LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DEWAN PIMPINAN PUSAT KATA PENGANTAR

. PT

PL N

RO )

SER

JA ER

A T P EK IK

E (PERS

MUSYAWARAH NASIONAL SERIKAT PEKERJA PT. PLN (PERSERO)

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DEWAN PIMPINAN PUSAT SERIKAT PEKERJA PT. PLN (PERSERO)

Halaman : i

PERIODE 2009-2013

KATA PENGANTAR Musyawarah Nasional (MUNAS) merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi Serikat Pekerja PT PLN (Persero). Salah satu agenda kegiatan dalam acara Musyawarah ini adalah mengevaluasi Laporan Pertanggungjawaban Pengurus DPP SP PLN selama satu periode Kepengurusan. Sebagai Pengurus DPP SP PLN kami diberikan amanah untuk melakukan berbagai macam kegiatan yang berpedoman pada Garis – Garis Besar Haluan Organisasi serta Program umum yang telah ditetapkan Musyawarah Nasional Luar Biasa tahun 2009 di Medan. Pada intinya amanah tersebut secara garis besar berupa : 1. Kepastian Hak dan Kewajiban Anggota  PKB Periode Tahun 2010 - 2012; 2. Melakukan Fungsi Advokasi perorangan dan Kolektif  KOMNAS HAM, PHI, Kerusuhan di Nusa Tenggara Barat, Rapat Akbar Kebijakan Perubahan Periode Pembayaran Gaji, dll; 3. Melakukan Fungsi Advokasi Perseroan  Perjuangan bersama SP BUMN Pengguna Gas untuk memenuhi kebutuhan energi primer Pembangkit PLN; 4. Mempertahankan Keutuhan satu PLN  Penolakan Penyerahan Pekerjaan administratif maupun teknis ke Anak Perusahaan maupun pihak lain, debirokratisasi dll; 5. Melakukan Fungsi Sosial  partisipasi Bencana Mentawai, Wasior, Padang dan Jogjakarta; 6. Kaderisasi Pengurus SP PLN  Diklat Mandiri, Kebijakan komposisi Pengurus; 7. Pembinaan Hubungan Industrial  LKS Bipartit, Seminar dan Workshop; 8. Mengupayakan Keutuhan Organisasi SP PLN  upaya islah, PK ke Mahkamah Agung; 9. Membangun Jaringan  FSP BUMN. Dari sekian banyak amanah tersebut memang ada yang berhasil sesuai harapan, namun juga ada yang belum berhasil dan harus tetap terus diperjuangkan oleh kepengurusan DPP SP PLN periode selanjutnya. Akhir kata semoga apa yang telah dan akan kita lakukan selalu dalam bimbingan dan ridho Allah SWT, Amiin.

DPP SP PLN PERIODE 2009 - 2013

“MENGAWAL PROSES PRODUKSI MENGANTARKAN KEJAYAAN PLN”

. PT

PL N

RO )

SER

JA ER

A T P EK IK

E (PERS



Halaman : ii

PERIODE 2009-2013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

.............................................................................

i

DAFTAR ISI

. ............................................................................

ii

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN .......................................................

iii

A. Dinamika hubungan industrial antara SP PLN & PERSEROAN Pada periode tahun 2009 – 2013 ........... ..................................................

1

B. Advokasi ....................................................................................................

17

C. Kaderisasi Organisasi SP PLN ..................................................................

22

D. Perjuangan SP PLN Menjaga Keutuhan PLN............................................

27

E. Laporan keuangan DPP SP PLN periode 2009 – 2013 ...........................

---

F. PENUTUP .................................................................................................

iv

“Mengawal proses produksi mengantarkan Kejayaan PLN”

NASIONAL

RO )

. PT

PL N

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

MUSYAWARAH

JA ER

SER

A T P EK IK

E (PERS

DEWAN PIMPINAN PUSAT SERIKAT PEKERJA PT PLN (PERSERO)

SERIKAT PEKERJA PT PLN (PERSERO)

Halaman : 1/30

PERIODE 2009-2013

DINAMIKA HUBUNGAN INDUSTRIAL SP PLN & PT PLN (PERSERO) TAHUN 2009 – 2013

I.

Tujuan Menggambarkan iklim hubungan industrial di PT PLN (Persero) selama 1 periode kepengurusan DPP SP PLN tahun 2009 – 2013.

II. Tinjauan Waktu Bahasan dibatasi hanya dari kurun waktu 19 Nopember 2009 – 12 Juni 2013 a) Tahap Konsolidasi Internal b) Tahap Penguatan Organisasi c) Tahap Pembinaan Hubungan Industrial III. Latar Belakang Ditengah – tengah tidak kondusifnya harmonisasi organisasi SP PLN pada tahun 2009 yang di mulai dengan pensiunnya Ketua Umum SP PLN hasil Mubes Jogja tahun 2007 pada tanggal 31 Mei 2009, perjuangan penolakan terhadap liberalisasi ketenagalistrikan mengalami titik kulminasi dengan disahkannya UU No 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan pada tanggal 23 September 2009 yang isinya tidak lain tetap senapas dan sejiwa dengan UU no 20 Tahun 2002. Pengesahan Undang – Undang tersebut praktis lancar tanpa perlawanan yang cukup berarti dari SP PLN akibat tenaga dan pikiran segenap pengurus SP PLN saat itu sedang tercurah kepada upaya bagaimana menyelamatkan keberlangsungan organisasi yang sedang terancam pecah. Momentum disahkannya UU no 30 Tahun 2009 menyentak seluruh pengurus SP PLN untuk kembali menyatukan pikiran, gerak langkah dan segera mengambil langkah konsolidasi internal secara cepat dan terukur. Sekretaris Jenderal SP PLN selaku PlT Ketua Umum secara berturut – turut pada tanggal 15 Oktober 2009 dan 10 Nopember 2009 mengundang DPD – DPD untuk rapat keberlangsungan organisasi.

Rapat pada tanggal 15 Oktober 2009

menghasilkan keputusan untuk segera mengadakan Musyawarah Nasional Luar biasa (MUNASLUB), rapat pada tanggal 10 Nopember 2009 menghasilkan keputusan Dewan Pimpinan Pusat menerbitkan surat melimpahkan pelaksanaan MUNASLUB kepada Pimpinan Kolektif untuk melaksanakan MUNASLUB, Selanjutnya pembentukan Pimpinan Kolektif “MENGAWAL PROSES PRODUKSI MENGANTARKAN KEJAYAAN PLN”

NASIONAL

RO )

. PT

PL N


MUSYAWARAH

JA ER

SER

A T P EK IK

E (PERS



Halaman : 2/30

PERIODE 2009-2013

sekaligus menyatakan DPP SP PLN demisioner serta merencanakan mengadakan MUNASLUB pada tanggal 19 dan 20 Nopember 2009 di Jakarta. pada tanggal 16 Nopember 2009 pimpinan kolektif mengadakan rapat dengan agenda antara lain rekonsiliasi seluruh pengurus DPD SP PLN sekaligus mengambil keputusan perubahan lokasi MUNASLUB yang sedianya di Jakarta dirubah ke Kota Medan. Tanggal 19 Nopember 2009 dihadiri tidak kurang dari 31 DPD dari 40 DPD dan 432 peserta dari 566 yang diundang, terpilih secara aklamasi Ketua Umum SP PLN yang baru yaitu Bapak Riyo Supriyanto. Terpilihnya Ketua Umum dengan suara bulat dari seluruh peserta secara aklamasi menghadirkan kepercayaan diri yang tinggi bahwa SP PLN tetap solid untuk kembali menyusun langkah – langkah organisasi ke depan.

Terlepas dari keberhasilan

pelaksanaan Munaslub, masih ada 4 Ketua DPD yang tidak puas dengan MUNASLUB Medan sehingga menjadi bibit awal munculnya faksi di tubuh SP PLN dan menghiasi pola hubungan industrial antara SP PLN dengan PT PLN (Persero). IV. Tahap Konsolidasi Internal Pasca Munaslub Medan Hanya dalam waktu satu minggu sejak Munaslub diselenggarakan, tepatnya tanggal 25 Nopember 2009 kepengurusan DPP SP PLN Periode 2009 – 2013 telah di bentuk dan dilantik pada tanggal 25 Januari 2010.

Kepengurusan DPP SP PLN di awal masa bakti mencatat

beberapa peristiwa penting yaitu : a)

Pergantian Direksi PLN Pada saat Munaslub Medan sedang berlangsung beredar berita bahwa Pemerintah akan

mengganti Dirut PLN dengan calon Dirut dari luar PLN, hal ini berbarengan dengan kondisi kelistrikan tanah air yang saat itu terjadi pemadaman bergilir di hampir seluruh wilayah kerja PLN. SP PLN menilai kebijakan penggantian Dirut PLN di saat itu tidak tepat karena kondisi pemadaman listrik di seluruh wilayah indonesia lebih disebabkan oleh faktor eksternal. Oleh karena itu SP PLN mengirimkan dua kali surat ke Presiden Republik Indonesia dengan

No.

005/DPP/SP-PLN/2009

dan

No.

013/DPP/SP-PLN/2009

untuk

tetap

mempertahankan Dirut PLN serta penolakan terhadap masuknya Dirut PLN dari luar PLN karena yang lebih memahami kondisi kelistrikan adalah internal PLN. Selain itu juga ada kekhawatiran dengan masuknya Dirut PLN dari luar PLN akan menyebabkan tidak harmonisnya hubungan industrial yang ada di PLN. “MENGAWAL PROSES PRODUKSI MENGANTARKAN KEJAYAAN PLN”

NASIONAL

RO )

. PT

PL N

E (PERS


MUSYAWARAH

JA ER

SER

A T P EK IK



Halaman : 3/30

PERIODE 2009-2013

Kekhawatiran tersebut pada akhirnya memang menjadi kenyataan karena selama Dirut dijabat oleh Bapak Dahlan Iskan, gejolak karyawan terutama akibat berbagai kebijakan di berbagai bidang menimbulkan kekacauan terutama dalam hal pengelolaan SDM yang imbasnya sampai dengan saat ini masih terasa. b) Didaftarkannya kepesertaan Pegawai PLN oleh Direktur SDM ke PT Jamsostek Pada tanggal 11 Januari 2010 dengan surat No. 00198/520/DITSDM/2010, DIRSDM mendaftarkan seluruh pegawai PLN ke PT Jamsostek. Padahal Pengelolaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di PLN sesuai PKB tetap dikelola oleh PLN, oleh karena itu SP PLN mengingatkan Direktur Utama untuk membatalkan pendaftaran kepesertaan pegawai PLN ke PT Jamsostek dengan surat No. 048/DPP/SP-PLN/2010 tanggal 20 Januari 2010. c)

