ANGGARAN RUMAH TANGGA SERIKAT KARYAWAN PT WIJAYA KARYA BAB I KEANGGOTAAN Pasal 1 Prosedur Keanggotaan 1. Anggota SEKAR WIKA adalah warga Negara Republik Indonesia yang terdaftar sebagai karyawan PT Wijaya Karya yang terikat pada perjanjian kerja tertulis. Menyetujui, mendukung, dan mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan semua peraturan/keputusan organisasi. 2. Setiap karyawan PT Wijaya Karya yang berkeinginan menjadi anggota SEKAR WIKA dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dewan Pengurus Cabang. 3. Setiap karyawan PT Wijaya Karya yang mendaftar sebagai anggota SEKAR WIKA wajib menyatakan diri dan sanggup tidak masuk/menjadi anggota Serikat Kerja diluar SEKAR WIKA. 4. Karyawan yang telah memenuhi persyaratan menjadi anggota SEKAR WIKA akan diberikan kartu anggota yang dikeluarkan oleh Dewan Pengurus Pusat. 5. Pengurus SEKAR WIKA dapat menawarkan kesetiap karyawan untuk masuk/menjadi anggota. Pasal 2 Kewajiban Anggota 1. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta semua peraturan/kebijakan organisasi. 2. Menjaga dan mempertahankan kehormatan organisasi. 3. Menentang setiap upaya yang merugikan kepentingan organisasi 4. Membayar uang pendaftaran dan iuran anggota. 5. Mendukung dan menyukseskan tujuan, kegiatan dan program organisasi. Pasal 3 Hak-hak Anggota 1. 2. 3. 4. 5.
Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam organisasi. Hak memilih dan dipilih Hak menyatakan pendapat Hak membela diri Hak mendapatkan perlindungan, bimbingan, dan pendidikan dari organisasi.
Pasal 4 Sanksi Organisasi Sanksi organisasi dapat diberikan kepada anggota jika : 1. Melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan/kebijakan organisasi. 2. Melakukan tindakan tidak terpuji yang dapat merusak citra dan kehormatan organisasi. Pasal 5 Bentuk-bentuk Sanksi Sanksi bagi Anggota : 1. 2. 3. 4.
Teguran Lisan Teguran Tertulis Dikeluarkan sementara dari keanggotaan Dikeluarkan selamanya dari keanggotaan Pasal 6 Mekanisme Pemberian Sanksi
1. Pembelaan diri atas sanksi teguran lisan/tertulis dapat diajukan pada Rapat Harian Dewan Pengurus Cabang. 2. Pembelaan diri atas sanksi dikeluarkan sementara/selamanya sebagai anggota dapat diajukan oleh Dewan Pengurus Cabang berdasarkan hasil keputusan rapat Pleno Dewan Pengurus Pusat atas usulan Dewan Pengurus Cabang.. Pasal 7 Mekanisme Pembelaan Diri 1. Pembelaan diri atas sanksi teguran lisan/tertulis dapat diajukan pada Rapat Hariah Dewan Pengurus Cabang. 2. Pembelaan diri atas sanksi dikeluarkan sementara/selamanya dapat diajukan pada Rapat Pleno Dewan Pengurus Pusat yang dihadiri oleh Wakil Dewan Pengurus Cabang. Pasal 8 Pemberhentian Anggota Kenggotaan berhenti karena : 1. Meninggal Dunia. 2. Pensiun, mengundurkan diri, atau diberhentikan sebagai Karyawan WIKA. 3. Atas permintaan sendiri.
4. Dikeluarkan dari keanggotaan dengan keputusan Dewan Pengurus Pusat atau Dewan Pengurus Cabang sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Anggaran Rumah Tangga ini.
