IKATAN AHLI PENGADAAN INDONESIA (IAPI IAPI) DEWAN PIMPINAN PUSAT

IKATAN AHLI PENGADAAN INDONESIA (IAPI IAPI) IAPI DEWAN PIMPINAN PUSAT

A. LATAR BELAKANG Hampir 40% dari APBN/APBD , pada tahun 2012 ini diperkirakan sebesar 500 Triliun dikeluarkan melalui proses pengadaan pemerintah. Hal ini menjadikan proses pengadaan menjadi kegiatan yang paling penting dan kritikal untuk dilakukan dengan tepat dan benar. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengadaan telah dilakukan terobosan dalam perubahan peraturan, peningkatan infrastrukur dengan menggunakan e-procurement dan peningkatan SDM/organisasi. Dalam konteks Peningkatan SDM dan Organisasi saat ini telah direncanakan penerapan ULP (Unit Layanan Pengadaan) dan membuat standar kompetensi kerja para pelaku pengadaan sehingga pengadaan akan menjadi profesi yang bergengsi di negeri ini. Dalam konteks peningkatan kompetensi pelaku pengadaan saat ini dan nantinya untuk kebutuhan jabatan di ULP, IAPI (Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia) bekerjasama dengan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah) melakukan perlatihan dan lokakarya tingkat menengah seperti yang disampaikan berikut ini.

B . INSTRUKTUR AHLI DAN NARASUMBER Keynotes/Pengarahan: Kepala/Deputi LKPP Instruktur /Fasilitator: Ir. Sutan S Lubis Msc Dr. Ir. Dharma Nursani, M.Sc Ir. Tubagus A. Chusni, MA, M.Phil Setya Budi Arijanta, SH, KN Ir. Harmawan Kaeni MSc Ir. Suranto MSc Ir. Sudarisman MSc Ir. Sonny Sumarsono MBA,PMP Ir. B. Adi Subagyo, MM Ir. Atmanto Msc Harry Alexander SH.LLM Dr. Yoyo Arifardhani, SH, LLM Reghi Perdana, SH, LLM Ir. Khairul Rizal, MBA

Dan instruktur berpengalaman IAPI lainnya

C. PESERTA KEGIATAN 1. Pengguna Anggaran (PA) & Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 2. Pemprov/KAB/Kota 3. Anggota ULP (Unit Layanan Pengadaan) 4. Anggota LPSE ( Layanan Pengadaan Secara Elektronik) 5. Pejabat Pengadaan dan Panitia Pengadaan 6. Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP) & Penyedia B/J 7. Main Dealer Kendaraan Bermotor 8. ATPM 9. Suplier Obat 10. RS dan RSUD 11. BUMN/BUMD/Perusda

D. PENYELANGGARA KEGIATAN IAPI adalah Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia yang anggotanya semua Ahli Pengadaan yang memiliki sertifikat L2, L3, L4 atau sertifikat Utama Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dikeluarkan oleh BAPPENAS atau LKPP. Sesuai dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 8 tahun 2010, pasal 38 mengamanatkan bahwa IAPI adalah institusi yang didukung pemerintah dalam meningkatkan Kompetensi Ahli Pengadaan Indonesia melalui pelatihan dan sosialisasi Peraturan-peraturan Baru atau Ujian Sertifikasi.

E. KONTRIBUSI DAN FASILITAS PESERTA KONTRIBUSI DAN FASILITAS PESERTA :

• Kontribusi : Rp. 2.900.000.(Tanpa Penginapan) • Kontribusi : Rp. 4.300.000,( Menginap 3 hari 2 malam, 1 kamar 1 Peserta)

Fasilitas Peserta Pelatihan selama 3 Hari, Penginapan Selama 3 hari, 2 Malam , Hardcopy Materi Presentasi, Hardcopy Modul, Softcopy Materi, Softcopy Perpres 54/2010, Rehat, Makan Siang, Training Kits, Foto Bersama, Sertifikat IAPI

