ANGGARAN DASAR IKATAN PEMUDA TIONGHOA INDONESIA PEMBUKAAN Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa : Bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku yang terpadu menjadi bangsa yang besar adalah anugerah Tuhan Tang Maha Kuasa, Bhineka Tunggal Ika merupakan semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Bahwa semangat Sumpah Pemuda 1928 melandasi segenap komponen Bangsa Indonesia untuk berpartisipasi mendarmabaktikan diri bagi perbaikan dan peningkatan serta penyempurnaan kualitas kehidupan ber-Bangsa dan ber-Negara, terciptanya Persatuan dan Kesatuan menuju integrasi Bangsa dan Negara Republik Indonesia. Bahwa sesungguhnya tugas bela negara dan mengisi kemerdekaan dengan pembangunan di segala bidang merupakan hak dan kewajiban setiap warga Negara Republik Indonesia, tanpa membedakan asal usul, suku, agama, kepercayaan, golongan, pandangan politik dan status sosial. Bahwa pemuda-pemudi merupakan komponen bangsa yang penting sebagai generasi muda penerus masa depan bangsa Indonesia. Bahwa keberadaan suku Tionghoa di Indonesia merupakan bagian dari sejarah bangsa Indonesia, mempunyai hak dan kewajiban yang sama, memiliki kesadaran ber-bangsa dan ber-negara menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Untuk itu dibentuk suatu wadah kepemudaan yang akan merangkum aspirasi pemudapemudi Tionghoa Indonesia, supaya kualitas dan partisipasi pemuda-pemudi Tionghoa Indonesia dalam pembangunan bangsa Indonesia dapat lebih ditingkatkan dan terarah, dan bersama-sama dengan seluruh komponen pemuda-pemudi bangsa Indonesia bekerjasama membangun Indonesia tercinta.
BAB I NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1
1. Organisasi ini bernama IKATAN PEMUDA TIONGHOA INDONESIA disingkat IPTI.
2. IPTI merupakan hasil perubahan nama dari IKATAN PEMUDA PAGUYUBAN SOSIAL MARGA TIONGHOA INDONESIA yang didirikan pada tanggal 27 Juli 2007. 3. IPTI disahkan di Jakarta pada tanggal 18 Agustus 2010 pada Musyawarah Nasional I Ikatan Pemuda Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 16-19 Agustus 2010. 4. IPTI didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya. 5. IPTI berkedudukan di Jakarta dan dapat membuka cabang-cabang dimanapun diperlukan baik di dalam maupun di luar negeri.
BAB II ASAS
Pasal 2 Berasaskan PANCASILA
BAB III DASAR
Pasal 3 UNDANG-UNDANG DASAR 1945
BAB IV HAKIKAT, SIFAT, DAN FUNGSI
Pasal 4 Hakikat : Kemanusiaan dan persaudaraan, kerukunan, dan kasih sayang.
Pasal 5 Sifat : 1. Organisasi kemasyarakatan pemuda. 2. Tidak berafiliasi kepada partai politik dan atau golongan atau organisasi kemanusiaan yang bernaung dibawah partai politik. 3. Tidak akan berubah menjadi partai politik.
Pasal 6 Fungsi : 1. Sebagai wadah berhimpun generasi muda suku Tionghoa Indonesia. 2. Sebagai sarana peminaan nasionalisme kebangsaan Indonesia khususnya bagi generasi muda suku Tionghoa Indonesia. 3. Sebagai wadah interaksi antara IPTI dengan instansi atau organisasi dan pihak-pihak terkait.
BAB V TUJUAN DAN UPAYA
Pasal 7 Tujuan : 1. Bersama-sama dengan seluruh komponen pemuda bangsa Indonesia mengisi kemerdekaan Republik Indonesia di segala bidang menuju masyarakat adil dan makmur. 2. Mewujudkan integrasi bangsa sesuai yang diamanatkan dalam Sumpah Pemuda Tahun 1928 dan makna Bhinneka Tunggal Ika. 3. Memelihara kerukunan dan persaudaraan sesama pemuda Tionghoa pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. 4. Memperjuangkan kesetaraan hak-hak asasi suku Tionghoa khususnya dan anggota masyarakat pada umumnya.