Yudicial Review UU no 30 Tahun 2009 Salah satu amanat Munaslub Medan tahun 2009 adalah Yudicial Review UU No. 30 Tahun

2009 tentang Ketenagalistrikan. Upaya awal yang dilakukan oleh DPP SP PLN yang baru terbentuk pada saat itu adalah membentuk Tim Advokasi Nasional yang ketuanya pada saat itu adalah Ketua DPD Distribusi Jawa Tengah & DIY Bapak Bambang Suryantoro, tugas utama tim adalah melakukan kajian terhadap Undang – Undang tersebut serta melakukan Yudicial Review. Namun proses pengkajian saat itu terhenti karena Ketua Tim mengirimkan surat pengunduran diri sekaligus menyatakan DPD Distribusi Jawa Tengah dan DIY keluar dari struktur kepengurusan SP PLN dibawah pimpinan Riyo Supriyanto. Posisi beliau diganti oleh Pak Maulana (KDPD KITSBS) yang tidak berapa lama kemudian juga mengundurkan diri sebagai ketua DPD KITSBS maupun Ketua Tim Advokasi Nasional. Setelah Pak Maulana, Ketua Tim Advokasi Nasional dijabat oleh Pak Abrar Ali (KDPD KITSUMBAGUT) sampai dengan saat ini. Ketika Tim Advokasi Nasional dan Departemen Advokasi SP PLN telah menyiapkan bahan untuk melakukan Yudicial Review UU No. 30 Tahun 2009 dan berkonsultasi ke Mahkamah Konstitusi, oleh Hakim Mahkamah Konstitusi diberitahukan bahwa sudah ada kelompok (Ahmad Daryoko & Sumadi) yang mengatasnamakan SP PLN melakukan Yudicial Review UU No. 30 tahun 2009 di Mahkamah Konstitusi. “MENGAWAL PROSES PRODUKSI MENGANTARKAN KEJAYAAN PLN”

E (PERS


MUSYAWARAH NASIONAL

RO )

SER

. PT

PL N

JA ER

A T P EK IK



Halaman : 4/30

PERIODE 2009-2013

Ada dua pilihan saat itu, yaitu tetap meneruskan gugatan Yudicial Review UU No. 30 Tahun 2009 dengan resiko dua – dua nya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, atau menahan diri sehingga proses persidangan Yudicial Review oleh kelompok Ahmad Daryoko dkk tetap berjalan. DPP SP PLN saat itu memilih pilihan ke dua, karena jika memilih pilihan pertama maka sama saja artinya menggagalkan upaya untuk Yudicial Review UU No. 30 Tahun 2009. d) Penandatanganan PKB 2010 – 2012 Mengingat PKB 2006 – 2008 telah berakhir masa berlakunya, maka Ketum terpilih saat Munaslub segera membuat Surat Keputusan Pembentukan tim perunding PKB baru pada tanggal 20 Nopember 2009, dengan komposisi : Jabatan Ketua Juru Bicara Anggota

Notulis

: : : : : : : : : : :

Nama Sayed Julihan Bambang Suryantoro Raidir Sigalingging M. Abrar Ali A. Alkhasani Andi Takdir Sutrisno Nasuhi Deden Adityadharma Agung Mastika Budi Setianto Zulkarnain

tim tersebut sempat bekerja untuk membuat materi bahasan, namun karena perseroan mensyaratkan untuk verifikasi data anggota, maka perundingan sementara ditunda sampai dengan verifikasi data anggota yang usai. sejak bulan Pebruari 2010 sampai dengan april 2010, secara bertahap DPD – DPD mengumpulkan data anggota sehingga pada awal April 2010 terkumpul jumlah anggota sebanyak 15.824 orang yang dilaporkan ke DIVTLN dan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan sebagai dasar Penandatanganan PKB baru. Pada tanggal 09 april 2010 ditandatangani kesepakatan bersama antara Direktur Utama PT PLN (Persero) dengan Nomor 002.PJ/041/DIR/2010 dengan DPP SP PLN Nomor. 001/SPPLN/KB/IV/2010 tentang Penandatangan Perjanjian Kerja Bersama 2010 – 2012 maka pada tanggal 19 – 23 April 2010 dilaksanakan perundingan PKB tahun 2010 – 2012 dengan tim perunding dari pihak SP PLN adalah : “MENGAWAL PROSES PRODUKSI MENGANTARKAN KEJAYAAN PLN”

. PT

PL N

RO )

SER

JA ER

A T P EK IK

E (PERS


MUSYAWARAH NASIONAL



Halaman : 5/30

PERIODE 2009-2013

Jabatan Ketua Anggota

Notulis

: : : : : : : : : : :

Nama Sayed Julihan Sarno Raidir Sigalingging M. Abrar Ali A. Alkhasani Andi Takdir Sutrisno Nasuhi Deden Adityadharma Agung Mastika Budi Setianto Zulkarnain

Perundingan berlangsung cukup alot, namun alhamdulillah pada tanggal 23 April 2010 dicapai kesepakatan bersama sehingga pada tanggal 24 April 2010, PKB periode tahun 2010 – 2012 ditandatangani oleh Direktur Utama PT PLN (Persero) dan Ketua Umum SP PLN. V. Tahap Penguatan Organisasi a)

Kepdir 025.K/DIR/2011 Dimulai pada bulan Januari tahun 2011, anggota SP PLN seluruh Indonesia dikejutkan

dengan keluarnya Kepdir No. 025.K/DIR/2011 yang mengatur tentang larangan Perkawinan Antar Pegawai dan mulai berlaku pada bulan Mei tahun 2011, entah berapa banyak karyawan PLN yang buru – buru menikah sejak keluarnya SK tersebut sampai dengan mulai diberlakukan. Perseroan beralasan terbitnya Peraturan Perusahaan ini sudah sesuai dengan PKB tahun 2010 – 2012, padahal keluarnya Peraturan Perusahaan tersebut sama sekali tidak melalui mekanisme yang benar sebagaimana telah diatur di dalam PKB tahun 2010 – 2012. Tak pelak lagi, protes keras dilayangkan oleh SP PLN pada tanggal 01 Februari 2011 ke Direktur Utama PT PLN (Persero), dan meminta SK ini dibatalkan karena cacat hukum. Sampai dengan berakhirnya tahun 2011 dan mengawali tahun 2012, ada beberapa anggota SP PLN yang

berniat untuk menikah ataupun yang telah menikah sesama pegawai

berkonsultasi ke DPP SP PLN terkait SK ini. DPP SP PLN menegaskan bahwa sampai dengan saat ini SK. 025.K/DIR/2011 dianggap tidak ada dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apalagi dijadikan dasar untuk pengenaan hukuman disiplin bagi karyawan PLN.


NASIONAL

RO )

. PT

PL N

MUSYAWARAH

JA ER

SER

A T P EK IK

E (PERS


LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DEWAN PIMPINAN PUSAT SERIKAT PEKERJA PT PLN (PERSERO)

Halaman : 6/30

PERIODE 2009-2013

b) Surat Ke Presiden RI tentang Hubungan Industrial di PLN Dalam rangka mencari penyelesaian terkait tidak harmonisnya suasana hubungan industrial di lingkungan PT PLN (Persero) yang mempengaruhi suasana kerja dan dikhawatirkan mengganggu kinerja perusahaan, DPP SP PLN mengirimkan 3 kali surat ke Presiden RI dengan No. 084/DPP/SP-PLN/2011 tanggal 25 Maret 2011, 265/DPP/SP-PLN/2011 tanggal 11 Agustus 2011 dan No. 442/DPP/SP-PLN/2011 tanggal 01 Desember 2011. Berkaitan dengan surat – surat tersebut, DPP SP PLN beserta manajemen PT PLN (Persero) beberapa kali di undang oleh Depnakertrans untuk klarifikasi mengenai permasalahan hubungan industrial di PT PLN ( Persero). c)

Diklat Mandiri SP PLN Pada bulan Desember tahun 2010, dalam rangka peningkatan dan pemerataan pengetahuan

anggota serta pengurus SP PLN. DPP SP PLN kembali mengadakan Pendidikan dan Latihan Penguatan Organisasi di daerah kerja DPD SP Pembangkitan Sumatera Utara.

Diklat ini

merupakan embrio dari Diklat – Diklat yang dilaksanakan selanjutnya. Pada bulan puasa SPPD, Mei tahun 2011, Diklat mandiri SP PLN menemukan momentumnya, diawali oleh DPDDPD yang berdomisili di area JABOTABEK (DPD SP Distribusi DKI Jaya dan Tangerang, DPD P3B Jawa Bali, DPD Jasa Sertifikasi, DPD Pusenlis, dan DPD Litbang) diikuti oleh DPD NTB, selanjutnya oleh DPD P3B Sumatera, DPD UIP Jaringan Jawa Bali, dan DPD Wilayah Kalimantan Timur sampai dengan saat ini diklat mandiri SP PLN telah terlaksana sebanyak 15 angkatan. Hasil rapat evaluasi tim diklat SP PLN di Bandung tanggal 17 – 20 Januari 2012, diputuskan bahwa Diklat mandiri tingkat dasar tetap dilanjutkan sesuai permintaan dari DPD – DPD,

penugasan tim pembuat materi untuk diklat lanjutan (diklat advokasi sudah siap

dilaunching), perlunya pembuatan buku panduan diklat, serta program peningkatan kompetensi bagi fasilitator tim diklat SP PLN. d) Debirokratisasi Cabang Makasar Pada tanggal 1 Juli tahun 2011, seluruh anggota SP PLN Cabang Makasar menerima SK Mutasi yang ditandatangani oleh General Manager sebagai implementasi dari program Debirokratisasi di lingkungan PLN. SK Mutasi tersebut menuai penolakan dan aksi unjuk rasa dari seluruh pegawai PLN Cabang Makasar yang diformalkan dalam bentuk pernyataan sikap “MENGAWAL PROSES PRODUKSI MENGANTARKAN KEJAYAAN PLN”

RO )

SER

. PT

PL N

JA ER

A T P EK IK

E (PERS


MUSYAWARAH NASIONAL SERIKAT PEKERJA PT PLN (PERSERO)


Halaman : 7/30

PERIODE 2009-2013

yang ditandatangani tanggal 11 Juli 2011.

