IKATAN AHLI PENGADAAN INDONESIA (IAPI) (INDONESIAN PROCUREMENT SPECIALISTS ASSOCIATION)
ANGGARAN DASAR
halaman
1 dari 10
IKATAN AHLI PENGADAAN INDONESIA DISINGKAT IAPI
ANGGARAN DASAR PEMBUKAAN
Bahwa mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 adalah merupakan kewajiban dan tanggung jawab setiap komponen bangsa dan warga negara Republik Indonesia. Pembangunan Nasional yang dilaksanakan oleh bangsa dan segenap masyarakat Indonesia perlu terus ditingkatkan pelaksanaannya, pemeliharaan dan perawatannya agar dapat memberikan jaminan kualitas dan harga dalam pemanfaatan atau pemakaiannya. Untuk hal tersebut perlu dikembangkan suatu masyarakat dan lingkungan kerja yang efisien, efektif transparan, sehat dan sejahtera antara lain melalui keahlian kegiatan pengadaan barang dan jasa. Ahli pengadaan barang dan jasa merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang bertekat turut mengemban tugas untuk melaksanakan, mendukung dan mensukseskan Pernbangunan Nasional melalui peningkatan kemampuan, keahlian dan kualitas sumber daya manusia yang menangani dan terkait dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa. Dalam proses pengadaan barang dan jasa diperlukan adanya tenaga profesional dibidang pengadaan barang dan jasa yang bersatu padu dalam suatu wadah sebagai sarana untuk meningkatkan dan mengembangkan profesionalisme. Atas dasar pemikiran tersebut diatas dan didorong oleh rasa tanggung jawab sebagai warga negara Republik Indonesia yang berprofesi dibidang pengadaan barang dan jasa, dengan semangat kekeluargaan, dan dengan memohon rahmat Tuhan Yang Maha Esa dengan ini para ahli pengadaan barang dan jasa bersepakat untuk membentuk organisasi sebagai berikut :
halaman
2 dari 10
BAB I NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN Pasal 1 Nama Nama Ikatan ini adalah "IKATAN AHLI PENGADAAN INDONESIA" disingkat IAPI, dengan terjemahan resmi dalam bahasa Inggris adalah "INDONESIAN PROCUREMENT SPECIALISTS ASSOCIATION " Pasal 2 Waktu IKATAN AHLI PENGADAAN INDONESIA, didirikan di Semarang pada saat Simposium Ahli Pengadaan Nasional III pada tanggal 3 Juli 2008, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Pasal. 3 Kedudukan a. Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia berkedudukan di Ibu Kota, Negara Republik Indonesia dan Provinsi serta Kabupaten/Kota di Indonesia. b. Apabila dianggap perlu, dapat dibentuk cabang yang berkedudukan di kota-kota dalam Wilayah Daerah / Propinsi.
BAB II
STATUS Pasal 4. Status Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia adalah Ikatan Profesi Ahli Pengadaan Indonesia.
BAB III LAMBANG DAN TANDA PENGENAL Pasal 5 a. Lambang Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia ditetapkan dalam Musyawarah Nasional dengan mencantumkan tulisan Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia;
halaman
3 dari 10
b. Tanda Pengenal Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia berupa bendera, vandel atau tanda-tanda lainnya dengan lambang dan atau tulisan Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia ditetapkan oleh pengurus.
BAB IV AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN Pasal 6 Azas Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia berazaskan Pancasila Pasal 7 Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia : a. Membina serta mengembangkan profesionalisme dan etika para pelaku Pengadaan Barang dan Jasa Indonesia agar senantiasa mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan prinsip dan standar kerja serta bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya; b. Membina dan mengembangkan kerjasama dan memupuk rasa kekeluargaan dan persaudaraan serta meningkatkan kesejahteraan para anggota; c. Mengembangkan norma, standarisasi dan sertifikasi di bidang Pengadaan Barang dan Jasa ; d. Menyalurkan aspirasi dan potensi anggotanya untuk turut berperan aktif dalam Pembangunan Nasional sebagai wujud pengabdian terhadap bangsa dan negara. e. Membina saling pengertian dan kerjasama yang baik diantara para anggota, sehingga Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia sebagai wadah para ahli pengadaan barang dan jasa benar-benar dapat dirasakan manfaat dan peran sertanya; f.