Pasal 8 Upaya : 1. Meningkatkan kesadaran ber -masyarakat, ber-bangsa dan ber-negara. 2. Mengamalkan kerukunan secara murni dan ikhlas sebagai salah satu ciri Bangsa Indonesia untuk kelanjutan pembangunan bangsa dan negara. 3. Mengadakan kegiatan dibidang sosial, penelitian, dan pengembangan, budaya, hukum, dan kemasyarakatan.
4. Menyelenggarakan pertemuan, penyuluhan, pembinaan, bantuan, yang diperlukan dalam rangka memlihara kerukunan dan persaudaraan sesama pemuda Tionghoa pada khususnya dan anggota masyarakat pada umumnya. 5. Membina kerjasama dalam kemitraan dengan organisasi, lembaga, institusi lain untuk mencapai visi dan misi IPTI.
BAB VI LAMBANG
Pasal 9 1. IPTI mempunyai lambang : berupa bunga, padi, kapas. Bendera merah putih, pemuda dan pemudi bergandengan tangan dan tulisan IPTI. 2. Bentuk, warna, dan makna lambang diuraikan dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB VII KEANGGOTAAN
Pasal 10 1. Keanggotaan IPTI adalah perorangan pemuda-pemudi berusia 16-40 tahun Warga Negara Republik Indonesia selanjutnya disebut anggota IPTI. 2. Hal mengenai keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA
Pasal 11 Hak : 1. Hak bicara 2. Hak suara 3. Hak dipilih menjadi pengurus IPTI 4. Hak memperoleh perlakuan yang sama 5. Hak memperoleh perlindungan dan bimbingan
Pasal 12 Kewajiban : 1. Menjunjung tinggi nama dan kehormatan IPTI. 2. Taat kepada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan IPTI yang berlaku.
BAB IX PENGORGANISASIAN
Pasal 13 1. Organisasi IPTI terdiri dari berbagai tingkatan, afiliasi, dan perwakilan organisasi kepemudaan. 2. IPTI bisa dibentuk di luar negeri oleh masyarakat pemuda Tionghoa Warga Negara Indonesia yang bermukim di negara yang bersangkutan.
Pasal 14
1. Tingkatan pengorganisasian : a. Di tingkat pusat disebut Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia Pusat. b. Di tingkat provinsi disebut Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia Wilayah. c. Di tingkat kabupaten/kota disebut Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia Cabang. d. Di tingkat kecamatan disebut Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia Anak Cabang. 2. Afiliasi : a. Adalah organisasi Pemuda Masyarakat Tionghoa yang mandiri, yang berada di ibukota negara, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan yang belum mempunyai cabang IPTI, memahami dan dapat menerima visi dan misi serta AD/ART IPTI dan bersedia menyalurkan aspirasinya melalui IPTI Pusat. b. Apabila di kemudian hari terbantuk IPTI cabang di ibu kota negara, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan, afiliasi dimaksud dapat menyalurkan aspirasinya ke IPTI setempat. c. Apabila ada organisasi kepemudaan suku Tionghoa di wilayah atau daerah satu tingkat diwilayah afiliasi yang sudah ada , dan ingin menyalurkan aspirasinya, dapat berkoordinasi dengan IPTI Pusat.
3. Perwakilan : a. Adalah seorang/ beberapa orang tokoh masyarakat yang berada di provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan dimana belum terdapat kepengurusan IPTI maupun afiliasi, bersedia melakukan komunikasi dan koordinasi dengan IPTI Pusat mengenai perihal segala sesuatu yang berkaitn dengan kepemudaan Tioghoa di tempat yang bersangkutan.
Pasal 15 Tingkatan kepengurusan : 1. Di tingkat pusat disebut Dewan Pimpinan Pusat IPTI. 2. Di tingkat provinsi disebut Dewan Pimpinan Wilayah IPTI. 3. Di tingkat kabupaten/kota disebut Dewan Pimpinan Cabang IPTI. 4. Di tingkat kecamatan disebut Pimpinan Anak Cabang IPTI.
Pasal 16 Pembentukkan pengurus : 1. Kepengurusan IPTI Pusat dipilih melalui Musyawarah Nasional. 2. Kepengurusan IPTI Wilayah dipilih melalui Musyawarah Wilayah disahkan dan dikukuhkan oleh Dewan Pimpinan Pusat IPTI. 3. Kepengurusan IPTI Cabang dipilih melalui Musyawarah Cabang disahkan dan dikukuhkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah IPTI. 4. Kepengurusan IPTI Anak Cabang dipilih melalui Musyawarah Anak Cabang disahkan dan dikukuhkan oleh Dewan Pimpinan Cabang IPTI. 5. Apabila belum ada kepengurusan setingkat diatas kepengurusan yang akan dilantik, maka kepengurusan disahkan dan dikukuhkan oleh Dewan Pimpinan dua tingkat diatasnya.