BAB II ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN Pasal 9 Organisasi Pusat 1. Dewan Pengurus Pusat adalah Pemimpin Tertinggi dalam kepemimpinan organisasi yang melaksanakan, mengawasi dan meneruskan keputusan-keputusan Musyawarah Nasional dan peraturan/kebijakan organisasi kepada seluruh Dewan Pimpinan Cabang dan anggota. 2. Dewan Pengurus Pusat dapat menambah dan/atau mengganti Anggota Pengurus yang kemudian dimintakan pengesahannya dalam Rapat Pleno Dewan Pengurus. 3. Dewan Pengurus Pusat dapat menetapkan peraturan dan pedoman organisasi dalam rangka menjaga ketertiban dan memperlancar tugas kewajibanya. 4. Jika terjadi kekosongan Jabatan Ketua Umum, maka Pimpinan Sementara akan dijabat oleh ketua I atau secara Presidium oleh para ketua dan ketua bidang. Pasal 10 Organisasi Cabang Cabang SEKAR WIKA dapat dibentuk di Kantor Pusat, Penanggungjawab Pengelolaan Usaha, Pelaksana Pengelola Usaha dan Cabang PT Wijaya Karya dengan syarat : 1. Pembentukan Organisasi Cabang disahkan oleh Dewan Pengurus Pusat atas usul anggota minimal 25 (dua puluh lima) karyawan. 2. Pembentukan Dewan Pengurus Cabang dilaksanakan oleh Musyawarah Cabang. 3. Pengesahan Dewan Pengurus Cabang dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Pusat. 4. Dewan Pengurus Cabang berkedudukan di Kantor Pusat, Penanggungjawab Pengelolaan Usaha, Pelaksana Pengelola Usaha dan Cabang PT Wijaya Karya. 5. Dewan Pengurus Cabang adalah Pimpinan Tertinggi yang memimpin organisasi di cabang. 6. Dewan Pengurus Cabang dapat mengganti Anggota Pengurus Cabang melalui Rapat Pleno Pengurus Cabang, dengan syarat disetujui Dewan Pengurus Pusat. 7. Dewan Pengurus Cabang dapat menambah/mengurangi Anggota Pengurus Cabang melalui Rapat Pleno Pengurus Cabang, dengan syarat penambahan/pengurangan tersebut disetujui Dewan Pengurus Pusat. 8. Dewan Pengurus Cabang dapat menetapkan peraturan dan pedoman organisasi dalam rangka menjaga ketertiban dan memperlancar tugas dan kewajibanya.
9. Jika terjadi kekosongan jabatan ketua, maka wakil ketua menggantikan kedudukan ketua sampai dengan Musyawarah Cabang, apabila tidak ada wakil ketua, maka Dewan Pengurus Cabang dapat melasanakan Musyawarah Cabang Luar Biasa melalui koordinasi dengan Ddewan Pimpinan Pusat. Pasal 11 Strukrur Organisasi 1. Susunan Dewan Pengurus Pusat adalah sebagai berikut : a. Ketua Umum b. Ketua I c. Ketua II d. Sekretaris Umum e. Sekretaris I f. Sekretaris II g. Secretariat h. Bendahara Umum i. Bendahara j. Bidang Organisasi dan Keanggotaan k. Bidang Hubungan dan Industrial l. Bidang Kesejahteraan m. Bidang bantuan Hukum dan Perlindungan Tenaga Kerja n. Bidang Pendidikan dan Latihan o. Bidang Humas dan Jejaring Kerjasama 2. Susnan Dewan Pengurus Cabang adalah sebagai berikut : a. Ketua b. Wakil Ketua c. Sekretaris d. Wakil Sekretaris e. Bendahara f. Wakil Bendahara g. Bidang-bidang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Pasal 12 Bidang-bidang 1. Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengurus Cabang dapat membuka bidang-bidang dimana penempatan pengurusanya berdasarkan profesionalitas. 2. Jumlah dan komposisi bidang pada Dewan Pengurus Cabang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing, tetapi tidak boleh menyimpang/melebihi jumlah bidang yang ada pada Dewan Pengurus Pusat. 3. Pengesahan Bidang pada Dewan Pengurus Cabang oleh Dewan Pengurus Pusat.
