ANGGARAN DASAR IKATAN MAHASISWA STT TERPADU NURUL FIKRI PEMBUKAAN

ANGGARAN DASAR IKATAN MAHASISWA STT TERPADU NURUL FIKRI

PEMBUKAAN Mahasiswa memiliki potesi yang merupakan rahmat dari Allah SWT, yang harus diarahkan dan dikembangkan dengan baik dalam mempersiapkan dirinya agar mampu meneruskan cita-cita perjuangan bangsa menuju masyarakat madani yang diridhai oleh Allah SWT. Mahasiswa STT Terpadu Nurul Fikri merupakan bagian integral bangsa yang memiliki tanggung jawab untuk selalu meningkatkan kualitas diri, mengembangkan ilmu kependidikan, memperkokoh persatuan dan kesatuan serta ikut berpartisipasi aktif dalam pengabdian pada masyarakat. Oleh sebab itu, dalam rangka menyampaikan aspirasi dan mewujudkan cita-cita luhur, mahasiswa STT Terpadu Nurul Fikri menghimpun diri dalam sebuah organisasi dengan berdasarkan Anggaran Dasar sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 1. STT NF adalah Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri 2. IM adalah Ikatan Mahasiswa 3. MUSYUM adalah Musyawarah Umum. 4. AD adalah Anggaran Dasar 5. ART adalah Anggaran Rumah Tangga 6. LFK adalah Lembaga Formal Kemahasiswaan 7. DPM adalah Dewan Perwakilan mahasiswa 8. BEM adalah Badan Eksekutif Mahasiswa 9. BO adalah Badan Otonom 10. BSO adalah Badan Semi Otonom 11. Pemira adalah Pemilihan Raya 12. ORMIK adalah Orientasi Akademik. 13. LDMKM adalah Latihan Dasar Manajemen dan Kepemimpinan Mahasiswa 14. GBHO adalah Garis-Garis Besar Haluan Organisasi 15. RKAT adalah Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan 16. APBO adalah Anggaran Pendapatan Belanja Organisasi . BAB II NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT Pasal 2 Nama Wadah Mahasiswa ini bernama Ikatan MahasiswaSTT Terpadu Nurul Fikri atau disingkat IM STT NF. Pasal 3 Waktu IM STT NF ditetapkan diDepok pada tanggal 26November 2014.

Pasal 4 Tempat IM STT NF bertempat di kampus STT Terpadu Nurul Fikri. BAB III LANDASAN DAN ASAS Pasal 5 Landasan IM STT NF berlandaskanAlquran, Assunnah,Pancasila, dan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pasal 6 Asas IM STT NF berdasarkan asaskemahasiswaan, kemasyarakatan, kekeluargaan, kesejahteraan, persatuan, iman dan taqwa, kebenaran dan perjuangan dengan mengedepankan persatuan dan keadilan.

Pasal 9 Status IM STT NF adalah satu-satunya organisasi kemahasiswaan di STT Terpadu Nurul Fikriyang sah, berdaulat, dan merupakankelengkapan non struktural di lingkunganSTT Terpadu Nurul Fikri. Pasal 10 Fungsi IM STT NF berfungsi sebagai perwujudan kedaulatan mahasiswa untuk menghimpun dan menyalurkan aspirasi mahasiswa STT Terpadu Nurul Fikri.

BAB IV KEDAULATAN Pasal 7 Kedaulatan IM STT NF berada di tangan mahasiswa STT Terpadu Nurul Fikri dan dilaksanakan menurut AD-ART IM STT NF.

BAB VI TUJUAN Pasal 11 Tujuan IM STT NF terdiri atas : 1. Menyatukan seluruh mahasiswa dalam satu ikatan moral dan intelektual dengan menjunjung nilai-nilai kebersamaan. 2. Meningkatkan mahasiswa yang dinamis dan berkesinambungan di STT NF. 3. Memberikan kontribusi yang bermanfaat demi kemajuan bangsa dan Indonesia.

BAB V SIFAT, STATUS, DAN FUNGSI Pasal 8 Sifat IM STT NF bersifat organisasi islami,kekeluargaan, keilmuan dan sosial kemasyarakatan.

BAB VII KEANGGOTAAN Pasal 12 Anggota Anggota IM STT NF adalah seluruh mahasiswa STT Terpadu Nurul Fikri yang masih terdaftar sebagai mahasiswa.

Pasal 13 Jenis Keanggotaan Anggota IM STT NF terdiri atas: 4. Anggota Biasa 5. Anggota Aktif

1. 2. 3.

BAB VIII KEORGANISASIAN Pasal 14 LFK 1. LFK STT Terpadu Nurul Fikri terdiri dari DPM,BEM , BO, dan BSO. 2. Masa jabatan LFK STT Terpadu Nurul Fikri adalah satu periode kepengurusan. 3. Masa jabatan LFK STT Terpadu Nurul Fikri maksimal satu periode kepengurusan. Pasal 15 Struktur IM STT NF DPM

BEM

4.

Pasal 16 Hubungan Organisasi DPM adalah LFK tertinggi di STT NF BEMdan BO bertanggung jawab langsung secara struktural kepada DPM. BEM dan BObertanggung jawab secara langsung kepada DPMdan saling berkordinasi. BSO bertanggung jawab dan berkordinasi kepada BEM STT NF.

BAB IX Kekuasaan dan Kepemimpinan Pasal 17 Kekuasaan 1. Kekuasaan tertinggi berada di tangan mahasiswa yang sepenuhnya dilaksanakan oleh DPM IM STT NF. 2. Perwujudan kekuasaan tertinggi sepenuhnya dilaksanakan oleh DPM IM STT NF yang memiliki fungsi legislatif dan yudikatif. Pasal 18 Kepemimpinan Kepemimpinan Badan Eksekutif terdiri dari : 1. BEM untuk program S1 di tingkat kampus.

BO

BSO

1. GARIS STRUKTURAL GARIS KOORDINASI

2.

BAB X Badan-Badan Khusus Pasal 19 BSO adalah lembaga yang mewadahi kegiatan dan kreasi mahasiswa didalam satu bidang peminatan tertentu di tingkat kampus dibawah koordinasi BEM IM STT NF. BO adalah BSO yang memenuhi syarat dan diresmikan oleh ketetapan DPM IM STT NF, menjadi LFK yang memenuhi otonomi dan berada dibawah komando DPM IM STT NF.

BAB XI Hierarki Konstitusi IM STT NF Pasal 20 Hirarki konstitusi yang berlaku di IM STT NF adalah sebagai berikut. a. AD IM STT NF b. ART IM STT NF c. Ketetapan DPM IM STT NF d. Keputusan semua LFK yang berada dibawah naungan IM STT NF. Pasal 21 Regenerasi Regenerasi adalah proses pergantian kepengurusan LFK STT NF melalui mekanisme pemira dengan menggunakan sistem syuro. Pasal 22 Kaderisasi Kaderisasi adalah proses pembinaan yang wajib diikuti seluruh mahasiswa STT NF untuk memperoleh status anggota aktif dari anggota biasa IM STT NF. Pasal 23 Persaudaraan Persaudaraan merupakan seluruh kegiatan LFK yang mengikutsertakan seluruh elemen mahasiswa STT NF. BAB XIII PENDANAAN Pasal 24 Sumber Dana Dana organisasi IM STT NF didapat dari: 1. Iuran Dana Kemahasiswaan. 2. Usaha Usaha mandiri. 3. Sumbangan yang halal dan tidak mengikat. 4. Bantuan Sponsor.

Pasal 25 Syarat 1. Usaha mandiri yang legal, halal dan tidak bertentangan dengan AD/ART IM STT NF. 2. Sumbangan dan bantuan sponsor yang halal, sah, serta tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan AD/ART IM STT NF. 3. Seluruh kegiatan LFK IM STT NF tidak diperkenankan menerima dana dari partai politik, merek dagang rokok, alat kontrasepsi, dan minuman keras. Pasal 26 Pembagian Dana Persentase pembagian dana sumber dana IM diatur dalam ART. Pasal 27 Pengajuan Dana Prosedur pengajuan dana tercantum dalam ART BAB XIV PENGAMBILAN PUTUSAN Pasal 28

1. Pengambilan putusan tertinggi di IM STT NF adalah MUSYUM. 2. Pengambilan putusan di LFK tertinggi yang berlaku hierarkis a. Sidang istimewa b. Sidang pleno c. Sidang komisi 3. Pengambilan putusan di LFK di bawah DPM IM STT NF yang berlaku hierarkis a. Musyawarah anggota b. Rapat pleno c. Rapat BPH

d. Rapat bidang BAB XV PENGUBAHAN DAN PENGESAHAN AD/ART Pasal 29

1. Pengubahan dan pengesahan seluruh AD/ART IM STT NF dilakukan melalui mekanisme MUSYUM. 2. Pengubahan dan pengesahan sebagian AD/ART IM STT NF dilakukan melalui mekanisme Sidang Istimewa Amandemen yang dilaksanakan oleh DPM IM STT NF. BAB XVI ATURAN PERALIHAN Pasal 30 1. AD ini berlaku sejak tanggal disahkan 2. Semua ketentuan dan peraturan yang bertentangan dengan AD dinyatakan tidak berlaku.

ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN MAHASISWA STT TERPADU NURUL FIKRI

4. BAB I KEANGGOTAAN Pasal 1 Anggota Yang dimaksud terdaftar anggota adalah yang tercatat sebagai mahasiswa STT Terpadu Nurul Fikri. Pasal 2 Jenis Keanggotaan 1. Anggota biasa adalah setiap mahasiswa program sarjana STT NF yang terdaftar dalam subbagian akademik STT NF. 2. Anggota aktif adalah anggota biasa yang telah mengikuti prosedur penerimaan anggota aktif IM STT NF sampai selesai serta telah ditetapkan sebagai anggota aktif. Pasal 3 Mekanisme Pengangkatan Anggota

1. 2. 3.

Penerimaan anggota biasa IM STT NF melalui prosedur Kaderisasi IM STT NF. Apabila anggota biasa dinyatakan lulus bersyarat maka yang bersangkutan harus mendapatkan rekomendasi dari Ketua DPM. Apabila anggota biasa dinyatakan tidak lulus dalam prosedur Kaderisasi IM STT NF, maka yang bersangkutan wajib mengikuti kegiatan-kegiatan berikut apabila ingin menjadi anggota aktif :

a. Menjadi panitia dalam kegiatan bakti sosial STT NF b. Menjadi panitia dalam Pemilihan Raya IM STT NF c. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan STT NF d. Mengikuti proses penerimaan anggota IM STT NF Penyelenggara dan koordinator prosedur penerimaan anggota biasa IM STT NF adalah DPM IM STT NF. Pasal 4 Hak Anggota

1.

Hak Anggota Biasa Setiap anggota biasa berhak untuk:

a. Mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang disediakan IM STT NF menurut prosedur yang berlaku. b. Mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tulisan. c. Membela diri dan dibela jika dikenakan sanksi di dalam atau di luar lingkungan IM STT NF selama tidak melanggar asas IM STT NF dan dengan persetujuan DPM IM STT NF. d. Menjadi peserta dalam semua kegiatan kemahasiswaan STT NF. e. Mengikuti prosedur penerimaan anggota aktif IM STT NF. f. Memiliki hak suara dalam Pemira untuk memilih presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa, serta anggota independen DPM IM STT NF. 2. Hak Anggota Aktif Setiap anggota aktif berhak untuk: a. Mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang disediakan IM STT NF menurut prosedur yang berlaku. b. Mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tulisan.

c. Membela diri dan dibela jika dikenakan sanksi di dalam atau di luar lingkungan STT NF selama tidak melanggar asas IM STT NF dan dengan persetujuan DPM IM STT NF. d. Menjadi peserta dan panitia dalam semua kegiatan kemahasiswaan yang diselenggarakan oleh DPM, BEM, BO, dan BSO STT NF. e. Menjadi pengurus DPM, BEM, BO atau BSO IM STT NF. f. Memiliki hak suara dalam Pemira untuk memilih presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa, serta anggota independen DPM IM STT NF g. Dipilih dalam pemilihan anggota independen DPM, Presiden dan Wapres Mahasiswa, ketua Hima, ketua BO, serta ketua BSO IM STT NF h. Tercatat dalam daftar anggota aktif IM STT NF. Pasal 5 Kewajiban Anggota 1. Anggota Aktif : a. Mematuhi AD/ART IM STT NF. b. Menjaga nama baik almamater STT NF. c. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan STT NF. 2. Anggota Biasa : a. Mematuhi AD/ART IM STT NF. b. Menjaga nama baik almamater STT NF. Pasal 6 Sanksi Keanggotaan

1. Status anggota aktif dapat dicabut penuh, dicabut sementara, atau diberi peringatan, karena melanggar kewajiban anggota IM STT NF, melalui sidang Pleno DPM IM STT NF.

Pasal 7 Berakhirnya Keanggotaan

1. Anggota biasa Anggota biasa IM STT NF berakhir apabila nama anggota biasa yang bersangkutan tidak lagi terdaftar dalam subbagian akademik STT NF dan atau berubah statusnya menjadi anggota aktif IM STT NF. 2. Anggota aktif Anggota aktif IM STT NF berakhir apabila: a. Dicabut keanggotaannya dalam sidang Pleno Terbuka DPM IM STT NF melalui mekanisme sidang DPM IM STT NF. b. Mengundurkan diri. c. Nama anggota aktif yang bersangkutan tidak lagi terdaftar dalam subbagian akademik STT NF. BAB II REGENERASI, KADERISASI DAN PERSAUDARAAN Pasal 8 Regenarasi Lembaga Formal Kemahasiswaan

Regenerasi LFK IM STT NF dilaksanakan melalui Pemira dengan menggunakan sistem syuro. Pasal 9 Kaderisasi 1. Kaderisasi terdiri dari ORMIK dan LDMKM STT NF. 2. Kaderisasi memiliki muatan berupa pengenalan medan akademis, akademis-profesi, kerohanian, nilai kemahasiswaan, manajemen kepemimpinan, dan pengembangan softskill yang menumbuhkan semangat dan rasa cinta STT NF .

3.

Pelaksanaan Kaderisasi dibahas dalam ketetapan DPM IM STT NF. Pasal 10 Persaudaraan 1. Persaudaraan STT NF meliputi kegiatan Bakti Sosial, dan LDMK. 2. Persaudaraan STT NF dapat dilaksanakan oleh setiap LFK STT NF yang pelaksananya telah ditentukan dan disetujui oleh DPM IM STT NF. 3. Persaudaraan STT NF berada dibawah pengawasan DPM IM STT NF BAB III DPM Pasal 11 Keanggotaan

Anggota DPM IM STT NF terdiri dari: a. b.

d. e. f. g. h. i. j.

