1. 2. 3.
ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN MAHASISWA STT TERPADU NURUL FIKRI 4.
BAB I KEANGGOTAAN Pasal 1 Anggota Yang dimaksud terdaftar anggota adalah yang tercatat sebagai mahasiswa STT Terpadu Nurul Fikri. Pasal 2 Jenis Keanggotaan 1. Anggota biasa adalah setiap mahasiswa program sarjana STT NF yang terdaftar dalam subbagian akademik STT NF. 2. Anggota aktif adalah anggota biasa yang telah mengikuti prosedur penerimaan anggota aktif IM STT NF sampai selesai serta telah ditetapkan sebagai anggota aktif. Pasal 3 Mekanisme Pengangkatan Anggota
1.
Penerimaan anggota biasa IM STT NF melalui prosedur Kaderisasi IM STT NF. Apabila anggota biasa dinyatakan lulus bersyarat maka yang bersangkutan harus mendapatkan rekomendasi dari Ketua DPM. Apabila anggota biasa dinyatakan tidak lulus dalam prosedur Kaderisasi IM STT NF, maka yang bersangkutan wajib mengikuti kegiatan-kegiatan berikut apabila ingin menjadi anggota aktif : a. Menjadi panitia dalam kegiatan bakti sosial STT NF b. Menjadi panitia dalam Pemilihan Raya IM STT NF c. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan STT NF d. Mengikuti proses penerimaan anggota IM STT NF Penyelenggara dan koordinator prosedur penerimaan anggota biasa IM STT NF adalah DPM IM STT NF. Pasal 4 Hak Anggota Hak Anggota Biasa Setiap anggota biasa berhak untuk: a. Mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang disediakan IM STT NF menurut prosedur yang berlaku. b. Mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tulisan. c. Membela diri dan dibela jika dikenakan sanksi di dalam atau di luar lingkungan IM STT NF selama tidak melanggar asas IM STT NF dan dengan persetujuan DPM IM STT NF. d. Menjadi peserta dalam semua kegiatan kemahasiswaan STT NF. e. Mengikuti prosedur penerimaan anggota aktif IM STT NF. f. Memiliki hak suara dalam Pemira untuk memilih presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa, serta anggota independen DPM IM STT NF. 2. Hak Anggota Aktif
Setiap anggota aktif berhak untuk: a. Mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang disediakan IM STT NF menurut prosedur yang berlaku. b. Mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tulisan. c. Membela diri dan dibela jika dikenakan sanksi di dalam atau di luar lingkungan STT NF selama tidak melanggar asas IM STT NF dan dengan persetujuan DPM IM STT NF. d. Menjadi peserta dan panitia dalam semua kegiatan kemahasiswaan yang diselenggarakan oleh DPM, BEM, BO, dan BSO STT NF. e. Menjadi pengurus DPM, BEM, BO atau BSO IM STT NF. f. Memiliki hak suara dalam Pemira untuk memilih presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa, serta anggota independen DPM IM STT NF g. Dipilih dalam pemilihan anggota independen DPM, Presiden dan Wapres Mahasiswa, ketua Hima, ketua BO, serta ketua BSO IM STT NF h. Tercatat dalam daftar anggota aktif IM STT NF. Pasal 5 Kewajiban Anggota 1. Anggota Aktif : a. Mematuhi AD/ART IM STT NF. b. Menjaga nama baik almamater STT NF. c. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan STT NF. 2. Anggota Biasa : a. Mematuhi AD/ART IM STT NF. b. Menjaga nama baik almamater STT NF. Pasal 6 Sanksi Keanggotaan
1. Status anggota aktif dapat dicabut penuh, dicabut sementara, atau diberi peringatan, karena melanggar kewajiban anggota IM STT NF, melalui sidang Pleno DPM IM STT NF. Pasal 7 Berakhirnya Keanggotaan 1. Anggota biasa Anggota biasa IM STT NF berakhir apabila nama anggota biasa yang bersangkutan tidak lagi terdaftar dalam subbagian akademik STT NF dan atau berubah statusnya menjadi anggota aktif IM STT NF. 2. Anggota aktif Anggota aktif IM STT NF berakhir apabila: a. Dicabut keanggotaannya dalam sidang Pleno Terbuka DPM IM STT NF melalui mekanisme sidang DPM IM STT NF. b. Mengundurkan diri. c. Nama anggota aktif yang bersangkutan tidak lagi terdaftar dalam subbagian akademik STT NF. BAB II REGENERASI, KADERISASI DAN PERSAUDARAAN Pasal 8 Regenarasi Lembaga Formal Kemahasiswaan Regenerasi LFK IM STT NF dilaksanakan melalui Pemira dengan menggunakan sistem syuro. Pasal 9 Kaderisasi 1. Kaderisasi terdiri dari ORMIK dan LDMKM STT NF. 2. Kaderisasi memiliki muatan berupa pengenalan medan akademis, akademis-profesi, kerohanian, nilai kemahasiswaan, manajemen kepemimpinan, dan pengembangan softskill yang menumbuhkan semangat dan rasa cinta STT NF . 3. Pelaksanaan Kaderisasi dibahas dalam ketetapan DPM IM STT NF.
