ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN KOORDINASI KEGIATAN MAHASISWA TEKNIK KIMIA INDONESIA BAB I STATUS DAN KEANGGOTAAN PASAL 1

PIMPINAN PUSAT BADAN KOORDINASI KEGIATAN MAHASISWA TEKNIK KIMIA INDONESIA Sekretariat : Jalan Halimun Nomor 39 Menteng Jakarta Selatan Telepon : 0857 2222 9347 Email : [email protected] website: www.teknikkimiaindonesia.org

7

ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN KOORDINASI KEGIATAN MAHASISWA TEKNIK KIMIA INDONESIA

BAB I STATUS DAN KEANGGOTAAN

PASAL 1 1. Status keanggotaan BKKMTKI terdiri dari: a. Calon Anggota b. Anggota 2. Calon anggota adalah institusi kemahasiswaan teknik kimia atau ikatan seprofesi

yang

telah

memiliki

legalitas

dari

perguruan

tinggi

dan

direkomendasikan Pimpinan Daerah BKKMTKI yang selanjutnya akan disahkan pada Musyawarah Nasional BKKMTKI. 3. Anggota adalah institusi kemahasiswaan teknik kimia atau ikatan seprofesi yang telah diangkat dan disahkan oleh Musyawarah Nasional BKKMTKI.

PASAL 2 1. Permohonan sebagai anggota diajukan secara tertulis pada pengurus pusat BKKMTKI. 2. Pengesahan keanggotaan dilakukan dalam Musyawarah Nasional BKKMTKI yang wajib dihadiri oleh calon anggota.


PASAL 3 Hak dan Kewajiban anggota: 1. Anggota mempunyai hak: a. Menyampaikan pendapat baik lisan maupun tulisan kapan saja. b. Menghadiri kegiatan-kegiatan BKKMTKI. c. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan hasil-hasil Musyawarah Nasional serta Musyawarah Daerah. 2. Anggota mempunyai kewajiban mentaati dan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta segala ketentuan organisasi.

PASAL 4 Sanksi Anggota: 1. Apabila anggota tidak mengindahkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga serta segala ketentuan organisasi maka anggota yang bersangkutan dikenakan peringatan secara tertulis yang diberikan Pimpinan Pusat setelah menerima rekomendasi Pimpinan Daerah. 2. Apabila anggota tidak mengindahkan peringatan tersebut maka anggota tidak diperkenankan mengikuti seluruh kegiatan BKKMTKI hingga Musyawarah Nasional berikutnya. 3. Jika point kedua tidak diindahkan maka anggota dapat dicabut dari keanggotaannya. 4. Pencabutan dan peninjauan ulang mengenai status keanggotaan hanya dapat dilakukan pada Musyawarah Nasional atas rekomendasi Pimpinan Daerah.

7


PASAL 5 Anggota dapat kehilangan keanggotaannya apabila: 1. Institusi anggota dibubarkan 2. Dicabut keanggotaannya 3. Mengundurkan diri.

BAB II TATA TERTIB ORGANISASI PASAL 6 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta segala keputusan pertemuan BKKMTKI wajib dipegang teguh dan dijunjung tinggi oleh semua anggota.

BAB III PIMPINAN PUSAT PASAL 7 Pimpinan Pusat dipilih dan ditetapkan pada Musyawarah Nasional dengan masa kerja dua tahun terhitung semenjak tanggal ditetapkan sampai dengan disahkannya Pimpinan Pusat yang baru.

7


PASAL 8 Pimpinan pusat terdiri dari Sekretaris Jenderal dan dibantu oleh beberapa koordinator bidang yang disahkan dalam Musyawarah Nasional.

PASAL 9 Pimpinan Pusat mempunyai tugas dan wewenang: 1. Mengkoordinasikan hasil putusan putusan Tingkat Nasional dan rencana program kerja Pimpinan Pusat kepada seluruh Pimpinan Daerah. 2. Mengawasi dan mengevaluasi kinerja dari Pimpinan Daerah. 3. Membentuk badan-badan atau panitia khusus apabila diperlukan. 4. Membuat peraturan organisasi yang sesuai dengan kebutuhan selama idak bertentangan dengan hasil Musyawarah Nasional BKKMTKI. 5. Menjatuhkan sanksi terhadap anggota yang tidak mengindahkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan segala ketentuan peraturan organisasi. 6. Apabila pengurus pusat berhalangan hadir pada pertemuan BKKMTKI maka wajib memberikan mandat secara tertulis kepada orang yang dipercayakan.

PASAL 10 1. Pimpinan Pusat mempertanggungjawabkan kepengurusannya langsung di depan sidang Musyawarah Nasional BKKMTKI secara lisan dan tulisan. 2. Apabila Pimpinan Pusat tidak hadir dalam mempertanggungjawabkan kepengurusannya, maka Pimpinan Pusat wajib memberi mandat secara tertulis kepada orang yang dipercayakan. 3. Penilaian Pertanggung jawaban Pimpinan Pusat dilakukan secara kolektif.

