ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART) Ikatan Alumni Teknik Kimia Politeknik Negeri Ujung Pandang BAB I Pengertian Umum Pasal 1 Dalam Anggaran Rumah Tangga ini yang dimaksud dengan : a. Anggaran Dasar, ialah anggaran dasar Ikatan Alumni Teknik Kimia Politeknik Negeri Ujung Pandang. b. Organisasi, ialah Ikatan Alumni Teknik Kimia Politeknik Negeri Ujung Pandang. c. Visi, ialah bayangan terhadap bentuk Organisasi yang akan diwujudkan d. Misi, ialah maksud dan tujuan di dalam membentuk Organisasi e. Kegiatan/usaha, ialah suatu bentuk kerja dalam mewujudkan misi organisasi f. Dana awal, ialah dana awal organisasi sebelum menjalankan organisasi g. Kode etik, ialah sesuatu yang berasal dari hati nurani dan disepakati bersama dan dapat dipertanggung jawabkan h. Musyawarah Besar/Musyawarah luar biasa, ialah pertemuan seluruh anggota IKA-TK Poltek Neg. UP. di dalam merumuskan dan menyepakati suatu keputusan bersama untuk kepentingan organisasi i. Dewan Pengawas, ialah Badan Pengawas pelaksanaan kegiatan/usaha organisasi yang dilaksanakan Dewan Pengurus j. Dewan Pengurus, ialah Badan Pelaksana Harian Organisasi, Badan Pelindung/Penasihat, dan Badan Perwakilan yang dipilih di dalam Musyawarah Besar/Musyawarah luar biasa IKA-TK POLTEK NEG. UP. k. Anggota, ialah semua Alumni Teknik Kimia Politeknik Negeri Ujung Pandang. l. Quorum, ialah keadaan yang dapat memenuhi syarat untuk dilaksanakan BAB II Lambang dan Bendera Pasal 2 1. Lambang a. Bentuk dari lambang organisasi adalah segi delapan b. Warna dasar daripada lambang organisasi ialah hijau c. Tulisan IKATAN ALUMNI TEKNIK KIMIA berwarna hitam dengan tambahan gambar proses teknik kimia di dunia industri. 2. Bendera IKA-TK Poltek Neg. UP. berbentuk segi empat panjang berwarna hitam dan didalamnya terdapat lambang IKA-TK Poltek Neg. UP.
1
BAB III Kode Etik Pasal 3 Yang dimaksud dengan kode etik organisasi ialah, sikap lahir dan batin yang dihayati serta wajib diamalkan oleh setiap anggota “IKA-TK POLTEK NEG. UP”, untuk menjamin terselenggaranya amanah pengabdiannya. Pasal 4 Kode etik yang termaksud dalam pasal 3 di atas adalah sebagai berikut : “Dengan menyadari sedalam-dalamnya, akan keterbatasan eksistensi dalam segalagalanya sebagai makhluk di hadapan ALLAH SWT. Yang Maha Sempurna, Maha Kasih dan Penyayang, Berikhtiar : 1. Memenuhi kewajiban sebagai ABDI TUHAN YANG MAHA ESA dalam mengemban tugas kemanusian, dalam menegakkan kebenaran. 2. Menjunjung tinggi hikmah kesarjanaan, sebagai amanah untuk berbuat sebanyakbanyaknya bagi keluhuran ilmu pengetahuan, bangsa dan tanah air. 3. Mengamalkan rasa cinta bakti kepada almamater dan “IKA-TK POLTEK NEG. UP” serta membawa diri kepada pergaulan terbuka yang demokratis dan terhormat. BAB IV Keanggotaan Pasal 5 Anggota, terdiri atas : Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan. - Anggota Biasa ialah setiap orang yang yang telah lulus pada Jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Ujung Pandang. - Anggota Luar Biasa ialah setiap orang yang mengabdikan diri pada Jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Ujung Pandang dalam mencapai tujuannya. - Anggota kehormatan ialah setiap orang yang bukan alumni teknik kimia Politeknik Negeri Ujung Pandang dan memiliki perhaitan besar terhadap IKA-TK Poltek Neg. UP. Dan telah memberikan sumbangsih aktif kepada IKA-TK Poltek Neg. UP. BAB V Dewan Pengawas Pasal 6 1. Keanggotaan Dewan Pengawas berjumlah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota.
2
2. Apabila dipandang perlu oleh Dewan Pengawas dibentuk sebuah Badan Pengawas Keuangan yang terdiri-dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dari anggota Dewan Pengawas, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : a. Badan Pengawas Keuangan bertugas mengawasi kebijaksanaan Dewan Pengurus dalam bidang keuangan b. Badan Pengawas Keuangan bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas 3. Tugas dan wewenang serta rapat Dewan Pengawas diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.
