DEWAN PIMPINAN PUSAT KORPS INSPEKTUR TAMBANG INDONESIA

DEWAN PIMPINAN PUSAT KORPS INSPEKTUR TAMBANG INDONESIA Kotak Pos: 4632/kby

Gedung A Jalan Prof. Dr. Supomo, SH No. 10, Jakarta 12870 Telepon: (021) 8295608 Fax: (021) 8297642 E-mail: [email protected]

KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT KORPS INSPEKTUR TAMBANG INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG HIRARKI HUKUM, PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG SERTA TATA LAKSANA ORGANISASI DEWAN PIMPINAN PUSAT Menimbang

:

a. Bahwa sesuai dengan AD/ART Korps Inspektur Tambang Indonesia (KITA) dan hasil Rapat Paripurna Dewan Pimpinan Pusat KITA tanggal 25 Oktober 2014. b. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf (a) diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengurus Pusat (DPP) KITA.

Mengingat

:

1. Undang–Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan; 3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 /KEP/M.PAN/4/2002 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Tambang dan Angka Kreditnya; 4. Keputusan Bersama Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1247 K/70/MEM/2002 dan Nomor 17 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Inspektur Tambang dan Angka Kreditnya; 5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Korps Inspektur Tambang Indonesia; 6. Keputusan DPP KITA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat Korps Inspektur Tambang Indonesia Periode I (2014 – 2017);

Memperhatikan

:

Notulen Rapat Paripurna Dewan Pimpinan Pusat Korps Inspektur Tambang Indonesia, tanggal 25 Oktober 2014. MEMUTUSKAN BAB I

Hirarki Hukum dalam Organisasi Korps Inspektur Tambang Indonesia Pasal 1 (1)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta Peraturan turunannya.

(2)

Peraturan Perundang-Undangan di bidang Kepegawaian bagi Pengawai Negeri Sipil

(3)

Peraturan Perundang-Undangan di bidang Organisasi Profesi dan atau Organisasi Kemasyarakatan (Orkesmas).

(4)

Anggaran Dasar Korps Inspektur Tambang Indonesia (5) Anggaran Rumah Tangga …

(5)

Anggaran Rumah Tangga Korps Inspektur Tambang Indonesia

(6)

Hasil Musyawarah Nasional

(7)

Hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa

(8)

Hasil Rapat Kerja Nasional

(9)

Hasil Rapat Pimpinan Nasional

(10) Peraturan Organisasi Korps Inspektur Tambang Indonesia a. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat b. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat c. Rekomendasi DPP KITA d. Mandat Ketua Umum e. Instruksi Ketua Umum f. Memo Ketua Umum Pasal 2 (1) Hasil Musyawarah Nasional, Musyawarah Nasional Luar Biasa, Rapat Kerja Nasional, Rapat Pimpinan Nasional harus didaftar dalam agenda Dewan Pimpinan Pusat Korps Inspektur Tambang Indonesia dengan memberi nomor, tanggal pendaftaran dan ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal. (2) Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Korps Inspektur Tambang Indonesia diambil dalam rapat paripurna Dewan Pimpinan Pusat dan atau amanat dari Musyawarah Nasional, Musyawarah Nasional Luar Biasa, Rapat Kerja Nasional, Rapat Pimpinan Nasional. (3) Sifat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Korps Inspektur Tambang Indonesia adalah mengikat semua komponen organisasi secara nasional. (4) Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Korps Inspektur Tambang Indonesia diambil dalam rapat pengurus harian atau konsultasi pengurus harian. (5) Sifat Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Korps Inspektur Tambang Indonesia adalah bersifat parsial dan atau bisa diselesai dalam jangka waktu tertentu, seperti pembentukan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah, panitia adhoc dan kepentingan lain yang relevan. BAB II Pembagian Tugas dan Wewenang Pasal 3 Pengurus Harian (1) Ketua Umum a. Sebagai penanggung jawab tertinggi pada organisasi. b. Memimpin organisasi sesuai dengan ketentuan dalam AD dan ART serta kebijakan yang digariskan oleh DPP KITA. c. Mengkoordinir dan mengendalikan kebijakan dan ketetapan organisasi ke luar maupun ke dalam. d. Bertanggung jawab atas …

