PIMPINAN PUSAT BADAN KOORDINASI KEGIATAN MAHASISWA TEKNIK KIMIA INDONESIA

PIMPINAN PUSAT BADAN KOORDINASI KEGIATAN MAHASISWA TEKNIK KIMIA INDONESIA Sekretariat Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia Universitas Jenderal Achmad Yani Jalan Terusan Jendral Sudirman, Cimahi, Jawa Barat 40285 Telepon: +62812-2187-9632 Laman: www.teknikkimiaindonesia.org, Pos-el: [email protected]

PETUNJUK PELAKSANAAN ORGANISASI BADAN KOORDINASI KEGIATAN MAHASISWA TEKNIK KIMIA INDONESIA

I.

MEKANISME KERJA ORGANISASI A. Mekanisme Kerja Internal 1. Kerja Sama Anggota dengan Anggota a. Beberapa institusi anggota akan bekerja sama dalam lingkup Forum Diskusi. BKKMTKI

akan

membentuk

Forum

Diskusi

di

mana

mekanisme

pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya pada kebijakan daerah yang bersangkutan dengan atau tanpa rekomendasi Pimpinan Pusat (PP). b. Anggota Forum Diskusi diserahkan ke Pimpinan Daerah (PD) yang bersangkutan didasarkan pada pertimbangan geografis. c. Forum Diskusi berlangsung selama kepengurusan dengan melaksanakan suatu

mekanisme

kontrol

dan

secara

kontinyu

membahas

dan

mendiskusikan berbagai usulan, masukan, dan program Kerja Sama yang dapat diwujudkan di antara institusi anggotanya. d. Forum Diskusi dapat merealisasikan hasil dari poin di atas dengan bantuan fasilitas dari pengurus sesuai dengan hasil-hasil Rapat Koordinasi Nasional atau Rapat Koordinasi Daerah. 2. Kerja Sama Anggota dengan Pimpinan Daerah a. Ditunjuk Koordinator Wilayah di antara Pimpinan Daerah berdasarkan kebijakan masing-masing Pimpinan Daerah. b. Koordinator Wilayah bertugas memantau perkembangan Forum Diskusi dan menampung segala usulan, masukan, dan program Kerja Sama dari Forum Diskusi yang membutuhkan bantuan penyediaan fasilitas pembantu dari pengurus.


c. Koordinator Wilayah bertugas melaporkan hasil pada poin di atas kepada pleno Pimpinan Daerah. d. Pleno Pimpinan Daerah bertugas mendiskusikan, menyaring, dan menyusun hasil-hasil Forum Diskusi yang dapat diajukan ke Pimpinan Pusat untuk dijadikan agenda pembahasan di tingkat nasional. e. Koordinator Wilayah bertugas mengoordinasi dan merealisasikan usulanusulan Forum Diskusi dan bantuan fasilitas sesuai dengan hasil-hasil Rapat Koordinasi Nasional atau Rapat Koordinasi Daerah. 3. Kerja Sama Pimpinan Daerah dengan Pimpinan Pusat a. Ditunjuk Koordinator Daerah di antara Pimpinan Pusat berdasarkan pleno Pimpinan Pusat. b. Koordinator Daerah bertugas memantau dan melaporkan perkembangan di daerah yang menjadi tanggungjawabnya. c. Koordinator Daerah bertugas menampung usulan-usulan dari daerah untuk dijadikan bahan pertimbangan agenda tingkat nasional. d. Agenda di tingkat nasional dibahas dan disusun di dalam Rapat Koordinasi Nasional antara Pimpinan Pusat dan Pimpinan Daerah. e. Agenda tingkat nasional yang telah disusun dalam Rapat Koordinasi Nasional harus kembali disosialisasikan ke Forum Diskusi oleh Pimpinan Daerah masing-masing daerah sesegera mungkin setelah pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional. B. Mekanisme Kerja Eksternal Berdasarkan Ruang Lingkup Kerja Pimpinan Daerah dengan Pimpinan Pusat i. Mempertahankan Kerja Sama yang Sudah Terjalin a. Mengevaluasi kerja sama-kerja sama yang sudah terjalin dengan berbagai lembaga yang berkaitan dengan BKKMTKI sesuai dengan lingkup kepengurusannya.