Menjalin dan meningkatkan kerja sama dengan Pemerintah, Perguruan Tinggi, Lembaga terkait serta organisasi sejenis, baik di dalam maupun di luar negeri guna kemajuan ikatan; Pasal 8 Kegiatan
Untuk melakukan tugas tersebut pada pasal 7 di atas, Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia mempunyai kegiatan : a. Membantu Pemerintah menyusun kebijakan dibidang pengadaan barang dan jasa yang adil, jujur, terbuka, efisien, hemat, serta bebas dari kolusi, korupsi, nepotisme dan pertentangan kepentingan sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, teknis, administrasi dan moral;
halaman
4 dari 10
b. Membantu pengguna dan penyedia barang dan jasa serta masyarakat umumnya untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan pengadaan barang dan jasa; c. Membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh para anggota Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia dalam melakukan tugas dan kewajibannya; d. Sebagai wadah komunikasi, koordinasi, pemersatu bagi anggota Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia pada khususnya; g. Memberikan layanan jasa pengadaan dan melakukan kegiatan-kegiatan lain dibidang Pengadaan Barang dan Jasa;
BAB V KEANGGOTAAN Pasal 9 Anggota Keanggotaan di dalam Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia terdiri dari : a.
Anggota Biasa;
b. Anggota Kehormatan.
Pasal 10 Definisi Anggota Biasa dan Anggota Kehormatan a.
Anggota Biasa Anggota Biasa adalah para Ahli Pengadaan Barang dan Jasa yang tugas/ pekerjaannya terkait langsung atau tidak terkait langsung dalam pengadaan barang dan jasa.
b.
Anggota Kehormatan Anggota Kehormatan adalah para anggota yang diangkat karena jasa-jasanya dalam mengembangkan bidang keahlian Pengadaan Barang dan Jasa.
Pasal 11 Syarat Keanggotaan Syarat Keanggotaan Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia ditetapkan dalam anggaran rumah tangga.
halaman
5 dari 10
Pasal 12 Status Anggota Anggota Biasa maupun Anggota Kehormatan hilang status keanggotaannya karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan sebagai anggota oleh pengurus. Pasal 13 Pemberhentian/ Pencabutan Hak Sebagai Anggota Pengurus dapat memberhentikan/ mencabut hak keanggotaan seorang anggota dan sekaligus sertifikat keahlian yang dimilikinya jika anggota tersebut melakukan hal-hal sebagai berikut : a. Melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan asas dan tujuan organisasi, bertindak tidak profesional serta melanggar keputusan-keputusan penting dari Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia; b. Melanggar Kode Etik dan Tata Laku Profesi.
Pasal 14 Permohonan Berhenti Sebagai Anggota Permohonan untuk berhenti sebagai anggota harus disampaikan secara tertulis kepada Pengurus untuk selanjutnya disahkan oleh Pengurus.
BAB VI KODE ETIK Pasal 15 Kode Etik Profesi Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh anggota Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia terikat dan harus tunduk pada Kode Etik Profesi Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia seperti yang telah dirumuskan dan disahkan pada Musyawarah Nasional.
BAB VII ORGAN Pasal 16 Kepengurusan
halaman
6 dari 10
Organ Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia terdiri dari : a.. Rapat Umum Anggota / Musyawarah Nasional / Musyawarah Nasional Luar Biasa / Musyawarah Daerah; b. Pengurus terdiri dari: Pengurus Pusat, Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang; c. Pengawas Pasal 17 Pengurus Pusat a. Pengurus Pusat berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia; b. Pengurus Pusat bertugas menjalankan maksud dan tujuan Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia; c. Pengurus Pusat dipilih oleh Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa; d. Pengurus Pusat bertanggung jawab kepada Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa; e. Pengurus Pusat paling tidak terdiri dari seorang Ketua Umum selaku Penanggung Jawab Umum Organisasi, dengan dibantu oleh tiga Ketua, seorang Sekretaris Jenderal dan seorang Bendahara.
Pasal 18 Pengurus Daerah a.
Pengurus Daerah berkedudukan di Ibukota Provinsi di Indonesia;
b.
Pengurus Daerah bertugas menjalankan maksud dan tujuan Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia di Daerah;
c.
Pengurus Daerah dipilih oleh Musyawarah Daerah dan disyahkan oleh Pengurus Pusat;
d.
Pengurus Daerah bertanggung jawab kepada Musyawarah Daerah dan Pengurus Pusat;
e. Pengurus Daerah paling tidak terdiri dari seorang Ketua selaku penanggung jawab umum organisasi Daerah, dengan dibantu oleh dua Wakil Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara.