Pasal 10 Persaudaraan 1. Persaudaraan STT NF meliputi kegiatan Bakti Sosial, dan LDMK. 2. Persaudaraan STT NF dapat dilaksanakan oleh setiap LFK STT NF yang pelaksananya telah ditentukan dan disetujui oleh DPM IM STT NF. 3. Persaudaraan STT NF berada dibawah pengawasan DPM IM STT NF BAB III DPM Pasal 11 Keanggotaan Anggota DPM IM STT NF terdiri dari: a. Utusan dari masing-masing BO/BSO adalah satu orang b. Anggota Independen dengan jumlah maksimal enam orang Pasal 12 Syarat Keanggotaan 1) Syarat anggota DPM IM STT NF utusan BO/BSO a. Anggota aktif IM STT NF b. IPK minimal 2.50 c. Mempunyai kemampuan untuk menjalankan tugas serta berwatak dan bermoral baik d. Tidak merangkap sebagai pengurus inti BEM di tingkat STT NF ketika sudah terpilih e. Sedang tidak dicabut hak pilihnya. f. Bukan pengurus partai politik. g. Bersedia untuk dicalonkan atau mencalonkan diri h. Bersedia untuk tidak lulus sampai berakhir masa jabatan. 2) Syarat anggota independen DPM IM STT NF
d. e. f. g. h. i. j.
1.
2.
a. Anggota aktif IM STT NF b. Dipilih dari tingkat 3 setara dengan Semester 5 c. IPK minimal 3.00 Mempunyai kemampuan untuk menjalankan tugas serta berwatak dan bermoral baik. Tidak merangkap sebagai pengurus inti BEM di tingkat STT NF ketika sudah terpilih. Sedang tidak dicabut hak pilihnya. Bukan pengurus partai politik. Bersedia untuk dicalonkan atau mencalonkan diri Bersedia untuk tidak lulus sampai berakhir masa jabatan. Hal-hal teknis yang berhubungan dengan prosedur pemilihan anggota independen diatur dalam ketetapan DPM IM STT NF. Pasal 13 Berakhirnya Masa Jabatan Berakhirnya jabatan anggota DPM IM STT NF utusan BO/BSO a. Meninggal dunia b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri dilengkapi dengan pencabutan mandat dari HIMA atau BO/BSO yang mengutusnya yang diajukan kepada ketua DPM c. Telah berakhir masa jabatannya d. Sakit jasmani atau rohani secara terus menerus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter e. Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Berakhirnya jabatan anggota independen DPM IM STT NF a. Meninggal dunia
b.
Mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada ketua DPM c. Telah berakhir masa jabatannya d. Sakit jasmani atau rohani secara terus menerus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter e. Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pasal 14 Mekanisme Pemilihan Anggota 1. Anggota independen DPM IM STT NF a. Dipilih melalui MUSYUM IM STT NF. b. Hal-hal teknis yang berhubungan dengan prosedur pemilihan anggota independen diatur dalam ketetapan DPM IM STT NF. c. Sebelum DPM IM STT NF yang baru melaksanakan persidangan, terlebih dahulu harus dilakukan serah terima jabatan dari DPM IM STT NF yang lama kepada DPM IM STT NF yang baru. 2. Anggota DPM utusan Mekanisme anggota DPM utusan BO/BSO disesuaikan dengan syarat anggota DPM dan syarat masing-masing LFK yang tidak bertentangan dengan AD/ART IM STT NF. Pasal 15 Masa Jabatan Masa jabatan DPM IM STT NF adalah satu periode terhitung 1 tahun. Pasal 16 Struktur Kepengurusan Struktur kepengurusan DPM IM STT NF terdiri dari: a. Ketua Umum b. Sekretaris Umum
c. Bendahara Umum d. Komisi-komisi
1.
