Edisi Perdana, Mei-Juni 2011 IKATAN AHLI PENGADAAN INDONESIA (IAPI) dan biaya. Pengadaan. dan Para Calo

IKATAN AHLI PENGADAAN INDONESIA (IAPI)

Edisi Perdana, Mei-Juni 2011

BENAHI Cost recovery dengan strategic procurement

Pengadaan peralatan Alutsista Blanket Order memangkas requisition dan biaya

Strategic Procurement:

Memangkas Rantai Pengadaan dan Para Calo | Procurement Indonesia | Edisi 1, Mei-Juni 2011

1

2

| Procurement Indonesia | Edisi 1, Mei-Juni 2011

LKPP

Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah

Segenap Pimpinan dan Staff LKPP Mengucapkan Selamat dan Sukses atas Terbitnya

PROCUREMENT INDONESIA Sebagai Media Informasi dan Komunikasi Ahli Pengadaan Indonesia


3

Address Plaza Centris 12th floor Jl. HR. Rasuna Said Kav. B5 Jakarta 12910 Phone +6221-520-5463/64 Fax +6221-520-5472 Email: [email protected] http://idinamik.com IT & Data Management Services

Agency

IT/Upstream

• • •

Project Data Management • • • •

GIS project Data loading and entry Data migration Data conversion

Data Management • • • •

Trading

Seismic vectorization Well digitization Well long data management Data remastering

• • •

Corporate data management • • • •

Data storage and repository Asset management IT Solution Hardware rental

Raw coal trading Crude oil Water treatment equipment

Consultant

Manpower supply • Training technical skill

Environmental Investigation • • • •

Upstream • • • • • • • •

FPSO/FSO Surveying vessel Supporting vessel

Petro physical analysis Well log processing Seismic survey, design, planning, and management Geophysical and geotechnical hazard survey Mud logging services Mud treatment Marine and land seismic data acquisition Marine and land seismic data processing services

Produce water management Oil spill monitoring Offshore platform subsident investigation and mitigation AMDAL Consultancy

Risk Management •

Risk Management Consultancy

Bid Management, Education & Selection

PT. KOHINUR is East Kalimantan supplier and services business partner or provider in oil gas industries and Government. We were established April 28th 2006 and have served numbers of projects at oil and gas companies in East Kalimantan Area. Our business qualifications are Electrical, Mechanical and Civil & Construction. We have official license from government (PLN) for Electrical installations and connections throughout Kalimantan (east, middle and south). At this time We run our business with 10 key personnels at Main Office and 29 work forces at Site Operation and it will change as per operation needed. PT. KOHINUR is committed to conduct and run the business safely, compliant with all Applicable Quality Standards, Law and Regulations and addressed to highest business ethic standards.

Contact Us PT. KOHINUR  Jl. Telaga Sari RT.35 No.11 Balikpapan Kalimantan Timur, Indonesia  Phone. +62 (0542) 443008  Fax. +62 (0542) 422101  | Procurement Indonesia | Edisi 1, Mei-Juni 2011 4 [email protected] Email.

www.kohinur.co.id

Edisi Perdana, Mei-Juni 2011

BENAHI COST RECOVERY DENGAN STRATEGIC PROCUREMENT

PENGADAAN PERALATAN ALUTSISTA BLANKET ORDER MEMANGKAS REQUISITION DAN BIAYA

STRATEGIC PROCUREMENT:

MEMANGKAS RANTAI PENGADAAN DAN PARA CALO | Procurement Indonesia | Edisi 1, Mei-Juni 2011

1

Edisi 1, Mei-Juni 2011 Pemimpin Umum Muhammad Mas (Abby) Dewan Redaksi Ikak G. Patriastomo Arif Rahman Hakim Willem Siahaya, C.P.M Bambang Adi Subagiyo Win Sukardi, C.P.M Sonny Sumarsono, PMP Khairul Rizal Pemimpin Redaksi Safrizal Karen Redaksi Iman T. Nurdin Mulkani Ajeng Prianti Manajer operasi Wahyudi Asikin Desain dan Tata Letak Sathya Buana Web Desain dan Management Imanudin Sukarna Hendri Iklan dan Promosi Ela Bestia Lena Mutiara Distribusi/Sirkulasi Aristo Nifola Keuangan Lina Eviyanti Adm dan Umum Nur Dianti Procurement Indonesia diterbitkan oleh IAPI (Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia)

Gedung SMESCO UKM Indonesia, Lt. 9 Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 94 Jakarta Selatan 12780 Tel : (021) 3312-9168 Fax. : (021) 798-9374 E-mail : [email protected] Alamat Redaksi Jl. Kayu Manis No. 92 Condet Kramat jati - Jakarta Timur Telp : (021) 8016735, 80872064 Fax : (021) 80872064 Website : www.procurement-indonesia.info e-Mail : [email protected]

Kata Pengantar Assalamualaikum Wr. Wb. Puji Syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT, atas terbitnya Procurement Indonesia Magazine edisi perdana sebagai media informasi dan komunikasi Ahli Pengadaan Indonesia. Majalah ini merupakan pengembangan dari Warta IAPI (Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia) yang awalnya hadir dalam konsep media publikasi internal, kini dikemas secara online dan offline dengan konsep media publikasi yang lebih luas. Menyediakan beragam informasi dan pengetahuan terkini tentang aspekaspek pengadaan barang/jasa yang dapat memberikan manfaat dan nilai tambah bagi stakeholders pengadaan, para pelaku usaha dan masyarakat Indonesia secara umum. Sebagai laporan utama untuk edisi perdana ini, kami mengangkat topik mengenai Strategic Procurement dalam upaya untuk mendukung efektifitas dan efisiensi sistem pengadaan nasional. Kami berterima kasih kepada para pengurus IAPI, para penyumbang artikel, wartawan, editor, dan para sponsor yang telah memberi dukungan secara nyata atas terbitnya majalah ini. Kami berharap semoga majalah ini dapat memberikan kontribusi positif bagi para pembaca secara berkesinambungan. Salam Pemimpin Umum


5

SAMBUTAN KETUA LKPP Assalamualaikum w.w Alhamdulillah, hari ini Majalah Procurement Indonesia telah hadir dihadapan komunitas pengadaan Indonesia. Majalah Procurement Indonesia edisi perdana ini adalah pengembangan dari Warta IAPI dan Majalah Pengadaan yang bersifat internal dari pengurus IAPI (Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia) Mengingat perlunya suatu media informasi dan komunikasi yang fokus dibidang pengadaan, dan berperan sebagai media perekat semua pemangku kepentingan dalam dunia pengadaan kehadiran majalah Procurement ini sangat tepat. Dengan diterbitkannya media ini, diharapkan informasi – informasi terbaru dari LKPP dapat diserap oleh masyarakat secara tepat dan efektif. Keberhasilan suatu kebijakan dan sosialisasinya salah satunya adalah dengan menyediakan informasi yang lengkap dan disalurkan melalui media yang fokus dan tepat sasaran. Selamat atas terbitnya majalah ini dan saya menghimbau kepada semua stakeholder pengadaan baik kalangan Akademisi, Usaha dan Pemerintahan dapat memanfaatkan media ini sebagai sarana bertukar informasi dan sebagai sarana mengkomunikasikan barang atau jasa yang efektif bagi para pembuat keputusan. Wassalamualaikum Wr.Wb. Agus Rahardjo Ketua LKPP

6


Daftar Isi 5 6 7

Kata Pengantar Sambutan Ketua LKPP Daftar Isi

Edisi 1, Mei-Juni 2011

Laporan Utama

8

13 14 20 24 26

Benahi Cost Recovery Dengan Strategic Procurement Alternatif Solusi dan Opportunity RUU pengadaan Barang dan Jasa Hamil Tua PTK 007 Revisi II 2011: Nasionalisme, Bukan Nasionalisasi Blanket Order: Memangkas Jumlah Requisition dan Biaya Mekanisme Khusus Tanpa Dikte Asing Strategic Procurement: Memangkas Rantai Pengadaan dan Para Calo

Industri Telekomunikasi 30 Menjelajahi Bisnis Pertelekomunikasian Indonesia Power Energy 35 Atasi Gas Domestik Seret PGN Ambil Langkah Strategis

8 20

44

REGULASI PENGADAAN 37 Perpres N0. 54 tahun 2010: Menciptakan Iklim Persaingan Sehat 39 Sistem dan Teknologi 42 Konsultasi Procurement 44 Sosok Kepala BPMIGAS 48 Kegiatan IAPI 51 Aplikasi Membership IAPI 52 Entertainment Explorationists Golf Club Klub Golf Lintas Generasi Mewarisi Nilai-nilai 55 Info Berlangganan dan Tarif iklan 56 Mati Ketawa Ala Procurement 58 Advertorial 60 Info Lelang

52 | Procurement Indonesia | Edisi 1, Mei-Juni 2011

7

| LAPORAN UTAMA |

BENAHI Cost Recovery Dengan Strategic Procurement Alternatif Solusi dan Opportunity Khairul Rizal – Pengurus IAPI 8


J

ika

kita

mendengar

atau

terutama pengadaan dari temuan audit

cost

mungkin akan menurunkan sedikit cost

recovery di KKKS (Kontraktor

recovery tapi apakah solusi ini dapat

Kontrak Kerja Sama) MIGAS, yang

menjamin cost recovery yang akan datang

muncul selalu nada negatif dan

tidak akan lebih besar atau apakah secara

miring. Pembicaraan akan mengarah pada

nasional kita sudah bicara tentang solusi

rekapitulasi dari pos-pos biaya tinggi yang

permanen?

membicarakan

masalah

disebabkan karena penggelembungan (mark-up) atau dari biaya-biaya yang tidak termasuk kedalam biaya yang boleh di

Jadi Apa yang salah? Audit yang berbasis financial dan

recover. Sumber utama informasi selalu

administration compliance

bermuara dari hasil temuan audit baik

langkah awal menemukan penyimpangan

internal BPMIGAS, BPKP maupun BPK.

atau in-efisiensi, tapi apakah ini cukup?

merupakan

Ribut dan gonjang ganjing tentang

Sebagai contoh ketika auditor mengaudit

Cost Recovery pada suatu periode bisa

penggunaaan fix wing (pesawat charter),

sangat impulsif. Tindakan yang muncul

baik dari sisi penggunaan dan pengadaan

setelah itu, berbagai departemen terkait

tidak akan menemukan kenapa biayanya

atau barisan stakeholders maupun DPR

sangat mahal, sehinga dia lolos menjadi

secara sporadik mendeklarasikan atau

cost recovery. Tetapi ketika kacamata

membentuk

Pansus,

auditnya kita perlebar dari sisi kontrak,

atau “task force” dengan tujuan ingin

utilisasi dan manajemen operasi atau di

menyelesaikan masalah ini. Dari banyak

kenal dengan audit kinerja baru terlihat

usulan

sesuatu yang luar biasa. Untuk sistem

banyak

dan

forum,

diskusi

selalu

muncul akan

charter tahunan, dimana sewa dihitung

membuat negatif list cost recovery yang

berdasarkan pendekatan biaya standby

lebih tegas, yang selama ini masih abu-

dan utilisasi selama 365 hari, walau

abu akan di hitam atau diputihkan,

pesawat tersebut hanya dipakai 3 (tiga)

mengawasi spending di masing-masing

kali seminggu atau maksimum 45%

cost centre atau usulan yang lebih ekstrim

utilization rate dan penumpang yang

merubah pola kontrak dari konsep cost

diangkut rata-rata hanya 70-80% dari

recovery (Profit Sharing) menjadi Revenue

kapasitas maksimum, sehingga kalau

Sharing atau Royalty System”. Belum

dihitung biaya perorang/ kali terbang

pernah ada usaha melihat, mengevaluasi

untuk jarak yang sama bisa sangat-sangat

atau mengkritisi apakah pola operasi kita

mahal jika dibandingkan dengan kondisi

saat ini sudah benar, boros, royal, penuh

penerbangan saat ini atau dengan cara

redundancy atau tidak?

membuat kontrak yang berbeda. Hal sama

kesimpulan

antara

lain

“Kita

Apakah itu salah? Semua pendekatan atau

usaha

tersebut

tidak

salah,

fasilitas seperti gudang, boat, pelabuhan

apakah

kita

sudah

dll akan ditemukan di banyak KKKS yang

pertanyaannya membidik

dimana tidak optimalnya penggunaan

dan

menyelesaikan

inti

beroperasi di Indonesia.

permasalahan krusial yaitu menurunkan

Kondisi lain yang membuat biaya cost

“cost recory” secara sistemik atau belum?

recovery tinggi adalah tidak adanya/ kurang

Perbaikan pada cost centre spending dan

efektifnya kordinasi antar KKKS dalam

perbaikan pada kesalahan administrasi

melakukan kegiatan, contoh jika satu


9

| LAPORAN UTAMA | KKKS menyelesaikan kegiatan drilling, Rig tersebut

Para operator melakukan planning bersama

akan dipakai atau dimobilisasi ke daerah lain,

(Collaborative planning) untuk kegiatan seismik

sedangkan KKKS disebelahnya perlu melakukan

dan drilling, melakukan kegiatan pengadaan

kegiatan yang sama. Hal ini akan membuat KKKS

yang strategis atau tidak transaktional (strategic

yang beroperasi berdekatan dengan KKKS pertama

procurement) serta melakukan kegiatan pendukung

harus memobilisasi peralatan drilling dengan biaya

operasi produksi dari suatu logistic base bersama

mobilisasi yang tinggi dari daerah lain.

sehingga terjadi tingkat utilisasi fasilitas secara optimal.

Strategic Procurement

Perubahan

dan

Konsekuensi

logis

dari

Pada akhir tahun 80an ketika harga minyak

kombinasi menerapkan pola operasi yang berbasis

dunia jatuh dibawah 10 USD//Barel semua

collaboration (bersama), strategic procurement

perusahaan minyak dunia menjerit dan mencari

(mendapatkan diskon harga dari volume pembelian

alternatif solusi untuk bertahan hidup. Perusahaan

yang besar dan mentransfer biaya inventori yang

yang beroperasi di North Sea (Laut Utara) ketika

besar ke pihak ketiga / vendor managed inventory),

itu memiliki biaya sekitar 13 USD/barel. Upaya

menggunakan fasilitas logistik bersama secara

yang dilakukan perusahaan adalah melakukan

optimum (gudang, kapal, pelabuhan, pesawat dll)

perubahan pola operasi dengan sangat drastis.

bagi semua operator terbukti bisa menekan biaya

Semua operator duduk bersama dan meredefinisi

hingga 30%. Inisiatif ini dikenal dengan nama Cost

ulang pola operasi yang ada. Pola operasi yang

Reduction in the New Era (CRINE). Hal yang sama

tadinya sendiri-sendiri dan eksklusif dirubah

ditiru dan diterapkan oleh negara tetangga kita

total dengan melakukan pola operasi bersama.

Malaysia dengan inisiatif yang dinamakan CORAL

Gambar-1 : Contoh distribusi biaya sebuah KKKS

10


(Cost Reduction Alliance) dan menggunakan logistik

membuat banyak pihak berteriak dan tidak nyaman.

base hanya di dua lokasi Keamanan (di pantai Timur

Tetapi setelah kita teliti secara detail pola operasi

Malaysia) dan Labuhan di bagian Kalimantan Utara

yang kita lakukan baru secara faktual kita berani

untuk mendukung kegiatan operator diseluruh

mengatakan memang pola operasi perminyakan

Offshore Malaysia, inisiatif ini terbukti dapat

kita perlu di review ulang.

mengurangi biaya produksi mereka hingga 35% (EY report).

Dibawah ini adalah contoh gambaran distribusi biaya untuk salah satu KKKS berproduksi di Indonesia. Struktur biaya tertinggi (73%) adalah

Bagaimana dengan Indonesia?

biaya procurement (beli barang dan jasa) dan biaya

Indonesia adalah negara kepulauan, dimana

logistik (pengelolaan barang atau biaya pendukung

lokasi kegiatan perminyakan tersebar dari ujung

pekerjaan jasa).

Sumatera hingga Papua. Suatu bentang geografis

Melihat pola spending diatas terlihat bahwa

yang sangat luas dan merupakan salah satu faktor

jika kita akan melakukan perubahan drastis dipola

yang membuat biaya operasi tinggi. Pola operasi

spending atau menekan cost recovery, kita harus

yang saat ini masih sangat silos (sendiri-sendiri),

melakukan inisiatif-inisiatif strategis di bidang

rencana kerja yang tidak dibuat bersama antar

procurement dan logistics atau saat ini dikenal

KKKS berdekatan, penggunaan fasilitas logistik

dengan Supply Chain Management. Pola pengadaan

sendiri-sendiri telah memberikan biaya operasi

yang sangat transaksional (banyak PO/Kontrak)

yang tinggi. Paparan komparasi biaya produksi/

dan Pola pengelolaan logistik yang sendiri-sendiri

biaya eksplorasi minyak Indonesia yang lebih

perlu di reform menjadi pola pengadaan yang

besar dengan negara-negara di Asia Pasifik telah

strategis dan pengelolaan logistik bersama atau

Gambar-2 : Usulan Lokasi fasilitas logistik bersama | Procurement Indonesia | Edisi 1, Mei-Juni 2011

11

| LAPORAN UTAMA | meningkatkan penggunaaan shared facilities.

bersama. Salah satu tugas tim ini adalah melahirkan WP&B (Work Program & Budget, AFE(Authorized For

Bagaimana memulai?

Expenditure)/format-format planning dan budgeting

Untuk memulai inisiatif ini BPMIGAS sebagai

yang berlaku antar KKKS saat ini atau kontrak dan

badan pelaksana MIGAS di Indonesia dapat menjadi

monitoring sistem yang berbasis “collaborative

penggerak utama (prive mover). Inisiatif Kepala

plan”, shared dan optimalization skenario. Hal ini

BPMGAS yang baru menempatkan eksekutifnya

jika terjadi akan melibas habis alasan kurang

di KKKS harus diikuti dengan membentuk tim-tim

kordinasi antar KKKS, meeting yang berulang-

kerja untuk KKKS yang berdekatan (lihat gambar-2

ulang, melelahkan dan tidak efektif. BPMIGAS

usulan lokasi logistics base yang mengcover

dalam konteks ini akan secara elegan berperan sebagai fasilitator dan perekat sehingga semua tujuan tercapai dengan efisien.

... Kalau kita takut gagal dalam implementasi kita tinggal mengcopy (menjiplak) habis apa yang sudah dan sedang dilakukan diberbagai negara saat ini, pasti paling tidak 70-80% nya akan terjadi atau berhasil menurunkan biaya cost recovery...

Pada pola operasi ini akan terjadi perubahan sangat mendasar atau indikator keberhasilannya akan diperlihatkan dari minimum atau tidak terjadi biaya mobilisasi peralatan pada cost recovery (misal seismik dan drilling), pembelian barang yang sangat efisien dengan sedikitnya PO karena diganti dengan pembelian yang berbasis group purchase, minimalnya inventori karena dimasingmasing logistics base akan muncul vendor-vendor yang menstok barang seperti adanya supermarket didalam komplek perumahan (artinya kebutuhan rutin tidak perlu distok pembeli), penggunaan fasilitas dibayar hanya yang dipakai (gudang, kapal, pesawat, utilitas pelabuhan dll), dan berbagai indikator cantik lainnya. Utopis atau Real? Muncul pertanyaan sederhana apa ini bisa dilakukan? Jawabannya pun sangat sederhana apa kita mau melakukan? Kalau kita takut gagal dalam implementasi kita tinggal mengcopy (menjiplak) habis apa yang sudah dan sedang dilakukan diberbagai negara saat ini, pasti paling tidak 70-

perubahan pola operasi di Industri MIGAS

80% nya akan terjadi atau berhasil menurunkan

nasional). Tim ini merupakan gabungan key-person

biaya cost recovery yang selalu diributkan. Jika

yang ditempatkan oleh masing-masing KKKS dan

ditahun 2010, cost recovery sekitar 17 Miliar

akan bekerja setiap hari, difasilitasi dan berkantor

US dolar, dan 73% nya adalah pengadaan dan

di BPMIGAS tetapi statusnya tetap dibayar sebagai

logistik, jika kita dapat menghemat 20% saja (70%

karyawan KKKS. Ketika diperlukan tenaga ahli

dari pengalaman sukses negara lain) kita sudah

untuk bidang-bidang tertentu si key person dapat

menghemat hingga 20 Triliun Rupiah/tahun, angka

membawa tenaga ahli dari masing-masing KKKS

yang sangat signifikan untuk dinikmati bagi kita

sebagai tim pendukung dalam membuat planning

dan rakyat Indonesia. •

12


RUU pengadaan Barang dan Jasa

HAMIL TUA

Dalam usaha meningkatkan efektifitas dan efisiensi Pengadaan barang dan jasa, pemerintah saat ini sedang merampungkan Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Agus Rahardjo

K

epala

Lembaga

Kebijakan

efisiensi dan efektifitas proses. Pada RUU juga

Barang/Jasa

diusulkan adanya sanksi pidana yang lebih berat

Pemerintah (LKPP) Agus Rahardjo

dan adanya majelis sanggah independen yang

mengatakan, RUU ini akan menjadi

bukan bersifat internal.

Pengadaan

penyempurnaan

Peraturan

Status RUU saat ini menurut Agus Rahardjo

Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang

masih dalam tahap akhir harmonisasi antar

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Ruang

departemen yang dikomandoi oleh Departemen

lingkup UU mencakup pengadaan yang didanai

KUMHAM dan LKPP sendiri diharapkan dapat

anggaran negara seperti APBN dan APBD,

selesai di bulan Mei atau Juni 2011 dan kemudian

instansi publik seperti perusahaan terbuka

siap diserahkan ke DPR untuk dijadikan UU.

dimana pemerintah masih memiliki saham 50%

Diharapkan dengan lahirnya UU Pengadaan

dan BUMN/BUMD serta aset pemerintah yang

Barang dan Jasa ini, Indonesia telah memiliki

dikelola pihak ketiga.

perangkat dan sitem pengadaan yang lengkap.

