ANGGARAN RUMAH TANGGA IMKP (IKATAN MAHASISWA KULON PROGO )
BAB I KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN
Pasal 1 1. Setiap mahasiswa asal Kulon Progo berhak menjadi anggota IMKP (Ikatan Mahasiswa Kulon Progo ) 2. Syarat menjadi Anggota IMKP (Ikatan Mahasiswa Kulon Progo ) ada 3 macam: a. Mahasiswa asal Kulon Progo yang diseleksi melalui Program Penerimaan Saudara Baru IMKP . b. Mahasiswa asal Kulon Progo yang diterima melalui Rapat Anggota. c. Mahasiswa yang lahir, pernah tinggal dan atau sekolah, dan atau mempunyaiai keluarga dan atau sanak saudara di Kulon Progo 3. Ketentuan Penerimaan Saudara Baru sebagai seleksi masuk calon anggota baru adalah: a. Calon anggota IMKP yang mendaftar wajib mengikuti seluruh prosedur yang telah ditentukan dalam Penerimaan Saudara Baru (PSB). b. Panitia
PSB
dibentuk
oleh
pengurus-pengurus
IMKP
dan
bertanggungjawab atas penyeleksian dan penentuan penerimaan anggota baru. 4. Kewajiban sebagai anggota adalah menjunjung tinggi AD dan ART IMKP (Ikatan Mahasiswa Kulon Progo)
Pasal 2 1. Masa kepengurusan dalam satu periode adalah satu tahun dan boleh dipilih kembali untuk memimpin selama satu periode lagi sesuai hasil Musyawarah. 2. Syarat menjadi Pengurus adalah memiliki kompetensi dan kapasitas. 3. Kedudukan Pengurus berhenti karena : a. Hilang status kemahasiswaannya karena telah lulus atau sebab lain.
b. Atas
permintaan
sendiri
secara
tertulis
yang memuat
dasar
pertimbangan yang dapat diterima oleh Rapat Anggota. c. Diberhentikan oleh Rapat Anggota setelah diperingatkan secara tertulis sekurang-kurangnya dua kali. d. Telah melaporkan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Anggota (demisioner).
BAB II PEMILIHAN
Pasal 3 1. Pemilihan pengurus dilakukan dalam forum Musyawarah Anggota dengan asas musyawarah mufakat. 2. Dalam keadaan memaksa, pemilihan dapat dilakukan dengan Musyawarah Anggota luar biasa. 3. Nama calon Pengurus yang terpilih berasal dari usulan tim formatur.
BAB III HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 4 Secara umum kepengurusan wajib bersama-sama memiliki hak atas nama lembaga untuk : 1. Menentukan rencana kegiatan dalam satu periode kepengurusan 2. Melaksanakan rencana kegiatan dalam satu periode kepengurusan 3. Menyelesaikan tugas, fungsi dan wewenang penuh satu periode kepengurusan. Pasal 5 Secara umum kepengurusan wajib bersama-sama memiliki kewajiban atas nama lembaga untuk :
1.
Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada masa berakhirnya periode kepengurusan.
2.
Menjaga nama baik IMKP (Ikatan Mahasiswa Kulonprogo) dan Kulonprogo
3.
Menjunjung tinggi dan mematuhi segala ketentuan AD/ART IMKP (Ikatan Mahasiswa Kulonprogo) serta segala peraturan yang berlaku di IMKP (Ikatan Mahasiswa Kulonprogo)
BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 6 1. Waktu pertanggungjawaban dilakukan pada masa akhir kepengurusan. 2. Pertanggungjawaban dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara lisan dalam forum Musyawarah Anggota.
BAB V TIM FORMATUR
Pasal 7 Tim formatur adalah tim yang dibentuk untuk memilih jajaran Pengurus serta dipilih dari dan oleh anggota IMKP (Ikatan Mahasiswa Kulon Progo)
Pasal 8 Tim formatur terdiri dari: 1. Ketua dan wakil ketua yang sedang menjabat 2. Perwakilan dari tiap-tiap angkatan anggota aktif IMKP (Ikatan Mahasiswa Kulon Progo) minimal satu orang
Pasal 9 Tata cara pemilihan tim formatur dan jumlah anggotanya ditentukan dalam Musyawarah Anggota IMKP (Ikatan Mahasiswa Kulon Progo)
BAB VI STRUKTUR Pasal 10 Sturktur Organisasi Ikatan Mahasiswa Kulon Progo meliputi 3 bagian yaitu Pengurus, Anggota Aktif, dan Anggota Pasif.
Pasal 11 1. Pengurus adalah Mahasiswa yang terdaftar saat penyusunan dan penetapan kepengurusan. 2. Pengurus IMKP meliputi Ketua Umum, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, Kepala Bidang, Sekretaris Bidang dan staf. 3. Kepengurusan IMKP terbentuk lengkap selambat-lambatnya tujuh hari setelah Musyawarah Anggota.
Pasal 12 1. Anggota Aktif adalah mahasiswa yang terdaftar dalam database IMKP dan secara berkelanjutan mengikuti agenda – agenda IMKP. 2. Anggota Pasif adalah mahasiswa yang terdaftar dalam database IMKP, dimana orang tersebut mengikuti perkembangan IMKP tetapi tidak aktif di dalam kegiatan – kegiatan IMKP.
