IKATAN AHLI PENGADAAN INDONESIA (IAPI) DEWAN PENGURUS PUSAT

IKATAN AHLI PENGADAAN INDONESIA (IAPI) DEWAN PENGURUS PUSAT

Gedung SMESCO UKM, Lantai 9 Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 94 Jakarta Selatan 12780

Tel. : 021 – 33129168 Fax. : (021) 021 – 7989284 E-mail : [email protected]

Jakarta, 16 Januari 2013

Nomor Lampiran

: 05 /IAPI/UD/I/2014 : 9 lembar

Kepada Yth. 1. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah / Satuan Kerja 2. Kepala Unit Layanan Pengadaan 3. Kepala Layanan Pengadaan Secara Elektornik (LPSE) 4. Anggota Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia 5. Profesionalisme Pengadaan di Seluruh Indonesia

Perihal : Pelatihan dan Workshop IAPI Dengan hormat, Dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia dan menjadikan pengadaan sebagai sebuah profesi bersama ini Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia dengan dukungan LKPP akan merencanakan melakukan pelatihan pengadaan barang/jasa tingkat menengah dengan jadwal dan materi sebagai berikut : NO

1

2

3

Tema Diklat 2014 Teknik Pembuatan dan Manajemen Kontrak Teknik Penentuan dan Penetapan HPS Teknik Evaluasi Dokumen Penawaran Teknik Penerapan dan Simulasi E-procurement Penerapan Strategi Pengadaan dan Pengadaan Tanpa tender dalam sistem Pengadaan Nasional

Feb

Mart

Apr

Mei

Jun

Jul

3-5

17-19

1-3

14-16

23-26

14-16

14-16

26-28

17-19

3-5

28-30

7-9

9-11

Agust

Sept

Oktb

1-3

13-15

11-13

15-17

27-29

25-27

29 Sept - 1 Okt

Pelaksanaan Pengadaan barang/ jasa pemerintah berdasarkan Perpres 70/2012

Sehubungan dengan itu, kami mengharapkan Bapak/Ibu atau staf dapat berpartisipasi memanfaatkan kesempatan tersebut. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih. Ketua Umum IAPI

Ir. Ikak Gayuh Patriastomo, MSP 1




A. LATAR BELAKANG

B. PESERTA KEGIATAN

Hampir 40% dari APBN/APBD dikeluarkan melalui proses pengadaan pemerintah. Hal ini menyebabkan proses pengadaan menjadi kegiatan yang paling penting dan kritikal untuk dilakukan dengan tepat dan benar. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengadaan telah dilakukan terobosan dalam perubahan peraturan, peningkatan infrastrukur dengan menggunakan e-procurement dan peningkatan SDM/ Organisasi.

Pengguna Anggaran (PA) & Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pemprov/KAB/Kota, Anggota ULP (Unit Layanan Pengadaan), Anggota LPSE ( Layanan Pengadaan Secara Elektronik), Pejabat Pengadaan dan Panitia Pengadaan, Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP) & Penyedia B/J, Main Dealer Kendaraan Bermotor, ATPM , Suplier Obat, RS dan RSUD, BUMN/BUMD/Perusda.

C. PENYELANGGARA KEGIATAN

Dalam konteks Peningkatan SDM dan Organisasi saat ini telah dibangun ULP (Unit Layanan Pengadaan) dan membuat standar kompetensi kerja para pelaku pengadaan sehingga pengadaan akan menjadi profesi yang sangat penting di negeri ini.

IAPI adalah Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia yang anggotanya merupakan Ahli Pengadaan yang memiliki sertifikat Ahli Pengadaan Indonesia atau sertifikat Ahli Pengadaan International.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi ahli pengadaan Indonesia, IAPI (Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia) bekerjasama dengan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah) melakukan pelatihan dan lokakarya tingkat menengah seperti yang disampaikan pada brosur ini.

Sesuai dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 8 tahun 2010, pasal 38 mengamanatkan bahwa IAPI adalah institusi yang didukung pemerintah dalam meningkatkan Kompetensi Ahli Pengadaan Indonesia melalui pelatihan dan sosialisasi Peraturanperaturan Baru atau Ujian Sertifikasi.