a. Mempertahankan hubungan baik yang telah dibina secara kontinyu dengan melakukan pertemuan-pertemuan berkala dengan pihak-pihak yang bersangkutan. b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Kerja Sama yang sudah terjalin. c. Meningkatkan posisi tawar BKKMTKI dan keuntungan timbal balik yang tercipta dengan adanya Kerja Sama tersebut. 2. Mencari Peluang Kerja Sama Baru a. Pengurus bertugas melakukan studi/kajian peluang Kerja Sama dengan lembaga-lembaga dengan memprioritaskan dalam koridor keprofesian Teknik Kimia tanpa menutup kemungkinan dengan lembaga-lembaga lain. b. Tujuan utama menjalin hubungan Kerja Sama yang baru harus didasarkan pada: 1) usaha pencapaian GBPK hasil Musyawarah Nasional; 2) kebutuhan anggota yang disampaikan melalui Forum Diskusi dan hasilhasil Rapat Koordinasi Nasional atau Rapat Koordinasi Daerah; 3) asas manfaat bagi anggota dan bagi lembaga yang bersangkutan; dan 4) menjalin hubungan kerja sama dengan suatu lembaga harus melalui tahapan: • penyusunan proposal kerja sama oleh pengurus yang berisi tujuan, lingkup, dan kerangka kerja sama yang jelas bagi kedua belah pihak; • audiensi-audiensi antara pengurus dengan pihak lembaga tersebut; • penyusunan dan pengesahan MoU antara pengurus BKKMTKI mewakili organisasi dengan wakil dari lembaga yang bersangkutan; dan • sosialisasi hasil kerja sama ke anggota melalui Pimpinan Daerah masing-masing.


II.

KEGIATAN BKKMTKI 1.

Definisi a. Kegiatan BKKMTKI adalah kegiatan yang berasal dari anggota, oleh anggota, dan

untuk

anggota yang

bersifat

terbuka yang

diinformasikan dan

dikoordinasikan oleh Pimpinan Pusat dan/atau Pimpinan Daerah BKKMTKI setempat. b. Pimpinan Pusat (PP) dan/atau Pimpinan Daerah (PD) BKKMTKI bertugas mengkoordinasikan kegiatan anggota agar terintegrasi dan dapat dinikmati oleh mahasiswa Teknik Kimia yang institusinya merupakan anggota BKKMTKI. c. Pimpinan Pusat atau Pimpinan Daerah dapat merekomendasikan suatu jenis kegiatan untuk dijadikan kegiatan BKKMTKI yang pelaksanaannya diserahkan kepada anggota BKKMTKI atau dilaksanakan sendiri oleh tim yang dibentuk oleh Pimpinan Pusat atau Pimpinan Daerah. d. Penyelenggaraan kegiatan BKKMTKI lebih diutamakan pada misi dari kegiatan (yang bersangkutan) dan diupayakan adanya tindak lanjut kegiatan minimal berupa resume kegiatan untuk direkomendasikan kepada lembaga-lembaga terkait. e. Penyelenggaraan

kegiatan

BKKMTKI

diusahakan

menggunakan

dana

seminimal mungkin tanpa menghilangkan tujuan dari kegiatan tersebut. f. Kegiatan BKKMTKI dapat bersifat profilt tanpa mengabaikan manfaat bagi anggota dan masyarakat luas. 2.