Pasal 17 Tugas danWewenang DPM IM STT NF mempunyai tugas: a. Melakukan fungsi pengawasan terhadap seluruh LFK STT NF b. Mengesahkan rencana kerja dan anggaran tahunan LFK STT NF c. Mengawasi kegiatan semua LFK STT NF d. Menilai kegiatan BEM STT NF e. Menyelenggarakan Pemira STT NF f. Menjadi penanggungjawab dalam penyenggaraan ORMIK dan LDMKM STT NF. g. Menyalurkan aspirasi mahasiswa STT NF h. Mensosialisasikan kinerja DPM IM STT NF kepada mahasiswa minimal satu kali dalam satu kepengurusan i. Membuat peraturan keorganisasian yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IM STT NF berupa Undang-undang, Ketetapan, Keputusan dan Usulan yang tidak bertentangan dengan hasil Musyawarah Kerja (legislasi). j. Menetapkan dan mengesahkan Presiden dan Wakil Presiden BEM STT NF k. Mengesahkan susunan pengurus, Rencana Kerja, dan Rencana Anggaran Kabinet BEM STT NF l. Memeriksa keuangan seluruh LFK serta mengusut setiap penyelewengan yang dilakukan.
m. Menampung, mempertimbangkan, dan mengeluarkan kebijakan terhadap segala aspirasi anggota IM STT NF. n. Mengawasi pelaksanaaan GBHO, Undang-undang, Ketetapan, Keputusan, dan atau hasil yang telah ditetapkan DPM, Program Kerja dan anggaran BEM, hasil-hasil keputusan Musyawarah DPM IM STT NF, hasil-hasil Rapat Kerja DPM, dan Keputusan Sidang Pleno DPM yang harus dilaksanakan BEM. o. Meminta laporan pertanggungjawaban Badan Eksekutif Mahasiswa dan menilai Pertanggungjawaban tersebut pada akhir jabatannya. p. Mengadakan forum secara terbuka kepada seluruh anggota IM STT NF untuk menampung aspirasi, sekurang-kurangnya satu (1) kali dalam tiga (3) bulan. q. Menyelesaikan masalah yang timbul dalam IM STT NF. r. Menyelenggarakan suksesi organisasi mahasiswa di dalam IM STT NF dengan berkoordinasi kepada lembaga terkait. 2. DPM IM STT NF mempunyai wewenang: a. Mengeluarkan dan mencabut ketetapan, keputusan, peraturanperaturan yang berlaku dan membuat kebijakan-kebijakan yang dianggap perlu untuk kepentingan LFK STT NF. b. Melaksanakan dan menyelenggarakan MUSYUM IM STT NF c. Melakukan amandemen terhadap AD/ART IM STT NF. d. Memfasilitasi penyelesaian yudikatif terhadap perbuatan anggota IM STT NF yang dianggap merugikan sesama LFK atau anggota IM STT NF e. Memeriksa dan mengusut penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan pengurus BEM dan BO STT NF
f. Menggunakan hak interpelasi, resolusi, dan hak angket terhadap semua LFK STT NF g. Memberi sanksi kepada setiap anggota IM STT NF yang melanggar kewajibannya sebagai anggota IM STT NF h. Memperoleh laporan pertanggungjawaban semua LFK STT NF i. Melakukan penilaian laporan pertanggungjawaban terhadap BEM STT NF j. Memperoleh rencana kerja dan anggaran tahunan semua LFK STT NF. k. Mencabut kekuasaan dan memberhentikan Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa dalam masa jabatannya apabila sungguhsungguh telah melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IM STT NF dan atau GBHO. l. Membatalkan rencana prorgram atau menghentikan program yang dilaksanakan oleh Kabinet BEM melalui mekanisme yang ditetapkan DPM IM STT NF. m. Mengadakan Sidang Istimewa setelah mendengar usulan 2/3 dari jumlah anggota DPM IM STT NF. n. Mengajukan usulan dan rekomendasi kepada pimpinan Lembaga Kemahasiswaan STT NF. o. Meminta Laporan Periodik dari BEM IM STT NF. p. Mengesahkan atau menolak rencana-rencana peraturan yang diajukan Badan Eksekutif Mahasiswa. q. Menerima atau menolak permohonan pendirian BSO, BO, dan organisasi eksternal yang baru berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan. r. Memanggil setiap anggota IM STT NF yang dianggap perlu untuk pemeriksaan masalah yang dianggap perlu. s. Membentuk badan pekerja yang bersifat ad hoc dalam membantu DPM pada tataran teknis & operasional kebijakan
