Lampiran 1
Prosedur yang Disepakati yang Diterapkan atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa
1. PROSEDUR No. 1 Dapatkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum (“LPPDKP”) berikut di bawah ini beserta laporan-laporan lainnya yang terkait seperti yang tercantum dalam Tanda Terima Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum (“Tanda Terima’) (lihat Lampiran B1-B4 terlampir): a. Partai politik tingkat pusat: Satu buah LPPDKP partai politik tingkat pusat. b. Partai politik tingkat provinsi: i. Satu buah LPPDKP partai politik tingkat provinsi, dan ii. Seluruh LPPDKP partai politik tingkat kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan. c. Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (”DPD”): Seluruh LPPDKP calon anggota DPD di provinsi yang bersangkutan.
TEMUAN /KETERANGAN No.1.a Kami telah menerima LPPDKP Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa berikut laporan-laporan lain yang terkait sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 31 Peraturan KPU No. 01 Tahun 2009. 2. PROSEDUR NO. 2 Lengkapi Tanda Terima untuk mencatat semua laporan dan dokumen yang diterima dari Peserta Pemilu dan tentukan tepat waktu atau tidak tepat waktunya penyampaian LPPDKP kepada Kantor Akuntan Publik (”KAP”) yang dilakukan oleh Peserta Pemilu (paling lambat 15 hari setelah tanggal pemungutan suara). TEMUAN/KETERANGAN N0. 2 Kami telah menerima LPPDKP DPP Partai Kebangkitan Bangsa pada tanggal 24 April 2009 di Kantor KPU Pusat Jakarta sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 135 UU No. 10 Tahun 2008, Pasal 31 Peraturan KPU No. 01 Tahun 2009.
3. PROSEDUR NO. 3 Tentukan ketaatan Peserta Pemilu terhadap periode pencatatan dan pelaporan yang seharusnya dicakup oleh LPPDKP berdasarkan peraturan yang berlaku, yaitu periode pelaporan dimulai paling lambat tiga hari setelah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup seminggu sebelum penyampaian LPPDKP kepada KAP.
1
TEMUAN/KETERANGAN No. 3 Kami telah melakukan penilaian terhadap ketaatan mengenai periode pencatatan dan pelaporan LPPDKP DPP Partai Kebangkitan Bangsa Pusat. Periode pencatatan dan pelaporan yang tercantum dalam LPPDKP tersebut yaitu 12 Juli 2008 -17 April 2009 periode tersebut berada dalam periode sebagaimana ditentukan Pasal 129 UU No. 10 Tahun 2008, Pasal 14 dan Pasal 16 Peraturan KPU No. 01 Tahun 2009.
4. PROSEDUR NO. 4 Tentukan ketaatan Peserta Pemilu dalam pembukaan LADK&RKDKP di bank yang mengacu pada peraturan yang berlaku dengan melakukan prosedur di bawah ini:
a. Cocokkan tanggal pembukaan LADK&RKDKP antara tanggal yang tertera dalam rekening koran LADK&RKDKP dengan peraturan yang berlaku (LADK&RKDKP dibentuk paling cepat satu hari setelah Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan paling lambat tujuh hari sebelum hari pertama jadual pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum). b. Tentukan kesesuaian bank yang dipilih untuk membuka LADK&RKDKP dengan mengacu pada kriteria berdasarkan peraturan yang berlaku (bank pemerintah atau bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia). c. Tentukan kesesuaian kepemilikan LADK&RKDKP dengan cara membandingkan nama pemilik LADK&RKDKP antara data yang tercantum dalam rekening koran LADK&RKDKP dengan nama Peserta Pemilu. TEMUAN/KETERANGAN No. 4.a Kami telah mencocokan tanggal pembukaan LADK&RKDKP antara tanggal yang tertera dalam rekening koran LADK & RKDKP dengan peraturan yang berlaku, dengan hasil tanggal pembukaan RKDK mendahului tanggal yang telah ditetapkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 134 UU No. 10 tahun 2008, Pasal 12 Peraturan KPU No. 01 Tahun 2009 karena DPP PKB menggunakan dua rekening bank Partai yang lama yaitu Bank BCA dan Bank LIPPO (CIMB Niaga) sehingga tidak diketahui secara tepat kapan kedua rekening tersebut dibuka. TEMUAN/KETERANGAN No. 4.b Partai Kebangkitan Bangsa Pusat telah membuka RKDKP (Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilu) pada Bank LIPPO (CIMB Niaga) dan Bank BCA. sebagaimana ditentukan dalam Pasal 134 UU No. 10 tahun 2008, Pasal 12 Peraturan KPU No. 01 Tahun 2009. TEMUAN/KETERANGAN No.4.c Nama pemilik rekening koran LADK&RKDKP telah sesuai dengan nama peserta pemilu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 134 UU No. 10 tahun 2008, Pasal 12 Peraturan KPU No. 01 Tahun 2009.