Utusan dari masing-masing BO/BSO adalah satu orang Anggota Independen dengan jumlah maksimal enam orang

Pasal 12 Syarat Keanggotaan 1) Syarat anggota DPM IM STT NF utusan BO/BSO a. Anggota aktif IM STT NF b. IPK minimal 2.50 c. Mempunyai kemampuan untuk menjalankan tugas serta berwatak dan bermoral baik d. Tidak merangkap sebagai pengurus inti BEM di tingkat STT NF ketika sudah terpilih e. Sedang tidak dicabut hak pilihnya.

1.

f. Bukan pengurus partai politik. g. Bersedia untuk dicalonkan atau mencalonkan diri h. Bersedia untuk tidak lulus sampai berakhir masa jabatan. 2) Syarat anggota independen DPM IM STT NF a. Anggota aktif IM STT NF b. Dipilih dari tingkat 3 setara dengan Semester 5 c. IPK minimal 3.00 Mempunyai kemampuan untuk menjalankan tugas serta berwatak dan bermoral baik. Tidak merangkap sebagai pengurus inti BEM di tingkat STT NF ketika sudah terpilih. Sedang tidak dicabut hak pilihnya. Bukan pengurus partai politik. Bersedia untuk dicalonkan atau mencalonkan diri Bersedia untuk tidak lulus sampai berakhir masa jabatan. Hal-hal teknis yang berhubungan dengan prosedur pemilihan anggota independen diatur dalam ketetapan DPM IM STT NF. Pasal 13 Berakhirnya Masa Jabatan Berakhirnya jabatan anggota DPM IM STT NF utusan BO/BSO a. Meninggal dunia b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri dilengkapi dengan pencabutan mandat dari HIMA atau BO/BSO yang mengutusnya yang diajukan kepada ketua DPM c. Telah berakhir masa jabatannya d. Sakit jasmani atau rohani secara terus menerus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter

e. Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana 2. Berakhirnya jabatan anggota independen DPM IM STT NF a. Meninggal dunia b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada ketua DPM c. Telah berakhir masa jabatannya d. Sakit jasmani atau rohani secara terus menerus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter e. Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pasal 14 Mekanisme Pemilihan Anggota 1. Anggota independen DPM IM STT NF a. Dipilih melalui MUSYUM IM STT NF. b. Hal-hal teknis yang berhubungan dengan prosedur pemilihan anggota independen diatur dalam ketetapan DPM IM STT NF. c. Sebelum DPM IM STT NF yang baru melaksanakan persidangan, terlebih dahulu harus dilakukan serah terima jabatan dari DPM IM STT NF yang lama kepada DPM IM STT NF yang baru. 2. Anggota DPM utusan Mekanisme anggota DPM utusan BO/BSO disesuaikan dengan syarat anggota DPM dan syarat masing-masing LFK yang tidak bertentangan dengan AD/ART IM STT NF. Pasal 15

Masa Jabatan Masa jabatan DPM IM STT NF adalah satu periode terhitung 1 tahun. Pasal 16 Struktur Kepengurusan Struktur kepengurusan DPM IM STT NF terdiri dari: a. Ketua Umum b. Sekretaris Umum c. Bendahara Umum d. Komisi-komisi Pasal 17 Tugas danWewenang 1. DPM IM STT NF mempunyai tugas: a. Melakukan fungsi pengawasan terhadap seluruh LFK STT NF b. Mengesahkan rencana kerja dan anggaran tahunan LFK STT NF c. Mengawasi kegiatan semua LFK STT NF d. Menilai kegiatan BEM STT NF e. Menyelenggarakan Pemira STT NF f. Menjadi penanggungjawab dalam penyenggaraan ORMIK dan LDMKM STT NF. g. Menyalurkan aspirasi mahasiswa STT NF h. Mensosialisasikan kinerja DPM IM STT NF kepada mahasiswa minimal satu kali dalam satu kepengurusan i. Membuat peraturan keorganisasian yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IM STT NF berupa Undang-undang, Ketetapan, Keputusan

j. k. l. m. n.

o.

p.

q. r.

dan Usulan yang tidak bertentangan dengan hasil Musyawarah Kerja (legislasi). Menetapkan dan mengesahkan Presiden dan Wakil Presiden BEM STT NF Mengesahkan susunan pengurus, Rencana Kerja, dan Rencana Anggaran Kabinet BEM STT NF Memeriksa keuangan seluruh LFK serta mengusut setiap penyelewengan yang dilakukan. Menampung, mempertimbangkan, dan mengeluarkan kebijakan terhadap segala aspirasi anggota IM STT NF. Mengawasi pelaksanaaan GBHO, Undang-undang, Ketetapan, Keputusan, dan atau hasil yang telah ditetapkan DPM, Program Kerja dan anggaran BEM, hasil-hasil keputusan Musyawarah DPM IM STT NF, hasil-hasil Rapat Kerja DPM, dan Keputusan Sidang Pleno DPM yang harus dilaksanakan BEM. Meminta laporan pertanggungjawaban Badan Eksekutif Mahasiswa dan menilai Pertanggungjawaban tersebut pada akhir jabatannya. Mengadakan forum secara terbuka kepada seluruh anggota IM STT NF untuk menampung aspirasi, sekurang-kurangnya satu (1) kali dalam tiga (3) bulan. Menyelesaikan masalah yang timbul dalam IM STT NF. Menyelenggarakan suksesi organisasi mahasiswa di dalam IM STT NF dengan berkoordinasi kepada lembaga terkait.

2. DPM IM STT NF mempunyai wewenang: a. Mengeluarkan dan mencabut ketetapan, keputusan, peraturanperaturan yang berlaku dan membuat kebijakan-kebijakan yang dianggap perlu untuk kepentingan LFK STT NF. b. Melaksanakan dan menyelenggarakan MUSYUM IM STT NF c. Melakukan amandemen terhadap AD/ART IM STT NF. d. Memfasilitasi penyelesaian yudikatif terhadap perbuatan anggota IM STT NF yang dianggap merugikan sesama LFK atau anggota IM STT NF e. Memeriksa dan mengusut penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan pengurus BEM dan BO STT NF f. Menggunakan hak interpelasi, resolusi, dan hak angket terhadap semua LFK STT NF g. Memberi sanksi kepada setiap anggota IM STT NF yang melanggar kewajibannya sebagai anggota IM STT NF h. Memperoleh laporan pertanggungjawaban semua LFK STT NF i. Melakukan penilaian laporan pertanggungjawaban terhadap BEM STT NF j. Memperoleh rencana kerja dan anggaran tahunan semua LFK STT NF. k. Mencabut kekuasaan dan memberhentikan Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa dalam masa jabatannya apabila sungguh-sungguh telah melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IM STT NF dan atau GBHO.

l. Membatalkan rencana prorgram atau menghentikan program yang dilaksanakan oleh Kabinet BEM melalui mekanisme yang ditetapkan DPM IM STT NF. m. Mengadakan Sidang Istimewa setelah mendengar usulan 2/3 dari jumlah anggota DPM IM STT NF. n. Mengajukan usulan dan rekomendasi kepada pimpinan Lembaga Kemahasiswaan STT NF. o. Meminta Laporan Periodik dari BEM IM STT NF. p. Mengesahkan atau menolak rencana-rencana peraturan yang diajukan Badan Eksekutif Mahasiswa. q. Menerima atau menolak permohonan pendirian BSO, BO, dan organisasi eksternal yang baru berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan. r. Memanggil setiap anggota IM STT NF yang dianggap perlu untuk pemeriksaan masalah yang dianggap perlu. s. Membentuk badan pekerja yang bersifat ad hoc dalam membantu DPM pada tataran teknis & operasional kebijakan Pasal 18 Sanksi a. Ketua BEM/BO berhak mengajukan surat tertutup kepada ketua DPM b. Jika surat tertutup tidak terakomodir, ketua BEM/BO berhak mengajukan surat terbuka melalui media terbuka. BAB IV BEM Pasal 19 Persyaratan Umum Syarat umum calon Presiden dan Wapres BEM IM STT NF :

a. Bertaqwa kepada Allah S.W.T b. Sekurang-kurangnya talah memperoleh 80 SKS untuk Presiden dan 60 SKS untuk Wakil Presiden. c. IPK minimal 3.00 d. Anggota aktif IM STT NF program S1 dan tidak dalam masa cuti kuliah . e. Syarat khusus calon Presiden dan Wapres BEM IM STT NF diatur dalam ketetapan DPM IM STT NF. f. Tidak lulus sebelum berakhir masa jabatan. g. Bukan anggota partai politik. Pasal 20 Presiden dan wakil Presiden BEM STT NF dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh mahasiswa melalui mekanisme pemira dengan menggunakan sistem syuro Pasal 21 Berakhirnya Masa Jabatan Masa jabatan Presiden dan wapres BEM IM STT NF akan berakhir apabila : a. Meninggal dunia b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada DPM c. Telah berakhir masa jabatannya d. Sakit jasmani atau rohani secara terus menerus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. e. Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana. Pasal 22

Tugas dan Wewenang 1. BEM IM STT NF memiliki tugas: a. Melaksanakan hasil-hasil MUSYUM IM STT NF dan atau sidang istimewa amandemen AD/ART IM STT NF b. Mengkoordinasikan semua organisasi kemahasiswaan lingkungan STT NF yang memiliki hubungan keorganisasian dengan BEM IM STT NF c. Mengkoordinasikan kegiatan kemahasiswaan BEM IM STT NF di STT NF, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, maupun pengevaluasian. d. Melayani dan berkoordinasi dengan BSO STT NF e. Menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan BSO STT NF kepada DPM IM STT NF. f. Mengesahkan pengurus BSO STT NF. g. Memberikan laporan pertanggungjawaban kerja kepada DPM IM STT NF. h. Memberikan LPJ kerja dan laporan keuangan kepada DPM STT NF.

e. Memperoleh laporan pertanggungjawaban semua BSO STT NF f. Melakukan penilaian laporan pertanggungjawaban BSO STT NF g. Memperoleh dan mengetahui rencana kerja dan anggaran tahunan BSO STT NF h. Memberikan kejelasan atas pertanyaan hak interplasi dan hak angket i. Menyikapi politik luar kampus STT NF Pasal 23 Struktur Kepengurusan Struktur Kepengurusan BEM STT NF minimal terdiri dari : a. Presiden Mahasiswa b. Wakil Presiden Mahasiswa c. Kementerian Kementerian

2. BEM IM STT NF memiliki wewenang: a. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan BEM IM STT NF serta mengajukannya kepada DPM IM STT NF b. Membuat keputusan-keputusan yang mengatur operasional penyelenggaraan BEM STT NF c. Melaksanakan kebijakan-kebijakan DPM IM STT NF d. Secara administrasi dapat berhubungan langsung dengan Kepala Program Studi, Pembantu Ketua, dan Ketua STT NF dalam rangka pelaksanaan tugas BEM IM STT NF

Unit Kegiatan Mahasiswa selanjutnya dingkat menjadi UKM adalah lembaga kemahasiswaan di dalam IM STT NF yang mewadahi kegiatan kemahasiswaan di bidang pemikiran, minat, bakat, kerohanian, dan kesejahteraan mahasiswa yang terorganisir dan berkesinambungan. Pasal 25 Unit kegiatan Mahasiswa terdiri dari : 1) Badan Otonom; dan 2) Badan Semi Otonom

BAB V UNIT KEGIATAN MAHASISWA Pasal 24

BAB VI BO Pasal 26 Badan Otonom atau yang disingkat BO IM STT NF adalah UKM ditingkat STT NF yang memenuhi syarat dan diresmikan oleh keputusan Forum Mahasiswa menjadi Unit Kegiatan Mahasiswa Badan Otonom STT NF yang memiliki otonomi Pasal 27 Tugas dan wewenang BO STT NF: a. Melaksanakan hasil-hasil Musyum IM STT NF dan atau Sidang Istimewa Amandemen AD/ART IM STT NF. b. Mengkoordinasikan kegiatan kemahasiswaan dengan BEM STT NF di tingkat STT NF, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pengevaluasian. c. Tiap-tiap BO dapat mengatur dirinya sendiri secara otonom sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan organisasinya. d. Memberikan program kerja dan laporan pertanggunjwaban kerja kepada DPM IM STT NF e. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan BO dan mengajukannya kepada DPM IM STT NF untuk disahkan menjadi program kerja BO . f. Melaksanakan kebijakan DPM IM STT NF . Pasal 28 Kriteria Pembentukan BO 1. Memperoleh tanda tangan dan foto kopi KTM minimal dari 5% mahasiswa STT NF 2. Sudah memiliki kepengurusan dan anggota tetap minimal 10 orang. 3. Telah menjadi BSO selama 3 tahun.

4. Memiliki AD/ART 5. Ketentuan-ketentuan lain akan diatur oleh DPM IM STT NF Pasal 29 Kriteria Pembubaran BO a. Badan Otonom dapat dibubarkan apabila telah terbukti melanggar ketentuan AD/ART IM STT NF. b. Tidak mengajukan RKAT, LPJ Kepengurusan serta tidak mengadakan kegiatan selama 2 tahun berturut-turut. BAB VII BSO Pasal 30 Badan Semi Otonom atau yang disingkat BSO STT NF adalah wadah kegiatan dan kreasi mahasiswa STT NF dalam satu bidang peminatan, bakat, dan pelayanan keagamaan di tingkat STT NF yang berada di bawah kordinasi BEM. Pasal 31 Tugas dan Wewenang Tugas dan wewenang BSO STT NF :

a. Melaksanakan hasil-hasil MUBES IM STT NF dan atau Sidang Istimewa Amandemen AD/ART IM STT NF. b. Menyusun program kerja dan laporan pertanggungjawaban kerja c. Memberikan program kerja dan laporan pertanggungjawaban kerja serta laporan keuangan kepada BEM STT NF d. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain di IM STT NF. e. Bertanggung jawab langsung kepada BEM STT NF

f. BSO berhak membuat keputusan peraturan yang mengikat pengurus dan anggota. g. BSO berhak untuk mencabut status keanggotaan anggota. h. BSO berhak mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan iuran keanggotaan. i. Membentuk Kepanitian yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas BSO. j. Meminta pertanggungjawaban dan membubarkan kepanitiaan yang telah dibentuk. k. Mengusut dan memeriksa penyelewangan yang dilakukan oleh anggota dan pengurus BSO sebelum BEM meminta pertanggungjawaban tentang hal itu. l. Menyelenggarakan hubungan kerjasama dengan organisasiorganisasi diluar IM STT NF dengan sepengetahuan BEM dan persetujuan DPM . m. Hak mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang disediakan IM STT NF sesuai dengan prosedur yang berlaku. n. Hak untuk mengeluarkan pendapat. o. Hak mendapatkan dana APBO yang telah ditetapkan. p. Mengajukan pelantikan ketua BSO kepada Presiden BEM. . Pasal 32 Kriteria Pembentukan BSO 1. Memperoleh tanda tangan dan foto kopi KTM minimal 20 mahasiswa. 2. Membentuk kepengurusan dan anggota tetap minimal 5 orang yang terdiri dari tiga angkatan aktif. 3. Memiliki rencana program kerja yang jelas 4. Ketentuan lain akan diatur oleh DPM dan BEM IM STT NF

Pasal 33 Kriteria Pembubaran BSO a. Badan Semi Otonom dapat dibubarkan apabila telah terbukti melanggar ketentuan AD/ART IM STT NF. b. Tidak mengajukan RKAT, LPJ Kepengurusan serta tidak mengadakan kegiatan selama 2 tahun berturut-turut dengan surat rekomendasi pembubaran yang diajukan BEM. BAB VIII Suksesi Organisasi Kemahasiswaan Pasal 34 Periodisasi Periodesasi DPM, BEM, BO, dan BSO adalah satu tahun kepengurusan. Pasal 35 Jenis – Jenis Suksesi Ormawa Jenis – jenis Suksesi Ormawa adalah: 1. Musyawarah Umum (MUSYUM) 2. Musyawarah Umum Anggota (MUA) Pasal 36 Alur Suksesi Ormawa Alurisasi Suksesi Ormawa didahului oleh pemilihan ketua Badan Semi Otonom dalam MUA BSO, dilanjutkan dengan Pemilihan ketua DPM dan Presiden Mahasiswa dalam Musyawarah Mahasiswa IM STT NF. Pasal 37 Vakumisasi Kegiatan

1. 2.

