Pembina. Pasal ke-14 Dewan Pengawas (1)
Dewan Pengawas adalah dewan yang bertugas dan bertanggung jawab untuk seluruh kegiatan yang diprogramkan oleh yayasan.
mengawasi
(2) Dewan Pengawas terdiri dari ketua dan anggota. (3) Bila salah seorang pengawas meninggal dunia atau mengundurkan diri maka pembina yang ada mengadakan Rapat Luar Biasa untuk mengangkat pengawas pengganti sesuai kebutuhan dan ditetapkan dengan menerbitkan Surat Keputusan yayasan yang disahkan oleh Dewan Pembina. Pasal ke-15 Dewan Penasihat (1)
Dewan Penasihat adalah dewan yang bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan masukan baik dalam bidang keorganisasian maupun bidang syari’at Islam terhadap programprogram yayasan.
(2) Dewan Penasihat terdiri dari ketua dan anggota. (3) Dewan Penasihat diangkat oleh Dewan Pembina yang memegang mandat pendelegasian wewenang dari Dewan Pendiri untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang tercantum dalam ayat (1) di atas. (4) Bila salah seorang penasihat meninggal dunia atau mengundurkan diri maka pembina yang ada mengadakan Rapat Luar Biasa untuk mengangkat penasihat pengganti jika diperlukan sesuai kebutuhan dan ditetapkan dengan menerbitkan Surat Keputusan yayasan yang disahkan oleh Dewan Pembina. Pasal ke-16 [ ART YIMB ] Hal. 5 / 11
Kepengurusan (1)
Kepengurusan di dalam yayasan terdiri dari: Pengurus Yayasan, Pengurus Khusus dan Pengurus Umum.
(2) Pengurus Yayasan sekurang-kurangnya terdiri dari: Ketua, Sekretaris dan Bendahara. (3) Pengurus Khusus adalah pengurus yang hanya memegang satu bidang (divisi) saja, dan bertanggung jawab penuh atas segala hal yang ada di dalamnya. (4) Pengurus Umum adalah pengurus yang membantu tugas-tugas Pengurus Khusus dan tidak terikat dengan satu bidang saja, dan bertanggung jawab penuh kepada Ketua Divisi yang dibantunya. (5) Setiap pengurus dikukuhkan dengan Surat Keputusan Pengangkatan oleh yayasan. Pasal ke-17 Pengurus Yayasan (1)
Pengurus Yayasan dipilih dan diangkat oleh Dewan Pembina dengan cara musyawarah.
(2)
Pengurus Yayasan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selama masa 1 (satu) periode yang telah ditetapkan yaitu 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali.
(3)
Pengurus Yayasan dapat diberhentikan sebelum masa kerjanya berakhir oleh Dewan Pembina sesuai ketentuan yang ada dan yang masih berlaku di yayasan.
(4)
Pergantian Pengurus Yayasan antar waktu diputuskan dalam Rapat Luar Biasa Yayasan. Pasal ke-18 Pengurus Khusus
(1)
Pengurus Khusus dipilih dan diangkat oleh Ketua Yayasan berdasarkan kualifikasi keahlian dan latar belakang pendidikan yang dimilikinya.
(2)
Pengurus Khusus dipilih dan diangkat untuk memimpin 1 (satu) divisi bidang garapan yayasan.
(3)
Pengurus Khusus akan tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selama ia masih memiliki kemampuan untuk itu dan tidak mengundurkan diri.
(4)
Pengurus Khusus dapat diberhentikan oleh Ketua Yayasan sesuai ketentuan yang ada dan yang masih berlaku di yayasan.
(5)
Pergantian Pengurus Khusus antar waktu diputuskan dalam Rapat Luar Biasa Yayasan. Pasal ke-19 Pengurus Umum
(1)
Pengurus Umum dipilih dan diangkat oleh Ketua Yayasan berdasarkan kualifikasi keahlian dan latar belakang pendidikan yang dimilikinya.
(2)
Pengurus Umum dipilih dan diangkat untuk membantu kinerja beberapa Pengurus Khusus dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. [ ART YIMB ] Hal. 6 / 11
(3)
Pengurus Umum, dalam bekerja tidak terikat dengan satu bidang garapan yayasan saja.
(4)
Pengurus Umum akan tetap melaksanakan tugas selama ia masih memiliki kemampuan untuk itu dan tidak mengundurkan diri.
(5)
Pengurus Umum dapat diberhentikan oleh Ketua Yayasan sesuai ketentuan yang ada dan yang masih berlaku di yayasan.