2
5. PROSEDUR NO. 5 Tentukan kelengkapan pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu dengan cara memilih minimum 30 transaksi yang tercantum dalam rekening koran Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilihan Umum (”RKDKP”) (yang mencakup penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu) secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupan seluruh periode yang tercakup dalam RKDKP, serta menelusuri transaksi tersebut ke LPPDKP untuk menentukan tercatat tidaknya transaksi tersebut dalam LPPDKP. Catatan: Jika jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu yang tercantum dalam LADK&RKDKP kurang dari 30, maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut. Khusus untuk Peserta Pemilu yang merupakan partai politik tingkat provinsi, partai politik tingkat kabupaten/kota, serta calon anggota DPD, pemilihan transaksi tersebut di atas bukan 30 transaksi, melainkan cukup hanya 10 transaksi saja. TEMUAN/KETERANGAN No. 5 1) Penerimaan RKDKP Berdasarkan RKDKP selama periode yang dilaporkan tidak ada transaksi penerimaan, namun berdasarkan LPPDKP terdapat transaksi penerimaan yaitu: Sumbangan Partai Politik Sumbangan Calon Legislatif Sumbangan Perseorangan Sumbangan Perusahaan/Badan Usaha
Rp. Rp. Rp. Rp.
-
Lain-lain a. Pinjaman dari Sekretariat DPP PKB b. Sumbangan bentuk barang
Rp. 1.870.000.000 Rp. 1.739.000.000
2) Pengeluaran RKDKP Berdasarkan RKDKP selama periode yang dilaporkan jumlah transaksi pengeluaran adalah: Tanggal 25-3-2009 Rp. 200.000.000 Tanggal 25-3-2009 Rp. 200.000.000 Tanggal 27-3-2009 Rp. 300.000.000 Tanggal 2-4-2009 Rp. 300.000.000 Jumlah Pengeluaran dalam RKDKP Rp. 1.000.000.000
Sedangkan menurut LPPDKP jumlah pengeluaran adalah: Pengeluaran Operasi a. Pertemuan Terbatas b. Pertemuan Tatap Muka c. Media massa cetak dan media massa elektronik d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum e. Pemasangan alat peraga di tempat umum f. Rapat Umum g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan
3
Rp. Rp. 1.000.000.000 Rp. 2.121.500.000 Rp. 123.125.000 Rp. Rp. Rp.
-
Pengeluaran Modal a. Pembelian Kendaraan b. Pembelian Peralatan(Komputer,Inventaris kantor) c. Lain-lain
Rp. Rp. Rp.
Pengeluaran Lain-lain a. Kebutuhan Kantor Jumlah Pengeluaran dalam LPPDKP
Rp. 4.651.500 Rp. 3.253.851.500
4.575.000 -
Berdasarkan keterangan dari DPP PKB: • perbedaan penerimaan dalam RKDKP dengan LPPDKP disebabkan: tidak ada penyumbang dana kampanye. Nilai penerimaan dalam LPPDKP sebesar Rp. 1.870.000.000 merupakan pinjaman dari sekretariat DPP PKB sehingga mutasinya tidak tercantum di RKDKP. • Perbedaan pengeluaran dalam RKDKP dengan LPPDKP disebabkan: nilai pengeluaran yang tidak tercantum di RKDKP menggunakan dana yang bersumber dari pinjaman Sekretariat DPP PKB dan uang tunai/kas yang dimiliki DPP PKB.
6. PROSEDUR NO. 6 Dapatkan Daftar Sumber Penerimaan Dana Kampanye Pemilihan Umum (“DSPDKP) atau buku pembantu sejenis lainnya (buku catatan pendukung LPPDKP untuk transaksi penerimaan dana kampanye Pemilu) dari Peserta Pemilu, yang telah direkapitulasi berdasarkan nama penyumbang menurut urutan abjad, yang memperlihatkan klasifikasi penerimaan yang diterima dari pihak-pihak sebagai berikut: a. Partai politik. b. Calon legislatif. c. Perseorangan. d. Perusahaan/badan usaha. e. Lainnya (termasuk hutang dan diskon). TEMUAN/KETERANGAN No. 6 Kami telah menerima DSPDKP dari DPP Partai Kebangkitan Bangsa. DSPDKP telah direkapitulasi berdasarkan nama penyumbang menurut urutan abjad, serta telah memperlihatkan klasifikasi sumber penerimaan sebagaimana yang ditentukan KPU, sebagaimana Lampiran Peraturan KPU No. 01 Tahun 2009.