Vakumisasi kegiatan adalah pengosongan / pembekuan aktivitas organisasi dari pelaksanaan program kerja Vakumisasi organisasi dilakukan selambat-lambatnya seminggu sebelum pelaksanaan suksesi

Pasal 38 Peralihan Masa Jabatan

1.

Pasal 41 Sidang Istimewa

Peralihan Masa Jabatan adalah waktu tunggu setelah suksesi organisasi kemahasiswaan sampai dengan serah terima jabatan (pelantikan) Maksimal jeda waktu antara suksesi organisasi kemahasiswaan sampai serah terima jabatan adalah tiga (3) minggu.

1.

Pasal 39 Kebijakan Selama peralihan masa jabatan, Badan Eksekutif Mahasiswa tidak mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru.

2.

2.

BAB X PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 40 Musyawarah Umum

Musyawarah Umum (MUSYUM) IM STT NF adalah sebuah mekanisme proses pergantian periode kepemimpinan Ormawa IM STT NF, yang terjadi setahun sekali dengan menggunakan Sistem Syuro. 2. Musyawarah Umum (MUSYUM) IM STT NF berfungsi: a. Membahas dan menetapkan AD/ART IM STT NF. b. Membahas dan menetapkan GBHO untuk masa 5 tahun. c. Memilih Presiden dan Wakil Presiden BEM IM STT NF. d. Membahas dan menetapkan Anggota DPM IM STT NF. e. Membahas dan menilai LPJ BEM IM STT NF. f. Merevisi UU bila diperlukan.

3.

Sidang Istimewa adalah Majelis Musyawarah yang diadakan dalam rangka memberikan keputusan atas hal-hal yang dianggap penting, perlu dan mendesak untuk dilakukan, yang diadakan dan dihadiri oleh seluruh anggota DPM IM STT NF dan pihak-pihak yang berkepentingan. Fungsi Sidang Istimewa: a. Membahas pemecatan Presiden BEM atas desakan berbagai pihak sebelum masa jabatan berakhir. b. Hal-hal yang mengacu pada definisi Sidang Istimewa. Sidang Istimewa dapat terlaksana antara lain: a. Adanya usulan dari minimal 1/2 dari masing-masing LFK. b. Adanya usulan dan/atau desakan dari Pihak Kampus STT NF. Pasal 42 Sidang Pleno DPM

1.

1. 2.

Sidang Pleno DPM adalah sidang yang diadakan untuk membahas dan atau menyepakati hasil Sidang Komisi. Sidang Pleno harus dihadiri minimal 1/2 n+1 anggota DPM.

Pasal 43 Sidang Komisi Sidang Komisi DPM adalah sidang yang dilakukan oleh setiap Komisi berdasarkan spesifikasi bidang masing-masing. Pasal 44 Rapat Kerja DPM

1.

Rapat Kerja adalah Rapat yang diadakan untuk membahas Program Kerja DPM selama satu tahun.

2.

Rapat kerja diadakan minimal 1 tahun sekali dan dihadiri oleh ketua, Sekretaris, bendahara dan anggota DPM.

1.

Pasal 45 Musyawarah Umum Anggota

1. Musyawarah Umum Anggota (MUA) BO dan BSO IM STT NF adalah Sebuah mekanisme pergantian kepemimpinan BO dan BSO IM STT NF yang terjadi 1 tahun sekali dengan menggunakan sistem Syuro. 2. Musyawarah umum anggota BO dan BSO IM STT NF berfungsi: a. Membahas dan menetapkan AD/ART BO dan BSO IM STT NF. b. Membahas dan menilai LPJ BO dan BSO IM STT NF c. Menentukan ketua BO dan BSO IM STT NF d. Pembahasan struktur organisasi BO dan BSO IM STT NF. e. Merekomendasi program kerja. Pasal 46 Musyawarah luar biasa Musyawarah luar biasa IM STT NF adalah sebuah mekanisme pergantian anggota DPM, Presiden dan Wakil Presiden BEM, dan atau ketua BO dan atau BSO ORMAWA terkait, setelah dilakukan proses pemecatan dalam sidang istimewa. Pasal 47 Rapat Paruh Tahun Rapat Paruh Tahun adalah rapat yang diadakan untuk membahas dan mengevaluasi kinerja BEM & BSO, serta mensosialisasikan laporan kinerja DPM pada saat pertengahan periode kepengurusan. Pasal 48 Rapat Koordinasi BEM, BO dan BSO

2.

Rapat Koordinasi BEM, BO dan BSO adalah Rapat yang diadakan untuk membahas Program kerja masing-masing Kementerian/Departemen/Divisi BEM, BO, dan BSO selama satu tahun. Rapat Koordinasi diadakan minimal 1 tahun sekali dan dihadiri oleh BPH dan Perwakilan Kementerian/Departemen/Divisi yang ada. Pasal 49 Rapat kerja BPH BEM dan BSO Rapat Kerja BPH BEM dan BSO adalah Rapat yang diadakan untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan organisasi masing-masing.

BAB X PENCALONAN DAN PEMILIHAN ANGGOTA DPM,PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BEM, DAN KETUA BSO Pasal 50 Pencalonan dan Pemilihan Anggota DPM Mekanisme pencalonan dan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa dilakukan melalui musyawarah internal DPM. Pasal 51 Pencalonan dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden BEM

1. 2. 3.

Pendaftaran bakal calon dilakukan secara terbuka kepada seluruh pengurus anggota aktif IM STT NF. Bakal calon diseleksi melalui mekanisme uji kelayakan dan uji kepatutan oleh tim verifikasi yang dibentuk DPM. Calon tetap hasil tim verifikasi diikutsertakan pada Pemilu Ormawa.

4.

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa dilakukan melalui mekanisme Musyawarah Umum (MUSYUM).

Pasal 54 Proses

1.

Pasal 52 Pencalonan dan Pemilihan Ketua BO dan BSO

1.

2. 3.

Pemilihan ketua BO dan BSO IM STT NF dilakukan melalui mekanisme syuro yang dilakukan oleh pengurus dan anggota BO dan BSO, yang dinamakan Musyawarah Umum Anggota (MUA). Ketua BO dan BSO dilantik oleh Presiden BEM. Kebijakan yang berkaitan dengan pemilihan diserahkan kepada BO dan BSO. BAB XI PEMECATAN PRESIDEN BEM ATAU WAKIL PRESIDEN BEM, KETUA BO DAN KETUA BSO Pasal 53 Syarat-syarat Pemecatan

1.

2.

Presiden atau Wakil Presiden BEM, Ketua BO, dan Ketua BSO dipecat apabila: a. Tidak menunaikan kewajiban kefungsionarisan. b. Melanggar AD/ART IM STT NF. c. Tidak menjaga nama baik IM STT NF. Pemecatan Presiden atau Wakil Presiden BEM, Ketua BO dan Ketua BSO harus didukung oleh seluruh pengurus masingmasing.

2. 3.

4.

5.

Setelah keputusan pemecatan Presiden BEM, Ketua BO dan Ketua BSO disahkan oleh Sidang Istimewa Majelis Musyawarah Mahasiswa, maka Surat Keputusan yang lengkap dengan alasanalasan dikirimkan kepada Presiden BEM, Ketua BO dan Ketua BSO. Presiden BEM, Ketua BO dan Ketua BSO diberi waktu 2 minggu untuk mengajukan Surat Pembelaan kepada DPM. Pemecatan Presiden BEM, Ketua BO dan Ketua BSO lama berlaku mulai saat Surat Keputusan Pemecatan Presiden BEM, Ketua BO dan Ketua BSO diterima sampai terpilihnya Presiden BEM, Ketua BO dan Ketua BSO baru melalui mekanisme Musyawarah Luar Biasa. Sejak pemecatan presiden BEM, Ketua BO dan ketua BSO, masing-masing ketua-ketua bidang meneruskan fungsi koordinasinya tanpa membuat kebijakan-kebijakan baru, BEM, BO dan BSO di bawah kendali DPM. Dewan Perwakilan Mahasiswa membentuk Pejabat Sementara untuk menjalankan fungsi kepresidenan dan ketua. Pasal 55 Pengambilan Keputusan Penjatuhan oleh DPM

1. Sidang Istimewa DPM dianggap sah untuk keputusan penjatuhan Presiden BEM jika dihadiri minimal 3/4 dari jumlah anggota DPM. 2. Keputusan dianggap sah jika didukung minimal 2/3 dari jumlah anggota DPM yang hadir.

BAB XII ANGGARAN DAN KEUANGAN Pasal 56 Pengesahan Rencana Anggaran Rencana Anggaran Belanja diajukan oleh komponen IM STT NF dan disahkan oleh DPM selambat-lambatnya 2 pekan setelah Rencana Anggaran Belanja tersebut diajukan. Pasal 57 Prosentase Prosentase pembagian Sumber dana DKM diatur dalam Undang-Undang APBO. Pasal 58 Keuangan Seluruh keuangan BEM dibekukan pada masa peralihan jabatan, kecuali anggaran rutin yang diperlukan. Pasal 59 Anggaran Rutin Anggaran rutin yang dimaksud pada pasal 58 adalah anggaran yang dialokasikan untuk program kerja rutin.

1.

2.

3. 4.

BAB XIII AMANDEMEN AD/ART IM STT NF Pasal 60 Usul perubahan AD/ART di IM STT NF dapat diagendakan dalam sidang musyum apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota LFK STT NF. Setiap usul perubahan AD/ART IM STT NF diajukan secara tertulis dan ditunjukan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Merubah AD/ART IM STT NF musyum dihadiri oleh sekurangkurangnya 2/3 dari jumlah masing-masing LFK STT NF. Usulan untuk mengubah AD/ART IM STT NF dilakukan dengan persetujuan dengan sekurang-kurangnya ½ n+1 dari seluruh anggota LFK STT NF. BAB XIV ATURAN TAMBAHAN DAN PENGESAHAN Pasal 61 Aturan Tambahan dan Pengesahan

1. 2. 3. 4.

Aturan-aturan yang belum diatur dalam ART, diatur pada ketetapan dan keputusan lain oleh DPM IM STT NF. Setiap anggota IM STT NF dianggap mengetahui AD/ART IM STT NF setelah diumumkan dan harus ditaatinya. Anggaran Rumah Tangga Ini berlaku sejak disahkan. Semua ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB XV PERALIHAN Pasal 62 Mahasiswa STT NF yang masih terdaftar secara akademik sebelum AD/ART IM STT NF ini ditetapkan secara langsung statusnya berubah menjadi anggota aktif. Pasal 63 Proses sosialisasi AD/ART IM STT NF merupakan tanggungjawab dari DPM IM STT NF. Diputuskan di Pada Tanggal : Pukul : Pimpinan Sidang MUSYUM IM STT NF

Mahadi

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA IKATAN MAHASISWA STT TERPADU NURUL FIKRI The Student’s Representative Council of Nurul Fikri High School Intergrated Technology Sekretariat: Gedung PPSDMS,Jl Lenteng Agung Raya No.54 Srengseng Sawah,JakartaSelatan

GARIS-GARIS BESAR HALUAN ORGANISASI (GBHO) IKATAN MAHASISWA STT TERPADU NURUL FIKRI 2014 BAB I PENDAHULUAN A. PENGERTIAN 1. Garis-garis Besar Haluan Organisasi Ikatan Mahasiswa STT Terpadu Nurul Fikri (GBHO IM STT NF) adalah suatu haluan organisasi Ikatan Mahasiswa STT Terpadu Nurul Fikri sebagai pernyataan kehendak seluruh anggota IM STT NF yang pada hakikatnya merupakan suatu aspirasi seluruh mahasiswa STT NF. 2. Pola pengembangan IM STT NF di dalam pencapaian tujuannya, dituangkan dalam haluan kerja organisasi yang menyeluruh dan berkesinambungan serta disusun secara terencana, terarah, dan terevaluasi. B. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud ditetapkannya GBHO IM STT NF adalah memberikan arah bagi pengembangan IM STT NF untuk mengoptimalkan fungsi IM STT NF yang telah ditetapkan dalam AD/ART, dengan tujuan membentuk mahasiswa yang bertakwa Allah S.W.T sebagai insan akademis, pencipta, pengabdi dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur.

C. LANDASAN GBHO IM STT NF ini disusun berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri. D. MODAL DASAR DAN FAKTOR PENUNJANG 1. Nilai dasar keyakinan beragama 2. Nilai dasar keilmuan 3. Sumberdaya manusia yang potensial 4. Bakat, minat dan kreativitas 5. Kebebasan manusia yang bertanggung jawab dan keharmonisan hubungan seluruh mahasiswa, lembaga dan institusi 6. Organisasi kelembagaan mahasiswa 7. Sarana dan prasarana kampus Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri BAB II POLA DASAR PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN A. TUJUAN PENGEMBANGAN 1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri kepada Allah S.W.T. 2. Mengembangkan identitas, integritas dan solidaritas mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri. 3. Menciptakan lembaga kemahasiswaan yang independen, aspiratif dan profesional. 4. Menumbuhkan suasana keterbukaan antar mahasiswa, antara mahasiswa dengan lembaga kemahasiswaan, mahasiswa dengan institusi, dan antara lembaga kemahasiswaan dengan institusi.