d. Bertanggung jawab atas pelaksanaan program kerja DPP KITA. e. Memimpin rapat-rapat sebagaimana diatur dalam tata laksana organisasi. f. Menetapkan strategi, arah dan sasaran serta kebijkan organisasi dengan berpedoman pada AD dan ART KITA serta hasil pertemuan Inspektur Tambang Nasional tanggal 12 – 13 Mei 2014. g. Bersama Sekretaris Jenderal menandatangani surat-surat keluar, rekomendasi, Surat Keputusan dan Keputusan DPP KITA terutama yang bersifat untuk dan atas nama organisasi. h. Bersama Sekretaris Jenderal, memberikan tugas kepada fungsionaris DPP untuk mewakili DPP KITA dalam acara/kegiatan untuk dan atas nama DPP KITA termasuk dalam kemitraan dan kerjasama lainnya. i. Dalam hal-hal yang khusus dan mendesak, Ketua Umum bersama Pengurus Harian dapat mengambil Keputusan untuk kemudian mempertanggung jawabkan kepada Rapat Pleno DPP KITA. j. Bertanggungjawab kepada Musyawarah Nasional KITA. (2) Wakil Ketua Umum I a. Melaksanakan tugas Ketua Umum atas dasar mandat tertulis apabila Ketua Umum berhalangan. b. Mendampingi secara aktif Ketua Umum dalam menjalankan fungsi dan peranannya. c. Memimpin rapat sebagaimana diatur dalam tata laksana organisasi. d. Memonitor Pelaksanaan tertib organisasi di Pusat maupun di Daerah dan melaporkannya kepada Rapat Dewan Pengurus. e. Bersama dengan Sekretaris Jenderal menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan lingkup tugas dan atau koordinasi organisasi jika Ketua Umum berhalangan. f. Mengawasi dan melaksanakan aktifitas organisasi sesuai ketentuan yang mengatur kegiatan organisasi antara lain; Rapat Pleno DPP, Rapat Kerja Nasional, Rapat Pimpinan Nasional, Pelaksanaan MUNAS, termasuk di dalamnya menyiapkan materi untuk kegiatan tersebut. g. Memonitor dan bertanggungjawab atas pelaksanaan Kegiatan Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Registrasi Anggota terutama kegiatan bidang dan melaporkan kepada Rapat Pleno DPP. h. Membuka jaringan kerjasama dengan daerah untuk pembentukan lembaga Inspektur Tambang di daerah atas petunjuk Ketua Umum. i. Memonitor dan bertanggungjawab atas pelaksanaan program kerja Sekretariat Majelis Etik. j. Menyediakan pendampingan terhadap anggota yang diduga melakukan pelanggaran kode etik Inspektur Tambang dalam sidang Majelis Kode Etik. k. Bertanggung jawab atas penyelenggaraan MUSDA dan RAKERDA. l. Dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi aktif dengan Wakil Sekretaris Jenderal I. m. Bertanggung jawab langsung kepada Ketua Umum.

(3) Wakil Ketua Umum II …

(4) Wakil Ketua Umum II a. Melaksanakan tugas Ketua Umum atas dasar mandat tertulis apabila Ketua Umum berhalangan. b. Mendampingi secara aktif Ketua Umum dalam menjalankan fungsi dan peranannya. c. Memimpin rapat sebagaimana diatur dalam tata laksana organisasi. d. Memonitor Pelaksanaan tertib organisasi di Pusat maupun di Daerah dan melaporkannya kepada Rapat Dewan Pengurus. e. Bersama dengan Sekretaris Jenderal menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan lingkup tugas dan atau koordinasi organisasi jika Ketua Umum berhalangan. f. Memonitor dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan program kerja di bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Teknik Keinspekturan; dan Bidang Hubungan Masyarakat, Publikasi, dan Dokumentasi. g. Dalam pelaksanaan tugas berkoordinasi aktif dengan Wakil Sekretaris Jenderal II. h. Bertanggung jawab langsung dengan Ketua Umum. (5) Sekretaris Jenderal a. Melaksanakan tugas Ketua Umum atas dasar mandat tertulis apabila Ketua Umum berhalangan. b. Mendampingi secara aktif Ketua Umum dalam menjalankan fungsi dan perannya. c. Memimpin rapat sebagaimana diatur dalam tata laksana organisasi. d. Bersama Ketua Umum menandatangani Keputusan DPP KITA .