Pasal 17 1. Masa bakti untuk semua tingkatan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat IPTI adalah 4 (empat) tahun. 2. Masa bakti untuk semua tingkatan kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah IPTI adalah 3 (tiga) tahun. 3. Masa bakti untuk semua tingkatan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang IPTI adalah 3 (tiga) tahun.
4. Masa bakti untuk semua tingkatan Kepengurusan Pimpinan Anak Cabang IPTI adalah 3 (tiga) tahun. 5. Khusus jabatan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat atau Ketua Dewan Pimpinan Wilayah atau Cabang maksimal 2 (dua) masa bakti berturut-turut pada jabatan yang sama.
Pasal 18 1. Kepengurusan Demisioner di tingkat pusat, wilayah, cabang dan anak cabang wajib menyelenggarakan musyawarah di Wilayah yang bersangkutan selambat-lambatnya 1 tahun untuk pembentukan kepengurusan yang baru. 2. Apabila dalam waktu 1 tahun kepengurusan demisioner di setiap tingkatan tidak dapat menyelenggarakan musyawarah untuk membentuk kepengurusan yang baru, maka hal tersebut menjadi wewenang dan tanggungjawab kepengurusan satu tingkat diatasnya. Khusus untuk tingkatan pusat, hal tersebut menjadi tanggungjawab Dewan Pembina IPTI.
Pasal 19 Prasyarat, susunan, fungsi, tugas, dan wewenang Dewan Pimpinan IPTI diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga
BAB X DEWAN PEMBINA
1. Dewan Pembina hanya ada pada IPTI Pusat. 2. Dewan Prmbina adalah Dewan yang terdiri dari : a. Para Dewan Pembina b. Ketua Dewan Kehormatan c. Ketua Dewan Penasihat d. Para Mantan Ketua Umum IPTI Pusat 3. Dewan Pembina berwenang meminta penjelasan, meminta untuk merubah atau membatalkan keputusan Pengurus, apabila keputusan tersebut melanggar Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta merugikan citra, membahayakan kelangsungan hidup IPTI pada khususnya dan masyarakat Tionghoa pada umumnya.
BAB XI DEWAN KEHORMATAN
Pasal 21 Dewan Kehormatan adalah Dewan yang terdiri dari para tokoh masyarakat, Ketua Marga yang mempunyai kapasitas sebagai pengayom dan pelindung pada IPTI termasuk para mantan Ketua IPTI.
BAB XII DEWAN PENASIHAT
Pasal 22 Dewan Penasihat adalah Dewan yang terdiri dari para tokoh masyarakat, yang mempunyai kapasitas kemampuan memberi masukan dan nasihat kepada Pengurus IPTI, pada setiap tingkatan kepengurusan.
BAB XIII MUSYAWARAH DAN RAPAT
Pasal 23 Musyawarah IPTI terdiri dari : a. Musyawarah Nasional IPTI b. Musyawarah Wilayah IPTI c. Musyawarah Cabang IPTI d. Musyawarah Anak Cabang IPTI e. Musyawarah Luar Biasa IPTI di setiap tingkat kepengurusan
Pasal 24 1. Musyawarah IPTI yang dilaksanakan disetiap akhir masa bakti kepengurusan adalah musyawarah seperti yang tercantum pada Pasal 23 Poin a, b, c dan d
2. Musyawarah IPTI di setiap tingkatan kepengurusan dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh minimal lebih dari setengah jumlah kepengurusan untuk mencapai quorum 3. Apabila quorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 di atas tidak tercapai, maka Sidang Musyawarah IPTI diskors selama 15 menit 4. Apabila setelah diskors quorom sebagaimana ditetapkan ayat 2 tetap tidak tercapai, maka Sidang Musyawarah IPTI dapat dilanjutkan berdasarkan jumlah peserta yang hadir dan dianggap sah 5. Musyawarah Luar Biasa IPTI dilaksanakan bilamana : a. Ketua Dewan Pimpinan IPTI setiap tingkatan kepengurusan berhalangan tetap dan atau melanggar AD/ART b. Terjadi keadaan ada darurat yang mengancam kelangsungan hidup IPTI Wilayah/Cabang yang bersangkutan 6. Musyawarah Nasional Luar Biasa IPTI dapat dilaksanakan atas permintaan sekurangkurangnya lebih dari setengah jumlah kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah , Dewan Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Anak Cabang 7. Musyawarah Luar Biasa di tingkat lainnya dapat dilaksanakan atas permintaan sekurang-kurangnya lebih dari sentengah jumlah kepengurusan satu tingkat di bawahnya satu tahun setelah masa jabatan berakhir
