LAPORAN HASIL PENGUKURAN TINGKAT TRANSPARANSI PENDANAAN PARTAI POLITIK DI TINGKAT DEWAN PIMPINAN PUSAT
Transparency International Indonesia
Latar Belakang • Disahkanya Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) telah memberikan angin segar bagi publik dalam keterpenuhan hak atas informsi. Melalui undang-undang ini diharapkan memberikan ruang yang lebih luas bagi akses publik terhadap pendanaan politik. Keterbukaan informasi adalah suatu kondisi untuk memungkinkan demokrasi berfungsi dengan baik. Tidak ada demokrasi apapun predikat dan jenisnya tanpa partisipasi politik rakyat. Tidak akan ada partisipasi rakyat tanpa transparansi, keterbukaan politik dan keterbukaan informsi. Untuk itulah Transparency International Indonesia bekerjasama dengan Komisi Informasi Pusat telah mengembangkan satu instrument yang dapat mengetahui tingkat transparansi keuangan partai politik.
Tujuan Penelitian • Riset ini secara umum bertujuan mengukur sejauh mana transparansi pendanaan partai politik ditinjau dari Undang-Undang No. 2/2008 Jo UU No.2/2011 Tentang Partai Politik dan Undang-Undang No. 14/2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Metode Pengumpulan Data • Pengumpulan data dilakukan secara kuantitatif menggunakan acuan kuesioner yang didukung wawancara mendalam dengan informan kunci dari partai politik di tingkat DPP. Peneliti akan melihat data sekunder berupa dokumen keuangan partai politik, AD/ART Parpol, dan lain-lain yang dibutuhkan sesuai pertanyaan penelitian apakah tersedia atau tidak. Atau dengan kata lain mengobservasi data sekunder tersebut. Jika dimungkinkan, data tersebut akan dicopy sebagai bahan analisis dan rekomendasi. • Informan utama adalah Bendahara Umum DPP Partai Politik atau yang mewakilinya dengan catatan menguasai seluk beluk pendanaan partai dan dapat dimintai pertanggunbjawabannya terhadap data yang diberikan. Proses pengambilan data dilakukan beberapa kali sesuai dengan kebutuhan. • Survey dilakukan dari Bulan Juni 2012 hingga April 2013
Partai politik yang menjadi responden penelitian berjumlah 9 (sembilan): • • • • • • • • •
DPP Partai Demokrat DPP Partai Golkar DPP PDIP DPP PKS DPP PAN DPP PPP DPP PKB DPP Partai Gerindra DPP Partai Hanura
Kuesioner Penelitian dan Pembobotanya Bobot Pertanyaan: • Score 1 jika informasi tidak tersedia sama sekali • Score 2 jika informasi tersedia namun tidak lengkap kurang dari 50% • Score 3 jika informasi tersedia namun tidak lengkap lebih dari 50% • Score 4 jika informasi yang dibutuhkan lengkap Jenis Pertanyaan: • Informasi yang Wajib Tersedia (15 pertanyaan) • Informasi yang Wajib Dipublikasikan (8 pertanyaan) • Informasi yang Wajib Dilaporkan Kepada Pemerintah (4 pertanyaan)
Penghitungan Score dan Analisis Data • 45% untuk informasi yang wajib tersedia (15 pertanyaan) • 25% untuk pertanyaan untuk informasi yang wajib dipublikasikan (8 pertanyaan) • 30% untuk informasi yang wajib dilaporkan kepada pemerintah (4 pertanyaan) • Data yang terkumpul dianalisis sesuai kriteria pembobotan yang telah ditentukan dan disajikan dalam bentuk index 1-4 pada setiap point pertanyaan.