7. PROSEDUR NO. 7 Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DSPDKP dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut. TEMUAN/KETERANGAN No, 7 Kami tidak dapat menentukan keakurasian matematis dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DSPDKP, karena tidak terdapat penjumlahan dalam DSPDKP. Berdasarkan jawaban yang kami terima dari DPP PKB hal ini karena peserta pemilu mengikuti SOP yang telah diterimanya dari KPU.
4
8. PROSEDUR NO. 8 Bandingkan jumlah penerimaan menurut klasifikasi penyumbang antara nilai yang tercantum dalam DSPDKP dengan nilai yang tercantum dalam LPPDKP. Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindaklanjuti dengan melakukan prosedur yang relevan, seperti menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Peserta Pemilu dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Peserta Pemilu, serta prosedur lainnya yang relevan untuk menyimpulkan alasan terjadinya perbedaan tersebut. TEMUAN/KETERANGAN No. 8 Kami telah membandingkan jumlah penerimaan menurut klasifikasi penyumbang antara nilai penerimaan yang tercantum dalam DSPDKP dengan nilai yang tercantum dalam LPPDKP dengan hasil terdapat perbedaan diantara keduanya, yaitu: Penerimaan menurut LPPDKP: Sumbangan Partai Politik Sumbangan Calon Legislatif Sumbangan Perseorangan Sumbangan Perusahaan/Badan Usaha Lain-lain: a. Pinjaman dari Sekreteriat DPP PKB b. Sumbangan bentuk barang Jumlah Penerimaan
Rp. Rp. Rp. Rp.
-
Rp. 1.870.000.000 Rp. 1.739.500.000 Rp. 3.609.500.000
Penerimaan menurut DSPDKP: Sumbangan Partai Politik Sumbangan Calon Legislatif Sumbangan Perseorangan Sumbangan Perusahaan/Badan Usaha Lain-lain Jumlah Penerimaan
Rp. Rp.1.739.500.000 Rp. Rp. Rp. Rp.1.739.500.000
Berdasarkan keterangan dari DPP PKB perbedaan tersebut karena: a. Penerimaan sebesar Rp. 1.870.000.000,- tidak dicantumkan dalam DSPDKP karena merupakan pinjaman dari DPP PKB. b. Penerimaan sebesar Rp. 1.739.500.000,- yang pada LPPDKP diklasifikasikan sebagai penerimaan lain-lain sedangkan di DSPDKP sebagai sumbangan calon legislatif karena penerimaan tersebut bentuk barang.
9. PROSEDUR NO. 9 Tentukan ketaatan atas batasan jumlah maksimum penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) dari perseorangan, kelompok, perusahaan, atau badan usaha bukan pemerintah, dengan mengacu pada peraturan yang berlaku sebagai berikut (jumlah sumbangan untuk setiap nama penyumbang berlaku pada tingkat transaksi secara akumulasi sumbangan tidak boleh melebihi jumlah di bawah ini):
5
a. Untuk penyumbang perseorangan bukan pemerintah: • Rp1 miliar (yang diberikan kepada partai politik Peserta Pemilu). • Rp250 juta (yang diberikan kepada calon anggota DPD Peserta Pemilu). b. Untuk penyumbang kelompok, perusahaan, atau badan usaha bukan pemerintah: • Rp5 miliar (yang diberikan kepada partai politik Peserta Pemilu). • Rp500 juta (yang diberikan kepada calon anggota DPD Peserta Pemilu). Catatan: • Mengingat batasan atas nilai sumbangan berlaku untuk jumlah sumbangan secara akumulatif untuk setiap penyumbang, dan bukan berlaku secara transaksi, maka DSPDKP atau buku pembantu sejenis wajib direkapitulasi berdasarkan nama penyumbang menurut urutan abjad. Jika DSPDK atau buku pembantu sejenis yang telah direkapitulasi tersebut tidak tersedia, maka prosedur pengujian ketaatan batasan sumbangan tersebut tidak dapat dilakukan dan hal ini harus diungkapkan oleh akuntan publik dalam laporannya. •
Berdasarkan peraturan yang berlaku, pemberi sumbangan dana kampanye Pemilu dari suami dan istri, serta pengurus atau anggota partai politik diklasifikasikan sebagai sumbangan perseorangan. Penerimaan dana kampanye Pemilu dari partai politik dan calon anggota DPR, DPRD tingkat provinsi, atau DPRD tingkat kabupaten/kota, serta calon anggota DPD bukan merupakan sumbangan yang terkena pembatasan tersebut di atas.