F. SEKRETARIAT PANITIA Dewan Pimpinan Pusat - Ikatan Ahli Pengadaan Pemerintah (IAPI) Gedung SMESCO UKM – Lt. 9 - Jalan. Jend. Gatot Subroto Kav. 94 - Jakarta Selatan 12740 Telp. Panitia : 021 - 7388 2384, Fax : 021 - 7388 3959 - Website : www.iapi-indonesia.org HOTLINE : Yeni : 0813 9905 5261 – Yanti : 0838 954 59430


Penerapan Strategi Pengadaan dan Pengadaan Tanpa Tender Latar Belakang:

TUJUAN

Pengadaan merupakan cara atau media utama untuk mengeluarkan APBN dan APBD. Banyak pengadaan dilakukan tanpa melihat prioritas sehingga pada akhirnya pengadaan tidak memberi nilai tambah atau value for money yang tinggi . Para proses pengadaan banyak terjadi proses yang mengadaada sehingga tidak tercapai tujuan pengadaan untuk mendapatkan barang/jasa yang tepat kualitas, tepat jumlah, tepat waktu, tepat sumber dan tepat harga. Untuk melakukan pengadaan sehingga pengadaan sesuai dengan visi, misi dan tujuan K/L/D/I maka kita perlu menerapkan strategi pengadaan.

Menelaah, Mengevaluasi dan Memberi masukan pada kebijakan dan pedoman pengadaan barang dan jasa organisasi.

Strategi pengadaan akan menuntut kita melakukan pengadaan sehingga pengadaan mencapai tujuan pengadaan. Pengadaan tanpa tender untuk kendaraan bermotor dan obatobatan merupakan salah satu contoh penerapan strategi pengadaan terhadap barang yang standar dan telah memiliki kompetisi yang tinggi dipasar.

Merencanakan /menselaraskan kegiatan pengadaan sesuai dengan tujuan instansi/ organisasi. Melakukan pengelompokan atau pengkategorian kebutuhan B/J berdasarkan besarnya belanja dan resiko /dampak /tingkat urgensi B/J terhadap organisasi. Melakukan analisa pasar penyedia B/J terutama untuk b/J yang prioritas keberadaannya tinggi terhadap organisasi. Menerapkan strategi pengadaan untuk masing-masing kategori B/J sesuai dengan besarnya nilai pengadaan dan resiko (prioritas pengadaan).

AGENDA ACARA DIKLAT Tanggal dan Bulan Pelaksanaan *12-14 Maret 2012 *30 Apr – 2 Mei 2012 Waktu

Hari-1

HARI-2

08.00 -08.30 08.30 -09.00 09.00-10.15

Pendaftaran /Registrasi

Makan siang Dorongan dan batasan penerapan strategi Pengadaan

Case : Pengadaan Langsung Obat-obatan berdasarkan Perpres 54/2010

Istirahat

Istirahat

Istirahat

10.30-12.00

Analisa Penyedia Barang dan Jasa Makan siang

13.30-14.00

Pembukaan & Keynotes “ Ka/Deputi LKPP”

14.00 -14.30

Tujuan dan Strategi Pengadaaan Istirahat

14.30-15.00 15.30-16.30

Pengkategorian B/J, Hubungan dengan Penyedia B/J dan Jenis-Jenis Kontrak

HARI-3 Penerapan Pengadaan Khusus Tanpa Tender berdasarkan Perpres 54/2010 (Direktur Perencanaan LKPP) Istirahat Case : Pengadaan Langsung Kendaraan Bermotor berdasarkan Perpres 54/2010 Makan siang

