ANGGARAN DASAR (AD) DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
PUNGUAN TOGA SITINJAK & BORUNA (PTSB)
SE JABODETABEK
KATA PENGANTAR Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, kami Pengurus Harlan Pusat berusaha menyusun buku ini demi kepentingan seluruh anggota yang bermarga Sitindjak dan Boruna di SEJABOTABEK - BANTEN.
Yang menjadi tujuan dan sasaran kami atas diberikannya tugas kepada kami adalah menggalang rasa kekeluargaan untuk menciptakan persatuan dan kesatuan Pomparan ni Ompu I Raja Toga Sitindjak Sejabotabek - Banten yang didasari nasarumpun, nasamudar dohot holong naung tinonahon ni Ompunta sijolo-jolo tubu dan cinta kasih dan Tuhan yang maha Esa. Demikian pula buku ini diterbitikan agar dapat saling mengetahui Nama, Alamat dan urutan keturunan dari Toga Sitindjak. Pendataan mi kami lakukan melalui marompu-ompu dan melalui wilayah-wilayah. Hasilnya yang kami dapat belum begitu sempurna dan belum lengkap , harapan kami kalau ada dari anggota yang belum terdaftar, harap mendaftar melalui wilayah atau marompu-ompu dan dapat juga langsung kepada Pengurus Harlan Pusat di Harapan Jaya Blok C No. 189 No. Teip. 885 0987 atau di Ji. Nangka II No 18 Perumahan Harapan Baru No TeIp. 886 3984. Dengan tersebarnya buku ini ditengah-tengah keluarga kita, diharapkan agar dapat memeliharanya dengan balk dan mensosialisasikan kepada keturunan kita sebagai generasi penerus dan kepada yang lainnya dan sekaligus untuk mempererat hubungan kekeluargaan diantara keturunan keluarga besar Sitindjak dimanapun berada. PINTOR MANGKULING DO MUDAR MOLO BINOTO IBANA POMPARAN NI RAJA TOGA SITINDJAK.
Demikian pengantar kami dan sebelumnya kami memohon maaf sebesar besarnya atas kekurangan kami dalam penyusunan buku ini. Terima kasih. Jakarta 6 Mei 2006
ANGGARAN DASAR (AD) PUNGUAN TOGA SIT!NDJAK & BORUNA (PTSB) BAB.I NAMA WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1 NAMA Organisasi ini bernama Punguan Toga Sitindjak dohot Boruna atau disingkat PTSB
Pasal 2 WAKTU Organisasi ini sudah berjalan sejak tahun seribu sembilanratus enam puluhan dan berlanjut sampai waktu yang tidak ditentukan serta diteruskan selama masih diperlukan Pasal 3 TEMPAT DAN KEDUDUKAN Organisasi ini berkedudukan di Jakarta dan meliputi daerah Sejabotabek dan Banten (Jakarta,Depok, Bogor, Tanggerang Bekasi-Karawang dan Banten) BAB II AZAS DAN LANDASANNYA Pasal4 Organisasi ini berazaskan Pancasila dan UUD 1945 Pasal 5 Organisasi ini berdasarkan ajaran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan meningkatkan sifat kasih sayang , kegotongroyongan, kekeluargaan dan diikuti adat Batak yang disesuaikan dan disempurnakan menurut zaman dan tempat, situasi dan kondisi. BAB III MAKSUD dan TUJUAN Pasal 6 Organisasi ini mempererat persatuan dan kesatuan, kekeluargaan serta menghimpun anggotanya untuk mencapai tujuan yang baik.
