MODERNISASI PENGADAAN EDISI XVI 2016

MODERNISASI PENGADAAN EDISI XVI | 2016 Warta Epro c EDISI XVI 2016

1

Selamat Bertugas di Tempat Baru

Bapak Bambang P.S. Brodjonegoro Sebagai Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Republik Indonesia

Selamat Datang Kembali

Ibu Sri Mulyani Indrawati Sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia

Daftar Isi EDITORIAL 04

Peran Strategis Pengadaan WARTA UTAMA

05

Menuju Unit Layanan Pengadaan Yang Modern WARTA INTERVIEW

08

Kepercayaan : Modal Membangun Kekompakkan Pokja ULPD Aceh WARTA INOVASI

12

Konstruksi Sarang Laba-Laba Pondasi Ramah Gempa WARTA OPINI

16

Melangkah Ke Pengadaan Modern WARTA INFO

18

Data Kerjasamam Pusat LPSE Dengan Instansi Pemerintah

20

Pengembangan Jabatan Fungsional Pengadaan

22

Pengadaan Strategis dan Pengadaan Tradisional

24

Transformasi Pengadaan : Procurement Goes Beyond Complience

26

Penghematan Anggaran Melalui e-procurement

28

Modernisasi Pengadaan FAQ 33

WARTA PILIHAN 34

Dialog Pojok

36

Kegiatan Menyenangkan Menghilang Stress Di Kantor

Mitigasi Risiko Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

WARTA KULINER 38

WARTA KEGIATAN 30

Pusat LPSE Selenggarakan Rapat Koordinasi Pengadaan

31

BPK dan SKK Migas Manfaatkan Fasilitas LPSE Kemenkeu

31

Menkeu Tanda Tangani MoU Program

Helpdesk Menjawab

Bak Mie Mbak Mo Code Bantul OM WARTO 39

Warta Epro c EDISI XVI 2016

3

| EDITORIAL

Peran Strategis Pengadaan

P

engadaan barang/jasa bukan merupakan kegiatan administrasi semata akan tetapi juga merupakan kegiatan yang strategis. Pengadaan Barang/Jasa dapat digunakan sebagai alat dalam rangka value for money melalui efisiensi proses pengadaan barang/jasa dan juga sebagai alat kebijakan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengadaan barang/jasa seharusnya tidak dilihat hanya sebatas proses pemilihan penyedia barang/jasa, namun untuk menjamin proses pengadaan yang efektif dan efisien, proses pengadaan harus dilihat secara menyeluruh (end-to-end) mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan review pengadaan barang/jasa. Proses pemilihan penyedia hanya merupakan salah satu tahapan dalam proses pengadaan barang/jasa. Banyak permasalahan pengadaan yang terjadi justru bermuara dari tahapan perencanaan pengadaan yang kurang baik.

exellence, legal protection serta pengembangan jabatan fungsional pengadaan. Program ini diharapkan dapat mewujudkan pengadaan di lingkungan Kementerian Keuangan yang lebih baik. Untuk memberikan gambaran yang lebih luas kepada para pembaca mengenai modernisasi pengadaan, peran strategis pengadaan serta proses pengadaan secara end to end, pada edisi ini warta eproc mengangkat permasalahan tersebut. Dengan mengangkat tema tersebut, diharapkan dapat memberikan wawasan kepada para pembaca serta para stakeholder yang selama ini belum memahami permasalahan tersebut secara komprehensif. (LJK)

Guna mendorong peran strategis pengadaan serta memperbaiki proses pengadaan secara end to end, Kementerian Keuangan bekerjasama dengan LKPP melaksanakan program modernisasi pengadaan di lingkungan Kementerian Keuangan. Program ini terdiri 5 (lima) area yaitu pengembangan kelembagaan, pengembangan sumber daya manusia pengadaan, center of

www.lpse.kemenkeu.go.id LPSE Kementerian Keuangan @LpseKemenkeu

Alamat Redaksi: Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat 10710 Telp: (021) 3443009; (021) 3449230 pswt 6855. Email : [email protected] Laman : www.pusatlpse.kemenkeu.go.id

4

Warta Epro c EDISI XVI 20 16

TIM REDAKSI WARTA e-PROCUREMENT, Pemimpin Umum: Kepala Pusat LPSE. Pemimpin Redaksi: Luqman Joyo Kartono. Sekretariat: Yulia C. Kusumarini, Mahyarina Kusumawati, Yudha Pratama Editor: Maria D. Andriana, Efi Firmani, Raditya Yudha P., Edi Purwanto, Tri Widodo, Aida khoerunida. Penulis dan Reporter: Edi Purwanto, Raditya Yudha P., Veranita Sinaga, Rendy Noor Pradhana, Valliant Billy, Wahyu Bagus, Aditya Wirananda, Aida Khoerunida, Aldy Anindita W., Meysza Monzana, Tri Widodo., Bary R. Pratama Layouter Designer dan Fotografer: Wildan Farani, Syarif Hidayat. Cover: Ferry Irwandhi Kartunis: Indyashadi Satya K.

