PIMPINAN PUSAT BADAN KOORDINASI KEGIATAN MAHASISWA TEKNIK KIMIA INDONESIA Sekretariat Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia Universitas Jenderal Achmad Yani Jalan Terusan Jendral Sudirman, Cimahi, Jawa Barat 40285 Telepon: +62812-2187-9632 Laman: www.teknikkimiaindonesia.org, Pos-el:
[email protected] ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN KOORDINASI KEGIATAN MAHASISWA TEKNIK KIMIA INDONESIA
BAB I STATUS DAN KEANGGOTAAN PASAL 1 1. Status keanggotaan BKKMTKI terdiri dari: a. anggota; dan b. calon anggota. 2. Anggota adalah organisasi mahasiswa teknik kimia atau ikatan sejenis yang telah diangkat dan disahkan oleh Musyawarah Nasional BKKMTKI. 3. Calon anggota adalah organisasi mahasiswa teknik kimia atau ikatan sejenis yang telah memiliki legalitas dari perguruan tinggi dan direkomendasikan Pimpinan Daerah BKKMTKI yang selanjutnya akan disahkan pada Musyawarah Nasional BKKMTKI. PASAL 2 1.
Permohonan sebagai anggota diajukan secara tertulis pada pengurus pusat BKKMTKI.
2.
Pengesahan keanggotaan dilakukan dalam Musyawarah Nasional BKKMTKI yang wajib dihadiri oleh calon anggota. PASAL 3
Hak dan Kewajiban anggota: 1.
Anggota mempunyai hak: a. menyampaikan pendapat baik lisan maupun tulisan; b. menghadiri kegiatan-kegiatan BKKMTKI; serta
PIMPINAN PUSAT BADAN KOORDINASI KEGIATAN MAHASISWA TEKNIK KIMIA INDONESIA Sekretariat Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia Universitas Jenderal Achmad Yani Jalan Terusan Jendral Sudirman, Cimahi, Jawa Barat 40285 Telepon: +62812-2187-9632 Laman: www.teknikkimiaindonesia.org, Pos-el:
[email protected] c. melakukan
pengawasan
dan
evaluasi
terhadap
pelaksanaan
hasil-hasil
Musyawarah Nasional serta Musyawarah Daerah. 2.
Anggota mempunyai kewajiban: a. menaati dan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta segala ketentuan organisasi; dan b. menghadiri Munas BKKMTKI minimal satu kali dalam dua periode kepengurusan BKKMTKI. PASAL 4
Sanksi Anggota: 1.
apabila anggota tidak mengindahkan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga serta segala ketentuan organisasi, maka anggota yang bersangkutan dikenakan peringatan satu, dua, dan tiga secara tertulis yang diberikan Pimpinan Pusat setelah menerima rekomendasi tertulis dari Pimpinan Daerah;
2.
apabila anggota tidak mengindahkan peringatan tersebut maka anggota tidak diperkenankan mengikuti seluruh kegiatan BKKMTKI hingga Musyawarah Nasional berikutnya;
3.
jika poin 2 tidak diindahkan, maka anggota dapat dicabut dari keanggotaannya;
4.
apabila anggota tidak menghadiri Musyawarah Nasional BKKMTKI, maka akan diberikan surat peringatan tertulis dan wajib memberikan klarifikasi serta apabila anggota tidak menghadiri Musyawarah Nasional pada periode berikutnya, maka akan dicabut status keanggotannya; serta/atau
5.
pencabutan dan peninjauan ulang mengenai status keanggotaan hanya dapat dilakukan pada Musyawarah Nasional atas rekomendasi tertulis dari Pimpinan Daerah.
PIMPINAN PUSAT BADAN KOORDINASI KEGIATAN MAHASISWA TEKNIK KIMIA INDONESIA Sekretariat Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia Universitas Jenderal Achmad Yani Jalan Terusan Jendral Sudirman, Cimahi, Jawa Barat 40285 Telepon: +62812-2187-9632 Laman: www.teknikkimiaindonesia.org, Pos-el:
[email protected] PASAL 5 Anggota dapat kehilangan keanggotaannya apabila: 1.
institusi anggota dibubarkan;
2.
organisasinya dibekukan selama satu periode kepengurusan Pimpinan Pusat;
3.
mengundurkan diri; dan/atau
4.
dicabut keanggotaannya.