D. INSTRUKTUR AHLI DAN NARASUMBER

E. KONTRIBUSI DAN FASILITAS PESERTA

Instruktur /Fasilitator:  Ir. Sutan S Lubis Msc  Dr. Ir. Dharma Nursani, M.Sc  Ir. Tubagus A. Chusni, MA, M.Phil  Setya Budi Arijanta, SH, KN  Ir. Harmawan Kaeni  Ir. Suranto  Ir. Sudarisman  Ir. Sonny Sumarsono MBA,PMP  Khalid Mustafa  Jhoni  Harry Alexander SH.LLM  Thomas Ardianto  Reghi Perdana, SH, LLM  Ir. Khairul Rizal, MBA

Kontribusi Rp. 3.400.000.-/Peserta (Tanpa Penginapan) Rp. 4.000.000,-/Peserta (Dengan Penginapan 3 hari 2 malam, Satu kamar untuk dua peserta)

Note : DIKLAT akan berjalan Minimal 5 Peserta, dimohon kepada calon

peserta agar mengkonfirmasikan kepada PANITIA terlebih dahulu perihal ACARA DIKLAT Tersebut

Tempat Acara : Hotel Bintang 3 / IAPI Training Centre - Jkt Note : Tempat Acara dapat berubah tergantung jumlah peserta

Hotel Fasilitas Peserta

 Kits Pelatihan (Tas, Materi lengkap dengan CD), ATK, Majalah dan Souvenir.  Sertifikat Pelatihan dari IAPI.

dan instruktur berpengalaman IAPI lainnya

F. SEKRETARIAT PANITIA Dewan Pengurus Pusat - Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) Gedung SMESCO UKM – Lt. 9 - Jln. Jend. Gatot Subroto Kav. 94 - Jakarta Selatan 12740 Telp. Panitia : 021 33129168 fax. 021 – 7989284 - Website : www.iapi-indonesia.org

Note:

FORMULIR PENDAFTARAN

Detail Agenda Diklat dapat langsung menghubungi sekretariat dengan Sdr Harfin: 085296825160

2




Nama Lengkap

: ………………………………………………………………………………………………………………………….

NIP

: …………………………………………………………………………………………………………………….……

Jabatan

: …………………………………………………………………………………………………………………….……

Instansi/Unit Kerja

: ………………………………………………………………………………………………………………….………

Telp. Kantor & Fax

: ……………………………………………………HP : ……………………………………………………..………

Tema Diklat dan tanggal: ………………………………………………………………………………………………………………..……... ……………………….………………………………………………………………………………………..…..….

Nama Lengkap

: ………………………………………………………………………………………………………………………….

NIP

: …………………………………………………………………………………………………………………….……

Jabatan

: …………………………………………………………………………………………………………………….……

Instansi/Unit Kerja

: ………………………………………………………………………………………………………………….………

Telp. Kantor & Fax

: ……………………………………………………HP : ……………………………………………………..………

Tema Diklat dan tanggal: ………………………………………………………………………………………………………………..……... ……………………….………………………………………………………………………………………..…..….

Nama Lengkap

: ………………………………………………………………………………………………………………………….

NIP

: …………………………………………………………………………………………………………………….……

Jabatan

: …………………………………………………………………………………………………………………….……

Instansi/Unit Kerja

: ………………………………………………………………………………………………………………….………

Telp. Kantor & Fax

: ……………………………………………………HP : ……………………………………………………..………

Tema Diklat dan tanggal: ………………………………………………………………………………………………………………..……... ……………………….………………………………………………………………………………………..…..…. Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi sekretariat DPP IAPI Gedung SMESCO UKM – Lt. 9 - Jln. Jend. Gatot Subroto Kav. 94 - Jakarta Selatan 12740 Telp. Panitia : 021 – 7989284 - Website : www.iapi-indonesia.org

Note: Detail Agenda Diklat dapat langsung menghubungi sekretariat dengan Sdr Harfin: 085296825160

3




1. Teknik Pembuatan Kontrak dan Pengenalan Hukum Kontrak TUJUAN

LATAR BELAKANG  Dalam pengadaan B/J pemerintah hubungan antara

 







K/L/D/I dengan penyedia B/J sangat penting dituangkan dalam kontrak yang jelas dan benar. Banyak terjadi persengketaan antara K/L/D/I dengan pihak penyedia karena ketidak jelasan dalam kontrak. Kontrak harus dapat melindungi kedua belah pihak sehinga pekerjaan yang akan dilakukan dapat selesai sesuai dengan tujuan pengadaan Perancangan dan pembuatan kontrak harus dapat mengindentifikasi dan menyelesaikan potensi sengketa yang mungkin terjadi. Negosiasi dalam pembuatan kontrak merupakan bahagian yang perlu dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku Diperlukan keahlian dalam mengelola kontrak sehingga menjamin pekerjaan yang dilakukan dapt mencapai kualitas dan sesuai waktu yang direncanakan

 Mengetahui berbagai kebijakan dan regulasi yang pengadaan;

mengatur

bidang

 Memahami karakter dari kontrakkontrak pengadaan;

 Peserta

memahami penyusunan kontrak

dasar-dasar

 Peserta

menguasai ketrampilan melakukan negosiasi kontrak.