Pasal 18 Sanksi a. Ketua BEM/BO berhak mengajukan surat tertutup kepada ketua DPM b. Jika surat tertutup tidak terakomodir, ketua BEM/BO berhak mengajukan surat terbuka melalui media terbuka. BAB IV BEM Pasal 19 Persyaratan Umum Syarat umum calon Presiden dan Wapres BEM IM STT NF : a. Bertaqwa kepada Allah S.W.T b. Sekurang-kurangnya talah memperoleh 80 SKS untuk Presiden dan 60 SKS untuk Wakil Presiden. c. IPK minimal 3.00 d. Anggota aktif IM STT NF program S1 dan tidak dalam masa cuti kuliah . e. Syarat khusus calon Presiden dan Wapres BEM IM STT NF diatur dalam ketetapan DPM IM STT NF. f. Tidak lulus sebelum berakhir masa jabatan. g. Bukan anggota partai politik. Pasal 20 Presiden dan wakil Presiden BEM STT NF dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh mahasiswa melalui mekanisme pemira dengan menggunakan sistem syuro Pasal 21 Berakhirnya Masa Jabatan Masa jabatan Presiden dan wapres BEM IM STT NF akan berakhir apabila : a. Meninggal dunia
b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada DPM c. Telah berakhir masa jabatannya d. Sakit jasmani atau rohani secara terus menerus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. e. Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana. Pasal 22 Tugas dan Wewenang 1. BEM IM STT NF memiliki tugas: a. Melaksanakan hasil-hasil MUSYUM IM STT NF dan atau sidang istimewa amandemen AD/ART IM STT NF b. Mengkoordinasikan semua organisasi kemahasiswaan lingkungan STT NF yang memiliki hubungan keorganisasian dengan BEM IM STT NF c. Mengkoordinasikan kegiatan kemahasiswaan BEM IM STT NF di STT NF, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, maupun pengevaluasian. d. Melayani dan berkoordinasi dengan BSO STT NF e. Menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan BSO STT NF kepada DPM IM STT NF. f. Mengesahkan pengurus BSO STT NF. g. Memberikan laporan pertanggungjawaban kerja kepada DPM IM STT NF. h. Memberikan LPJ kerja dan laporan keuangan kepada DPM STT NF. 2. BEM IM STT NF memiliki wewenang:
a. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan BEM IM STT NF serta mengajukannya kepada DPM IM STT NF b. Membuat keputusan-keputusan yang mengatur operasional penyelenggaraan BEM STT NF c. Melaksanakan kebijakan-kebijakan DPM IM STT NF d. Secara administrasi dapat berhubungan langsung dengan Kepala Program Studi, Pembantu Ketua, dan Ketua STT NF dalam rangka pelaksanaan tugas BEM IM STT NF e. Memperoleh laporan pertanggungjawaban semua BSO STT NF f. Melakukan penilaian laporan pertanggungjawaban BSO STT NF g. Memperoleh dan mengetahui rencana kerja dan anggaran tahunan BSO STT NF h. Memberikan kejelasan atas pertanyaan hak interplasi dan hak angket i. Menyikapi politik luar kampus STT NF Pasal 23 Struktur Kepengurusan Struktur Kepengurusan BEM STT NF minimal terdiri dari : a. Presiden Mahasiswa b. Wakil Presiden Mahasiswa c. Kementerian Kementerian BAB V UNIT KEGIATAN MAHASISWA Pasal 24 Unit Kegiatan Mahasiswa selanjutnya dingkat menjadi UKM adalah lembaga kemahasiswaan di dalam IM STT NF yang mewadahi kegiatan kemahasiswaan di bidang pemikiran, minat, bakat, kerohanian, dan kesejahteraan mahasiswa yang terorganisir dan berkesinambungan.
