DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI RAKYAT BERDAULAT

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI RAKYAT BERDAULAT Sekretariat: Graha ASKONAS, Komplek Perkantoran Duta Mas, ITC Fatmawati, Blok C2 No. 1, Jakarta Selatan

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNTUK TEKNIS (JUKLAK JUKNIS) PEMBENTUKAN PENGURUS DPD, DPC, DPAC, DAN DPRt PARTAI RAKYAT BERDAULAT (PRB) Sebagaimana yang telah diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Keputusan MENKUMHAM Nomor 37 Tahun 2015, tentang tata cara pendaftaran, Pendirian Badan Hukum, Perubahan AD/ART, serta pergantian kepengurusan Partai Politik. Partai Politik bisa didaftarkan di Kemenkumham sebagai Peserta PEMILU apabila: A. UMUM 1. Mengisi Formulir Pendaftaran. 2. Memiliki Rekening atas nama Partai Politik. 3. Surat keterangan dari Bank atas Rekening Partai Politik 4. Memiliki Akta Notaris Pendirian Partai Politik 5. Menyertakan Nama, Lambang, atau tanda gambar Parpol. 6. Memiliki kepengurusan tingkat Provinsi (DPD) di 100% jumlah Provinsi di Seluruh Indonesia 7. Memiliki Kepengurusan tingkat Kabupaten (DPC) sekurang kurangnya 75% dari Jumlah Kabupaten di tiap tiap provinsi 8. Memiliki Kepengurusan Tingkat Kecamatan (DPAC) sekurang kurangnya 50% dari jumlah kecamatan di tiap tiap Kabupaten. 9. Melampirkan KTP Pengurus DPD (Provinsi), dan KTP Pengurus DPC (Kabupaten/Kota) yang telah dilegalisir oleh Pejabat berwenang. 10. Kepengurusan di semua tingkatan harus menyertakan 30% keterwakilan Perempuan 11. Memiliki Kantor/sekretariat yang dibuktikan dengan Sertifikat kepemilikan kantor atau perjanjian sewa, perjanjian pinjam pakai, atau perjanjian lainnya. Yang berlaku sampai dengan tahapan Pemilu berahirSurat keterangan domisili kantor partai politik di tingkat pusat, provionsi, dan kabupaten/kota. 12. Surat keterangan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyatakan kepengurusan tersebut telah dilaporkan keberadaannya. 13. Surat pernyataan pendiri atau pengurus. 14. Memiliki NPWP Partai 15. Bukti pembayaran BNBP Permohonan B. PENDAFTARAN


Berkas Pendaftaran harus sudah diterima Sekretariat Pendaftaran Badan Hukum Partai Politik selambat lambatnya tanggal 29 Juli 2016 pukul 16.00 WIB dengan melampirkan: 1. Surat permohonan pendaftaran pendirian dan pembentukan partai politik baru ditujukan kepada MENKUMHAM c.q. Dirjend Administrasi Hukum umum 2. Satu salinan sah akta notaris tentang pendirian dan pembentukan partai politik baru, yang memuat nama pendiri, AD/ART, dan kepengurusan Partai Tingkat Pusat. 3. Surat keterangan dari BAKESBANGPOL Provinsi. 4. Surat keterangan dari BAKESBANGPOL Kabupaten/Kota 5. Surat keterangan dari Camat tentang kepengurusan Partai Politik 6. Surat keterangan domisili partai tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/kota, dan kecamatan yang disertai bukti sah status kantor tersebut berupa sertifikat, perjanjian sewa menyewa, perjanjian pinjam pakai, atau perjanjian lain yang berlaku sekurang kurangnya sampai April 2019. 7. Sekretariat kantor Pusat harus di Pusat Ibukota, Kantor Pengurus Provinsi harus di ibukota Provinsi, Kantor Pengurus Kabupaten/Kota harus di Ibukota Kabupaten/Kota, kantor Pengurus Kecamatan harus di Ibukota Kecamatan. 8. Dua lembar asli lambang Partai Politik (Berwarna) diatas kertas A4 dan lima lembar foto copy. 9. Surat pernyataan bermeterai cukup bahwa yang bersangkutan adalah pengurus partai politik tersebut dan tidak menjadi anggota dan pengurus partai politik lain. Disertai dengan foto copy KTP pengurus Partai Politik tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan. D. VERIFIKASI BERKAS DPP 1. Surat permohonan pendaftaran pendirian dan pembentukan partai politik baru ditujukan kepada MENKUMHAM c.q. Dirjend Administrasi Hukum umum 2. Satu salinan sah akta notaris tentang pendirian dan pembentukan partai politik baru, yang memuat nama pendiri, AD/ART, dan kepengurusan Partai Tingkat Pusat. 3. Surat keterangan domisili partai yang disertai bukti sah status kantor tersebut berupa sertifikat, perjanjian sewa menyewa, perjanjian pinjam pakai, atau perjanjian lain yang berlaku sekurang kurangnya sampai April 2019. 4. Dua lembar asli lambang Partai Politik (Berwarna) diatas kertas A4 dan lima lembar foto copy. 5. Surat pernyataan bermeterai cukup bahwa yang bersangkutan adalah pengurus partai politik tersebut dan tidak menjadi anggota dan pengurus partai politik lain. Disertai