Dewan Pengurus Pasal 7 Dewan Pengurus (Badan Pelaksana Harian Organisasi, Badan Pelindung/Penasihat, dan Badan Perwakilan) disusun oleh formatur yang ditetapkan dalam Musyawarah Besar “IKA-TK POLTEK NEG. UP”. 1. Badan Pelaksana Harian Organisasi, terdiri dari : a. Pengurus Inti, terdiri dari : - Seorang Ketua atau lebih - Seorang Sekretaris atau lebih - Seorang Bendahara atau lebih Dalam hal Organisasi mempunyai Wakil Ketua atau Ketua I (satu), Ketua II (dua) dan seterusnya di samping Ketua, maka manakala Ketua berhalangan atau tidak ada di tempat, hal mana bersifat sementara maka Wakil Ketua atau Ketua I (satu) dan seterusnya secara berurutan berhak dan berwenang melakukan tindakan-tindakan yang dapat dilakukan oleh Ketua dengan hak dan kewajiban yang sama dengan Ketua. Hal ini berlaku pula bagi Wakil Sekretaris atau Sekretaris I (satu) dan seterusnya dan Wakil Bendahara atau Bendahara I (satu) dan seterusnya secara berurutan di samping adanya Sekretaris dan Bendahara. b. Departemen-Departemen Untuk lebih mempermudah pelaksaan kegiatan / usaha organisasi, maka Dewan Pengurus dapat membentuk Departemen-Departemen yang masingmasing dipimpin oleh Koordinator Departemen dan dibantu oleh anggotanya.
3
Pasal 8 Badan Perwakilan 1. Dewan Pengurus dapat membentuk Badan Perwakilan yang beranggotakan 1 (satu) orang atau lebih atas persetujuan Dewan Pengawas. 2. Badan Perwakilan dapat mewakili Dewan Pengurus untuk mengkoordinir suatu wilayah di luar tempat berkedudukan/sekretariat Dewan Pengurus. Pasal 9 1. Pemberhentian, pengisian lowongan dan perubahan dalam susunan Dewan Pengurus ditetapkan atas sepengetahuan Dewan Pengawas. 2. Anggota Dewan Pengurus berakhir karena : a. Meninggal dunia b. Atas permintaan sendiri c. Diberhentikan dari jabatannya menurut keputusan Dewan Pengawas karena perbuatan-perbuatan yang merugikan harta dan nama baik Organisasi.
Pasal 10 Dewan Pegawas dan Dewan Pengurus mempunyai masa bakti empat tahun (satu periode) dan dapat dipilih kembali dalam Mubes “IKA-TK POLTEK NEG. UP” selanjutnya, yang hanya berlaku untuk satu periode berikutnya. BAB VI Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus
Pasal 11 Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas Dewan Pengawas sebagai Badan Pengawas di dalam Organisasi, berwenang dan bertugas untuk : a. Membina dan mengawasi kelangsungan hidup dari organisasi b. Mengusulkan dilaksanakannya Musyawarah luar biasa jika Dewan Pengurus tidak mampu melaksanakan salah satu kegiatan/usaha organisasi c. Menunjuk dan mengangkat Steering Committee serta Panitia Pelaksana Mubes/Muslub d. Menerima dan mensahkan pertanggung jawaban mengenai segala usaha dan kegiatan Dewan Pengurus termasuk mensahkan laporan keuangan dan pertanggung jawaban keuangan tahunan .
4
Pasal 12 Tugas dan Wewenang Dewan Pengurus 1. Dewan Pengurus berhak dan berkuasa mewakili Organisasi, baik di dalam maupun di luar wilayah berkedudukan dan berhak bertindak untuk dan atas nama Organisasi, mengikat Organisasi dengan pihak lain dan menjalankan segala tindakan pemilikan dalam lingkungan dan tujuan Organisasi dengan ketentuan bahwa untuk : a. Membeli, menjual, membebani atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang yang tidak bergerak lainnya b. Meminjam atau meminjamkan uang untuk dan atas nama Organisasi c. Mengikat Organisasi sebagai penjamin d. Menjaminkan barang-barang tak bergerak kepunyaan Organisasi Maka Dewan Pengurus harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari 2/3 (dua per tiga) dari anggota Dewan Pengawas. 2. Di luar lingkungan Organisasi, maka Dewan Pengurus dapat diwakili oleh Ketua/Wakil Ketua, Sekretaris atau Wakil Sekretaris, atau wakil-wakil resmi. 3. Dewan Pengurus mengerjakan dan memutuskan segala sesuatu dengan mengingat Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan sepengetahuan Dewan Pengawas. 4. Dewan Pengurus wajib mengurus, mengawasi dan memelihara segala harta benda dan hak milik Organisasi sebaik-baiknya termasuk : a. Menyusun anggaran belanja dan rencana kerja b. Mengatur dan mengusahakan pemasukan keuangan c. Perubahan-perubahan lain yang sah dan dianggap baik dan bermanfaat untuk pengembangan Organisasi 5. Dalam pengeluaran surat-surat untuk kepentingan Organisasi harus ditanda tangani oleh Ketua atau Wakil Ketua dan Sekretaris atau Wakil Sekretaris. Dalam pengeluaran uang dan penerimaan uang harus ditanda tangani Bendahara atau Wakil Bendahara, dan/atau dengan diketahui oleh Ketua atau Wakil Ketua.