Secara

esensi

UU

Pengadaaan

akan

Dikombinasi dengan ahli pengadaan yang

mendorong pelaksanaan strategic procurement,

kompeten yang mendapat kompensasi secara

membuka kesempatan berkompetisi lebih

profesional

luas kepada pelaku yang memang kompeten

pengadaan yang lebih kredibel dan independen.

dengan mengurangi barier-barier administrasi

Pengadaan yang dapat membawa kesejahteraan

yang berat dan penggunaan e-procurement

yang lebih baik bagi bangsa yang besar ini… •

Indonesia

dapat

mewujudkan

sebagai alat atau enabler untuk meningkatkan | Procurement Indonesia | Edisi 1, Mei-Juni 2011

13

| LAPORAN UTAMA | PTK 007 Revisi II 2011:

Nasionalisme, Bukan Nasionalisasi BPMIGAS kembali menorekan sejarah baru keberpihakannya kepada anak negeri. Kali ini, lembaga yang mengawasi kegiatan hulu migas itu mendorong pengusaha dalam negeri menjadi tuan rumah di negrinya sendiri lewat sebuah kebijakan operasional, “PTK 007 Revisi II Tahun 2011”.

D

ECAK kagum campur rasa haru plus gembira itu berlabuh di hati sanubari para pengusaha dalam negeri, medio awal Maret lalu. Kagum, karena menyaksikan ‘peristiwa’ yang

belum

pernah

ada

sepanjang sejarah penyempurnaan kebijakan pengadaan barang/jasa. Haru dan gembira, karena secara lugas Kepala BPMIGAS, Raden Priyono, mengatakan, salah satu tujuan revisi Pedoman Tata Kerja (PTK) 007 Revisi II 2011, ini adalah mengutamakan Pengusaha Dalam Negeri (PDN) dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pada industri hulu minyak dan gas bumi (migas). Lepas apakah itu sebuah retorika, yang pasti PTK 007 Revisi II tahun 2011, bukanlah guide book. Tapi, di dalamnya terdapat pasal-pasal yang memiliki kekuatan hukum yang kuat, yang apa bila dilanggar tentu ada sanksinya. PTK 007 Revisi II ini sebagai kelanjutan dari generasi sebelumnya, yaitu PTK 007 Revisi I (2009). Untuk mengetahui lebih jauh perbedaan antara PTK 007 generasi satu dan generasi dua, Procurement Magazine, mewawancarai Kepala Divisi Pengadaan dan Manajemen Aset BPMIGAS, Pandji Ariaz. Apa yang melatar-belakangi terobosan itu. Sebagaimana dijelaskan Pandji Ariaz bahwa lahirnya PTK 007 Revisi II, ini terdorong oleh adanya perkembangan situasi. Menurutnya, pertama fenomena perubahan di lingkungan bisnis hulu

Pandji Ariaz

14

migas yang dipicu meroketnya harga minyak dunia. Kedua,


mengantisipasi dampak globalisasi, dimana barang dan jasa asing dengan mudahnya masuk tanpa

Bank di Wilayah Republik Indonesia. 4. Pemberian preferensi harga bagi barang/jasa

permisi. Karena, sekat-sekat batas antar-negara,

produksi dalam negeri

sudah tidak ada lagi. “PTK 007 Revisi II 2011 - lahir, awalnya bertujuan untuk penyempurnaan dari revisi satu, terutama pada editing dan penjelasan link

GENERASI II – memuat: 1. Pelaksanaan pengadaan di dalam Wilayah

antar-pasal.

Republik Indonesia

Namun, kemudian situasinya berkembang dengan

2. Perbesar Kewenangan Kontraktor KKS

naiknya harga minyak dunia, yang menghadirkan

3. Pembayaran melalui Rekening Bank BUMN

trend baru pada industri migas. Yang menurut hemat

4. Wajib Menggunakan barang produksi dalam

kami, perlu didukung dengan percepatan proses melalui suatu peraturan yang sejalan dengan arah

negeri 5. Kontraktor jasa wajib dilaksanakan Perusahaan

percepatan proses tersebut,” kata Pandji Ariaz. Disamping itu, dia melanjutkan, ada hal-hal yang mendesak lainnya, diantaranya, dampak globalisasi.

Nasional 6. Pekerjaan jasa wajib dilaksanakan di Indonesia 7. Target pencapaian TKDN jasa minimal 30%

Dimana, era perdagangan bebas, misalnya, pasar terbuka tidak hanya menjajakan produk tapi juga bidang jasa. Ke depan persaingan barang dan

Dan, GENERASI III – memuat: 1. Mengutamakan Pengusaha Dalam Negeri dalam pelaksanaan Pekerjaan Jasa

jasa akan berlangung ketat, kata Pandji, bila tidak diantisipasi melaui peraturan tentu akan membuat

2. Dana pinjaman dari Bank BUMN diperhitungkan sebagi Komponen Dalam Negeri.

posisi PDN lemah. ”Nah, itu alasannya, mengapa PTK 007 generasi

3. Pembayaran kepada penyedia Barang/Jasa harus

III begitu cepat menggantikan generasi II. Agak tidak lazim kedengaranya. Namun, seperti saya kemukakan

tepat waktu. 4. Menghidari proses ulang pengadaan.

sebelumnya bahwa kami perlu peraturan untuk mendukung percepatan proses,” ujar Pandji sambil

Memang, masih banyak hal baru yang bersifat

menambahkan, PTK 007 Revisi II tidak bermaksud

teknis operasional terdapat dalam PTK 007 Revisi

’meninabobokan’ PDN, tapi lebih pada unsur educate

II.

untuk mendorong PDN berkompetisi secara sehat,

disebutkan bahwa Kontraktor KKS dalam tahap

transparan serta mampu membangun suatu sinergis

produksi wajib mengkonsultasikan hasil penilaian

yang kuat.

kualifikasi ke BPMIGAS apabila perkiraan nilai

Misalnya,

penilaian

kualifikasi-prakualifikasi,

Untuk melihat sejauh mana unsur perbedaan

pengadaan lebih besar dari 200 milyar atau US$ 200

yang terdapat dalam PTK 007 series itu, bisa dilihat

juta. Kemudian, bagi rencana pengadaan pekerjaan

dari uraian berikut. Dimulai dari lahirnya kebijakan

yang bersifat kompleks dan bernilai lebih besar dari

pengadaan PTK 007 Generasi I (2004), Generasi II

Rp. 1 triliun atau US$ 100 juta, proses prakualifikasi

(2009) dan Generasi III (2011). Secara garis besar Anda

dapat

dapat membedakan perbedaan dari penyempurnaan

pelaksanaan pelelangan. Hasil penilaian prakualifikasi

PTK 007 tersebut, berikut ini.

harus mendapat persetujuan dari BPMIGAS, sebelum

dilaksanakan

sebelum

pengumuman

diumumkan. GENERASI I – memuat: 1. Pelaksanaan pengadaan di dalam Wilayah Republik Indonesia

Menyangkut

persetujuan

BPMIGAS,

Pandji

menjelaskan, hanya kaitannya dengan fungsi Badan ini selaku pengawas Kontraktor KKS. Karena,

2. Kewenangan terbatas bagi Kontraktor KKS

menurutnya, pada kondisi tertentu, KKS harus

3. Pembayaran harus dilakukan melalui rekening

meminta persetujuan BPMIGAS terlebih dahulu. | Procurement Indonesia | Edisi 1, Mei-Juni 2011

15

| LAPORAN UTAMA | Namun demikian, dia menambahkan, keharusan

melihat batasan kewenangan BPMIGAS terhadap

itu tidak berarti menghilangkan kewenangan

persetujuan itu, lihat tabel: 1

KKS sebagai penanggung jawab pelaksanaan UNSUR KEBERPIHAKAN

pengadaan. ”Terkadang, hal ini yang disalah-artikan bahwa

Unsur keberpihakan itu ada di negara mana pun

kata ‘persetujuan dari BPMIGAS’ seolah-olah dapat

di dunia, tak terkecuali di Indonesia. Keberpihakan

melegitimasi keputusan tender. Saya ingin mengacu

kepada

pada suatu kasus, dimana pernah peserta tender

Keberpihakan ini tampaknya yang direfleksikan

bertanya kepada KKS tentang mengapa dia gugur

oleh Raden Priyono pada setiap kebijakan yang

dalam tender. Lantas, dijawab oleh KKS: ya sudah, itu

dibuatnya. Pernah pada suatu waktu dia berujar.

keputusan yang disetujui oleh BPMIGAS.”

Katanya,

kepentingan

nasional,

tentunya.

BPMIGAS berwenang membuat suatu

Semestinya, lanjut Pandji menjelaskan, KKS

peraturan bersifat operasional, kebijakan atas dasar

menjawabnya sesuai dengan penalaran hukum yang

pertimbangan kepentingan nasional dalam artian

mengatur tatacara pengadaan. Dan, tidak mesti

sejiwa dengan tuntutan rakyat banyak.

menjadikan BPMIGAS sebagai bemper. Karena, sudah

PTK

007

Revisi

II

sendiri

sangat

kental

jelas dalam skema kewenangan disebutkan bahwa

dengan kepentingan nasional, menurut Priyono,

proses dan pengambilan keputusan pengadaan

menunjukkan semangat “Merah-Putih” di dalam dada

barang/jasa dilakukan oleh Kontraktor KKS. Untuk

terus mengelora, bahwa anak negeri harus berani

Tabel: 1 YANG MEMERLUKAN PERSETUJUAN BPMIGAS STATUS KONTRAKTOR KKS

TAHAP EKSPLORASI

Nilai

Tahap Pengadaan Rencana Pengadaan

Rp.

1.Berwenang melaksanakan dan mengambil keputusan dalam kegiatan pengadaan barang

Penetapan Pemenang Penambahan Lingkup Kerja/ Perpanjangan Jangka Waktu Kontrak ( PLK / PJWK )

TAHAP BERPRODUKSI

2. Tatacara pengadaan harus mengikuti tatacara yang diatur dalam pedoman ini

US$ > US$ 5 juta

> Rp. 50 milyar > Rp. 50 milyar

> US$ 5 juta

> 10% dari kontrak awal

Jenis Kegiatan Semua Jenis Kegiatan

> Rp. 50 milyar

> US$ 5 juta

Nilai Awal Kontrak > Rp. 50 milyar atau > US$ 5 juta

Menjadi > Rp.50 milyar

Menjadi > US$ 5 juta

Semua Jenis Kegiatan

Sumber: BPMIGAS

Tabel : 2 PREFERENSI HARGA BERDASARKAN TKDN JENIS

BARANG

JASA

Preferensi Harga berdasarkan TKDN

TKDN * 15 %

TKDN * 7,5%

Preferensi Status Perusahaan

25% Terhadap HE-TKDN

7,5%

Perusahaan Dalam Negeri. 50% dikerjakan Perusahaan Dalam Negeri. 50% dikerjakan di Indonesia.

5,0%

Kosorsium Perusahaan Dalam Negeri-Perusahaan Nasional atau dengan Perusahaan Asing. Leader Perusahaan Dalam Negeri. 50% dikerjakan Perusahaan Dalam Negeri. 50% dikerjakan di Indonesia.

Sumber: BPMIGAS

16


untuk mengtakan: tidak! Ketika menjawab wartawan

maksimal 10 persen dari nilai kontrak. Peserta

tentang apakah PTK 007 Revisi II akan menjurus pada

Pengadaan dapat menggunakan dana pembayaran

upaya nasionalisasi. Priyono, mengatakan, ini adalah

dari Bank BUMN sebagai kompensasi komitmen

sikap nasionalisme dan bukan nasionalisasi. “Tidak!

pencapai TKDN, pelaksanaan pekerjaan oleh PDN

Ini, bukan nasionalisasi, tapi keberpihakan kepada

dan pelaksanaan pekerjaan di wilayah Republik

bangsa sendiri. Menurut saya, itu sah-sah saja karena

Indonesia. (Lihat: Tabel 2 )

di mana pun negara di dunia ini, keberpihakan itu

Disamping itu, KKS harus mempersiapkan harga

ada,” katanya saat jumpa pers usai meresmikan

perhitungan sendiri (HPS) atau owner etimate yang

pemberlakuan PTK 007 Revisi II, Maret lalu.

mengacu pada harga pasar. Nilai total HPS bukanlah

Hal itu dapat dibuktikan pada poin dalam ketentuan

dan

persyaratan

pengadaan

bersifat rahasia setelah pembukaan penawaran

jasa.

harga. Tapi, rincian nilai HPS ini bersifat rahasia bagi

Misalnya, pada kebijakan pengadaan jasa, secara

peserta pengadaan. Terkait dengan jangka waktu

lugas disebutkan bahwa akan mengutamakan

pembayaran, KKS wajib menyelesaikan verifikasi

keikutsertaan PDN dalam pelaksanaan pekerjaan jasa.

atas dokumen penagihan dalam waktu maksimal 15

Begitu pula halnya dalam upaya menaikkan tingkat

hari kerja. KKS juga wajib melaksanakan pembayaran

komponen dalam negeri (TKDN). Persyaratannya

dalam masa tidak lebih dari 30 hari kerja, terhitung

cukup jelas bahwa TKDN pelaksanaannya oleh PDN

sejak satu hari masa verifikasi berakhir.

dan harus menggunakan dana Bank BUMN/BUMD

PTK 007 Revisi II juga mengatur kriteria pemberian

Tabel : 3 JASA KONSTUKSI EPC - Offshore Paket < US$ 5 juta

Peserta

US$ < Paket < US$ < US$ 200 juta

Paket > US$ 200 juta

Perusahaan Dalam negeri dan perusahaan Nasional Perusahaan Dalam Negeri Wajib Mengerjakan Minimal 30% dari Nilai Kontrak Minimal 50% Jasa Pengerjaan Wajib dilakukan di Dalam Wilayah RI.

Persyaratan Kerjasama oleh Perusahaan Dalam Negeri

Berkonsorsium dengan Perusahaan Nasional

Berkonsorsium dengan: Perusahaan Nasional; dan/atau Perusahaan Asing

PERUSAHAAN DALAM NEGERI

Leader Sub Kontrak ke Perusahaan Asing

Sedapat Mungkin Perusahaan Dalam Negeri

Maksimal 50% dari Nilai Kontrak

Sumber: BPMIGAS

Tabel : 4 JASA KONSTRUKSI EPC – Onshore Peserta Persyaratan Persyaratan Kerjasama Leader Sub Kontrak ke Perusahaan Asing

Paket < US$ 200 juta

Paket > US$ 200 juta

Perusahaan Dalam Negeri dan Perusahaan Nasional Perusahaan Dalam Negeri atau Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri Wajib Mengerjakan Minimal 50% x Nilai Kontrak Minimal 50% Jasa Pengerjaan Wajib dilakukan di dalam Wilayah RI. Perusahaan Dalam Negeri dapat Perusahaan Dalam Negeri dapat melakukan konsorsium dengan melakukan konsorsium dengan Perusahaan Nasional dan/atau Perusahaan Nasional Perusahaan Asing Perusahaan Dalam Negeri Perusahaan Dalam Negeri Maksimal 50% dari Nilai Kontrak | Procurement Indonesia | Edisi 1, Mei-Juni 2011

17

| LAPORAN UTAMA | uang muka. Dimana, KKS harus menetapkan besarnya

Namun, dia yakin dengan adanya peluang dan

uang muka berdasarkan jenis pekerjaan dan besarnya

tantangan itu, PDN-PDN tersebut akan merubah

nilai kontrak. Misalnya, untuk jasa pemboran dan

kultur dengan mengasah ketajaman visi-misi

konstruksi, dengan nilai kontrak sampai dengan Rp.

perusahaan. Menurut Pandji Ariaz, masuknya PDN

2 triliun, kepada PDN diberikan uang muka minimal

secara ”dipaksa” menggantikan peran perusahaan

5% dan maksimal 10%. Kemudian, untuk jasa di

nasional dalam pelaksanaan pengadaan, tidak akan

luar drilling dan konstruksi, seperti UKM, BUMN,

ada deadlock. Karena, dalam pelaksanaannya nanti

BMND, perguruan tinggi atau lembaga ilmiah, dapat

PDN dapat melakukan kerjasama konsorsium dengan

diberikan setinggi-tingginya 20 persen.

perusahaan nasional atau perusahaan asing.

Sementara, menyangkut pengadaan dengan sistem

penunjukan

langsung,

pertama

Seperti apa kebijakan yang mengatur kerjasama

dapat

konsorsium PDN dengan perusahaan nasional atau

dilakukan untuk jenis barang yang diproduksi oleh

asing dalam pengadaan kebutuhan utama kegiatan

perusahaan tunggal berstatus BUMN, dengan

eksplorsi dan produksi. Secara garis besarnya

penjumlahan TKDN plus BMP mencapai minimal

dapat digolongkan, pertama untuk pengadaan

40%. Kedua, diberikan untuk pekerjaan tertentu yang

barang kebutuhan utama kegiatan eksplorasi.

mendapat justifikasi persetujuan pimpinan tertinggi

Kedua, pengelompokan pengadaan jasa konstruksi

KKS, dengan mengacu pada kategori pekerjaan

EPC pada kegiatan onshore, dan ketiga untuk jasa

mendadak, penyedia tunggal, jasa konsultasi dengan

konstruksi EPC pada kegiatan offshore. Seperti apa

nilai per paket maksimal Rp. 5 milyar.

ketentuan persyaratannya dapat dilihat pada tabel:

Pertanyaannya, seperti apa PDN itu? Dan,

3, 4 dan 5.

apakah mereka sudah siap menggantikan peran

Sebelum mengakhiri percakapannya, Pandji

perusahaan nasional? Pandji Ariaz menjelaskan, PDN

Ariaz

adalah suatu perusahaan yang berbadan hukum

strategic dengan memilih 14 komoditi utama, yang

Indonesia, mayoritas saham dimiliki orang Indonesia.

merupakan rencana belanja terbesar di sektor hulu

”Keberadaan mereka relatif masih kecil jumlahnya

migas tahun 2011, yang diperkirakan menghabiskan

dan memiliki keterbatasan, terutama finansial,”

belanja sebesar US$ 17 milyar. • mkn

juga

menyinggung

fokus

procurement

katanya.

Tabel: 5 PENGADAAN BARANG KEBUTUHAN UTAMA KEGIATAN EKSPLORASI DAN PRODUKSI Menggunakan Metoda

Peserta Pengadaan

Memaksimalkan

Memberdayakan

Pelelangan Terbatas

Tidak Memperhitungkan Pelanggan Umum

Perbaikan Dalam Negeri

Pabrikan Dalam Negeri

Pabrikan Dalam Negeri

Agen Tunggal

Agen Tunggal

Agen Tunggal

TKDN > 15%

TKDN > 10%

TKDN > 5%

Penyediaan Barang / Jasa

Tercantum Dalam APDN Nilai

> Rp 1 milyar ( > US$ 100,000 )

Evaluasi Harga

Menerapkan Sistem Preferensi Harga

Sumber : BPMIGAS

18


< Rp 1 milyar (< US$ 100,000) Tidak Menerapkan Sistem Preferensi Harga

Genting discovery

G

enting Oil Kasuri Pte. Ltd. telah

dengan formasi target Batupasir Roabiba yang

menyelesaikan pemboran dan

berumur Yura.

pengujian pertamanya

sumur di

eksplorasi

Blok

Tiga Uji Kandung Lapisan telah dilakukan di

Kasuri

sumur Asap-1XST pada tiga zona di reservoar

pada tanggal 28 Januari 2011.

yang berumur Yura pada kedalaman 4306-4310

Sumur tersebut dibor dari hasil seismik 2D, yang

m MD, 4253-4269 m MD, dan 4233-4243 m MD

merupakan program seismik 2D terbesar di

dan berhasil mengalirkan masing-masing 23

Indonesia tahun 2009-2011 yang dilaksanakan

MMscfd, 41 MMscfd and 36 MMscfd dengan laju

oleh PT. Quest Geophysical Asia.

alir maksimum 100 juta kaki kubik gas per hari.

Sumur tersebut dibor dengan Rig Century28 2000 HP hingga kedalaman 4,610 m dengan

Gas yang serupa kualitasnya telah diproduksi di Lapangan Vorwata. •

lubang sidetrack ke 4,538 m. Yang dilakukan


19

| LAPORAN UTAMA | Bila beberapa kebutuhan barang atau jasa yang mempunyai karakteristik sejenis atau nyaris sama dalam volume pemakaian jumlah besar, tak salah instrument pengadaan blanket order menjadi pilihan. Bagaimana plus minus sistem pengadaan ini?