 Peserta mampu merumuskan dan merancang benar.

Draft

Kontrak

secara

 Mampu

mengidentifikasi potensi sengketa di bidang pengadaan;

MATERI & SUSUNAN ACARA Waktu

HARI-1

HARI-2 Pendahuluan Pengantar dan Pengertian Kontrak , Tahapan Kontrak pengadaan

08.00-10.00

HARI-3 Review & Pembuatan Berbagai contoh kontrak Pengadaan Barang dan Konstruksi pada Perpres 70/2012

10.00-10.30

Istirahat

Istirahat

10.30-12.00

Bagian utama kontrak pengadaan (Pendahuluan,Isi, Penutup dan kalusa umum)

Review & Pembuatan kontrak Konsultan dan Jasa Lainnya pada Perpres 70/2012

12.00-13.00

Makan siang

13.00 -14.30

Tahapan rencana Umum dan Mengidentifikasi Pokok Pikiran

14.30-15.00

Kedatangan (Check In) & Pendaftaran

15.30-16.30 17.00-19.00

Istirahat Peranan PPK, Pengertian Negosiasi

Istirahat

Istirahat

4

Makan siang + Check Out Penanganan berbagai masalah kontrak Istirahat Penutup dan Pemberian Sertifikat




2. Teknik Penentuan dan Penetapan HPS dalam Sistem Pengadaan Nasional LATAR BELAKANG

TUJUAN

Peran Penyusunan Spesifikasi dan HPS dalam mencapai Prinsip - Prinsip Dasar Pengadaan Barang/Jasa (EFISIEN, EFEKTIF, TRANSPARAN, TERBUKA, BERSAING, ADIL, AKUNTABEL) sangat menentukan. Dalam banyak hal, penentuan spesifikasi juga berperan penting dalam membantu promosi dan mendorong penggunaan produk Indonesia.

   

Melalui pemahaman dasar-dasar hukum yang mengatur HPS, maka Pejabat Pengadaan tidak hanya competence, melainkan compliance (sesuai dengan peraturan yang berlaku) yang dalam hal ini Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012



 



Menyusun spesifikasi Melakukan kaji ulang spesifikasi Menyusun Harga Perkiraan Sendiri Memahami peraturan yang terkait dengan HPS Menyusun Spesifikasi Menghitung nilai uang dengan metode NPV Menghitung Total Biaya Kepemilikan dengan metoda NPV Menghitung HPS dengan berbagai metoda perhitungan HPS

Faktor yang penting dalam Penyusunan HPS adalah pemahaman akan Total Biaya Kepemilikan, sehingga dengan memahami ini, Pejabat Pengadaan akan memiliki kemampuan lebih baik dalam melakukan evaluasi Penyedia Barang/Jasa dari sisi biaya


HARI-1

HARI-2 Pendahuluan Proses Penyusunan Spesifisifikasi

08.00-10.00

HARI-3 Menghitung HPS untuk kasus Pengadaan Barang

10.00-10.30

Istirahat

10.30-12.00

Konsep Total Biaya Kepemilikan

Menghitung HPS untuk kasus Pengadaan Jasa Konsultan dan Jasa Lainnya

12.00-13.00

Makan siang

Makan siang + Check Out

13.00 -14.30

Metoda Penyusuna HPS & Metoda survey harga

Menghitung HPS Untuk kasus Pekerjaan Konstruksi

14.30-15.00 15.30-16.30 17.00-19.00


Istirahat Metode Analisis Harga Pokok Penjualan (COGS) / Analisis Harga Satuan

Istirahat

Istirahat

5

Istirahat

Istirahat Penutup dan Pemberian Sertifikat




3. Teknik Evaluasi Dokumen Penawaran dalam Sistem Pengadaan Nasional TUJUAN

LATAR BELAKANG

 Memahami konsep pelaksanaan evaluasi dalam proses pengadaan barang/jasa  Memahami dan dapat melaksanakan persiapan yang diperlukan untuk melaksanakan evaluasi dokumen penawaran  Memahami metode-metode evaluasi  Mampu menetapkan unsur, sub-unsur, subsubunsur yang digunakan untuk melaksanakan evaluasi dokumen penawaran.  Mampu melaksanakan langkah-langkah pembuktian terhadap keabsahan dokumen penawaran yang dievaluasi.  Mampu menyusun Berita Acara untuk evaluasi dokumen penawaran yang sudah dilaksanakan