Jika terdapat ketidaktaatan terhadap batasan jumlah sumbangan tersebut di atas, laporkan fakta tersebut berikut nama dan identitas penyumbang dalam laporan prosedur yang disepakati. TEMUAN/KETERANGAN No. 9.a Tidak terdapat sumbangan perseorangan bukan pemerintah yang lebih dari Rp. 1 Milyar sebagaimana ditentukan dalam Pasal 131 dan Pasal 133 UU No. 10 Tahun 2008; Pasal 17, Pasal 18 Ayat 2, Pasal 19, dan Pasal 20 Ayat 2 Peraturan KPU No. 01 Tahun 2009. TEMUAN/KETERANGAN No. 9.b Tidak terdapat penerimaan sumbangan kelompok, perusahaan atau badan usaha bukan pemerintah baik yang tidak melebihi maupun yang melebihi dari Rp. 5 Milyar, sebagaimana Pasal 131 dan Pasal 133 UU No. 10 Tahun 2008; Pasal 17, Pasal 18 Ayat 2, Pasal 19, dan Pasal 20 Ayat 2 Peraturan KPU No. 01 Tahun 2009.
10. PROSEDUR NO. 10 Tentukan ketaatan terhadap sumber sumbangan yang diperbolehkan menurut peraturan yang berlaku di bawah ini dengan cara menelusuri seluruh transaksi penerimaan yang tercantum dalam DSPDKP ke fotokopi identitas penyumbangnya. Peserta Pemilu dilarang untuk menerima sumbangan yang berasal dari: • Pihak asing. • Penyumbang yang tidak jelas identitasnya. • Pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”), dan Badan Usaha Milik Daerah (“BUMD”). • Pemerintah desa dan Badan Usaha Milik Desa (”BUMD”).
6
Jika ditemukan penerimaan yang dilarang seperti tersebut di atas, tentukan ketaatan Peserta Pemilu terhadap ketepatan waktu pelaporan dan penyetoran sumbangan yang dilarang tersebut kepada KPU dengan cara mendapatkan bukti lapor kepada KPU dan bukti Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (”SSPNBP”). TEMUAN/KETERANGAN No.10 DPP PKB tidak menerima sumbangan dari pihak yang dilarang sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 139 UU No. 10 Tahun 2008, Pasal 25 Peraturan KPU No. 01 Tahun 2009.
11. PROSEDUR NO. 11 Tentukan ketaatan pencatatan transaksi penerimaan dalam DSPDKP dengan cara memilih minimum 30 transaksi penerimaan secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam DSPDKP, serta melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut: a. Bandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam DSPDKP dengan fotokopi identitas penyumbang tersebut. Identitas penyumbang perorangan dibuktikan dengan fotokopi KTP yang masih berlaku atau identitas lain yang sah, dan fotokopi NPWP. Identitas kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha bukan pemerintah dibuktikan dengan fotokopi akta pendirian dan fotokopi NPWP (kewajiban melampirkan fotokopi NPWP untuk nilai sumbangan sebesar Rp20 juta atau lebih). b. Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya serta ke RKDKP untuk memastikan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi tersebut. c. Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan informasi yang relevan atas transaksi tersebut yang mencakup (namun tidak terbatas pada): (i) tanggal transaksi, (ii) nilai transaksi, (iii) nama, alamat, dan identitas (fotokopi KTP, NPWP, akta pendirian perusahaan, atau bukti identitas lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku) dari pihak yang memberikan sumbangan, (iv) jenis penerimaan (kas atau bukan kas), dan (v) klasifikasi penerimaan. d. Untuk sumbangan yang diterima, kirim konfirmasi positif kepada pihak yang memberikan sumbangan untuk mengkonfirmasikan keakurasian identitas pemberi sumbangan, besaran sumbangan, dan bentuk sumbangan (kas atau bentuk lainnya). Konfirmasi harus dikirimkan secara langsung oleh KAP. Buat daftar konfirmasi terkait sebagai kertas kerja untuk mendokumentasikan pengiriman konfirmasi tersebut. e. Bandingkan informasi yang dirujuk dalam butir 11.c. antara informasi yang diterima berdasarkan jawaban konfirmasi dengan informasi yang tercatat dalam DSPDKP. Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindaklanjuti dengan melakukan prosedur yang relevan, seperti menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Peserta Pemilu dan melakukan verifikasi atas bukti-bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Peserta Pemilu, serta prosedur-prosedur lainnya yang relevan untuk menyimpulkan alasan terjadinya perbedaan tersebut.
7
f.
Untuk sumbangan yang diterima dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai sumbangan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku di wilayah yang bersangkutan pada saat sumbangan diterima.
Catatan: Jika jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dana kampanye Pemilu yang tercantum dalam DSPDKP kurang dari 30, maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut. Khusus untuk Peserta Pemilu yang merupakan partai politik tingkat provinsi, partai politik tingkat kabupaten/kota, serta calong anggota DPD, pemilihan transaksi tersebut di atas bukan 30 transaksi, melainkan cukup hanya 10 transaksi saja.