Pasal 7 Organisasi ini bertujuan: a) Membina anggotanya untuk menjadi orang yang Percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mengamalkan kasih sayang dari Tuhan b) Membina anggota agar menjadi warga negara yang baik, berbakti kepada Negara dan masyarakat serta bersosialisasi antara sesama sesuai dengan ajaran Pancasila. c) Mempererat perasaan kekeluargaan diantara sesama anggota d) Saling bantu membantu secara gotong royong antar sesama anggota dalam hal suka maupun duka. e) Melestarikan adat Batak serta dapat menyesuaikan dan mengembangkan adat Batak
tersebut
sesuai dengan kebutuhan situasi dan kondisi. f)
Turut berusaha membenahi dan menyelesaikan masalah kekeluargaan anggota bila diperlukan.
g) Usaha-usaha lain yang dapat membantu dan mendukung tujuan untuk kebaikan dan keutuhan organisasi. BAB IV KEANGGOTAAN Pasal 8 Status dan Persyaratan Anggota; a) Yang menjadi anggota ialah semua orang yang bermarga Sitindjak dan Boru Sitindjak yang sudah berkeluarga, maupun anak-anak dan dewasa yang masih tanggung jawab atau ikut orang tua atau wali. b) Anggota Luar biasa misalnya bere yang dapat memohon menjadi anggota luar biasa. Keluarga yang tidak memenuhi persyaratan anggota biasa dapat menjadi anggota luar biasa setelah disetujui oleh Dewan Penasehat atau atas usul melalui Pengurus Wilayah. Pasal.9 Kewajiban dan Hak Anggota a) Menjaga nama baik Punguan, kerukunan punguan dan keserasian punguan. b) Ikut menghadiri undangan sukacita jikalau diundang dan terutama waktu ada dukacita harus hadir walaupun tidak diundang. c) e. Ikut serta dipilih dan memilih untuk menjadi Pengurus Wilayah, Pusat dan Penasehat. d) Membayar uang iuran sebesar Rp 24.000 (duapuluh empat ribu rupiah) pertahun dan memberikan sumbangan –sumbangan yang sedang dijalankan e) Meminta dan mendapat bantuan berupa materi, tenaga, petunjuk dan sebagainya pada waktu ada kejadian sukacita dan dukacita. Pasal 10 Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengangkatan clan pemberhentian anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).
BAB V KEPENGURUSAN Pasal 11 Kepengurusan terdiri dari: a
Dewan Penasehat (DP)
b.
Pengurus Harlan Pusat (PUP)
c..
Pengurus Harlan Wilayah (P11W) Periode Kepengurusan Dewan Penasehat adalah selama 3 tahun Periode Kepengurusan Pusat dan Wilayah Selama 3 tahun Pasal.12. a) Ketua Umum dipilih oleh anggota Fotmateur. b) Angggota Formateur terdiri dari
Dewan Penasehat
= 4 suara
Pengurus Harlan Pusat = 2 suara
Pengurus Wilayah
= 1 suara setiap wilayah (minimum 50% dari jumlah
wilayah) c) Ketua umum dipilih dari anggota yang bermarga Sitindjak dengan syarat:
Umumnya dikenal dan rajin pada setiap ada acara suka dan duka
Dipilih bergiliran dari setiap Oppu max. dapat diplih 2 kali kepengurusan.
d) Ketua umum terpilih diberikan hak untuk memilih dan mengangkat personalia pengurus pusat e) Anggota Dewan Penasehat dipilih oleh Anggota Fotmateur. f)
Anggota Dewan Penasehat di berikan hak memilih Ketua Dewan Penasehat.