Pasal 13 Tugas dan Kewajiban Pengurus 1. Tugas dan Kewajiban Dewan Pengurus Pusat a. Melaksanakan terselenggaranya Organisasi SEKAR WIKA berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Keputusan-keputusan Musyawarah Nasional, Peraturan Organisasi dan peraturan-peraturan lainya yang terkait. b. Menyusun Program kerja berdasarkan penjabaran atas Anggaran dasar/Anggaran Rumah Tangga atau keputusan-keputusan Musyawarah Nasional. c. Menyusun pembagian tugas anggota pengurus. d. Menyelenggarakan Musyawarah Nasional/Musyawarah Nasional Luar Biasa dan Menyusun Materinya. e. Menyelenggarakan koordinasi Dewan Pengurus Pusat minimal 3 bulan sekali. 2. Tugas dan Kewajiban Pengurus Cabang a. Melaksanakan terselenggaranya Organisasi SEKAR WIKA berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Keputusan-keputusan Musyawarah Nasional, Peraturan Organisasi dan peraturan-peraturan lainya yang terkait. b. Menyusun program kerja berdasarkan penjabaran atas Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga atau Keputusan-keputusan Musyawarah Nasional. c. Menyusun pembagian tugas anggota pengurus. d. Menyelenggarakan Musyawarah Nasional/Musyawarah Nasional Luar Biasa dan Menyusun Materinya. e. Menyelenggarakan koordinasi Dewan Pengurus Cabang minimal 3 bulan sekali.
Pasal 14 Wewenang dan Hak 1. Wewenang dan Hak Dewan Pengurus Pusat a. Menetapkan kebijakan organisasi ditingkat nasional sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Ketetapan-ketetapan Musyawarah Nasional, dan peraturan-peraturan organisasi lainya. b. Mengesahkan pembentukan/pembubaran dan Susunan Dewan Pengurus c. Mengesahkan komposisi personalia Dewan Pengurus cabang. d. Mengesahkan pergantian dan penambahan bidang-bidang Pengurus Cabang. e. Ketua Umum berhak mewakili SEKAR WIKA untuk hubungan keluar selama tidak melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga SEKAR WIKA.
2. Wewenang dan Hak Dewan Pengurus Cabang a. Menetapkan kebijakan organisasi ditingkat Cabang sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Ketetapan-ketetapan Musyawarah Cabang, dan peraturan-peraturan organisasi lainya. b. Mengesahkan pergantian dan penambahan bidang-bidang Pengurus Cabang. c. Menerima pendaftaran anggota. Pasal 15 Sanksi-sanksi Sanksi organisasi dapat diberikan kepada pengurus, jika : 1. Melanggar dan atau tidak mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan/kebijakan organisasi. 2. Merugikan dan mencemarkan nama baik organisasi. 3. Tidak melaksanakanya kewajibanya. 4. Menyalahgunakan kedudukan, wewenang dan kep[ercayaan organisasi. Pasal 16 Bentuk-bentuk Sanksi Sanksi bagi pengurus adalah sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5.
Taguran Lisan Teguran Tertulis Diberhentikan sementara Diberhentikan selamanya Tindakan sesuai hukum yang berlaku Pasal 17 Mekanisme Pemberian Sanksi
1. Mekanisme Pemberian Sanksi yang dikeluarkan oleh Dewan Pengurus Pusat : a. Sanksi berupa teguran lisan/tulisan kepada Anggota Dewan Pengurus Pusat/Dewan Pengurus Cabang berdasarkan keputusan Rapat Harian dan Pengurus Pusat. b. Sanksi berupa pemberhentian sementara kepada Anggota Dewan Pengurus Pusat/Dewan Pengurus Cabang berdasarkan keputusan Rapat Pleno Dewan Pengurus Pusat. 2. Mekanisme Pemberian Sanksi yang dikeluarkan oleh Dewan Pengurus Cabang : a. Sanksi berupa teguran lisan/tulisan kepada Anggota Dewan Pengurus Cabang berdasarkan keputusan Rapat Harian dan Pengurus Cabang. b. Sanksi berupa pemberhentian sementara kepada Anggota Dewan Pengurus Cabang berdasarkan keputusan Rapat Pleno Dewan Pengurus Cabang.