TEMUAN/KETERANGAN No. 11.a Kami telah membandingkan 4(empat) nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam DSPDKP dengan fotokopi identitas penyumbangnya, dari 4 (empat) nama penyumbang tersebut telah sesuai dengan fotokopi identitasnya.
TEMUAN/KETERANGAN No. 11.b Kami telah menelusuri transaksi penerimaan dari DSPDKP ke bukti pendukungnya serta ke RKDKP. Terdapat selisih antara DSPDKP dengan bukti transaksi sebesar Rp. 1.870.000.000,- karena terdapat bukti transaksi berupa tanda terima dari (Lembaga Pemenangan Pemilu) masing-masing Rp. 1.000.000.000,- dan Rp. 870.000.000,- yang tidak tercantum di dalam DSPDKP dan RKDKP. Berdasarkan keterangan dari DPP PKB perbedaan sebesar Rp. 1.870.000.000,merupakan pinjaman yang harus dikembalikan sehingga tidak dicatat dalam DSPDKP dan RKDKP.
TEMUAN/KETERANGAN No. 11.c Kami telah mendokumentasikan seluruh bukti transaksi penerimaan yang diterima, yaitu terdiri dari; Tanggal 5 Januari 2008 28 Oktober 2008 10 Desember 2008 1 Juli 2008 5 Agustus 2008
Nama Lukman Edi M.Si Nuryasin Bachrudin Nasrori DPP PKB DPP PKB
Nilai sumbangan Rp. 562.000.000 Rp. 577.500.000 Rp. 600.000.000 Rp.1.000.000.000 Rp. 870.000.000
TEMUAN/KETERANGAN No. 11.d Kami telah mengirim konfirmasi (positif) kepada penyumbang sebanyak 4 orang penyumbang dengan nilai sebesar Rp. 3.609.500.000,- pada tanggal 6 Mei 2009.
8
TEMUAN/KETERANGAN No. 11.e Berdasarkan konfirmasi yang kami kirim sebanyak 4 orang penyumbang, sudah kami terima jawabannya sebanyak 4 orang penyumbang dan semuanya menyatakan cocok, yakni: 1. H. Muhaimin Iskandar, besarnya sumbangan (pinjaman DPP PKB) Rp. 1.870.000.000,-. 2. H. Bachrudin Nasori. S.Si., MM., besarnya sumbangan Rp. 600.000.000,-. 3. Nuryasin, Ir., MBA., besarnya sumbangan Rp. 577.500.000,-. 4. Ir. H. Muhammad Lukman Edi, besarnya sumbangan Rp. 562.000.000,-.
TEMUAN/KETERANGAN No. 11.f Terdapat sumbangan yang diterima dalam bentuk non kas dan telah dilakukan penilaian sesuai harga pasar wajar yang berlaku di wilayah bersangkutan sebagaimana Pasal 132 Ayat 5 UU No. 10 Tahun 2008, Pasal 11 Ayat 3 Peraturan KPU No. 01 Tahun 2009 yaitu sebesar Rp. 1.739.500.000,-
12. PROSEDUR NO. 12 Dapatkan Daftar Aktivitas/Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum (“DAPDKP”) atau buku pembantu sejenis lainnya (buku catatan pendukung LPPDKP untuk pengeluaran) dari Peserta Pemilu yang memperlihatkan jenis pengeluaran (kas dan bukan kas) serta klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain) yang dikeluarkan oleh Peserta Pemilu. TEMUAN/KETERANGAN No. 12 Kami telah mendapatkan DAPDKP dari DPP PKB sebagaimana ditentukan dalam Lampiran Peraturan KPU No. 01 Tahun 2009. 13. PROSEDUR NO. 13 Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DAPDKP dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut. TEMUAN/KETERANGAN No. 13 Kami tidak dapat menentukan keakurasian matematis dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DAPDKP karena DPP PKB tidak melakukan penjumlahan pada DAPDKP yang dibuatnya. Berdasarkan keterangan dari DPP PKB hal ini dikarenakan DPP PKB mengikuti SOP yang telah diterima dari KPU.