rekomendasi, Surat Keputusan

dan

e. Bersama Ketua Umum menandatangani surat-surat organisasi ke luar dan ke dalam. f. Bersama para Wakil Ketua Umum menandatangani surat-surat organisasi ke luar dan ke dalam jika Ketua Umum berhalangan. g. Melaksanakan koordinasi atas pelaksanaan program kerja yang dilakukan oleh Ketua Bidang dengan anggotanya. h. Melaksanakan pengawasan atas kinerja para ketua Bidang dengan anggotanya. i. Membina jalinan kerjasama dan koordinasi antara Sekretariat dengan fungsionaris DPP KITA. j. Menyiapkan naskah sambutan dan paparan yang diperlukan Ketua Umum dalam aktifitas baik untuk keperluan eksternal maupun internal. k. Mengkoordinir pelayanan informasi internal organisasi, kegiatan kehumasan serta pencitraan organisasi. l. Mengelola Sekretariat DPP KITA secara profesional. m. Mengkoordinir dan menjembatani hubungan dengan Dewan Pimpinan Daerah. n. Bertanggung jawab langsung kepada Ketua Umum.

(6) Wakil Sekretaris Jenderal ...

(6) Wakil Sekretaris Jenderal I a. Melaksanakan tugas Sekretaris Jenderal atas dasar penunjukan tertulis apabila Sekretaris Jenderal berhalangan. b. Mendampingi secara aktif Sekretaris Jenderal dalam menjalankan fungsi dan peranannya. c. Memimpin Rapat sebagaimana diatur dalam Tata Laksana Organisasi. d. Bersama Ketua Umum menandatangani surat–surat keluar jika Sekretaris Jenderal berhalangan. e. Berkoordinasi dengan Wakil Ketua Umum I dalam pengawasan pelaksanaan program kerja bidang Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Registrasi Anggota terutama kegiatan bidang dan menyediakan pendampingan terhadap anggota yang diduga melakukan pelanggaran kode etik Inspektur Tambang serta penyelenggaraan MUSDA dan RAKERDA. f. Bersama Sekretaris Jenderal mengelola Kesekretariatan KITA. g. Bertanggung jawab kepada Ketua Umum melalui Sekretaris Jenderal. (7) Wakil Sekretaris Jenderal II a. Melaksanakan tugas Sekretaris Jenderal atas dasar penunjukan tertulis apabila Sekretaris Jenderal berhalangan. b. Mendampingi secara aktif Sekretaris Jenderal dalam menjalankan fungsi dan peranannya. c. Memimpin Rapat sebagaimana diatur dalam Tata Laksana Organisasi. d. Bersama Ketua Umum menandatangani surat-surat keluar jika Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal I berhalangan. e. Berkoordinasi dengan Wakil Ketua Umum II dalam pengawasan pelaksanaan program kerja di bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Teknik Keinspekturan; dan Bidang Hubungan Masyarakat, Publikasi, dan Dokumentasi. f. Bertanggungjawab kepada Ketua Umum melalui Sekretaris Jenderal. (8) Bendahara Umum a. Menggalang dan mengkoordinir usaha-usaha untuk mendapatkan dana organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ART KITA. b. Bersama Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal menandatangani dokumen/surat berharga yang berkaitan dengan kebendaharaan organisasi. c. Melaksanakan pengawasan terhadap aktivitas jalannya administrasi keuangan organisasi, serta pengawasan pengadaan dana dan sarana kesekretariatan. d. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya Tahunan Organisasi untuk disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat, serta menginventarisasi dan membuat laporan keuangan organisasi untuk dilaporkan setiap Rapat Pengurus. e. Bersama Ketua Umum mengawasi administrasi keuangan DPD KITA dan Keuangan Panitia yang dibentuk oleh DPP. f. Atas persetujuan Ketua Umum menerima laporan keuangan Panitia dan dilaporkan pada rapat pengurus. g. Atas persetujuan Ketua Umum …