Analisa besaran belanja dan resiko pengadaan

10.15-10.30

12.00-13.00

*11-13 Juni 2012

Penerapan strategi Pengadaan

Penutup dan Pemberian Sertifikat


Teknik Penentuan dan Penetapan HPS Tujuan Umum

Latar Belakang: Peran Penyusunan Spesifikasi dan HPS dalam mencapai prinsip-prinsip dasar Pengadaan Barang/Jasa (EFISIEN, EFEKTIF, TRANSPARAN, TERBUKA, BERSAING, ADIL, AKUNTABEL) sangat menentukan. Dalam banyak hal, penentuan spesifikasi juga berperan penting dalam membantu promosi dan mendorong penggunaan produk Indonesia. Melalui pemahaman dasar-dasar hukum yang mengatur HPS, maka Pejabat Pengadaan tidak hanya competence, melainkan compliance (sesuai dengan peraturan yang berlaku) yang dalam hal ini Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Faktor yang penting dalam Penyusunan HPS adalah pemahaman akan Total Biaya Kepemilikan, sehingga dengan memahami ini, Pejabat Pengadaan akan memiliki kemampuan lebih baik dalam melakukan evaluasi Penyedia Barang/Jasa dari sisi biaya.

Setelah mempelajari materi bahan ajar ini, diharapkan setiap peserta akan mampu : Menyusun spesifikasi Melakukan kaji ulang spesifikasi Menyusun Harga Perkiraan Sendiri

Tujuan Khusus Dengan pembelajaran materi ini, setelah belajar diharapkan para peserta akan mampu :

Memahami peraturan yang terkait dengan HPS Menyusun Spesifikasi Menghitung nilai uang dengan metode NPV Menghitung Total Biaya Kepemilikan dengan metoda NPV Menghitung HPS dengan berbagai metoda perhitungan HPS

AGENDA ACARA DIKLAT Tanggal dan Bulan Pelaksanaan *12-14 Maret 2012 *30 Apr – 2 Mei 2012 Waktu

Hari-1

08.00 -08.30 08.30 -09.00 09.00-10.15 10.15-10.30

HARI-2 Konsep Total Biaya kepemilikan (TCO) Istirahat

*11-13 Juni 2012 HARI-3 Penerapan HPS untuk Pengadaan Barang

12.00-13.00

Makan siang

Makan siang

Istirahat Penerapan HPS untuk Pengadaan Jasa Konsultan dan Jasa Lainnya Makan siang

13.30-14.00

Pembukaan & Keynotes : Ka/Deputi LKPP

Metoda survey Harga

Penerapan HPS Untuk Pekerjaan Konstruksi

14.00 -14.30 14.30-15.00

Pendahuluan Istirahat

Istirahat

15.30-16.30

Proses Penyusunan Spesifikasi B/J

Pendaftaran / Registrasi 10.30-12.00

Metoda Penyusunan HPS

Metode Analisis Harga Pokok Penjualan (COGS) / Analisis Harga Satuan

Istirahat Penutup dan Pemberian Sertifikat


Teknik Evaluasi Dokumen Penawaran Latar Belakang: Salah satu kunci sukses pengadaan adalah bagaimana panitia dapat melakukan evaluasi dokumen penawaran yang benar. Hal ini akan menghasilkan daftar singkat penyedia yang akan menjadi calon pemenang dalam proses lelang. Pemahaman tentang konsep evaluasi dalam rangka memilih penyedia barang/jasa dan peserta dapat melaksanakan secara trampil menjadi kompetensi krusial. Pelaksana dituntut untuk dapat melakukan evaluasi dokumen penawaran mulai dari persiapan hingga pembuatan berita acara pelaksanaan evaluasi dokumen penawaran dengan rapi dan benar.