dengan foto copy KTP pengurus Partai Politik tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan. E. VERIFIKASI BERKAS DPD PROVINSI (syarat minimal 100% Provinsi di Indonesia) 1. Surat keterangan dari BAKESBANGPOL Provinsi 2. Surat keterangan domisili partai yang disertai bukti sah status kantor tersebut berupa sertifikat, perjanjian sewa menyewa, perjanjian pinjam pakai, atau perjanjian lain yang berlaku sekurang kurangnya sampai April 2019. 3. Surat pernyataan bermeterai cukup bahwa yang bersangkutan adalah pengurus partai politik tersebut dan tidak menjadi anggota dan pengurus partai politik lain. Disertai dengan foto copy KTP pengurus Partai. F. VERIFIKASI BERKAS DPC KABUPATEN/KOTA (syarat minimal 75% Kabupaten/Kota dari setiap Provinsi) 1. Surat keterangan dari BAKESBANGPOL Kabupaten/Kota 2. Surat keterangan domisili partai yang disertai bukti sah status kantor tersebut berupa sertifikat, perjanjian sewa menyewa, perjanjian pinjam pakai, atau perjanjian lain yang berlaku sekurang kurangnya sampai April 2019. 3. Surat pernyataan bermeterai cukup bahwa yang bersangkutan adalah pengurus partai politik tersebut dan tidak menjadi anggota dan pengurus partai politik lain. Disertai dengan foto copy KTP pengurus Partai. G. VERIFIKASI BERKAS DPAC KECAMATAN (syarat minimal 50% Kabupaten/Kota dari setiap Kabupaten/Kota) 1. Surat keterangan dari BAKESBANGPOL Kabupaten/Kota 2. Surat keterangan domisili partai yang disertai bukti sah status kantor tersebut berupa sertifikat, perjanjian sewa menyewa, perjanjian pinjam pakai, atau perjanjian lain yang berlaku sekurang kurangnya sampai April 2019. 3. Surat pernyataan bermeterai cukup bahwa yang bersangkutan adalah pengurus partai politik tersebut dan tidak menjadi anggota dan pengurus partai politik lain. Disertai dengan foto copy KTP pengurus Partai. H. PETUNJUK PEMBENTUKAN PENGURUS DPP, DPD, DPC, DPAC, DAN DPRt. PARTAI RAKYAT BERDAULAT (PRB) 1. DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)


a. Pengurus DPP terdiri dari 18 Orang yang meliputi Satu Orang Ketua Umum, Sebelas Orang Ketua, Satu Orang Sekretaris Jendral, Dua Orang Wakil Sekretaris Jendral, Satu Orang Bendahara Umum, dan Dua Orang Wakil Bendahara Umum. b. Komposisi Pengurus DPP harus melibatkan keterwakilan 30% Perempuan. c. Pengurus DPP tidak boleh merangkap kepengurusan di Partai Lain dan tidak boleh menjadi anggota di Partai Politik lainnya. 2. DEWAN PIMPINAN DAERAH (PROVINSI) a. Pengurus DPD terdiri dari 9 Orang yang meliputi Satu Orang Ketua, Satu Orang Wakil Ketua, Tiga Orang Ketua Bidang, Satu Orang Sekretaris, satu Orang Wakil Sekretaris, Satu Orang Bendahara, dan satu Orang Wakil Bendahara. b. Komposisi Pengurus DPD harus melibatkan keterwakilan 30% Perempuan. c. Pengurus DPD tidak boleh merangkap kepengurusan di Partai Lain dan tidak boleh menjadi anggota di Partai Politik lainnya. 3. DEWAN PIMPINAN CABANG (Kabupaten/kota) a. Pengurus DPC terdiri dari 9 Orang yang meliputi Satu Orang Ketua, Satu Orang Wakil Ketua, Tiga Orang Ketua Bidang, Satu Orang Sekretaris, satu Orang Wakil Sekretaris, Satu Orang Bendahara, dan satu Orang Wakil Bendahara. b. Komposisi Pengurus DPC harus melibatkan keterwakilan 30% Perempuan. c. Pengurus DPC tidak boleh merangkap kepengurusan di Partai Lain dan tidak boleh menjadi anggota di Partai Politik lainnya. 4. DEWAN PIMPINAN ANAK CABANG (Kecamatan) a. Pengurus DPAC terdiri dari 9 Orang yang meliputi Satu Orang Ketua, Satu Orang Wakil Ketua, Tiga Orang Ketua Bidang, Satu Orang Sekretaris, satu Orang Wakil Sekretaris, Satu Orang Bendahara, dan satu Orang Wakil Bendahara. b. Komposisi Pengurus DPAC harus melibatkan keterwakilan 30% Perempuan. c. Pengurus DPAC tidak boleh merangkap kepengurusan di Partai Lain dan tidak boleh menjadi anggota di Partai Politik lainnya. 5. DEWAN PIMPINAN RANTING (DESA) a. Pengurus DPRt terdiri dari 9 Orang yang meliputi Satu Orang Ketua, Satu Orang Wakil Ketua, Tiga Orang Ketua Bidang, Satu Orang Sekretaris, satu Orang Wakil Sekretaris, Satu Orang Bendahara, dan satu Orang Wakil Bendahara. b. Komposisi Pengurus DPRt harus melibatkan keterwakilan 30% Perempuan.


c. Pengurus DPRt tidak boleh merangkap kepengurusan di Partai Lain dan tidak boleh menjadi anggota di Partai Politik lainnya.

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI RAKYAT BERDAULAT

Recommend Documents