Bentuk dan Jenis Kegiatan a. Kegiatan BKKMTKI berupa: • kegiatan rutin merupakan kegiatan konsolidasi antara anggota dan pengurus yang berisi rapat-rapat dan forum ilmiah; • kegiatan rekomendatif


merupakan kegiatan yang direkomendasikan oleh anggota BKKMTKI dan/atau Pimpinan Pusat atau Pimpinan Daerah BKKMTKI untuk dijadikan kegiatan BKKMTKI di dalam Rapat Koordinasi Nasional atau Rapat Koordinasi Daerah; dan • kegiatan nonrekomendatif Merupakan kegiatan yang direkomendasikan oleh anggota BKKMTKI dan/atau Pimpinan Pusat atau Pimpinan Daerah BKKMTKI untuk dijadikan kegiatan BKKMTKI di luar Rapat Koordinasi Nasional atau Rapat Koordinasi Daerah. b. Skala kegiatan BKKMTKI terdiri dari: • kegiatan skala wilayah adalah kegiatan BKKMTKI yang mengundang anggota BKKMTKI yang ada dalam satu wilayah koordinasi. • kegiatan skala daerah adalah kegiatan BKKMTKI yang mengundang anggota BKKMTKI yang ada dalam satu daerah koordinasi. • kegiatan skala nasional adalah kegiatan BKKMTKI yang mengundang anggota BKKMTKI dalam lingkup nasional. 3.

Studi Kelayakan Kegiatan BKKMTKI a. Anggota mengirimkan proposal kegiatan kepada Pimpinan Pusat atau Pimpinan Daerah setempat untuk mendapat persetujuan berlaku untuk kegiatan rutin, rekomendatif dan non-rekomendatif. b. Jika diperlukan, tuan rumah/penyelenggara kegiatan mempresentasikan kegiatannya dihadapan Pimpinan Pusat dan/atau Pimpinan Daerah (berlaku untuk kegiatan rekomendatif maupun kegiatan non-rekomendatif dan kegiatan rutin) dan bersedia menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Pimpinan Pusat dan/atau Pimpinan Daerah serta anggota BKKMTKI. c. Pimpinan Pusat atau Pimpinan Daerah BKKMTKI yang hadir dalam acara presentasi tersebut minimal dua orang. d. Kegiatan BKKMTKI yang disetujui oleh Pimpinan Pusat atau Pimpinan Daerah BKKMTKI merupakan hasil keputusan rapat pleno PP atau PD.


e. Penanggung jawab untuk kegiatan BKKMTKI adalah anggota BKKMTKI yang mengadakan acara dengan dikontrol oleh Pimpinan Pusat atau Pimpinan Daerah.

III.

KADERISASI 1.

Fungsi Kaderisasi Menjaga kesinambungan visi dan misi BKKMTKI pada setiap periode untuk mempertahankan arah dan tujuan BKKMTKI serta mempersiapkan sumber daya manusia yang tangguh dan memiliki loyalitas terhadap BKKMTKI.

2.

Sistem Kaderisasi a. Kaderisasi Organisasi ke Anggota • Kaderisasi organisasi di tingkat anggota menjadi tanggungjawab institusi anggota BKKMTKI. • Pimpinan Pusat/Pimpinan Daerah wajib menjadwalkan pemberian materi mengenai BKKMTKI kepada anggotanya minimal satu kali setahun. b. Kaderisasi Calon Pengurus • Kaderisasi calon pengurus menjadi tanggung jawab institusi anggota BKKMTKI bersama-sama dengan Pimpinan Daerah/Pimpinan Pusat. • Kaderisasi calon pengurus dapat dilakukan dengan adanya LDO (Latihan Dasar Organisasi) oleh Pimpinan Pusat atau Pimpinan Daerah secara berkala. • Kaderisasi pengurus dapat dilakukan dengan adanya LDK (Latihan Dasar Kepemimpinan) yang dilaksanakan oleh Pimpinan Pusat/Pimpinan Daerah secara berkala.