WARTA UTAMA

|

Menuju Unit Layanan Pengadaan yang Modern Ilustrasi Siklus Pengadaan

Sumber : http://www. business.govt.nz

F

lelaki Pulau Nias akan diminta untuk melakukan Fahombo. Apabila berhasil, status anak akan berubah menjadi pria dewasa yang siap berperang membawa nama suku.

Batu yang harus dilompati dalam Fahombo berbentuk piramida dengan di puncaknya terdapat paku dan bambu runcing. Pelompat harus memiliki teknik yang baik untuk dapat melewati Fahombo. Sejak usia sepuluh tahun, anak

Bicara soal perubahan, hampir semua aspek kehidupan mengalami perubahan. Indonesia pun mengalami perubahan dari zaman ke zaman. Perubahan yang terjadi pada Indonesia termasuk dalam kategori positif, misalnya Indonesia masuk kategori 20 besar ekonomi dunia, bahkan berdasarkan kajian internasional, Indonesia diprediksi menjadi tujuh besar ekonomi dunia.

ahombo, Hombo Batu, atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai lompat batu adalah olahraga tradisional Suku Nias. Olahraga yang sebelumnya merupakan ritual pendewasaan Suku Nias ini dilakukan dengan melompati batu setinggi dua meter dengan ketebalan batu mencapai 40 cm.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selaku pengelola keuangan dan kekayaan negara memiliki pengaruh yang besar dalam perekonomian nasional. Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah terkait pengadaan. Tantangan Pengadaan Kemenkeu ternasuk dalam sepuluh kementerian yang memiliki anggaran terbesar. Jumlah pengadaan barang/ jasa yang besar tersebut terkadang belum dilaksanakan secara optimal. Novel Tjahyadi, procurement expert, dalam rapat koordinasi pengadaan yang


5

| WARTA UTAMA ULP bertugas memilih penyedia sesuai dengan kebutuhan satuan kerja. Jika pengadaan diumpamakan sebuah pertandingan sepak bola, ULP bermain sebagai penyerang. Sementara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pemain tengah yang bertugas memberi umpan penyerang. Jika PPK tidak memberi umpan dengan baik, maka sulit bagi Pokja untuk memproses pengadaan dengan hasil yang optimal.

Ilustrasi Elemen Modernisasi Pengadaa

Sumber : http://www. business.govt.nz

“

Tantangan lain yang harus dihadapi adalah terkait belum adanya manajemen yang baik dalam pengelolaan di bidang sumber daya manusia (SDM) pengadaan.

”

6


diadakan Pusat LPSE menyatakan bahwa untuk memperbaiki permasalahan pengadaan harus dimulai dari perubahan mindset. Khususnya perubahan mindset dalam melihat pengadaan sebagai kegiatan administrasi menjadi kegiatan strategis. Mindset yang perlu diciptakan dalam hal ini adalah melihat pengadaan sebagai investasi yang mengutamakan value for money. Dalam hal ini, value for money dapat diartikan sebagai upaya untuk melaksanakan pengadaan dalam rangka mendapatkan harga yang kompetitif, barang/jasa sesuai spesifikasi yang dibutuhkan. Selain itu, melihat pengadaan sebagai suatu sebagai alat penggerak ekonomi (government driven) dengan tetap memperhatikan efektivitas, dan efisiensi pengelolaan anggaran. Susiwiyono, Staf Ahli Menteri Keuangan, pada kesempatan yang sama mewakili Sekretaris Jenderal, menyampaikan bahwa sebagai alat penggerak ekonomi seharusnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan secara lebih cepat sehingga aktivitas ekonomi dapat segera terdorong. Namun, pada kenyataannya pengadaan barang/jasa masih banyak yang belum dilaksanakan secara optimal. Pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan lebih cepat akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan akan berdampak kondisi fiskal secara keseluruhan. Kementerian Keuangan sebagai pengelola fiskal patut memberi contoh pengelolaan anggaran yang sehat melalui percepatan pengadaan guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Tantangan lain yang harus dihadapi adalah masih lemahnya manajemen dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM) pengadaan. SDM yang memiliki sertifikat dan kompetensi pengadaan yang memadai di Kemenkeu masih sangat terbatas. Selain itu, pelaksanaan pengadaan masih dilakukan oleh unit ad hoc sehingga tugas tersebut masih menjadi tugas tambahan. Oleh karenanya, pelaksanaan fungsi ULP belum berjalan secara optimal. Gap kompetensi anggota kelompok kerja (Pokja) ULP merupakan hal vital untuk dapat segera diatasi mengingat peran penting anggota Pokja dalam pelaksanaan pengadaan.