BAB VII Rapat Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus Pasal 13 Rapat Dewan Pengawas 1. Rapat Dewan Pengawas diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan untuk membicarakan keadaan Organisasi dan selanjutnya rapat-rapat diadakan setiap waktu yang dianggap perlu oleh Dewan Pengawas atas permintaan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang jumlah anggota Dewan Pengawas.
5
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas dan jika Ketua Dewan Pengawas berhalangan atau tidak hadir maka dapat digantikan oleh salah seorang anggota Dewan Pengawas yang ditunjuk oleh rapat. 3. Untuk dapat mengambil keputusan yang sah, rapat Dewan Pengawas harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ (setengah) dari jumlah anggota Dewan Pengawas kecuali dalam Anggaran Dasar ini ada peraturan lain. 4. Dalam hal quorum yang ditetapkan dalam ayat 3 pasal ini tidak tercapai, maka Ketua Rapat dapat menyelenggarakan rapat baru secepat-cepatnya 7 (tujuh) hari dan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah rapat pertama dan rapat baru (yang kedua) dapat mengambil keputusan-keputusan tentang hal-hal yang diajukan dalam rapat kedua yang tidak dapat diputuskan dalam rapat pertama, dengan tidak lagi mengindahkan jumlah anggota yang hadir dalam rapat, 5. Semua keputusan diambil dengan suara terbanyak kecuali jika dalam Anggaran Dasar ini ada peraturan lain. 6. Dengan tidak mengurangi ketentuan ini, dalam rapat anggota Dewan Pengawas tiap-tiap anggota berhak untuk mengeluarkan satu suara. 7. Salah satu anggota Dewan Pengawas dapat diwakili secara tertulis dalam rapat hanya oleh anggota Dewan Pengawas lainnya dengan pembatasan bahwa seorang anggota hanya dapat mewakili sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang anggota lainnya. Pasal 14 Rapat Dewan Pengurus 1. Rapat Dewan Pengurus diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam 3 (tiga) bulan 2. Atas permintaan Ketua atau Wakil Ketua atau sekurang-kurangnya 1/3 (satu per tiga) dari jumlah anggota Dewan Pengurus, dapat diadakan rapat setiap waktu bila diperlukan. 3. Rapat Dewan Pengurus dihadiri oleh Ketua atau Wakil Ketua dan jika ia berhalangan dapat diwakili oleh 1/3 (satu per tiga) dari jumlah anggota Dewan Pengurus lainnya. 4. Untuk dapat mengambil keputusan yang sah, Rapat Dewan Pengurus harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ (setengah) dari jumlah anggota Dewan Pengurus 5. Semua keputusan diambil dengan suara terbanyak mutlak.
BAB VIII Musyawarah Besar Pasal 15 1. Musyawarah Besar diadakan sekali dalam empat tahun, dan dalam keadaan luar biasa dapat diadakan atas permintaan dari Dewan Pengawas oleh sekurang-kurangnya seperdua jumlah anggota Dewan Pengawas.
6
2. Musyawarah Besar/Musyawarah luar biasa diikuti oleh Dewan Pengawas, Dewan Pengurus, anggota IKA-TK POLTEK NEG. UP, dan undangan. 3. Musyawarah Besar/Musyawarah luar biasa mempunyai hak dan kewajiban menyusun / mengubah / mensahkan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga, mensahkan kebijakan Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus dan memilih Ketua Dewan Pengawas/Formatur dan Dewan Pengurus/Fomatur. Pasal 16 Tiap Badan Perwakilan berhak mengirim utusan sebanyak-banyaknya lima orang dalam Musyawarah Besar, dan setiap orang memiliki hak suara dan hak bicara. Pasal 17 1. Setiap musyawarah dianggap sah apabila memenuhi quorum, yaitu dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah peserta, dan apabila quorum tidak tercapai, maka atas persetujuan semua peserta yang hadir, musyawarah dapat dilangsungkan. 2. Setiap keputusan ditetapkan atas dasar mufakat, dan jika tidak tercapai mufakat, maka keputusan ditetapkan dengan suara terbanyak. BAB IX Penutup Pasal 18 Hal-hal lain yang belum diatur dalam anggaran rumah tangga ini diatur dalam ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Dewan Pengurus dan disetujui oleh Dewan Pengawas. Pasal 19 Anggaran Rumah Tangga ini disahkan dalam suatu Musyawarah Besar POLTEK NEG. UP pada tahun 2011 di Ujung Pandang.
7
IKA-TK