(6)
Pergantian Pengurus Umum antar waktu diputuskan dalam Rapat Luar Biasa Yayasan. Pasal ke-20 Karyawan
(1)
Karyawan dipilih dan diangkat oleh Ketua Yayasan berdasarkan kualifikasi keahlian dan latar belakang pendidikan yang dimilikinya.
(2)
Karyawan dipilih dan diangkat untuk ditempatkan di satu atau lebih divisi guna membantu kinerja Pengurus Khusus dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
(3)
Karyawan akan tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selama ia masih memiliki kemampuan untuk itu dan tidak mengundurkan diri.
(4)
Karyawan dapat diberhentikan oleh Ketua Yayasan sesuai ketentuan yang ada dan yang masih berlaku di yayasan.
(5)
Pergantian Karyawan antar waktu diputuskan dalam Rapat Yayasan.
(6)
Putusan Rapat Yayasan sebagaimana yang tercantum dalam ayat (5) di atas disampaikan kepada Ketua Yayasan kemudian dikukuhkan dengan Surat Keputusan Pengangkatan oleh yayasan. Pasal ke-21 Ketentuan Umum Pengurus dan Karyawan
(1)
Setiap pengurus dan karyawan wajib memiliki niat ikhlas karena Allah Ta’ala dalam bekerja untuk mengelola yayasan, divisi-divisi serta lembaga dan badan usaha yang ada dalam yayasan.
(2)
Setiap pengurus dan karyawan wajib mendengar dan ta’at kepada pemimpin selama tidak bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya.
(3)
Setiap pengurus dan karyawan wajib memiliki loyalitas terhadap yayasan.
(4)
Setiap pengurus dan karyawan wajib menyumbangkan gagasannya tentang program-program yayasan.
(5)
Setiap pengurus dan karyawan wajib bersungguh-sungguh dalam memegang amanah mengelola yayasan dan divisi-divisi yang ada di bawahnya.
(6)
Setiap pengurus dan karyawan harus menjadi qudwatun hasanah (teladan yang baik) bagi setiap orang di manapun dia berada.
[ ART YIMB ] Hal. 7 / 11
(7)
Setiap pengurus dan karyawan wajib menjaga nama baik yayasan dengan menjaga dan mengemban amanah secara ikhlas mengharap ridho Allah Azza wa Jalla.
(8)
Setiap pengurus dan karyawan wajib menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab demi kepentingan dan tujuan yayasan secara khusus dan kemaslahatan ummat secara umum. Pasal ke-22 Hak Pengurus dan Karyawan
(1)
Setiap pengurus dan karyawan berhak mengeluarkan pendapat dan saran demi kemajuan dan kepentingan yayasan dalam menjalankan kegiatan-kegiatannya.
(2)
Setiap pengurus dan karyawan berhak menggunakan dan mendapatkan fasilitas sesuai kebutuhan dan peraturan yang berlaku.
(3)
Setiap pengurus dan karyawan mempunyai hak memilih dan dipilih. Pasal ke-23 Rangkap Kepengurusan
Setiap pengurus dapat merangkap jabatan kepengurusan, sepanjang dapat melaksanakannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Pasal ke-24 Bentuk Kewenangan Pengurus dan Tugas Karyawan (1)
Pengurus memiliki kewenangan dalam beberapa aspek dan akses.
(2)
Karyawan menerima tugas dari pengurus untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
(3)
Kewenangan yang dimiliki pengurus harus digunakan dengan penuh tanggung jawab dan harus mendapat izin dari Ketua Yayasan.
(4)
Bila pengurus diketahui menggunakan kewenangan secara tidak bertanggung jawab ataupun dengan sengaja memanfaatkan kewenangan yang diberikan untuk kepentingan pribadi semata, maka yayasan akan memberikan sanksi yang sesuai.
(5)
Bila karyawan diketahui tidak melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab (melalaikan atau mengabaikannya), maka yayasan akan memberikan sanksi yang sesuai. Pasal ke-25 Sanksi-Sanksi
(1)
Yayasan dapat menjatuhkan sanksi kepada pengurus dan karyawan apabila: a. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Syari’at Islam sesuai Manhaj Salafus Shalih yang merupakan asas yayasan. b. Melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang telah ditetapkan.
[ ART YIMB ] Hal. 8 / 11
c. Melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan dan mencemarkan nama baik yayasan. (2)
Sesuai pelanggaran yang dilakukan, sanksi-sanksi yang dijatuhkan dapat berupa: a. Teguran secara lisan, b. Peringatan secara tertulis, c. Pemberhentian.