Tujuan Setelah pelatihan ini diharapkan peserta mampu untuk : • Memahami konsep pelaksanaan evaluasi dalam proses pengadaan barang/jasa. • Memahami pengertian, dasar hukum dan prinsip dasar dalam melaksanakan evaluasi dokumen penawaran.. • Memahami dan dapat melaksanakan evaluasi dokumen penawaran. • Memahami metode-metode evaluasi serta dapat memilih dan menggunakannya untuk evaluasi dokumen penawaran secara tepat. • Mampu menetapkan unsur, sub unsur, sub-sub unsur dan menentukan pembobotan untuk melaksanakan evaluasi dokumen penawaran. • Mampu menentukan kriteria evaluasi dan menetapkan tolok ukur atau batas-batas nilai kelulusan. • Mengetahui dan mampu melaksanakan penggabungan hasil evaluasi terhadap unsur, sub unsur, sub-sub unsur sehingga didapatkan satu nilai untuk setiap calon penyedia barang/jasa. • Mampu melaksanakan langkah-langkah pembuktian terhadap keabsahan dokumen penawaran yang dievaluasi. • Mengetahui isi berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran dan mampu menyusun untuk evaluasi dokumen penawaran yang sudah di laksanakan.

AGENDA ACARA DIKLAT Waktu

Tanggal dan Bulan Pelaksanaan *16-18 April 2012 *14-16 Mei 2012 *25-27 Juni 2012 Hari-1 HARI-2 HARI-3

08.00 -08.30 08.30 -09.00 09.00-10.15 10.15-10.30

Pelaksanaan Evaluasi Dokumen Penawaran Pendaftaran / Registrasi

10.30-12.00 12.00-13.00 13.30-14.00 14.00 -14.30

Makan siang Pembukaan Pendahuluan

14.30-15.00

Istirahat

15.30-16.30

Merancang Pelaksanaan Evaluasi

Istirahat Ketentuan Umum dalam Pelaksanaan Evaluasi Makan siang Evaluasi Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Istirahat Evaluasi Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi

Evaluasi Kualifikasi, Evaluasi Dokumen Administrasi Istirahat Evaluasi Dokumen Teknis, Evaluasi Dokumen Biaya Makan siang Penentuan Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran

Istirahat Latihan/Studi Kasus Pemilihan penyedia B/PK/J/JS


Pembekalan Hukum & Audit Pengadaan Latar Belakang:

TUJUAN

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa merupakan tugas penuh risiko.

• Memberikan pemahaman hukum bagi organ pengadaan agar terhindar dari risiko hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana.

Data KPK 70% kasus terkait pengadaan barang/jasa. Data KPK menyebutkan sekitar 94% kasus pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan dengan sistem penunjukkan langsung. Kerugian negara akibat penunjukkan langsung itu mencapai Rp. 637 miliar. Hal ini semakin menguatkan fakta bahwa penunjukkan langsung merupakan primadona yang dipilih karena ada celah untuk melakukan korupsi. Disamping permasalahan pidana, permasalahan hukum administrasi (kesalahan prosedur, sanggah, dan gugatan PTUN) permasalahan hukum perdata (kegagalan pelaksanaan kontrak) dan hukum persaingan usaha merupakan hal yang kerap terjadi.

• Memberikan pemahaman audit bagi organ pengadaan dan mempersiapkan diri dalam menghadapi audit.

AGENDA ACARA DIKLAT Tanggal dan Bulan Pelaksanaan *16-18 April 2012 *14-16 Mei 2012 *25-27 Juni 2012 Waktu

Hari-1

08.00 -08.30 08.30 -09.00

HARI-2

HARI-3

“Potensi Tindak Pidana dalam Pengadaan Barang/Jasa”

(2)

“Audit Pengadaan Barang/Jasa: Pengenalan dan Upaya Persiapan Pra Audit” (Inspektorat Bappenas) Istirahat “Audit Pengadaan Barang/Jasa, Pengenalan dan Upaya Persiapan Pra Audit”

Makan siang

Makan siang

“Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, Risiko Kegagalan Pelaksanaan Kontrak dan Upaya Meminimalisirnya”

Penutupan acara dan penyerahan sertifikat

(1) 09.00-10.15

10.15-10.30

(Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP) Pendaftaran / Registrasi