5. Menumbuhkan suasana yang kondusif agar tercipta kader-kader mahasiswa yang memiliki rasa tanggung jawab, kritis, sadar politik, profesional, berjiwa kepemimpinan dan kewirausahaan. 6. Menumbuhkan kepedulian sosial mahasiswa terhadap masyarakat dan lingkungan. 7. Meningkatkan posisi tawar mahasiswa STT NF baik eksternal maupun internal. 8. Menjalin hubungan yang baik dengan lembaga kemahasiswaan ekstra kampus. B. ASAS PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN 1. Asas keimanan dan ketakwaan kepada Allah S.W.T Segala usaha dan kegiatan pengembangan mahasiswa dilandasi atas dasar keimanan dan ketakwaan kepada Allah S.W.T. 2. Asas kecendekiaan Pengembangan kemahasiswaan dijiwai oleh landasan ilmiah dengan bertujuan memberikan kesejahteraan lahir dan batin serta mendorong pemanfaatan dan penguasaan IPTEK yang dapat dipertanggungjawabkan. 3. Asas profesionalisme Dalam perjalanannya lembaga kemahasiswaan yang merupakan sarana pengembangan kemahasiswaan dituntut untuk memiliki kemampuan yang handal, mantap dan profesional. 4. Asas legalitas Segala aktivitas pengembangan kemahasiswaan memiliki pengakuan yang berkedaulatan dari seluruh komponen mahasiswa dan civitas akademika STT NF. 5. Asas keIkatanan dan usaha bersama Segala bentuk kegiatan kemahasiswaan merupakan hasil usaha bersama yang dilandasi rasa keIkatanan.

6. Asas musyawarah untuk mufakat Segala bentuk pengembangan kemahasiswaan diputuskan secara musyawarah mufakat dengan mengedepankan kepentingan bersama. 7. Asas manfaat Hendaknya kegiatan kemahasiswaan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk mahasiswa STT NF, masyarakat dan lingkungan. 8. Asas kemandirian Usaha pengembangan kemahasiswaan berlandaskan pada kepercayaan, kemampuan dan kekuatan sendiri. 9. Asas kesinambungan Dalam merencanakan segala bentuk kegiatan pengembangan kemahasiswaan perlu didasari atas peran lembaga-lembaga kemahasiswaan di masa kini maupun akan datang. 10. Jujur dan adil Dalam melakukan kegiatan pengembangan kemahasiswaan harus mengedepankan sikap jujur dan adil di atas berbagai kepentingan. 11. Asas keterbukaan Dalam melaksanakan kegiatan pengembangan kemahasiswaan harus mengedepankan nilai transparansi dan keterbukaan yang bertanggung jawab sehingga budaya saling mengevaluasi akan terwujud. 12. Asas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat yang bertanggungjawab Segala kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat dalam proses pengembangan kemahasiswaan ke arah yang lebih baik dan tidak bertentangan dengan asas-asas sebelumnya.

BAB III POLA UMUM PENGEMBANGAN ORGANISASI

Visi Peradaban Visi Ekspansif & Kemandirian Visi Pengkohan & Pendewasaan Visi Kelembagaan

a. Visi Kelembagaan >> 3 tahun (2014 - 2017) Meng-create kerangka dasar dan bangunan pergerakan serta merancang perangkat kelengkapan organisasinya. b. Visi Pengokohan & Pendewasaan >> 3 tahun (2017 - 2020) Mempertahankan kinerja, eksistensi dan meyempurnakan perangkat serta tata kelola organisasi baik secara kuantitas maupun kualitas. c. Visi Ekspansif & Kemandirian >> 5 tahun (2020- 2025)  Elaborasi & infiltrasi eksternal. Berperan dan terlibat secara aktif dalam wahana publik, baik secara kolektif eksgroup maupun kolektif in-group.  Penyempurnaan dan pengokohan tata kelola organisasi  Kemandirian organisasi

d. Visi Peradaban >> 5 tahun (2025 - 2030) Menjadi aktor handal dilingkup lokal maupun global demi mewujudkan Masyarakat Madani (super Islamic culture) dengan keperantaraan SDM yang unggul dan berkarakter. BAB IV PENUTUP GBHO ini berlaku mulai tahun kepngurusan periode 2015 apabila ada hal yang belum diatur dan perlu diperbaiki, maka akan diputuskan oleh DPM IM STT NF melalui mekanisme Sidang Umum per Tiga Tahunan. Apabila dalam jangka waktu tiga tahun terdapat hal-hal yang perlu ditinjau ulang, maka dilakukan Sidang Istimewa. Semoga Allah SWT memberkahi dan meridhoi tindakan yang kita lakukan. Amin.

KETETAPAN DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA IM STT TERPADU NURUL FIKRI NOMOR 001/TAP/DPM IM STT NF/II/2015 TENTANG GARIS-GARIS BESAR HALUAN KERJA BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA STT TERPADU NURUL FIKRI DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA STT TERPADU NURUL FIKRI Menimbang : a. bahwa lembaga kemahasiswaan Badan Eksekutif Mahasiswa STT Terpadu Nurul Fikri memiliki fungsi sebagai pelaksana kegiatan mahasiswa pada tingkat kampus STT NF terutama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat; b. bahwa lembaga kemahasiswaan Badan Eksekutif Mahasiswa STT Terpadu Nurul Fikri bertugas untuk membuat program kerja demi kelanjutan dan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Eksekutif Mahasiswa STT Terpadu Nurul Fikri; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka Dewan Perwakilan Mahasiswa STT Terpadu Nurul Fikri perlu menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Kerja Badan Eksekutif Mahasiswa STT Terpadu Nurul Fikri.

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA STT TERPADU NURUL FIKRI MEMUTUSKAN Menetapkan : KETETAPAN DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA STT TERPADU NURUL FIKRI TENTANG GARIS-GARIS BESAR HALUAN KERJA BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA STT TERPADU NURUL FIKRI. BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Pertama Pengertian umum Pasal 1 Dalam ketetapan ini yang dimaksud dengan : 1. STT Terpadu Nurul Fikri untuk selanjutnya disebut STT NF. 2. Mahasiswa adalah seluruh mahasiswa STT Terpadu Nurul Fikri dari semua jenjang yang ada di lingkungan STT NF. 3. Ikatan Mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri, yang selanjutnya disebut IM STT NF, adalah kesatuan formal dan legal bagi seluruh aktivitas kemahasiswaan di STT Terpadu Nurul Fikri. 4. Anggaran Dasar/Aturan Rumah Tangga Ikatan Mahasiswa STT Terpadu Nurul Fikri, yang selanjutnya disebut AD/ART IM STT NF, adalah peraturan dasar bagi seluruh kegiatan kemahasiswaan di IM STT NF. 5. Dewan Perwakilan Mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri, yang selanjutnya disebut DPM IM STT NF, adalah lembaga tertinggi dalam IM STT NF yang memiliki kekuasaan legislatif dan yudikatif. 6. Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri, yang selanjutnya disebut BEM IM STT NF adalah

lembaga tinggi dalam IM STT NF, yang memiliki kekuasaan eksekutif. 7. Garis-garis Besar Haluan Kerja Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri, yang selanjutnya disebut GBHK BEM IM STT NF adalah pedoman BEM IM STT NF dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya yang dirumuskan dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak mahasiswa STT Terpadu Nurul Fikri yang ditetapkan oleh DPM IM STT NF guna menunjang tercapainya tujuan IM STT NF. 8. Lembaga Formal Kemahasiswaan adalah lembaga-lembaga yang berada dalam IM STT NF. Bagian Kedua Maksud dan Tujuan Pasal 2 a. Maksud ditetapkannya GBHK BEM IM STT NF adalah: Memberikan arah bagi DPM IM STT NF dalam menilai dan mengevaluasi kinerja BEM IM STT NF b. Memberikan landasan dan asas kerja bagi BEM IM STT NF. Pasal 3 Tujuan ditetapkannya GBHK BEM IM STT NF adalah: a. Mewujudkan perbaikan-perbaikan dalam bidang pendidikan, penelitian, kesejahteraan, hukum, politik, dan sosial kemasyarakatan di dalam maupun di luar STT NF. b. Mewujudkan kehidupan kemahasiswaan di STT NF yang dinamis, produktif, dan berkesinambungan. Bagian Ketiga Landasan dan Asas Pasal 4 GBHK BEM IM STT NF disusun berlandaskan: 1. Tri Darma Perguruan Tinggi 2. AD/ART IM STT NF

Pasal 5 GBHK BEM IM STT NF disusun berasaskan : 1. Iman dan takwa, yaitu bahwa segala usaha dan kegiatan BEM IM STT NF harus mampu mengarahkan mahasiswa untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Yang Maha Esa. 2. Kebermanfaatan, yaitu segala usaha dan kegiatan BEM IM STT NF harus dirasakan pengaruhnya dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi seluruh mahasiswa STT NF pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. 3. Partisipasi, yaitu bahwa segala usaha dan kegiatan BEM IM STT NF harus memberikan kesempatan kepada sebanyak-banyaknya mahasiswa STT Terpadu Nurul Fikri untuk terlibat aktif, berpendapat dan berekspresi. 4. Kekeluargaan, yaitu bahwa segala usaha dan kegiatan BEM IM STT NF harus mampu membentuk iklim kekeluargaan di antara mahasiswa dalam lingkup IM STT NF. 5. Intelektual, yaitu BEM IM STT NF perlu menguasai, menerapkan, dan mengembangkan budaya ilmiah dalam pelaksanaan program kerja. 6. Keadilan, yaitu segala hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban perlu ditempatkan pada posisi yang semestinya, termasuk dalam koordinasi kelembagaan eksekutif. 7. Akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan BEM IM STT NF dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada seluruh mahasiswa STT Terpadu Nurul Fikri dan pihak-pihak yang terkait. 8. Proporsional, yaitu segala usaha dan kegiatan BEM IM STT NF bersifat proporsional dalam pemenuhan aspek dan asas yang telah ditentukan dalam GBHK.

9. Legal, yaitu bahwa segala usaha dan kegiatan BEM IM STT NF harus melalui proses komunikasi dengan DPM IM STT NF serta mendapatkan pengesahan dari DPM IM STT NF. BAB II TUJUAN DAN ASPEK GBHK BEM IM STT NF Bagian Pertama Tujuan Pasal 6 1) Tujuan internal dari GBHK BEM IM STT NF adalah: a. Mewujudkan IM STT NF yang berdasarkan pada tugas BEM IM STT NF sesuai dengan AD/ART IM STT NF mengakar, proaktif, dan transparan. b. Mewujudkan terpenuhinya hak-hak dalam bidang pendidikan dan kesejahteraan mahasiswa dalam IM STT NF. c. Mewujudkan IM STT NF sebagai basis gerakan moral mahasiswa yang kuat, cerdas, dan sinergis sehubungan dengan kondisi yang sedang dihadapi oleh masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. d. Membangun kultur ilmiah dalam lingkup IM STT NF, terutama dalam pengelolaan BEM IM STT NF. e. Mewujudkan kegiatan BEM IM STT NF yang diketahui, diminati, dan dirasakan manfaatnya oleh mahasiswa pada umumnya. f. Mewujudkan kegiatan BEM IM STT NF yang bersifat fleksibel, aspiratif, bermanfaat, dan dapat mengakomodasi tiaptiap kepentingan mahasiswa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. 2) Tujuan Eksternal dari GBHK BEM IM STT NF adalah:

a. Mewujudkan sikap cepat tanggap terhadap kondisi yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia serta mendorong dan menggagas upaya-upaya penyelesaiannya. b. Membangun kemitraan dengan pihak-pihak eksternal STT NF dalam usaha menggagas penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat, bangsa, dan Negara Indonesia serta mewujudkan eksistensi IM STT NF. c. Melaksanakan kegiatan yang berorientasi pada pengembangan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Bagian Kedua Aspek Pasal 7 Program-program kegiatan BEM IM STT NF harus memiliki aspek sebagai berikut: 1. Aspek Kaderisasi a. Membentuk mahasiswa yang berkualitas dan memiliki kemampuan berorganisasi yang baik. b. Membuka kesempatan seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk aktif terlibat dalam kegiatan berorganisasi. 2. Aspek Kesejahteraan Mahasiswa a. Memfasilitasi bantuan materil maupun non-materil bagi mahasiswa dalam rangka menunjang kegiatan belajar mengajar. b. Mengupayakan kemudahan, pemerataan, dan transparansi beasiswa serta keringanan biaya pendidikan. c. Menjamin keberlangsungan studi mahasiswa yang terancam karena masalah finansial. 3. Aspek Pendidikan dan Penelitian a. Membuat kegiatan yang dapat memperluas wawasan dan menambah pengetahuan mahasiswa.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

b. Menciptakan iklim yang kondusif bagi mahasiswa STT Terpadu Nurul Fikri untuk berkarya secara produktif dan kreatif sesuai dengan bidang keilmuannya. Aspek Olahraga dan Kreasi Seni a. Mengadakan kegiatan yang dapat meningkatkan prestasi olahraga dan Kreativitas seni b. Membangun semangat sportivitas di kalangan mahasiswa STT Terpadu Nurul Fikri. Aspek Pengabdian Masyarakat a. Mengadakan kegiatan yang dapat memberikan sumbangsih nyata kepada masyarakat dengan mengedepankan asas keberlanjutan. b. Mengupayakan kegiatan yang dapat menggugah kepekaan, kesetiakawanan, tanggung jawab sosial, serta iklim yang mendukung peningkatan peran mahasiswa dalam masyarakat. Aspek Politik Pergerakan a. Membangun kesadaran dan kepedulian mahasiswa terhadap kondisi politik bangsa. b. Mengarahkan agar mahasiswa proaktif dan responsif terhadap dinamika politik bangsa. Aspek Komunikasi Massa a. Mengkomunikasikan kegiatan yang dibuat kepada seluruh mahasiswa STT Terpadu Nurul Fikri. b. Membangun jaringan komunikasi yang efektif dan harmonis dengan seluruh lembaga Formal kemahasiswaan. Aspek Ekonomi a. Mendorong terciptanya kemandirian keuangan dalam kegiatan kemahasiswaan. b. Adanya transparansi penggunaan keuangan yang informasinya bisa diakses oleh seluruh mahasiswa. Aspek Hukum

a. Mewujudkan mahasiswa STT Terpadu Nurul Fikri yang sadar dan taat hukum. b. Mempertimbangkan aspek hukum dalam setiap kegiatan yang dibuat. 10. Aspek Keagamaan a. Mendukung kegiatan-kegiatan yang berafiliasi pada terciptanya mahasiswa STT NF yang beriman dan bertakwa kepada Allah yang Maha Kuasa.

1)

2)

3) 4)

BAB III PEDOMAN PELAKSANAAN Pasal 8 Bidang-bidang BEM IM STT NF melaksanakan : a. Program-program terbuka dan diterima untuk masyarakat pada umumnya serta melibatkan mahasiswa STT NF pada khususnya. b. Program-program internal yang tidak bertentangan dengan AD/ART IM STT NF dan semua Ketetapan DPM IM STT NF. c. Program-program yang menjaga konsistensi dan solidaritas internal BEM IM STT NF. d. Program-program yang dibuat memungkinkan adanya kerjasama dengan salah satu lembaga Formal kemahasiswaan. BEM IM STT NF melaporkan semua rencana kerja di awal kepengurusan kepada DPM IM STT NF untuk disahkan bila disetujui. BEM IM STT NF melaporkan kegiatan-kegiatan di luar rencana kerja awal kepada DPM IM STT NF. BEM IM STT NF, dalam hal penyikapan kondisi politik luar, wajib berkonsultasi dengan DPM IM STT NF dan mengkomunikasikannya dengan seluruh Lembaga Formal

Kemahasiswaan dalam IM STT NF dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, pemberdayaan dan nama baik IM STT NF. 5) DPM IM STT NF berhak untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap program kerja BEM IM STT NF.