Pasal 19 Pengurus Cabang a.
Pengurus Cabang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota dan dibentuk sesuai kebutuhan;
halaman
7 dari 10
b.
Pengurus Cabang bertugas menjalankan maksud dan tujuan Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia di Cabang;
c.
Pengurus Cabang dipilih oleh Rapat Anggota Cabang dan disyahkan oleh Pengurus Daerah;
d.
Pengurus Cabang bertanggung jawab kepada Pengurus Daerah;
e. Pengurus Cabang paling tidak terdiri dari seorang Ketua selaku penanggung jawab umum organisasi Cabang, dengan dibantu oleh seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara.
Pasal 20 Dewan Pangawas a.
Dewan Pengawas bertugas mengawasi dan menilai pelaksanaan kegiatan organisasi dan laporan keuangan serta memberi arahan dan bimbingan serta saran perbaikan kepada Pengurus Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia;
b.
Dewan Pengawas paling tidak terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil ketua dan tiga Anggota;
c.
Dewan Pengawas dipilih oleh Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa yang diusulkan oleh Pengurus Pusat;
d.
Anggota dan Ketua Dewan Pengawas mempunyai Hak Suara yang sama.
BAB VIII RAPAT ORGANISASI IKATAN Pasal 21 Rapat Organisasi Rapat Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia terdiri atas : a. Musyawarah Nasional; b. Musyawarah Nasional Luar Biasa; c.
Rapat Pengurus Pusat;
d. Rapat Dewan Pengawas e. Musyawarah Daerah; f.
Rapat Pengurus Daerah
g. Rapat Pengurus Cabang
halaman
8 dari 10
BAB IX DANA Pasal 22 Dana Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia diperoleh dari : a. Uang pangkal dan iuran rutin anggota; b. Sumbangan tidak mengikat dalam bentuk apapun yang diterima secara transparan dan sah serta tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar; c.
Hasil kegiatan dan pendapatan lain yang sah.
BAB X ANGGARAN RUMAH TANGGA Pasal 23 a. Peraturan-peraturan dan ketentuan lain yang belum atau tidak tercantum dalam Anggaran Dasar ini, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau peraturanperaturan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar. b. Anggaran Rumah Tangga disiapkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia dan disahkan oleh Musyawarah Nasional, sedangkan peraturan-peraturan lain yang diperlukan disiapkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia.
BAB XI PERUBAHAN ANGGARAN DASAR Pasal 24 Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan dalam Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa berdasarkan keputusan musyawarah secara demokratis dengan keputusan mínimum 2/3 dari peserta yang hadir.
BAB XII PEMBUBARAN Pasal 25 a.
Pembubaran Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Nasional dengan keputusan mínimum 2/3 dari peserta yang hadir;
halaman
9 dari 10
b.
Jika Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia dibubarkan, maka Musyawarah Nasional menunjuk suatu panitia yang bertugas untuk menyelesaikan kewajiban, hak dan mengurus kekayaan Ikatan.
BAB XIII ATURAN KHUSUS Pasal 26 Aturan Peralihan a.
Untuk pertama kali anggota Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia terdiri dari para Peserta Simposium III Ahli Pengadaan Indonesia yang diadakan di Semarang pada tanggal 3 Juli 2008 dan menyatakan minatnya secara tertulis.
b.
Pengurus Pusat untuk pertama kali dibentuk oleh formatur yang terdiri dari 7 (tujuh) orang Peserta Simposium Ahli Pengadaan III yang ditunjuk atas dasar musyawarah dan mufakat yang berasal dari perwakilan host dan 6 Wilayah/ Daerah, dengan tugas : 1. Melakukan pembentukan kepengurusan; 2. Mensosialisasikan manfaat organisasi kepada umum. Pasal 27
Untuk pertama kali Anggaran Dasar ini ditetapkan dan disyahkan dalam Simposium Ahli Pengadaan Indonesia III yang diadakan di Semarang pada tanggal 3 Juli 2008. Pasal 28 Penutup Anggaran Dasar ini disahkan dan ditetapkan mulai berlaku sejak Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia didirikan yaitu pada hari Kamis tanggal 3 Juli 2008.
DITETAPKAN DI PADA TANGGAL
: :
SEMARANG 3 JULI 2008
.
IKATAN AHLI PENGADAAN INDONESIA PENGURUS PUSAT KETUA UMUM
SEKRETARIS JENDERAL
halaman
10 dari 10