“Potensi Tindak Pidana dalam Pengadaan Barang/Jasa”

10.30-12.00 12.00-13.00 13.30-14.00

Makan siang Pembukaan & Keynotes : Ka/Deputi LKPP “Sengketa Persaingan Usaha dalam

14.00 -14.30

Istirahat

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah” Reghi Perdana, SH, LLM

(Kabag Pengembangan & Informasi Hukum Bappenas) 14.30-15.00

Istirahat

15.30-16.30

“Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, Risiko Kegagalan Pelaksanaan Kontrak dan Upaya Meminimalisirnya”

(1) Reghi Perdana, SH, LLM Istirahat “Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, Risiko Kegagalan Pelaksanaan Kontrak dan Upaya Meminimalisirnya”

(2)


Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-Procurement Latar Belakang:

Tujuan

• Tuntutan menuju pengadaan yang kredibel menjadi tantangan besar pemerintah dan para ahli pengadaan.

• Memberikan pemahaman tentang rencana penerapan e-procurement pemerintah

• E-Procurement menjadi salah satu bentuk reform dari sisi infrastruktur sebagai bagian dari reformasi pengadaan nasional. • Tahun 2012 adalah tahun diwajibkannya e-procurement diseluruh K/L/D/I. • E-Procurement adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi. • Proses Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan menggunakan e-procurement secara signifikan akan meningkatkan kinerja, efektifitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas transaksi yang dilakukan, selain itu biaya operasional dapat dikurangi secara signifikan karena tidak diperlukan lagi penyerahan dokumen fisik dan proses administrasi yang memakan waktu dan biaya.

• Memahami filosofi dan strategi E-procurement • Memahami kenapa E-procurement diperlukan • Memahami bagaimana proses pengadaan ditransfer menjadi business proses

E-procurement • Memahami teknologi dan pendukung yang diperlukan untuk penerpaan e-procurement • Melakukan praktek/simulasi E-procurement pemerintah

pelaksanaan

AGENDA ACARA DIKLAT Tanggal dan Bulan Pelaksanaan *26-28 Maret 2012 *28-30 Mei 2012 *9-11 Juli 2012 Waktu

Hari-1

08.00 -08.30 08.30 -09.00 09.00-10.15 10.15-10.30

Pendaftaran / Registrasi

10.30-12.00

12.00-13.00 13.30-14.00 14.00 -14.30 14.30-15.00 15.30-16.30

Makan siang Pembukaan & Keynotes : Ka/Deputi LKPP Menuju wajib E-procurement Nasional Istirahat Sistem dan Prosedur E-procurement Pemerintah

HARI-2 Apa yang dimaksud dengan E-procurement Istirahat

HARI-3 Simulasi Pengadaan Barang/jasa peerintah melaui E-procurement (1) Istirahat

Kenapa perlu E-procurement dan E-procurement Strategy Makan siang

Simulasi Pengadaan Barang/jasa pemerintah melaui E-procurement (2)

E-procurement teknologi dan business process


Istirahat

Istirahat

Persiapan dan Implementasi E-Procurement

Makan siang


Teknik Pembuatan dan Manajemen Kontrak Latar Belakang:

Tujuan

• Dalam pengadaan B/J pemerintah hubungan antara K/L/D/I dengan penyedia B/J sangat penting dituangkan dalam kontrak yang jelas dan benar.

Mengetahui berbagai kebijakan dan regulasi yang mengatur bidang pengadaan.

• Banyak terjadi persengketaan antara K/L/D/I dengan pihak penyedia karena ketidak jelasan dalam kontrak.

Memahami karakter dari kontrak-kontrak pengadaan.

• Kontrak harus dapat melindungi kedua belah pihak sehinga pekerjaan yang akan dilakukan dapat selesai sesuai dengan tujuan pengadaan. • Perancangan dan pembuatan kontrak harus dapat mengindentifikasi dan menyelesaikan potensi sengketa yang mungkin terjadi. • Negosiasi dalam pembuatan kontrak merupakan bahagian yang perlu dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. • Diperlukan keahlian dalam mengelola kontrak sehingga menjamin pekerjaan yang dilakukan dapat mencapai kualitas dan sesuai waktu yang direncanakan.