Menyikapi penolakan tersebut, DPP SP PLN

mendukung sepenuhnya langkah – langkah perjuangan yang dilakukan oleh DPC Cabang Makasar dengan mengadakan Rapimnas pada tanggal 09 Agustus 2011 dan menuntut Manajemen PT PLN (Persero) Wilayah Sultanbatara segera mencabut/membatalkan SK Mutasi tersebut. Alhamdulillah, tidak lama berselang SK Mutasi tersebut dibatalkan, dan General Manager Wilayah Sultanbatara diganti. e)

Perundingan Bipartit Pasal 51 PKB 2010 - 2012 Pada tanggal 21 Juli tahun 2011, bertepatan dengan kisruhnya Program Debirokratisasi di

PLN Cabang Makassar, tim Bipartit SP PLN mengadakan perundingan Bipartit tentang implementasi Pasal 51 PKB 2010 – 2012 dengan perwakilan Perseroan di Apj Bandung yang menghasilkan Risalah Perundingan Bipartit Sepakat untuk tidak Sepakat.

Bahwa telah

dilaksanakan beberapa kali perundingan Bipartit namun selalu menemui jalan buntu untuk kesepakatan, maka pada tanggal 11 Agustus 2011, DPP SP PLN mengirimkan surat kepada Dirjen PHI dan Jamsostek Kementerian Tenaga Kerja untuk memproses permasalahan ini di tingkat Mediasi.

Komposisi formula Pasal 51 PKB 2010 – 2012 sudah memasuki tahap

Tripartit, dimana pada saat perundingan Manajemen menawarkan menambah dua kali P1 untuk perhitungan Pesangon, sedangkan SP PLN meminta komposisi perhintungannya menjadi 2 (dua) x Masa Kerja (MK). Perundingan Tripartit tersebut tidak berlanjut karena pada tanggal 13 Pebruari 2012 Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Selatan memutuskan PKB tahun 2010 – 2012 batal dan kembali ke PKB tahun 2006 – 2008. f)

Minute of Meeting 18 Agustus 2011 Pada tanggal 18 Agustus tahun 2011, genap 12 tahun usia SP PLN. SP PLN mengadakan

acara peringatan HUT ke – 12 yang dihadiri oleh pengurus SP PLN seluruh Indonesia. Suasana HUT ke – 12 saat itu diwarnai aksi yang cenderung lain dari biasanya, jika kepengurusan Serikat Pekerja PLN hasil MUNASLUB Medan tahun 2009 selama ini cenderung bersifat persuasif dalam perjuangannya dengan mengedepankan 3 pilar Smart, beretika dan elegan, maka aksi hari itu cenderung berlangsung dalam suasana yang panas dan dari waktu ke waktu meningkat eskalasinya sampai dengan aksi pendudukan lantai 9 (sembilan) gedung utama PT PLN (ruang kerja Direksi). Suasana tersebut di picu oleh tidak datangnya Direktur Utama yang “MENGAWAL PROSES PRODUKSI MENGANTARKAN KEJAYAAN PLN”

RO )

SER

. PT

PL N

JA ER

A T P EK IK

E (PERS




Halaman : 8/30

PERIODE 2009-2013

diundang, malah mewakilkan ke Direktur SDM yang tidak memiliki kapasitas apapun untuk memutuskan berbagai permasalahan yang ingin ditanyakan oleh peserta. Atas desakan dari seluruh pengurus SP PLN, akhirnya Diretur Utama bersedia menemui perwakilan SP PLN di ruang kerjanya. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan yang dikenal dengan Minute of Meeting (MOM) 18 Agustus tahun 2011 yang berisikan janji dari Dirut antara lain yaitu : Menerbitkan Surat Edaran yang mengatur tentang SOP Penerbitan Keputusan Direksi yang mengatur hak – hak kepegawaian sesuai PKB 2010 – 2012 dan Penundaan pemberlakuan Keputusan – keputusan Direksi yang dikeluarkan tanpa komunikasi dengan SP PLN sampai dengan adanya tanggapan dari SP PLN. Sebagai tindak lanjut dari MOM tersebut, pada tanggal 23 Agustus 2011, Direktur SDM mengirimkan surat No 00561/403/DIVSDM/2011 perihal Pengiriman Daftar Keputusan Direksi yang dijawab oleh SP PLN dengan surat No 274/DPP/SP-PLN/2011 tertanggal 25 Agustus 2011 dengan tiga pokok permasalahan yang disampaikan yaitu : Daftar Surat Keputusan Direksi yang disetujui untuk dilaksanakan, Daftar SK - SE yang perlu dibahas dan diperbaiki serta daftar SK dan Kebijakan Perusahaan yang ditolak. g)

LKS BIPARTIT Tanggal 21 September 2011, pertemuan perdana tim LKS Bipartit tingkat pusat

dilaksanakan di Gedung II Lantai 3 PLN Pusat yang pada intinya menginventarisir agenda pembahasan serta menentukan tanggal dan tempat perundingan LKS Bipartit selanjutnya. Sampai dengan saat ini tim LKS Bipartit melaksanakan 8 kali pertemuan. Dari pertemuan LKS Bipartit tersebut ada beberapa rekomendasi yang patut menjadi catatan organisasi untuk perjuangan ke depan yaitu : a) SOP Komunikasi; b) Direksi Mengakomodir RKAO SP dengan memperhatikan beberapa faktor; c) Penolakan usia Pensiun 46 tahun yang ada di Pola HCMS, Penilaian Kinerja satu tahun sekali, Perkawinan antar Pegawai diatur melalui PKB, dan Perpanjangan usia pensiun s.d usia 58 tahun untuk semua level; d) Manajemen mengakomodir Pengurus SP sebagai fasilitator diklat Hubungan Industrial di Pusdiklat; e) Manajemen Membentuk Unit Pelayanan Kesehatan; “MENGAWAL PROSES PRODUKSI MENGANTARKAN KEJAYAAN PLN”

NASIONAL

RO )

. PT

PL N

MUSYAWARAH

JA ER

SER

A T P EK IK

E (PERS



Halaman : 9/30

PERIODE 2009-2013

f)

Workshop bersama hubungan Industrial yang harmonis.

g)

SI - UJO Medio September tahun 2011, SP PLN kembali di uji dengan adanya perintah dari

DIRSDM kepada seluruh karyawan untuk mengikuti pelaksanaan SI – UJO (Sistem Uji Kompetensi Online) pada tanggal 22 September 2011. SI – UJO termasuk dalam SK dan Kebijakan Perusahaan yang ditolak pelaksanaannya oleh SP PLN dalam surat no 274/DPP/SPPLN/2011. Pelaksanaan SI – UJO pertama pada bulan september dan bulan – bulan selanjutnya merupakan bentuk pengingkaran manajemen yang paling nyata terhadap PKB 2010 – 2012 dan MOM 18 Agustus 2011. Tentu saja pelaksanaan SI-UJO tersebut menuai protes dan perlawanan yang luar biasa dari setiap tingkatan Dewan Pimpinan SP PLN di seluruh Indonesia, sampai akhirnya pada tanggal 20 September 2011 DPP SP PLN mengeluarkan Instruksi Organisasi kepada seluruh jajaran Dewan Pimpinan di bawahnya untuk menolak pelaksanaan SI – UJO. Sehingga pelaksanaan SI – UJO tahap pertama dinyatakan gagal terbukti dari pengakuan DIRUT sendiri di dalam CEO Notenya yang terbit tanggal 23 September 2011 dengan judul “Alhamdulillah, SI – UJO tidak lancar”. Kegagalan tahap pertama tersebut rupanya tidak menyurutkan langkah manajemen untuk melaksanakan SI – UJO. Dengan berbagai macam cara dari yang bersifat persuasif bujuk rayu, sosialisasi, janji karir sampai dengan yang bersifat intimidatif seperti ancaman dikenakan sanksi hukuman disiplin, tidak naik grade, pensiun dini, dan lain lain dilakukan oleh pihak manajemen terhadap karyawan. Dengan beragam cara tersebut akhirnya menciptakan kondisi yang tidak kondusif di seluruh unit PLN. Karyawan yang tidak memahami hak fundamentalnya selaku pekerja terpecah – belah pemikirannya sehingga sebagian karyawan memutuskan untuk ikut karena alasan emosional seperti takut dengan atasan, khawatir tidak naik grade, atau ketidakpahaman mereka terhadap hukum ketenagakerjaan. Ada sebagian lagi karyawan yang kita apresiasi penuh dalam upayanya untuk tetap konsisten memperjuangkan kebenaran dengan tidak ikut SI –UJO. Uji kompetensi bukanlah barang baru bagi Serikat Pekerja, ambil contoh pada tahun 2002 ketika privatisasi terhadap PT Indosat dilaksanakan. Dalam prosesnya, sebelum PT Indosat di Privatisasi, secara tiba – tiba karyawan di minta untuk melaksanakan Uji Kompetensi, padahal “MENGAWAL PROSES PRODUKSI MENGANTARKAN KEJAYAAN PLN”

RO )

SER

. PT

PL N

JA ER

A T P EK IK

E (PERS



Halaman : 10/30

PERIODE 2009-2013

Uji Kompetensi ini tidak pernah ada atau belum pernah masuk road – map sistem SDM. Bagi karyawan yang saat itu dinyatakan tidak kompeten, terjadi mutasi besar – besaran ke tempat yang jauh dari domisili karyawan semula. Ketika privatisasi terjadi, karyawan yang sudah terdata tidak kompeten tersebut, di PHK secara masal karena investor baru tidak mau mempekerjakan karyawan yang tidak kompeten. Belajar dari contoh pengalaman tersebut, maka demi melindungi kepentingan anggotanya, SP PLN sangat berhati – hati menyikapi program SI – UJO. h) Forum SP Pengguna Gas Selain melakukan advokasi terhadap karyawan, sejarah menunjukkan SP PLN selalu konsisten dalam melakukan advokasi terhadap perusahaan.