7


BAB IV PIMPINAN DAERAH PASAL 11 Pimpinan Daerah diangkat dan ditetapkan oleh Musyawarah Daerah serta diketahui oleh Pimpinan Pusat dengan masa kerja dua tahun (sejak tanggal ditetapkan) sampai dengan disahkan Pimpinan Daerah baru.

PASAL 12 Pimpinan Daerah terdiri dari Sekretaris Daerah dibantu oleh beberapa koordinator bidang dan staff

yang fungsinya disesuaikan dengan bidang

Pimpinan Pusat.

PASAL 13 Pimpinan Daerah mempunyai wewenang: 1. Membantu Pimpinan Pusat dalam melaksanakan hasil putusan-putusan Tingkat Nasional BKKMTKI 2. Mengkoordinasikan putusan-putusan di tingkat daerah. 3. Membentuk badan-badan atau panitia khusus apabila diperlukan. 4. Mengambil tindakan dan kebijaksanaan apabila dianggap perlu atas persetujuan anggota. 5. Memberikan rekomendasi kepada Pimpinan Pusat. 6. Apabila pengurus daerah berhalangan hadir pada pertemuan BKKMTKI maka wajib memberikan mandat secara tertulis kepada orang yang dipercayakan.

7


PASAL 14 1. Pimpinan Daerah mempertanggungjawabkan kepengurusannya langsung di depan sidang Musyawarah Daerah BKKMTKI dengan diketahui Pimpinan Pusat secara lisan dan tulisan. 2. Penilaian Pertanggung jawaban Pimpinan Daerah dilakukan secara per bagian selanjutnya dilakukan secara kolektif

BAB V DEWAN PENASEHAT PUSAT PASAL 15 Dewan Penasehat Pusat disingkat DPP adalah dewan yang beranggotakan Alumni dan Pengurus Pusat BKKMTKI yang demision.

PASAL 16 Dewan Penasehat Pusat diangkat dan ditetapkan oleh Musyawarah Nasional dengan masa kerja dua tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai disahkannya Dewan Penasihat Pusat yang baru.

PASAL 17 Dewan Penasihat Pusat memiliki tugas dan wewenang : 1. Dewan Penasihat Pusat berwenang membimbing dan mengarahkan Pimipinan Pusat dalam melaksanakan program kerja selama kepengurusannya. 2. Dewan Penasihat Pusat bertanggung jawab atas kepengurusannya berupa kehadiran dalam Musyawarah Nasional BKKMTKI.

7


BAB VI DEWAN PENASEHAT DAERAH PASAL 18 Dewan Penasehat Daerah disingkat DPD adalah dewan yang beranggotakan Alumni dan Pengurus Daerah BKKMTKI yang demision.

PASAL 19 Dewan Penasehat Daerah diangkat dan ditetapkan oleh Musyawarah Daerah serta diketahui oleh Pimpinan Pusat dengan masa kerja 2 tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan disahkan Dewan Penasehat Daerah Baru.

PASAL 20 Dewan Penasihat Daerah memiliki tugas dan wewenang : 1.

Dewan Penasihat Daerah berwenang membimbing dan mengarahkan Pimipinan Daerah dalam melaksanakan program kerja selama kepengurusannya.

2.

Dewan Penasihat Daerah bertanggung jawab atas kepengurusannya berupa kehadiran dalam Musyawarah daerah BKKMTKI.

7


BAB VII KEGIATAN ORGANISASI PASAL 21 Kegiatan organisasi BKKMTKI berupa kegiatan di tingkat nasional dan tingkat daerah.

PASAL 22 Kegiatan tingkat nasional dapat berupa Musyawarah, kegiatan ilmiah, atau pun kegiatan non ilmiah.

PASAL 23 Kegiatan tingkat daerah dapat berupa Musyawarah, kegiatan ilmiah, atau pun kegiatan non ilmiah.

BAB VIII MUSYAWARAH NASIONAL PASAL 24 Kegiatan Musyawarah Nasional berupa forum ilmiah dan persidangan.

PASAL 25 1. Musyawarah Nasional dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurangkurangnya setengah dari jumlah anggota BKKMTKI di tambah satu, Pimpinan Daerah dan Pimpinan Pusat BKKMTKI.

7


2. Apabila ketentuan dibutir satu tidak terpenuhi maka Musyawarah Nasional BKKMTKI ditunda selama 2 x 15 menit, dan setelah itu Musyawarah Nasional BKKMTKI dapat dilaksanakan dan dianggap sah. 3. Sahnya putusan Musyawarah Nasional, jika disetujui oleh sekurangkurangnya dua per tiga dari jumlah anggota yang hadir.