BAB II TATA TERTIB ORGANISASI PASAL 6 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta segala keputusan pertemuan BKKMTKI wajib dipegang teguh dan dijunjung tinggi oleh semua anggota.
BAB III PIMPINAN PUSAT PASAL 7 Pimpinan Pusat dipilih dan ditetapkan pada Musyawarah Nasional dengan masa kerja dua tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan disahkannya Pimpinan Pusat yang baru. PASAL 8 Pimpinan Pusat terdiri dari Sekretaris Jenderal dan beberapa koordinator bidang yang disahkan dalam Musyawarah Nasional.
PIMPINAN PUSAT BADAN KOORDINASI KEGIATAN MAHASISWA TEKNIK KIMIA INDONESIA Sekretariat Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia Universitas Jenderal Achmad Yani Jalan Terusan Jendral Sudirman, Cimahi, Jawa Barat 40285 Telepon: +62812-2187-9632 Laman: www.teknikkimiaindonesia.org, Pos-el:
[email protected] PASAL 9 Pimpinan Pusat mempunyai tugas dan wewenang: 1.
mengoordinasikan hasil putusan-putusan tingkat nasional dan rencana program kerja Pimpinan Pusat kepada seluruh Pimpinan Daerah;
2.
mengawasi dan mengevaluasi kinerja dari Pimpinan Daerah;
3.
membentuk badan-badan atau panitia khusus apabila diperlukan;
4.
membuat peraturan organisasi yang sesuai dengan kebutuhan selama tidak bertentangan dengan hasil Musyawarah Nasional BKKMTKI;
5.
menjatuhkan sanksi terhadap anggota yang tidak mengindahkan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan segala ketentuan peraturan organisasi; dan
6.
apabila Pimpinan Pusat berhalangan hadir pada pertemuan BKKMTKI, maka wajib memberikan mandat secara tertulis kepada orang yang dipercayakan. PASAL 10
1.
Pimpinan Pusat mempertanggungjawabkan kepengurusannya langsung di depan sidang Musyawarah Nasional BKKMTKI secara lisan dan tulisan.
2.
Apabila
Pimpinan
Pusat
tidak
hadir
dalam
mempertanggungjawabkan
kepengurusannya, maka Pimpinan Pusat wajib memberi mandat secara tertulis kepada orang yang dipercayakan. 3.
Penilaian pertanggungjawaban Pimpinan Pusat dilakukan secara kolektif.
PIMPINAN PUSAT BADAN KOORDINASI KEGIATAN MAHASISWA TEKNIK KIMIA INDONESIA Sekretariat Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia Universitas Jenderal Achmad Yani Jalan Terusan Jendral Sudirman, Cimahi, Jawa Barat 40285 Telepon: +62812-2187-9632 Laman: www.teknikkimiaindonesia.org, Pos-el:
[email protected] BAB IV PIMPINAN DAERAH PASAL 11 Pimpinan Daerah dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Daerah serta diketahui oleh Pimpinan Pusat dengan masa kerja dua tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan disahkannya Pimpinan Daerah baru. PASAL 12 Pimpinan Daerah terdiri dari Sekretaris Daerah dan beberapa koordinator bidang serta staf yang fungsinya disesuaikan dengan bidang Pimpinan Pusat. PASAL 13 Pimpinan Daerah mempunyai wewenang: 1.
membantu Pimpinan Pusat dalam melaksanakan hasil putusan-putusan tingkat nasional BKKMTKI;
2.
mengoordinasikan putusan-putusan di tingkat daerah;
3.
membentuk badan-badan atau panitia khusus apabila diperlukan;
4.
melakukan tindakan dan mengambil kebijakan apabila dianggap perlu atas persetujuan anggota dan diketahui oleh Pimpinan Pusat;
5.
memberikan rekomendasi tertulis kepada Pimpinan Pusat; dan
6.
apabila Pimpinan Daerah berhalangan hadir pada pertemuan BKKMTKI, maka wajib memberikan mandat secara tertulis kepada orang yang dipercayakan. PASAL 14
1.