9
14. PROSEDUR NO. 14 Bandingkan jumlah pengeluaran menurut klasifikasi pengeluaran antara nilai yang tercantum dalam DAPDKP dengan nilai yang tercantum dalam LPPDKP. Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindaklanjuti dengan melakukan prosedur yang relevan, seperti menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Peserta Pemilu dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Peserta Pemilu, serta prosedur lainnya yang relevan untuk menyimpulkan alasan terjadinya perbedaan tersebut. TEMUAN/KETERANGAN No. 14 Kami telah membandingkan jumlah pengeluaran menurut klasifikasi pengeluaran antara nilai yang tercantum dalam DAPDKP dengan nilai yang tercantum dalam LPPDKP. Terdapat selisih antara jumlah pengeluaran menurut klasifikasi yang tercantum dalam DAPDKP dengan yang tercantum dalam LPPDKP. Menurut DAPDKP
Jumlah
Pengeluaran Operasi Konser laskar 13 PKB Konser laskar 13 PKB Produksi TVC PKB Produksi Cost Materi Puasa&Lebaran (I) Produksi Cost Materi Puasa&Lebaran (II) Placement di Media TV Pemasangan Iklan NU-PKB Pemasangan Iklan DPP-PKB Pemasangan Iklan DPP-PKB Office Support Produksi Bendera dan Sticker Total pengeluaran Operasi
Rp. 500.000.000 Rp. 500.000.000 Rp. 250.000.000 Rp. 545.000.000 Rp. 600.000.000 Rp. 603.500.000 Rp. 18.000.000 Rp. 5.000.000 Rp. 100.000.000 Rp. 4.651.000 Rp. 123.125.000 Rp.3.249.276.000
Pengeluaran Modal Pembelian Komputer 1 Unit Total pengeluaran Modal
Rp. Rp.
4.575.000 4.575.000
Pengeluaran Lain-Lain
Rp.
-
Total Pengeluaran Menurut DAPDKP
Rp. 3.253.851.500
Menurut LPPDKP
Jumlah
Pengeluaran Operasi Pertemuan Terbatas Pertemuan Tatap Muka Media massa cetak dan media massa elektronik Penyebaran bahan kampanye kepada umum Pemasangan alat peraga di tempat umum Rapat Umum Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan Total Pengeluaran Operasi
10
Rp. Rp. 1.000.000.000 Rp. 2.121.500.000 Rp. 123.125.000 Rp. Rp. Rp. Rp. 3.244.625.000
Pengeluaran Modal Pembelian Kendaraan Pembelian Peralatan(Komputer,Inventaris kantor) Lain-lain Total Pengeluaran Modal
Rp. Rp. Rp. Rp.
4.575.000 4.575.000
Pengeluaran Lain-lain Kebutuhan Kantor Total Pengeluaran Lain-lain
Rp. Rp.
4.651.500 4.651.500
Total Pengeluaran di LPPDKP
Rp. 3.253.851.500
Perbedaan tersebut dikarenakan dalam DAPDKP terdapat pengeluaran Office Support sebesar Rp. 4.651.500,- yang diklasifikasikan sebagai pengeluaran operasi sedangkan Di dalam LPPDKP diklasifikasikan sebagai pengeluaran lain-lain. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari DPP PKB, perbedaan tersebut disebabkan karena kealpaan mencontreng kolom klasifikasi pengeluaran.
15. PROSEDUR NO. 15 Tentukan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi pengeluaran dalam DAPDKP dengan cara memilih minimum 30 transaksi pengeluaran secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupan seluruh jenis pengeluaran (kas dan bukan kas), klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain), dan periode yang tercakup dalam DAPDKP, serta melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut: a. Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya dan ke RKDKP. b. Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan informasi yang relevan atas transaksi tersebut yang mencakup (namun tidak terbatas pada): (i) tanggal transaksi, (ii) nilai transaksi, (iii) pihak yang menerima pembayaran dari Peserta Pemilu, serta (iv) sifat dan deskripsi dari transaksi. c.
Untuk transaksi pengeluaran dana kampanye Pemilu dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai pengeluaran tersebut berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku di wilayah yang bersangkutan pada saat transaksi pengeluaran tersebut dilakukan.
d. Jika terdapat diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum, tentukan ketaatan pencatatan diskon tersebut sebagai sumbangan dan dicantumkan dalam DSPDKP. Selanjutnya tentukan ketaatan pencatatan atas sumbangan tersebut berdasarkan kriteria batasan nilai dan sumber sumbangan seperti yang telah disebutkan di atas. Catatan: Jika jumlah keseluruhan transaksi pengeluaran dana kampanye Pemilu yang tercantum dalam DAPDKP kurang dari 30, maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut. Khusus untuk Peserta Pemilu yang merupakan partai politik tingkat provinsi, partai politik tingkat kabupaten/kota, serta calon anggota DPD, pemilihan transaksi tersebut di atas bukan 30 transaksi, melainkan cukup hanya 10 transaksi saja.
11
TEMUAN/KETERANGAN No.15.a Kami telah menelusuri transaksi ke bukti pendukungnya dan ke RKDKP: -
Dari 12 transaksi pengeluaran pada DAPDKP dengan nilai Rp. 3.253.851.500,semuanya didukung dengan bukti pengeluaran. Dari 12 transaksi pengeluaran pada DAPDKP dengan nilai Rp. 3.253.851.500,terdapat 10 transaksi dengan nilai Rp. 2.253.851.500,- yang tidak tercantum pada RKDKP (pengeluaran RKDKP pada periode yang dilaporkan adalah Rp. 1.000.000.000,-).