g) Anggota Dewan Penasehat dilantik oleh Ketua Formateur. h) Pengurus Pusat dan Pengurus Wilayah dilantik oleh Ketua Dewan Penasehat. i)
Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah dan Dewan Penasehat mengadakan rapat membahas atau merumuskan ganis2 besar haluan PTSB atau program kerja jangka panjang dan jangakat pendek PTSB, waktu dan hari pelaksanaan rapat ditentukan oleh Pengutus Pnsat. Pasal. l3
Anggota dewan penasehat dapat diangkat menjadi anggota penguus harian akan tetapi tidak boleh lebih dari 30% dari jumlah Dewan Penasehat. Ketua dan seketaris tidak boleh merangkap dan demikian juga Ketua dan Seketaris PHP tidak boleh merangkap. Pasal 14 a) Bilamana terjadi kekosongan atau kericuhan di kepungurusan harian wilayah, maka pengurus harlan pusat berkewajiban untuk mengatasi dan mengambil alih atau mengangkat caretaker wilayah tersebut. b) Bilamana terjadi kekosongan atau kenicuhan di kepengurusan harlan pusat, maka Dewan penasehat dibeni hak untuk mengatasinya
Pasal 15 Pengu harian pusat terdiri dari: a) Satu orang ketua umum b) Dua sampai empat orang ketua c) Satu orang sekertaris umum d) Dua atau tiga orang sekertaris e) Satu orang Bendahara umum f)
Dua atau tiga orang bendahara Pasal 16
Pengurus Wilayah terdiri da satu orang Ketua, Satu orang sekertaris dan satu orang bendahara. Dapat juga dipilih satu wakil masing2 pengurus apabila daerah atau eilayah itu memungkinkan. Penguins Wilayah membentuk Komisari-komisaris untuk mempermudah pendataan dan komunikasi antar sesama anggota BAB VI Pasal 17 PERIODE RAPAT-RAPAT a) Rapat Umum Anggota diadakan sedikitnya satu kali dalam 3 tahun b) Rapat pengurus diadakan paling sedikit satu kali dalam 6 buIan (sesuai kebutuhan). c) Rapat pengurus wilayah diadakan paling sedikit 1 kali dalam 2 bulan dan hasil rapat dilaporkan kepada Pengurus Harlan Pusat secara tertulis (sesuai kebutuhan) Pasal 18 Keputusan Rapat Keputusan Rapat diambil sedapat mungkin dengan musyawarah dan mufakat. Voting atau pemungutan suara langsung dapat dulakukan sebagai jalan akhir. Pasal 19 Rapat Umum Luar Biasa Rapat anggota luar biasa dapat diadakan atas permintaan: a) 30% dari anggota Dewan penasehat b) 30% dari anggota Pengurus harian c) 6 orang ketua wilayah Permintaan harus diadakan secara tertulis, dan yang mengadakan Rapat Umum Luar Biasa adalah Pengurus Harian Pusat. Bilamana tidak dilakukan dalam waktu 60 hari, maka Dewan penasehat dapat mengangkat panitia persiapan untuk pelaksanaan Rapat Umum Luar Biasa Surat undangan harus dikirim paling lambat 14 hari sebelum hari rapat yang dihadiri sedikitnya 60% dari Anggota. Bilamana quorum tidak tercapai, maka dibuat lagi undangan untuk rapat paling cepat 5 hari dan paling lambat 15 hari kemudian.
Jika quorum tidak tercapai. maka rapat ini dianggap syah untuk mengambil keputusan. Pada rapat ini Anggota Dewan Penasehat dapat diberhentikan dan mengangkat Anggota Dewan Penasehat yang baru sebagai pengganti. Bab VII KEUANGAN P.T.S.B Pasal 20 Sumber Pendapatan Keuangan atau sumber Kas PTSB adalah terdiri dan: a. Uang pangkal b. Uang iuran c. Sumbangan-sumbangan d. Usaha-usaha yang lain yang syah dan halal Pasal 21 Pembelanjaan Pengeluaran-pengeluaran PTSB adalah untuk a) Keperluan administrasi dan seketariat b) Membiayai rapat umum anggota, pesta punguan dli c) Pemberian bantuan atau sumbangan pada anggota yang ditimpa duka dan suka sesuai peraturan yang berlaku. Pasal 22 Pertanggung Jawaban Semua pemasukan dan pengeluaran keuangan harus dipertanggung jawabkan secara tertulis disertai dengan bukti2 yang syah dan lain-lain oleh bendahara kepada pengurus harian pusat, pengurus harian pusat mempertanggung jawabkannya dalam rapat umum. BAB VIII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR Pasal23 Perubahan atau perbaikan anggaran dasar dapat dilakukan oleh pengurus pusat dan wilayah dalam (pleno). Surat undangan harus dikirim 14 hari sebelum rapat dan harus dicantumkan adanya acara perubahan perbaikan AD/ART. Rapat ini haru dihadiri oleh sedikitnya 60% dari anggota. Bila quorum tidak tercapai, maka dapat dibuat lagi undangan untuk rapat berikutnya paling cepat 5 hari dan paling lambat 15 han kemudian. Jika quorum tidak tercapai, maka rapat terahir ini dianggap syah mengambil keputusan.