PASAL 26 TUGAS DAN WEWENANG MUSYAWARAH NASIONAL

Musyawarah Nasional mempunyai tugas: 1. Menentukan pokok-pokok kegiatan BKKMTKI. 2. Memilih dan menetapkan Pimpinan Pusat BKKMTKI. 3. Memilih dan menetapkan tempat dan pelaksana penyelenggara Musyawarah Nasional dan Rapat Koordinasi Nasional berikutnya.

Musyawarah Nasional mempunyai wewenang: 1. Membentuk putusan-putusan yang wajib dijunjung tinggi dan di laksanakan oleh setiap anggota BKKMTKI. 2. Meminta

dan

menilai

laporan

pertanggungjawaban

Pimpinan

Pusat

BKKMTKI. 3. Membahas dan menetapkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan aturan aturan dasar BKKMTKI, 4. Mengangkat dan memberhentikan anggota BKKMTKI. 5. Membuat rekomendasi-rekomendasi yang bersifat eksternal organisasi. 6. Menetapkan dan mengesahkan pembagian daerah.

7


PASAL 27 1. Musyawarah Nasional Luar Biasa adalah musyawarah yang diadakan dan diusulkan oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah anggota BKKMTKI ditambah satu melalui pertimbangan Dewan Penasihat Pusat. 2. Musyawarah Nasional Luar Biasa dianggap sah apabila dihadiri oleh setengah dari jumlah anggota BKKMTKI tersebut ditambah satu. 3. Putusan Musyawarah Nasional Luar Biasa sah apabila disetujui oleh dua per tiga dari jumlah anggota yang hadir.

PASAL 28 TUGAS DAN WEWENANG MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA

Musyawarah (Nasional) Luar Biasa mempunyai tugas: 1. Memilih dan menetapkan Pimpinan Pusat Sementara BKKMTKI. 2. Memilih dan menetapkan tempat dan pelaksana penyelenggara Musyawarah Nasional dan Rapat Koordinasi Nasional berikutnya apabila tempat dan pelaksana penyelenggara Musyawarah Nasional dan Rapat Koordinasi Nasional sebelumnya mengundurkan diri.

Musyawarah (Nasional) Luar Biasa mempunyai wewenang: Mengangkat dan memberhentikan Pimpinan Pusat BKKMTKI.

BAB IX

7


MUSYAWARAH DAERAH

PASAL 29 Kegiatan Musyawarah Daerah berupa forum ilmiah dan persidangan.

PASAL 30 1. Sahnya Musyawarah Daerah, jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah anggota BKKMTKI (di daerah tersebut) di tambah satu, dan Pimpinan Daerahnya, serta minimal satu wakil Pimpinan Pusat. 2. Apabila ketentuan dibutir satu tidak terpenuhi maka musda BKKMTKI ditunda selama 2 x 15 menit, dan setelah itu Musyawarah Daerah BKKMTKI dapat dilaksanakan dan dianggap sah. 3. Sahnya putusan Musyawarah Daerah, jika disetujui oleh dua per tiga dari jumlah anggota yang hadir.

PASAL 31 TUGAS DAN WEWENANG MUSYAWARAH DAERAH Musyawarah Daerah mempunyai tugas: 1. Memilih dan menetapkan Pimpinan Daerah BKKMTI (di daerah terebut). 2. Memilih

dan

menetapkan

tempat

dan

pelaksanaan

Musyawarah Daerah dan Rapat Koordinasi Daerah berikutnya.

Musyawarh Daerah mempunyai wewenang:

penyelenggara

7


1. Membuat putusan-putusan yang wajib dijunjung tinggi dan dilaksanakan oleh setiap anggota BKKMTKI (di daerah tersebut). 2. Meminta dan menilai laporan pertanggungjawaban Pimpinan Daerah BKKMTKI (di daerah tersebut). 3. Memberikan rekomendasi kepada calon anggota BKKMTKI (di

daerah

tersebut).

PASAL 32 1. Musyawarah Daerah Luar Biasa adalah musyawarah yang diadakan apabila diperlukan dan diusulkan oleh sekurang-kurangnya setengah dari anggota BKKMTKI daerah tersebut ditambah satu melalui pertimbangan Dewan Penasihat Daerah. 2. Putusan Musyawarah Daerah Luar Biasa dianggap sah apabila disetujui oleh dua per tiga dari jumlah anggota yang hadir.

PASAL 33 TUGAS DAN WEWENANG MUSYAWARAH (DAERAH) LUAR BIASA

Musyawarah (Daerah) Luar Biasa mempunyai tugas: 4. Memilih dan menetapkan Pimpinan Daerah Sementara BKKMTKI (di daerah terebut). 5. Memilih dan menetapkan tempat dan pelaksana penyelenggara Musyawarah Daerah dan Rapat Koordinasi Daerah sebelumnya mengundurkan diri.