(3)
Pemberhentian ditetapkan oleh Ketua Yayasan, berdasarkan usul dari Kepala Divisi atau telah memperoleh 3 kali surat peringatan berturut-turut selama tiga bulan lamanya.
(4)
Pemberhentian dilakukan setelah Ketua Yayasan mendapat : a. Penjelasan langsung dari Kepala Divisi. b. Pengakuan langsung dari pengurus atau karyawan yang bersangkutan. c. Laporan bahwa pengurus atau karyawan yang bersangkutan telah mendapat peringatan. d. Persetujuan Dewan Pembina.
(5)
Pemberhentian dilakukan secara tertulis.
BAB V LEMBAGA DAN BADAN USAHA Pasal ke-26 Lembaga dan Badan Usaha (1)
Yayasan membentuk Lembaga dan atau Badan Usaha untuk mendapatkan dana dan berbagai sumber daya dalam rangka menunjang kelancaran program kerja dan pengembangan yayasan.
(2)
Lembaga yang dimaksud dalam ayat (1) adalah lembaga yang dibentuk dalam rangka mengumpulkan dan menyalurkan berbagai sumber daya, baik berupa uang, barang maupun lahan dari masyarakat yang akan dimanfaatkan oleh yayasan atau disalurkan kepada yang berhak menerimanya.
(3)
Badan Usaha yang dimaksud dalam ayat (1) adalah badan yang dibentuk untuk melakukan kegiatan-kegitan usaha yang menghasilkan dana untuk menunjang kelancaran program kerja dan pengembangan yayasan.
BAB VI KEKAYAAN DAN PEMBIAYAAN Pasal ke-27 Kekayaan [ ART YIMB ] Hal. 9 / 11
(1)
Kekayaan yayasan diperoleh dari infaq, sedekah, zakat, hibah, wakaf dan hasil usaha lainnya.
(2)
Kekayaan setiap divisi adalah kekayaan yayasan.
(3)
Kekayaan yayasan dimanfaatkan sepenuhnya untuk membiayai program-program kerja yang telah direncanakan.
(4)
Semua harta yayasan harus diinventarisir dan dipelihara dengan penuh rasa tanggung jawab.
(5)
Pengururus tidak dibenarkan menggunakan inventaris yayasan dalam bentuk apapun untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan, melanggar Syari’at Islam, ataupun dipakai serampangan tanpa ada izin dari pihak yang bertanggung jawab.
BAB VII KEDARURATAN Pasal ke-28 Kedaruratan (1)
Dalam keadaan Pengurus Yayasan berhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan tugas-tugasnya, Dewan Pembina berhak menunjuk langsung pengurus pengganti dengan menerbitkan Surat Keputusan Yayasan.
(2)
Sekretaris Yayasan diprioritaskan menjadi Ketua Yayasan pengganti.
BAB VIII PEDOMAN PERATURAN (1)
Anggaran Dasar merupakan peraturan tertinggi dalam yayasan yang dijelaskan dalam Anggaran Rumah Tangga.
(2)
Keputusan Dewan Pembina dan Ketua Yayasan merupakan peraturan tertinggi setelah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
(3)
Setiap keputusan dan kebijakan yang dikeluarkan Dewan Pembina maupun Ketua Yayasan harus tetap berada dalam jalur peraturan.
(4)
Pengurus Khusus memiliki kewenangan memberikan keputusan dengan dibatasi peraturan dan batasan-batasan yang telah ditetapkan.
BAB IX PERATURAN PERALIHAN (1)
Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga akan diatur oleh Ketua Yayasan.
(2)
Hal- hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga akan diatur kemudian selama hal itu tidak bertentangan dengan segala peraturan yang telah ditetapkan dan kemudian dipertanggungjawabkan kepada yayasan. [ ART YIMB ] Hal. 10 / 11
BAB X
PENGESAHAN Anggaran Rumah Tangga ini diselesaikan dan disahkan oleh Dewan Pembina dan Ketua Yayasan dalam rapat pengurus pada hari Sabtu, 17 Jumadats Tsaniyah 1437 H yang bertepatan dengan tanggal 26 Maret 2016 di Bandung, disaksikan dan disosialisasikan kepada seluruh pengurus, dan berlaku mulai tanggal disahkannya.
Disahkan di: Bandung Tanggal: 17 Jumadats Tsaniyah 1437 H 26 Maret 2016
1. Drs. H. E. S. Bunyamin
(Ketua Dewan Pembina)
(..........................................)
2. Hary Badar, S.Pd.I.
(Ketua Yayasan)
(..........................................)
[ ART YIMB ] Hal. 11 / 11