POLA KADERISASI

Sosialisasi di Ormawa Teknik Kimia

Mahasiswa Baru

1) 2)

LDO Daerah

LDK

Pengetahuan dasar organisasi Sosialisasi BKKMTKI

1) 2) LDO 1) 2) 3)

4)

PD/PP

Pembekalan dan pengetahuan tentang BKKMTKI. Penanggungjawab LDO adalah PD dengan menghadirkan PP atau mantan PP. LDO harus sudah terlaksana dan dilaporkan sebelum Munas berikutnya. LDO dilakukan minimal sekali dalam

3)

4)

LDK Pembekalan pengurus baru tentang arah gerakan BKKMTKI. Anggota BKKMTKI minimal mengirimkan dua orang delegasi untuk mengikuti LDK. Penanggung jawab LDK adalah Pimpinan Daerah dengan menghadirkan Pimpinan Pusat. LDK minimal dilaksanakan tiga bulan sebelum Munas/Musda.

setahun.

No.

Kaderisasi

Contoh yang harus dilakukan

Keterangan

a. Sosialisasi awal dengan mengikuti kegiatan LDO, LDOK, Temu Keakraban, LDK, LKMO, dan lain-lain. b. Menjadi panitia pelaksana 1

Sosialisasi di Ormawa Teknik Kimia

kegiatan di tingkat institusi, misalnya: panitia seminar nasional, panitia kuliah umum, panitia ospek. c. Pernah menjabat sebagai pengurus atau pernah terlibat secara aktif di Ormawa Teknik Kimianya.

Dalam setiap pelatihan anggota Ormawa Teknik Kimia diwajibkan menyisipkan materi pengenalan BKKMTKI.


POLA SOSIALISASI No.

Tingkatan sosialisasi

Sosialisasi dilakukan melalui 1. Malam keakraban

1

Tingkat awal di Ormawa Teknik Kimia

2. Latihan Dasar Organisasi 3. Dan lain-lain 1. Mading ORMAWA TEKNIK KIMIA Teknik Kimia 2. Milis

2

Tingkat menengah

3. Buletin 4. Kegiatan rekomendatif BKKMTKI 5. Pertemuan berkala daerah 6. Dan lain-lain 1. Chatting yang diikuti oleh PP, PD, staff, duta, dan kader 2. Pengiriman hasil Munas ke Jurusan Teknik Kimia institusi anggota BKKMTKI, berupa: • Susunan pengurus baru

3

Tingkat lanjut

• Program kerja BKKMTKI • Daftar hasil MoU • Daftar anggota BKKMTKI • Data organisasi • Pendanaan (tagihan iuran) 3. Dan lain-lain

Keterangan: • Kader adalah mahasiswa institusi anggota BKKMTKI yang telah mengikuti LDO. • Staf adalah kader yang ditunjuk oleh PP/PD atas rekomendasi ORMAWA TEKNIK KIMIA Teknik Kimianya untuk membantu melaksanakan program kerja. Tugas: membantu tugas PP/PD yang bersangkutan • Duta adalah kader yang dipilih oleh Sekretaris Jendral atau Sekretaris Daerah BKKMTKI. Tugas: menjembatani transfer informasi tentang BKKMTKI dan Ormawa Teknik Kimianya.


IV.

STRUKTUR ORGANISASI

MUNAS

DPP

PIMPINAN PUSAT

MUSDA

DPD

PIMPINAN DAERAH

ANGGOTA

Keterangan: Garis Koordinasi

Garis Komando

Garis Instruksi Koordinatif


V.

SANKSI 1. Sanksi Anggota a. Anggota yang tidak menghadiri kegiatan rutin BKKMTKI tanpa ada alasan yang kuat maka akan diberikan sanksi berupa permohonan maaf kepada seluruh anggota (untuk skala nasional) dan anggota daerahnya (untuk skala daerah) dengan tembusan Pimpinan Pusat dan Pimpinan Daerah. b. Anggota yang tidak mengindahkan AD/ART BKKMTKI dan/atau peraturan organisasi lainnya akan dikenakan sanksi sesuai dengan yang diatur dalam ART Pasal 4 dan penjelasannya. c. Mekanisme pemberian sanksi adalah sebagai berikut: • Pimpinan Daerah memberikan surat pemberitahuan kepada anggota yang bersangkutan dengan tembusan Pimpinan Pusat; • satu bulan surat pemberitahuan tidak diindahkan, maka Pimpinan Daerah memberikan surat teguran kepada anggota yang bersangkutan dengan tembusan Pimpinan Pusat; • satu bulan surat teguran tidak ditanggapi, maka pimpinan Daerah merekomendasikan kepada Pimpinan Pusat BKKMTKI untuk memberikan surat peringatan kepada anggota yang bersangkutan; dan • satu bulan surat peringatan Pimpinan Pusat tidak diindahkan, maka anggota yang