Pimpinan Daerah mempertanggungjawabkan kepengurusannya langsung di depan sidang Musyawarah Daerah BKKMTKI dengan diketahui Pimpinan Pusat secara lisan dan tulisan.
PIMPINAN PUSAT BADAN KOORDINASI KEGIATAN MAHASISWA TEKNIK KIMIA INDONESIA Sekretariat Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia Universitas Jenderal Achmad Yani Jalan Terusan Jendral Sudirman, Cimahi, Jawa Barat 40285 Telepon: +62812-2187-9632 Laman: www.teknikkimiaindonesia.org, Pos-el:
[email protected] 2.
Apabila
Pimpinan
Daerah
tidak
hadir
dalam
mempertanggungjawabkan
kepengurusannya, maka pimpinan wajib memberi mandat secara tertulis kepada orang yang dipercayakan. 3.
Penilaian pertanggungjawaban Pimpinan Daerah dilakukan secara kolektif.
BAB V DEWAN PENASIHAT PUSAT PASAL 15 Dewan Penasihat Pusat disingkat DPP adalah dewan yang beranggotakan alumni dan Pimpinan Pusat BKKMTKI yang telah didemisionerkan. PASAL 16 Dewan Penasihat Pusat dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Nasional dengan masa kerja dua tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai disahkannya Dewan Penasihat Pusat yang baru. PASAL 17 Dewan Penasihat Pusat memiliki wewenang membimbing dan mengarahkan Pimipinan Pusat dalam melaksanakan program kerja selama kepengurusannya.
BAB VI DEWAN PENASIHAT DAERAH PASAL 18 Dewan Penasihat Daerah disingkat DPD adalah dewan yang beranggotakan alumni dan Pimpinan Daerah BKKMTKI yang didemisionerkan.
PIMPINAN PUSAT BADAN KOORDINASI KEGIATAN MAHASISWA TEKNIK KIMIA INDONESIA Sekretariat Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia Universitas Jenderal Achmad Yani Jalan Terusan Jendral Sudirman, Cimahi, Jawa Barat 40285 Telepon: +62812-2187-9632 Laman: www.teknikkimiaindonesia.org, Pos-el:
[email protected] PASAL 19 Dewan Penasihat Daerah dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Daerah serta diketahui oleh Pimpinan Pusat dengan masa kerja dua tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan disahkan Dewan Penasihat Daerah baru. PASAL 20 Dewan Penasihat Daerah memiliki wewenang membimbing dan mengarahkan Pimipinan Pusat dalam melaksanakan program kerja selama kepengurusannya.
BAB VII KEGIATAN ORGANISASI PASAL 21 Kegiatan organisasi BKKMTKI berupa kegiatan di tingkat nasional dan tingkat daerah. PASAL 22 Kegiatan tingkat nasional dapat berupa musyawarah, kegiatan ilmiah, ataupun kegiatan nonilmiah. PASAL 23 Kegiatan tingkat daerah dapat berupa musyawarah, kegiatan ilmiah, ataupun kegiatan nonilmiah.
BAB VIII MUSYAWARAH NASIONAL PASAL 24 Kegiatan Musyawarah Nasional berupa forum ilmiah dan persidangan.
PIMPINAN PUSAT BADAN KOORDINASI KEGIATAN MAHASISWA TEKNIK KIMIA INDONESIA Sekretariat Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia Universitas Jenderal Achmad Yani Jalan Terusan Jendral Sudirman, Cimahi, Jawa Barat 40285 Telepon: +62812-2187-9632 Laman: www.teknikkimiaindonesia.org, Pos-el:
[email protected] PASAL 25 1.
Musyawarah Nasional dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2n+1 dari jumlah anggota BKKMTKI, Pimpinan Daerah, dan Pimpinan Pusat BKKMTKI.
2.
Apabila ketentuan di butir satu tidak terpenuhi maka Musyawarah Nasional BKKMTKI ditunda selama 2x15 menit, dan setelah itu Musyawarah Nasional BKKMTKI dapat dilaksanakan dan dianggap sah.