Pasal 18 Mekanisme Pembelaan Diri 1. Pembelaan diri atas sansi teguran lisan/tulisan yang dilakukan oleh Dewan Pengurus Cabang. 2. Pembelaan diri atas sanksi pemberhentian sementara/selamanya sebagai anggota yang dilakukan oleh Dewan Pengurus Pusat dapat diajukan pada Rapat Pleno Dewan Pengurus Pusat yang dihadiri oleh Wakil Dewan Pengurus Cabang. 3. Apabila ternyata dalam pembelaan diri tidak terbukti kesalahanya, maka terhadap yang bersangkutan. Pasal 19 Pemberhentian Anggota Pengurus Berakirnya Anggota Pengurus karena : 1. 2. 3. 4.
Meninggal dunia. Pensiun, mengundurkan diri atau diberhentikan sebagai karyawan WIKA. Atas permintaan sendiri Diberhentikan dengan Keputusan Dewan Pengurus Pusat atau Dewan Pengurus cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Anggaran Rumah Tangga ini. 5. Dalam hal terjadinya pembubaran cabang, maka seluruh pengurus dinyatakan berhenti. 6. Terjadinya perubahan penempatan/penugasan yang mengakibatkan anggota pengurus yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas. Pasal 20 Pergantian Dewan Pengurus 1. Pergantian dewan pengurus dapat terjadi, karena : a. Berakhirnya masa kepengurusan setiap 2 (dua) tahun sekali. b. Keputusan Musyawarah Luar Biasa yang menetapkan pergantian Dewan Pengurus. c. Terjadinya penggabungan atau pembubaran Dewan Pengurus Cabang. 2. Pergantian Dewan Pengurus Pusat dilaksanakan dalam Musyawarah Nasional atau Musyawarah Cabang Luar Biasa, sedangkan pergantian Dewan Pengurus Cabang dilaksanakan dalam Musyawarah Cabang atau Musyawarah Cabang Luar Biasa. 3. Serah terima jabatan Pimpinan harus dilaksanakan pada akhir acara Musyawarah Nasional/Musyawarah Cabang.
BAB III MUSYAWARAH NASIONAL, MUSYAWARAH CABANG, DAN MUSYAWARAH LUAR BIASA
1.
2. 3.
4. 5.
6.
7.
Pasal 21 Musyawarah Nasional Musyawarah Nasional adalah permusyawaratan tertinggi dalam organisasi yang diadakan atas undangan Dewan Pengurus Pusat yang dilaksanakan sekali 2 (dua) tahun yang dihadiri oleh peserta Musyawarah Nasional dan anggota Musyawarah Nasional. Musyawarah Nasional dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya separuh ditambah 1 (satu) dari jumlah suara seluruh cabang. Jika Musyawarah Nasional tidak memenuhi kuorum, maka Musyawarah Nasional dapat diundur selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari dan pelaksanaan Musyawarah Nasional sah walau peserta Musyawarah nasional tidak mencapai kuorum. Peserta Musyawarah Nasional terdiri atas seluruh utusan cabang sesuai jumlah hak suara. Anggota Musyawarah Nasional terdiri atas : a. Dewan pengurus pusat b. Peninjau yaitu undangan dewan pengurus pusat. Hak suara dan hak bicara : a. Hak suara hanya dimiliki oleh peserta Musyawarah Nasional. b. Anggota Musyawarah Nasional hanya memiliki hak bicara dan tidak memiliki hak suara. c. Jumlah peserta Musyawarah Nasional dari cabang dihitung berdasarkan jumlah anggota yang dimiliki cabang, dengan ketentuan setiap 25 anggota memiliki satu hak suara. d. Peserta Musyawarah Nasional dari cabang diputuskan dalam rapat pleno cabang. Acara Pokok Musyawarah Nasional : a. Laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Pusat. b. Menetapkan dan/atau melakukan perubahan terhadap Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga. c. Menetapkan Program Kerja untuk periode berikutnya. d. Pemilihan dan penetapan Ketua Umum, yang ex. Officio sebagai ketua formatur. e. Memilih dan menetapkan anggota formatur sebanyak 9 orang termasuk ketua formatur, yang akan menyusun kelengkapan personalia kepengurusan Dewan Pengurus Pusat. Pasal 22 Musyawarah Cabang
1. Musyawarah Cabang adalah permusyawaratan tertinggi dalam organisasi yang diadakan atas undangan Dewan Pengurus Cabang yang dilaksanakan sekali 2 (dua) tahun yang dihadiri oleh peserta Musyawarah Cabang dan anggota Musyawarah Cabang. 2. Musyawarah Cabang dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya separuh ditambah 1 (satu) dari jumlah suara seluruh cabang.