bersangkutan

akan

dikenai

sanksi

organisasi

dan

akan

direkomendasikan kepada MUNAS untuk ditinjau kembali keanggotannya. d. Anggota yang mendapat sanksi berhak melakukan pembelaan dalam Munas BKKMTKI. 2. Sanksi Pengurus a. Sanksi Pimpinan Pusat • Apabila Pimpinan Pusat mengundurkan diri dan tidak melaksanakan amanat Munas tanpa alasan yang kuat dan jelas, maka HMTK tempat Pimpinan Pusat yang bersangkutan menuntut ilmu turut bertanggung jawab.


• Apabila poin di atas terjadi, maka HMTK tersebut diberikan sanksi berupa: o tidak dapat dicalonkan dan dipilih menjadi Pimpinan Pusat BKKMTKI selama satu periode; dan o HMTK tersebut wajib menyampaikan permohonan maaf disertai penjelasan kepada seluruh anggota BKKMTKI tembusan Pimpinan Pusat dan seluruh Pimpinan Daerah. • Anggota yang mendapat sanksi berhak melakukan pembelaan dalam Munas atau Munaslub BKKMTKI. b. Sanksi Pimpinan Daerah • Apabila Pimpinan Daerah mengundurkan diri dan tidak melaksanakan amanat Musda tanpa alasan yang kuat dan jelas, maka HMTK tempat Pimpinan Daerah yang bersangkutan menuntut ilmu turut bertanggung jawab. • Apabila poin di atas terjadi, maka HMTK tersebut diberikan sanksi berupa: o tidak dapat dicalonkan dan dipilih menjadi Pimpinan Daerah dan Pimpinan Pusat BKKMTKI selama 1 periode; dan o HMTK tersebut wajib menyampaikan permohonan maaf disertai penjelasan kepada seluruh anggota BKKMTKI dengan tembusan Pimpinan Pusat dan Pimpinan Daerah (koordinasinya). • Anggota yang mendapat sanksi berhak melakukan pembelaan dalam Musda atau Musdalub BKKMTKI.

VI.

KELENGKAPAN ORGANISASI 1. Lambang BKKMTKI a. Arti Lambang • Tiga potongan lingkaran melambangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi. BKKMTKI sebagai wadah organisasi mahasiswa yang berbasis profesi Teknik Kimia mempunyai tujuan seperti tertuang dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi.


• Reaktor melambangkan arah/sasaran profesi Teknik Kimia yaitu dunia industri. • Lima buah garis melintang melambangkan BKKMTKI berdasarkan kelima sila dari Pancasila dimana BKKMTKI mempunyai tujuan berperan serta dalam mewujudkan mahasiswa Teknik Kimia Indonesia menjadi insan akademis yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dipersiapkan sebagai tenaga profesional penggerak pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur. • Warna hitam melambangkan ketegasan dalam melaksanakan keputusan dan komitmen bersama. • Warna hijau melambangkan komitmen mendukung pembangunan industri yang berwawasan lingkungan. • Warna oranye melambangkan semangat muda yang menyala-nyala sebagai insan akademis dan insan pembangunan. • Warna putih melambangkan dengan hati ikhlas menyumbangkan dharma baktinya untuk kepentingan bangsa dan kemanusiaan. b. Tata Cara Penggunaan Setiap kegiatan yang mengatasnamakan BKKMTKI, maka perlengkapan kepanitian seperti sertifikat, spanduk, papan nama, buku acara, tas, dan kelengkapan lainnya harus menyertakan lambang BKKMTKI. 2.