Salah satu kunci sukses pengadaan adalah bagaimana panitia dapat melakukan evaluasi dokumen penawaran yang benar. Hal ini akan menghasilkan daftar singkat penyedia yang akan menjadi calon pemenang dalam proses lelang. Pemahaman tentang konsep evaluasi dalam rangka memilih penyedia barang/jasa dan peserta dapat melaksanakan secara trampil menjadi kompetensi yang krusial . Pelaksana dituntut untuk dapat melakukan evaluasi dokumen penawaran mulai dari persiapan hingga pembuatan berita acara pelaksanaan evaluasi dokumen penawaran dengan rapi dan benar.


HARI-2

HARI-3

08.00-10.00

Pendahuluan Merancang Pelaksanaan Evaluasi

Evaluasi Kualifikasi Evaluasi Dokumen Administrasi

10.00-10.30

Istirahat

Istirahat

10.30-12.00

Ketentuan Umum dalam Pelaksanaan Evaluasi

Evaluasi Dokumen Teknis Evaluasi Dokumen Biaya

12.00-13.00

Makan siang

13.00 -14.30

Evaluasi Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

Penentuan Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran Dan studi kasus

Istirahat

Istirahat

Evaluasi Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi

Penutup dan Pemberian Sertifikat

14.30-15.00

HARI-1


15.30-16.30 17.00-19.00

Istirahat

Istirahat

6





4. Teknik Penerapan dan Simulasi E-procurement Pada Sistem Pengadaan Pemerintah LATAR BELAKANG    



TUJUAN

Tuntutan menuju pengadaan yang kredibel menjadi tantangan besar pemerintah dan para ahli pengadaan E-procurement menjadi salah satu bentuk reform dari sisi infrastruktur sebagai bagian dari reformasi pengadaan nasional Tahun 2012 adalah tahun diwajibkannya eprocurement diseluruh K/L/D/I E-Procurement adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi. E-procurement secara signifikan akan meningkatkan kinerja, efektifitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas transaksi yang dilakukan,

 Memberikan pemahaman tentang rencana penerapan e-procurement pemerintah  Memahami filosofi dan strategi Eprocurement  Memahami kenapa e-procurement diperlukan  Memahami bagaimana proses pengadan ditransfer menjadi business proses e-procurement  Memahami teknologi dan pendukung yang diperlukan untuk penerpaan e-procurement  Memahami strategi implementasi e-procurement  Mengetahu simulasi e-procurement pemerintah


HARI-2

HARI-3

08.00-10.00

Pendahuluan Menuju wajib E-procurement Nasional

Simulasi Pengadaan Barang pemerintah melaui e-procurement (1)

10.00-10.30

Istirahat

Istirahat

10.30-12.00

Sistem dan Prosedur E-procurement Pemerintah

Simulasi Pengadaan Pekerjaan Konstruksi melaui e-procurement

12.00-13.00

Makan siang


13.00 -14.30

E-procurement teknologi dan business process

Simulasi Pengadaan konsultan/jasa lainnya melalui e-procurement

Istirahat

Istirahat

Persiapan dan Implementasi e-procurement


14.30-15.00 15.30-16.30 17.00-19.00

HARI-1


Istirahat

Istirahat

7




5. Penerapan Strategi Pengadaan dan Pengadaan Tanpa Tender dalam Sistem Pengadaan Nasional LATAR BELAKANG

PESERTA

Pengadaan merupakan cara atau media utama untuk mengeluarkan APBN dan APBD. Banyak pengadaan dilakukan tanpa melihat prioritas sehingga pada akhirnya pengadaan tidak memberi nilai tambah atau value for money yang tinggi. Para proses pengadaan banyak terjadi proses yang mengada-ada sehingga tidak tercapai tujuan pengadaan untuk mendapatkan barang/jasa yang tepat kualitas, tepat jumlah, tepat waktu, tepat sumber dan tepat harga. Untuk melakukan pengadaan sehingga pengadaan sesuai dengan visi, misi dan tujuan K/L/D/I maka kita perlu menerapkan strategi pengadaan. Strategi pengadaan akan menutut kita melakukan pengadaan sehingga pengadaan mencapai tujuan pengadaan. Pengadaan tanpa tender untuk kendaraan bermotor dan obatobatan merupakan salah satu contoh penerapan strategi pengadaan terhadap barang yang standar & telah dimiliki kompetensi yg tinggi di pasar.