Upaya advokasi terhadap

perusahaan kembali di lakukan oleh SP PLN pada bulan september 2012, berkoordinasi dengan SP PUPUK dan SP Krakatau Steel, SP PLN membentuk forum SP pengguna Gas. Pada tanggal 26 September 2011, SP PLN bersama – sama SP Pengguna Gas lainnya menyampaikan usulan terkait revisi UU Migas No. 22 Tahun 2001 dalam acara RDP dengan DPD RI dan Komisi VII DPR RI. Acara RDP tersebut menghasilkan komitmen dari para anggota dewan untuk lebih memperjuangkan kecukupan kebutuhan gas dalam negeri terutama untuk PLN, Perusahaan Pupuk dan Krakatau Steel. i)

Kerjasama dengan USPI Di tengah – tengah kondisi tidak kondusifnya suasana hubungan industrial di lingkungan

PLN akibat diingkarinya PKB 2010 – 2012, pada tanggal 27 – 28 september 2011, DPP SP PLN mengadakan diklat kepemimpinan di Cipayung. Diklat kepemimpinan tersebut bekerjasama dengan Usaha Sosial Produktif Indonesia (USPI). Usaha Sosial Produktif Indonesia (USPI) adalah badan usaha yang berbentuk koperasi, berdiri pada tahun 1999 dengan pendirinya yaitu Prof Mudito Samsunarto yang berlatar belakang seorang peneliti di LIPI. USPI didirikan antara lain bertujuan untuk mendorong semua pihak agar bergotong – royong mengarahkan sasaran kegiatannya pada kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. Semangat perjuangan USPI tersebut seiring dan sejalan dengan semangat perjuangan SP PLN. Diklat kepemimpinan di Cipayung tersebut merupakan diklat awal yang membawa paradigma baru bagi SP PLN dalam memandang permasalahan kesejahteraan karyawan. Jika selama ini SP PLN selalu berjuang meningkatkan kesejahteraan anggota dengan cara yang “MENGAWAL PROSES PRODUKSI MENGANTARKAN KEJAYAAN PLN”

RO )

SER

. PT

PL N

JA ER

A T P EK IK

E (PERS



Halaman : 11/30

PERIODE 2009-2013

cenderung dominan menuntut dari pihak manajemen, maka dengan adanya kerjasama dengan USPI, SP PLN dapat berperan lebih aktif dalam perjuangannya meningkatkan kesejahteraan anggota sekaligus memberikan solusi bagi manajemen untuk melakukan penghematan finansial. Kerjasama dengan USPI saat ini terjadi kevakuman karena adanya salah satu syarat yang tidak bisa kita penuhi yaitu mengenai Co-branding. j)

HLN di Pemda 27 Oktober tahun 2011, kembali karyawan PLN dikejutkan dengan adanya perintah dari

Sekretaris Perusahaan ke seluruh unit PLN untuk melakukan upacara Hari Listrik Nasional di lapangan upacara Pemerintah Daerah setempat. Perintah tersebut seperti angin panas yang berhembus dan membuat gerah seluruh karyawan PLN, isu pemdanisasi merebak dan semakin nyata. Menyikapi hal tersebut DPP SP PLN kembali mengeluarkan Instruksi Organisasi yang langsung ditujukan kepada seluruh anggota SP PLN untuk melakukan upacara HLN di kantor. Menyadari adanya sikap resisten yang kuat dari seluruh karyawan PLN, maka perintah untuk menyelenggarakan HLN di kantor pemda setempat akhirnya ditarik kembali oleh PLN pusat. k) FSP BUMN Bulan Desember tahun 2011, DPP SP PLN menyatakan keluar dari keanggotaan Federasi Serikat Pekerja BUMN Strategis. Sebagai implementasi dari rekomendasi Rakernas tahun 2010, maka SP PLN kembali bergabung dengan Federasi Serikat Pekerja BUMN (FSP BUMN). Dari hasil rapat koordinasi dengan seluruh anggota FSP BUMN, maka dicetuskan rencana untuk mengadakan seminar nasional tentang Peningkatan Kualitas Hubungan Industrial di lingkungan BUMN pada tanggal 21 Februari 2012. Mengingat SP PLN memiliki jumlah anggota cukup signifikan diantara BUMN lainnya mencapai 26.332 orang (yang memiliki kartu anggota) dan

sudah diverifikasi oleh

Disnakertrans Jakarta Selatan, maka FSP BUMN menunjuk salah satu pengurus SP PLN untuk mewakili FSP BUMN sebagai anggota Dewan Pengupahan di Tripartit tingkat nasional. l)

Deklarasi Penggabungan SP Kantor Pusat Mengawali tahun 2012, SP PLN menerima kado tahun baru yang istimewa dimana pada

tanggal 11 Januari 2012, tercapai kata sepakat dengan SP PT PLN (Persero) Kantor Pusat untuk kembali bergabung dengan SP PLN. Deklarasi bergabungnya SP PT PLN (Persero) Kantor Pusat ke SP PLN telah dilangsungkan pada tanggal 1 Februari 2012. “MENGAWAL PROSES PRODUKSI MENGANTARKAN KEJAYAAN PLN”

. PT

PL N

RO )

SER

JA ER

A T P EK IK

E (PERS




Halaman : 12/30

PERIODE 2009-2013

Pada bulan januari 2012 itu juga, telah terbentuk kembali DPD Wilayah Sumatera Barat, dengan demikian sampai dengan saat ini SP PT PLN (Persero) dibawah kepemimpinan Ketua Umum Riyo Supriyanto telah memiliki perwakilan DPD sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) di seluruh indonesia dengan jumlah anggota yang telah memiliki KTA sebanyak 28.323 anggota. VI. Tahap Pembinaan Hubungan Industrial a)

Penyampaian Aspirasi Perubahan Sistem Remunerasi Pada tanggal 11 Juni 2012, Direksi PLN menerbitkan SK No.288.K/DIR/2012 tentang

Perubahan Kedua atas SK Dir. 007.K/DIR/2012 tentang Sistem Remunerasi Pegawai dengan menambah satu ayat pada pasal 9 (sembilan) Kepdir No. 007.K/DIR/2012 sehingga berbunyi sebagai berikut ” Pay for Person dan Pay for Position dibayarkan setelah pegawai melaksanakan pekerjaan paling lambat setiap akhir bulan berjalan ”. Keputusan tersebut memicu gejolak bagi pegawai yang sudah terbiasa menerima P1 dan P2 tersebut sebelum melaksanakan pekerjaan. Terlebih Keputusan Direksi tersebut ditanda tangani oleh Direktur Operasi Indonesia Timur yang mana menurut SP PLN hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap Tata Laksana Surat dan Kearsipan sekaligus menyalahi portofolio Direksi. Selain permasalahan tersebut ada beberapa keputusan direksi lainnya yang terbit tanpa memenuhi ketentuan yang ada di PKB, bahkan isinya ada yang bertentangan dengan PKB tahun 2010 – 2012 yaitu : 1. SI – UJO 2. SIMKPNAS 3. Perkawinan Antar Pegawai 4. HCMS 5. Paket Aksi 6. Bonus 7. Pemeliharaan Kesehatan 8. Bantuan operasional SP PLN 9. Pengangkatan Pejabat Struktural dari Non – karir PLN Mengingat berbagai upaya persuasif sudah sering dilakukan baik melalui surat, rapat, maupun komunikasi melalui Lembaga Kerjasama Bipartit tidak membuahkan hasil yang memuaskan, maka SP PLN melakukan aksi damai penolakan Keputusan – Keputusan tersebut “MENGAWAL PROSES PRODUKSI MENGANTARKAN KEJAYAAN PLN”

NASIONAL

RO )

. PT

PL N

E (PERS


MUSYAWARAH

JA ER

SER

A T P EK IK



Halaman : 13/30

PERIODE 2009-2013

pada tanggal 4 Juli 2012, yang dihadiri oleh seluruh perwakilan karyawan PLN seluruh indonesia yang berjumlah kurang lebih 1000 orang. Setelah adanya pertemuan dan negosiasi dengan Direktur Utama PT PLN (Persero) maka disepakati 1.

Periode pembayaran penghasilan pegawai seperti semula.

2.

Pengangkatan Pejabat Struktural dari Non – Karir PLN kedepannya tidak akan dilakukan lagi.

3.

9 (Sembilan) Keputusan Direksi lainnya, akan diselesaikan melalui jalur perundingan Bipartit.

b) Perselisihan Hubungan Industrial Perundingan Bipartit untuk membahas 9 (sembilan) Kepdir tersebut dilaksanakan pada tanggal 8 September 2012 dengan hasil deadlock. Hasil perundingan tersebut disampaikan ke Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi cq. Direktur Hubungan Industrial.

Setelah

beberapa kali proses pemanggilan/klarifikasi oleh Direktur Hubungan industrial, dicapai kesepakatan bahwa SP PLN dan Manajemen melakukan perundingan kembali yang dilaksanakan di : 1. PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah (22 – 23 Januari 2013); 2. PT PLN (Persero) Pusat penelitian dan pengembangan (28 -29 Januari 2013) 3. PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur (13 – 15 Pebruari 2013); 4. PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat (25 – 28 Maret 2013). dari 5 (lima) kali perundingan tersebut tidak dicapai kata sepakat, dan hasil perundingan sudah dilaporkan kembali ke Kemenakertrans untuk proses lebih lanjut. c) Workshop Hubungan Industrial Untuk menciptakan kondisi hubungan industrial yang harmonis di PT PLN (Persero) dipandang perlu untuk menyelaraskan pemahaman bagi pelaku Hubungan Industrial di PT PLN (Persero) dan untuk mencapai tujuan tersebut maka dibutuhkan Workshop bersama antara Manajemen dan SP PLN. Ide Workshop ini muncul pada forum LKS Bipartit di PLN (Persero) APJ Bogor pada tanggal 22 – 23 Oktober 2012. Workshop Hubungan Industrial ini diset-up oleh Panitia Workshop yang terdiri dari unsur Manajemen dan SP PLN, serta penyelengaaraannya difasilitasi oleh PLN Pusdiklat.

Penyelenggaraan Workshop tersebut


RO )

SER

. PT

PL N

JA ER

A T P EK IK

E (PERS



Halaman : 14/30

PERIODE 2009-2013

pertama kali diselenggarakan di Palembang pada tanggal 5 – 6 Desember 2012 dengan peserta seluruh General Manager beserta Manajer SDM dan Ketua serta Sekretaris DPD SP PT PLN (Persero) Indonesia Barat. Selanjutnya Penyelenggaraan Workshop tersebut akan di dorong secara berkelanjutan dan bertahap sehingga tercipta pemahaman dan persepsi yang sama antara manajemen dan SP PLN mengenai bagaimana berinteraksi dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis. d) Pengawas Dana Pensiun Sebagai implementasi dari PKB tahun 2010 – 2012 Pasal 5 ayat 2j mengenai penempatan 2 (dua) orang anggota SP PLN sebagai pengawas dana pensiun PLN, Sudah ditunjuk satu orang menjadi pengawas Dana Pensiun mulai bulan maret tahun 2013. e)

PK Putusan PHI Jakarta Pusat No. 187/PHI.G/2011/PN.JKT.PST di MA Putusan PHI Jakarta Pusat No. 187/PHI.G/2011/PN.JKT.PST menyatakan bahwa PKB

2010 – 2012 cacat hukum/batal demi hukum serta memberlakukan kembali PKB 2006 – 2008 sampai dengan disepakatinya PKB baru yang disepakati oleh penggugat, tergugat dan Penggugat voeging atau terjadinya perdamaian antara penggugat dan penggugat Voeging. Putusan tersebut tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum dan melukai rasa keadilan karena tidak semua fakta yang terungkap di persidangan masuk sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Oleh karena itu SP PLN pimpinan Riyo Supriyanto mengajukan Peninjauan Kembali Putusan tersebut ke Mahkamah Agung pada tanggal 23 Oktober 2012 dan diterima dengan no Perkara 170 PK/PDT.SUS/2012. Pada tanggal 06 Desember 2012, Mahkamah Agung menyatakan bahwa : 1. PKB Periode tahun 2010 – 2012 adalah sah dan berlaku; 2. PKB Periode tahun 2006 – 2008 tidak berlaku. f)

Aksi damai penolakan Penyerahan Pekerjaan Administratif dan teknis ke Anak Perusahaan Pada tanggal 20 Juli 2012, PT PLN (Persero) menunjuk Icon+ untuk men set – up Shared

Service Center (SSC), selanjutnya Icon+ memilih Accenture sebagai partner untuk melaksanakan tugas tersebut. Pada tanggal 18 Desember 2012, PT Icon+ bersama Accenture mempresentasikan rencana kerja terkait Set Up SSC di hadapan Manajemen PT PLN (Persero). “MENGAWAL PROSES PRODUKSI MENGANTARKAN KEJAYAAN PLN”

NASIONAL

RO )

. PT

PL N


MUSYAWARAH

JA ER

SER

A T P EK IK

E (PERS



Halaman : 15/30

PERIODE 2009-2013

Pada tanggal 15 – 16 Januari 2013, SP PLN mengadakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di PLN Pusat sekaligus mengundang Direksi untuk menjelaskan program SSC di hadapan peserta Rapimnas.