3. Jika Musyawarah Cabang tidak memenuhi kuorum, maka Musyawarah Cabang dapat diundur selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari dan pelaksanaan Musyawarah Cabang sah walau peserta Musyawarah Cabang tidak mencapai kuorum. 4. Peserta Musyawarah Cabang terdiri atas seluruh anggota organisasi yang ada ditingkat cabang. 5. Anggota Musyawarah Cabang terdiri atas : a. Peninjau yaitu Undangan Dewan Pengurus Cabang b. Dewan Pengurus Pusat dengan Penugasan 6. Hak suara dan hak bicara : a. Hak suara hanya dimiliki oleh peserta Musyawarah Cabang. b. Anggota Musyawarah Cabang hanya memiliki hak bicara dan tidak memiliki hak suara. 7. Acara Pokok Musyawarah Nasional : a. Laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Cabang. b. Menetapkan dan/atau melakukan perubahan terhadap peraturan organisasi ditingkat cabang c. Menetapkan Program Kerja untuk periode berikutnya. d. Pemilihan dan penetapan Ketua Umum, yang ex. Officio sebagai ketua formatur. e. Memilih dan menetapkan anggota formatur sebanyak 4 orang yang akan menyusun kelengkapan dan personalia kepengurusan Dewan Pengurus Cabang. Pasal 23 Musyawarah Nasional dan Musyawarah Cabang Luar Biasa 1. Musyawarah Nasional Luar Biasa dapat dilaksanakan sekurang-kurangnya separuh ditambah satu jumlah suara seluruh cabang, sedangkan Musyawarah Cabang Luar biasa dapat dilaksanakan atas permintaan separuh ditambah satu dari jumlah anggota cabang. 2. Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Musyawarah Cabang Luar Biasa diadakan untuk membicarakan masalah-masalah yang luar biasa yang tidak dapat ditunda sampai berlangsungnya Musyawarah Nasional atau Musyawarah Cabang. 3. Ketentuan lain Musyawarah Nasional Luar Biasa pada prinsipnya sama dengan ketentuan pada musyawarah nasional atau musyawarah cabang.
BAB IV KEUANGAN Pasal 24 Sumber Keuangan 1. Uang Pendaftaran Anggota Uangpendaftaran anggota ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima Ribu Rupiah).
2. Uang iuran anggota Uang iuran anggota ditetapkan untuk tahun pertama sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) per bulan dan dapat ditinjau kembali pada Rapat Pimpinan 3. Sumbangan yang tidak mengikat dan tidak melanggar hukum Permintaan sumbangan kepada para anggota maupun pihak lain merupakan wewenang Dewan Pengurus Pusat apabila Dewan Pengurus Cabang akan mengajukan permintaan sumbangan harus minta persetujuan kepada Dewan Pengurus Pusat dan mempertanggungjawabkan perolehan dan penggunaan kepada Dewan Pengurus Pusat 4. Lain-lain sumber keuangan Lain-lain penerimaan selain tersebut pada butir 1,2 dan 3 di atas. Pasal 25 Pendistribusian Keuangan 1. Uang Pendaftaran Anggota Uang pendaftaran anggota menjadi hak dan wewenang Dewan Pengurus Pusat. 2. Uang iuran anggota Pendistribusian uang anggota ditetapkan sebagai berikut : a. Dewan Pengurus Pusat : 50% b. Dewan Pengurus Cabang : 50% 3. Sumbangan yang tidak mengikat dan tidak melanggar hukum Sumbangan-sumbangan yang diperoleh menjadi hak Dewan Pengurus Pusat, kecuali apabila sumbangan yang diajukan Dewan Pengurus Cabang telah disetujui Dewan Pengurus Pusat. 4. Lain-lain sumber keuangan Penerimaan-penerimaan diluar butir 1 s/d 3 diatas dikelola oleh Dewan Pengurus Pusat. Pasal 26 Pertanggungjawaban Keuangan 1. Dewan Pengurus Pusat maupun Dewan Pengurus Cabang wajib membuat catatan/pembukaan keuangan setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan. 2. Setiap anggota pengurus berhak untuk melihat catatan/pembukuan keuangan. 3. Dewan pengurus Pusat maupun Dewan Pengurus Cabang wajib diadakan audit terhadap catatan/pembukuan keuangan keuanganya yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang dibentuk dan dilaksanakan sebelum Pelaksanaan Musyawarah Nasional atau Musyawrah Cabang. 4. Dewan Pengurus Cabang wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan keuanganya kepada Rapat Pleno Dewan Pengurus Cabang setiap bulan dan kepada Dewan Pengurus Pusat setiap 3 (tiga) bulan setiap akhir tahun takwim. 5. Dewan Pengurus pusat wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan keuangan kepada rapat pleno Dewan Pengurus Pusat setiap bulan, dan kepada anggota setiap akhir tahun takwin.