3.
Sahnya putusan Musyawarah Nasional, jika disetujui oleh sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah anggota yang hadir. PASAL 26 TUGAS DAN WEWENANG MUSYAWARAH NASIONAL
Musyawarah Nasional mempunyai tugas: 1.
menentukan pokok-pokok kegiatan BKKMTKI;
2.
memilih dan menetapkan Pimpinan Pusat BKKMTKI; dan
3.
memilih dan menetapkan tempat penyelenggaraan Musyawarah Nasional dan Rapat Koordinasi Nasional berikutnya.
Musyawarah Nasional mempunyai wewenang: 1.
membentuk putusan-putusan yang wajib dijunjung tinggi dan dilaksanakan oleh setiap anggota BKKMTKI;
2.
meminta dan menilai laporan pertanggungjawaban Pimpinan Pusat BKKMTKI;
3.
membahas dan menetapkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan aturanaturan dasar BKKMTKI;
4.
mengesahkan dan/ atau mencabut status keanggotaan BKKMTKI;
5.
membuat rekomendasi-rekomendasi yang bersifat eksternal organisasi; serta
6.
menetapkan dan mengesahkan pembagian daerah.
PIMPINAN PUSAT BADAN KOORDINASI KEGIATAN MAHASISWA TEKNIK KIMIA INDONESIA Sekretariat Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia Universitas Jenderal Achmad Yani Jalan Terusan Jendral Sudirman, Cimahi, Jawa Barat 40285 Telepon: +62812-2187-9632 Laman: www.teknikkimiaindonesia.org, Pos-el:
[email protected] PASAL 27 MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA 1.
Musyawarah Nasional Luar Biasa adalah musyawarah yang diadakan dan diusulkan oleh sekurang-kurangnya 1/2n+1 dari jumlah anggota BKKMTKI.
2.
Musyawarah Nasional Luar Biasa dianggap sah apabila dihadiri oleh1/2n+1 dari jumlah anggota BKKMTKI.
3.
Putusan Musyawarah Nasional Luar Biasa sah apabila disetujui oleh dua per tiga dari jumlah anggota yang hadir. PASAL 28 TUGAS DAN WEWENANG MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA
Musyawarah Nasional Luar Biasa mempunyai tugas: 1.
memilih dan menetapkan Pimpinan Pusat Sementara BKKMTKI; serta
2.
memilih dan menetapkan tempat penyelenggaraan Musyawarah Nasional dan Rapat Koordinasi Nasional berikutnya apabila tempat penyelenggara Musyawarah Nasional dan Rapat Koordinasi Nasional sebelumnya mengundurkan diri.
Musyawarah
Nasional
Luar
Biasa
mempunyai
wewenang
memberhentikan Pimpinan Pusat BKKMTKI.
BAB IX MUSYAWARAH DAERAH PASAL 29 Kegiatan Musyawarah Daerah berupa forum ilmiah dan persidangan.
mengangkat
dan
PIMPINAN PUSAT BADAN KOORDINASI KEGIATAN MAHASISWA TEKNIK KIMIA INDONESIA Sekretariat Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia Universitas Jenderal Achmad Yani Jalan Terusan Jendral Sudirman, Cimahi, Jawa Barat 40285 Telepon: +62812-2187-9632 Laman: www.teknikkimiaindonesia.org, Pos-el:
[email protected] PASAL 30 1.
Sahnya Musyawarah Daerah, jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2n+1 dari jumlah anggota BKKMTKI (di daerah tersebut) dan Pimpinan Daerahnya, serta minimal satu wakil Pimpinan Pusat.
2.
Apabila ketentuan di butir satu tidak terpenuhi maka Musyawarah Daerah BKKMTKI ditunda selama 2x15 menit, dan setelah itu Musyawarah Daerah BKKMTKI dapat dilaksanakan dan dianggap sah.
3.
Sahnya putusan Musyawarah Daerah, jika disetujui oleh dua per tiga dari jumlah anggota yang hadir. PASAL 31 TUGAS DAN WEWENANG MUSYAWARAH DAERAH
Musyawarah Daerah mempunyai tugas: 1.
memilih dan menetapkan Pimpinan Daerah BKKMKTI (di daerah tersebut); serta
2.
memilih dan menetapkan tempat penyelenggaraan Musyawarah Daerah dan Rapat Koordinasi Daerah berikutnya.