Sangat disayangkan momen tersebut tidak dimanfaatkan oleh

Direksi, undangan dari SP PLN diabaikan, sehingga menambah kecurigaan pengurus SP PLN terhadap dampak SSC bagi perusahaan maupun pegawai. SP PLN berpendapat bahwa SSC merupakan bentuk lain dari outsourching pelaksanaan pekerjaan administratif secara total, apalagi pada tanggal 14 September 2012 Direksi menerbitkan Keputusan No 459.K/Dir/2012 tentang Pengamanan Layanan Operasi dan Pemeliharaan Bidang Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik, yang isinya adalah outsourching pekerjaan teknis ke PT Haleyora Power. Rapimnas saat itu menyepakati untuk melaksanakan sosialisasi kepada seluruh pegawai PT PLN (Persero) mengenai dampak positif maupun negatif dengan diimplementasikannya SSC bagi perusahaan maupun pegawai. Mengingat waktu yang sangat singkat sedangkan target sosialisasi harus sampai ke tingkat Dewan Pimpinan Cabang, maka dibentuklah 15 (lima belas) tim untuk melaksanakan sosialisasi ke seluruh Indonesia. Sosialisasi tersebut menghasilkan pernyataan sikap dari hampir seluruh pegawai untuk menolak penyerahan Pekerjaan Administratif maupun teknis ke Anak Perusahaan dengan ancaman Mogok Nasional jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi. Pada tanggal 21 – 22 Maret 2013, dihadiri ± 7000 anggota SP PLN yang mewakili pegawai dari seluruh Indonesia melakukan aksi damai di PLN Pusat dengan tuntutan kepada Direksi untuk: 1. Membatalkan rencana Penyerahan Pekerjaan Operation & Maintenance Transmisi dan Distribusi serta fungsi Administratif (SSC) kepada pihak manapun; 2. Mencabut serta membatalkan Peraturan Perusahaan yang terbit diluar Perjanjian Kerja Bersama; 3. Segera Menjalankan Perjanjian Kerja Bersama 2010 – 2012 secara konsisten dan konsekuen

sesuai

putusan

Mahkamah

Agung

Republik

Indonesia

No.

170

PK/PDT.SUS/2012. Setelah negosiasi antara Direksi dengan Perwakilan SP PLN disepakati bahwa SSC tetap dilaksanakan sendiri oleh PLN, untuk Peraturan Perusahaan yang terbit di luar PKB akan “MENGAWAL PROSES PRODUKSI MENGANTARKAN KEJAYAAN PLN”

NASIONAL

RO )

. PT

PL N


MUSYAWARAH

JA ER

SER

A T P EK IK

E (PERS


Halaman : 16/30

DEWAN PIMPINAN PUSAT SERIKAT PEKERJA PT PLN (PERSERO) PERIODE 2009-2013

dirundingkan bersama, jika disepakati maka akan masuk sebagai amandemen PKB 2010 – 2012. g)

Perundingan Amandemen PKB 2010 - 2012 Sebagai tindak lanjut dari aksi damai pada tanggal 21 – 22 Maret 2012, dilaksanakan

Perundingan Amandemen PKB 2010 – 2012 dengan 9 Matrik SK bermasalah. sampai dengan saat ini perundingan telah dilaksanakan 4(empat) kali dengan hasil sebagai berikut : No 1

Tanggal 1-Apr-13

tempat PLN PUSAT

Materi Perundingan PRA PERUNDINGAN

hasil perundingan DRAFT TATIB

2

10-Apr-13 s.d 12-Apr-13

UIP VIII SURABAYA

TATA TERTIB PERUNDINGAN

SEPAKAT

Udiklat Bogor (Cibogo)

Simkpnas Pernikahan Antar Pegawai Sertifikasi Kompetensi

3

4

24-Apr-13 25-Apr-13 26-Apr-13

13-May-13 UIP XIII Makasar 14-May-13 UIP XII Makasar 15-May-13 UIP XII Makasar 16-May-13 UIP XII Makasar

Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Pernikahan Antar Pegawai Pemeliharaan Kesehatan Pensiun Simkpnas Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Sertifikasi Kompetensi/SI - UJO

Masukan dari SP

Perundingan dilanjutkan pertemuan berikutnya

VII. REKONSILIASI ORGANISASI SP PLN Salah satu Amanah Munaslub Medan adalah upaya rekonsiliasi organisasi atau biasa dikenal dengan istilah islah di SP PLN. Upaya untuk Islah telah di lakukan beberapa kali, pada tahun 2010 - 2011 dilaksanakan 3 kali pertemuan Islah antara SP PLN pimpinan Riyo Supriyanto dengan SP PLN pimpinan Ahmad Daryokok namun pada saat itu tidak tercapai kata sepakat untuk rekonsiliasi organisasi karena adanya perbedaan teknis penggabungan organisasi. SP PLN pimpinan Riyo Supriyanto menginginkan penggabungan organisasi melalui Musyawarah Bersama, sementara SP PLN pimpinan Ahmad Daryoko menginginkan SP PLN pimpinan Riyo Supriyanto meleburkan diri ke SP PLN pimpinan Ahmad Daryoko. Upaya untuk islah ini dilakukan kembali pada tahun 2013 dengan hasil yang sama dengan upaya islah sebelumnya. “MENGAWAL PROSES PRODUKSI MENGANTARKAN KEJAYAAN PLN”

RO )

SER

. PT

PL N

JA ER

A T P EK IK

E (PERS



Halaman : 17/30

PERIODE 2009-2013

ADVOKASI SERIKAT PEKERJA PT PLN (PERSERO) I.

PENDAHULUAN Sebagaimana fungsi, visi dan misi Serikat Pekerja PT PLN (Persero) yang tertuang dalam Pasal 8, 10 dan Pasal 11 Anggaran Dasar, adalah ”mewakili organisasi dan Anggotanya baik di dalam maupun di luar Pengadilan” serta”menegakkan, melindungi dan membela kepentingan serta hak-hak Pekerja dan memperjuangkan kesejahteraan yang lebih baik bagi Pekerja dan keluarganya”. Dalam masa bakti kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT PLN (Persero) telah menyusun kepengurusan, dimana salah satunya adalah Departemen Advokasi. Kemudian DPP SP PLN juga membentuk Tim Advokasi Nasional (TAN) dalam rangka tugas pembantuan Departemen Advokasi dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

NO.

NAMA

JABATAN

UNIT ASAL

1

RANDI RUBIANTORO, SH

KETUA DEPARTEMEN/PENANGGUNG JAWAB

DIST. JAYA & TANGERANG

2

M. ABRAR ALI, SH

KDPD SP KITSBU/KETUA

KITSBU

3

RHAMSES HASIBUAN, SH

ANGGOTA DEPARTEMEN/ANGGOTA


4

MAMBANG HERTANDI, SH



5

DEMI IRFAN, SH



6

ASTRID MARGARETH SIAHAAN, SH



7

SATRIA MUDA SIMATUPANG


P3B JAWA BALI

8

C. CANDRA SINULINGGA

KA.BIRO ADVOKASI DPD KITSBU/ANGGOTA

KITSBU

9

DEDI SUTANTO

ANGGOTA

DIST. LAMPUNG

10

HENDRI AH

ANGGOTA

DIST. LAMPUNG

KETERANGAN

EDWARD THOLENSE, SH

Disamping itu, dalam menangani kasus PHK Sdri. PUTRI LISMA UNTARI, Tim Advokasi Nasional (TAN) berkolaborasi dengan Pengurus DPD P3B Sumatera, DPD KITSBS, DPC Kantor Induk KITSBS dan DPC Ombilin serta DPC Bukittinggi. Nama-nama pengurus “MENGAWAL PROSES PRODUKSI MENGANTARKAN KEJAYAAN PLN”

RO )

SER

. PT

PL N

JA ER

A T P EK IK

E (PERS



Halaman : 18/30

PERIODE 2009-2013

selaku kuasa Sdri. Putri Lisma Untari, SYAFRUDIN PERKASA ALAM (KDPD P3B SUMATERA), ZAINUDDIN (SEKRETARIS DPD P3B SUMATERA), TONY ARFANDI (KDPD KITSBS), M. BURHANUDDIN (KDPC KI KITSBS), EDRIAN (KDPC OMBILIN), YUSLIFAR, JOHAR ARIFINSYAH (Pengurus DPC OMBILIN) dan DICKY ADIA RUZA (KDPC BUKITTINGGI). Disamping itu juga, Tim Advokasi Nasional (TAN) juga berkolaborasi dengan Pengurus DPD dan DPC di lingkungan Wilayah Kalimantan Barat dalam mengadvokasi Sdri. SITI NURJANAH. Dalam masa bakti 2009 -2013, SP PLN pasca Musyawarah Nasional Luar Biasa 2009 di Medan dihadapkan kepada tantangan-tantangan. Tantangan yang pertama datang dari ”sekelompok orang” yang tidak mengakui adanya MUNASLUB Medan. Kemudian tantangan lainnya adalah perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sebagai pengganti PKB Periode 2006 - 2008 yang terbengkalai sejak ditunda dari 18 Desember 2008 di Surabaya. Dengan terbentuknya kepengurusan baru DPP SP PLN periode 2009 – 2013, langkah pertama yang diambil Ketua Umum adalah melakukan upaya untuk melakukan perundingan PKB. Hal tersebut dapat terealisasi bulan April 2010 dengan diselesaikannya perundingan pada tanggal 21-22 April dan ditanda tangani oleh Direktur Utama PLN dan Ketua Umum SP PLN pada tanggal 23 April 2013.