Tahapan Pengumpulan Data • Seminar sosialisasi kepada partai politik terkait rencana pengukuran tingkat transparansi pendanaan politik • Seminar penetapan bobot indeks dan rencana tindak lanjut dengan partai politik sebagai bentuk expert pannel • Audiensi di DPP Partai Politik untuk mensosialisasikan instrumen dan informasi yang dibutuhkan • Proses pengumpulan data di DPP Partai Politik • Konfirmasi data melalui proses FGD dengan partai politik yang telah disurvey
TEMUAN SURVEY
RESPON PARTAI POLITIK 1
Kategori Sangat Kooperatif
2
Kooperatif
3
Kurang Kooperatif Tidak Kooperatif
4
Keterangan Membuka diri untuk proses assessment dan audiensi Membuka diri untuk audiensi Melakukan proses komunikasi dengan TII Sama sekali tidak membuka komunikasi dengan TII
Nama Partai PDI-Perjuangan, Partai Gerindra, PAN, PKB, Hanura PPP Partai Demokrat, PKS Partai Golkar
Kategori Respon Partai Politik MEMBUKA DIRI
BEKERJASAMA
Bersedia melakukan komunikasi terkait Bersedia mengikuti proses penilaian survey yang dilakukan oleh TI-Indonesia assessment (proses survey) dan Komisi Informasi Pusat (melalui surat, telfon dan lain-lain) Bersedia melakukan audiensi
INDEKS TRANSPARANSI KEUANGAN PARTAI POLITIK
Informasi Wajib Keterangan Tersedia
Informasi Informasi yang Wajib yang Wajib Dilaporkan Dipublikasi Kepada kan Pemerintah
Overall Score
Gerindra
3,50
3,88
4,00
3,74
PAN
3,47
3,50
4,00
3,64
PDIP
3,67
1,00
4,00
3,10
Hanura
2,14
1,00
4,00
2,41
PKB
2,13
1,00
3,67
2,31
Grafik Transparansi Keuangan Partai Politik
Gerindra
PAN
PDIP
Hanura
PKB
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
Indeks Sebelum Proses Verifikasi Data Keterangan
Informasi yang Wajib Tersedia
Informasi yang Wajib Dipublikasikan
Informasi yang Wajib Dilaporkan Kepada Pemerintah
Overall Score
PDIP PAN
3,60 3,20
1,00 1,00
4,00 4,00
3,07 2,89
Gerindra PKB Hanura
3,07 2,00 1,57
1,00 1,00 1,00
4,00 3,67 4,00
2,83 2,25 2,16
Grafik Keuangan Partai Sebelum Proses Verifikasi Data Overall Score PDIP
PAN
Gerindra
PKB
Hanura
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
Grafik Perbandingan Indeks 5 Partai Politik Gerindra
PAN
Informasi yang Wajib Dilaporkan Pemerintah Informasi yang Wajib Dipublikasikan
PDIP
Informasi Wajib Tersedia Overall Score
Hanura
PKB 0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
Informasi Wajib Tersedia Gerindra
PAN
PDIP
Hanura
PKB
-
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
Informasi yang Wajib Dipublikasikan Gerindra
PAN
PDIP
Hanura
PKB
-
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
Informasi yang Wajib Dilaporkan Kepada Pemerintah PDIP
Gerindra
PAN
PKB
Hanura
-
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Kesimpulan • Dari 9 partai di parlemen, 5 sangat kooperatif terhadap survey ini, yakni Gerindra, PAN, PDIP, PKB, Hanura • 1 Partai kooperatif, PPP • 2 Partai kurang kooperatif, PKS dan Demokrat • 1 Partai tidak kooperatif; Golkar
• Dari 5 partai yang disurvey, 3 diantaranya sudah transparan dengan score diatas 3,00 (Partai Gerindra, PAN, PDI-Perjuangan). 2 Partai yang lain (PKB dan Hanura) belum transparan
• Dalam hal informasi yang wajib tersedia, ratarata partai politik belum transparan • Dalam hal informasi yang wajib dipublikasikan, hanya 2 partai (Gerindra dan PAN) yang sudah transparan • Dalam hal informasi yang wajib dilaporkan kepada pemerintah, semua partai politik memiliki tingkat transparansi yang baik
Rekomendasi • Partai politik harus mematuhi Undang-Undang No. 2/2008 Jo UU No.2/2011 Tentang Partai Politik dan Undang-Undang No. 14/2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. • Partai politik harus mengembangkan: – Kebijakan, mekanisme, prosedur internal pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel untuk mendapatkan kepercayaan dan dukungan publik – Aturan internal yang menjamin akses masyarakat terhadap informasi keuangan partai – Mendorong adanya PPID dan Perbaikan sistem pencatatan laporan keuangan sesuai standart akuntasi yang ada
• DPR segera memasukkan standar audit terkait dana Non-APBN ke dalam UU Partai Politik • Komisi Informasi agar menyediakan petunjuk pelaksanaan transparansi dan publikasi pendanaan bagi partai politik • Partai politik yang belum diketahui tingkat transparansinya harus membuka diri dan bekerjasama dengan Komisi Informasi dan lembaga lain yang konsisten mengembangkan transparansi pendanaan partai. Diharapkan mereka bisa ikut bergabung di dalam pelaksanaan survey berikutnya • Memanfaatkan informasi yang telah dibuka dan disediakan oleh kelima Parpol untuk kepentingan peningkatan kesadaran politik pemilih dan sekaligus mengontrol partai politik.