1)

2) 3) 4)

BAB IV PENUTUP Pasal 9 Dengan diberlakukannya ketentuan ini, maka ketentuan yang mengatur tentang peraturan yang serupa dinyatakan tidak berlaku lagi. GBHK BEM IM STT NF berlaku mulai tanggal ditetapkan. Hal-hal yang belum dijelaskan dalam ketetapan ini diatur dalam prosedur tetap. Jika ada hal yang belum diatur dalam ketetapan ini, maka keputusan harus mengacu pada Anggaran Dasar/Aturan Rumah Tangga dan peraturan lain IM STT NF.

Ditetapkan di Pada tanggal Pukul

: Jakarta Selatan : 9 Februari 2015 : 14.09 WIB DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA IM STT TERPADU NURUL FIKRI Ketua Umum

Mahadi NIM. 0110112016

IKATAN MAHASISWA STT TERPADU NURUL FIKRI IM KETETAPAN DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA STT TERPADU NURUL FIKRI NOMOR 002/TAP/DPM IM STT NF/II/2015 TENTANG PROSEDUR TETAP HUBUNGAN DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA DAN BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA STT TERPADU NURUL FIKRI DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA STT TERPADU NURUL FIKRI Menimbang: a. bahwa berfungsinya Dewan Perwakilan Mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa STT Terpadu Nurul Fikri sebagai lembaga tinggi Ikatan Mahasiswa STT Terpadu Nurul Fikri merupakan amanat dari AD/ART IM STT NF; b. bahwa untuk menjalankan fungsi Badan Eksekutif Mahasiswa STT Terpadu Nurul Fikri dan Dewan Perwakilan Mahasiswa STT Terpadu Nurul Fikri diperlukan adanya pengoptimalan dan kejelasan pelaksanaan pengawasan Dewan Perwakilan Mahasiswa STT Terpadu Nurul Fikri terhadap Badan Eksekutif Mahasiswa STT Terpadu Nurul Fikri; c. bahwa berdasarkan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka Dewan Perwakilan Mahasiswa STT Terpadu Nurul Fikri perlu membentuk ketetapan mengenai Prosedur Tetap Hubungan Dewan Perwakilan Mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa STT Terpadu Nurul Fikri tahun 2015.

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA STT TERPADU NURUL FIKRI MEMUTUSKAN Menetapkan: KETETAPAN DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA STT TERPADU NURUL FIKRI TENTANG PROSEDUR TETAP HUBUNGAN DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA DAN BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA STT TERPADU NURUL FIKRI BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Pertama Pengertian Pasal 1 Dalam ketetapan ini yang dimaksud dengan : 1. STT Terpadu Nurul Fikri untuk selanjutnya disebut STT NF. 2. Mahasiswa adalah seluruh mahasiswa STT Terpadu Nurul Fikri dari semua jenjang yang ada di lingkungan STT NF. 3. Ikatan Mahasiswa STT Terpadu Nurul Fikri, yang selanjutnya disebut IM STT NF adalah kesatuan formal dan legal bagi seluruh aktivitas kemahasiswaan di STT Terpadu Nurul Fikri. 4. Anggaran Dasar / Aturan Rumah Tangga Ikatan Mahasiswa STT Terpadu Nurul Fikri, yang selanjutnya disebut AD/ART IM STT NF, adalah peraturan dasar bagi seluruh kegiatan kemahasiswaan di IM STT NF. 5. Dewan Perwakilan Mahasiswa STT Terpadu Nurul Fikri, yang selanjutnya disebut DPM IM STT NF adalah lembaga tertinggi dalam IM STT NF yang memiliki kekuasaan legislatif dan yudikatif. 6. Badan Eksekutif Mahasiswa STT Terpadu Nurul Fikri, yang selanjutnya disebut BEM IM STT NF adalah lembaga tinggi dalam IM STT NF yang memiliki kekuasaan eksekutif.

7.

8.

9. 10. 11.

12. 13. 14.

1.

Komisi III pengawasan dalah alat kelengkapan DPM IM STT NF yang menjalankan fungsi pengawasan BEM IM STT NF oleh DPM IM STT NF. Garis-garis Besar Haluan Kerja Badan Eksekutif Mahasiswa STT Terpadu Nurul Fikri, yang selanjutnya disebut GBHK BEM IM STT NF adalah pedoman BEM IM STT NF dalam melaksanakan kegiatankegiatannya yang dirumuskan dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak mahasiswa STT Terpadu Nurul Fikri yang ditetapkan oleh DPM IM STT NF guna menunjang tercapainya tujuan Ikatan Mahasiswa STT Terpadu Nurul Fikri. Program kerja terencana adalah kegiatan yang dibuat di awal kepengurusan. Program kerja insidental adalah kegiatan diluar program kerja terencana. Penyikapan BEM IM STT NF adalah bentuk-bentuk penyikapan politik luar IM STT NF baik secara lisan, tulisan maupun bentuk lainnya sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan aturan yang berlaku umum. Hak Interpelasi adalah hak untuk meminta keterangan kepada lembaga terkait tentang suatu kebijakan lembaga tersebut. Hak Angket adalah hak untuk melakukan penyelidikan kepada lembaga terkait tentang suatu kebijakan lembaga tersebut. Turun lapangan adalah bentuk pengawasan terhadap kegiatan BEM IM STT NF dengan cara berinteraksi langsung dengan panitia penyelenggara atau ikut serta dalam kegiatan BEM IM STT NF. Bagian Kedua Maksud dan Tujuan Pasal 2 Maksud dibuatnya ketetapan ini adalah memberi arahan dan landasan kerja yang jelas dalam hubungan antara DPM IM STT NF dan BEM IM STT NF dalam lingkup IM STT NF.

2.

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3.

Tujuan ketetapan ini adalah: a. menjamin berjalannya peran pengawasan DPM IM STT NF terhadap BEM IM STT NF. b. menjamin BEM IM STT NF dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan AD/ART IM STT NF dan GBHK BEM IM STT NF. BAB II HUBUNGAN DPM IM STT NF DAN BEM IM STT NF Bagian Pertama Wewenang DPM IM STT NF Pasal 3 DPM IM STT NF berwenang untuk mengawasi kinerja lembagalembaga di STT Terpadu Nurul Fikri. DPM IM STT NF berwenang untuk menilai laporan pertanggungjawaban BEM IM STT NF. DPM IM STT NF dapat menggunakan hak interpelasi dan hak angket. DPM IM STT NF berwenang membuat mekanisme penerimaaan dan penindaklanjutan rancangan anggaran keuangan BEM IM STT NF setiap periode kepengurusan. Bagian Kedua Kewajiban BEM IM STT NF Pasal 4 BEM IM STT NF berkewajiban untuk meminta pengesahan program kerja pada DPM IM STT NF diawal periode kepengurusan. BEM IM STT NF berkewajiban untuk memberikan laporan pertanggungjawaban kepada DPM IM STT NF. BEM IM STT NF berkewajiban untuk memberikan tanggapan atas penggunaan hak interpelasi dan hak angket yang disampaikan oleh DPM IM STT NF.

4. 5.

1. 2.

1. 2. 3.

4.

BEM IM STT NF berkewajiban untuk menghadiri Rapat Koordinasi yang diselenggarakan oleh DPM IM STT NF. BEM IM STT NF menyerahkan salinan Proposal Kegiatan untuk setiap program kerja kepada DPM IM STT NF. BAB III PENGESAHAN PROGRAM KERJA BEM IM STT NF Bagian Pertama Jenis Program Kerja BEM IM STT NF Pasal 5 Program kerja BEM IM STT NF terdiri dari: Program kerja terencana. Program kerja insidental. Bagian Kedua Mekanisme Pengesahan dan Pelaporan Program Kerja BEM IM STT NF Pasal 6 Alur Pengesahan Program Kerja Terencana BEM IM STT NF adalah sebagai berikut: Rancangan program kerja dibahas di dalam rapat kerja BEM IM STT NF. BEM IM STT NF menyerahkan rancangan program kerja terencana di awal kepengurusan. Apabila terdapat hal-hal yang perlu diperjelas oleh BEM IM STT NF terkait dengan program kerja yang telah disusun, DPM IM STT NF melakukan Rapat Koordinasi dengan BEM IM STT NF terkait program kerja BEM IM STT NF setelah pelaksanaan rapat kerja BEM IM STT NF. Setelah rapat kerja BEM IM STT NF dilaksanakan, DPM IM STT NF mengesahkan program kerja BEM IM STT NF melalui rapat pleno DPM IM STT NF.

1.

2.

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Pasal 7 Mekanisme Pelaporan Program Kerja Insidental : BEM IM STT NF memberikan surat laporan kepada DPM IM STT NF selambat-lambatnya 1x24 jam sebelum pelaksanaan program kerja insidental tersebut. DPM IM STT NF dapat melakukan Rapat Koordinasi kepada BEM IM STT NF terkait program kerja insidental tersebut. Pasal 8 BEM IM STT NF menyerahkan salinan Proposal Kegiatan untuk setiap program kerja kepada DPM IM STT NF selambat-lambatnya 7x24 jam sebelum kegiatan dilaksanakan. Apabila terjadi perubahan terhadap program kerja yang telah direncanakan, BEM IM STT NF wajib memberikan laporan kepada DPM IM STT NF. Bagian Ketiga Pengesahan Rancangan Program Kerja Pasal 9 Rancangan program kerja BEM IM STT NF harus memuat hal-hal berikut: Nama Kegiatan Landasan Kegiatan Tujuan Kegiatan Waktu Pelaksanaan Kegiatan Deskripsi Kegiatan Sasaran Kegiatan Penanggung Jawab Kegiatan Anggaran Dana Parameter Keberhasilan Kegiatan Pasal 10 Parameter-parameter yang digunakan dalam mempertimbangkan pengesahan Program Kerja BEM IM STT NF adalah sebagai berikut:

1. 2.

1. 2. 3.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kesesuaian dengan AD/ART IM STT NF. Kesesuaian dengan GBHK BEM IM STT NF. BAB IV PENGAWASAN BEM IM STT NF Bagian Pertama Bentuk Pengawasan Pasal 11 Bentuk pengawasan DPM IM STT NF terhadap BEM IM STT NF terdiri dari: Rapat Koordinasi berkala Rapat Koordinasi insidental Turun lapangan Bagian Kedua Mekanisme Pengawasan Pasal 12 Rapat Koordinasi berkala bertujuan untuk mengetahui perkembangan kegiatan dari program kerja BEM IM STT NF. Rapat Koordinasi berkala melibatkan bidang di BEM IM STT NF dan penangung jawab pengawasan. Rapat Koordinasi berkala dilaksanakan minimal satu bulan sekali. Rapat Koordinasi berkala dilakukan dengan sepengetahuan dan persetujuan Komisi III Pengawasan DPM IM STT NF. Hasil dari Rapat Koordinasi berkala tidak digunakan untuk menilai kinerja BEM IM STT NF. Rapat Koordinasi berkala bersifat tertutup kecuali ditentukan lain. Hasil dari Rapat Koordinasi berkala dapat dipublikasikan kepada seluruh mahasiswa STT NF melalui media cetak dan elektronik yang dapat diakses.

1.

2. 3.

1.

2. 3. 4.

5.

1.

Pasal 13 Rapat Koordinasi insidental berfungsi: a. Meminta keterangan dan laporan terkait kejadian luar biasa dalam pelaksanaan kegiatan BEM IM STT NF; b. Mengadakan penyelidikan terhadap pihak-pihak terkait Rapat Koordinasi insidental bersifat tertutup kecuali ditentukan lain. Hasil dari Rapat Koordinasi insidental tidak digunakan untuk menilai kinerja BEM IM STT NF. Pasal 14 Turun lapangan adalah bentuk pengawasan terhadap kegiatan BEM IM STT NF dengan cara berinteraksi langsung dengan panitia penyelenggara atau ikut serta dalam kegiatan BEM IM STT NF. Kegiatan BEM IM STT NF yang akan dikenai turun lapangan akan ditentukan kemudian oleh DPM IM STT NF. Turun lapangan dilakukan untuk menyesuaikan keterangan tentang kegiatan BEM IM STT NF terhadap pelaksanaannya. Penanggung jawab pengawasan melakukan turun lapangan terhadap kegiatan BEM IM STT NF setelah berkoordinasi dengan komisi III pengawasan . Hasil dari turun lapangan digunakan untuk menilai kinerja BEM IM STT NF BAB V MEKANISME PENYIKAPAN BEM IM STT NF Bagian Pertama Bentuk-bentuk penyikapan BEM IM STT NF Bentuk-bentuk penyikapan yang dapat dilakukan oleh BEM IM STT NF adalah : Aksi, baik aksi demonstrasi dengan pengerahan massa maupun aksi simpatik yang dilakukan di tempat-tempat strategis di dalam maupun diluar kampus.

2. 3.

4.

1.

2.

3.

Mimbar bebas berupa orasi, seruan, pernyataan sikap yang dihadiri massa dan publik figur. Pernyataan sikap, merupakan bentuk penyikapan yang dikeluarkan melalui penyebaran pernyataan sikap yang dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan antara lain : a. Konferensi pers, baik melalui media elektronik maupun media cetak b. Pernyataan sikap dihadapan sasaran strategis atau momen-momen penting c. Tulisan pada kertas yang disebarkan kepada publik maupun media massa d. Pernyataan sikap berupa tulisan yang dikirimkan kepada pihakpihak tertentu yang diharapkan memperhatikan dan memenuhinya e. Dan bentuk-bentuk lain yang legal serta tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Bentuk-bentuk penyikapan lainnya sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan aturan yang berlaku. Bagian Kedua Alur Penyikapan Pasal 16 Bentuk alur penyikapan: a. Sesuai dengan alur program kerja yang telah disahkan b. Diluar alur program kerja yang telah disahkan Alur penyikapan pada ayat 1 point (b), BEM IM STT NF wajib menyampaikan surat laporan kegiatan secara langsung kepada Ketua DPM IM STT NF untuk seluruh bentuk penyikapan yang mengatasnamakan IM STT NF. Dalam kondisi darurat, pemberitahuan dapat dilakukan secara lisan sebelum penyikapan dilakukan kepada Ketua Komisi III Pengawasan dengan tetap memberikan surat pemberitahuan selambat-lambatnya 1x24 jam setelah pemberitahuan lisan diterima.