II.

TUGAS ADVOKASI YANG TELAH DILAKSANAKAN DAN PENCAPAIAN Dalam masa bakti 2009 -2013, SP PLN pasca Musyawarah Nasional Luar Biasa 2009 di Medan dihadapkan kepada tantangan-tantangan. Tantangan yang pertama datang dari ”sekelompok orang” yang tidak mengakui adanya MUNASLUB Medan. Kemudian tantangan lainnya adalah perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sebagai pengganti PKB Periode 2006 - 2008 yang terbengkalai sejak ditunda dari tanggal 18 Desember 2008 di Surabaya. Dengan terbentuknya kepengurusan baru DPP SP PLN periode 2009 – 2013, langkah pertama yang diambil Ketua Umum adalah melakukan upaya untuk melakukan perundingan PKB. Hal tersebut dapat terealisasi bulan April 2010 dengan diselesaikannya perundingan pada tanggal 21-22 April dan ditanda tangani oleh Direktur Utama PLN dan Ketua Umum SP PLN pada tanggal 23 April 2013. “MENGAWAL PROSES PRODUKSI MENGANTARKAN KEJAYAAN PLN”

NASIONAL

RO )

. PT

PL N

MUSYAWARAH

JA ER

SER

A T P EK IK

E (PERS



Halaman : 19/30

PERIODE 2009-2013

Berikut akan diuraikan tugas-tugas advokasi yang telah dijalankan selama periode 20092013. 1. Melakukan pendampingan. a. Ketua Umum sebagai terlapor dan Pengurus sebagai Saksi terkait Laporan Pengaduan sekelompok oknum yang mengatasnamakan Pengurus DPP SP PLN yang sah. Laporan Pengaduan yang mereka buat terkait ”Union Busting” atau pemberangusan Serikat Pekerja, perbuatan tidak menyenangkan, penyalahgunaan jabatan, penyalahgunaan hak cipta atas lambang SP PLN di Mabes POLRI, POLDA METRO JAYA dan berakhir dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), dan; b. Pengaduan sekelompok oknum tersebut di KOMNAS HAM menyangkut penanda tanganan PKB Periode 2010-2012 antara Direktur Utama PLN dengan Ketua Umum DPP SP PLN Riyo Supriyanto. 2. Melakukan upaya mempertahankan eksistensi PKB Periode 2010-2012 atas gugatan yang diajukan oleh Reza Fauzi cs, dimana dalam putusannya PHI Jakarta Pusat membatalkan berlakunya PKB Periode 2010-2012 yang dibacakan tanggal 13 Pebruari 2012. Atas putusan PHI Jakarta Pusat tersebut, Kuasa Hukum Ketua Umum yang terdiri dari Pengurus DPP / Departemen Advokasi (Tim Advokasi Nasional) mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali (PK). Pada tanggal 5 Desember 2012, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) dengan amar putusan membatalkan Putusan PHI Jakarta Pusat dan memberlakukan kembali PKB Periode 20102012. 3. Memperjuangkan Pasal 51 PKB, sudah sampai pada tahap Mediasi di Kemenakertrans RI. 4. Investigasi Pelanggaran Peraturan Disiplin Pegawai. a. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Wilayah SULUTENGGO Manado, dipekerjakan kembali. b. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Distribusi Lampung. c. Pelanggaran Disiplin Pegawai di UIP RING SUM. 5. Menerima laporan pengaduan dan mohon bantuan hukum akibat berlakunya SK Direksi 025.K/DIR/2011. “MENGAWAL PROSES PRODUKSI MENGANTARKAN KEJAYAAN PLN”

RO )

SER

. PT

PL N

JA ER

A T P EK IK

E (PERS




Halaman : 20/30

PERIODE 2009-2013

a. Melakukan investigasi dan verifikasi ke Unit-Unit korban SK 025 diantaranya Jaser, JMK, P3B JB, Indramayu, Kit SBS, Wilayah Kalimantan Barat, Wilayah Lampung, UPK Pekanbaru, Wilayah Maluku b. Melakukan Koordinasi dengan Kemenakertrans cq. Direktur P3HI. 6. Upaya Hukum Pemberhentian Pegawai atas nama sdri. PUTRI LISMA UNTARI akibat diberlakukannya SK Direksi 025.K/DIR/2011. DPP SP PLN telah menugaskan Tim Advokasi Nasional untuk mendampingi dan mewakili Sdri. PUTRI LISMA UNTARI dalam upaya mencari keadilan untuk bekerja kembali di PT PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Ombilin, dengan langkah-langlah sebagai berikut: a. Tanggal 28 Juni 2012, Bipartit Pertama Pihak Manajemen PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan tidak hadir b. Tanggal 9 Juli 2012, Bipartit Kedua Pihak Manajemen tidak hadir c. Tanggal 4 September 2012, Mediasi dan Anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provonsi Sumatera Barat, menyatakan bahwa Sdri. PUTRI LISMA UNTARI untuk dipekerjakan kembali. d. Tanggal 10 September 2012, KOMNAS HAM dan Rekomendasi KOMNAS HAM, menyatakan bahwa pemberhentian sepihak oleh Manajemen kepada Sdri. PUTRI LISMA UNTARI merupakan PELANGGARAN HAM. e. Tanggal 8 Maret 2013, PHI Padang dan Putusan menolak Gugatan Sdri. PUTRI LISMA UNTARI. f. Tanggal 28 Maret 2013, Upaya Hukum Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam proses. 7. SK –SK Direksi Bermasalah. a. Mendampingi Tim Perundingan melakukan Bipartit, di Kemenakertrans. b. Mendampingi Tim Perundingan melakukan Pengaduan ke Ombudsman. c. Mendampingi Ketua Umum, Pengurus DPP dan Anggota menyelenggarakan Rapat Umum.


E (PERS


MUSYAWARAH NASIONAL

RO )

SER

. PT

PL N

JA ER

A T P EK IK



Halaman : 21/30

PERIODE 2009-2013

III. HAL-HAL YANG BELUM SELESAI (DALAM PROSES) a. Lanjutan penyelesaian Pasal 51 PKB Periode 2010-2012, ditunda akibat batalnya berlaku PKB Periode 2010-2012 oleh putusan PHI Jakarta Pusat. b. Perpanjangan masa berlakunya PKB Periode 2010-2012 pasca Putusan PK Mahkamah Agung Republik Indonesia. c. Advokasi Sdri. SITI NURJANAH (WILAYAH KALIMANTAN BARAT), surat kuasa sudah ditanda tangani tanggal 22 Maret 2013. d. Advokasi PHK Pegawai di Distribusi Lampung. e. Pengaduan di Komisi Ombudsman

IV. UCAPAN TERIMA KASIH Kepada Anggota dan Pengurus SP PLN seluruh Indonesia, DPP SP PLN maupun tim-tim yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas-tugas Advokasi mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala dukungan dan bantuan, baik moril maupun materil. Kepada Pengurus yang telah menderma baktikan tenaga dan pemikirannya untuk kemaslahatan Anggota beserta Keluarganya, serta menjaga eksistensi PLN, dimana nama-namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, DPP SP PLN mendo‟akan semoga segala kebaikannnya dibalas oleh Allah SWT, aamiin ya Rabbal „Alamin. Atas hal-hal yang belum dicapai atau belum diselesaikan, DPP SP PLN Masa Bakti 2009-2013 berharap dapat diselesaikan oleh Kepengurusan DPP SP PLN Masa Bakti 2013-2017. Demikian Laporan Advokasi ini disampaikan, atas segala kekurangan mohon diberikan maaf.


RO )

SER

. PT

PL N

JA ER

A T P EK IK

E (PERS


MUSYAWARAH NASIONAL



Halaman : 22/30

PERIODE 2009-2013

KADERISASI SERIKAT PEKERJA PT PLN (PERSERO)

Organisasi yang baik bukan di lihat dari seberapa banyak jumlah anggotanya dan seberapa lama organisasi tersebut telah berdiri, akan tetapi dapat terlihat dari seberapa banyak organisasi itu menciptakan kaderisasi pemimpin baru. Kaderisasi atau menciptakan pemimpin baru merupakan tugas dan tanggung jawab yang besar dalam kepemimpinan, dimana kaderisasi kepemimpinan merupakan hal yang sangat penting dan vital di lingkungan organisasi. Intinya adalah, “bagaimana cara menciptakan pemimpin yang lebih baik“. Langkah yang ditempuh dalam mewujudkan kaderisasi SP PLN diharapkan berjalan seperti yang kita harapkan antara lain melalui pertama Proses Kaderisasi dan kedua Optimalisasi Kaderisasi & Pendidikan 1. PROSES KADERISASI a. Memberikan Kepercayaan Kepercayaan diberikan kepada anggota muda untuk menjadi pengurus, biarkan mereka melakukan apa yang mereka anggap benar, namun dengan tetap memberikan arahan strategis/konsep yang matang.

Setelah itu lakukan evaluasi terkait kinerja yang telah di

kerjakan akan tetapi sifatnya bukan menggurui, namun pembahasan bersama menuju arah yang terbaik bagi organisasi. b.

Memberikan Semangat dan Motivasi Semangat dan Motivasi merupakan hal yang sangat penting dalam organisasi. Apabila

terdapat beberapa hal yang tidak sejalan dengan pakem-pakem yang telah ditetapkan, berilah feedback (umpan balik / evaluasi) kepada anggota muda. Tetap kendalikan emosional dan jangan pernah memarahi mereka, apalagi memaki anggota tersebut, karena hal tersebut akan membuat mereka trauma dan menjadi bernyali kecil, yang akan berdampak negatif dimana mereka menjadi takut / ragu-ragu dalam mengambil keputusan, karena khawatir dengan resiko yang akan dihadapi.


RO )

SER

. PT

PL N

JA ER

A T P EK IK

E (PERS




Halaman : 23/30

PERIODE 2009-2013

c.

Menjalin Kedekatan. Menjalin kedekatan dengan anggota, secara terbuka dan rileks dalam membahas situasi

organisasi dari beberapa aspek dengan sesekali meminta pendapatnya untuk memancing keberanian mereka mengemukakan pendapatnya yang selanjutnya kita pun menjabarkan konsep-konsep pemikirannya dalam membangun sebuah Organisasi. Apabila kedekatan telah terjalin, dan perasaan respek maupun di hargai telah di rasakan oleh mereka, maka akan tumbuh rasa kepercayaan diri serta keinginan untuk mengikuti arahan Organisasi, sehingga ia siap menjadi pemimpin organisasi selanjutnya. 2.