Pasal 25 Unit kegiatan Mahasiswa terdiri dari : 1) Badan Otonom; dan 2) Badan Semi Otonom BAB VI BO Pasal 26 Badan Otonom atau yang disingkat BO IM STT NF adalah UKM ditingkat STT NF yang memenuhi syarat dan diresmikan oleh keputusan Forum Mahasiswa menjadi Unit Kegiatan Mahasiswa Badan Otonom STT NF yang memiliki otonomi Pasal 27 Tugas dan wewenang BO STT NF: a. Melaksanakan hasil-hasil Musyum IM STT NF dan atau Sidang Istimewa Amandemen AD/ART IM STT NF. b. Mengkoordinasikan kegiatan kemahasiswaan dengan BEM STT NF di tingkat STT NF, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pengevaluasian. c. Tiap-tiap BO dapat mengatur dirinya sendiri secara otonom sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan organisasinya. d. Memberikan program kerja dan laporan pertanggunjwaban kerja kepada DPM IM STT NF e. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan BO dan mengajukannya kepada DPM IM STT NF untuk disahkan menjadi program kerja BO . f. Melaksanakan kebijakan DPM IM STT NF . Pasal 28 Kriteria Pembentukan BO 1. Memperoleh tanda tangan dan foto kopi KTM minimal dari 5% mahasiswa STT NF
2. Sudah memiliki kepengurusan dan anggota tetap minimal 10 orang. 3. Telah menjadi BSO selama 3 tahun. 4. Memiliki AD/ART 5. Ketentuan-ketentuan lain akan diatur oleh DPM IM STT NF Pasal 29 Kriteria Pembubaran BO a. Badan Otonom dapat dibubarkan apabila telah terbukti melanggar ketentuan AD/ART IM STT NF. b. Tidak mengajukan RKAT, LPJ Kepengurusan serta tidak mengadakan kegiatan selama 2 tahun berturut-turut. BAB VII BSO Pasal 30 Badan Semi Otonom atau yang disingkat BSO STT NF adalah wadah kegiatan dan kreasi mahasiswa STT NF dalam satu bidang peminatan, bakat, dan pelayanan keagamaan di tingkat STT NF yang berada di bawah kordinasi BEM. Pasal 31 Tugas dan Wewenang Tugas dan wewenang BSO STT NF : a. Melaksanakan hasil-hasil MUBES IM STT NF dan atau Sidang Istimewa Amandemen AD/ART IM STT NF. b. Menyusun program kerja dan laporan pertanggungjawaban kerja c. Memberikan program kerja dan laporan pertanggungjawaban kerja serta laporan keuangan kepada BEM STT NF d. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain di IM STT NF. e. Bertanggung jawab langsung kepada BEM STT NF
f. BSO berhak membuat keputusan peraturan yang mengikat pengurus dan anggota. g. BSO berhak untuk mencabut status keanggotaan anggota. h. BSO berhak mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan iuran keanggotaan. i. Membentuk Kepanitian yang diperlukan untuk melakukan tugastugas BSO. j. Meminta pertanggungjawaban dan membubarkan kepanitiaan yang telah dibentuk. k. Mengusut dan memeriksa penyelewangan yang dilakukan oleh anggota dan pengurus BSO sebelum BEM meminta pertanggungjawaban tentang hal itu. l. Menyelenggarakan hubungan kerjasama dengan organisasiorganisasi diluar IM STT NF dengan sepengetahuan BEM dan persetujuan DPM . m. Hak mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang disediakan IM STT NF sesuai dengan prosedur yang berlaku. n. Hak untuk mengeluarkan pendapat. o. Hak mendapatkan dana APBO yang telah ditetapkan. p. Mengajukan pelantikan ketua BSO kepada Presiden BEM. . Pasal 32 Kriteria Pembentukan BSO 1. Memperoleh tanda tangan dan foto kopi KTM minimal 20 mahasiswa. 2. Membentuk kepengurusan dan anggota tetap minimal 5 orang yang terdiri dari tiga angkatan aktif. 3. Memiliki rencana program kerja yang jelas 4. Ketentuan lain akan diatur oleh DPM dan BEM IM STT NF Pasal 33