Blanket Order:

Memangkas Jumlah Requisition dan Biaya 20


Win Sukardi

B

lanket order merupakan salah satu

mempertimbangkan risiko kenaikan harga barang/

strategi pengadaan barang atau jasa.

jasa selama masa kontrak. “Tapi karena proses

Dengan membuat perjanjian/kontrak

pengadaan blanket order dilakukan secara lelang,

jangka panjang (1-3 th) di awal, maka

maka ada kontestasi harga. Ada kecenderungan

pada saat dibutuhan end user, barang/

supplier mengabaikan risiko kenaikan barang/jasa

jasa dapat langsung dipasok oleh vendor/kontraktor

dengan memberikan harga yang kurang pas supaya

(atau disebut supplier). Apalagi apabila frekuensi

bisa memenangkan lelang,” kata Win

permintaan dan penggunaan barang/jasa yang

Setelah ditunjuk sebagai pemenang, tiba-tiba,

dibutuhkan tinggi, sehingga tak memungkinkan

kata Win, setelah 6 bulan kontrak berjalan bisa saja

procurement department memproses requisition

terjadi kenaikan harga di pasar. Ketika end user meng-

pengadaan setiap barang/jasa tersebut dibutuhkan.

order barang/jasa yang dibutuhkan, pihak supplier

Dengan kata lain, jauh hari sebelumnya, kebutuhan

tidak memenuhi supply barang/jasa yang dibutuhkan

barang/jasa telah direncanakan dan dibuatkan

end user, karena supplier merasa rugi. Walaupun di

kontrak-nya

dalam perjanjian disebutkan bahwa jika supplier

Bayangkan

bila

setiap

melakukan

proses

tidak memenuhi kewajibannya, maka pihak pembeli

requisition pengadaan barang/jasa membutuhkan

bisa memberikan sanksi atau bahkan pemutusan

waktu satu bulan, berapa banyak tenaga dan waktu

kontrak. “Bila supplier merasa mengalami kerugian

yang diperlukan untuk membuat proses requisition

cukup signifikan, tidak menutup kemungkinan

pengadaan barang/jasa apabila setiap bulan satu

supplier lebih memilih untuk tidak mengirim barang

organisasi menerima 100 requisition.

atau bahkan membatalkan kontrak. Akibatnya

Menurut Sr. Manager SCM PT. Supreme Energy,

end user membeli barang/jasa dengan membuat

Win Sukardi, bila requisition dilakukan setiap

requisition baru (spot procurement). “Walaupun

organisasi

supplier nantinya diberikan sanksi berat bahkan di

pengadaan tidak bisa berpikir lebih strategis. “Karena

black list,” tandas Win. “Toh, pihak supplier bisa saja

diuber waktu penggunaan barang, menyebabkan

membuat perusahaan baru bila perusahaan lamanya

departemen ini membeli barang tanpa memikirkan

telah di black list” tambahnya. Ini merupakan salah

mata rantai sumber barang,” kata Win Sukardi serius

satu kelemahan blanket order dimana risiko kenaikan

seraya menambahkan tak menutup kemungkinan

harga tidak dapat diterima dan diserap oleh supplier

barang yang dibeli sudah tangan kelima. Akibatnya

tanpa adanya klausul penyesuain harga.

kebutuhan

barang,

menyebabkan

harga menjadi mahal, di atas harga pasar.

Mungkin pemutusan kontrak blanket order terjadi

Padahal seharusnya organisasi pengadaan dapat

karena supplier yang kurang bonafid. Menanggapi

berpikir strategis dalam rangka efisiensi waktu dan

hal tersebut, Win Sukardi mengatakan: “Oke supplier

biaya. Blanket Order (BO) sebagai salah satu strategi

yang dipilih adalah distributor, agen atau bahkan

pengadaan barang dan jasa yang bersifat jangka

sole agent, sehingga diharapkan mendapat support

panjang, minimal satu tahun. Selain BO, strategi lain

dari principal. Kenyataannya pihak supplier tidak bisa

yang dapat dipakai adalah framework contract, price

juga mensuplai barang kebutuhan perusahaan, jika

agreement atau yang lainnya.

kenaikan harganya cukup signifikan.

Lebih lanjut ditambahkan, biasanya perjanjian

Memang di dalam kontrak dapat diatur klausul-

kontrak blanket order – harga dipatok tetap – selama

klausul yang disepakati kedua belah pihak. Sepanjang

kontrak berlangsung. Karena harga dipatok selama

tidak ada klausul dalam kontrak yang menyebutkan

kontrak berlangsung, biasanya supplier melakukan

harga sewaktu-waktu bisa naik selama kontrak

estimasi harga barang atau jasa selama beberapa

berjalan, pihak supplier tidak bisa menaikkan harga.

tahun ke depan untuk melakukan penawaran.

“Biasanya kontrak-kontrak blanket order harganya

Dalam estimasi ini supplier seharusnya telah

tetap selama kontrak berlangsung,” ujarnya. | Procurement Indonesia | Edisi 1, Mei-Juni 2011

21

| LAPORAN UTAMA |

Win Sukardi menambahkan, blanket order harus

satu sebab kenaikan harga akibat keadaan kahar,

ada klausul price adjustment yang didasarkan pada

kata Win, adalah jika terjadi perubahan kebijakan

kondisi yang disepakati keduabelah pihak. Misalnya

pemerintah karena perubahan peraturan atau

berpatokan pada angka inflasi, atau pada nilai kurs

kebijakan pemerintah dianggap sebagai keadaan

mata uang rupiah terhadap USD, atau memakai

kahar. Misalnya bea masuk sebelum perjanjian 10%,

indikator US PPI (Price Producer Index)atau US CPI

setelah perjanjian dibuat, bea masuk naik menjadi

(Consumer Price Index) atau apabila supplier dapat

15% atau PPN sebelum perjanjian 10%, ternyata

memberikan usulan dan bukti-bukti telah terjadi

pemerintah mengeluarkan kebijakan PPN menjadi

kenaikan biaya-biaya sehingga menyebabkan harga

15% setelah perjanjian ditandatangani. Kejadian

barang/jasa naik signifikan. Tidak ada angka-angka

seperti ini yang bisa diberikan price adjustment

yang pasti kapan kenaikan harga barang/jasa dapat

kecuali supplier telah mengasuransikan terhadap

diberikan. Ada kalanya apabila kontrak dalam USD,

perubahan peraturan tersebut. “Tapi kalau karena

apabila ada perubahan kurs USD/Rupiah menguat

musibah (banjir dll-Red), tidak bisa menaikkan harga

atau melemah sebesar 10%, maka price adjustment

jual. Semuanya menjadi resiko supplier. Toh pihak

dapat diberikan. Atau mungkin telah terjadi kenaikan

supplier dapat mengasuransikan barang tersebut,”

atau penurunan US PPI sebesar 15% (apabila rata-

kata Win.

rata per bulan atau 3 bulan sebesar 3%), maka price

Secara teori blanket order (tanpa klausul price

adjustment dapat diberikan. Biasanya kenaikan

adjustment) akan efektif jika kondisi harga pasar

harga berbanding lurus dengan inflasi. Bila ada price

suatu barang dalam keadaan stabil dalam kurun

adjustment, maka kenaikan dihitung berdasarkan

waktu tertentu (setahun atau dua tahun, misalnya).

kenaikan biaya operasional atau efek langsung dari

Bila kondisi harga pasar tidak stabil, maka blanket

biaya produksi, bukan kenaikan profit.

ordet tidak efektif diterapkan. Misalnya pengadaan

Bagaimana

dengan

kenaikan

harga

akibat force majeure? Win berpendapat bahwa

barang-barang IT atau fuel tidak cocok menggunakan sistem blanket order.

banyak penyebab terjadinya force majeure, tetapi

Sebab, tidak semua jenis barang/jasa cocok

tidak semua berakibat pada kenaikan harga. Salah

menerapkan pengadaan sistem blanket order. Oleh

22


karena itu, sebelum memutuskan memakai sistem

pembelian sudah mencapai jumlah tertentu, kita

blanket order perlu dilakukan evaluasi dulu. “Bila di

bisa minta diskon sekian persen. Di sini keuntungan

industri migas, pemakaian minimal tiga kali dalam

menerapkan sistem blanket order. Penurunan biaya

setahun dan ada tren harga atau kenaikan harga

di dalam pengadaan dengan blanket order, dapat

yang wajar dan stabil, dan ditengarai ada potensi

dilakukan juga dengan cara memberikan jumlah

penurunan harga, bisa diterapkan sistem pengadaan

komitmen pembelian dalam satu kontrak blanket

blanket order” jelasnya

menambahkan

order. Jumlah komitmen ini merupakan best estimate

bahwa umumnya barang-barang/jasa yang masuk

yang merupakan kajian mendalam pihak pembeli

dalam kategori pengadaan sistem blanket order

terhadap pemakaian beberapa tahun terakhir dari

adalah yang kebutuhannya berulang secara rutin

perusahaan. Bisa juga rata-rata pemakaian per tahun

dan terus menerus barang-barang yang termasuk

tersebut diberikan safety factor, mungkin 50%, untuk

Maintenance, Repair and Operations (MRO)¸atau jasa-

menghitung nilai komitmen selama masa kontrak

jasa Engineering, Jasa Pengurusan Impor, Imigrasi,

blanket order. “Ini yang sering tidak dilakukan oleh

Cleaning Service.

perusahaan

sambil

pembeli,

sehingga

menyebabkan

Di samping itu, harga barang untuk pengadaan

harga satuan menjadi tinggi, malah bisa lebih tinggi

sistem ini tidak terlalu besar, yaitu antara US$ 5.000

dibandingkan dengan harga spot. Seharusnya pihak

sampai US$ 20.000 per satuan. Sedangkan nilai

pembeli yakin dan berani membuat komitmen.

kontrak blanket order untuk jasa bisa mencapai

Ini bukan praktik yang tidak umum karena hal ini

US$ 1 juta untuk masa kontrak 3 tahun. Selain itu,

dilakukan di perusahaan-perusahaan swasta baik

penerapan blanket order seharusnya dilakukan

di Indonesia maupun di luar negeri. Dan ini juga

untuk beberapa jenis barang atau jasa yang masih

rekomendasi dari para pakar pengadaan seperti

bersinggungan antara satu barang atau jasa dengan

yang saya baca di beberapa artikel. Jangan sampai

barang dan jasa lain. Blanket order kurang efektif jika

tidak ada komitmen pembelian minimum tapi

diterapkan untuk pengadaan barang atau jasa tanpa

mensyaratkan adanya stok minimum”, tambah Win.

ada keterkaitan antara satu barang atau jasa lainnya.

Keuntungan lain adalah pihak end user tidak

Dengan kata lain pengadaan barang/jasa PALUGADA

harus membeli semua barang/jasa sesuai dengan

(apa aja yang dimau gua ada).

nilai kontrak (yang masih bersifat estimasi) Misalnya

Sebab supplier PALUGADA cenderung tidak focus

end user memperkirakan kebutuhkan spare part X

pada core competency usahanya. Akibatnya, barang

untuk pompa 4 buah dalam 1 tahun. Pihak supplier

atau jasa yang di luar competency, kecenderungannya

siap mengadakan dalam jumlah tersebut bila

akan di outsourcing ke pihak ketiga. Cara demikian

diperlukan end user. Tapi apabila dalam realisasinya

yang menyebabkan tingginya biaya.

end user hanya membutuhkan 3 buah, maka end user

Menurut Win Sukardi, blanket order akan

hanya mengeluarkan release order untuk tiga buah

terasa manfaatnya bila volume pembelian banyak.

itu saja dan pembayaran hanya dilakukan terhadap

Sedikitnya ada dua manfaat dari penerapan

3 buah spare part tadi. “Bila ada barang yang nilainya

pengadaan sistem blanket order, pertama, manfaat

mahal, dan tidak memungkinkan supplier melakukan

dari efisiensi proses dan kedua, manfaat dari

stok barang, untuk mengurangi biaya satuan, maka

penghematan harga dibandingkan dengan membeli

kedua belah pihak dapat membuat perjanjian tidak

on the spot. Tapi dengan catatan bila barang yang

perlu melakukan stok. Misalnya pengorderan barang

dibeli dalam volume besar.

dilakukan 1 bulan sebelum barang dibutuhkan,”

Sebagai ilustrasi, bila kita membuat perjanjian

ujarnya sambil menambahkan cara ini bertujuan

dengan PT. X untuk membeli beberapa jenis barang

mengurangi resiko supplier, sehingga supplier bisa

dengan volume besar, kita dapat minta diskon 5%

mengorder barang tersebut dan mengirim barang

terhadap harga, misalnya. Atau dengan cara bila

tepat waktu sesuai kebutuhan end user. • ITN | Procurement Indonesia | Edisi 1, Mei-Juni 2011

23

| LAPORAN UTAMA |

Mekanisme Khusus Tanpa Dikte Asing Pengadaan peralatan Alutsista bagi kepentingan militer diatur khusus Kementerian Pertahanan, pembiayaan dapat melalui kredit ekspor maupun kredit konsorsium bank nasional. Kementerian Keuangan akan membayar melalui pos pembayaran hutang negara.

S

elama ini pengadaan peralatan meliter (alutsista) tidak diatur dengan Keppres N0. 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Karena tidak diatur oleh Keppres tersebut, maka Departemen Pertahanan dan Keamanan membuat mekanisme pengadaan barang

dan jasa di lingkungannya. Salah satu mekanisme pengadaan barang dan jasa adalah melalui kredit ekspor oleh negara yang menawarkan peralatan alutsista. Menurut Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan,

Agus Prabowo

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Agus Prabowo, sistem pembiayaan alutsista melalui kredit ekspor mempunyai kelemahan tersendiri. Di mana kita terpaksa membeli barang dari negara pemberi kredit ekspor itu. Misalnya Inggris ingin mengekspor pesawat Hawk ke Indonesia. Supaya ekspornya itu bisa berjalan, pemerintah Inggris ikut membiayai pembelian pesawat itu. “Pemerintah Inggris

24


memberikan

pemenuhan

kredit kepada

kebutuhan itu

pemerintah

berasal

Indonesia, tapi

industri dalam

uangnya harus

negeri.

diberikan

industri dalam

p e s a w a t

negeri

Hawk,” katanya

bisa memenuhi

dari Bila tidak

serius di ruang kerjanya, akhir Maret lalu. Akhirnya

kebutuhan itu, boleh beli impor dari luar negeri,

pemerintah Indonesia terpaksa membeli pesawat

tapi beli langsung ke pabrik yang bisa bekerjasama

itu.

dengan industri dalam negeri. Sementara berdasarkan Peraturan Presiden

Cara demikian, tambah Agus, menumbuhkan

(Perpres) N0. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan

industri dalam negeri. Misalnya PT. Pindad, PT. PAL,

Barang dan Jasa

PT. Dirgantara Indonesia dan lainnya. Sekarang ini

Pemerintah, kata

industri persenjatahan Indonesia dapat memenuhi

Agus, mekanisme

kebutuhan dalam negeri. Umpamanya pesawat

pengadaan

Shukoi beli dari Rusia, tapi senjatanya produksi dalam

a l u t s i s t a

negeri (PT. Pindad).

pembiayaan pembelian alutsista dapat dilakukan melalui kredit ekspor, dan dapat juga melalui kredit

justru

konsorsium bank dalam negeri

terbalik

Sementara pembiayaan dilakukan melalui kredit

dibandingkan

konsorsium bank dalam negeri. Mengapa anggaran

dengan peraturan

pembelian alutsista tidak langsung dari dana APBN?

yang

selama

Menurut Agus mungkin saja menggunakan dana

dijalankan.

APBN untuk membeli peralatan alutsista. Tapi,

Langkah pertama pengadaan alutsista adalah

masalahnya dana APBN tidak cukup memenuhi

mendefinisikan alutsista itu dan kebutuhannya

kebutuhan itu. Di samping itu, jika APBN dialokasikan

ini

untuk apa. Sebab, kebutuhan barang militer ada dua,

untuk membeli peralatan alutsista bersifat sensitive.

pertama alutsista dan kedua non-alutsista. Kalau

Tidak menutup kemungkinan terjadi pro-kontra di

kebutuhannya non-alutsista, maka pengadaannya

masyarakat.

bersifat regular.

Lebih

lanjut

ditambahkan

pembiayaan

Berdasarkan Perpres N0. 54 pasal 113 butir

pembelian alutsista dapat dilakukan melalui kredit

1 disebutkan bahwa alat utama sistem senjata

ekspor, dan dapat juga melalui kredit konsorsium

(alutsista) Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang

bank dalam negeri. Yang akan membayar kredit

digunakan untuk kepentingan pertahanan negara

tersebut adalah Kementerian Keuangan. Anggaran

ditetapkan oleh Menteri Pertahanan berdasarkan

Kementerian ini untuk membayar hutang pembelian

masukan dari Panglima TNI. Sedangkan butir 2

peralatan alutsista di ambil dari pos pembayaran

disebutkan bahwa alat material khusus (almatsus)

utang negara dalam dan luar negeri.

Kepolisian

Negara

Republik

Indonesia

yang

Sejauh

ini

ada

beberapa

negara

yang

digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan

menganggarkan

keamanan dan ketertiban masyarakat ditetapkan

penetapan anggaran pemerintah. China, misalnya,

oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

menetapkan

“Pengadaan barang alutsista militer yang

pembelian

pembelian

alutsista peralatan

melalui alutsista

berdasarkan anggaran yang telah ditetapkan

boleh dilakukan secara khusus,” kata Agus seraya

pemerintah.

menambahkan bahwa setelah didefiniskan dulu

mencantumkan anggaran pembelian alutsista dalam

kebutuhan apa yang diperlukan. Diutamakan

APBN. • ITN

Sedangkan

Indonesia


tidak

25

| LAPORAN UTAMA | Strategic Procurement:

Memangkas Rantai Pengadaan dan Para Calo Wajah pengadaan barang dan jasa nasional akan berubah 180 derajat dengan dikeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) N0. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah. Perlahan tapi pasti, pengadaan barang dan jasa secara konvensional akan berubah menjadi strategi pengadaan lelang berdasarkan mekanisme harga pasar.

B

oleh jadi kini tahun momentum! Masyarakat pengadaan Indonesia mulai diperkenalkan cara baru pengadaan barang dan jasa tanpa melalui tender. Panitia lelang tak perlu lagi bersusah payah menyeleksi sejumlah rekanan untuk menentukan pemenang pengadaan barang dan jasa. Cukup menunjuk langsung pabrikasi

atau dealer bagi barang yang harganya telah dibuka di pasar. Memang Kepres N0. 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa

Agus Prabowo

26

Pemerintah pun diperkenankan melakukan penunjukan langsung untuk


pengadaan barang yang nilainya di bawah Rp.

kita masih menganut sistem pengadaan seperti

50.000.000. Tapi, Perpres N0. 54 ini justru lebih dasyat

ini. Hal ini sesuai dengan pasal 36 yang tercantum

lagi. Strategi pengadaan barang akan memasuki

dalam Perpres No. 54. Namun demikian, untuk

babak baru. Dengan kata lain, institusi atau lembaga

keadaan tertentu dan barang-barang khusus boleh

pemerintah dapat melakukan pembelian barang

dipermudah. Misalnya dalam keadaan darurat,

tanpa tender.

nilai barang di bawah Rp. 100 juta dapat dilakukan

Menurut Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan, Lembaga Kebijakan Pengadaan

penunjukkan langsung. Sementara

pasal

38

butir

1,

misalnya,

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Agus Prabowo,

penunjukkan langsung terhadap satu penyediaan

pengadaan

barang/pekerjaan

secara

konvensional,

pelelangan

kontruksi/jasa

yang

dapat

dilakukan oleh panitia lelang. Sedangkan strategic

dilakukan dalam hal: keadaan tertentu; dan/atau

procurement adalah memindahkan proses seleksi

pengadaan barang khusus/pekerjaan kontruksi

dari urusan panitia lelang ke urusan pasar. “Harga

khusus/jasa lain yang bersifat khusus. Sedangkan

berdasarkan persaingan yang sehat, sehingga tidak

pada butir 2 disebutkan bahwa penunjukkan

perlu ditenderkan lagi,” kata Agus Prabowo serius di

langsung dilakukan dengan mengundang satu

ruang kerjanya, akhir Maret lalu.

penyedia barang atau pekerjaan kontruksi/jasa lain

Cara demikian akan menghapus rantai pengadaan yang dinilai salah satu faktor “penggelembungan”

yang dinilai mampu melaksanakan pekerjaan dan/ atau memenuhi kualifikasi.

harga jual. Tak hanya itu, pengadaan barang dan jasa

Tidak hanya itu, pasal 110 Bagian Ketiga,

secara konvensional “menjadi pintu masuk” korupsi.