Berdasarkan keterangan dari DPP PKB perbedaan tersebut nilai pengeluaran yang tidak tercantum dalam RKDKP dananya berasal dari pinjaman DPP PKB dan uang tunai/kas DPP PKB. TEMUAN/KETERANGAN No.15.b. Kami telah mendokumentasikan seluruh bukti transaksi pengeluaran sebanyak 12 transaksi dengan nilai Rp. 3.253.851.500,-. TEMUAN/KETERANGAN No.15.c Dalam DAPDKP terdapat pengeluaran dalam bentuk non kas/barang tidak dinyatakakan nilainya/harganya, namun untuk barang yang sama tersebut pada DSPDKP telah dinyatakan dengan nilai harga pasar wajarnya yaitu sebesar Rp. 1.739.500.000,-. TEMUAN/KETERANGAN No.15.d Tidak terdapat diskon pembelian barang atau jasa.
PROSEDUR NO. 16 Dapatkan surat representasi dari Peserta Pemilu yang ditujukan kepada KAP yang setidaknya mencantumkan hal-hal di bawah ini jika relevan: a. Penyusunan, pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan LPPDKP beserta laporan atau dokumen lainnya yang terkait merupakan tanggung jawab Peserta Pemilu. b. LPPDKP telah disusun sesuai dengan seluruh perundang-undangan, ketentuan hukum dan peraturan yang relevan yang berlaku. c. Seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu seperti yang tercantum dalam LPPDKP dan RKDKP telah dicatat dan dilaporkan dengan lengkap dan didukung oleh bukti transaksi yang memadai. d. RKDKP merupakan rekening khusus yang ditempatkan pada bank yang telah memenuhi kriteria tertentu yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku, yang merupakan rekening yang terpisah dari rekening lainnya, dan hanya digunakan untuk menampung transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu.
12
e. Nilai wajar yang digunakan untuk transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu dalam bentuk bukan kas telah disajikan dalam LPPDKP dengan menggunakan harga pasar wajar yang berlaku di wilayah yang bersangkutan ketika sumbangan diterima atau pengeluaran dilakukan. f.
Seluruh transaksi penerimaan dana kampanye Pemilu yang dicantumkan dalam LPPDKP tidak berasal dari sumber yang tidak diperkenankan oleh perundangundangan, ketentuan hukum, dan peraturan yang berlaku.
g. Seluruh transaksi pengeluaran dana kampanye Pemilu yang dicantumkan dalam LPPDKP tidak digunakan untuk kegiatan yang tidak diperkenankan oleh perundangundangan, ketentuan hukum, dan peraturan yang berlaku. h. Seluruh kewajiban perpajakan yang timbul sehubungan dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu telah dicatat, dibayarkan, dan dilaporkan sesuai dengan perundang-undangan, ketentuan hukum, dan peraturan yang berlaku. i.
Kesediaan Peserta Pemilu untuk mempertanggungjawabkan LPPDKP yang disusunnya kepada lembaga atau pihak yang berwenang jika di kemudian hari ditemukan adanya hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah dilaporkan dalam LPPDKP yang terkait dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu.
TEMUAN/KETERANGAN No.16.a Sudah tercantum dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab / Surat Representasi. TEMUAN/KETERANGAN No.16.b Sudah tercantum dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab / Surat Representasi. TEMUAN/KETERANGAN No.16.c Sudah tercantum dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab / Surat Representasi. TEMUAN/KETERANGAN No.16.d Tidak tercantum dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab karena tidak ada dalam contoh format Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana ditentukan dalam Lampiran 1 Peraturan KPU No. 01 Tahun 2009. TEMUAN/KETERANGAN No.16.e Tidak tercantum dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab / Surat Representasi, karena tidak ada dalam contoh format surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana yang ditentukan dalam Lampiran Peraturan KPU No. 01 tahun 2009. TEMUAN/KETERANGAN No.16.f Telah tercantum dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab / Surat Representasi. TEMUAN/KETERANGAN No.16.g Telah tercantum dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab / Surat Representasi.
13
TEMUAN/KETERANGAN No.16.h Telah tercantum dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab / Surat Representasi. TEMUAN/KETERANGAN No.16.i Telah tercantum dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab / Surat Representasi.
14
Lampiran 2
Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
1. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilu (LPPDKP). 2. Rekening Koran Laporan Awal Dana Kampanye & Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilu (LADK&RKDKP). 3. Daftar Sumber Penerimaan Dana Kampanye Pemilu (DSPDKP). 4. Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye Pemilu (DAPDKP). 5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab .
15
Lampiran 3.