Musyawarah Daerah mempunyai wewenang: 1.
membuat putusan-putusan yang wajib dijunjung tinggi dan dilaksanakan oleh setiap anggota BKKMTKI (di daerah tersebut);
2.
meminta dan menilai laporan pertanggungjawaban Pimpinan Daerah BKKMTKI (di daerah tersebut); dan
3.
memberikan rekomendasi kepada calon anggota BKKMTKI (di daerah tersebut).
PIMPINAN PUSAT BADAN KOORDINASI KEGIATAN MAHASISWA TEKNIK KIMIA INDONESIA Sekretariat Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia Universitas Jenderal Achmad Yani Jalan Terusan Jendral Sudirman, Cimahi, Jawa Barat 40285 Telepon: +62812-2187-9632 Laman: www.teknikkimiaindonesia.org, Pos-el:
[email protected] PASAL 32 MUSYAWARAH DAERAH LUAR BIASA 1.
Musyawarah Daerah Luar Biasa adalah musyawarah yang diadakan apabila diperlukan dan diusulkan oleh sekurang-kurangnya 1/2n+1 dari anggota BKKMTKI daerah tersebut.
2.
Musyawarah Daerah Luar Biasa dianggap sah bila dihadiri oleh 1/2n+1 dari jumlah anggota BKKMTKI di daerah tersebut.
3.
Putusan Musyawarah Daerah Luar Biasa dianggap sah apabila disetujui oleh dua per tiga dari jumlah anggota yang hadir. PASAL 33 TUGAS DAN WEWENANG MUSYAWARAH DAERAH LUAR BIASA
Musyawarah Daerah Luar Biasa mempunyai tugas: 1.
memilih dan menetapkan Pimpinan Daerah Sementara BKKMTKI (di daerah tersebut); serta
2.
memilih dan menetapkan tempat penyelenggaraan Musyawarah Daerah dan Rapat Koordinasi Daerah sebelumnya mengundurkan diri.
Musyawarah Daerah Luar Biasa mempunyai wewenang mengangkat dan memberhentikan Pimpinan Daerah BKKMTKI di daerah tersebut.
PIMPINAN PUSAT BADAN KOORDINASI KEGIATAN MAHASISWA TEKNIK KIMIA INDONESIA Sekretariat Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia Universitas Jenderal Achmad Yani Jalan Terusan Jendral Sudirman, Cimahi, Jawa Barat 40285 Telepon: +62812-2187-9632 Laman: www.teknikkimiaindonesia.org, Pos-el:
[email protected] BAB X RAPAT KOORDINASI PASAL 34 Rapat koordinasi terdiri dari Rapat Koordinasi Nasional dan Rapat Koordinasi Daerah. 1.
Rapat Koordinasi Nasional diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu periode kepengurusan yang dihadiri oleh Pimpinan Pusat, Pimpinan Daerah, dan anggota BKKMTKI dan pelaksanaannya diatur sendiri serta ditetapkan pada saat Musyawarah Nasional.
2.
Rapat Koordinasi Daerah diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu periode kepengurusan yang dihadiri oleh Pimpinan Daerah, minimal satu Pimpinan Pusat dan anggota BKKMTKI (daerah tersebut), yang pelaksanaannya diatur sendiri dan ditetapkan dalam Musyawarah Daerah.
BAB XI PERGANTIAN PENGURUS PASAL 35 1.
Apabila Pimpinan Pusat/Pimpinan Daerah mengundurkan diri dari jabatannya, maka pengurus pusat/pengurus daerah akan mengangkat pejabat sementara sampai Musyawarah Nasional atau Musyawarah Daerah berikutnya.
2.
Pengangkatan Pimpinan Pusat/Pimpinan Daerah sementara dilakukan dalam sidang pleno Pimpinan Pusat atau Pimpinan Daerah yang diinformasikan kepada seluruh anggota BKKMTKI.
3.