4.

1.

2.

3.

4.

Surat laporan kegiatan atau surat pemberitahuan diharuskan memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Minimal berisi hari, tanggal, jam pelaksanaan, tujuan, sasaran, agenda, estimasi peserta, penanggungjawab, estimasi dan sumber dana, serta muatan dan/atau contoh media yang digunakan. b. Bila dilakukan bersama elemen atau lembaga lainnya di luar IM STT NF, maka dalam surat tersebut harus dicantumkan dengan jelas nama elemen atau lembaga tersebut. Bagian Ketiga Pengawasan Penyikapan Pasal 17 Setelah mengeluarkan rekomendasi penyikapan untuk BEM IM STT NF, penanggung jawab pengawasan penyikapan kegiatan BEM IM STT NF ialah Komisi III Pengawasan. DPM IM STT NF akan melakukan Rapat Koordinasi untuk meminta penjelasan langsung perihal penyikapan yang dilakukan oleh BEM IM STT NF. Penjelasan dari BEM IM STT NF minimal meliputi hal-hal sebagai berikut, antara lain: a. Isu dan agenda yang dibawa; b. Bentuk penyikapan yang dilakukan. Penjelasan dilakukan oleh pengurus BEM IM STT NF sesuai urutan prioritas berikut: a. Presiden Mahasiswa BEM STT NF, jika berhalangan dapat digantikan oleh Wakil Presma BEM IM STT NF. b. Koordinator bidang terkait c. Kepala Kementrian/Dept/Biro/Divisi terkait d. PJ/koordinator lapangan penyikapan

1. 2.

1. 2.

3.

1. 2.

BAB VI PENILAIAN BEM IM STT NF Bagian Pertama Sumber Penilaian Pasal 18 Sumber penilaian kerja BEM IM STT NF berasal dari: Mahasiswa STT NF Anggota DPM IM STT NF Bagian Kedua Mekanisme Penilaian Pasal 19 Penilaian kerja BEM IM STT NF yang dilakukan oleh Mahasiswa STT NF difasilitasi oleh DPM IM STT NF. Mahasiswa STT NF yang dimaksud disini adalah seluruh mahasiswa STT Terpadu Nurul Fikri yang bukan termasuk anggota DPM IM STT NF dan pengurus BEM IM STT NF. Hasil penilaian kerja BEM IM STT NF yang dilakukan oleh mahasiswa STT NF berkontribusi sebesar 40% dari total penilaian kerja BEM IM STT NF. Pasal 20 Penilaian kerja BEM IM STT NF yang dilakukan oleh DPM IM STT NF difasilitasi oleh Komisi III Pengawasan. Penilaian kerja BEM IM STT NF yang dilakukan oleh DPM IM STT NF berasal dari: a. Turun lapangan (20%). b. Penilaian laporan Pertanggungjawaban 100 hari BEM IM STT NF (15%). c. Penilaian laporan Pertanggungjawaban tengah tahun BEM IM STT NF (25%). d. Penilaian laporan pertanggungjawaban akhir tahun BEM IM STT NF (40%).

3.

1. 2. 3.

1.

2. 3. 4.

5.

Hasil penilaian kinerja BEM IM STT NF oleh DPM IM STT NF berkontribusi sebesar 60% dari total penilaian kinerja BEM IM STT NF. BAB VII LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BEM IM STT NF Bagian Pertama Jenis Laporan Pertanggungjawaban BEM IM STT NF Pasal 21 Laporan pertanggungjawaban BEM IM STT NF terdiri dari: Laporan pertanggungjawaban 100 hari pertama. Laporan pertanggungjawaban tengah tahun. Laporan pertanggungjawaban akhir tahun. Bagian Kedua Mekanisme Laporan Pertanggungjawaban Pasal 22 Laporan pertanggungjawaban 100 hari pertama adalah laporan pertanggungjawaban BEM IM STT NF yang dilaporkan secara lisan dan tertulis kepada DPM IM STT NF. Penetapan waktu 100 hari pertama kepengurusan ditentukan oleh DPM IM STT NF. Mekanisme laporan pertanggung jawaban 100 hari ditentukan oleh DPM IM STT NF. Laporan pertanggungjawaban 100 hari pertama BEM IM STT NF harus diserahkan kepada DPM IM STT NF selambat-lambatnya 3x24 jam sebelum waktu presentasi LPJ. Presentasi laporan pertanggungjawaban 100 hari di fasilitasi oleh DPM IM STT NF.

1.

2. 3. 4.

5.

1.

2. 3. 4.

5.

1.

Pasal 23 Laporan pertanggungjawaban tengah tahun adalah laporan pertanggungjawaban BEM IM STT NF yang dibuat pada saat tengah tahun kepengurusan BEM IM STT NF. Penetapan waktu tengah tahun kepengurusan BEM IM STT NF ditentukan oleh DPM IM STT NF. Format laporan pertanggungjawaban tengah tahun ditentukan oleh DPM IM STT NF. Laporan pertanggungjawaban tengah tahun BEM IM STT NF harus diserahkan kepada DPM IM STT NF selambat-lambatnya 7x24 jam sebelum waktu presentasi LPJ. Presentasi laporan pertanggungjawaban tengah tahun difasilitasi oleh DPM IM STT NF. Pasal 24 Laporan pertanggungjawaban akhir tahun adalah laporan pertanggungjawaban BEM IM STT NF yang dibuat pada saat akhir tahun kepengurusan BEM IM STT NF. Penetapan waktu akhir tahun kepengurusan BEM IM STT NF ditentukan oleh DPM IM STT NF. Format laporan pertanggungjawaban akhir tahun ditentukan oleh DPM IM STT NF. Laporan pertanggungjawaban akhir tahun BEM IM STT NF harus diserahkan kepada DPM IM STT NF selambat-lambatnya 7x24 jam sebelum waktu presentasi LPJ. Presentasi laporan pertanggungjawaban akhir tahun difasilitasi oleh DPM IM STT NF. Bagian Ketiga Penilaian Laporan Pertanggungjawaban Pasal 25 Proses penilaian Laporan pertanggungjawaban BEM IM STT NF oleh DPM IM STT NF difasilitasi oleh komisi III Pengawasan.

2.

1. 2. 3.

1.

2. 3.

4.

5.

Hasil penilaian laporan pertanggungjawaban BEM IM STT NF dipublikasikan oleh DPM IM STT NF kepada mahasiswa STT NF. BAB VIII SANKSI Bagian Pertama Bentuk Sanksi Pasal 26 Sanksi terhadap BEM IM STT NF terdiri atas: Peringatan tertulis Pemotongan nilai kinerja BEM IM STT NF Rekomendasi pemberhentian Presiden BEM IM STT NF Bagian Kedua Mekanisme Pemberian Sanksi Pasal 27 Sanksi tertulis diberikan jika BEM IM STT NF: a. melanggar ketentuan yang terdapat di dalam AD/ART IM STT NF serta peraturan perundangundangan lainya yang dibuat oleh DPM IM STT NF. b. tidak kooperatif sehingga mengganggu kinerja DPM IM STT NF dalam melakukan fungsi pengawasan. Pengajuan usul pemberian sanksi peringatan tertulis dapat dilakukan oleh seluruh anggota DPM IM STT NF. Pembahasan usul pemberian sanksi peringatan tertulis dilakukan melalui musyawarah anggota DPM IM STT NF setelah diajukan oleh sekurang-kurangnya dua anggota DPM IM STT NF. Berkaitan dengan usul pemberian sanksi peringatan tertulis, DPM IM STT NF melakukan Rapat Koordinasi insidental dengan BEM IM STT NF Keputusan untuk memberikan sanksi peringatan tertulis kepada BEM IM STT NF dilakukan melalui sidang anggota DPM IM STT NF.

6.

1.

2. 3. 4. 5.

1.

2.

3.

Sanksi peringatan tertulis dipublikasikan kepada mahasiswa STT NF oleh DPM IM STT NF. Pasal 28 Sanksi pemotongan nilai kinerja BEM IM STT NF diberikan jika BEM IM STT NF: a. mendapatkan 5 kali sanksi peringatan tertulis untuk kesalahan yang berbeda. b. mendapatkan 3 kali sanksi peringatan tertulis untuk kesalahan yang sama. Sanksi pemotongan nilai kinerja BEM IM STT NF adalah sebesar 5% dari total penilaian kerja BEM IM STT NF. Pengajuan usul sanksi pemotongan nilai kinerja BEM IM STT NF dilakukan oleh anggota DPM IM STT NF. Keputusan untuk memberikan sanksi pemotongan nilai kinerja kepada BEM IM STT NF dilakukan melalui sidang anggota DPM IM STT NF Sanksi pemotongan nilai kinerja BEM IM STT NF dipublikasikan oleh DPM IM STT NF kepada mahasiswa STT NF. Pasal 29 Sanksi rekomendasi pemberhentian Presiden Mahasiswa BEM IM STT NF diberikan Presiden Mahasiswa BEM IM STT NF: a. status tersangka pidana hukum nasional; b. melakukan pelanggaran terhadap AD/ART IM STT NF; c. dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden Mahasiswa BEM IM STT NF. Pembahasan usul pemberian sanksi rekomendasi pemberhentian Presiden Mahasiswa BEM IM STT NF dilakukan melalui sidang anggota DPM IM STT NF. Berkaitan dengan usul pemberian sanksi rekomendasi pemberhentian Presiden Mahasiswa BEM IM STT NF, DPM IM STT NF melakukan Rapat Koordinasi dengan BEM IM STT NF.

4.

5.

1. 2.

Keputusan untuk memberikan sanksi rekomendasi pemberhentian kepada Presiden Mahasiswa BEM IM STT NF dilakukan melalui sidang anggota DPM IM STT NF. Sanksi rekomendasi pemberhentian Presiden Mahasiswa BEM IM STT NF dipublikasikan oleh DPM IM STT NF kepada mahasiswa STT NF. Bagian Ketiga Pembelaan Pasal 30 Setelah pemberian sanksi, BEM IM STT NF berhak melakukan pembelaan. Pembelaan dilakukan melalui mekanisme sidang anggota DPM IM STT NF.

1. 2. 3.

BAB IX PENUTUP Pasal 31 Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dengan diberlakukannya ketetapan ini, maka ketetapan yang mengatur tentang peraturan yang serupa dinyatakan tidak berlaku lagi. Hal-hal yang belum diatur dalam ketetapan ini akan diatur kemudian.

Ditetapkan di Pada tanggal Pukul

: Jakarta Selatan : 9 Februari 2015 : 15.00 WIB DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA IM STT TERPADU NURUL FIKRI Ketua Umum

Mahadi NIM. 0110112016

KODE ETIK KELEMBAGAAN LEMBAGA FORMAL KAMPUS IKATAN MAHASISWA STT NURUL FIKRI PERIODE 2014-2015

peraturan-peraturan atau produk hukum yang lain, baik yang dilakukan dalam lingkup STT NF maupun luar STT NF Pasal 2 Tujuan

MUKADIMAH BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Pengertian Dalam Kode Etik Kelembagaan LFK IM STT NF, yang dimaksud dengan : 1. Kode Etik Kelembagaan LFK IM STT NF adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofi dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai halhal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Kelembagaan LFK IM STT NF 2. Anggota Kelembagaan Mahasiswa LFK IM STT NF, yang selanjutnya disebut Anggota, adalah mahasiswa STT NF yang telah resmi terdaftar dan berperan aktif dalam Kelembagaan Mahasiswa LFK IM STT NF 3. Mitra Kerja ialah seluruh pihak, baik itu perorangan, kelompok, organisasi, dan lain-lain yang mempunyai hubungan tugas dengan Kelembagaan Mahasiswa LFK IM STT NF. 4. Rapat adalah seluruh jenis rapat, sebagaimana yang dijelaskan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LFK IM STT NF 5. Perjalanan Dinas adalah perjalanan Pimpinan dan/atau Anggota untuk kepentingan seluruh civitas STT NF dalam hubungan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana ditentukan dalam

Kode Etik Kelembagaan LFK IM STT NF bertujuan menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas Kelembagaan Mahasiswa LFK IM STT NF, serta membantu Anggota dalam melaksanakan setiap wewenang, tugas, kewajiban, dan tanggung jawabnya kepada seluruh Mahasiswa STT NF dan konstituennya. BAB II KEPRIBADIAN DAN TANGGUNG JAWAB Pasal 3 Kepribadian Anggota wajib bertakwa kepada Allah SWT, taat kepada UndangUndang Dasar 1945 dan peraturan-peraturan yang berlaku di lingkup STT NF, berintegritas tinggi, dengan senantiasa menegakkan kebenaran dan keadilan, menjunjung tinggi musyawarah untuk mufakat dan hak asasi manusia, mengemban amanat LFK IM STT NF, mematuhi AD/ART IM STT NF, menunjukkan profesionalisme sebagai Anggota dan selalu berupaya meningkatkan kualitas dan kinerjanya. Pasal 4 Tanggung Jawab Anggota bertanggung jawab mengemban amanat LFK IM STT NF, melaksanakan tugasnya secara adil, mematuhi hukum, menghormati keberadaan seluruh lembaga kemahasiswaan dalam lingkup STT NF, mempergunakan kekuasaan dan wewenang yang diberikan kepadanya demi kepentingan dan kesejahteraan Mahasiswa, serta mempertahankan keutuhan STT NF.

1.

2. 3.

BAB III PENYAMPAIAN PERNYATAAN Pasal 5 Pernyataan yang disampaikan dalam rapat, sidang, konsultasi, atau kegiatan sejenis dan penyampaian hasil-hasilnya adalah pernyataan dalam kapasitas sebagai Anggota. Di luar ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), pernyataan tersebut dianggap sebagai pernyataan pribadi. Anggota yang tidak menghadiri suatu rapat, sidang, konsultasi, atau kegiatan sejenis seyogyanya tidak berhak menyampaikan hasilhasilnya, dengan mengatasnamakan forum tersebut kepada publik kecuali telah mendapatkan informasi dari anggota yang menghadiri kegiatan tersebut.

BAB IV KETENTUAN DALAM RAPAT Pasal 6 1. Anggota harus mengutamakan tugasnya dengan cara menghadiri secara fisik setiap rapat yang menjadi kewajibannya. 2. Anggota yang berhalangan hadir secara fisik dalam rapat wajib meminta izin kepada pimpinan rapat. 3. Ketidakhadiran Anggota secara fisik sebanyak tiga kali berturut-turut dalam rapat sejenis, tanpa izin dari pimpinan rapat, merupakan suatu pelanggaran Kode Etik. Pasal 7 Selama rapat berlangsung setiap anggota bersikap sopan santun, bersungguh-sungguh menjaga ketertiban, dan mematuhi segala tata cara rapat.

1.

2. 3. 4.

