IKATAN AHLI PENGADAAN INDONESIA (IAPI) DEWAN PENGURUS PUSAT
Gedung SMESCO UKM, Lantai 9 Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 94 Jakarta Selatan 12780
Tel. : (021) 3312-9168 Fax. : (021) 798-9374 E-mail :
[email protected]
Jakarta, 29 Agustus 2012
Nomor Lampiran
: 08 /IAPI/UD/VIII/2012 : 13 lembar
Yth. 1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah/Kepala Satuan Kerja. 2. Kepala Unit Layanan Pengadaan. 3. Kepala Layanan Pengadaan Secara Elektronik. di Seluruh Indonesia
Perihal : Pelatihan dan Workshop IAPI Dengan hormat, Dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia dan menjadikan pengadaan sebagai sebuah profesi bersama ini Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia dengan dukungan LKPP akan merencanakan melakukan pelatihan pengadaan barang/jasa tingkat menengah dengan jadwal dan materi sebagai berikut : NO
1
Tema Diklat
Oktb '12
Nov '12
Des '12
Jan '13
Feb '13
Mar ' 13
Apr '13
5‐7
3‐5
7‐9
4‐6
4‐6
1‐3
19‐21
17‐19
Teknik Pembuatan Kontrak dan Pengenalan Hukum Kontrak
2
Teknik Penentuan dan Penetapan HPS dalam Sistem Pengadaan Nasional
3
Teknik Evaluasi Dokumen Penawaran dalam Sistem Pengadaan Nasional
4
Teknik Penerapan dan Simulasi E procurement pada Sistem Pengadaan Pemerintah
29‐31
21‐23 18‐20 18‐20 15‐18
Sehubungan dengan itu, kami mengharapkan Bapak/Ibu atau staf dapat berpartisipasi memanfaatkan kesempatan tersebut. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih. Ketua Umum IAPI
Ir. Ikak Gayuh Patriastomo, MSP
1
IKATAN AHLI PENGADAAN INDONESIA (IAPI) DEWAN PENGURUS PUSAT
Gedung SMESCO UKM, Lantai 9 Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 94 Jakarta Selatan 12780
Tel. : (021) 3312-9168 Fax. : (021) 798-9374 E-mail :
[email protected]
2
IKATAN AHLI PENGADAAN INDONESIA (IAPI) DEWAN PENGURUS PUSAT
Gedung SMESCO UKM, Lantai 9 Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 94 Jakarta Selatan 12780
Tel. : (021) 3312-9168 Fax. : (021) 798-9374 E-mail :
[email protected]
FORMULIR PENDAFTARAN Nama Lengkap
Jabatan
Instansi/Unit Kerja
Telp. Kantor & Fax
: …………………………………………………………………………………………………………………………. : …………………………………………………………………………………………………………………….…… : ………………………………………………………………………………………………………………….……… : ……………………………………………………HP : ……………………………………………………..………
Tema Diklat dan tanggal: ………………………………………………………………………………………………………………..……... ……………………….………………………………………………………………………………………..…..….
Nama Lengkap
Jabatan
Instansi/Unit Kerja
Telp. Kantor & Fax
: …………………………………………………………………………………………………………………………. : …………………………………………………………………………………………………………………….…… : ………………………………………………………………………………………………………………….……… : ……………………………………………………HP : ……………………………………………………..………
Tema Diklat dan tanggal: ………………………………………………………………………………………………………………..……... ……………………….………………………………………………………………………………………..…..….
Nama Lengkap
Jabatan
Instansi/Unit Kerja
Telp. Kantor & Fax
: …………………………………………………………………………………………………………………………. : …………………………………………………………………………………………………………………….…… : ………………………………………………………………………………………………………………….……… : ……………………………………………………HP : ……………………………………………………..………
Tema Diklat dan tanggal: ………………………………………………………………………………………………………………..……... ……………………….………………………………………………………………………………………..…..….
Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi sekretariat DPP IAPI Gedung SMESCO UKM Lantai 9, Jln. Jend. Gatot Subroto Kav. 94 Jakarta Selatan 12780 Sdri. Yanti - HP. 083895459430 ; Sdri. Yeni - HP. 081399055261; Sdri. Lika – 085640534986 : Sdri. Erny – 081282056611 Fax : 021-7486 4901 Email :
[email protected]
3
IKATAN AHLI PENGADAAN INDONESIA (IAPI) DEWAN PENGURUS PUSAT
Gedung SMESCO UKM, Lantai 9 Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 94 Jakarta Selatan 12780
Tel. : (021) 3312-9168 Fax. : (021) 798-9374 E-mail :
[email protected]
1. Teknik Pembuatan Kontrak dan Pengenalan Hukum Kontrak TUJUAN
LATAR BELAKANG • Dalam pengadaan B/J pemerintah hubungan antara
• •
•
•
•
K/L/D/I dengan penyedia B/J sangat penting dituangkan dalam kontrak yang jelas dan benar. Banyak terjadi persengketaan antara K/L/D/I dengan pihak penyedia karena ketidak jelasan dalam kontrak. Kontrak harus dapat melindungi kedua belah pihak sehinga pekerjaan yang akan dilakukan dapat selesai sesuai dengan tujuan pengadaan Perancangan dan pembuatan kontrak harus dapat mengindentifikasi dan menyelesaikan potensi sengketa yang mungkin terjadi. Negosiasi dalam pembuatan kontrak merupakan bahagian yang perlu dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku Diperlukan keahlian dalam mengelola kontrak sehingga menjamin pekerjaan yang dilakukan dapt mencapai kualitas dan sesuai waktu yang direncanakan
9 Mengetahui berbagai kebijakan dan regulasi yang pengadaan;
mengatur
bidang
9 Memahami karakter dari kontrakkontrak pengadaan;
9 Peserta
memahami penyusunan kontrak
dasar-dasar
9 Peserta
menguasai ketrampilan melakukan negosiasi kontrak.