Kriteria Pembubaran BSO a. Badan Semi Otonom dapat dibubarkan apabila telah terbukti melanggar ketentuan AD/ART IM STT NF. b. Tidak mengajukan RKAT, LPJ Kepengurusan serta tidak mengadakan kegiatan selama 2 tahun berturut-turut dengan surat rekomendasi pembubaran yang diajukan BEM . BAB VIII Suksesi Organisasi Kemahasiswaan Pasal 34 Periodisasi Periodesasi DPM, BEM, BO, dan BSO adalah satu tahun kepengurusan. Pasal 35 Jenis – Jenis Suksesi Ormawa Jenis – jenis Suksesi Ormawa adalah: 1. Musyawarah Umum (MUSYUM) 2. Musyawarah Umum Anggota (MUA)
Pasal 36 Alur Suksesi Ormawa Alurisasi Suksesi Ormawa didahului oleh pemilihan ketua Badan Semi Otonom dalam MUA BSO, dilanjutkan dengan Pemilihan ketua DPM dan Presiden Mahasiswa dalam Musyawarah Mahasiswa IM STT NF. Pasal 37 Vakumisasi Kegiatan (1) Vakumisasi kegiatan adalah pengosongan / pembekuan aktivitas organisasi dari pelaksanaan program kerja (2) Vakumisasi organisasi dilakukan selambat-lambatnya seminggu sebelum pelaksanaan suksesi Pasal 38
Peralihan Masa Jabatan (1) Peralihan Masa Jabatan adalah waktu tunggu setelah suksesi organisasi kemahasiswaan sampai dengan serah terima jabatan (pelantikan) (2) Maksimal jeda waktu antara suksesi organisasi kemahasiswaan sampai serah terima jabatan adalah tiga (3) minggu. Pasal 39 Kebijakan Selama peralihan masa jabatan, Badan Eksekutif Mahasiswa tidak mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru. BAB X PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 40 Musyawarah Umum 1. Musyawarah Umum (MUSYUM) IM STT NF adalah sebuah mekanisme proses pergantian periode kepemimpinan Ormawa IM STT NF, yang terjadi setahun sekali dengan menggunakan Sistem Syuro. 2. Musyawarah Umum (MUSYUM) IM STT NF berfungsi: a. Membahas dan menetapkan AD/ART IM STT NF. b. Membahas dan menetapkan GBHO untuk masa 5 tahun. c. Memilih Presiden dan Wakil Presiden BEM IM STT NF. d. Membahas dan menetapkan Anggota DPM IM STT NF. e. Membahas dan menilai LPJ BEM IM STT NF. f. Merevisi UU bila diperlukan. Pasal 41 Sidang Istimewa 1. Sidang Istimewa adalah Majelis Musyawarah yang diadakan dalam rangka memberikan keputusan atas hal-hal yang dianggap
penting, perlu dan mendesak untuk dilakukan, yang diadakan dan dihadiri oleh seluruh anggota DPM IM STT NF dan pihak-pihak yang berkepentingan. 2. Fungsi Sidang Istimewa: a. Membahas pemecatan Presiden BEM atas desakan berbagai pihak sebelum masa jabatan berakhir. b. Hal-hal yang mengacu pada definisi Sidang Istimewa. 3. Sidang Istimewa dapat terlaksana antara lain: a. Adanya usulan dari minimal 1/2 dari masing-masing LFK. b. Adanya usulan dan/atau desakan dari Pihak Kampus STT NF. Pasal 42 Sidang Pleno DPM 1. Sidang Pleno DPM adalah sidang yang diadakan untuk membahas dan atau menyepakati hasil Sidang Komisi. 2. Sidang Pleno harus dihadiri minimal 1/2 n+1 anggota DPM. Pasal 43 Sidang Komisi Sidang Komisi DPM adalah sidang yang dilakukan oleh setiap Komisi berdasarkan spesifikasi bidang masing-masing. Pasal 44 Rapat Kerja DPM 1. Rapat Kerja adalah Rapat yang diadakan untuk membahas Program Kerja DPM selama satu tahun. 2. Rapat kerja diadakan minimal 1 tahun sekali dan dihadiri oleh ketua, Sekretaris, bendahara dan anggota DPM. Pasal 45 Musyawarah Umum Anggota
1. Musyawarah Umum Anggota (MUA) BO dan BSO IM STT NF adalah Sebuah mekanisme pergantian kepemimpinan BO dan BSO IM STT NF yang terjadi 1 tahun sekali dengan menggunakan sistem Syuro. 2. Musyawarah umum anggota BO dan BSO IM STT NF berfungsi : a. Membahas dan menetapkan AD/ART BO dan BSO IM STT NF. b. Membahas dan menilai LPJ BO dan BSO IM STT NF c. Menentukan ketua BO dan BSO IM STT NF d. Pembahasan struktur organisasi BO dan BSO IM STT NF. e. Merekomendasi program kerja.