BAB V PERJALANAN DINAS Pasal 8 Anggota dapat melakukan perjalanan dinas di dalam lingkup STT NF, atau keluar STT NF dengan biaya yang telah dianggarkan sebagaimana diatur dalam SOP keuangan. Anggota tidak diperkenankan menggunakan fasilitas pejalanan dinas untuk kepentingan di luar tugas kelembagaan. Anggota tidak diperbolehkan membawa keluarga, teman dan atau sejenisnya dalam suatu perjalanan dinas, kecuali atas biaya sendiri. Dalam hal perjalanan dinas atas biaya pengundang, baik lingkup STT NF, ataupun luar STT NF, harus dengan sepengetahuan Ketua LFK IM STT NF yang bersangkutan

BAB VI IMBALAN DAN PEMBERIAN HADIAH Pasal 9 Anggota dilarang menerima imbalan dan atau hadiah dari pihak lain yang dapat mempengaruhi tanggung jawabnya sebagai Anggota. BAB VII KONFLIK KEPENTINGAN DAN KERANGKAPAN JABATAN Pasal 10 Konflik Kepentingan 1. Sebelum mengemukakan pendapatnya dalam pembahasan suatu permasalahan tertentu, Anggota harus menyatakan dihadapan seluruh peserta rapat apabila ada suatu kepentingan antara permasalahan yang sedang dibahas dengan kepentingan pribadinya sebagai Anggota. 2. Anggota mempunyai hak suara pada setiap rapat pengambilan keputusan, kecuali apabila rapat memutuskan lain karena yang bersangkutan mempunyai konflik kepentingan dalam permasalahan yang sedang dibahas.

Pasal 11 Anggota dilarang menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam suatu rapat, konsultasi, atau kegiatan sejenis, untuk kepentingan pribadi dan atau pihak lain. Pasal 12 Anggota dilarang menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, sanak famili, dan golongannya untuk tujuan apapun. Pasal 13 Perangkapan Jabatan 1. Ketua kelembagaan mahasiswa dalam lingkup IM STT NF tidak diperbolehkan menduduki struktur kepengurusan LFK yang lainnya, pada satu masa kepengurusan. 2. Anggota yang memegang jabatan struktural sebagai BPH (Badan Pengurus Harian) dalam LFK IM STT NF tidak diperkenankan memegang jabatan struktural sebagai BPH (Badan Pengurus Harian) pada perangkat kelembagaan mahasiswa LFK IM STT NF lainnya pada satu masa kepengurusan. 3. Ketua LFK tidak diperkenankan menjadi panitia program kerjanya sendiri. 4. Anggota DPM IM STT NF tidak diperkenankan memegang jabatan struktural kelembagaan IM STT NF lainnya pada satu masa kepengurusan. 5. Anggota DPM IM STT NF tidak diperkenankan menjadi panitia di luar program kerja DPM kecuali atas persetujuan rapat pimpinan DPM IM STT NF.

BAB VIII HUBUNGAN DENGAN MITRA KERJA DAN LEMBAGA LUAR Pasal 14 Hubungan dengan Mitra Kerja 1. Anggota bersifat adil dan profesional dalam melakukan hubungan dengan mitra kerjanya. 2. Anggota tidak diperkenankan melakukan hubungan mitra kerjanya dengan maksud meminta atau menerima imbalan dan atau hadiah untuk kepentingan pribadi. Pasal 15 Hubungan dengan Lembaga di Luar STT NF 1. Anggota yang ikut serta dalam kegiatan kelembagaan di luar STT NF harus mengutamakan tugasnya sebagai Anggota. 2. Setiap keikutsertaaan dalam suatu organisasi, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Anggota wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada Ketua LFK IM STT NF yang bersangkutan secara tertulis.

1. 2.

3. 4.

BAB IX ATURAN KHUSUS Pasal 16 Pengadaan kegiatan kemahasiswaaan harus mencerminkan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Setiap kegiatan pengembangan kewirausahaan yang dilakukan oleh kelembagaan mahasiswa harus diprioritaskan untuk mahasiswa sebagai pelaku maupun pelaksana. Batas berlangsungnya kegiatan kemahasiswaan maksimal pukul 21.00 WIB. Ayat (3) tidak berlaku bagi kegiatan kemahasiswaan yang telah melakukan koordinasi dengan unit keamanan, Dewan Perwakilan Mahasiswa dan penanggung jawab tempat kegiatan tersebut dilakukan.

5.

Pemakaian fasilitas kampus untuk kegiatan kemahasiswaan dan non kemahasiswaan diperkenankan jika tidak mengganggu kegiatan akademis serta tidak melakukan perusakan terhadap fasilitas tersebut.

BAB X SANKSI DAN REHABILITASI Pasal 17 Mengenai sanksi dan rehabilitasi berlaku peraturan dan ketentuan yang ada dalam lingkup STT NF dengan memperhatikan tata urutan sumber hukum IM STT NF.

1. 2.

3.

4.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 Usulan Perubahan Sekurang-kurangnya 4 (Empat) Anggota DPM IM STT NF dapat mengajukan usul perubahan Kode Etik IM STT NF. Usul perubahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan penjelasannya, disampaikan secara tertulis kepada Ketua DPM IM STT NF, dengan disertai daftar nama, dan tanda tangan pengusul serta nama lembaganya, dan selanjutanya diumumkan dalam rapat koordinasi DPM IM STT NF. Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Ketua DPM IM STT NF kepada seluruh Anggota untuk dibahas dan diambil keputusan dalam rapat koordinasi anggota, serta disosialisasikan kepada seluruh Anggota. Hal-hal yang belum diatur dalam aturan ini akan ditetapkan kemudian dalam ketetapan Sidang Istimewa DPM IM STT NF dengan memperhatikan dan mengakomodasi pihak lain. DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA IM STT TERPADU NURUL FIKRI Ketua umum

Mahadi

BORANG TURLAP Nama proker

:

Tanggal Pelaksanaan

:

Ketua Pelaksanaan

:

Dep/Biro/Bid

:

Proker mampu menjelaskan

kebutuhunan mahasiswa STT NF (30%)

BOBOT

keislaman yakni iman dan takwa

50

kebutuhan

point

mahasiswa Konten proker menjawab asas manfaat

NILAI

50 point

TOTAL NILAI ASAS MANFAAT

Proker mencerminkan asas-asas 1

mengetahu akan

relevansi antara proker dengan

Asas Iman dan Takwa

DIMENSI

point

Panitia

3

NO

30

Indirect

100 point Asas Demokrasi, Partisipasi, dan Kekeluargaan

kepada Allah SWT (100%)

NO DIMENSI

Asas Manfaat

SUB-

INDIKATOR BOBOT NILAI

DIMENSI NO

DIMENSI

INDIKATOR

Proker merupakan turunan dari 1

visi dan misi BEM STT NF

Proker dinilai bermanfaat oleh mahasiswa STT NF (30%)

NIL

Proker

T

AI

membuka peluang bagi

100 point

(40%) 2

BOBO

Direct

1

Sebagai staff

40 point

sebagai PI

60 point

anggota IM STT NF di

70

luar

point

kepengurusan BEM untuk

menjadi

Exam day

panitia (50%)

40 point

TOTAL NILAI ASAS DEMOKRASI, PARTISIPASI dan KEKELUARGAAN Konten Informasi Akses Info (40%)

50 point Asas Intelektual dan proposional NO

Informasi tidak

Informasi langsung Setiap

2

Lingkungan

Anggota IM

Akses

STT NF

STT NF dapat

tempat

Luar

mengakses

(20%)

proker (50%)

Lingkungan STT NF

Akses biaya (20%)

Akses

Berbayar Gratis

Weekday

waktu (20%)

Weekend

NILAI**

Proker Memberikan Peluang bagi

25 point 1

langsung

DIMENSI

Mahasiswa untuk menyalurkan

20

40

60

80

100

20

40

60

80

100

20

40

60

80

100

potensinya (30%) 25 point

Proker memberikan ruang bagi 2

mahasiswa untuk mengembangkan

80 point

potensi (35%) 3

Objek proker merasa potensinya

100

tersalurkan

point

TOTAL NILAI ASAS INTELEKTUAL

80 point 100

Asas Akuntabilitas

point 100 point 80 point

NO DIMENSI

BOBOT

NILAI

1

LPJ Proker BEM

100 : Pelaporan diberikan

dilaporkan

tepat pada waktu yang di

kepada DPM dan

tentukan

di-publish

75 : Pelaporan terlambat



Keutuhan tim(Pengunduran diri anggota,kehadiran/konsolidasi) Permasalah dan solusi internal 2

sekurang-kurangnya 1 hari dari waktu yang di tetapkan 45 : Pelaporan terlambat sekurang-kurangnya 5 hari dari waktu yang telah di tetapkan 0 : Laporan dilaporkan lebih dari 5 hari keterlambatan atau bahkan samapi tidak mengumpulkan

BORANG PENILAIAN 100 HARI KERJA BEM STT NF 2015 Oleh DPM STT NF No 1

Aspek Penilaian Internalisasi Visi dan Misi  Pelaksanaan SOP yang telah dibuat  Kultur internal yang terbangun

Nilai

Gerakan dan Penyikapan BEM IM STT NF  Reaksi Civitas pada Penyikapan BEM STT NF  Isu yang luput untuk disikapi Kualitas penyikapan BEM STT NF 3 Keberterimaan publik pada BEM STT NF  Awareness untuk mengikuti acara BEM STT NF Pendapat umum sivitas terhadap kinerja BEM STT NF 4 Kualitas program kerja yang telah dilakukan  Berjalannya program maintenance (Keuangan,kesekretariatan)  Pencapaian parameter keberhasilan setiap program kerja Pencapaian target waktu pelaksanaan 5 Hubungan dengan stakeholder lain  Hubungan,kerjasama dan koordinasi dengan BSO Hubungan dengan lembaga tinggi lain Nilai point : 1 – 20 Nilai total maksimal :100 Penilaian ini saya berikan secara objektif berdasarkan pada data yang saya dapatkan serta fakta yang saya tahu dilapangan.

BORANG PENILAIAN EVALUASI PERTENGAHAN TAHUN BEM STT NF 2015 OLEH DPM STT NF Penilai : ASPEK SKALA PENILAIAN NILAI PENILAIAN Mengadvokasi mahasiswa dalam hal dana dan fasilitas.

Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan mahasiswa

Melayani dan mengkoordinasi UKM/BSO. E.g : Adanya forum formal maupun

0  Tidak Berjalan 1  Berjalan 2  Berjalan dengan follow up 3  Follow up segera dan berkesinambungan (minimal ada usaha konfirmasi), menanyakan hasil advokasi berupa proses tindak lanjut. 4  Hasil yang di peroleh sesuai dengan target ideal 0  Tidak Berjalan 1  Berjalan 2  Berjalan dengan follow up 3  Follow up segera dan berkesinambungan (minimal ada usaha konfirmasi), menanyakan hasil advokasi berupa proses tindak lanjut. 4  Hasil yang di peroleh sesuai dengan target ideal 0  Tidak ada forum dan tindak lanjut BEM terhadap keluhan BSO 1  Sedikit sekalinya forum antara BEM-BSO

informal BEM-BSO di STT NF

Melaksanakan segala peraturan dalam IM STT NF (AD/ART IM STT NF, UU, Tap DPM, dan peraturan lainnya)

Menyerap, menampung dan menindaklajuti aspirasi mahasiswa

2  Forum belum berjalan secara rutin 3  Berjalannya forum secara rutin dan adanya kamunikasi yang sehat antar BEM-BSO 4  Berjalannya forum secara rutin serta adanya memperjuangkan aspirasi BSO secara berkelanjutan 0  Sebanyak-banyaknya terjadi lebih dari 6 pelanggaran biasa atau terjadi lebih dari 1 pelanggaran berat 1  Sebanyak-banyaknya terjadi 6 pelanggaran biasa atau terjadi lebih dari 1 pelanggaran berat 2  Berjalan dengan follow up 3  Follow up segera dan berkesinambungan (minimal ada usaha konfirmasi), menanyakan hasil advokasi berupa proses tindak lanjut. 4  Hasil yang di peroleh sesuai dengan target ideal 0  Tidak ada upaya penampungan aspirasi 1  adanya upaya yang terprogram 2  adanya upaya yang terprogram dengan disertai oleh tindak lanjut

Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan LFK lainnya

3  adanya upaya tindak lanjut yang berkesinambungan serta proses penyerapan aspirasi secara berkala, adanya konfirmasi dari upaya tersebut 4  adanya upaya penyerapan aspirasi, tindak lanjut, upaya konfirmasi dan usaha yang berkelanjutan secara terprogram dan berjalan 0  tidak adanya upaya membina hubunganformal dan menjaga etika dalam menjaga hubungan kerja dengan LFK IM STT NF lainnya 1  adanya hubungan pasif dalam menjali hubungan formal dan menjaga etika. 75% LFK yang menjalin hubungan tampak tidak terkesan baik 2  adanya upaya hubungan aktif dalam menjali hubungan formal dan menjaga etika. 50% LFK yang menjalin hubungan tampak tidak terkesan baik 3  adanya upaya hubungan aktif dan pasif dalam menjali hubungan formal dan menjaga etika. 25% LFK

Meminta pengesahan program kerja pada DPM STT NF

Memberikan LPJ kepada DPM STT NF

Pemberian tanggapan atas penggunaan hak interpelasi dan hak angket oleh DPM STT NF

yang menjalin hubungan tampak tidak terkesan baik 4  Dilakukannya membuka peluang terjalinnya hubungan kerja antar LFK, 100% lembaga yang menjalin hubungan terkesan baik. 0  Tidak meminta pengesahan 1  pengumpulan program kerja terlambat > 1 minggu 2  pengumpulan program kerja terlambat < 1 minggu 3  pengumpulan program kerja trpat waktu 4  bertindak aktif dalam mengumpulkan program kerja untuk disah kan oleh DPM STT NF 0  Tidak mengumpulkan LPJ 1  pengumpulan LPJ terlambat > 1 minggu 2  pengumpulan LPJ terlambat < 1 minggu 3  pengumpulan LPJ trpat waktu 4  bertindak aktif dalam mengumpulkan LPJ 0  Tidak memberikan tanggapan 1  DPM harus meminta (menekan) dalam memperoleh tanggapan

2  tanggapan diberikan telat dari waktu yang telah disepakati 3  Tnaggapan diberikan tepat waktu 4  tanggapan di berikan tepat waktu dan sesuai dengan permasalahan yang dibahas Bagaimana pendapat anda mengenai capaian BEM dalam mewujidkan visi IM STT NF

Bagaimana pendapat anda mengenai capaian BEM memenuhi hak-hak dalam bidang

0  visi BEM STT NF tidak mengakar dengan anggota IM STT NF, pengurus BEM tidak proaktif, serta tidak transparan dalam hal kinerja maupun keuangan 1  visi BEM STT NF cukup diketahui 2  tercapainya parameter di atas 3  visi BEM mengakar di pengurus BEM dan diketahui Anggota IM STT NF, proaktif dalam kinrja dan transparan dalam keuangan 4  visi BEM mengakar di pengurus BEM dan Anggota IM STT NF, proaktif dalam kinrja dan transparan dalam keuangan 0  Tidak Berjalan 1  Berjalan 2  Berjalan dengan follow up

pendidikan anggota IM STT NF

Bagaimana pendapat anda mengenai capaian BEM dalam mewujudkan IM STT NF sebagai basis gerakan moral mahasiswa