Gambaran Umum Peserta Pemilu
Partai Kebangkitan Bangsa(PKB) berkantor pusat di Jakarta, beralamat di Jalan Sukabumi No. 23 Menteng, Jakarta Pusat Nomor telepon (021) 3155138 fax (021) 3155138. Didirikan tanggal 23 Juli 1998 berdasarkan akta notaris Kiki Hertanto, SH. No.1 tanggal akta notaris 29 Januari 1999. Partai Kebangkitan Bangsa mempunyai 33 DPW dan 430 DPC. Dalam Pemilu 2009 Partai Kebangkitan Bangsa bernomor urut 13.
Tujuan Umum Partai a. Mewujudkan cita-cita nasional Bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945;
b. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Susunan Pengurus Partai Susunan kepengurusan partai pada masing-masing tingkat organisasi Partai sebagaimana Anggaran Dasar terdiri dari: a. Dewan Syura adalah pimpinan tertinggi Partai yang menentukan kebijaksanaan Partai. Struktur kepengurusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Syura:
Nama
Jabatan
KH. Abd.Aziz Manshur
Ketua Dewan Syura
KH. Mafudh Ridwan
Wakil ketua Dewan Syura
Drs. H.Andi Muawiyah Ramly
Sekertaris Dewan Syura
b. Dewan Tanfidz adalah dewan pelaksana harian Partai yang mengelola organisasi dan programprogram Partai. Struktur Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Tanfidz:
Nama
Jabatan
H.A.Muhaimin Iskandar, M.Si.
Ketua Umum Dewan Tanfidz
H.Yanuar Prihatin, S. sos,. M.Si.
Ketua Dewan Tanfidz
Ir. HM. Lukman Edy, M.Si.
Sekertaris Jendral
H, Bachrudin Nasori, S.Si.
Bendahara Umum
16
Lampiran 4
Dasar Penunjukkan dan Ruang Lingkup Penugasan
A. Dasar Penunjukkan Penugasan audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa oleh Kantor Akuntan Publik Jojo Sunarjo, Ruchiat, & Arifin dilakukan berdasarkan Surat Perjanjian No. 237/Kontrak/IV/2009 tanggal 24 April 2009 antara KAP Jojo Sunarjo, Ruchiat, & Arifin dengan KPU Pusat.
B. Ruang Lingkup Penugasan Audit terhadap LPPDKP Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa dilakukan dengan menggunakan prosedur disepakati sebagai dituangkan dalam Peraturan KPU No.22 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No.38 Tahun 2009. Prosedur yang disepakati yang diuraikan dalam Peraturan tersebut ditetapkan KPU dengan mengacu pada ketentuan dalam UU No. 10 Tahun 2008, Peraturan KPU No. 01 Tahun 2009 beserta lampiran terkait, dan SE KPU dengan menggunakan bentuk perikatan prosedur yang disepakati berdasarkan Standar Auditing Seksi 622, “Perikatan untuk Menerapkan Prosedur yang Disepakati atas Unsur, Akun, atau Pos Suatu Laporan Keuangan“ (Pernyataan Standar Auditing No. 51) (selanjutnya disebut “SA Seksi 622“) yang ditetapkan oleh IAPI. Perikatan ini bukan merupakan perikatan audit yang dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dan oleh karena itu, akuntan publik tidak menyatakan pendapat atas kewajaran penyajian LPPDKP maupun efektivitas pengendalian internal atas pelaporan LPPDKP. Tanggung jawab atas kecukupan dari prosedur yang disepakati yang dilampirkan dalam Pedoman ini berada pada KPU (sebagai pihak yang memberikan penugasan), dan bukan pada KAP (sebagai pihak yang melaksanakan penugasan) atau IAPI. Tanggung jawab KAP hanya terbatas pada pelaksanaan prosedur yang disepakati dan pelaporan temuan sesuai dengan standar profesi yang berlaku. Sesuai dengan Peraturan KPU No. 01 Tahun 2009 beserta lampiran terkait, Peserta Pemilu yang diwajibkan untuk menyusun LPPDKP adalah sebagai berikut: (a) Partai politik, yang terdiri dari Dewan Pimpinan Pusat (selanjutnya disebut ”DPP”), Dewan Pimpinan Daerah Provinsi (selanjutnya disebut ”DPD Provinsi”), dan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut ”DPD Kabupaten/Kota”). (c) Calon anggota DPD. (d) Calon anggota legislatif DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Namun demikian, sesuai dengan Peraturan KPU No. 22 Tahun 2009, Peserta Pemilu yang diwajibkan untuk menyampaikan LPPDKP kepada KAP untuk diaudit tidak mencakup calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, LPPDKP yang disusun oleh calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota bukan merupakan bagian dari lingkup audit dana kampanye Pemilu yang dilaksanakan berdasarkan prosedur yang disepakati.
17