9 Peserta mampu merumuskan dan merancang benar.
Draft
Kontrak
secara
9 Mampu
mengidentifikasi potensi sengketa di bidang pengadaan;
MATERI & SUSUNAN ACARA Waktu
HARI‐1
Pendahuluan Pengantar dan Pengertian Kontrak , Tahapan Kontrak pengadaan
08.00-10.00 10.00-10.30
Istirahat Bagian utama kontrak pengadaan (Pendahuluan,Isi, Penutup dan kalusa umum) Makan siang
10.30-12.00 12.00-13.00
13.00 -14.30
14.30-15.00
Kedatangan & Pendaftaran
15.30-16.30 17.00-19.00 19.00-21.00
HARI‐2
Tahapan rencana Umum dan Mengidentifikasi Pokok Pikiran Istirahat Peranan PPK, Pengertian Negosiasi
Istirahat
Istirahat
Pembukaan
4
HARI‐3 Review & Pembuatan Berbagai contoh kontrak Pengadaan Barang dan Konstruksi pada Perpres 70/2012 Istirahat Review & Pembuatan kontrak Konsultan dan Jasa Lainnya pada Perpres 70/2012 Makan siang Penanganan berbagai masalah kontrak Istirahat Penutup dan Pemberian Sertifikat
IKATAN AHLI PENGADAAN INDONESIA (IAPI) DEWAN PENGURUS PUSAT
Gedung SMESCO UKM, Lantai 9 Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 94 Jakarta Selatan 12780
Tel. : (021) 3312-9168 Fax. : (021) 798-9374 E-mail :
[email protected]
2. Teknik Penentuan dan Penetapan HPS dalam Sistem Pengadaan Nasional LATAR BELAKANG
TUJUAN
Peran Penyusunan Spesifikasi dan HPS dalam mencapai Prinsip - Prinsip Dasar Pengadaan Barang/Jasa (EFISIEN, EFEKTIF, TRANSPARAN, TERBUKA, BERSAING, ADIL, AKUNTABEL) sangat menentukan. Dalam banyak hal, penentuan spesifikasi juga berperan penting dalam membantu promosi dan mendorong penggunaan produk Indonesia. Melalui pemahaman dasar-dasar hukum yang mengatur HPS, maka Pejabat Pengadaan tidak hanya competence, melainkan compliance (sesuai dengan peraturan yang berlaku) yang dalam hal ini Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Faktor yang penting dalam Penyusunan HPS adalah pemahaman akan Total Biaya Kepemilikan, sehingga dengan memahami ini, Pejabat Pengadaan akan memiliki kemampuan lebih baik dalam melakukan evaluasi Penyedia Barang/Jasa dari sisi biaya
9 Menyusun spesifikasi 9 Melakukan kaji ulang spesifikasi 9 Menyusun Harga Perkiraan Sendiri 9 Memahami peraturan yang terkait dengan HPS 9 Menyusun Spesifikasi 9 Menghitung nilai uang dengan metode NPV 9 Menghitung Total Biaya Kepemilikan dengan metoda NPV 9 Menghitung HPS dengan berbagai metoda perhitungan HPS
MATERI & SUSUNAN ACARA Waktu
HARI‐1
HARI‐2
HARI‐3
Pendahuluan Proses Penyusunan Spesifisifikasi
Menghitung HPS untuk kasus Pengadaan Barang
10.00-10.30
Istirahat
10.30-12.00
Konsep Total Biaya kepemilikan
12.00-13.00
Makan siang
Istirahat Menghitung HPS untuk kasus Pengadaan Jasa Konsultan dan Jasa Lainnya Makan siang
13.00 -14.30
Metoda Penyusuna HPS & Metoda survey harga
Menghitung HPS Untuk kasus Pekerjaan Konstruksi
08.00-10.00
14.30-15.00
Kedatangan & Pendaftaran
15.30-16.30 17.00-19.00 19.00-21.00
Istirahat
Pembukaan
Istirahat Metode Analisis Harga Pokok Penjualan (COGS) / Analisis Harga Satuan Istirahat
5
Istirahat Penutup dan Pemberian Sertifikat
IKATAN AHLI PENGADAAN INDONESIA (IAPI) DEWAN PENGURUS PUSAT
Gedung SMESCO UKM, Lantai 9 Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 94 Jakarta Selatan 12780
Tel. : (021) 3312-9168 Fax. : (021) 798-9374 E-mail :
[email protected]
4. Teknik Evaluasi Dokumen Penawaran dalam Sistem Pengadaan Nasional TUJUAN
LATAR BELAKANG