Apabila Pimpinan Pusat/ Pimpinan Daerah sudah tidak dapat menjalankan fungsinya, maka anggota dapat mengusulkan dilakukannya Munaslub/Musdalub.
PIMPINAN PUSAT BADAN KOORDINASI KEGIATAN MAHASISWA TEKNIK KIMIA INDONESIA Sekretariat Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia Universitas Jenderal Achmad Yani Jalan Terusan Jendral Sudirman, Cimahi, Jawa Barat 40285 Telepon: +62812-2187-9632 Laman: www.teknikkimiaindonesia.org, Pos-el:
[email protected] BAB XII PUTUSAN MUSYAWARAH PASAL 36 Putusan musyawarah terdiri dari: a.
keputusan musyawarah: bersifat mengikat ke dalam musyawarah; dan
b.
ketetapan musyawarah: bersifat mengikat ke dalam dan keluar musyawarah.
BAB XIII PERMUSYAWARATAN PASAL 37 1.
Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
2.
Apabila poin 1 tidak tercapai, maka dilakukan lobi.
3.
Apabila poin 2 tidak tercapai, maka dilakukan pengambilan keputusan dengan pemungutan suara dari delegasi yang dikelompokkan menurut institusi yang mewakilinya.
4.
Hasil keputusan pada poin 3 dinyatakan sah apabila disetujui dari setengah jumlah hak suara ditambah satu.
5.
Apabila putusan pada poin 4 tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara ulang dan apabila tidak tercapai juga maka sidang diskors oleh pimpinan sidang selanjutnya dilakukan pemilihan ulang.
PIMPINAN PUSAT BADAN KOORDINASI KEGIATAN MAHASISWA TEKNIK KIMIA INDONESIA Sekretariat Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia Universitas Jenderal Achmad Yani Jalan Terusan Jendral Sudirman, Cimahi, Jawa Barat 40285 Telepon: +62812-2187-9632 Laman: www.teknikkimiaindonesia.org, Pos-el:
[email protected] BAB XIV PERBENDAHARAAN PASAL 38 Perbendaharaan BKKMTKI didapat dari: 1.
iuran anggota yang besarnya ditentukan oleh Musyawarah Nasional;
2.
sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat; dan/atau
3.
usaha-usaha lain yang dianggap sah menurut peraturan perundangan yang berlaku.
BAB XV LAMBANG DAN BENDERA PASAL 39 1.
Lambang BKKMTKI berbentuk empat persegi panjang yang di dalamnya terdapat reaktor dengan landasan bertuliskan BKKMTKI (terbingkai dalam lingkaran dan tulisan
BADAN
KOORDINASI
KEGIATAN
MAHASISWA
TEKNIK
KIMIA
INDONESIA) dengan warna lambang hitam-putih-hijau-oranye. 2.
Bendera BKKMTKI berwarna dasar putih yang di tengah-tengahnya tergambar lambang BKKMTKI.
3.
Penjelasan lebih lanjut tentang lambang dan bendera serta penggunaannya akan diatur kemudian dalam Petunjuk Pelaksanaan Organisasi.
PIMPINAN PUSAT BADAN KOORDINASI KEGIATAN MAHASISWA TEKNIK KIMIA INDONESIA Sekretariat Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia Universitas Jenderal Achmad Yani Jalan Terusan Jendral Sudirman, Cimahi, Jawa Barat 40285 Telepon: +62812-2187-9632 Laman: www.teknikkimiaindonesia.org, Pos-el:
[email protected] BAB XVI PEMBAGIAN DAERAH PASAL 40 1.
Dalam melakukan koordinasinya BKKMTKI terbagi manjadi 6 daerah, yang meliputi: a. daerah 1 pulau Sumatera b. daerah 2 Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. c. daerah 3 Jawa Tengah dan DI Yogyakarta d. daerah 4 Jawa Timur e. daerah 5 Sulawesi f. daerah 6 Kalimantan
2.
Pembagian koordinasi berdasarkan jumlah anggota dan letak geografis institusi tersebut.
BAB XVII PENUTUP PASAL 41 Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan dalam Musyawarah Nasional dan disetujui oleh sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah anggota BKKMTKI yang hadir.