g. Atas persetujuan Ketua Umum menerima laporan keuangan DPD sekurangkurangnya sekali dalam setahun. h. Membuat laporan keuangan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. i. Bertanggung jawab langsung kepada Ketua Umum. Pasal 4 Bidang-Bidang (1) Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Registrasi Anggota a. Ketua bidang mengkoordinir kegiatan dan pelaksanaan program kerja di bidangnya. b. Anggota bidang membantu dan mendampingi Ketua Bidang dalam pelaksanaan kegiatan dan program kerja di bidangnya. c. Menyusun Peraturan Organisasi dan menyiapkan naskah Keputusan DPP KITA dan Surat Keputusan DPP KITA setelah berkoordinasi dengan pengurus harian. d. Membuat petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis organisasi dan kelembagaan. e. Mendorong terbentuk lembaga Inspektur Tambang diseluruh Indonesia. f. Melakukan pendidikan kaderisasi pada anggota. g. Melakukan regestrasi anggota. h. Menerbit Kartu Tanda Anggota (KTA). i. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab Kepada Ketua Umum melalui Wakil Ketua Umum I. (2) Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Teknik Keinspekturan. a. Ketua bidang mengkoordinir kegiatan dan pelaksanaan program kerja di bidangnya. b. Anggota bidang membantu dan mendampingi Ketua Bidang dalam pelaksanaan kegiatan dan program kerja di bidangnya. c. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan peningkatan kompetensi anggota. d. Mencari, menciptakan, memfasilitasi dan/atau melaksanakan pelatihan pada Inspektur Tambang sebagai anggota KITA di bidang keinspekturan. e. Melakukan workshop, seminar dan/atau diskusi untuk menemukan metode baru dalam pengembangan Teknik Keinspekturan. f. Melakukan komunikasi dan pengembangan jaringan dengan lembaga akreditasi dan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk kepentingan Inspektur Tambang. g. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum melalui Wakil Ketua Umum II. (3) Bidang Hubungan Masyarakat, Publikasi dan Dokumentasi. a. Ketua bidang mengkoordinir kegiatan dan pelaksanaan program kerja di bidangnya. b. Anggota bidang membantu dan mendampingi Ketua Bidang dalam pelaksanaan kegiatan dan program kerja di bidangnya.

c. Bertindak selaku …

c. Bertindak selaku juru bicara DPP KITA dan bertanggung jawab terhadap pencitraan organisasi. d. Membangun jaringan antara DPP, DPD dan anggota KITA, serta menyebar luaskan informasi tentang organisasi. e. Membuat lembaga publikasi untuk kepentingan organisasi. f. Bertanggung jawab terhadap dokumentasi terhadap setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi. g. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum melalui Wakil Ketua Umum II. Pasal 5 Sekretariat Majelis Etik (1) Sekretariat Majelis Etik dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala beserta anggota. (2) Sekretariat Majelis Etik bertanggung jawab sebagai berikut: a. Merumuskan naskah Kode Etik Inspektur Tambang menjadi sebuah produk hukum yang bisa diaplikasikan. b. Membantu Majelis Etik melakukan pengawasan terhadap pelanggaran kode etik oleh Inspektur Tambang. c. Menghimpun semua pengaduan dan laporan terhadap pelanggaran Kode Etik oleh Inspektur Tambang dan Kepala Inspektur Tambang selanjutnya di sampaikan kepada Majelis Etik untuk melaksanakan sidang kode etik. d. Menyiapkan tim pendampingan terhadap anggota KITA yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik sewaktu dilaksanakan sidang Majelis Etik. (3) Kepala Sekretariat Majelis Etik dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab langsung kepada Ketua Umum. BAB III Tata Laksana Organisasi Pasal 6 Tata Cara Pengambilan Keputusan (1) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) merupakan Badan Pengurus Tertinggi Organisasi tingkat Nasional yang mewakili organisasi ke dalam dan ke luar dan bersifat kolektif. (2) Kebijakan strategis organisasi diambil dalam rapat pleno DPP KITA berupa : a. Penetapan peraturan organisasi yang dituangkan dalam bentuk Keputusan DPP. b. Penggantian pengurus antar waktu selain ketua umum yang ditetapkan dalam bentuk Keputusan DPP. c. Program kerja organisasi yang ditetapkan dalam bentuk Keputusan DPP. d. Rekomendasi-rekomendasi strategis yang bersifat nasional baik ke dalam maupun keluar organisasi. e. Rapat Pleno …