 Menelaah, Mengevaluasi dan Memberi masukan pd kebijakan dan pedoman pengaadaan barang & jasa organisasi.  Merencanakan/menselaraskan kegiatan pengadaan sesuai dengan tujuan instansi/organisasi.  Melakukan Pengelompokan atau pengkatergorian kebutuhan B/J berdasarkan besarnya belanja dan resiko/dampak/tingkat urgensi B/J terhadap organisasi.  Melakukan analisa pasra penyedia B/J terutama untuk B/J yang prioritas keberadaanya tinggi terhadap organisasi.  Menerapkan strategi pengadaan untuk masing-masing kategori B/J dengan besarnya nilai pengadaan dan resiko (prioritas pengadaan).


HARI-1

HARI-2

10.00-10.30

Tujuan dan Strategi Pengadaan, Pengkategorian B/J, Hubungan dgn Penyedia B/J & Jenis-jenis Kontrak Istirahat

10.30-12.00

Analisa besaran belanja dan resiko pengadaan

12.00-13.00

Makan siang

08.00-10.00

Analisa Penyedia Barang dan Jasa

13.00 -14.30 14.30-15.00

15.30-16.30

17.00-19.00


HARI-3 Penerapan pengadaan khusus tanpa tender berdasarkan Perpres 70/2012 Istirahat Case : Pengadaan langsung kendaraan bermotor berdasarkan Perpre 70/2012 Makan siang + Check Out Case : Pengadaan langsung obat-obatan berdasarkan Perpres 70/2012

Istirahat

Istirahat

Dorongan & batasan penerepan strategi pengadaan, Penerapan strategi pengadaan


Istirahat

Istirahat

8




6. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintaha Berdasarkan Perpres 70/2012 LATAR BELAKANG

PESERTA

 Dalam menuju pengadaan yang kredible pemerintah telah mengeluarkan Perpres 70/2012 sebagai pedoman baru pengadaan barang /jasa pemerintah.  Salah satu tujuan dari Perpres ini adalah menyempurankan perpres 54/2010 sehingga diharapkan pengadaan dapat dilakukan dengan lebih efisien  Pelatihan ini merupakan sosialisasi sekaligus merupakan bahan untuk konversi bagi yang sertifikatnya telah habis masa berlakunya.  Sesuai dengan Perka LKPP NO 8/2010 pasal 30 disebutkan bahwa IAPI adalah institusi yang didukung pemerintah dalam meningkatkan kompetesni Ahli Pengadan Indonesia.

1. Penguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) K/L/D/I. 2. PPK dan Para Panitia Pengadaan. 3. Anggota ULP (Unit Layanan Pengadaan) dan LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) 4. BUMN/BUMD dan para penyedia. 5. Para pejabat pengawas Internal Pemerintah (APIP).

INSTRUKTUR :     

Ir. Sutan S. Lubis MSc. Ir. Harmawan Kaeni Ir. Suranto Ir. Sudarisman Instruktur IAPI berpengalaman lainnya


HARI-1

HARI-2

HARI-3

08.00-10.00

Perbedaan Perpres 54/2010 dan Perpres 70 Tahun 2012

10.00-10.30

Istirahat

10.30-12.00

Ketentuan Umum Perpres 70 Tahun 2012 Tentang pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan Jasa Konsultansi

12.00-13.00

Makan siang


13.00 -14.30

14.30-15.00


15.30-16.30 17.00-19.00

Persiapan pengadaan barang/jasa sesuai Perpres 70 Tahun 2012

Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Istirahat

Pengadaan B/J dengan Swakelola

Istirahat

Istirahat

Pengadaan barang /Jasa lainnya pada Perpres 70 Tahun 2012


Istirahat

Istirahat

9

IKATAN AHLI PENGADAAN INDONESIA (IAPI) DEWAN PENGURUS PUSAT

Recommend Documents