Secara nyata, kondisi ini dapat digambarkan bahwa dalam proses pengadaan, PPK berperan dalam penyusunan spesifikasi teknis. Selanjutnya pelaksanaan pemilihan pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh Pokja ULP. Oleh karenanya perlu ada kerja sama yang baik antara ULP dan PPK, agar barang/jasa yang dibeli sesuai dengan kebutuhan riil (need) satuan kerja yang bersangkutan, bukan semata-mata mencerminkan keinginan (want) dari pejabat terkait disatuan kerja. Secara legal, di lingkungan Kemenkeu sudah terbentuk ULP yaitu telah memiliki ULP di tingkat pusat pada masing-masing eselon I dan ULP Daerah yang melayani permintaan pengadaan dari satuan Kemenkeu. Saat ini sudah terbentuk 31 pokja ULP Daerah. Namun, sifatnya masih ad hoc khususnya untuk ULP Daerah yang anggota pokjanya di rekrut dari pegawai instansi vertikal Kemenkeu yang ada di daerah sehingga pelaksanaan tugas ULP tidak dijalan secara optimal. Modernisasi ULP untuk Kita Semua Mengingat strategisnya peran ULP, perlu dilakukan modernisasi pengadaan. Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) bekerja sama dengan Millenium Challenge Account – Indonesia (MCAI) menggagas program modernisasi pengadaan dengan menetapkan ULP percontohan. Tujuan modernisasi ini adalah untuk penghematan dan efisiensi belanja pengadaan barang dan jasa namun dengan tetap menjaga kualitas proses pengadaan serta untuk mendukung pelaksanaan pelayanan publik.

WARTA UTAMA

|

Program modernisasi pengadaan ini dimulai sejak tahun 2013 yang dibagi dalam beberapa fase. saat ini telah memasuki fase kedua yang dimulai pada April 2016 dan selesai pada April

analisis Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK). Berdasarkan analisis tersebut, langkah selanjutnya adalah diusulkan struktur organisasi yang sesuai untuk masing-masing kementerian/ lembaga/daerah.

2018. Target utama pada fase pertama dan kedua adalah menciptakan tenaga kerja pengadaan sebanyak 500 orang yang bekerja pada posisi penuh (fulltime) dalam kelembagaan ULP yang ditetapkan permanen. Dengan demikian, ULP tidak hanya berbentuk ad hoc namun telah memiliki struktur organisasi sendiri dalam kelembagaan yang bersifat permanen.

Pembentukan ULP permanen membutuhkan SDM yang permanen dalam melaksanakan pengadaan. Oleh karena itu, strategi yang dilakukan selanjutnya adalah dengan membentuk jabatan fungsional pengadaan. Dengan demikian, pokja ULP dapat lebih fokus dalam pelaksanaan pengadaan sehingga hasil pengadaan diharapkan dapat lebih optimal. Materi pembinaan terhadap jabatan fungsional pengadaan tidak hanya mencakup teknis peraturan pengadaan barang/jasa melainkan juga meliputi topik tentang analisis permintaan pasar, total cost ownership, hingga topik mengenai manajemen pengadaan.

Selain mendorong pembentukan kelembagaan permanen, modernisasi pengadaan juga mendorong pengadaan barang/jasa yang terintegrasi. Sebagaimana hal tersebut telah diamanahkan dalam PerPres 54 tahun 2010 untuk melaksanakan konsolidasi pengadaan. Selama ini, pengadaan barang/jasa yang sejenis (sama) masih dilaksanakan oleh masing-masing satuan kerja. Padahal secara teoritis barang/jasa yang sama dapat disatukan pengadaannya untuk meningkatkan agregasi permintaan sehingga dapat harga yang lebih murah serta posisi tawar pembeli semakin kuat. Modernisasi pengadaan terdiri dari enam komponen yaitu Sustainable Public Procurement, pengembangan kelembagaan ULP, Program Pelatihan Keahlian Pengadaan, Sistem Informasi Manajemen Pengadaan, Framework Catalogue, serta Public Private Partnership. Khusus untuk elemen pengembangan kelembagaan ULP, terdapat tiga area cakupan yang akan dicapai, yaitu pembentukan Lembaga Pengadaan Strategis (LPS) yang permanen, penetapan SDM pengadaan, dan pengembangan ULP sebagai pusat unggulan pengadaan barang/jasa yang akan me-lead peningkatan manajemen kinerja pengadaan.