e. Rapat Pleno DPP KITA dipimpin oleh Ketua Umum didampingi oleh Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Wakil-Wakil Ketua Umum dan Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal yang duduk pada meja pimpinan rapat. (3) Rapat Pengurus Harian yang diperluas mempunyai wewenang untuk menetapkan : a. Keputusan yang bersifat strategis yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan DPP KITA. b. Rapat Pengurus Harian yang diperluas terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, para Wakil Ketua Umum, para Wakil Sekretaris Jenderal, Kepala Sekretariat Majelis Kode Etik, serta Ketua Bidang atau yang mewakili Bidang, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi permasalahan yang dibahas. c. Rapat dipimpin oleh Ketua Umum dan atau Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal berdasarkan mandat Ketua Umum. d. Kondisi yang memaksa untuk mengambil sebuah keputusan dan tidak dapat melakukan rapat pengurus harian secara lengkap maka dilakukan konsultasi antara pengurus harian, dan kemudian Ketua Umum mengambil keputusan. (4) Rapat Bidang dilaksanakan untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan tugastugas bidang yang di pimpin oleh Wakil Ketua Umum, dan atau Wakil Sekretaris Jenderal dan atau oleh Ketua Bidang bersangkutan. (5) Rapat Sekretariat Majelis Etik dipimpin oleh Kepala Sekretariat Majelis Etik dengan peserta rapat anggota Sekretariat Majelis Etik. (6) Hasil rapat bidang dan sekretariat Majelis Etik di laporkan kepada Ketua Umum melalui Sekretaris Jenderal untuk dibuatkan surat keputusan atau tindakan administratif sebagai tindak lanjut. Pasal 7 Setiap pelaksanaan kegiatan dan keputusan DPP dilaporkan kepada Dewan Pembina dan Dewan Penasihat secara berkala. Pasal 8 Kesekretariatan (1) Semua surat masuk harus melalui Sekretaris Jenderal setelah diagenda dan di laporkan kepada Ketua Umum kemudian didisposisi kepada unit yang akan mengolah. (2) Semua surat keluar dipersiapkan oleh unit yang mengolah di bawah kontrol Wakil Ketua Umum dan Wakil Sekretaris Jenderal sesuai dengan bidang tugasnya. (3) Semua surat keluar harus teragenda dengan nomor register yang ditetapkan Sekretaris Jenderal atau Wakil Sekretaris Jenderal yang mendapat pelimpahan oleh Sekretaris Jenderal, kemudian satu pertinggal di Arsip. (4) Semua surat keluar yang penting dan strategis harus diparaf oleh ketua bidang yang mengusulkan. (5) Surat-surat masuk yang penting dan strategis harus dibicarakan dalam rapat pengurus harian atau konsultasi pengurus harian untuk diambil keputusan oleh Ketua Umum.

Pasal 9 …

Pasal 9 Keuangan (1) Pendapatan a. Pendapatan keuangan harus dicatat oleh Bendahara Umum dan diketahui oleh Ketua Umum. b. Pendapatan keuangan harus dilengkapi dengan bukti penerimaan. (2) Pengeluaran a. Pengeluaran keuangan harus dicatat oleh Bendahara Umum dan diketahui oleh Ketua Umum. b. Pengeluaran uang harus dilengkapi dengan bukti pengeluaran keuangan. Ditetapkan di Jakarta Tanggal 10 November 2014

Dewan Pimpinan Pusat Korps Inspektur Tambang Indonesia Ketua Umum,

Sekretaris Jenderal,

Ir.Rosben Aguswar, M.Si. Dt. Batuah

Y. Sulistiyohadi, ST

Tembusan: 1. Ketua Dewan Penasehat DPP KITA 2. Ketua Dewan Pembina DPP KITA/Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara 3. Ketua Dewan Penasehat DPD/Kepala Dinas ESDM Provinsi se Indonesia. 4. Ketua DPD KITA dan LO DPP .