9 Memahami konsep pelaksanaan evaluasi dalam proses pengadaan barang/jasa 9 Memahami dan dapat melaksanakan persiapan yang diperlukan untuk melaksanakan evaluasi dokumen penawaran 9 Memahami metode-metode evaluasi 9 Mampu menetapkan unsur, sub-unsur, subsubunsur yang digunakan untuk melaksanakan evaluasi dokumen penawaran. 9 Mampu melaksanakan langkah-langkah pembuktian terhadap keabsahan dokumen penawaran yang dievaluasi. 9 Mampu menyusun Berita Acara untuk evaluasi dokumen penawaran yang sudah dilaksanakan
Salah satu kunci sukses pengadaan adalah bagaimana panitia dapat melakukan evaluasi dokumen penawaran yang benar. Hal ini akan menghasilkan daftar singkat penyedia yang akan menjadi calon pemenang dalam proses lelang. Pemahaman tentang konsep evaluasi dalam rangka memilih penyedia barang/jasa dan peserta dapat melaksanakan secara trampil menjadi kompetensi yang krusial . Pelaksana dituntut untuk dapat melakukan evaluasi dokumen penawaran mulai dari persiapan hingga pembuatan berita acara pelaksanaan evaluasi dokumen penawaran dengan rapi dan benar.
Waktu
MATERI & SUSUNAN ACARA HARI‐1 HARI‐2
08.00-10.00
10.00-10.30 10.30-12.00 12.00-13.00 13.00 -14.30 14.30-15.00
Kedatangan & Pendaftaran
15.30-16.30 17.00-19.00 19.00-21.00
Istirahat
Pembukaan
HARI‐3
Pendahuluan Merancang Pelaksanaan Evaluasi
Evaluasi Kualifikasi Evaluasi Dokumen Administrasi
Istirahat Ketentuan Umum dalam Pelaksanaan Evaluasi Makan siang Evaluasi Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Istirahat Evaluasi Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Istirahat
Istirahat Evaluasi Dokumen Teknis Evaluasi Dokumen Biaya Makan siang
6
Penentuan Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran Dan studi kasus Istirahat Penutup dan Pemberian Sertifikat
IKATAN AHLI PENGADAAN INDONESIA (IAPI) DEWAN PENGURUS PUSAT
Gedung SMESCO UKM, Lantai 9 Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 94 Jakarta Selatan 12780
Tel. : (021) 3312-9168 Fax. : (021) 798-9374 E-mail :
[email protected]
4. Teknik Penerapan dan Simulasi E‐procurement Pada sistem Pengadaan Pemerintah LATAR BELAKANG • • • •
•
TUJUAN
Tuntutan menuju pengadaan yang kredibel menjadi tantangan besar pemerintah dan para ahli pengadaan E-procurement menjadi salah satu bentuk reform dari sisi infrastruktur sebagai bagian dari reformasi pengadaan nasional Tahun 2012 adalah tahun diwajibkannya eprocurement diseluruh K/L/D/I E-Procurement adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi. E-procurement secara signifikan akan meningkatkan kinerja, efektifitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas transaksi yang dilakukan,
9 Memberikan pemahaman tentang rencana penerapan e-procurement pemerintah 9 Memahami filosofi dan strategi Eprocurement 9 Memahami kenapa e-procurement diperlukan 9 Memahami bagaimana proses pengadan ditransfer menjadi business proses e-procurement 9 Memahami teknologi dan pendukung yang diperlukan untuk penerpaan e-procurement 9 Memahami strategi implementasi e-procurement 9 Mengetahu simulasi e-procurement pemerintah
MATERI & SUSUNAN ACARA Waktu
HARI‐1
08.00-10.00
10.00-10.30
HARI‐3
Pendahuluan Menuju wajib E-procurement Nasional
Simulasi Pengadaan Barang pemerintah melaui e-procurement (1)
Istirahat Sistem dan Prosedur E-procurement Pemerintah Makan siang
10.30-12.00 12.00-13.00 13.00 -14.30 14.30-15.00
HARI‐2
E-procurement teknologi dan business process
Simulasi Pengadaan konsultan/jasa lainnya melalui e-procurement
Istirahat Persiapan dan Implementasi e-procurement
Istirahat
Kedatangan & Pendaftaran
15.30-16.30 17.00-19.00 19.00-21.00
Istirahat Simulasi Pengadaan Pekerjaan Konstruksi melaui e-procurement Makan siang
Istirahat
Istirahat
Pembukaan
7
Penutup dan Pemberian Sertifikat