“

Semangat perubahan harus dapat menjangkau mulai dari level pimpinan sampai dengan level paling bawah dalam organisasi.

”

Program selanjutnya yang tidak kalah penting adalah menjadikan ULP sebagai pusat unggulan (center of excelence) dalam pelaksanaan pengadaan. Melalui program ini ULP dijadikan sebagai pusat unggulan yang dapat mempengaruhi pihak-pihak terkait (PPK, KPA, penyedia, dll) untuk dapat melaksanakan proses perencanaan pengadaan serta pelaksanaan pengadaan secara profesional dan akuntabel. Terdapat dua sasaran dalam program ini yaitu mengenai pentingnya perencanaan kinerja pengadaan dan manajemen kinerja pengadaan. Dalam pengadaan terdapat azaz 5T yaitu (tepat kualitas, tepat kuantitas, tepat waktu, tepat sumber, dan tepat harga) yang menjadi tujuan pelaksanaan pengadaan. Melalui program modernisasi pengadaan diharapkan tujuan pengadaan tersebutl dapat tercapai. (AW)

Target ULP yang Sudah Permanene

Sumber : www.lkpp.go.id

Langkah strategis pertama yang akan dilakukan dalam membangun ULP permanen adalah melalui program mentoring oleh LKPP-MCAI untuk membantu ULP percontohan melalui


7

| WARTA INTERVIEW

KEPERCAYAAN : Modal membangun kekompakkan Pokja ulpd aceh

“

Tanpa kepercayaan kita tidak akan bisa berjalan dengan baik, saya selalu percaya anggota pokja di sini benar-benar punya integritas dan mampu bekerja dengan baik.

D

”

i sela-sela kesibukan Rapat Koordinasi Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan Daerah (ULPD) yang berlangsung di Hotel Mercure Ancol, Tim Pokja ULPD Aceh yang terdiri dari Iskandar, Eddy Sunarto, Fathur Rohman, dan Kurniawan dengan senang hati berbagi latar belakang, suka dan duka serta hal-hal lain yang dirasakan selama melaksanakan tugas pengadaan di Bumi Serambi Mekah. Berikut kutipan wawancaranya.

Anggota Pokja ULPD Aceh (dari kiri) : Kurniawan (Kanwil DJP Aceh), Gianza Putra (KPPBC TMP C Banda Aceh), Iskandar (Kanwil DJP Aceh), Edy Sunarto (Kanwil DJP Aceh), Fatur Rohman (Kanwil DJPBN Aceh).

Foto : Ferry I.

melaksanakan tugas saya sebagai pokja di sela tugas utama saya di KPP. Yang terpenting kita harus pintar-pintar bagi waktu, jangan sampai tusi utama kita terbengkalai untuk itu terkadang jika mau mengadakan rapat atau pertemuan kita melaksanakan diluar jam kantor. Jika harus di luar jam kantor apa tidak terlalu memberatkan?

Apa yang melandasi keputusan Saudara untuk bergabung menjadi anggota pokja ULPD? Kebetulan kalau saya memang perintah langsung atasan, jadi karena telah diberi amanah, saya berusaha memenuhi amanah tersebut untuk memberikan yang terbaik bagi tim Pokja ULPD Aceh ini. Adakah kendala dalam melaksanakan tusi utama di kantor dan pokja ULPD secara bersamaan ? Alhamdulillah selama ini tidak ada masalah, karena pada dasarnya kantor mendukung hal ini dan selama ini juga atasan maupun rekan kerja juga mengerti keadaan dimana terkadang saya harus