BAB IX PENUTUP PasaI24 Hal-hal yang belum diatur dalam angganan dasar ini akan diatur dalam anggaran rumah tangga atau peraturan-peraturan lain yang dibuat oleh Dewan Penasehat dan Pengurus Harian Pusat
A. ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART) PUNGUAN TOGA SITINDJAK DOHOT BORUNA (PTSB) BAB. I Pasal.1 PTSB meliputi daerah Jakarta dan sekitarnya, yaiutu daerah administrasi DKI Jakarta Raya, Kabupaten Bogor, Depok, Tanggerang, Banten dan Bekasi. Kesemuanya dibagi 11 wilayah: 1) Jakarta Utara 2) Jakarta Timur I (batas kalimalang) 3) Jakarta Timur II (batas kalimalang) 4) Jakarta Pusat 5) Jakarta Selatan 6) Jakarta Barat 7) Tanggerang dan sekitarnya 8) DepoklCimanggis 9) Bogor/Cileungsi/Cibinong 10) BekasilTambunlCibitung/Cikarang 11) Banten dan sekitarnya. Perubahan wilayah dapat diadakan apabila diperlukan. Pasal 2 Hak-hak dan kewajiban anggota Menjadi anggota PTSB perlu mengajukan permintaan dengan mengisi formulir atau secara tertulis Pasal 3 Seorang auggota dapat keluar dan punguan atas permintaan sendiri, karena pindah tempat tinggal dan alasan lainnya. Pasal 4 Anogota Luar Biasa a) Seseorang dapat meminta menjadi anggota luar biasa misalnya seseorang bere atau tokoh tertentu. b) Penerimaannya harus mendapat persetujuan Dewan Penasehat atas usulan Pengurus Wilayah c) Kewajiban dan hak-hak anggota luar biasa sama dengan Anggota biasa diwilayah tsb.
Pasal 5 a. Apabila anggota PTSB Menikahkan anak atau menikahkan boru, dan punguan mendapat undangan, maka PTSB akan memberikan tumpak sebanyak Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan menyerahkan ulos ke pengantin boru seharga Rp 100.000.-,(seratus ribu rupiah) dan demikian juga pada saat menikahkan boru, Suhut Bolon harus memberikan jambar ke Punguan (“ima nidokna parsuhian”). Dan ulos yang akan diterima Punguan agar yang lebih baik (UNDENGGAN) dan acara pemberian Ulos di serahkan pada saat pangadation ke pada punguan.
b. PTSB memberikan bantuan kepada yang berduka cita: ■
Dakdanak/ remaja (ndang hot ripe)—Rp 200.000.-
■
Namagodang (berumahtangga)--■
c.
Rp 400.000.-
atau (2) ditambah teken les duka cita (edaran) akan diserahkan waktu manise.
Dalam hal musibah , misalnya kebakaran, gempa bumi atau banjir yang mengakibatkan kerusakan dan kerugian besar, maka dapat dijalankan/diedarkan daftar untuk minta sumbangan kepada Anggota untuk membantu anggota yang mengalami musibah. BAB III KEPENGURUSAN PUSAT Pasal 7
Yang berhak diangkat menjadi ketua umum, ketua, wakil ketua dan seketaris umum adalah yang bermarga Sitindjak. Untuk jabatan wakil seketaris dan Bendahara/wakil dapat diangkat dan kalangan boru. Pasal 8 Ketua umum bertanggung jawab mengenai jalannya organisasi punguan dan memberi laporan kepada dewan penasehat (Rapat.Umum Anggota). Laporan umum keseluruhan diberikan paling lambat 3 minggu sebelum rapat umum anggota oleh pengurus harian pusat. Pasal 9 Naposobulung Ketua umum memilih seorang dari pengurus pusat untuk membina dan membimbing kaum muda-mudi (naposobulung) PTSB, dan
dinamakan ketua pembimbing naposobulung. Ketua pembimbing dapat
mengangkat dan menunjuk pengurus wilayah-wilayah untuk dapat mengkoordinir dan mendorong Naposo Bulung diwilayahnya serta menyusun kepengurusan Naposobulung Sejabotabek. Pasal 10 Seketariat Seketaris adalah yang mengerjakan dan melaksanakan segala urusan mengenai surat menyurat termasuk surat keluar, surat edaran, notulen-notulen rapat, surat undangan, dll, juga termasuk pengiriman dan pengarsipannya. Termasuk dengan pendaftaran Anggota2 dan pendokumentasian.