Peserta memahami dasar-dasar penyusunan kontrak Peserta menguasai ketrampilan melakukan negosiasi kontrak. Peserta mampu merumuskan dan merancang Draft Kontrak secara benar. Mampu mengidentifikasi potensi sengketa di bidang pengadaan Pesera dapat dan mampu mengelola kontrak

AGENDA ACARA DIKLAT Tanggal dan Bulan Pelaksanaan *26-28 Maret 2012 *28-30 Mei 2012 *9-11 Juli 2012 Waktu 08.00 -08.30 08.30 -09.00

Hari-1

HARI-2

Pendaftaran / Registrasi

Bagian utama kontrak pengadaan (Pendahuuluan, Isi, Penutup dan kalusa umum) Istirahat

09.00-10.15 10.15-10.30 10.30-12.00 12.00-13.00 13.30-14.00 14.00 -14.30

Makan siang Pembukaan & Keynotes : Ka/Deputi LKPP Pengantar dan Pengertian Kontrak

HARI-3

Kontrak dan Manajemen Kontrak pada Perpres 54/2010 (Direktur LKPP) Istirahat

Tahapan rencana Umum dan Mengidentifikasi Pokok Pikiran

Berbagai jenis kontrak dan penanganan berbagai masalah kontrak

Makan siang

Makan siang

Peranan PPK, Pengertian Negosiasi


14.30-15.00

Istirahat

Istirahat

Istirahat

15.30-16.30

Tahapan Kontrak pengadaan

Berbagai contoh kontak



FORMULIR PENDAFTARAN PESERTA DIKLAT IAPI Nama Lengkap

: ………………………………………………………………………………………

Jabatan

: ………………………………………………………………………………………

Instansi/Unit Kerja

: ………………………………………………………………………………………

Telp.Kantor /Fax

: ………………………………………………………………………………………

No. Handphone

: ………………………………………………………………………………………

Tgl /Bulan Kegiatan*

: ………………………………………………………………………………………

Kontribusi Peserta

:

Rp. 2.900.000,-

Rp. 4.300.000,*Isi Tanggal dan Bulan Kegiatan

Nama Lengkap

: ………………………………………………………………………………………

Jabatan

: ………………………………………………………………………………………

Instansi/Unit Kerja

: ………………………………………………………………………………………

Telp.Kantor /Fax

: ………………………………………………………………………………………

No. Handphone

: ………………………………………………………………………………………

Tgl /Bulan Kegiatan*

: ………………………………………………………………………………………

Kontribusi Peserta

:

Rp. 2.900.000,-

Rp. 4.300.000,*Isi Tanggal dan Bulan Kegiatan

KONTRIBUSI DAN FASILITAS PESERTA • Kontribusi : Rp. 2.900.000.(Tanpa Penginapan) • Kontribusi : Rp. 4.300.000,(Menginap 3 hari 2 malam, 1 kamar 1 Peserta)

Fasilitas Peserta Pelatihan selama 3 Hari, Penginapan Selama 3 hari, 2 Malam , Hardcopy Materi Presentasi, Hardcopy Modul, Softcopy Materi, Softcopy Perpres 54/2010, Rehat, Makan Siang, Training Kits, Foto Bersama, Sertifikat IAPI

SEKRETARIAT PANITIA Telp. Panitia Fax Email

: 021 - 7388 2384 : 021 - 7388 3959 : [email protected]

HOTLINE : Yeni : 0813 9905 5261 Yanti : 0838 954 59430

IKATAN AHLI PENGADAAN INDONESIA (IAPI IAPI) DEWAN PIMPINAN PUSAT

Recommend Documents