Bagaimana pendapat anda mengenai capaian BEM membangun kultur ilmiah dalam lingkup IM STT NF

3  Follow up segera dan berkesinambungan (minimal ada usaha konfirmasi), menanyakan hasil advokasi berupa proses tindak lanjut. 4  Hasil yang di peroleh sesuai dengan target ideal 0  Tidak ada gerakan 1  gerakan tanpa alur dan kejelasan sasaran 2  gerakan telah memiliki alur namun tidak memiliki sasaran yang jelas 3  adanya alur gerakan dan sasaran yang jelas 4  STT NF menjadi motor gerakan dalam sekala regional atau nasional 0  Tidak ada karya ilmiah selama kepengurusan 1  adanya proses yang dapat meningkatkan budaya ilmiah namun belum berespon posotif dalam menghasilkan karya ilmiah 2  adanya karya ilmiah 3  adanya proses yang dapat meningkatkan budaya ilmiah dan berespon posotif dalam menghasilkan karya ilmiah 4  adanya proses dan karya ilmiah yang berprestasi dalam lingkup STT NF atau nasional

Bagaimana pendapat anda mengenai pelaksanaa kegiatan BEM yang diketahui, diminati, dan dirasakan manfaatnya oleh mahasiswa pada umumnya

Bagaimana pendapatmu mengenai pelaksanaan kegiatan BEM STT NF yang bersifat fleksibel, aspiratif, bermanfaat dan dapat mengakomodasi tiaptiap kepentingan mahasiswa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas

0  kegiatan kurang dipublikasikan 1  kegiatan cukup dalam publikasi atau minim peserta 2  kegiatan cukup baik dalam publikasi dan cukup peserta 3  kegiatan di publikasi dengan baik dan banyak peserta 4  90% Proker memperoleh animo yang besar didukung oleh publikasi yang massif dan efektif 0  Kegiatan tidak bersifat fleksibel, aspiratif, bermanfaat dan dapat mengakomodasi setiap kepentingan 1  25% Kegiatan bersifat fleksibel, aspiratif, bermanfaat dan dapat mengakomodasi setiap kepentingan 2  50%Kegiatan bersifat fleksibel, aspiratif, bermanfaat dan dapat mengakomodasi setiap kepentingan 3  75% Kegiatan bersifat fleksibel, aspiratif, bermanfaat dan dapat mengakomodasi setiap kepentingan

Bagaimana pendapat anda mengenai capaian BEM STT NF dalam mewujudkan mahasiswa STT NF yang peduli terhadap bangsa

Bagaimana pendapat anda mengenai program kerja BEM yang bersifat cepat tanggap terhadap kondisi masyarakat, bangsa, Negara Indonesia serta mendorong dan menggagas upayaupaya penyelesaiannya

4  90% Kegiatan bersifat fleksibel, aspiratif, bermanfaat dan dapat mengakomodasi setiap kepentingan 0  tidak ada upaya mentranfer pemahaman 1  adanya upya mentransfer pemahaman namun belum memiliki tujuan dan arahan yang jelas 2  adanya alur dan tujuan yang cukup jelas terkait transfer pemahaman 3  adanya transfer pemahaman kepada mahasiswa yang bersifat proaktif dan baik 4  peningkatan yang signifikan terhadap aksi dan kegiatan mahasiswa 0  Tidak gerakan (no respon & no proaktif) 1  tidak ada salah satu unsure di atas 2  tercapainya sifat yang proaktif dan responsif 3  adanya upaya membangun jaringan untuk tampil responsive dan proakftif dengan aksi dan pengambidan masyarakat 4  BEM STT NF dikenal sebagai lembaga yg proaktif dan responsif

Bagaimana pendapat anda mengenai program kerja BEM dalam membangun kemitraan dengan pihak-pihak eksternal kampus dalam usaha menggagas penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat, bangsa, Negara Indonesia serta mewujudkan eksistensi IM STT NF Bagaimana pendapat kamu mengenai program kerja BEM STT NF yang berorientasi pada pengembangan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat

0  Tidak ada upaya forum/rapat koordinasi 1  sesekali ada upaya koordinasi 2  adanya upaya membangn kemitraan yang proaktif 3  kemitraan yg di bangun berjalan 2 arah dan secara baik 4  implementasi dari poin 3

0  tidak ada upaya dan proses advokasi yang berhubungan dengan masyarakat 1  adanya proses dan upaya namun dengan alur tujuan yg belum jelas 2  adanya proses dan upaya namun dengan alur tujuan yg jelas 3  tercapainya wujud yg bersifak berkesinambungan 4  Tercapainya hasil yang di harapkan

TOTAL NILAI

BORANG PENILAIAN EVALUASI AKHIR TAHUN BEM STT NF

OLEH DPM STT NF Penilai : ASPEK PENILAIAN

SKALA PENILAIAN

Mengadvokasi mahasiswa dalam hal dana dan fasilitas.

0  Tidak Berjalan 1  Berjalan 2  Berjalan dengan follow up 3  Follow up segera dan berkesinambungan (minimal ada usaha konfirmasi), menanyakan hasil advokasi berupa proses tindak lanjut. 4  Hasil yang di peroleh sesuai dengan target ideal 0  Tidak Berjalan 1  Berjalan 2  Berjalan dengan follow up 3  Follow up segera dan berkesinambungan (minimal ada usaha konfirmasi), menanyakan hasil advokasi berupa proses tindak lanjut. 4  Hasil yang di peroleh sesuai dengan target ideal 0  Tidak ada forum dan tindak lanjut BEM terhadap keluhan BSO 1  Sedikit sekalinya forum antara BEM-BSO

Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan mahasiswa

Melayani dan mengkoordinasi UKM/BSO. E.g : Adanya forum formal maupun

NILAI

informal BEM-BSO di STT NF

Melaksanakan segala peraturan dalam IM STT NF (AD/ART IM STT NF, UU, Tap DPM, dan peraturan lainnya)

Menyerap, menampung dan menindaklajuti aspirasi mahasiswa

2  Forum belum berjalan secara rutin 3  Berjalannya forum secara rutin dan adanya kamunikasi yang sehat antar BEM-BSO 4  Berjalannya forum secara rutin serta adanya memperjuangkan aspirasi BSO secara berkelanjutan 0  Sebanyak-banyaknya terjadi lebih dari 6 pelanggaran biasa atau terjadi lebih dari 1 pelanggaran berat 1  Sebanyak-banyaknya terjadi 6 pelanggaran biasa atau terjadi lebih dari 1 pelanggaran berat 2  Berjalan dengan follow up 3  Follow up segera dan berkesinambungan (minimal ada usaha konfirmasi), menanyakan hasil advokasi berupa proses tindak lanjut. 4  Hasil yang di peroleh sesuai dengan target ideal 0  Tidak ada upaya penampungan aspirasi 1  adanya upaya yang terprogram 2  adanya upaya yang terprogram dengan disertai oleh tindak lanjut

Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan LFK lainnya

3  adanya upaya tindak lanjut yang berkesinambungan serta proses penyerapan aspirasi secara berkala, adanya konfirmasi dari upaya tersebut 4  adanya upaya penyerapan aspirasi, tindak lanjut, upaya konfirmasi dan usaha yang berkelanjutan secara terprogram dan berjalan 0  tidak adanya upaya membina hubunganformal dan menjaga etika dalam menjaga hubungan kerja dengan LFK IM STT NF lainnya 1  adanya hubungan pasif dalam menjali hubungan formal dan menjaga etika. 75% LFK yang menjalin hubungan tampak tidak terkesan baik 2  adanya upaya hubungan aktif dalam menjali hubungan formal dan menjaga etika. 50% LFK yang menjalin hubungan tampak tidak terkesan baik 3  adanya upaya hubungan aktif dan pasif dalam menjali hubungan formal dan menjaga etika. 25% LFK

Meminta pengesahan program kerja pada DPM STT NF

Memberikan LPJ kepada DPM STT NF

Pemberian tanggapan atas penggunaan hak interpelasi dan hak angket oleh DPM STT NF

yang menjalin hubungan tampak tidak terkesan baik 4  Dilakukannya membuka peluang terjalinnya hubungan kerja antar LFK, 100% lembaga yang menjalin hubungan terkesan baik. 0  Tidak meminta pengesahan 1  pengumpulan program kerja terlambat > 1 minggu 2  pengumpulan program kerja terlambat < 1 minggu 3  pengumpulan program kerja trpat waktu 4  bertindak aktif dalam mengumpulkan program kerja untuk disah kan oleh DPM STT NF 0  Tidak mengumpulkan LPJ 1  pengumpulan LPJ terlambat > 1 minggu 2  pengumpulan LPJ terlambat < 1 minggu 3  pengumpulan LPJ trpat waktu 4  bertindak aktif dalam mengumpulkan LPJ 0  Tidak memberikan tanggapan 1  DPM harus meminta (menekan) dalam memperoleh tanggapan

2  tanggapan diberikan telat dari waktu yang telah disepakati 3  Tnaggapan diberikan tepat waktu 4  tanggapan di berikan tepat waktu dan sesuai dengan permasalahan yang dibahas Bagaimana pendapat anda mengenai capaian BEM dalam mewujidkan visi IM STT NF

Bagaimana pendapat anda mengenai capaian BEM memenuhi hak-hak dalam bidang

0  visi BEM STT NF tidak mengakar dengan anggota IM STT NF, pengurus BEM tidak proaktif, serta tidak transparan dalam hal kinerja maupun keuangan 1  visi BEM STT NF cukup diketahui 2  tercapainya parameter di atas 3  visi BEM mengakar di pengurus BEM dan diketahui Anggota IM STT NF, proaktif dalam kinrja dan transparan dalam keuangan 4  visi BEM mengakar di pengurus BEM dan Anggota IM STT NF, proaktif dalam kinrja dan transparan dalam keuangan 0  Tidak Berjalan 1  Berjalan 2  Berjalan dengan follow up

pendidikan anggota IM STT NF

Bagaimana pendapat anda mengenai capaian BEM dalam mewujudkan IM STT NF sebagai basis gerakan moral mahasiswa

Bagaimana pendapat anda mengenai capaian BEM membangun kultur ilmiah dalam lingkup IM STT NF

3  Follow up segera dan berkesinambungan (minimal ada usaha konfirmasi), menanyakan hasil advokasi berupa proses tindak lanjut. 4  Hasil yang di peroleh sesuai dengan target ideal 0  Tidak ada gerakan 1  gerakan tanpa alur dan kejelasan sasaran 2  gerakan telah memiliki alur namun tidak memiliki sasaran yang jelas 3  adanya alur gerakan dan sasaran yang jelas 4  STT NF menjadi motor gerakan dalam sekala regional atau nasional 0  Tidak ada karya ilmiah selama kepengurusan 1  adanya proses yang dapat meningkatkan budaya ilmiah namun belum berespon posotif dalam menghasilkan karya ilmiah 2  adanya karya ilmiah 3  adanya proses yang dapat meningkatkan budaya ilmiah dan berespon posotif dalam menghasilkan karya ilmiah 4  adanya proses dan karya ilmiah yang berprestasi dalam lingkup STT NF atau nasional

Bagaimana pendapat anda mengenai pelaksanaa kegiatan BEM yang diketahui, diminati, dan dirasakan manfaatnya oleh mahasiswa pada umumnya

Bagaimana pendapatmu mengenai pelaksanaan kegiatan BEM STT NF yang bersifat fleksibel, aspiratif, bermanfaat dan dapat mengakomodasi tiaptiap kepentingan mahasiswa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas

0  kegiatan kurang dipublikasikan 1  kegiatan cukup dalam publikasi atau minim peserta 2  kegiatan cukup baik dalam publikasi dan cukup peserta 3  kegiatan di publikasi dengan baik dan banyak peserta 4  90% Proker memperoleh animo yang besar didukung oleh publikasi yang massif dan efektif 0  Kegiatan tidak bersifat fleksibel, aspiratif, bermanfaat dan dapat mengakomodasi setiap kepentingan 1  25% Kegiatan bersifat fleksibel, aspiratif, bermanfaat dan dapat mengakomodasi setiap kepentingan 2  50%Kegiatan bersifat fleksibel, aspiratif, bermanfaat dan dapat mengakomodasi setiap kepentingan 3  75% Kegiatan bersifat fleksibel, aspiratif, bermanfaat dan dapat mengakomodasi setiap kepentingan

Bagaimana pendapat anda mengenai capaian BEM STT NF dalam mewujudkan mahasiswa STT NF yang peduli terhadap bangsa

Bagaimana pendapat anda mengenai program kerja BEM yang bersifat cepat tanggap terhadap kondisi masyarakat, bangsa, Negara Indonesia serta mendorong dan menggagas upayaupaya penyelesaiannya

4  90% Kegiatan bersifat fleksibel, aspiratif, bermanfaat dan dapat mengakomodasi setiap kepentingan 0  tidak ada upaya mentranfer pemahaman 1  adanya upya mentransfer pemahaman namun belum memiliki tujuan dan arahan yang jelas 2  adanya alur dan tujuan yang cukup jelas terkait transfer pemahaman 3  adanya transfer pemahaman kepada mahasiswa yang bersifat proaktif dan baik 4  peningkatan yang signifikan terhadap aksi dan kegiatan mahasiswa 0  Tidak gerakan (no respon & no proaktif) 1  tidak ada salah satu unsure di atas 2  tercapainya sifat yang proaktif dan responsif 3  adanya upaya membangun jaringan untuk tampil responsive dan proakftif dengan aksi dan pengambidan masyarakat 4  BEM STT NF dikenal sebagai lembaga yg proaktif dan responsif

Bagaimana pendapat anda mengenai program kerja BEM dalam membangun kemitraan dengan pihak-pihak eksternal kampus dalam usaha menggagas penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat, bangsa, Negara Indonesia serta mewujudkan eksistensi IM STT NF Bagaimana pendapat kamu mengenai program kerja BEM STT NF yang berorientasi pada pengembangan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat

TOTAL NILAI

0  Tidak ada upaya forum/rapat koordinasi 1  sesekali ada upaya koordinasi 2  adanya upaya membangn kemitraan yang proaktif 3  kemitraan yg di bangun berjalan 2 arah dan secara baik 4  implementasi dari poin 3

0  tidak ada upaya dan proses advokasi yang berhubungan dengan masyarakat 1  adanya proses dan upaya namun dengan alur tujuan yg belum jelas 2  adanya proses dan upaya namun dengan alur tujuan yg jelas 3  tercapainya wujud yg bersifak berkesinambungan 4  Tercapainya hasil yang di harapkan