OPTIMALISASI KADERISASI & PENDIDIKAN Optimalisasi Kaderisasi terus diupayakan secara formal yang telah dilakukan melalui Pendidikan, selain itu pula juga dilakukan dalam rangka memperkuat peran serta kapasitas kader-kader SP PLN sebagai berikut: a. Pengalaman Sebagai sarana Belajar Tidak ada yang lebih efektif, ketimbang belajar dari pengalaman dan mempraktekkannya secara langsung. Karena itu sebaiknya kaderisasi dan pendidikan kepada mereka dilakukan sebanyak mungkin dengan melibatkan anggota secara langsung dalam medan juang yang sesungguhnya. Sebagai contoh adalah ketika ada anggota yang akan di PHK, maka saat itu juga kita bisa melakukan edukasi : pasal-pasal tentang PHK, mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial, sekaligus memberikan penyadaran tentang sebuah sistem

terhadap

anggota SP PLN. b.

Peran Aktif dalam Rapat-rapat AD/ART SP PLN mengatur tentang rapat-rapat seperti Rapat Kerja atau yang disingkat

Raker. Raker dilakukan di semua tingkatan: Pimpinan Pusat, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, maupun Pimpinan Anak Cabang. yang sudah diatur dalam konstitusi organisasi, niscaya akan terjadi percepatan yang luar biasa untuk memajukan organisasi. Memang benar bahwa rapat bukanlah segala-galanya akan tetapi dengan rapat, kita bisa memaksimalkan semua potensi yang ada dalam organisasi dengan suatu catatan bahwa hasil dan keputusan rapat ditindaklanjuti dalam kerja nyata dan tidak berhenti pada kertas kerja dan notulensi belaka.


E (PERS


MUSYAWARAH NASIONAL

RO )

SER

. PT

PL N

JA ER

A T P EK IK



Halaman : 24/30

PERIODE 2009-2013

c.

Pendidikan Berbasis Terapan Sebagai organisasi serikat pekerja maka SP PLN harus memfokuskan diri pada Pendidikan

Berbasis Terapan. Pendidikan yang tepat guna dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Pendek kata, pendidikan dilakukan bukan didasarkan atas keinginan orang yang menyelenggarakan pendidikan itu, tetapi didasarkan pada apa yang sedang dibutuhkan anggota. Sehingga hasil dari pendidikan tersebut tidak hanya mengendap sebagai pengetahuan, tetapi bisa dengan cepat diimplementasikan oleh peserta pendidikan maupun organisasi. d.

Pendidikan Sponsorship Mengingat pendidikan jenis ini maka membutuhkan adanya sponsor/donor, dimana kita

tidak bisa berharap terlalu banyak pendidikan sponsorship bisa menciptakan pendidikan yang berkelanjutan. Namun untuk mempercepat pengembangan dan penguatan sumber daya, Dewan Pimpinan Pusat diharapkan bisa mencari dan memanfaatkan pendidikan sponsorship secara maksimal. e. Pendidikan dan Latihan Mandiri Dengan makin terbatasnya pembiayaan yang diberikan dari dinas, maka dilakukan Pendidikan dan Latihan bersifat Mandiri, dimana dalam penyelenggaraan Pendidian dan Latihan tersebut melibatkan Dewan Pimpinan Daerah sehingga anggota yang berada di kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang maupun di kepengurusan Dewan Pimpinan Anak Cabang dapat melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan secara berkesinambungan secara effektif dan optimal. f.

Rapat Akbar Jika kita mencermati pelaksanaan Rapat Akbar pada tanggal 21 s.d 22 Maret 2013,

sebenarnya Rapat Akbar menjadi pilihan utama SP PLN dalam melakukan konsolidasi dan penguatan organisasi. Rapat Akbar bertujuan untuk melibatkan anggota dalam gerakan dengan jumlah sebanyak-banyaknya yang diharapkan bisa memberikan pengalaman politik sekaligus menanamkan pemahaman pada cita-cita gerakan. g. Roadshow Sosialisasi Pimpinan Pusat Salah satu tugas pemimpin adalah untuk menggerakkan. Untuk memastikan agar semua lini bergerak secara maksimal, diharapkan Pimpinan Pusat turun langsung ke bawah. Dengan “MENGAWAL PROSES PRODUKSI MENGANTARKAN KEJAYAAN PLN”

MUSYAWARAH NASIONAL

RO )

SER

. PT

PL N

JA ER

A T P EK IK

E (PERS



Halaman : 25/30

PERIODE 2009-2013

kehadiran Pimpinan Pusat ke daerah-daerah, sekaligus diharapkan bisa mempercepat pengembangan dan penguatan kapasitas pimpinan cabang di daerah tersebut. h.

Evaluasi Pendidikan dan Kaderisasi Evaluasi penting harus dilakukan karena dengan melakukan evaluasi, kita bisa melihat

sejauh mana pencapaian yang berhasil diperoleh selama ini. Apa hambatan dan kekurangannya, dan kemudian bisa dengan tepat melakukan perbaikan kedepan. Evaluasi juga memberikan kesempatan kepada semua kader untuk terlibat langsung dalam memberikan saran dan masukan. Karena itu, evaluasi menjadi bagian penting yang disarankan untuk dilakukan secara periodik. i.

Doktrinasi dan Motivasi Motivasi adalah alasan yang mendasari sebuah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang.

Orang dikatakan memiliki motivasi tinggi, jika dia memiliki alasan yang sangat kuat untuk mencapai apa yang diinginkannya. Karena itu, di dalam serikat pekerja, motivasi menjadi bahan bakar yang akan menggerakkan kemampuan individu dalam berorganisasi. Setiap anggota harus selalu dimotivasi, agar bersedia terlibat dan berpartisipasi dalam kegiatan organisasi. j.

Pendekatan karyawan baru Pernahkah kita menyambut karyawan baru pada hari pertama dia masuk kerja?

Memberikan “Union Welcome Kit” dan menjelaskan tentang serikat pekerja kita? Jika belum, rasanya kita perlu membuat publikasi cetak tentang SP PLN kepada mereka, serta pentingnya menjadi anggota serikat pekerja, susunan pengurus, majalah/surat kabar yang kita terbitkan, dan formulir pendaftaran, yang dibagikan kepada calon anggota yang potensial. k.

Mengajak kawan dekat Jika kita mengajak seorang kawan, dan kawan kita itu mengajak seorang kawannya yang

lain, sebenarnya kita bisa memaksimalkan partisipasi anggota dalam kegiatan serikat pekerja. Dan akan lebih optimal lagi, jika pengurus pada tingkat unit kerja – karena kedekatannya dengan anggota – mendorong partisipasi ini pada tingkat yang maksimal. Jangan sungkan untuk mengajak (jika perlu sedikit memaksa) buruh terlibat dalam perjuangan. Karena, terkadang, agar timbul kesadaran, pada awalnya harus dipaksakan.


RO )

SER

. PT

PL N

JA ER

A T P EK IK

E (PERS




Halaman : 26/30

PERIODE 2009-2013

l.

Sosialisasi ke anggota Seberapa sering kita tidak menginformasikan kegiatan serikat pekerja kepada seluruh

anggota? Kedepan hal seperti ini tidak boleh lagi terjadi. Setiap anggota harus tersosialisasi dengan baik, apa saja yang menjadi cita-cita organisasi, kegiatan apa saja yang diselenggarakan dan sebagainya. m. Menghargai anggota Laporan kegiatan organisasi merupakan hal yang penting dan merupakan cara yang efektif untuk membangun kepercayaan anggota. Sekaligus untuk menghargai keberadaan mereka. Laporan keuangan organisasi, kegiatan apa saja yang sudah dan sedang dikerjakan oleh serikat pekerja, harus disampaikan kepada anggota. Dengan demikian, anggota menjadi semakin percaya, jika organisasinya memang sungguh-sungguh berjuang untuk kepentingan mereka. n.

Memanfaatkan media sosial Dalam hal ini, SP PLN sudah memiliki Website dan Grup akun jaringan sosial (Facebook),

namun ini bukan berarti, SP PLN hanya akan berkiprah di media sosial. Dengan kata lain, media sosial hanyalah sebuah cara – dari sekian banyak cara – yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan kemenangan. Dengan media sosial, setiap anggota dari berbagai daerah, bisa mendapatkan informasi yang cepat. Perkembangan organisasi bisa di update dalam waktu terkini, dengan akurat sekaligus dapat dijadikan media untuk pembentukkan opini publik yang menguntungkan perjuangan organisasi. Aktualisasi dari keberhasilan Kaderisasi SP PLN dicerminkan dengan terlaksananya seluruh kegiatan yang dilakukan oleh anggota sebagai kaderisasi pengurus, baik ditingkat DPAC, DPC, DPD maupun DPP yang semuanya bermuara pada kesinambungan Organisasi. Dalam konteks Organisasi, bisa melihat pola pendidikan atau kaderisasi yang diterapkan untuk membangun kader-kader yang diharapkan menjalankan visi-misi Organisasi. Lemahnya kaderisasi di dalam SP PLN akan berdampak langsung terhadap melemahnya SP PLN. Tanpa kader yang kuat tidak ada organisasi kokoh bisa terbentuk, begitu juga sebaliknya tanpa organisasi yang kokoh sulitlah melakukan kaderisasi yang baik. Sudah barang tentu kedua hal tersebut harus berjalan seiring.


RO )

SER

. PT

PL N

JA ER

A T P EK IK

E (PERS


MUSYAWARAH NASIONAL



Halaman : 27/30

PERIODE 2009-2013

PERJUANGAN SP PLN MENJAGA KEUTUHAN PLN TAHUN 2009 – 2013

SP PLN …..Yes PLN ………Jaya Unbundling …NO Yel – yel tersebut merupakan yel – yel yang selalu menyemangati setiap gerak langkah SP PLN dalam melaksanakan visi dan misi organisasi.

Setiap pengurus dan anggota SP PLN

selayaknya mengerti dan memahami makna dari yel – yel tersebut. Kita meyakini bahwa dengan organisasi SP PLN nya yes maka PT PLN (persero) yang kita cintai ini akan menuju kejayaan dengan

syarat tidak terpecah – pecah tetap utuh, beroperasi dalam satu kesatuan PT PLN

(Persero). Sejak awal pendiriannya SP PLN sangat menyadari peranannya dalam hal perlindungan dan perbaikan kesejahteraan anggota, serta peran pentingnya dalam menjaga dan mempertahankan kepentingan publik atau rakyat di bidang ketenagalistrikan. SP PLN percaya bahwa listrik untuk rakyat harus dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah sepenuhnya melalui PT PLN (Persero) sebagai implementasi dari Pasal 33 UUD 45. Perjuangan dalam hal perlindungan dan perbaikan kesejahteraan anggota di implementasikan melalui Perjanjian Kerja Bersama.