E-Purchasing, butir 1 disebutkan bahwa dalam rangka

Kendati pengadaan dilakukan secara tender, tapi

E-Purchasing, sistem katalog elektronik (E-Catalogue)

tetap bisa diatur siapa yang menjadi pemenang

sekurang-kurangnya memenuhi informasi teknis

tender.

dan harga barang dan jasa. Butir 2 disebutkan bahwa

Tak heran bila ada aksioma di masyarakat bahwa

sistem katalok elektronik sebagaimana disebutkan

kerugian negara dari pengadaan barang dan jasa

butir 1 diselenggarakan oleh LKPP. Sedangkan butir

bisa mencapai 30% dari belanja APBN, bahkan bisa

3 menyebutkan bahwa dalam rangka pengelolaan

lebih. Strategic procurement menjadi salah satu solusi

sistem katalog elektronik sebagaimana dimaksud

menutupi kebocoran belanja APBN itu. Walaupun

pada butir 1, LKPP melaksanakan Kontrak Payung

belum ada kajian berapa besar efisiensi yang dapat

dengan menyedia barang/jasa untuk barang/jasa

dihasilkan dari penerapan sistem pengadaan ini,

tertentu.

tapi sudah dapat dipastikan jauh lebih efisien. Ambil

Sejauh ini, kata Agus Prabowo, LKPP sedang

contoh, pengadaan kertas misalnya, harga 1 rim HVS

melakukan inventarisasi terhadap barang-barang

80 gram di pasaran antara Rp. 26.000 sampai Rp.

yang dapat dilakukan dengan sistem strategi

32.500. Ketika ditenderkan, harga HVS tersebut bisa

pengadaan. Paling tidak, barang-barang yang dapat

menggelembung mencapai Rp. 60.000 per-rim.

masuk ke sistem ini adalah yang tidak ada mata

Agus,

rantainya. Misalnya mobil dari dealer langsung ke

pengadaan yang ditender hanya pekerjaan kontruksi

Sampai

suatu

konsumen, sewa tarif kamar hotel, obat-obatan

atau konsultan. Mengapa? Karena sifat pekerjaan

dan sebagainya. “Kendaraan roda empat untuk

ini membuat sesuatu dari yang tidak ada menjadi

pemerintah sudah dapat ditunjuk langsung “Toyota

ada. Kalau barang yang sudah ada, mengapa harus

melalui dealer-nya (auto 2000) sudah membuka

ditenderkan lagi, jika barang sudah ada di pasar, dan

harga di pasar,” ujarnya seraya menambahkan

harga sudah dibuka dengan persaingan yang sehat.

nanti akan muncul dealer-dealer merek mobil lain

Walaupun

saat

pada

nanti,

prinsipnya

tambah

semua

jenis

pengadaan harus dilakukan pelelangan, karena

membuka harga di pasar Lebih lanjut ditambahkan, untuk pengadaan | Procurement Indonesia | Edisi 1, Mei-Juni 2011

27

| LAPORAN UTAMA | ATK (Alat Tulis Kantor), seperti kertas, masih terlalu resisten. Pasalnya, mata rantai barang ini dari pabrik sampai ke end user sangat panjang. Sektor ini juga menghidupkan banyak pelaku usaha, dari distributor, agen sampai ke toko. Kalau pemerintah memaksakan beli ke pabrik, pemerintah pasti untung, sementara banyak pihak yang dirugikan. Bila suatu saat nanti, kata Agus, pengadaan langsung kertas tidak langsung ke pabrik kertas, tapi ke toko yang sudah menjadi end saler. Dengan cara demikian, dari pabrik tetap menghidupkan rantai distribusi. “Ini baru pemikiran,” ujar Agus serius. Tapi, sampai saat ini kita belum tahu mau ke mana arahnya, karena penerapan ini masih ‘rawan’. Menurut Agus sudah ada beberapa daerah di Indonesia yang telah menjalankan strategi pengadaan tanpa pelelangan. Misalnya pemerintah Daerah Riau, membeli mobil dengan cara pembelian langsung. Hal yang sama pun dilakukan Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan. “Dalam pengadaan mobil yang menjadi acuan adalah standar dari Menteri Keuangan untuk pengadaan mobil dinas masingmasing eselon,” katanya.

umpamanya, sebagai lembaga kekuatan keempat

Diperkirakan tahun 2014 strategi pengadaan barang nasional akan mengarah ke mekanisme

setelah Legistatif, Eksekutif dan Yudikatif mempunyai peran besar sebagai alat kontrol sosial.

pasar tanpa melakukan pelelangan. Perpres No.

Justru yang paling berat menjalankan strategic

54 mengamanatkan bahwa sampai tahun 2014

procurement adalah masalah perubahan culture.

sistem E-Procurement harus sudah jalan. Selain Unit

Ada pihak yang nyaman dengan sistem pelelangan.

Layanan Pengadaan (ULP) sudah terbentuk. Tadinya

Sistem ini masih dapat diatur. Boleh jadi sistem

lelang dilakukan oleh panitia, menjadi unit yang

pengadaan demikian membuat hidup “para oknum”

permanent. “Tahun 2014 strategic procurement sudah

dalam kondisi comfort zone. Biasanya mereka yang

berjalan. Calo-calo pengadaan mulai hilang,” tambah

masuk dalam lingkaran itu enggan keluar dalam

Agus serius.

kemapanan itu.

Dan tidak menutup kemungkinan, kata Agus,

Bagaimana mengatasinya? Pemberian insentif

terjadi perubahan perilaku pasar. Kekhawatirannya

yang layak bagi pelaku ULP. Setiap lembaga/instansi

adalah produsen akan mendikte pasar dengan

boleh menyusun standar biaya bagi ULP. Tentu

cara melakukan kartel. Beberapa produsen mobil,

saja harus mendapat persetujuan dari Menteri

misalnya, sepakat menaikkan harga jual. Hal ini

Keuangan. Bila pada sistem panitia lelang, di mana

menjadi persoalan tersendiri.

insentif yang diberikan sangat kecil, maka tidak

Tapi, instrumen untuk menghindari kemungkinan

menutup kemungkinan mereka mencari tambahan

itu dapat dilakukan dengan keberadaan Komisi

penghasilan dengan cara “kongkalikong” dalam

Pengawasan

pengadaan barang dan jasa.

Persaingan

Usaha

(KPPU).

Pihak

KPPU akan mengawasi persaingan usaha. Semua

Kendala lain yang mungkin menghambat

pihak sebaiknya mengawasi hal itu. Lembaga pers,

berjalannya sistem strategic procurement adalah

28


mengandalkan penghasilan resmi yang diperoleh (gaji pokok kepala daerah dan tunjangan lainnya), boleh jadi tidak kembali modal dibandingkan dana yang dikeluarkan selama masa seleksi dan pemilihan kepala daerah. Mungkin perlu dipertimbangkan membuat peraturan daerah (Perda) yang berhubungan dengan pemberian insentif kepada kepala daerah yang dianggap berhasil. Misalnya pemerintah daerah membuat rencana kerja yang terukur dengan Key Performance Indicator (KPI) yang jelas. Umpamanya dilihat dari aspek pendapat daerah, pengurangan angka kemiskinan, peningkatan tenaga kerja, peningkatan hasil pertanian dan sebagainya. Bila program-program tersebut berhasil, bahkan melebihi target tak ada salahnya kepala pemerintah daerah mendapat insentif berupa prosentasi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang jumlahnya ditentukan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Pemberian

insentif

cara

demikian

adalah

wajar. Pasalnya, mengelola pemerintah daerah sama saja dengan mengelola perusahaan. Justru ketidak sinkronan antara kebutuhan pengadaan

mengelola pemerintah daerah jauh lebih kompleks

dengan iklim politik di Indonesia. Misalnya dalam

dibandingkan

hal pemilihan kepala daerah. Untuk mencalonkan

misalnya. Bila jajaran Direksi mendapat tantim

menjadi kepala daerah memerlukan biaya besar.

(bonus tahunan) yang ditetapkan berdasarkan Rapat

Misalnya si calon kepala daerah harus membayar

Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilakukan

uang kepada partai politik yang mengusungnya,

setiap setahun sekali. Bonus yang diperoleh jajaran

membayar tim sukses, membayar tim konsultan

direksi tersebut nilainya cukup signifikan. Apalagi

politik

bila keuntungan perusahaan melebihi target yang

bila

menggunakan

konsultan

politik,

membayar honorium tim sukses, mengeluarkan

perusahaan

BUMN,

ditetapkan. Mengapa

biaya kampanye dan sebagainya.

mengelola

kepala

daerah

tidak

diberi

Nah, setelah terpilih menjadi kepala daerah,

rangsangan bonus tahunan? Mana yang lebih sulit

boleh jadi terbesit di dalam dirinya adalah bagaimana

mengurus pemerintah daerah dengan pendekatan

mengembalikan

multidimensional dibandingkan mengurus BUMN,

uang

yang

sudah

banyak

dikeluarkannya. Ada dua jalan untuk mengembalikan

misalnya?

uang tersebut. Pertama, menarik biaya bagi para

Sudah selayaknya pemerintah daerah – dengan

pejabat (kepala dinas dan sebagainya) yang ingin

sistem politik yang berlaku saat ini – mendapat

menduduki posisi itu. Kedua, melakukan mark-

apresiasi dalam bentuk bonus yang memadai, sesuai

up anggaran belanja daerah. Kedua cara ini yang

dengan kinerja yang dijalaninya. Cara demikian

mungkin dijalani untuk mengembalikan uang yang

dapat menekan angka kebocoran belanja APBD dan

dikeluarkan selama masa pemilihan kepala daerah.

korupsi dalam modus operasi yang lain. Mengapa

Mungkin ada baiknya bila dilakukan reformasi

kita tidak mau coba, Bung…! • ITN

terhadap pendapatan kepala daerah. Kalau hanya | Procurement Indonesia | Edisi 1, Mei-Juni 2011

29

| Industri Telekomunikasi |

Menjelajahi Bisnis

Pertelekomunikasian

Indonesia

Prediksi pertumbuhan pasar bisnis telekomunikasi di Indonesia tahun 2011 akan menurun karena pasar sudah jenuh. Namun, persaingan akan berlansung ketat memperebutkan ceruk pasar yang masih tersisa.

P

asar

Indonesia

umpamanya, mencatat pertumbuhan tertinggi

mengalami pertumbuhan yang luar

telekomunikasi

di

ketimbang Indosat dan Telkom. XL Axiata mencatat

biasa selama periode tahun 2001 sampai

laba bersih sebesar Rp. 2,89 triliun pada tahun buku

dengan tahun 2006. Namun, setelah

2010.

itu kondisi pasar cenderung jenuh.

Sementara, Indosat hanya mencatat laba bersih

Menurut CEO MarkPlus Inc, Hermawan Kartajaya,

sebesar Rp. 647 miliar dibanding tahun sebelumnya

kedepan kondisi pasar bergerak merangkak. Bisnis

yang mencapai Rp. 1,49 triliun. Penurunan laba

telekomunikasi di Indonesia, katanya, akan kembali

bersih ini disebabkan turunnya pendapatan usaha

bersinar terutama mengkiuti kecenderungan pasar

non seluler sebesar Rp. 16,7 persen menjadi Rp.

melalui pendekatan konten.

3,77 triliun pada 2010 dari Rp. 4,52 triliun pada

Perkembangan dunia maya internet dan mobile

tahun sebelumnya. Adapun Telkom, bisa dibilang

phone, misalnya, melalui tampilan konten hampir

mengalami pertumbuhan stagnan. Perusahaan

dapat dipastikan telah merambah di segala aspek

pemilik operator seluler Telkomsel ini mencatat

kehidupan. Itu artinya, peluang untuk menciptakan

pertumbuhan laba sebesar Rp. 11,54 triliun pada

pasar baru semakin terbuka. PT. Telekomunikasi

2010.

Indonesia Tbk (TELKOM) dengan Telkomsel, PT.

Perolehan laba itu naik tipis 1,2 persen dari tahun

Indosat Tbk (ISAT), dan PT. XL Axiata Tbk (EXCL),

buku 2009 sebesar Rp. 11,39 triliun. Sedangkan dua

adalah tiga operator seluler yang memiliki basis kuat

tahun lalu, perusahaan pelat merah ini mencatat

di Indonesia, yang akan memperebutkan kue-kue

laba bersih sebesar Rp. 21,61 triliun. Dari sisi aset, XL

itu.

Axiata masih lebih rendah dibandingkan perusahaan Untuk melihat daya saing mereka terutama dari

telekomunikasi lainnya, Telkom. XL mencatat jumlah

kinerja keuangan, mudah karena ketiga operator

aset sebesar Rp. 27,25 triliun, meski turun dari tahun

tersebut merupakan perusahaan yang tercatat di

lalu sebesar Rp. 27,38 triliun.

Bursa Efek Indonesia. Tahun 2010 lalu, XL Axiata

30


Adapun Telkom memiliki nilai total aset sebesar

Rp. 99,75 triliun pada 2010 atau naik 1,99 persen

dari ketergantungan pada portofolio bisnis Legacy

dari 2009 sebesar Rp. 97,81 triliun. Telkom juga

yang terkait dengan telekomunikasi, yakni layanan

mencatat laba sebelum bunga, pajak, depresiasi,

telepon tidak bergerak (Fixed), layanan telepon

dan amortisasi (EBITDA) sebesar Rp. 36,76 triliun,

seluler (Mobile), dan Multimedia (FMM), menjadi

turun tipis 0,99 persen dari posisi 2009. Sementara

portofolio TIME (Telecommunication, Information,

itu, atas kinerja keuangan perusahaan-perusahaan

Media and Edutainment). Konsistensi kami dalam

operator tersebut, analis PT. Majapahit Securities

berinovasi telah berhasil memposisikan Perusahaan

Wesley Andry, mengatakan industri telekomunikasi

sebagai salah satu perusahaan yang berdaya saing

Indonesia saat ini sudah masuk masa kejenuhan.

tinggi dan unggul dalam bisnis New Wave.

Kejenuhan, diperlihatkan dengan perang tarif yang

menyebabkan

keuntungan

perusahaan

telekomunikasi mengecil.

Komitmen kami untuk mendukung mobilitas dan konektivitas tanpa batas diyakini akan meningkatkan kepercayaan pelanggan ritel maupun korporasi

PT. TELKOM merupakan Badan Usaha Milik

terhadap kualitas, kecepatan, dan kehandalan

Negara dan penyedia layanan telekomunikasi dan

layanan serta produk yang kami tawarkan. Hal itu

jaringan terbesar di Indonesia. TELKOM menyediakan

terbukti dengan kontinuitas peningkatan di sisi

layanan InfoComm, telepon kabel tidak bergerak

jumlah pelanggan kami, yakni mencapai 120,5 juta

(fixed wireline) dan telepon nirkabel tidak bergerak

pelanggan per 31 Desember 2010, atau meningkat

(fixed wireless), layanan telepon seluler, data dan

sebesar 14,6%. Dari jumlah tersebut, sebanyak 8,3

internet, serta jaringan dan interkoneksi, baik secara

juta pelanggan merupakan pelanggan telepon kabel

langsung maupun melalui anak perusahaan.

tidak bergerak, 18,2 juta pelanggan telepon nirkabel

Sebagai BUMN, Pemerintah Republik Indonesia merupakan pemegang saham mayoritas yang

tidak bergerak, dan 94,0 juta pelanggan telepon seluler.

menguasai sebagian besar saham biasa Perusahaan sedangkan sisanya dimiliki oleh publik. Saham

ANAK-ANAK PERUSAHAAN

Perusahaan diperdagangkan diBursa Efek Indonesia

Untuk

mempertahankan

segmentasi

dan

(“BEI”), New York Stock Exchange (“NYSE”), London

membangun kekuatan-kekuatan baru, PT. TELKOM

Stock Exchange (“LSE”) dan Tokyo Stock Exchange

membentuk anak-anak perusahaan. Sebagai mana

(tanpa listing).

dilansir oleh situs resmi TELKOM, PT. Dayamitra

Untuk

menjawab

tantangan

yang

terus

Telekomunikasi (Mitratel) didirikan pada tahun

berkembang di industri telekomunikasi dalam

1995 berawal dari perusahaan mitra KSO di wilayah

negeri maupun di tingkat global, kami bertekad

Kalimantan dengan nama PT. Dayamitra Malindo

melakukan transformasi secara fundamental dan

yang sahamnya dimiliki oleh beberapa perusahaan

menyeluruh di seluruh lini bisnis yang mencakup

swasta nasional dan swasta asing.

transformasi bisnis dan portofolio, transformasi

Dalam perjalanannya kepemilikan saham telah

infrastruktur dan sistem, transformasi organisasi dan

mengalami beberapa kali perubahan dan akhirnya

sumber daya manusia serta transformasi budaya.

pada tanggal 3 Desember 2004 saham Mitratel

Pelaksanaan transformasi ini dilakukan dalam rangka

100% dimiliki PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.

mendukung upaya diversifikasi bisnis TELKOM

Sejak penghujung tahun 2007 Mitratel mengalami | Procurement Indonesia | Edisi 1, Mei-Juni 2011

31

| Industri Telekomunikasi | transformasi bisnis dengan mulai memasuki bisnis

didirikan dengan Akte Notaris Benny Kristianto, S.H.,

penyediaan

yang

Nomor : 135 tanggal 17 Oktober 1995, berkedudukan

salah satu diantaranya berupa penyediaan menara

di Jakarta. Akte ini disetujui oleh Menteri Kehakiman

telekomunikasi (tower provider) untuk memenuhi

Republik Indonesia dengan Keputusan Menteri

kebutuhan penempatan BTS bagi para operator

Nomor : C2-13.200.HT.01.01.TH.95 tanggal 18

telekomunikasi di seluruh wilayah Indonesia.

Oktober 1995 dan diumumkan dalam Tambahan

Saat

ini

infrastruktur

perusahaan

telekomunikasi

telah

menyediakan

Berita Negara Nomor : 101 tanggal 19 Desember 1995. Anggaran Dasar PRAMINDO telah diubah beberapa kali, perubahan terakhir dengan Akte Notaris Benny Kristianto, S.H., Nomor : 06 tanggal 05 Mei 2009 dan telah disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan Menteri Nomor : AHU-31254.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 07 Juli 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. PRAMINDO pada awalnya didirikan dalam

penyewaan

tower

operator

rangka untuk menyelenggarakan Kerja Sama

telekomunikasi antara lain : Divisi Telkom Flexi, PT.

untuk

beberapa

Operasi Telekomunikasi di wilayah Sumatera antara

Telkomsel, PT. XL Axiata,Tbk, PT. Natrindo Telepon

PRAMINDO dengan PT. Telekomunikasi Indonesia

Seluler (NTS), PT. Hutchinson CP Telecomunication,

(”TELKOM”) yang dikenal sebagai Kerja Sama

PT. Bakrie Telecom,Tbk yang tersebar di wilayah

Operasi (KSO) Repelita VI, untuk penyediaan fasilitas

Jabodetabek, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Bali,

telekomunikasi di wilayah Sumatera (disebut Unit

Nusa Tenggara, Sumatra Utara, Sumatra Barat,

KSO I).

Batam, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan,

TEKNOLOGI GSM

dan Sulawesi Tenggara.

Telkomsel

Dengan

memperhatikan

merupakan

operator

selular

perkembangan

terkemuka di Indonesia yang dimiliki PT. Telkom

teknologi dan dinamika industri telekomunikasi,

dengan kepemilikan saham sebesar 65 persen

Mitratel akan terus mengembangkan layanannya

dan SingTel sebesar 35 persen. Hingga Juni 2010,

bukan

menara

Telkomsel dipercaya melayani 88,3 juta pelanggan,

telekomunikasi macro namun sudah mulai dijajaki

menjadikan Telkomsel sebagai pemimpin pasar di

penyediaan menara telekomunikasi microcell serta

industri telekomunikasi selular dengan pangsa pasar

inbuilding coverage solution multi operator (indoor

sekitar 50 persen.

hanya

pada

penyediaan

antennapico). Kedepannya Mitratel akan masuk pula

Sebagai

operator

selular

yang

memiliki

dalam bisnis penyediaan BTS dan genset sebagai

visi “Best and Leading Mobile Lifestyle and

solusi alternatif bagi site-site yang belum dapat

Solutions

dilayani oleh sambungan daya PLN setempat.

menyediakan

Dalam

upaya

mempercepat

tercapainya

Provider

disesuaikan

in

ragam dengan

the

Region”,

pilihan

Telkomsel

layanan

kebutuhan

yang

pelanggan

sasaran perusahaan untuk menjadi pemimpin dan

melalui produk paskabayar kartuHALO maupun

penyedia jasa infra struktur telekomunikasi terbesar

prabayar simPATI dan Kartu As.

maka disamping melakukan pembelian menara telekomunikasi melalui proses akuisisi. PT. Pramindo Ikat Nusantara (”PRAMINDO”)

32


Komitmen kuat Telkomsel dalam menghadirkan layanan mobile lifestyle yang semakin berkualitas sangat jelas terlihat dengan secara consisten

mengimplementasikan roadmap teknologi selular

kebijakan pedoman tata kelola perusahaan di

terkini, yakni 3G, HSDPA, HSPA, HSPA+, serta Long

tahun 2008 dan pada tanggal 30 Juni 2009 PT.

Term Evolution. Tahun ini Telkomsel mengembangkan

Telekomunikasi Indonesia (Telkom) melalui PT.

jaringan mobile broadband dengan mencanangkan

Multimedia Nusantara (Metra), anak perusahaan

24 kota besar sebagai broadband city.

yang 99,99% milik Telkom (selanjutnya disebut

Sebagai pemimpin di industri telekomunikasi

Telkom Group) telah menandatangani Shares Sales &

selular, Telkomsel telah menggelar 34.000 Base

Purchase Agreement (SPA) untuk membeli 49% saham

Transceiver Station termasuk lebih dari 6.000 Node

PT. Infomedia Nusantara (Infomedia) milik PT. Elnusa Tbk (Elnusa), sehingga 100% saham PT. Infomedia Nusantara secara resmi dimiliki oleh Telkom Group. Kini, sesuai dengan visi menjadi penyedia jasa layanan informasi yang utama di kawasan regional serta komitmen untuk senantiasa memberikan layanan terbaik bagi penguna dan pelanggan, Infomedia telah melaksanakan transformasi bisnis dari 3 Pilar Bisnis ( Layanan Direktori, Layanan Contact Center dan Layanan Konten) menjadi Business Process Outsourcing (BPO) dan Digital Media & Rich Content

B yang menjangkau 95 persen wilayah populasi Indonesia. Seiring diselesaikannya program Universal Service Obligation yang diamanahkan pemerintah

(DMRC). BPO

Infomedia

merupakan

layanan outsourcing seluruh proses bisnis perusahaan

untuk menggelar jaringan di 25.000 desa, maka

yang meliputi : Contact Center Services, HR Services, IT

layanan Telkomsel menjangkau hampir 100 persen

Services dan Back Office Services.

wilayah populasi Indonesia.

Sedangkan DMRC Infomedia adalah layanan

Bahkan kenyamanan berkomunikasi pelanggan

informasi berbasis direktori yang dapat diakses melalui

Telkomsel yang sedang berada di luar negeri

berbagai media, seperti : printed (yellow Pages, White

tetap

mitra

Pages & Direktori Khusus & Media Komunitas), mobile

operator international roaming dan 300 mitra

(mobile application, SMS Broadcast, QR Code, Layanan

operator data roaming di lebih dari 200 negara di

108, My Mobile Directory 108, myellowpages.co.id)

seluruh belahan dunia.

dan online (online ad, e-commerce, membership,

terjamin

berkat

dukungan

403

Tahun 1975 merupakan awal perjalanan usaha PT. Infomedia Nusantara menjadi perusahaan

online game, web development ). Keseluruhan produk dan layanan Infomedia

pertama penyedia layanan informasi telepon di

merupakan

Indonesia. Di bawah subdivisi Elnusa GTDI dari

memberikan solusi layanan informasi dan komunikasi

anak

yang prima bagi pelanggan dan masyarakat di

perusahaan

Pertamina,

Infomedia

telah

menerbitkan Buku Petunjuk Telepon Telkom Yellow

komitmen

perusahaan

dalam

Indonesia.