BAB VII KEPENGURUSAN
Pasal 13 Jika pengurus IMKP (Ikatan Mahasiswa Kulon Progo) tidak dapat menjalankan kewajibannya, ia dapat digantikan oleh anggota IMKP lain yang disahkan atas keputusan Rapat Umum atau musyawarah bersama, kecuali untuk jabatan Ketua.
BAB VIII KETUA UMUM
Pasal 14 Ketua Umum adalah pemegang kekuasaan tertinggi kepengurusan.
Pasal 15 Ketua Umum diangkat untuk masa jabatan satu periode kepengurusan dan dapat dipilih untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
Pasal 16 Jika Ketua Umum tidak dapat menjalankan kewajibannya selama 2 (dua) bulan berturut-turut atau lebih tanpa pemberitahuan resmi, maka jabatan Ketua Umum baru ditetapkan berdasarkan Musyawarah Anggota Luar Biasa.
BAB IX WAKIL KETUA Pasal 17 1. Yang berhak diangkat menjadi Wakil Ketua, adalah anggota IMKP (Ikatan Mahasiswa Kulon Progo ) yang telah menjadi anggota aktif sekurang-kurangnya enam bulan masa keanggotaan. 2. Wakil Ketua diangkat untuk masa jabatan satu tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa satu tahun berikutnya.
BAB X SEKRETARIS DAN BENDAHARA
Pasal 18 Yang berhak menjadi Sekretaris dan Bendahara adalah semua anggota IMKP (Ikatan Mahasiswa Kulon Progo)
BAB XI KEPALA BIDANG, SEKRETARIS BIDANG DAN STAF
Pasal 19 Yang berhak menjadi Kepala Bidang adalah mereka yang sudah pernah aktif dalam kegiatan – kegiatan IMKP (Ikatan Mahasiswa Kulon Progo).
Pasal 20 Yang berhak menjadi Sekretaris Bidang adalah semua anggota IMKP (Ikatan Mahasiswa Kulon Progo)
Pasal 21 Staf adalah mereka yang mendaftarkan untuk terlibat dalam satu periode kepengursan IMKP (Ikatan Mahasiswa Kulon Progo).
BAB XII RAPAT-RAPAT
Pasal 22 1. Temu Akbar adalah rapat yang wajib diikuti oleh : a. Ketua Umum dan atau Wakil Ketua b. Sekretaris dan bendahara c. Seluruh Bidang beserta anggotanya 2. Rapat Anggota adalah rapat yang dipimpin oleh Ketua Umum untuk mengesahkan hasil-hasil rapat, dan untuk mendapatkan masukan-masukan guna menentukan kebijakan langkah-langkah umum. 3. Rapat Bidang adalah rapat yang diikuti oleh seluruh jajaran masing-masing Bidang yang dipimpin oleh Ketua Bidang masing-masing bidang untuk menentukan kebijakkan masing-masing bidang. 4. Rapat Bidang dapat menjadi satu, atau tidak dengan Rapat Anggota.
Pasal 23 Rapat-rapat selain yang telah ditetapkan dalam pasal 20, diatur oleh pimpinan masing-masing bidang dengan sepengetahuan Ketua.
BAB XIII PROGRAM KERJA
Pasal 24 Kepengurusan menyusun program kerja untuk jangka pendek dan jangka panjang tiap satu masa kepengurusan.
Pasal 25 1. Program kerja jangka pendek yaitu program yang memiliki jangkauan masa pelaksanaan kurang dari atau sama dengan satu masa periode kepengurusan. 2. Program kerja jangka panjang yaitu program yang memiliki jangkauan pelaksanaan melebihi satu masa periode kepengurusan.
Pasal 26 Dalam
penyusunan
program
kerja
IMKP,
harus
terkandung
sifat
pengembangan, perubahan, dan penuntasan. 1. Program yang bersifat pengembangan yaitu program yang memiliki orientasi mempertahankan dan mengembangkan hasil-hasil yang telah dicapai sebelumnya. 2. Program yang bersifat perubahan yaitu program yang memiliki orientasi mengubah atau memodifikasi hasil-hasil yang telah dicapai untuk mendapatkan kemajuan yang selaras dengan kemajuan zaman. 3. Program yang bersifat penuntasan yaitu program yang memiliki orientasi menuntaskan hasil-hasil yang telah dicapai yang berkaitan dengan program jangka panjang.
BAB XIV TATA HUBUNGAN KERJA
Pasal 27 Tata hubungan kerja keseluruhan kepengurusan, baik hak, wewenang maupun kewajiban diatur lebih lanjut dalam Musyawarah Anggota dan atau Musyawarah Luar Biasa IMKP .
BAB XV PENGHARGAAN Pasal 28 Pengurus dan anggota aktif IMKP (Ikatan Mahasiswa Kulon Progo) berhak mendapatkan penghargan setelah melakukakan kegiatan dan setelah melakukan pengabdian selama kepengurusan satu periode.
Pasal 29 Mengenai keputusan dari wujud penghargaan yang disebutkan di atas dapat di ambil melalui kesepakatan bersama selama kepengursan.
Ditetapkan di Wates pada 25 Januari 2015 Pimpinan Sidang
Eko Irianto Prayudha
Sekretaris Sidang
Fajar Munggih Nugrahini