Pasal 46 Musyawarah luar biasa Musyawarah luar biasa IM STT NF adalah sebuah mekanisme pergantian anggota DPM, Presiden dan Wakil Presiden BEM, dan atau ketua BO dan atau BSO ORMAWA terkait, setelah dilakukan proses pemecatan dalam sidang istimewa. Pasal 47 Rapat Paruh Tahun Rapat Paruh Tahun adalah rapat yang diadakan untuk membahas dan mengevaluasi kinerja BEM & BSO, serta mensosialisasikan laporan kinerja DPM pada saat pertengahan periode kepengurusan. Pasal 48 Rapat Koordinasi BEM, BO dan BSO 1. Rapat Koordinasi BEM, BO dan BSO adalah Rapat yang diadakan untuk membahas Program kerja masing-masing Kementerian/Departemen/Divisi BEM, BO, dan BSO selama satu tahun.
2.
Rapat Koordinasi diadakan minimal 1 tahun sekali dan dihadiri oleh BPH dan Perwakilan Kementerian/Departemen/Divisi yang ada.
Pasal 49 Rapat kerja BPH BEM dan BSO Rapat Kerja BPH BEM dan BSO adalah Rapat yang diadakan untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan organisasi masing-masing. BAB X PENCALONAN DAN PEMILIHAN ANGGOTA DPM,PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BEM, DAN KETUA BSO Pasal 50 Pencalonan dan Pemilihan Anggota DPM Mekanisme pencalonan dan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa dilakukan melalui musyawarah internal DPM. Pasal 51 Pencalonan dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden BEM 1. Pendaftaran bakal calon dilakukan secara terbuka kepada seluruh pengurus anggota aktif IM STT NF. 2. Bakal calon diseleksi melalui mekanisme uji kelayakan dan uji kepatutan oleh tim verifikasi yang dibentuk DPM. 3. Calon tetap hasil tim verifikasi diikutsertakan pada Pemilu Ormawa. 4. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa dilakukan melalui mekanisme Musyawarah Umum (MUSYUM). Pasal 52 Pencalonan dan Pemilihan Ketua BO dan BSO
1. Pemilihan ketua BO dan BSO IM STT NF dilakukan melalui mekanisme syuro yang dilakukan oleh pengurus dan anggota BO dan BSO, yang dinamakan Musyawarah Umum Anggota (MUA). 2. Ketua BO dan BSO dilantik oleh Presiden BEM. 3. Kebijakan yang berkaitan dengan pemilihan diserahkan kepada BO dan BSO. BAB XI PEMECATAN PRESIDEN BEM ATAU WAKIL PRESIDEN BEM, KETUA BO DAN KETUA BSO Pasal 53 Syarat-syarat Pemecatan 1. Presiden atau Wakil Presiden BEM, Ketua BO, dan Ketua BSO dipecat apabila: a. Tidak menunaikan kewajiban kefungsionarisan. b. Melanggar AD/ART IM STT NF. c. Tidak menjaga nama baik IM STT NF. 2. Pemecatan Presiden atau Wakil Presiden BEM, Ketua BO dan Ketua BSO harus didukung oleh seluruh pengurus masingmasing.