Pasal 11 Kepengurusan Wiilayah Pengurus wilayah bertanggung jawab
memimpin dan mengkoordinir segala kegiatan diwilayalmya dan
dapat menjadi pengurus yang bijaksana, lapang dada, jala dilehon rohana.(par bahul bahul na balga) Setiap ada perkembangan diwilayahnya harus melaporkan kepada Pengurus Harian Pusat. BAB IV PERBENDAHARAAN Pasal 12 a)
Bendahara mempunyai tugas mengumpulkan ,meng admnistrasikan , menyimpan semua uang yang masuk, uang iuran, derma, sumbangan2, uang lelang. Dan sebagainya.
b)
Pembayaran, pengeluaran dilakukan oleh bendahara dan harus selalu disertai kwitansi atau bukti2 pengeluaran yang syah.
c)
Untuk jumlah pengeluaran diatas Rp 100.000 harus ada persetujuan atau tanda tangan ketua umum atau ketua yang ditugaskan.
d)
Bendahara bertanggung jawab mengenai tertibnya pengeluaran dan pemasukan uang serta admistrasi dan pendokumentasiannya.
e)
Urusan menyimpan dan memlihara harta benda, juga menjadi tugas bendahara. Pasal 13 MENATA DAN MENGELOLA HARTA BENDA
a)
Harta Benda yang bergerak dan harta benda yang tak bergerak kepunyaan PTSB dicatat, disimpan, dipelihara dan ditata oleh bendahara PTSB.
b)
Penggunaan atau pemanfaatan harta benda PTSB yang tidak bergerak diatur oleh Pengurus Harian Pusat. Untuk itu pengurus harian pusat mengeluarkan surat keputusan (SK). Jika mengenai hal-hal penting Pengurus Harian Pusat meminta persetujuan dari Dewan Penasehat.
c)
Pengalihan harta tidak bergerak hanya dapat dilakukan oleh RAPAT Dewan Pengurus Pusat
d)
Untuk rapat tsb harus diedarkan undangan secara khusus dengan mencantumkan acara tsb, dan harus dihadiri sedikitnya 70% dan disetujui oleh 60% yang hadir. Pasal 14 PERTIMBANGAN KEUANGAN
a)
Pemungutan iuran oleh Pengurus Wilayah.
b)
Uang iuran dan pemasukan uang yang lain-lain pada dasarnya disetor ke Bendahara Pusat oleh Pengurus Wilayah. Besarnya atau perimbangan keuangan tsb ditentukan oleh Pengurus Harlan Pusat bersama sama dengan Pengurus Wilayah dengan Persetujuan Dewan Penasehat.
BABV PERKUMPULAN / KEGIATAN ORGANISASI ATAS NAMA SITINDJAK Pasal 15 a)
Mengadakan dan membentuk perkumpulan/ organisasi atau kegiatan atas/dengan nama Sitindjak harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pengurus PTSB.
b)
Dalam hal ada pelanggaran atau penyalahgunaan dapat ditindak, sehingga yang bersangkutan tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan dengan PTSB
c)
Sebelum melanjutkan hukuman, yang bersangkutan harus dipanggil dulu untuk dimintai keterangan-keterangan dan pertanggung jawaban. Atau lebih dulu diberikan peringatan yang cukup dan wajar, serta yang bersangkutan harus diberi kesempatan untuk membela diri secara adil. Setelah itulah kepengurusan dapat memberikan sanksi hukuman. BAB. VI PENUTUP Pasal 16
Hal-hal yang belum diatur atau belum jelas dalam ART ini akan dibuat ketentuan ketentuan atau Peraturanperaturan oleh pengurus pleno bersama-sama dengan Dewan Penasehat. Disyahkan pada Rapat Umum Anggota pada tanggal 9 Mei 1993. diperbaiki dan disempurnakan oleh Rapat DPPHP tanggal 6 Mel 2006.