Pages. Perkembangan yang tercatat selanjutnya

Pada tanggal 07 Mei 1997, 4 (empat) perusahaan

adalah berdirinya PT. Elnusa Yellow Pages di tahun

yaitu PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (35%), PT.

1984 yang berubah nama di tahun 1995 menjadi

Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) (25%), PT.

PT. Infomedia Nusantara pada saat PT. Telkom Tbk

Megacell Media (20%) dan PT. Datakom Asia (20%)

menanamkan investasi.

sepakat mendirikan perusahaan yang bergerak dalam

Untuk

mendukung

implementasi

Good

Coorporate Governance dalam setiap aspek kegiatan perusahaan,

Infomedia

telah

mengeluarkan

bidang jasa Televisi berbayar dan Internet dengan nama PT. Indonusa Telemedia (Telkomvision). Perseroan dalam perjalanannya mengalami | Procurement Indonesia | Edisi 1, Mei-Juni 2011

33

| Industri Telekomunikasi | perubahan kepemilikan saham dan terakhir pada

di tahun 2008 berjumlah 233 yang tersebar diseluruh

bulan Juni 2008 terjadi perubahan kepemilikan

Indonesia, dengan komposisi dari berbagai disiplin

saham dari Datakom Asia kepada PT. Multimedia

pendidikan

Nusantara (METRA), sehingga Perseroan dimiliki

terbesar adalah berusia produktif. Dalam rangka

98,75% oleh PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk

meningkatkan kompetensi karyawan, perseroan

dan 1,25% dimiliki oleh PT. Multimedia Nusantara

telah membuat program pengembangan SDM dalam

(METRA) langkah strategis ini selaras dengan tujuan

berbagai bentuk untuk menstimulus peningkatan

TELKOMGroup dalam mengembangkan lini bisnisnya

kinerja dan inovasi serta kreativitas guna memajukan

dengan

konsep

dan

TIME

Dengan

Media dan Edutainment”.

perubahan

Sesuai tag line Perseroan baru

beda”,

bisnisnya

Telkomvision

merupakan

komposisi

cepatnya teknologi

penyiaran dan informasi

dalam

pengelolaan

dengan

perseroan.

“Telekomunikasi, Informasi,

“ini

keahlian

serta

berubahnya

hidup

gaya

masyarakat,

diperlukan

kreativitas

operator Pay TV pertama di

dan inovasi yang dapat

Indonesia yang meluncurkan

memberikan

produk DTH Prepaid (Pay TV

terhadap

Satellite Prepaid),

hiburan

dimana

pelanggan dapat melakukan

solusi kebutuhan

dan

informasi,

untuk itu perseroan bersama

pembelian voucher sesuai dengan pilihan content

TELKOM Group sedang mengembangkan produk

dengan harga yang sangat terjangkau dan bebas

baru seperti IPTV (Internet Protokol Television), Mobile

mengisi voucher apa saja dan kapan saja. Kemudian

TV dan Value Added Service (VAS) dengan menyajikan

pada awal tahun 2009 perseroan mengembangkan

program-program yang menarik serta content yang

DTH Postpaid (Pay TV Satellite Postpaid) untuk

atraktif. Pengembangan produk ini merupakan

mendukung strategi penetrasi masuk ke kota setelah

wujud komitmen Telkomvision dalam mengikuti

terlebih dahulu dipersiapkan model bisnis dan

perubahan dan mendukung TELKOM Group dalam

perangkat minidisc yang sesuai dengan kebutuhan

menyajikan total solusi yaitu memberikan layanan

masyarakat perkotaan, dimana model bisnis yang

yang mengarah pada integrated communication

telah dijalankan beberapa competitor di kota adalah

services (evernet).

dengan pola pinjam pakai perangkat kepada pelanggan.

PT. Graha Sarana Duta (GSD) merupakan sebuah perusahaan properti terpadu yang dimiliki oleh PT.

DTH

Telekomunikasi Indonesia Tbk. (TELKOM) pada tahun

Postpaid perseroan telah membuka beberapa

2001, dengan porsi kepemilikan saham Telkom

tempat pembayaran iuran bulanan maupun tempat

sebesar 99,9%. Saat ini PT. GSD memiliki cakupan

pengisian/pembelian pulsa untuk memudahkan

wilayah kerja di seluruh Indonesia dan melakukan

pelanggan membayar maupun mengisi voucher

pengelolaan terhadap gedung-gedung perusahaan

melalui jaringan ATM Bank BCA, Bank Mandiri, Bank

TelkomGroup seperti gedung PT. Telekomunikasi

BII, ATM bersama melalui HSBC, Bank Mega Syariah,

Indonesia, PT. Telkomsel, PT. Infomedia dan PT. Metra.

dan Kantor Pos (online) diseluruh Indonesia.

Selain itu PT. GSD juga mengelola 106 lokasi gedung

Dalam

rangka

Perkembangan

mendukung

menuntut

lain yang dimiliki oleh berbagai bidang usaha di luar

pengembangan sumber daya manusia baik jumlah

Telkomgroup seperti perkantoran, apartemen, mall,

maupun kualitasnya. Pada akhir tahun 2009

dan bandara baik secara keseluruhan maupun secara

perseroan memiliki 334 karyawan yang sebelumnya

parsial. • Sumber: internet/Telkom

34

Perseroan

layanan

juga


| POWER ENERGY | Atasi Gas Domestik Seret

PGN Ambil Langkah Strategis

Untuk menjamin suplai sekuriti (security of supply) gas domestik, PGN melakukan penetrasi pasar-pasar baru.

S

ebagai bangsa yang kaya sumber daya alam, Indonesia dikaruniai berbagai sumber energi primer seperti air, batubara, gas, surya, panas bumi dan angin. Sayangnya, kondisi ini belum

dapat dimanfaatkan secara optimal penggunaannya dalam menunjang penyediaan energi nasional. Pemanfaatan

gas

bumi

untuk

domestik,

misalnya, porsinya masih sangat kecil. Pada hal, dengan harga yang relatif stabil dan murah serta ramah lingkungan dibandingkan BBM, gas bumi lebih efisien penggunaannya. Namun, Pemerintah

silam.

lebih tertarik memanfaatkan gas bumi untuk ekspor.

Sementara, RUPSLB yang berlangsung di Hotel

Alasannya, masih alasan klasik, gas bumi untuk

Four Season. Jakarta, mengagendakan dua agenda

domestik belum ditunjang infrastruktur memadai.

utama, yaitu Perubahan Anggaran Dasar (AD) dan

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian

Perubahan Pengurus Perseroan. Pada pembahasan

ESDM, Evita Legowo, mengatakan, terdapat dua

agenda pertama, kata Hendi Prio Santoso, lebih

kargo gas sisa ekspor tapi tak dapat dimanfaatkan

pada spirit untuk mengikuti (complied) peraturan

untuk domestik karena minimnya infrastruktur

Bapepam.

tersebut.

Perubahan Pengurus Perseroan.

Namun, ke depan distribusi gas domestik akan

RUPSLB

Sedangkan menyetujui

pada

agenda

perubahan

kedua,

pengurus,

lebih bersinar lagi. Pasalnya, PT. Perusahaan Gas

dengan susunan direksi dan komisaris perseroan.

Negara (Persero) Tbk – selanjutnya disebut: PT.

Inilah susunan Direksi dan Komisaris PT. PGN yang

PGN – akan melakukan ekspansi pengembangan

baru. Direktur Utama, Hendi Prio Santoso, Direktur

infrastruktur gas. Hal itu dikemukakan oleh Direktur

Teknologi dan Pengembangan, Jobi Triananda

Utama PT. PGN, Hendi Prio Santoso, pada jumpa pers

Hasjim, Direktur Pengusahaan Micael Baskoro Palwo

sesaat setelah usai gelar Rapat Umum Pemegang

Nugroho, Direktur Keuangan Riza Pahlevi Tabrani,

Saham Luar Biasa (RUPSLB), di Jakarta, tiga pekan

Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen | Procurement Indonesia | Edisi 1, Mei-Juni 2011

35

| POWER ENERGY | Risiko, M. Wahid Sutopo, dan Direktur SDM dan

Transportasi Gas Indonesia dengan bidang usaha

Umum, Eko Soesamto Tjiptadi.

transmisi gas. PT. PGAS Telekomunikasi Nusantara

Sedangkan susunan Komisaris baru PGN adalah,

dan PT. PGAS Solution adalah menangani bidang

Komisaris Utama (merangkap Komisaris Independen),

usaha telekomunikasi dan konstruksi. Sementara,

Tengku Nathan Machmud, Komisaris, Megananda

dua perusahaan afiliasi itu adalah PT. Gas Energi

Daryono, Komisaris, Pudja Sunata, Komisaris, Kiagus

Jambi dan PT. Gas Banten Synergi, keduanya bergerak

A. Badaruddin, dan Komisaris Independen, Widya

dibidang perdagangan, jasa, pertambangan dan

Purnama.

pengangkutan.

Hendi Prio Santoso, mengatakan, PT. PGN bertekad

Pada saat ini, PT. PGN mengoperasikan jaringan

akan menjamin suplai dan pasokan gas domestik,

pipa dan fasilitas pendukung distribusi gas bumi yang

seperti kebutuhan rumah-tangga (household), usaha

disebut pipanisasi gas bumi yang menghubungkan

kecil menengah (UKM), pembangkit listrik, komersial

Sumatera Selatan – Jawa Barat dengan kapasitas

dan industri. ”PGN akan melakukan langkah-langkah

970 MMSCFD, Gresik – Duri dengan kapasitas 425

bersifat lebih ekspansif, agresif dalam upaya untuk

MMSCFD dan Gresik – Singapura dengan kapasitas

menjamin suplai pasokan gas seluruh kebutuhan

364 MMSCFD.

domestik seperti rumah-tangga, UKM, power plant, dan industri,” katanya.

Dan, pada saat ini sumber gas PGN berasal dari produsen gas, diantaranya Conoco Philips (Gresik

Menurut Hendi Prio Santoso, dalam waktu dekat

Corridor Blok) sebesar 2581 BCF, PT. Pertamina EP

PGN akan memperluas cakupan bisnisnya, antara

(Region Sumatra) sebesar 1006 BCF, PT. Pertamina

lain melakukan eksplor bidang energi dan masuk

Hulu Energi (ONWJ Blok) sebesar 225 BCF, PT.

mainstream. PGN, katanya, berencana melakukan

Pertamina EP (Region Jawa - Cirebon) sebesar 353

ekspansi dengan melakukan aktivitas pengolahan

BCF, PT. Pertamina EP (Region Jawa – Jatinagor Field)

gas dan mencari area baru pada tahun 2011 ini.

sebesar 41 BCF, Medco E&P South & Csntral Sumatra

Hal ini dilakukan untuk memperkuat penyaluran

sebesar 14 BCF, PT. Pertamina EP (Region Sumatra

pasokan gas.

– Rantau) sebesar 44 BCF, Santos (Madura offshore)

”Kami tapi

akan

bukan

mengeksplor sebagai

bidang

operator

energi,

sebesar 243 BCF, Lapindo Brantas (Wunut Field)

melainkan

sebesar 136 BCF dan Kodeco Energi (West Madura

mengkomersialisasikan dalam rangka menjamin

PSC) sebesar 52 BCF.

suplai gas domestik. Jadi, objeknya, kami tidak untuk

Dalam rangka menjamin security of supply

menyaingi Pertamina dan KKS, karena kami bukan

dan mengatasi kekurangan gas (gas shortage) di

sebagai operator,” ujarnya.

beberapa daerah, PT. PGN, terus melakukan upaya-

PT. PGN kini menjalankan dua bidang usaha

upaya strategis. Pertama, melalui eksplorasi bidang

utama, yaitu distribusi dan transmisi komersial

energi

gas bumi melalui pipa. Sebagai pemain tunggal,

gas metana batubara atau CBM. Kedua, masuk

PT. PGN menguasi lebih 90 persen jalur distribusi

mainstream sebagai upaya melakukan penetrasi

dan transmisi gas bumi. Faktor ketergantungan

pasar-pasar baru.

sebagai

upaya

pengembangan

usaha

pelanggan seperti industri, power plant, sangat

Disamping itu, PT. PGN juga akan mempercepat

ditentukan oleh kehandalan infrastruktur gas milik

pembangunan terminal LNG di Medan melalui kerja

PT. PGN serta tersedianya sumber gas.

sama PT. PGN - PT. Pertamina (Persero).

Untuk menunjang kehandalan bidang transmisi

Terkait dengan upaya-upaya pencarian bidang

dan distribusi gas melalaui pipa, PT. PGN kini memiliki

energi tersebut diatas, PT. PGN akan memfokuskan

tiga anak perusahaan dengan kepemilikan mayoritas

pengembangan CBM di wilayah-wilayah yang

dua

berdekatan

perusahaan

afiliasi

dengan

kepemilikan

minoritas. Ketiga anak perusahaan itu adalah, PT.

36


dengan

dimiliknya.• mk

infrastruktur

gas

yang

| REGULASI PENGADAAN | Perpres N0. 54 tahun 2010:

Menciptakan Iklim Persaingan Sehat

Regulasi peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah mencoba menciptakan iklim pengadaan barang dan jasa lebih kondusif, efisien dan transparan. Kalaupun ada multi tafsir merupakan “riak gelombang” sebuah reformasi regulasi.

P

rocurement

adalah

negeri dan masih adanya multi-tafsir dalam Keppres

ketidakmapanan itu sendiri. Demikian

-

Kemapanan

80/2003, juga perlunya menyederhanakan aturan,

sebuah eksistensi. Ia terus berubah

sistem, metoda dan prosedur dengan tetap menjaga

sesuai dengan tuntutan perubahan.

koridor good governance agar terjadinya persaingan

Hal yang sama pun terjadi pada sebuah

yang sehat dan efisiensi.

peraturan Keppres (Keputusan Presiden) N0. 80

Di samping itu, arah perubahan Perpres

tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa

No. 54 Tahun 2010 adalah untuk menciptakan

Pemerintah pun mengalami perubahan dengan

iklim persaingan sehat, efisiensi belanja negara

dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres N0. 54

dan

tahun 2010) pengganti Kepres N0. 80 itu.

meperkenalkan aturan, sistem, metoda dan prosedur

Perubahan menciptakan

tersebut iklim

bertujuan

pengadaaan

yang

untuk efisien,

mempercepat

pelaksanaan

APBN/APBD,

yang lebih sederhana dengan tetap memperhatikan good

governance,

dan

memperjelas

konsep

terbuka dan kompetitif yang sangat diperlukan

swakelola, klarifikasi aturan, serta memperkenalkan

bagi ketersediaan barang/jasa yang terjangkau

sistem Reward dan Punishment yang lebih adil.

dan berkualitas. Diharapkan berdampak terhadap peningkatan pelayanan publik.

Tidak hanya itu, Perpres N0. 54 tahun 2010 juga bertujuan mempercepat pengadaan barang dan

Boleh jadi perubahan Keppres N0. 80 tahun

jasa pemerintah, akselerasi lelang secara elektronik

2003 menjadi Perpres N0. 54 tahun 2010 karena

(e-Procurement), swaskelola untuk alutsista dan

belum terwujudnya efisiensi belanja negara dan

alat material khusus (Almatsus) dengan dilakukan

persaingan sehat dalam pengadaan barang/jasa

industri strategis dalam negeri untuk mencapai

pemerintah. Selain itu, sistem pengadaan yang ada

kemandirian termasuk keberpihakan pada industri

belum mampu mendorong percepatan pelaksanaan

dan usaha kecil domestik.

Belanja Barang dan Belanja Modal di APBN/APBD

Perpres ini dijamin lebih profesinonal. Pasalnya

untuk mendorong terjadinya inovasi, tumbuhnya

Kepres N0. 80 masih menganut sistem pembentukan

ekonomi kreatif dan kemandirian industri dalam

panitia lelang setiap proses pengadaan barang | Procurement Indonesia | Edisi 1, Mei-Juni 2011

37

| REGULASI PENGADAAN | dilakukan. Panitia lelang merupakan salah satu

misalnya. Dalam Kepres N0. 80 disebutkan bahwa jika

simpul pengadaan barang/jasa pemerintah yang

bertentangan peraturan, maka menggunakan aturan

disinyalir rawan Korupsi Kolusi dan Nepotiseme (KKN).

pemberi pinjaman/hibah. Sementara pada Perpres

Berdasarkan indentifikasi rawan KKN, sedikitnya

54 disebutkan bahwa pada prinsipnya mengikuti

ada 15 simpul, yaitu prakualifikasi perusahaan,

Perpers N0. 54, sedangkan jika terdapat perbedaan

pembentukan panitia lelang, penyusunan dokumen

maka dilakukan kesepakatan untuk menggunakan

lelang,

Perpres N0. 54 atau pemberi pinjaman hibah.

pengumuman

pelelangan,

penjelasan

lelang, penyerahan penawaran harga, pengambilan

Sejauh ini kehadiran Perpres N0. 54 masih

dokumen lelang dan pembukaan penawaran,

dipertanyaan. Ketua Dewan Pimpinan Daerah

penentuan

Gabungan Pengusaha Kontruksi Nasional DKI Jakarta,

harga

penawaran,

perkiraan

sendiri,

evaluasi

pengumuman

Bandar Gultom, mengatakan,

calon pemenang, perjanjian

dalam Perpres N0. 54 tahun

penandatangan

kontrak,

2010 itu banyak hal yang

sanggahan peserta lelang,

membingunngkan bagi para

penyerahan barang dan jasa

kontraktor.

kepada user dan penunjuk

disebutkan secara jelas dan

pemenang lelang.

gambling tentang penetapan

Perpres N0. 54 ini tak perlu

Misalnya

tidak

kualifikasi. Hal ini memberikan

lagi membentuk panitia lelang.

peluang

Unit ini berubah menjadi Unit

raksasa untuk bersaing dalam

Layanan

tender proyek yang nilainya

yang

Pengadaan

bersifat

(ULP)

permanent.

Pemberian insentif yang layak

bagi

perusahaan

kecil, (lihat: beritajakarta.com, 29 Maret 2011).

bagi pelaku ULP, menjadi salah satu solusi untuk

“Yang jelas aturan tentang kualifikasi tidak

mereka bekerja professional dan taat azas. Setiap

diatur dalam perpres. Kami berharap ada kualifikasi

lembaga/instansi boleh menyusun standar biaya

calon pennyedia barang dan jasa yang meliputi

bagi ULP. Tentu saja harus mendapat persetujuan

SBU (Sertifikat Badan Usaha), SIUP (Surat Izin Usaha

dari Menteri Keuangan. Bila pada sistem panitia

Perdangan), SUIJK (Surat Izin Usaha Jasa Kontruksi,

lelang, di mana insentif yang diberikan sangat kecil,

TDP (Tanda Daftar Perusahaan) dan lain-lain,” katanya

maka tidak menutup kemungkinan mereka mencari

serius seraya menambahkan sebaiknya yang sudah

tambahan penghasilan dengan cara “kongkalikong”

berakhir masa berlakunya pada tahun 2011 ini tetap

dalam pengadaan barang dan jasa.

diterbitkan tanpa ada perubahan kualifikasi atau

Ada beberapa perubahan besar yang terjadi pada

grade yang mengacu pada Perpres N0. 54 tahun

Perpres N0. 54 tahun 2010, yaitu adanya Standar

2010. Utamanya adalah untuk jasa kontruksi kelas

Dokumen Pengadaan yang merupakan bagian

menangah dan kecil dalam proyek pengadaan

dari Perpres, pembagian tugas yang lebih jelas

barang dan jasa serta lainnya.

antara Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna

Menurut Direktur e-Precurement, LKPP Ikak G.

Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),

Patriastomo pada acara Sosialisasi Perpres Nomor 54

dan ULP, ketentuan baru tentang Hibah Luar Negeri,

Tahun 2010 persoalan pengadaan bersumber dari

perubahan nama Jasa Pemborongan menjadi

perencanaan. Kekurang siapan dalam penyusunan

Pekerjaan Konstruksi, penghapusan pengumuman

perencanaan mengakibatkan kesulitan di dalam

di Surat Kabar dan penetapan Pemenang bukan lagi

pelaksanaan pengadaan. Oleh karenanya pada saat

oleh PPK melainkan dilakukan oleh ULP

menyusun perencanaan perlu dipikirkan proses

Tentang Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN),

38


pelaksanaannya. • ITN

| SISTEM DAN TEKNOLOGI | BARU 108 INSTANSI YANG MENERAPKAN SISTEM LELANG ONLINE (LPSE), Tersebar di 25 PROVINSI Procurement. Meski sudah terbukti bisa menghemat anggaran negara, namun ternyata, masih banyak instansi pemerintah, baik pusat dan daerah yang belum melaksanakan sistem lelang online dalam pengadaan barang dan jasa.