1.
2.
Pasal 54 Proses Setelah keputusan pemecatan Presiden BEM, Ketua BO dan Ketua BSO disahkan oleh Sidang Istimewa Majelis Musyawarah Mahasiswa, maka Surat Keputusan yang lengkap dengan alasanalasan dikirimkan kepada Presiden BEM, Ketua BO dan Ketua BSO. Presiden BEM, Ketua BO dan Ketua BSO diberi waktu 2 minggu untuk mengajukan Surat Pembelaan kepada DPM.
3.
4.
5.
Pemecatan Presiden BEM, Ketua BO dan Ketua BSO lama berlaku mulai saat Surat Keputusan Pemecatan Presiden BEM, Ketua BO dan Ketua BSO diterima sampai terpilihnya Presiden BEM, Ketua BO dan Ketua BSO baru melalui mekanisme Musyawarah Luar Biasa. Sejak pemecatan presiden BEM, Ketua BO dan ketua BSO, masing-masing ketua-ketua bidang meneruskan fungsi koordinasinya tanpa membuat kebijakan-kebijakan baru, BEM, BO dan BSO di bawah kendali DPM. Dewan Perwakilan Mahasiswa membentuk Pejabat Sementara untuk menjalankan fungsi kepresidenan dan ketua.
Pasal 55 Pengambilan Keputusan Penjatuhan oleh DPM 1. Sidang Istimewa DPM dianggap sah untuk keputusan penjatuhan Presiden BEM jika dihadiri minimal 3/4 dari jumlah anggota DPM. 2. Keputusan dianggap sah jika didukung minimal 2/3 dari jumlah anggota DPM yang hadir. BAB XII ANGGARAN DAN KEUANGAN Pasal 56 Pengesahan Rencana Anggaran Rencana Anggaran Belanja diajukan oleh komponen IM STT NF dan disahkan oleh DPM selambat-lambatnya 2 pekan setelah Rencana Anggaran Belanja tersebut diajukan. Pasal 57 Prosentase Prosentase pembagian Sumber dana DKM diatur dalam Undang-Undang APBO.
Pasal 58 Keuangan Seluruh keuangan BEM dibekukan pada masa peralihan jabatan, kecuali anggaran rutin yang diperlukan. Pasal 59 Anggaran Rutin Anggaran rutin yang dimaksud pada pasal 58 adalah anggaran yang dialokasikan untuk program kerja rutin.
1.
2.
3. 4.
1. 2.
BAB XIII AMANDEMEN AD/ART IM STT NF Pasal 60 Usul perubahan AD/ART di IM STT NF dapat diagendakan dalam sidang musyum apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota LFK STT NF. Setiap usul perubahan AD/ART IM STT NF diajukan secara tertulis dan ditunjukan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Merubah AD/ART IM STT NF musyum dihadiri oleh sekurangkurangnya 2/3 dari jumlah masing-masing LFK STT NF. Usulan untuk mengubah AD/ART IM STT NF dilakukan dengan persetujuan dengan sekurang-kurangnya ½ n+1 dari seluruh anggota LFK STT NF. BAB XIV ATURAN TAMBAHAN DAN PENGESAHAN Pasal 61 Aturan Tambahan dan Pengesahan Aturan-aturan yang belum diatur dalam ART, diatur pada ketetapan dan keputusan lain oleh DPM IM STT NF. Setiap anggota IM STT NF dianggap mengetahui AD/ART IM STT NF setelah diumumkan dan harus ditaatinya.
3. 4.
Anggaran Rumah Tangga Ini berlaku sejak disahkan. Semua ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga ini dinyatakan tidak berlaku.
BAB XV PERALIHAN Pasal 62 Mahasiswa STT NF yang masih terdaftar secara akademik sebelum AD/ART IM STT NF ini ditetapkan secara langsung statusnya berubah menjadi anggota aktif. Pasal 63 Proses sosialisasi AD/ART IM STT NF merupakan tanggungjawab dari DPM IM STT NF.
Diputuskan di Pada Tanggal : Pukul : Presidium Sidang MUSYUM IM STT NF
Presidium I
Presideium II
Presidium III
NIM.
NIM.
NIM.