Pasal 25 Rapat-rapat dan rapat kerja diselenggarakan di setiap tingkatan kepengurusan dalam rangka pengendalian kegiatan IPTI
BAB XIV WEWENANG MUSYAWARAH IPTI
Pasal 26 1. Musyawarah Nasional IPTI adalah forum tertinggi yang merupakan penjelmaan kewenangan seluruh anggota IPTI, selanjutnya disingkat MUNAS IPTI 2. MUNAS IPTI berwenang untuk : a. Mengubah dan mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPTI b. Memilih dan menetapkan Ketua Umm IPTI Pusat
c. Mengusulkan susunan Ketua Dewan (Pembina), Anggota Dewan Kehormatan, Dewan Penasehat IPTI d. Menilai Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat IPTI.
BAB XV PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 27 1. Musyawarah Wilayah dan Cabang IPTI berwenang pada tingkatannya untuk : a. Memilih dan menetapkan Ketua. b. Menetapkan Program Kerja. c. Dapat mengusulkan anggota Dewan Penasihat. d. Menilai pertanggungjawaban Ketua. 2. Hal mengenai Musyawarah dan Rapat diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB XVI PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 28 1. Pengambilan keputusan dalam setiap Forum Musyawarah dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan diambil dengan suara terbanyak. 2. Pemungutan suara dilakukan secara terbuka dan apabila menyangkut perorangan dapat dilaksanakan secara tertutup. 3. Hak suara dalam pengambilan keputusan pada setiap tingkatan kepengurusan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. 4. Hak suara dalam pengambilan keputusan pemilihan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB XVII PEMBUBARAN ORGANISASI
Pasal 29 1. IPTI tidak akan dibubarkan, kecuali ada kendala di luar kemampuan IPTI. 2. Keputusan pembubaran IPTI diambil melalui Musyawarah Nasional IPTI atau melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa IPTI, yang diadakan khusus untuk keperluan tersebut.
BAB XVIII KEKAYAAN
Pasal 30 1. Kekayaan IPTI meliputi barang bergerak dan tidak bergerak yang diperoleh dari : a. Iuran anggota. b. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat. c. Hasil usaha yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan peraturan perundangan yang berlaku. 2. Kekayaan IPTI dapat dikelola oleh Lembaga Khusus yang dibentuk untuk keperluan tersebut, baik di tingkat Pusat, di tingkat Wilayah atau Cabang yang bersangkutan. 3. Kekayaan IPTI Pusat, Wilayah, Cabang dan Anak Cabang tetap dimiliki oleh masingmasing kepengurusan yang bersangkutan.
4. Apabila IPTI harus dibubarkan, maka kekayaan IPTI akan dihibahkan pada badanbadan sosial yang ditentukan dalam Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa yang bersangkutan.
BAB XIX ANGGARAN RUMAH TANGGA
Pasal 31 Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini.
BAB XX PENUTUP
Pasal 32 1. IPTI disahkan pada tanggal 18 Agustus 2010 pada Musyawarah Nasional I Ikatan Pemuda Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia yang dilaksanakan di The Batavia Hotel Jl.Jaku Besar Barat No.44-46 Jakarta Indonesia. 2. Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Pemuda Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia menjadi Anggaran Dasar Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia pertama kali ditetapkan pada Musyawarah Nasional Ikatan Pemuda Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia pada tanggal 18 Agustus 2010. 3. Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia kedua kali ditetapkan pada Musyawarah Nasional II IPTI pada Grand Tropic pada tanggal 28 Oktober 2014.
Ditetapkan di Jakarta Tanggal 28 Oktober 1014 Musyawarah Nasional II Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia
Wendi Jayanto Ketua Sidang
Ervina Grace Manibuy Wakil Ketua Sidang
Jufry Lewi Pelleng Sekretaris Sidang