Sampai saat ini, baru 108 instansi yang mempunyai Lembaga Pengadaan Secara

Elektronik (LPSE). Ini terdiri dari pemerintah kabupaten, provinsi, kementerian, dan sejumlah institusi pemerintah lainnya. Sebenarnya, sistem lelang online sudah mulai berjalan sejak tahun 2008. Namun, perjalanannya terbilang lambat. Dari 497 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, baru 28 tempat yang sudah mempunyai LPSE. "Itu tersebar di 25 provinsi," kata Direktur e-Procurement, Ikak G. Patriastomo. Sementara, di tingkat kementerian dan lembaga negara juga belum banyak yang mempunyai LPSE. Dari 106 kementerian dan lembaga negara, baru ada di lima tempat. Itu berada di BPN, BPPT, DPR, LKKP, dan Polri. "Padahal, banyak kementerian dan lembaga negara yang memiliki anggaran pengadaan barang dan jasa

yang lebih besar, yang mestinya menerapkan lelang online dengan LPSE," kata Ikak. Menurut Ikak, lambatnya penerapan lelang online tersebut karena menyangkut dana investasi yang cukup besar. Apalagi, hal itu membutuhkan sistem komputerisasi yang cukup pelik. Paling tidak, untuk satu server, sebuah instansi harus menyiapkan dana Rp. 300 juta. "Untuk lelang yang sederhana, hanya butuh satu server saja, tapi kalau yang anggarannya lebih besar, bisa butuh lebih banyak lagi hingga mencapai belasan unit," jelas Ikak. Kendala lainnya, pemerintah pusat juga belum menganggarkan dana tersebut secara khusus. "Keinginan LKPP, semua bisa memiliki LPSE, tapi anggaran di tempat kami sendiri sangat sedikit," jelas Ikak. (SK)

MEMBUAT atau Mengembangkan e CATALOG

Procurement - Pemerintah akan mengembangkan sistem e-purchasing/e-catalog. Pada pengembangan e-purchasing ini

LKPP menggandeng beberapa ahli, salah seorang pakar Logistik yaitu Prof. Senator Nur Bahagia, kepala Pusat Pengkajian

Logistik dan Rantai Pasok. Sejak pertengahan tahun 2010 telah diselenggarakan serangkaian pertemuan dalam rangka pengembangan e-purchasing ini. Dari sisi penyedia barang/jasa, LKPP mengundang pula Gaikindo (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia) sebagai counterpart. Dari berbagai pembahasan awal dapat diambil satu kesimpulan bahwa sistem e-purchasing/e-catalog sangat tergantung dengan jenis barang/jasa dan tidak dapat dibuat satu model umum. Untuk mendefinisikan model dari satu produk kita harus benar-benar memahami model bisnis, hierarchy distribusi, serta berbagai aspek bisnis yang telah berjalan. Diskusi dengan Gaikindo memberikan gambaran model bisnis pada kendaraan


39

| SISTEM DAN TEKNOLOGI | bermotor (mobil). Model bisnis ini harus diperhatikan karena merupakan sistem yang telah berjalan puluhan tahun. Produk yang lain seperti alat kesehatan, obat, atau alat tulis kantor akan memiliki model bisnis yang berbeda. Sebagai langkah awal, pengembangan akan difokuskan pada produk kendaraan bermotor. Menurut Perpres 54 tahun 2010, pasal 1 ayat 41: “E-Purchasing adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik”. Pasal 110 berbunyi “Dalam rangka E-Purchasing, sistem katalog elektronik (E- Catalogue) sekurang-kurangnya memuat informasi teknis dan harga Barang/Jasa”. E-purchasing memiliki perbedaan yang sangat mendasar dengan e-tender; atau bisa juga disebut berkebalikan. Pada pengadaan melalui tender (secara elektronik maupun tidak)

harga dan spesifikasi barang/ jasa yang ditawarkan merupakan rahasia hingga batas waktu yang ditentukan. Pada purchasing, semua informasi barang/jasa baik spesifikasi maupun harga tidak lagi rahasia. Informasi tersebut tersedia kapan saja dan berlaku untuk waktu tertentu. Pengguna barang/jasa dapat membandingkan barang/jasa dari berbagai penyedia/merek dan memilih sesuai kebutuhan dengan harga yang telah dipublikasikan. Penerapan e-purchasing membawa implikasi pada rantai distribusi. Pada pembahasan tentang kendaraan bermotor, isu ini muncul. Di dalam bisnis kendaraan bermotor — paling tidak untuk mobil — dikenal sedikitnya 2 layer distribusi: Pabrikan (ATPM) > Main Dealer > Dealer. 1. Dengan siapa pengguna jasa (panitia pengadaan)

harus bertransaksi? Pertanyaan ini sangat mendasar sehingga harus dijawab sebelum melangkah. Pada pengadaan melalui tender, transaksi tender dan jual beli terjadi antara panitia dan dealer. Ide awal yang muncul, pada e-purchasing pejabat pengadaan bertransaksi dengan pabrikan dengan harapan mendapatkan harga yang murah. Pada diskusi muncul pendapat dari sudut pandang penyedia jasa. Pabrikan tidak dapat bertransaksi langsung dengan pemerintah karena dapat menimbulkan keberatan dari dealer. Selain itu, delivery kendaraan mau tidak mau akan menggunakan jalur distribusi yang telah ada; artinya tetap akan melalui dealer. Lebih jauh lagi, pabrikan tidak memiliki ‘tangan’ langsung ke konsumen. Sementara itu yang memiliki akses langsung ke konsumen adalah dealer. Pabrikan mungkin

Pelaksanaan e-Procurement. Efisiensi anggaran Terus Meningkat Tahun 2008 Rp. 6,6 miliar, Tahun 2009 Rp. 518,3 miliar. "Sampai saat ini, sudah mencapai Rp. 1,56 triliun," Procurement. Pelaksanaan lelang pengadaan barang/jasa pemerintah secara online mampu menghemat anggaran Rp. 1,04 triliun pada 2010 ini. Ini setara dengan 12% dari proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah sejumlah 5.927 proyek. Efisiensi anggaran tersebut lebih besar dari tahun 2009 yang hanya Rp. 518,3 miliar. Catatan saja, proses lelang secara online ini bernama e-procurement. Proses ini

40

dilaksanakan oleh Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Sistem ini baru yang dikembangkan pada tahun 2008 ini bersifat lebih terbuka, karena proses penawaran pengadaan barang/jasa bisa berlangsung secara online dan terlihat oleh siapa saja. Dengan demikian, tidak ada permainan harga antara pelaku usaha dengan pemilik proyek. "Bahkan, kita bisa mendapat harga yang lebih rendah dari pedoman pemerintah, sehingga ada penghematan," kata Direktur e-Procurement LKPP, Ikak G Patriastomo. Selama 2010 ini, proyek yang melalui LSPE sebanyak 5.967 unit.


Proyek tersebut menggunakan pagu anggaran Rp. 15,19 triliun. Dari pagu tersebut, proyek yang sudah diselesaikan Rp. 11,87 triliun dengan nilai hasil lelang Rp. 10,31 triliun. "Jadi ada penghematan dari selisih pagu anggaran dan hasil lelang Rp. 1,56 juta," terang Ikak. Ikak menambahkan, ke depan, penghematan anggaran akan semakin meningkat dengan pelaksanaan e-Procurement. efiensi anggaran terus meningkat. Tahun 2008, efisiensi anggaran hanya Rp. 6,6 miliar dan 2009 Rp. 518,3 miliar. "Sampai saat ini, efisiensi sudah mencapai Rp. 1,56 triliun," jelasnya. •

juga tidak mau bermasalah dengan dealer-dealer terkait dengan pemilihan dealer mana yang dipilih untuk delivery. 2. Bagaimana penetapan harga kendaraan? Seperti kita ketahui, hampir semua kendaraan bermotor dibuat di Jakarta dan sekitarnya. Sementara itu, instansi pemerintah yang membelinya tersebar dari Sabang sampai Merauke. Konsep dasar e-catalog adalah tersedianya informasi spesifikasi barang dan harga

secara transparan. E-catalog dapat menampilkan data harga kendaraan untuk setiap kota. Sementara itu, untuk daerah/ kota yang tidak terdapat pada daftar tersebut tentunya akan mengacu ke kota terdekat. Di sini muncul biaya tambahan untuk pengiriman yang tidak dapat diakomodir ke dalam sistem e-catalog. 3. Spesifikasi Non Standar pada Kendaraan Pada instansi tertentu, kehutanan, pertanian, atau

militer seringkali memerlukan kendaraan dengan spesifikasi non standar. Kendaraan dengan jenis ini tentu tidak akan ada pada e-catalog. Untuk itu, sepertinya tidak bisa dibuat sistem e-catalog murni. Pada kasus tertentu, pengguna barang/jasa dapat meminta spesifikasi khusus sehingga harga kendaraan tidak lagi sama dengan yang ditampilkan di e-catalog. • (SK)

Pengadaan Barang dan Jasa Menggunakan Katalog Elektronik Procurement - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) akan menggunakan sistem katalog elektronik (electronic catalogue/ e-catalogue) dalam pengadaan barang dan jasa. Dengan sistem ini pembelian barang oleh pemerintah tidak lagi menggunakan proses tender/ lelang. LKPP menargetkan penerapan e-catalogue sudah berjalan akhir tahun ini. "Efektifnya tahun 2011, namun mudah-mudahan bisa dilselenggarakan akhir tahun ini. Apalagi, Perpres No. 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sudah diterbitkan," ungkap Kepala LKPP Agus Rahardjo. Menurutnya, dengan katalog elektronik, pemerintah dapat langsung membeli barang dari pabrik yang memasukkan item barang ke dalam katalog pemerintah. Untuk menjamin ketersediaan barang yang akan dibeli pemerintah, LKPP dan penyedia barang akan menandatangani kontrak bersama untuk menjamin ketersediaan pasokan. Ia mengatakan untuk tahap awal, barang yang ada dalam

katalog elektronik hanya untuk jenis kendaraan roda empat dan alat kesehatan habis pakai. Ia menargetkan semua produk pabrikan yang akan dibeli pemerintah harus masuk katalog elektronik. Dikatakan, pihaknya masih melakukan pertemuanpertemuan dengan penyedia kendaraan (agen tunggal pemegang merek/ATPM) serta Direktorat Jenderal Pajak. Di sisi lain pihak ATPM masih keberatan dengan pemberlakukan katalog elektronik ini, terutama dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran pajak/restitusi. "Dengan sistem ini, pemerintah bisa membeli barang langsung ke pabrik. Misalnya, jika perlunya mobil Toyota, maka tinggal memilih saja produk dari dealer Toyota yang paling murah," katanya. Rekayasa Spesifikasi Sementara itu, Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan mengungkapkan sistem katalog elektronik akan meminimalisasi praktik akalakalan spesifikasi dalam pengadaan barang seperti kendaraan dinas. Selain itu,

dengan sistem ini pengadaan barang/jasa akan sangat efektif dan efisien karena tidak harus melalui tender. "Saya sangat menyambut positif sistem ini. Kalau mau membeli Kijang Innova, tidak perlu merekayasa spesifikasi. Selama ini ada beberapa pihak yang terpaksa merekayasa spesifikasi, karena pelaksanaan tendernya cukup sulit. Untuk mengontrol ketentuan pembelian barang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)," katanya. Penentuan pembelian kendaraan, katanya, disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya untuk asisten cukup dengan jenis sedan. Beda halnya dengan Satpol PP dan Dinas Pengairan. "Pokoknya dinas atau intansi tinggal mencari dealer yang menjual murah atau memberikan diskon lebih besar," katanya. • (SK)


41

| Konsultasi Procurement | perbedaan penafsiran tentang surat kuasa pemimpin/direktur perusahaan Pertanyaan Kami mengalami perbedaan penafsiran tentang surat kuasa pemimpin/ direktur perusahaan dlm akta notaris yg nama kuasanya tidak tercantum dalam akta pendirian perusahaan atau perubahannya. Jawab Berdasarkan Lampiran I Bab II huruf A angka 1.f.5).d).(1), surat penawaran dinyatakan memenuhi syarat apabila ditandangani oleh pimpinan/direktur utama perusahaan atau penerima kuasa dari direktur utama yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh pusat yang dibuktikan dengan akte otentik, atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama. Pembatasan nama penerima kuasa harus tertuang dalam akta pendirian perusahaan dimaksudkan untuk menghindari pinjam nama/bendera yang artinya perusahaan pemberi kuasa hanya dipakai namanya saja,sedangkan yang mengerjakan seluruh pekerjaan sebenarnya orang lain yang tidak bertanggung jawab terhadap perusahaan. • SIUP Menengah

Apabila perusahaan tersebut tidak memenuhi

PERTANYAAN

sehingga dilarang untuk mengikuti pengadaan

Apakah perusahaan dengan SIUP Menengah boleh mengikuti pelelangan usaha kecil karena omset tahunan dibawah 1 Milyard?

kriteria diatas maka tidak termasuk usaha kecil yang paketnya dicadangkan untuk usaha kecil. Dari kriteria diatas yang disebut usaha kecil tidak hanya dilihat dari omset saja, tetapi harus memenuhi beberapa kriteria di atas.

JAWAB Sesuai dengan ketentuan dalam penjelasan pasal 1 angka 18 kriteria usaha kecil adalah : a. memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta di luar tanah dan bangunan untuk usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 1 milyar rupiah, dan b. Milik WNI, dan c. Berdiri sendiri. atau d. Koperasi kecil.

42


Proses Pelelangan Di Lingkungan Perusahaan PERTANYAAN Dengan Hormat, Bolehkah anak perusahaan dan koperasi karyawan perusahaan mengikuti proses pelelangan di lingkungan perusahaan. Demikian kami sampaikan, mohon informasinya. Terima kasih

JAWAB

untuk penyedia barang/jasa usaha kecil termasuk

Koperasi karyawan dan anak perusahaan tidak

koperasi kecil. Jadi hanya surat keterangan tidak

dilarang mengikuti pelelangan yang penting

perlu penyertaan modal.

diperlakukan sama dengan yang lain. Berdasarkan ketentuan penjelasan pasal 5 huruf e Keppres No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan

Syarat Kemampuan Dasar

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah apabila pengurus koperasi karyawan menjadi panitia

PERTANYAAN

pengadaan barang/jasa dimana peserta lelangnya

Apakah panitia pengadaan barang dan jasa dapat

salah satu adalah koperasi karyawan tersebut, maka

menurunkan syarat kemampuan dasar ?

panitia pengadaan tersebut harus diganti. JAWAB

Dukungan Keuangan

1) Kemampuan Dasar (KD) dl Keppres 80 Tahun 2003 adalah ukuran yg dimaksudkan untuk menggambarkan rentang kemampuan suatu

PERTANYAAN

penyedia barang/jasa melaksanakan pekerjaan

Mohon penjelasan apakah dukungan keuangan

sesuai dengan besaran nilai kontrak yang

harus berbentuk penyertaan modal (CASH) yg ditempatkan di bank ataukah dapat berbentuk SURAT DUKUNGAN SAJA?

pernah dimiliki. 2) Berdasarkan Lampiran I Keppres No 80 Tahun 2003, penyedia dinilai akan mampu melaksanakan pekerjaan sejenis apabila

JAWAB Sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran I Bab II

memiliki KD=5NPt. 3) Penentuan besarnya KD ini sendiri pada

huruf A angka 1. b.1).l) syarat kualifikasi penyedia

prinsipnya tidak selalu harus dikaitkan dengan

adalah memiliki surat keterangan dukungan

nilai paket pekerjaan, dan tergantung relevansi

keuangan dari bank pemerintah/swasta untuk mengikuti pengadaan barang/jasa sekurang-

pengunaan ukuran ini. 4) Oleh karena itu, apabila nilai paket pekerjaan

kurangnya 10% dari proyek untuk pekerjaan

yg akan dilelang sebesar Rp. 8.000.000.000,00

pemborongan dan 5% dari nilai proyek untuk

maka tidak otomatis pengalaman nilai paket

pekerjaan pemasokan barang/jasa lainnya, kecuali

pekerjaan minimal adalah 8/5 milyar Rupiah.


43

| SOSOK |

Kepala BPMIGAS

Jurus Silat Pendekar Emas Hitam Industri minyak dan gas bumi (migas) adalah industri pengurasan sumber daya alam. Sourcesnya kian lama kian menipis karena terkuras dan tidak terbarukan lagi. Namun, masih banyak orang yang berpandangan bahwa industri ini ibaratnya anak yang cerdas. Key Performance Indicator (KPI) prestasinya selalu diukur berdasarkan ranking - ranking satu, misalnya. Celakanya, ketika prestasi si anak menurun, KPI-nya langsung pada penilaian kinerja buruk! 44


I

tulah BPMIGAS! Sebuah badan yang ditugasi

banyak kebijakan yang bersifat operasional. Misalnya,

oleh pemerintah untuk mengawasi kegiatan

kebijakan untuk meningkatkan kapasitas perbankan

usaha hulu minyak dan gas bumi atau industri

nasional dengan mewajibkan seluruh Kontraktor KKS

pengurasan itu. KPI-nya selalu diukur dengan

menggunakan fasilitas bank umum nasional dalam

target capaian produksi berdasarkan lifting.

setiap transaksi belanja barang dan jasa Kontraktor

Ketika target produksi gagal dicapai, misalnya,

KKS. Melalui kebijakan tersebut sekurang- kurangnya

kinerja BPMIGAS dinilai kurang baik alias fungsi

US$ 10 milyar atau setara dengan Rp. 100 triliun,

pengawasannya mandeg. Kritik pedas pun mulai

telah beredar di perbankan nasional dalam tahun

menusuk ke pucuk pimpinan BPMIGAS, Raden

anggaran 2009 lalu.

Priyono. Apa komentar orang nomor satu BPMIGAS

Masih soal kebijakan, Pak Pri, juga mengeluarkan

tentang itu? Ikuti penuturan Pak Pri (sapaan akrab

surat

Kepala BPMIGAS), yang dirangkum Procurement

intinya menginstruksikan pemindahan dana ASR

dalam Sosok kali ini, dikutip dari keterangan dalam

(abandonment and site restoration) dari bank luar

beberapa kesempatan bertemu dengan beliau.

negeri ke Bank–Bank BUMN di Indonesia. Tercatat,

edaran

kepada

Kontraktor

KKS,

yang

Tiba-tiba ’hook’ itu menghujaminya. Bak bertinju

akhir Juni 2009 silam, dana yang sudah dialihkan ke

di atas ring, Pak Pri kena hook-kiri hook kanan.

Bank-Bank BUMN sebesar US$ 120 juta atau setara

Kejadian ini terjadi sesaat setelah Budi Indianto

Rp. 120 triliun.

mengundurkan diri dari jabatan Deputi Operasi

Tak hanya berhenti di situ, Sarjana Teknik Geologi

BPMIGAS. Budi Indianto mundur karena merasa

Institut Teknologi Bandung (ITB), angkatan 1976 terus

bertanggun jawab atas gagalnya lifting migas yang

melakukan terobosan sebagai konsekuensi terhadap

ditargetkan pemerintah dalam APBN sebesar 970

komitmennya, yang ingin menjadikan industri migas

ribu BPOD. ”Semua ini bisa terjadi oleh faktor-faktor

bukan lagi menjadi industri monumental dengan

di luar kendali BPMIGAS,” kata Raden Priyono ketika

meninggalkan industri-industri lain di Indonesia.

mengomentari peristiwa tersebut.

Menurutnya, visi BPMIGAS ingin maju bersama

Seperti dilansir oleh media massa, peristiwa

dengan sektor-sektor lain.

penguduran diri Budi Indianto terjadi medio tiga

Itu pula sebabnya, PNS yang memulai kariernya

minggu lalu – tak lama setelah Pak Pri melakukan

sebagai Staf Sie Teknologi Peralatan Eskplorasi dan

terobosan baru. Sebuah terobosan baru lewat revisi

Eksploitasi, Ditjen Migas (1988 - 1992), bertekad

Pedoman Tata Kerja (PTK) 007 Revisi II tahun 2011,

melalui kewenangan sebagai Kepala BPMIGAS, ia

yang bertujuan untuk menaikan tingkat komponen

tidak hanya menggali portfolio pengelolaan bisnis

dalam negeri (TKDN) serta mewajibkan KKKS

hulu migas semata. Tapi, semua potensi yang

mengutamakan keikutsertaan perusahaan dalam

bertalian dengan bisnis hulu migas, diberdayakan.

negeri dalam pelaksanaan jasa pada industri hulu

Sehingga pada saatnya nanti, katanya, sektor migas

migas.

yang disebut industri pengurasan itu, tidak lagi

Sayangnya, peristiwa revisi peraturan tentang kebijakan pengadaan barang/jasa ini tak terlalu

dijadikan sebagai tulang punggung perekonomian negara.

menjadi perhatian media massa. Berita seputar

”Bagi negara yang ekonominya mature, industri

terobosan Pak Pri itu tak seheboh berita pengunduran

migas porsinya kecil saja. Semestinya, yang besar

diri Budi Indianto. Namun, apapun penilaian orang

itu sektor pajak untuk membuka sektor riil. Amerika

kepada Pak Pri, tentu sisi positifnya lebih dominan.

Serikat, misalnya, industri sumber daya alamnya kecil

Banyak terobosan-terobosan yang dilakukan oleh

- sekitar 5 persen saja. Kita, di Indonesia, industri

pria kelahiran Pati - Jawa Tengah, 12 September 1956

migas masih menyumbang 25 persen. Tapi, sekarang

itu, periode dua tahun terakhir.

kita patut berbangga bahwa sektor lain terutama

Sejak tahun 2009, Pak Pri telah berhasil melahirkan

Pajak, kontribusinya sangat signifikan,” kata R. | Procurement Indonesia | Edisi 1, Mei-Juni 2011

45

| SOSOK | Priyono usai jumpa pers pada peresmian peruntukan PTK 007 Revisi II, beberapa waktu lalu.

menyumbang 60 persen APBN, seperti dulu? Pak Pri tersenyum sambil berujar: ”Perkaranya

Sebenarnya, apa yang menjadi komitmen R.

bukan terletak pada bisa atau tidaknya BPMIGAS

Priyono, itu ibaratnya jurus-jurus dalam dunia

menyumbang 60 persen, Pak. Mengecilnya porsi

persilatan - menangkis untuk melindungi - tapi

industri migas terhadapan APBN, tidak berarti volume

tidak menyerang untuk mematikan lawan. Karena,

aktivitas sektor migas berkurang. Tapi, karena sektor-

terobosan yang dilancarkan Priyono dengan jurus

sektor lain sudah bangkit. Sehingga, sektor lain telah

silat pendekar ”emas hitam”-nya itu adalah untuk

mampu menyumbang lebih besar ke negara, dan

membela kepentingan anak bangsa, tapi tidak

otomatis porsi sektor migas mengecil. Ini, positif!,”

bermaksud mematikan kepentingan pihak lain asing, misalnya.