Bendera a. Bendera BKKMTKI berbentuk persegi dengan perbandingan 3:2 dengan warna dasar putih yang di dalamnya terletak lambang BKKMTKI. b. Bendera BKKMTKI mempunyai makna: • mahasiswa; • praprofesi; • menuju lapangan kerja yang sama; dan


• satu kesatuan Mahasiswa Teknik Kimia Indonesia yang tergabung dalam wadah yang netral, bukan bagian dari organisasi masyarakat dan/atau sosial manapun, serta tidak menjalankan kegiatan politik. c. Tata cara penggunaan yaitu bendera BKKMTKI digunakan pada setiap acara BKKMTKI. 3.

Emblem a. Emblemen BKKMTKI berupa lambang BKKMKTKI yang dilekatkan secara permanen atau tidak permanen pada lengan sebelah kanan jaket almamater dan/atau seragam himpunan mahasiswa Teknik Kimia. b. Emblem BKKMTKI mempunyai ukuran standar 5x6 cm. c. Setiap mahasiswa Teknik Kimia yang institusinya sebagai anggota BKKMTKI dan telah mendapat materi, gambaran, dan pengertian tentang BKKMTKI atau pernah mengikuti acara BKKMTKI berhak memakai emblem BKKMTKI. d. Pembuatan dan pendistribusian emblem BKKMTKI dikoordinir oleh Pimpinan Daerah dengan memberi laporan tertulis kepada Pimpinan Pusat.

4.

Lencana a. Lencana BKKMTKI adalah lambang BKKMTKI yang disematkan pada dada kanan bagian atas yang pemakaiannya tidak terbatas pada acara BKKMTKI saja. b. Lencana BKKMTKI berukuran standar 2x5 cm. c. Lencana BKKMTKI diperuntukkan untuk Pimpinan Pusat dan Pimpinan Daerah serta Staff BKKMTKI. d. Pengeluaran lencana dikoordinir oleh Koordinator Bidang Kesekretariatan dan Organisasi (Daerah).

5.

Mars BKKMTKI a. Mars BKKMTKI dinyanyikan saat Munas, Musda, Rakornas, Rakorda, LDO, LDK, dan kegiatan lain BKKMTKI


b. Lirik dan Chord

Sumber: dokumentasi pribadi pencipta


VII.

IURAN ANGGOTA 1.

Iuran anggota dikenakan kepada setiap institusi anggota BKKMTKI yang besarnya Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) setiap bulannya.

2.

Iuran anggota dibayar oleh anggota setiap periode 1 tahun kepada PD Danus di daerah yang bersangkutan. Mengenai mekanisme pembayaran maka PD Danus mendapat kewenangan untuk memberikan kebijakan iuran tersebut.

3.

Pimpinan Daerah mendistribusikan sebesar 40% dari iuran anggota yang diterimanya kepada Pimpinan Pusat secara berkala.

4.

Apabila anggota tidak melaksanakan kewajiban pembayaran iuran anggota, maka anggota akan diberikan sanksi sesuai dengan mekanisme pemberian sanksi yang berlaku.

VIII.

Baju Nasional BKKMTKI 1.

Baju Nasional BKKMTKI adalah baju dinas yang dipergunakan saat kegiatan BKKMTKI.

2.

Baju Nasional BKKMTKI berwarna hitam berpolet putih.

3.

Baju Nasional BKKMTKI terdiri dari emblem yang diletakkan di sebelah lengan kiri dan lambang bendera merah putih di sebelah lengan kanan, serta nama daerah di sebelah kiri.

4.

Identitas nama BKKMTKI diletakkan di bagian punggung atas dengan garis oranye di bawahnya.

PIMPINAN PUSAT BADAN KOORDINASI KEGIATAN MAHASISWA TEKNIK KIMIA INDONESIA

Recommend Documents