Perjanjian Kerja Bersama periode tahun 2010 – 2012

merupakan sebuah produk bersama yang telah dirundingkan sejak tahun 2008 namun selalu tersendat karena masih ada beberapa perbedaan persepsi antara SP PLN dan Manajemen. Syukur alhamdulillah setelah melalui perundingan marathon selama satu minggu per tanggal 24 April 2010 PKB 2010

-2012 ditandatangani.

Dalam proses implementasinya ternyata masih ada

perbedaan mengenai makna dari Pasal 51 PKB 2010 – 2012 tentang perhitungan pesangon sehingga setelah melalui proses bipartit, permasalahan tersebut diangkat sampai ke tingkat tripartit di Kemenakertrans. Pada saat proses tripartit di Kemenakertrans sedang berlangsung, PKB 2010 – “MENGAWAL PROSES PRODUKSI MENGANTARKAN KEJAYAAN PLN”

RO )

SER

. PT

PL N

JA ER

A T P EK IK

E (PERS


MUSYAWARAH NASIONAL



Halaman : 28/30

PERIODE 2009-2013

2012 di batalkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat dengan Putusan No. 187/PHI.G/2011/PN.JKT.PST, sehingga proses tripartit mengenai Pasal 51 PKB 2010 – 2012 terhenti. Dengan dibatalkannya PKB 2010 – 2012 timbul kekhawatiran mengenai perlindungan bagi karyawan PLN, timbul persepsi yang bermacam – macam mengenai eksistensi SP PLN pimpinan Riyo Supriyanto. Mahkamah Agung,

Putusan tersebut akhirnya di ajukan Peninjauan Kembali ke

per tanggal 06 Desember 2012 Mahkamah Agung memutuskan untuk

menganulir putusan Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat, sehingga PKB 2010 – 2012 tetap sah dan berlaku di PT PLN (Persero) dan tidak ada lagi ke ragu-raguan mengenai eksistensi SP PLN. Perjuangan SP PLN untuk Energi Primer terutama dalam hal mempengaruhi kebijakan atau regulasi dibidang Gas dilakukan dengan membentuk afiliasi bersama beberapa Serikat Pekerja BUMN pengguna Gas antara lain, SP Pupuk (Sriwijaya, Iskandar Muda, Kaltim) , SP Krakatau Steel dll.

Melakukan kajian bersama serta mengajukan usulan draft perubahan UU MIGAS

melalui Rapat Dengar Pendapat dengan DPD RI serta Komisi VII DPR RI. Untuk pemenuhan kebutuhan Gas PLN, SP PLN mengrim surat ke Presiden RI terutama mengenai LNG Tangguh yang ditengarai belum pernah memberikan kontribusi untuk pemenuhan kewajiban domestiknya. Menyadari struktur pendapatan PLN untuk mendukung investasi hanya ada dari margin yang ditetapkan pemerintah, maka ketika pada tahun 2011 beredar berita bahwa ada rencana pemerintah untuk menurunkan margin dari tahun 2011 sebesar 8% menjadi 3% di tahun 2012 maka SP PLN langsung bereaksi dengan mengadakan rapat bersama komisi VII DPR RI untuk menyuarakan aspirasi bahwa PLN masih membutuhkan margin minimal sama dengan tahun 2011. Aspirasi ini juga disuarakan ke Pemerintah melalui Rapat dengan Kementerian BUMN.

Alhamdulillah

walaupun Margin PLN di tahun 2012 tetap turun menjadi 7%, namun tidak turun drastis sebagaimana rencana semula 3%. Isu privatisasi PLN mulai menggema dimulai dari terbitnya buku putih kebijakan energi sektor ketenagalistrikan yang diterbitkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 1998, Letter of Intent antara Pemerintah Indonesia dan International Monetary Fund, di sahkannya UU No 20 tahun 2002, Hasil RUPS tahun 2008, disahkannnya UU No 30 Tahun 2009, baru – baru ini adanya program Shared Service Center dan Pengamanan Layanan Transmisi dan Distribusi. “MENGAWAL PROSES PRODUKSI MENGANTARKAN KEJAYAAN PLN”

RO )

SER

. PT

PL N

JA ER

A T P EK IK

E (PERS



Halaman : 29/30

PERIODE 2009-2013

Shared Service Center dan Pengamanan Layanan Transmisi dan Distribusi (penyerahan operation & maintenance fungsi Transmisi dan Distribusi ke PT Haleyora Power) tidak lain merupakan sebuah bentuk outsourching pekerjaan Administratif dan teknis yang pada tahap awal di bungkus dengan kalimat dikelola oleh Anak Perusahaan yang sahamnya dimiliki 100% oleh PLN serta pihak swasta (asing) hanya sebagai konsultan. SP PLN menilai bahwa program tersebut adalah bentuk modern/mutakhir dari proses unbundling vertikal yang telah lama diyakini oleh SP PLN bahwa jika PLN di Unbundling maka tidak hanya karyawan yang akan merasakan dampaknya terlebih rakyat banyak yang akan menjadi korban. Di fungsi Pembangkitan, telah lama kompetensi pegawai PLN di reduksi dengan program Total Maintenance Contract (TMC), program tersebut membuat hampir seluruh karyawan Fungsi Pembangkitan di bidang pemeliharaan menganggur yang lama kelamaan berdampak pada habisnya kompetensi karyawan Pemeliharaan pembangkitan, di fungsi Distribusi juga telah lama di luncurkan program Pelayanan Teknik (outsource fungsi pemeliharaan distribusi) dan saat ini makin disempurnakan dengan program pengamanan layanan operasi dan maintenance bidang transmisi dan distribusi. Untuk Fungsi Pelayanan dan administratif diluncurkanlah program Shared Service Center yang akan menyerahkan pekerjaan bidang finance (keuangan,akuntansi, anggaran), SDM, logistik, dan Sistem Informasi ke Anak Perusahaan. Jika program – program tersebut dilanjutkan niscaya tidak ada lagi karyawan PLN yang memiliki kompetensi administratif dan teknis bidang ketenagalistrikan, karena semua fungsi utama administratif dan teknis ketenagalistrikan sudah di outsource kan semua. Jika karyawan sudah tereduksi kompetensinya maka tinggal menunggu waktu untuk PLN melakukan program rasionalisasi karyawan terutama di tingkat pelaksana. Perlu disadari bahwa perlawanan terhadap upaya unbundling dan privatisasi PLN selama ini lebih dominan peranan karyawan di tingkat pelaksanan, jika karyawan di tingkat pelaksana direduksi secara sistematis dengan berbagai program seperti yang sudah di ungkapkan di atas, maka unbundling dan privatisasi PLN ke depannya akan sulit untuk dibendung. Oleh karena itu dalam upaya menghadang unbundling PLN itu lah pada tanggal 21 – 22 Maret 2013, SP PLN bersama 7000 an anggotanya melakukan Rapat Akbar di PLN Pusat menyuarakan Aspirasi dengan mengangkat 3 (tiga) isu yang salah satunya adalah penolakan terhadap penyerahan pekerjaan administratif dan teknis ke anak perusahaan atau pihak lain. Pada saat negosiasi antara perwakilan SP PLN dengan Direksi mengenai isu ini belum mendapatkan titik temu, dan sepertinya Direksi “MENGAWAL PROSES PRODUKSI MENGANTARKAN KEJAYAAN PLN”

RO )

SER

. PT

PL N

JA ER

A T P EK IK

E (PERS



Halaman : 30/30

PERIODE 2009-2013

akan tetap melanjutkan implementasi program tersebut. Merupakan PR bagi Pengurus DPP SP PLN selanjutnya untuk terus mengawasi dan mengambil langkah antisipatif terhadap program – program tersebut.


DEWAN PIMPINAN PUSAT SERIKAT PEKERJA PT PLN (PERSERO) Periode 2009-2013

MUSYAWARAH NASIONAL

(MUNAS) SERIKAT PEKERJA PT PLN (PERSERO) Makassar, 12-13 Juni 2013

. PT

PL N

RO )

SER

JA ER

A T P EK IK

E (PERS



Halaman : iv

PERIODE 2009-2013

PENUTUP Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat rahmatNya jualah kami dapat menyelesaikan tugas dan amanah yang kami terima pada saat Musyawarah Nasional Luar Biasa SP PLN tahun 2009 di Medan. Organisasi SP PLN merupakan organisasi yang memiliki visi dan cita – cita yang unik, selain berperan dalam hal perlindungan dah perbaikan kesejahteraan anggota namun dalam gerak langkah perjuangannya lebih luas lagi dari itu yaitu mempertahankan kepentingan publik untuk mendapatkan akses terhadap energi listrik yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri dalam rangka memainkan peranannya dalam hal mempertahankan kepentingan publik tersebut, SP PLN harus terus mempertajam strategi perjuangan baik di sisi internal maupun eksternal. Strategi perjuangan eksternal sangat penting dalam konteks bagaimana agar SP PLN bukan hanya sekadar mampu mempertahankan akan tetapi juga untuk mempengaruhi kebijakan atau bahkan turut serta dalam mengambil keputusan terkait energi listrik baik dari sisi hulu sampai hilir demi kepentingan seluruh rakyat indonesia. Strategi perjuangan internal yang salah satunya adalah kaderisasi kepemimpinan nasional harus terus kita upayakan berjalan sesuai konstitusi organisasi demi kesinambungan dan keberlangsungan organisasi melalui Musyawarah Nasional yang akan kita laksanakan di Makasar tanggal 12 – 13 Juni tahun 2013 ini. Laporan PertanggungJawaban ini merupakan potret dari serangkaian kegiatan yang mengimplementasikan strategi perjuangan internal maupun eksternal DPP SP PLN masa bakti periode tahun 2009 – 2013.

Kami menyadari Laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh

karena itu kami harapkan kritik, saran dan evaluasinya tidak lain dengan tujuan untuk perbaikan yang berkelanjutan bagi organisasi SP PLN yang kita cintai ini. Terima kasih kepada seluruh pihak, baik anggota, pengurus dan mitra kerja kami selama masa periode kepengurusan ini, semoga kita selalu dalam bimbingan dan ridho Allah SWT, Amin.

DPP SP PLN PERIODE 2009 - 2013 “MENGAWAL PROSES PRODUKSI MENGANTARKAN KEJAYAAN PLN”

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DEWAN PIMPINAN PUSAT KATA PENGANTAR

Recommend Documents