Sebenarnya, yang ingin digarisbawahi oleh Kepala BPMIGAS adalah cara pandang melihat

Revisi PTK 007 Revisi II Tahun 2011, misalnya,

industri migas sebagai industri pengurasan. Dimana,

adalah salah satu bukti kuat bahwa Pak Pri berpihak

sumber daya alam (migas) makin lama semakin

kepada kepentingan bangsa ini dengan catatan

menipis. Evolusi telah terjadi tahun 70-an, misalnya.

tidak mengorbankan kepentingan pihak asing.

Sektor ini, kata Priyono, mampu menyumbang 60

Seperti dikemukannya, revisi PTK 007 itu bertujuan

persen, namun berangsur-angsur turun hingga kini

untuk pemerataan kesempatan kepada perusahaan

hanya tinggal 25 persen.

dalam negeri dalam pelaksanaan barang/jasa.

”Nah, dilihat dari situ, misi kami ingin maju

”Selama ini peluang itu hanya dinikmati perusahaan

bersama

nasional. Nah, ke depan, melalui mekanisme

infrastruktur seperti rumah sakit, transportasi untuk

kebijakan pengadaan, peluang itu bisa dinikmati

menumbuhkan sektor riil, tercapai. Pada akhirnya,

oleh perusahaan dalam negeri,” kata R. Priyono.

pemasukan negara yang tadinya tertumpu pada

sektor

lain

melalui

pengembangan

Satu hal lagi yang menarik dari cerita Pak Pri,

industri migas, kini diambil alih oleh industri-

terkait dengan penilaian kinerja buruk BPMIGAS

indusri lain melalui pajak. Ini telah terbukti dengan

melalui KPI lifting. Pada suatu waktu, Pak Pri

mengecilnya porsi indusri migas terhadap APBN,”

ditanya oleh salah seorang pejabat negara, yang

demikian R. Priyono. • mulkani

menanyakan: mengapa BPMIGAS tak mampu

BIODATA R. Priyono, adalah Sarjana Teknik Geologi Institut Teknologi Bandung (ITB), angkatan 1976. Lahir di Pati Jawa Tengah, 12 September 1956. Priyono mengawali karirnya di Direktorat Jendral Minyak dan Gas Bumi (Dit.Jen Migas), Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai staf sie Teknologi Peralatan Eksplorasi dan Eksploitasi, Direktorat Pembinaan Pengusahaan Migas. Pada tanggal 29 April tahun 2008, R. Priyono telah dilantik oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Purnomo

46


Yusgiantoro, untuk menjabat sebagai Kepala BPMIGAS yang ketiga berdasarkan hasil uji kelayakan oleh Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan penetapan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 20/P Tahun 2008 tanggal 16 April 2008. Di dalam memimpin BPMIGAS ke depan, R. Priyono telah memiliki visi yang utama, yakni meningkatkan produksi minyak dan gas bumi, menurunkan cost recovery secara wajar serta menyederhanakan rantai birokrasi di lembaga ini.

Adapun perjalanan karir sebagai berikut BPMIGAS : 2008 – Sekarang

: Kepala BPMIGAS

DITJEN MIGAS : 2006 2006 2003 – 2006 2001 – 2003 1995 – 2001 1993 – 1995 1992 – 1993 1988 – 1992

: Direktur Pembinaan Usaha Hulu : Kepala Sub. Dit. Wilayah Kerja : Kepala Sub. Dit. Pengelolaan Wilayah Kerja : Kepala Sub. Dit. Eksplorasi : Kepala Seksi Program Indonesianisasi Sub. Direktorat Bina tenaga Kerja : Staf Sie Program Indonesianisasi : Staf Sie Teknologi Peralatan Pemurnian dan Pengelolahan : Staf Sie Teknologi Peralatan Eskplorasi dan Eksploitasi

Sebagai Kepala BPMIGAS, R. Priyono telah berhasil meraih prestasi di industri hulu migas: 1. Berhasil meningkatkan produksi minyak bumi. Tahun 2008, untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir produksi dapat ditingkatkan sebesar 2,4 persen menjadi rata-rata 976.980 barel per hari. Sebelumnya laju penurunan produksi berkisar antara 6 – 7 % per tahun. Prestasi ini kelihatannya dapat dipertahankan pada tahun 2009 rata-rata produksi 102 persen terhadap target operasi. 2. Menekan cost recovery yang sangat signifikan dengan melakukan perbaikan draft and condition contract yang lebih menguntungkan, perbaikan mekanisme pengembalian biaya didasarkan POD 3. Menyusun pedoman rincian kegiatan yang tidak dapat dimasukkan kedalam cost recovery, sehingga dapat menurunkan pengeluaran Negara dalam pembiayaan eksplorasi migas 4. Pada tahun 2009, berperan aktif meningkatkan kapasitas perbankan nasional melalui surat edaran BPMIGAS nomor : EDR- 0066/BP00000/2008/S0 tertanggal 24 Desember 2008 yang menginstruksikan kepada seluruh Kontraktor KKS untuk menggunakan fasilitas bank umum nasional dalam setiap transaksi belanja barang dan jasa Kontrak KKS. Dengan instruksi tersebut dipastikan sekurang- kurangnya US$ 10 milyar (setara dengan Rp. 100 triliun) akan beredar di perbankan nasional dalam tahun anggaran 2009. Selain itu juga dikeluarkannya surat edaran kepada Kontraktor KKS Nomor : EDR 0067/ BP00000/2008/S0 yang menginstruksikan pemindahan dana ASR (abandonment and site restoration) dari bank luar negeri ke Bank –Bank BUMN di Indonesia. Sampai akhir Juni 2009, dana yang sudah dialihkan ke Bank-Bank BUMN sebesar US$ 120 juta (setara Rp. 120 triliun). 5. berhasil memaksimalkan penjualan LNG pada tahun 2008 dan 2009, yakni ketika terjadi penurunan demand sangat tajam di pasar LNG yang membuat para pembeli LNG mengurangi permintaannya, sehingga tidak perlu dilakukan penurunan produksi gas dan kondensat. Upaya yang perlu dilakukan penurunan produksi gas dan kondensat. Upaya ya ng dilakukan adalah mengalihkan 23 kargo LNG ke berbagai pembeli dalam dan luar negeri 6. Berhasil mengusahakan perubahan kontrak gas exchange antara ConocoPhillips dan Chevron Pasific Indonesia menjadi Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG), sehingga Negara akan mendapatkan tambahan dari lifting minyak dan Domestic Market Obligation. 7. Melakukan reorganisasi BPMIGAS sehingga proses bisnis yang harus dilakukan Kontraktor KKS untuk merealisasi investasinya dapat dilakukan lebih tepat. 8. Menandatangani kerjasama dengan Menristek, untuk mengutamakan penggunaan teknologi dan konsultan nasional. Hasil: KKKS diharuskan menggunakan konsultan nasional, kecuali konsultan nasional tidak mampu melakukannya. 9. Berhasil memperbaiki kinerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang dilakukan Kontraktor KKS, sehingga incident rate dapat diturunkan dari 1,5 pada tahun 2004 menjadi 0,35 pada tahun 2008, kemudian turun lagi menjadi 0,35 pada semester 1 tahun 2009. Perbaikan kinerja di bidang ini akan mempengaruhi besaran premi asuransi pada tahun-tahun mendatang. 10. Meningkatkan penjualan gas bumi untuk konsumen dalam negeri. Pada tahun 2008 dan 2009 (per 5 Agustus 2009), telah ditandatangani 45 kontrak penjualan gas untuk dalam negeri dengan total volume 1,49 Tcf, atau setara dengan 229,90 juta liter minyak tanah. Dengan asumsi gas tersebut digunakan sebagai bahan bakar industri dan pembangkit, maka volume kontrak-kontrak tersebut berpotensi memberikan penghematan subsidi BBM sekitar US$ 6,992 miliar bila memperhitungkan harga minyak US$ 60 per barel. 11. Membentuk tim pengadaan barang dan jasa bersama bagi Kontraktor KKS yang beroperasi di suatu wilayah yang saling berdekatan. Pilot project dilakukan di Jawa Timur dan Kalimantan Timur. Model yang sama kemudian dikembangkan untuk wilayah Natuna, Sumatra Tengah, Sumatra Utara dan onshore West Java. Penghematan dari kegiatan tersebut sebesar US$ 438,08 juta, terdiri dari penurunan harga hasil kontrak bersama, hasil negosiasi dalam proses pengadaan, hasil lelang ulang dan hasil transfer material. 12. Meningkatkan kapasitas tenaga kerja nasional di jajaran manajemen Kontraktor KKS, agar biaya tenaga kerja Kontraktor KKS dapat ditekan, serta terjadi transfer of knowledge. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengevaluasi organisasi Kontraktor KKS. Target: realisasi personel cost tenaga kerja asing dibatasi, dari 30% menjadi 28% dari seluruh personil cost di KKKS 13. Membuat Key Performance Indicator (KPI) dan berbagai Pedoman Tata Kerja (PTK), sehingga pekerjaan tiap bidang di BPMIGAS dapat dinilai dan terukur serta membantu monitoring pekerjaan dapat dilaksanakan tepat waktu dan tepat sasaran. Sumber: Humas BPMIGAS


47

| KEGIATAN IAPI | PELATIHAN PERPRES NO. 54 TAHUN 2010 UNTUK KONVERSI DAN PERPANJANGAN SERTIFIKAT KEAHLIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana diamanatkan pasal 27 tersebut di atas dan kepentingan meningkatkan kompetensi Ahli Pengadaan Indonesia, IAPI (IKATAN AHLI PENGADAAN INDONESIA) menyelenggarakan pelatihan memperkuat serta meng-upgrade pengetahuan para pemegang sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai Regulasi Baru Perpres No. 54 tahun 2010. Pelatihan ini dapat diikuti seluruh pemegang sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa pemerintah yang habis masa berlakunya untuk perpanjangan atau untuk Konversi menjadi Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Pertama/Dasar yang berlaku selama 4 (empat) tahun.

Pelatihan dirancang dalam bentuk private exercise dan sharing session untuk memperkaya pengalaman, pengetahuan dan peningkatan kompetensi peserta dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. PERSYARATAN • Mengisi formulir pendaftaran • Menyerahkan: - fotocopy Sertifikat lama - fotocopy KTP - membawa surat dari pimpinan K/L/D/I yang menyatakan peserta masih aktif bertugas dibidang Pengadaan Barang/ Jasa - Pas Photo ukuran 4x6=2 lbr

Pengadaan sukses tanpa masalah …

PENGADAAN-1

REGULASI INTERPRETASI IMPLEMANTASI Willem Siahaya

48


JADWAL PELATIHAN & UJIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Di selenggarakan oleh IAPI

KOTA

TEMPAT KEGIATAN

APRIL

MEI

JUNI

MAKASSAR

HOTEL SAHID JAYA MAKASSAR JL. DR. SAM RATULANGI-MAKASSAR

20 -23

11 -14

8 -11

SURABAYA

NOVOTEL HOTEL DAN SUITES JL. NGAGEL NO. 173 -175, 60246 SURABAYA

25 -28

18 -21

15 -18

BALI

THE JAYAKARTA HOTEL JL. WERKUDARA, LEGIAN, KUTA-BALI

27 -30

25 -28

22 -25

JAMBI

HOTEL NOVITA -JAMBI

24 -26

PALEMBANG

HOTEL DAIRA -PALEMBANG

11 -13

BATAM

HOTEL HARMONI BATAM

5 -7

LAMPUNG

HOTEL MARCOPOLO -LAMPUNG

3 -5

BENGKULU

PASIR PUTIH RESORT -BENGKULU

12 -14

JAKARTA

HOTEL BIDAKARA Jl. JEND. GATOT SUBROTO JAKARTA

CONTACT PERSON

Ibu Rizcha 082111229162

Bpk. Edi Koheng 08126111444

DPD SUMUT

12 -14 28 -30

26 -28 5 -7

BANDUNG

Hotel Horison Buah Batu -Bandung

SERANG

Hotel La-Dian Serang -Banten

SOLO

Riyadi Palace Hotel Solo, Jl. Brig. Jend. Slamet Riyadi No. 355 Solo

PAKANBARU

HOTEL PANGERAN Pekanbaru Jl. Jend. Sudirman No.371-373 Pekanbaru – Riau

PADANG

Hotel Pangeran PADANG – SUMATERA BARAT

PALANGKARAYA

Hotel Luwansa Jl. G. Obos No.102 PALANGKA RAYA KALIMANTAN TENGAH

MANADO

HOTEL SAHID KAWANUA Jl. Sam Ratulangi No. 1 Manado – Sulawesi Utara

11 -13

Bpk. Rahmat Rahmawan 0818599354

18 -20 DPD Jawa Tengah

27 -30

6 -8

11 -13

Bpk. Harun Kusni 085265202727 atau Bpk. Firdaus 0812 6866 0606

9 -11

Bpk. Harun Kusni 085265202727 atau Bpk. Bambang 0852 7352 2887

18 -20

Bpk. Harun Kusni 085265202727 atau Bpk. M. yunus 0821 5849 2900 Bpk. Harun Kusni 085265202727

HATI HATI PENIPUAN: Dikarenakan banyaknya Penipuan terhadap Penyelenggaraan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perpres No.54 yang mengatasnamakan baik IAPI maupun LKPP, maka kami menghimbau agar berhati hati. Dan jika ada keraguan mohon konfirmasi melalui Nomor IAPI di 021 33129168 atau email di ([email protected])


49

| KEGIATAN IAPI | Formulir Peserta Pelatihan Formulir Peserta Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Untuk Perpanjangan/Konversi atau Sertifikat Baru) (Untuk Perpanjangan/Konversi atau Sertifikat Baru) No Peserta :

(di isi oleh PANITIA)

1 Nama Lengkap (Tanpa Gelar)



2 Gelar Akademis



3 Tempat/Tanggal Lahir



4 NIP



5 Jenis Kelamin



6 Pendidikan Terakhir



7 Pangkat/Golongan



8 Jabatan



9 Instansi



10 Unit Kerja Eselon II



11 Alamat Kantor

    : ________________________________

12 Alamat Rumah

    : ________________________________

13 Pengalaman Kerja di Bidang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

14 Pernah Mengikuti Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa

 



Ya



15 Jika Ya, Berapa Kali







16 Status Sertifikat



Perpanjangan / Konversi



Sertifikat Baru

Pas Photo 4x6

Tanggal/Bulan/Tahun

(Nama Lengkap)

50


APLIKASI MEMBERSHIP IAPI NAMA PERUSAHAAN

:

ALAMAT

:

TELEPON

:

FAX

:

HP

:

EMAIL

:

NAMA PERSON

:

JABATAN

:

PENDIDIKAN TERAKHIR

:

JENIS USAHA

:

Sertifikasi pengadaan

:

Ya

Belum

Sudah ada Jika sudah sertifikasi jawab pertanyaan dibawah ini Tgl / bln / thn setifikasi

:

Jakarta,...................................

Pendaftar,

(...........................................)

Petugas IAPI

(...........................................)

Nama, cap, tandatangan ybs


51

| Entertainment | Didirikan oleh kelompok pekerja Pertamina, 1962, Explorationists Golf Club merupakan salah satu klub golf tertua menjadi facilitating community members yang tetap eksis. Sekarang, ada empat ratus personil anggotanya bernaung di sini. Apa saja aktivitas mereka, mari kami ajak Anda untuk lebih dekat dengan klub golf lintas generasi.

Explorationists Golf Club

D 52

Klub Golf Lintas Generasi Mewarisi Nilai-nilai

alam teori kesehatan dikatakan

bagi orang yang acap larut dalam suatu

bahwa

aktif

pekerjaan, dengan bermain golf dapat memecah

membutuhkan keseimbangan

orang

yang

kejenuhan dan memberikan pencerahan lahir

tubuh agar kondisi fisik tetap

batin.

fit. Keseimbangan fisik ini bisa

Boleh jadi alasan itu benar. Pasalnya,

didapat, antara lain melalui olahraga. Itulah

hamparan hijau padang buatan yang ditata

sebabnya, masyarakat modern yang saban hari

laksana lembah bebukitan, itu menawarkan

penuh dengan kesibukan, memilih berolahraga

keindahan

untuk menciptakan keseimbangan fisik, salah

Suasana makin terasa apik tatkala semilir angin

satunya dengan bermain golf. Mengapa harus

mulai menerpa pepohonan sekitar. Stick golf

memilih golf?

para piawai pun mulai bicara, seakan hendak

panorama

alam

menakjubkan.

Sebenarnya, tidak ada alasan ilmiahnya

berkata bahwa bermain golf adalah olahraga

- mengapa orang banyak memilih bermain

yang memadukan antara seni keterampilan dan

golf. Namun, seperti dituturkan oleh Co-

hiburan.

Chairmen Explorationists Golf Club, Djumlati,

”Bermain golf disiplin, memang. Namun,

ketertarikannya pada salah satu jenis olahraga

ketika kami berada di lapangan golf, terasa

mahal itu kesan pertama, relaksasi. Menurutnya,

tidak ada yang kaku. Kami bisa bertukar


pikiran, bersendagurau, humor. Kami tumpah dalam

Manusia sudah biasa hidup dalam tuntutan

keceriaan dan mencoba lari dari rutinitas yang

untuk melayani, memang. Melayani adalah citra

membosankan. Tidak ada kesan birokrasi – atasan

diri. Contohnya, citra sebagai seorang ayah yang

dan bawahan atau kompetitor, tapi kami adalah satu

baik, misalnya, akan tertuang pada tuntutan untuk

dalam komunitas,” kata Djumlati kepada Ela, Wahyudi

melayani anak, istri dan orang tua. Citra sebagai

dan Mulkani – tim Procurement.

seorang pekerja, akan tertuang pada tuntutan

Pencerahan diri itu perlu memang bagi orang

melayani atasan, bawahan dan klien.

yang sering larut dalam pekerjaan. Karena, dalam

Pertanyaannya, berapa besar energi yang dikuras

pandangan psikologi dikatakan pada saat manusia

dalam memenuhi tuntutan pelayanan tersebut?

larut dalam suatu pekerjaan, dia akan kehilangan

Kapan waktu untuk me-recharge baterai energi diri

keutuhan dirinya. Sebab, seperempat dan bahkan

yang terkuras? Dan, kapan untuk melayani jati diri

separuh sejatinya terkuras untuk melayani keperluan

sendiri? Ingat! Dalam pola pikir manusia modern,

di luar dirinya. Dalam bekerja, misalnya, orang itu

senatiasa hidup dalam kerangka waktu masa depan:

seolah-olah sedang melakukan untuk diri sendiri.

setelah ini apa, minggu depan harus begini, bulan

Padahal, sebenarnya dia lebih banyak melayani

depan target harus tercapai dst.

orang lain.

Present moment ini, ungkap Djumlati, perlu

Djumlati, mengakui, ketika dirinya larut dalam

diimbangi dengan kondisi fisik yang fit agar mampu

pekerjaan, ia sering menjadi sebagai ’bukan diri’-

menghasilkan suatu yang prima. Caranya, dengan

nya. Apa yang dikerjakannya selalu berdasar pada

mengisi ulang energi baterai pencerahan diri melalui

prosedur. Bekerja ibarat main film, terobsesi oleh

’mata air’ yang diyakini mampu menciptakan solid

tuntutan skenario. Disaat seperti itu, kata dia,

self - keseimbangan diri yang utuh. Penyaluran hobi

hubungan antar-sesama lebih pada penekanan

melalui olahraga bermain golf, misalnya adalah salah

konteks (kulit luar), namun bukan pada substansi (isi

satu solusinya.

dalam) manusia sebagai mahluk sosial.

”Nah, beranjak dari itu, bagi kami yang beraktifitas

”Dapat dibayangkan, kalau kita bertemu di

di industri minyak dan gas bumi, khususnya pada

kantor, misalnya. Pasti kaitannya dengan urusan

kegiatan hulu. Kalau boleh saya bilang paling sibuk

pekerjaan. Nah, saat di kantor, saya bertindak dan

dengan pekerjaan yang sangat membutuhkan

melayani berdasarkan prosedur. Jarang dan bahkan

keseriusan. Energi terkuras, waktu sebagian besar

tidak pernah membahas hal-hal yang bersifat

tersita di luar rumah, dan ini butuh pencerahan” ujar

pribadi di tempat kerja,” ujar Kepala Divisi Eksplorasi

Djumlati sambil menambahkan, bermain golf untuk

BPMIGAS, Djumlati.

pencerahan lahir dan batin. | Procurement Indonesia | Edisi 1, Mei-Juni 2011

53

| Entertainment |

Dalam rangka pencerahan, kata Djumlati,

penyaluran hobi dan relaksasi dalam persepektif

Explorationists Golf Club dirikan oleh founder. ”Klub

wisata dengan mengunjungi obyek-obyek wisata di

golf ini didirikan oleh para senior kami di Pertamina

Indonesia.

tahun 1962. Mereka antara lain adalah Luki Witular,

Misalnya, dalam penyelenggaraan turnamen di

G.A.S Nayoan, Ismet Akil dan Sutan Assin. Tujuan

luar kota, The Explorationist Golf Tournament, yang

utamanya

silaturrahim

akan diselenggarakan pada 23 April 2011, di Bali.

dan pencerahan. Kami sebagai generasi baru

adalah

sebagai

ajang

Sasaran yang hendak dicapai, kata Djumlati, sudah

mengucapkan terima kasih kepada founder yang

terakomodir pada program turnamen itu. ”Seni dan

mewariskan nilai-nilai tersebut,” ujarnya.

hiburan, termasuk tujuan rekreasi dan belanja telah

Ketika ditanya, apa saja program kegiatan pada

terakomodir, katanya

klub golf ini, Djumlati menjelaskan, Explorationists

Menyinggung siapa yang menjadi tuan rumah

Golf Club mengemas acara yang sesuai dengan tujuan

turnamen di Bali, Djumlati mengatakan, sebagai

utamanya pencerahan lahir-batin. Misalnya, sekali

host ada 8 perusahaan, yaitu Pertamina Hulu

sebulan golfer yang tergabung dalam Explorationists

Energi, Pertamina Drilling Services, Talisman Energy,

Golf Club, itu bertemu dalam turnamen yang disebut:

Petronas Carigali, PT. PGS Nusantara, PT. Suma

The Explorationists Golf Tournament.