6. Apabila terjadi penggabungan Dewan Pengurus Cabang, maka harta kekayaan menjadi hak Dewan Pengurus Cabang. 7. Apabila terjadi pembubaran Dewan Pengurus Cabang, maka harta kekayaan menjadi hak Dewan Pengurus Pusat. BAB V PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 27 Pengambilan keputusan 1. Pengambilan keputusan dalam semua permusyawaratan diutamakan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. 2. Apabila dengan jalan musyawarah tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak.
BAB VI LAMBANG ORGANISASI Pasal 28 Lambang Organisasi 1. Lambang SEKAR WIKA terlukis dalam lembaran khusus beserta arti dan makanya, yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Anggaran Rumah Tangga ini. 2. Lambing tersebut dipergunakan untuk kop. Surat bendera, vandal, dan benda-benda lain yang menunjukan identitas SEKAR WIKA. 3. Tatacara penggunaan jenis atribut sebagaimana tersebut dalam ayat 2 Pasal ini, akan diatur lebih lanjut dalam Pedoman Organisasi. BAB VII PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA Pasal 29 Perubahan Anggaran Rumah Tangga 1. Perubahan Anggaran Rumah Tangga dilakukan melalui Musyawarah nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa. 2. Keputusan perubahan diambil jika disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 peserta yang hadir.
BAB VIII PENUTUP Pasal 30 Lain-lain 1. Penyelenggaraan Musyawarah Nasional Pertama dilaksanakan pada akhir bulan Maret tahun 2001 2. Hal-hal yang belum diatur secara rinci dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur dalam kebijakan/peraturan/pedoman organisasi melalui rapat Pleno Dewan Pengurus Pusat. Pasal 31 Pengesahan dan Pemberlakuan Anggaran Rumah Tangga 1. Anggaran Runah Tangga untuk pertama kalinya ditetapkan dan disahkan dalam Rapat Formatur pada Hari Kamis Tanggal 17 Maret 1999. 2. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Jakarta Pada Tanggal : 17 Maret 1999
TIM FORMATUR SERIKAT KARYAWAN PT WIJAYA KARYA
SUKARNO J.S., B.Sc
Ir. MUKTI WIBOWO
Ir. NAUFAL MAHFUDS
Ketua
Wakil Ketua
Anggota
SAMSUL BAHRI, SH, MM
INAYAH HUSNAN, SE
ADIONO
Anggota
Anggota
Anggota
Ir. GUSNANDO SA
MUHADI, BA
HERI SUHERMAN, ST
Anggota
Anggota
Anggota
RAHMAN SADIKIN, SE
Drs. USMAN SAMUDIN
Ir. HARYO SENO
Anggota
Anggota
Anggota
Ir. RUDI HERMANSYAH
ABDUL MUIS YUSUF
Ir. DJOKO OETOMO
Anggota
Anggota
Anggota
WALUYO NUGROHO
Ir. INDRA KUSUMANINGRUM
Anggota
Anggota