7


Musyawarah (Daerah) Luar Biasa mempunyai wewenang: Mengangkat dan memberhentikan Pimpinan Daeah BKKMTKI (di daerah tersebut).

BAB X RAPAT KOORDINASI PASAL 34 1. Rapat Koordinasi Nasional diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu periode kepengurusan yang salah satu pelaksanaannya dirangkaikan pada saat Musyawarah Nasional. 2. Rapat Koordinasi Nasional yang pelaksanaannya dirangkaikan pada saat Musyawarah Nasional dihadiri oleh Pimpinan Pusat, Pimpinan Daerah, dan mantan Pimpinan Pusat BKKMTKI. 3. Pada pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional selanjutnya dihadiri oleh Pimpinan Pusat, Pimpinan Daerah, dan delegasi anggota. 4. Rapat Koordinasi Daerah diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu periode kepengurusan yang dihadiri oleh pengurus daerah, dan anggota BKKMTKI daerahnya, yang pelaksanaannya diatur sendiri dan ditetapkan alam Musyawarah Daerah.

BAB XI PERGANTIAN PENGURUS PASAL 35 1. Apabila pengurus pusat /pengurus daerah mengundurkan diri dari jabatannya, berhalangan tetap, maka pengurus pusat/ pengurus daerah akan mengangkat

7


pejabat sementara sampai Musyawrah Nasional atau Musyawarah Daerah berikutnya. 2. Pengangkatan pejabat sementara pengurus pusat / pejabat sementara pengurus daerah dilakukan dalam sidang pleno pengurus pusat atau pengurus daerah yang diinformasikan kepda seluruh anggota BKKMTKI. 3. Apabila pengurus pusat/pengurus daerah sudah tidak dapat menjalankan fungsinya maka anggota dapat mengusulkan diakukan Munaslub/Musdalub. BAB XII PUTUSAN MUSYAWARAH PASAL 36

Putusan musyawarah terdiri dari: b. Keputusan musyawarah: bersifat mengikat ke dalam musyawarah. c. Ketetapan musyawarah: bersifat mengikat ke dalam dan keluar musyawarah.

BAB XIII PERMUSYAWARATAN PASAL 37 1. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. 2. Apabila dengan cara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka sebelum dilakukan dengan cara pemungutan suara dilakukan loby. 3. Apabila lobi tidak tercapai, maka dilakukan pengambilan keputusan dengan pemungutan suara dari delegasi yang dikelompokkan menurut institusi yang mewakilinya.

7


4. Hasil keputusan yang dilakukan pada ayat 3 dinyatakan sah apabila disetujui dari setengah jumlah hak suara ditambah satu. 5. Apabila putusan pada ayat 4 tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara ulang dan apabila tidak tercapai juga maka sidang diskors oleh pimpinan sidang selanjutnya dilakukan pemilihan ulang. BAB XIV PERBENDAHARAAN PASAL 38 Perbendaharaan BKKMTKI didapat dari: 1. Iuran anggota yang besarnya ditentukan oleh musyawarah nasional. 2. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat. 3. Usaha-usaha lain yang dianggap sah menurut peraturan perundangan yang berlaku.

BAB XV LAMBANG DAN BENDERA PASAL 39 1. Lambang BKKMTKI berbentuk empat persegi panjang yang di dalamnya terdapat reaktor dengan landasan bertuliskan BKKMTKI (terbingkai dalam lingkaran dan tulisan BADAN KOORDINASI KEGIATAN MAHASISWA TEKNIK KIMIA INDONESIA) dengan warna lambang hitam-putih-hijauoranye. 2. Bendera BKKMTKI berwarna dasar putih yang di tengah-tengahnya tergambar lambang BKKMTKI.

7


3. Penjelasan lebih lanjut tentang lambang dan bendera serta penggunaannya akan diatur kemudian dalam petunjuk pelaksanaan organisasi.

BAB XVI PEMBAGIAN DAERAH PASAL 40 1. Dalam melakukan koordinasinya BKKMTKI terbagi manjadi 6 daerah, yang meliputi : a . Daerah 1 pulau Sumatra b. Daerah 2 Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. c. Daerah 3 Jawa Tengah dan DI Yogyakarta d. Daerah 4 Jawa Timur e. Daerah 5 Sulawesi f. Daerah 6 Kalimantan 2. Pembagian koordinasi berdasarkan jumlah anggota dan letak geografis institusi tersebut. BAB XVII PENUTUP PASAL 41 Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan dalam Musyawarah Nasional dan disetujui oleh sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah anggota BKKMTKI yang hadir.

7

ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN KOORDINASI KEGIATAN MAHASISWA TEKNIK KIMIA INDONESIA BAB I STATUS DAN KEANGGOTAAN PASAL 1

Recommend Documents