Sarana, Premier Oil dan Serica Energy. Turnamen golf

”Program

kegiatan

kami

telah

terjadwal

di Bali diharapkan menjadi ajang pertemuan untuk

sebulan sekali selama setahun. Turnamen tersebut

mempererat silaturahim, pencerahan diri dengan

secara bergantian dilaksanakan di lapangan golf

mengunjugi objek wisata. Tak kalah penting, kata

yang berada di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang

Djumlati, tradisi turun-temurun yaitu penggalangan

dan Bekasi. Disamping itu, setahun sekali kami

dana bantuan sosial untuk kegiatan di luar komunitas

menyelenggarakan turnamen yang dilaksanakan di

akan terus dilakukan.

luar kota. Untuk tahun ini, kami memilih Bali sebagai tempat

penyelenggaraan

turnamen,”

ungkap

Djumlati. Kegiatan

Dijelaskan pula, komunitas dalam klub golf ini terdiri dari para birokrat, kontraktor KKS dan perusahaan services. Pada saat ini, tercatat sekitar

program

lebih dari empat ratus anggota aktif. ”Dan, ke

Exploratinists Glof Club, baik dalam turnamen

depan tidak tertutup kemungkinan anggotanya

bulanan mau pun turnamen tahunan (luar kota),

akan bertambah, karena kami selalu menunggu

kata Djumlati, semua mengacu pada tujuan inti yaitu

kedatangan anggota baru yang ingin bergabung di

memadukan seni dan hiburan untuk pencerahan

Explorationists Golf Club,” ujar Djumlati saat ditemui

diri lahir batin. Seni dan hiburan dalam arti luas,

di kantornya di Gedung Wisma Mulia di bilangan

kata Djumlati, mencakup olahraga dalam perspektif

jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta. • mulkani

54

yang

dirancang

dalam


DAFTAR HARGA IKLAN 2011 No

Ukuran

Harga (Rp.)

Ket

1

Display Back Cover (Full Page)

Jenis

25 x 17 Cm

16,000,000

1 Kali terbit

2

Inside Front Cover (Full Page)

25 x 17 Cm

12,000,000

1 Kali terbit

3

Inside Back Cover (Full Page)

25 x 17 Cm

12,000,000

1 Kali terbit

4

Advertorial ( Full Page)

25 x 17 Cm

13,000,000

1 Kali terbit

5

Half page horizontal

12,5 x 17 Cm

8,000,000

1 Kali terbit

6

Double Spread

25 x 34 Cm

20,000,000

1 Kali terbit

7

Banner Front Cover

5 x 17 Cm

7,000,000

1 Kali terbit

8

Banner Inside

5 x 17 Cm

4,000,000

1 Kali terbit

KETENTUAN PEMASANGAN IKLAN • Mengisi dan menandatangani formulir kontrak pemasangan iklan terlampir • Materi iklan paling lambat di serah 2 minggu sebelum majalah terbit. • Menggunakan Software PhotoShop/Free Hand 9.0 s/d Max 8.0 • Minimum Raster 10%, Disertai proof print • Resolusi Minimal 300 dpi, format eps, jpg & tiff. • Harga Belum Termasuk Ppn 10%

Harga Paket Berlangganan Jumlah Terbit : 6 Kali terbit/ 6 Edisi Bayar : 5 Kali terbit/ 5 Edisi Bonus : 1 Kali terbit/ 1 Edisi

Display Inside Front Cover (Full Page) Cover 25 Cm

Full Page

Untuk Informasi Hubungi : Kantor Redaksi, Marketing dan Sirkulasi PROCUREMENT Jl. Kayu Manis No.92 Condet, Kramat Jati – Jakarta Timur Phone : 021- 80872064, 8016735 Fax : 021- 80872064 Email : [email protected] Contact Person : • Wahyudi Asikin ( 0817-727-018 ) • Ela Bestia ( 0852-147-42400 ) • Lena Mutiara ( 0813-8891-3388 )

: :

Telepon

:

Fax

:

Email

:

Contact Person / Jabatan

:

Nomor NPWP

:

:

Jenis Paket

:

Jumlah Edisi

:

Total Harga

:

Terbilang

:

(………………………)

Advertorial (Full Page) & Banner Inside

Advertorial Full Page 5 Cm

17 Cm

17 Cm

Half Page Horizontal

25 Cm

Double Spread Full Page

25 Cm Half Page Horizontal

17 Cm

Biasa

Jakarta, ........................... PROCUREMENT INDONESIA

5 Cm

Inside Back Cover

25 Cm

25 Cm

Full Page

17 Cm

PEMASANGAN IKLAN Jenis Iklan & Ukuran

Display Back Cover

Banner Front Cover

Display Inside Back Cover (Full Page)

KONTRAK PEMASANGAN IKLAN Alamat

Cover

Display Inside Front Cover

17 Cm

Ketentuan Pembayaran : • Pembayaran di lakukan paling lambat 1 minggu sebelum majalah terbit • Pembayaran cash / transfer ke Bank Mega Cab. Pondok Gede a/n PT. BALIMINA MANDIRI JAKARTA. No rek : 01.184.00.11.66666.1

Nama Perusahaan

Display Back Cover (Full Page) & Banner Front Cover

Berlangganan

PEMASANG IKLAN

(……………….…........) Nama jelas, tanda tangan, cap perusahaan

Catatan : Mohon di isi dan ditandatangani formulir ini dan di email ke [email protected]

12,5 Cm

Double Spread

Double Spread

Full Page

Full Page

34 Cm

25 Cm

| MATI KETAWA ALA PROCUREMENT | Pejabat Procurement Anti Korupsi.

Setelah proyek multimilyar dollar selesai, sang pejabat kedatangan tamu bule wakil dari SW kantor pemenang tender. Udah 7 tahun di Jakarta jadi bisa cakap Indonesia. Bule : “Pak, ada hadiah dari kami untuk Bapak. Saya parkir di bawah mercy S320.” Pejabat : “Anda mau menyuap saya? ini apa-apaan? tender dah kelar kok. jangan gitu ya, bahaya tau haree genee ngasih-ngasih hadiah.” Bule : “Tolonglah pak diterima. kalau gak, saya dianggap gagal membina relasi oleh kantor pusat.” Pejabat : “Ah, jangan gitu dong. saya gak sudi!!!” Bule (mikir) : “Gini aja, pak. gimana kalau Bapak beli saja mobilnya…” Pejabat : “Mana saya ada uang beli mobil mahal gitu!!!” Bule menelpon kantor pusat. Bule : “Saya ada solusi, Pak. Bapak beli mobilnya dg harga Rp. 10.000,saja.” Pejabat : “Bener ya? OK, saya mau. Jadi ini bukan suap. Pake kwitansi ya…” Bule : “Tentu, Pak..” Bule menyiapkan dan menyerahkan kwitansi. pejabat membayar dengan uang 50 ribuan. Mereka pun bersalaman. Bule (sambil membuka dompet ): “Oh, maaf Pak. Ini kembaliannya Rp.40.000,-.” Pejabat : “Gak usah pakai kembalian segala. Tolong kirim 4 mobil lagi ke rumah saya ya…” Bule : “@#$%^&**”

Tes Lowongan Procurement

Suatu hari, si A, B dan C datang ke kantor untuk mengikuti tes Procuremet. Hari itu materinya wawancara lisan. Satu persatu mereka dipanggil pewawancara. Si A memasuki ruangan. Pewawancara : “Berapa 100 ditambah 100?” A : “250, Pak” Pewawancara : “Maaf, Anda tidak diterima. Alasannya, Anda bermental korupsi” Si A keluar ruangan. Si B memasuki ruangan Pewawancara : “Berapa 100 ditambah 100?” B : “150, Pak” Pewawancara : “Maaf, Anda tidak diterima. Alasannya, Anda merugikan negara.” Si B keluar ruangan. Si C memasuki ruangan Pewawancara : “Berapa 100 ditambah 100?” Si C : “Terserah Bapak. Saya siap melaksanakan” Pewawancara : “OK! Anda diterima sebagai procurement ! Alasannya, Anda fleksibel.”

56


Beli Rumah Bebas Banjir.

Telepon berdering kantor pemasaran perumahan di Jakarta. Dari ujung terdengar suara marah2 seorang laki-laki yang rupanya penduduk sedang kebanjiran. Penduduk : “Bapak ini bagaimana, jual rumah katanya 99 persen bebas banjir, baru saya pakai 1 tahun koq kebanjiran?”

Sales

: “Kita khan tidak bohong pak, rumahnya emang 99 persen bebas banjir.” Penduduk : “Tidak bohong gundulmu! jelasjelas ini sudah 2 hari banjir, barang saya taroh di atas semua.” Sales : “Bapak yang salah mengerti, 99 bebas banjir khan artinya 1 persen kebanjiran. Bapak sudah tinggal 365 hari disitu, kalau 2 hari kebanjiran wajar khan?” Penduduk : “Sialan kamu, mana managermu! Mau saya tuntut kalian dipengadilan.” Karena takut si sales, memberikan telpon ke managernya. Penduduk : “Heh… (berusaha sabar) itu anak buahmu jawab saya edan!” Manager (tanpa rasa bersalah): “Pak, sabar saja, besok khan sudah selesai banjirnya. Kita emang jualnya 362 hari bebas banjir, yang 3 hari kebanjiran.” Penduduk : “Hah?” Manager : “Jadi sesuai yang kami janjikan, banjir akan surut besok siang jam 12, atau pas 3.5 hari.” Penduduk : “Heh?” Manager : “Sekarang siapa yang salah, saya atau bapak?” Penduduk (marah besar dan membanting telponnya). Besoknya si manager telpon si pelapor lagi: “Bener khan pak sudah surut? Bapak harusnya bersyukur dong bisa dapat liburan musim hujan.” Penduduk : “!@#$@!!!!!???”

Tentara Indonesia yang paling hebat !!!!

Suatu ketika tatkala 3 orang jenderal yang baru menyelesaikan misi perdamaian PBB berkumpul disuatu kapal ditengah lautan samudera Hindia pada malam hari yang sangat dingin. mereka duduk dan minum bersama sambil memandang lautan luas. ketiga jenderal tersebut adalah Jenderal Amerika, Jenderal Inggris dan Jenderal Indonesia. Terjadilah dialog seru yang sama-sama menjagokan tentaranya.

Jenderal Ingris : Haa…. haa… kalian tahu saat ini tentara Inggrislah yang paling hebat. Jenderal Amerika : Gak mungkin mana buktinya. Jenderal Inggris : Gak percaya tunggu sebentar,…. kopral kemari cepat!!! Kopral Inggris : Siap jenderal perintah ! Jenderal Inggris : Sekarang juga buka bajumu dan lompat ke air. Kopral Inggris : Siap laksanakan. Maka kopral tersebut langsung membuka baju dan melompat ke air. Jenderal Inggris : Haaa…. haaaa… haaa… kalian lihat tentaraku yang paling hebat, ditengah lautan yang dingin dia berani melompat tanpa baju. Jenderal Amerika: Wah baru gitu aja dibilang hebat tunggu ……. kopral kemari segera !!!! Kopral Amerika : Siap jenderal perintah ! Jenderal Amerika : Sekarang juga buka bajumu lompat ke air dan kau hajar tentara Inggris itu. Kopral Amerika : Siap jenderal laksanakan ! Kemudian dibukalah bajunya dan lompatlah kopral amerika tersebut ke air dan dihajarnya kopral inggris sampai babak belur. Jenderal Amerika : Hhaaa…. haaa… haaaa…. kalian lihat tentaraku yang paling hebatkan haaa… haaa… haaa…. Jenderal Indonesia : Itu sih belum seberapa kalian belum tahu tentaraku ya, kalian lihat aja biar tahu kalian siapa yang paling hebat. Kopral kemari cepat !!!!! Kopral Indonesia : Siap jenderal perintah ! Jenderal Indonesia : Sekarang juga kau buka bajumu lompat ke air kau hajar tentara Inggris dan tentara Amerika itu, segera !!! Kopral Indonesia : (Sambil celingak celinguk) Waduh jenderal apa gak ada perintah yang lain soalnya tuh air dingin sekali …..??? Jenderal Indonesia : Nah, kalian lihatkan tentaraku yang paling hebat sama jenderalnya saja berani ngelawan !!! Jenderal Inggris/Amerika : ??????!!!!!!! | Procurement Indonesia | Edisi 1, Mei-Juni 2011

57

| advertorial | Apa yang Harus Diperhatikan Saat Memilih Solusi WLAN (Infrastruktur Nirkabel) (Untuk Sektor Pemerintahan dan Sektor Publik) Oleh : Mesfin Benhur / Motorola Selama lima tahun terakhir, Wireless Local Area Networks (WLAN) telah mendapatkan momentum yang kuat di seluruh sektor, mulai dari ritel dan kesehatan, sampai ke Pemerintah dan Sektor Publik. Organisasi di sektor-sektor tersebut telah menikmati manfaat dari pentingnya kegiatan mobilitas. Mobilitas Nirkabel untuk Pemerintahan. Saat ini pekerja dengan mobilitas tinggi membutuhkan akses informasi keseluruh gedung, antar lokasi dan kebutuhan Komunikasi data antara karyawan yang aman dan handal. Konektivitas nirkabel kini telah menjadi bagian yang terpenting dari kegiatan pemerintah yang modern. Tersedianya fasilitas Wi-Fi karyawan dari desktop mereka tanpa harus terbatas di satu tempat, atau bahkan dapat berada dibeberapa tempat secara berpindah-pindah tanpa harus terputus dari koneksi Komunikasi data bahkan sampai ketempat yang Jauh terbukti telah memberi banyak kontribusi bagi peningkatan kinerja pekerja. Operasional Teknologi Informasi dalam Pemerintahan meyakini bahwa teknologi nirkabel saat ini telah sesuai atau bahkan melebihi kinerja jaringan kabel - dengan biaya yang jauh lebih rendah dan secara signifikan memberikan kemudahan instalasi dan manajemen. Solusi WLAN yang Anda pilih haruslah memberikan nilai terbaik dalam ROI (Return of Investment) bagi kinerja pemerintahan yang nirkabel dengan keandalan yang tinggi dan keamanan, di dalam maupun di luar gedung. Untuk itu dalam mencari solusi WLAN disarankan untuk memperhatikan beberapa kriteria khusus dalam mempertimbangkan pemanfaatan solusi WLAN (khususnya dalam sector Pemerintahan) sbb: 1. Security that Surpasses Wired Networks: Identify a comprehensive suite that enables you to deploy the right level of security to meet the needs of your operations. Robust 802.1X authentication, WPA2 (AES encryption), and offer the expertise to customize the solution to comply with industry security standards and those mandated by law. 2. Intrusion Protection: Ensure that wireless administrator has network tools at his disposal that help detect network attacks and then locate and disassociate unauthorized devices from your network. 3. Network Resiliency for Always-On Availability: A unified network of clustered wireless switches and indoor adaptive AP mesh networks offers improved resiliency and provide users with a highly reliable, high-performance connection to access the network — even in remote locations. 4. Easily Deployed: Indoor and outdoor mesh capabilities allow for a cable-less installation that substantially reduces network deployment and maintenance costs — even in hard-to-wire and outdoor areas. 5. Scalability for Today and Tomorrow: Ask about a wireless LAN infrastructure with a scalable architecture that is capable of growing and evolving along with the needs of the organisation. This includes support for other RF technologies such as RFID and WiMAX. 6. Maximizing Performance: • Select a solution that offers end-to-end network management, security monitoring, and analysis of the wireless network performance, mobile devices and wireless applications.

58


Offers a vendor-agnostic system that provides wireless security monitoring, multi-vendor WLAN infrastructure management, and network assurance and remote troubleshooting solutions, to enable reliable and risk-free wireless LANs. • One Point wireless Management capability to alert and empower network managers to control the network’s various layers. This helps assure optimal system-wide performance and enhanced end user satisfaction. 7. Mobility with a Difference: Keep an eye out for WLAN solutions that are capable of managing the unique challenges that mobility presents. For example, preemptive roaming and load-balancing work hand-in-hand to ensure outstanding wireless application performance even while workers are on the move. 8. Ease of Use: • Look for wireless products that offer the industry’s best out-of-box experiences, customerproven to enable rapid deployment and simplified management compared to competitive offerings. • Government and public sector organisations have a range of specific requirements when it comes to IT infrastructure. Accordingly, these organisations must be mindful of a number of specific considerations before making the move to a WLAN. Penulis Mesfin Benhur adalah Direktur, Wireless Networks Solutions (WNS) Solusi Mobilitas Enterprise, Motorola, Asia Pasifik.

Authorized Distributor Motorola Untuk Indonesia PT. Harrisma Agung Jaya Komp. Perk. Taman kebun Jeruk, Blok A4/6 Jl. Meruya Ilir Raya Jakarta Barat 11650 Telp : +62 21 585 7413 Fax : +62 21 585 9780 Homepage : http://www.harrisma.com E-mail : [email protected] YM : [email protected] | Procurement Indonesia | Edisi 1, Mei-Juni 2011

59

| INFO LELANG | Lelang alat kesehatan di Cirebon Rp. 9,9 miliar Procurement - Pemerintah Kabupaten Cirebon

laboratorium kesehatan, kedokteran, dan reagensia.

melelangkan alat kedokteran, kesehatan, dan KB

Perusahaan tersebut juga harus memiliki surat

untuk pengadaan barang di Rumah Sakit Umum

izin usaha penyalur besar alat kesehatan atau sub

Daerah (RSUD) Waled Kab. Cirebon dengan pagu Rp.

penyalur alat kesehatan (PBAK/CPAK/SUB PAK) dan

9,9 miliar.

memiliki pengalaman di bidang tersebut.

Balai Lembaga

Syarat lainnya, perusahaan telah melunasi

Pengadaan

kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh) serta

Secara Elektronik

memiliki laporan bulanan PPh Pasal 25 atau Pasal

(LPSE) Jawa Barat

21/Pasal 23 atau PPN sekurang-kurangnya tiga

menyebutkan

bulan.

masa dengan

Selain itu, memiliki surat keterangan dukungan

sumber dana

keuangan dari bank pemerintah/swasta untuk

dari anggaran

mengikuti pengadaan barang/jasa sekurang-

pendapatan dan

kurangnya 10% dari nilai proyek untuk pekerjaan

belanja daerah

jasa pemborongan dan 5% (lima persen) dari nilai

(APBD) Kab.

proyek untuk pekerjaan pemasokan barang/jasa

Cirebon.

lainnya.

Perusahaan yang berhak mengikuti lelang merupakan

Untuk informasi detil, peminat bisa mengunjungi www.lpse.jabarprov.go.id • (SK)

perusahaan yang memiliki izin di bidang kesehatan,

Lelang pengadaan alat tukang total Rp. 4,8 miliar Procurement - Badan Penanggulangan

keuangan dari bank pemerintah/swasta

Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat melelangkan

untuk mengikuti pengadaan barang/

paket pengadaan peralatan tukang untuk

jasa sekurang-kurangnya 10% dari nilai

pengadaaan di sejumlah kota/kabupaten di

proyek untuk pekerjaan jasa pemborongan

Jabar.

dan 5% dari nilai proyek untuk pekerjaan

Data Layanan Pengadaan Secara Elektronik

pemasokan barang/jasa lainnya, kecuali

(LPSE) Jabar menyebutkan paket I berupa

untuk penyedia barang/jasa usaha kecil

pengadaan peralatan tukang di Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota

termasuk koperasi kecil. •

Tasikmalaya senilai total Rp. 1,7 miliar.

keuangan dari bank pemerintah/swasta

Paket II berupa pengadaan di Kabupaten

untuk menikuti pengadaan barang

Bandung Rp. 2,2 miliar. Dan Paket III untuk pengadaan di Kabupaten Bogor, Kabupaten

Memiliki surat keterangan dukungan

sekurang–kurangnya 5% dari nilai proyek. •

Telah melunasi kewajiban pajak tahun

Sukabumi, Kabupaten Kuningan, Kabupaten

terakhir (SPT/PPh) serta memiliki laporan

Majalengka, dan lain-lain Rp. 926 juta.

bulanan PPh pasal 25 atau pasal 21/pasal 23

Syarat peserta antara lain: •

60

memiliki surat keterangan dukungan


atau PPN sekurang-kurangnya tiga bulan, dan lain-lain. • (SK)

Explorationists Golf Club

Mengucapkan Selamat dan Sukses atas Terbitnya

PROCUREMENT INDONESIA Sebagai Media Informasi dan Komunikasi Ahli Pengadaan Indonesia

62



63

IKATAN AHLI PENGADAAN INDONESIA (IAPI) DEWAN PIMPINAN PUSAT

Gedung SMESCO UKM Indonesia, Lt. 9 Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 94 Jakarta Selatan 12780 Tel : (021) 3312-9168 Fax. : (021) 798-9374 E-mail : [email protected]

64


Edisi Perdana, Mei-Juni 2011 IKATAN AHLI PENGADAAN INDONESIA (IAPI) dan biaya. Pengadaan. dan Para Calo

Recommend Documents