8


Sebenarnya tidak juga, yang penting saling pengertian satu sama lain, bila ada yang berhalangan hadir yang lain harus siap back up, begitu cara kerja kita di sini, dan syukurnya sampai sekarang belum ada masalah. Ditambah lagi seperti yang saya bilang tadi kita benar-benar dibantu disini sampai disiapkan ruangan rapat tersendiri. Dengan segala tanggung jawabnya, apakah Saudara menikmati pekerjaan sebagai pokja ULPD? Kita tahu dari awal kalau risiko dan tugas sebagai pokja ULPD tidaklah ringan, awalnya juga saya ragu apa saya akan sanggup memenuhi tanggung jawab ini

atau tidak, tapi alhamdulillah temanteman di pokja ini benar-benar memberi support dan dorongan sehingga lambat laun kita mulai terbiasa dengan pekerjaan ini. Pokja ULPD Aceh terlihat sangat akrab dan kompak, bagaimana kiat menjaga kekompakan ini? Kepercayaan. Tanpa kepercayaan kita tidak akan bisa berjalan dengan baik, saya selalu percaya anggota pokja di sini benar-benar punya integritas dan mampu bekerja dengan baik. Nah, dari kepercayaan tadi kita satu sama lain juga enak kerjanya, nyaman. Karena menggangap teman satu tim ini keluarga. Apa manfaat yang dirasakan selama menjadi anggota Pokja ULPD? Yang pasti ilmu dan pengetahuan tentang pengadaan ya, selain itu juga relasi, maksudnya relasi di sini bukan relasi dengan vendor, tapi dengan rekan-rekan di satuan kerja Kementerian Keuangan kita jadi kenal, karena pada dasarnya kan kita mengurus semua pengadaan yang ada di Aceh, jadi bisa menjalin dan memperluas silahturahmi ya. Selain itu juga kita sering dapat ilmu yang

WARTA INTERVIEW

| pengadaan yang mereka ikuti, mereka merasa mereka yang berhak menjadi pemenangnya, namun kita kan tetap menjalankan hal ini berdasarkan peraturan yang berlaku. Memang penyedia di sini nekat-nekat, bukan hanya di Kementerian Keuangan, di Kementerian/Lembaga lain hal ini sering terjadi, bahkan sampai kasus penculikan. Di sini kita harus benar-benar kuat mental dan punya keberanian untuk menjelaskan kebenaran, kalau tidak kita akan diperlakukan semena-mena. Lalu bagaimana anda menanggapi semua bentuk intimidasi dan ancaman tersebut?

luas selama melaksanakan pengadaan yang ada di sini, misalnya saat menangani paket konstruksi kita mau tidak mau harus sedikit paham ilmunya, itu yang benar-benar saya rasakan sendiri.

saya untuk tidak pulang ke rumah dulu karena sedang ada banyak orang yang mencari saya. Yang saya ingat mereka bilang ke keluarga saya: “Eddy mana Eddy? Kalau gak ada rumah ini akan saya bakar”?

Sedangkan hambatannya? Kalau hambatan juga banyak, misalnya seperti yang kita jelaskan barusan mengenai waktu (jam kerja), organisasi kita yang bentuknya masih ad hoc, juga masalah-masalah teknis maupun administrasi pada umumnya, sampai sekarang ini masalah-masalah tersebut masih bersifat wajar dan dapat diatasi, tapi yang benar-benar agak sulit itu kalau udah bersifat teror atau ancaman. Nah ini yang pernah beberapa kali teman-teman pokja rasakan.

Untuk kasus tersebut terpaksa saya tunggu hingga mereka pulang dari rumah. Kira-kira jam 11 malam, setelah itu saya segera menghubungi keluarga saya yang kebetulan tentara, saya minta perlindungan dan difasilitasi bertemu

Apa yang melandasi penyedia tersebut sampai berbuat senekat itu?

Eddy Sunarto menyampaikan pengalamannya menjadi Anggota ULPD Aceh

Mereka tidak puas dengan hasil

Foto : Ferry I.

Teror? Bisa lebih rinci bagaimana bentuk teror tersebut? Sebenarnya kalau sekedar ancamanancaman verbal itu udah biasa kita, tapi pernah suatu ketika ada penyedia yang benar-benar nekat mendatangi saya sampai ke kantor saya. Dia membawa gerombolan orang mencari saya, syukurnya saya waktu itu sedang tidak ada di tempat. Lalu pas mau pulang ke rumah, orang di rumah menghubungi


9

| WARTA UTAMA dengan penyedia tersebut. Meskipun risikonya besar saya merasa tetap perlu menjelaskan dengan baik alasan kenapa mereka tidak dapat kami menangkan, dan alhamdulillah setelah itu penyedia dapat menerima hal tersebut. Apakah hal tersebut membuat anda trauma dalam melaksanakan tugas pokja ULPD? Dibilang trauma sih tidak, tapi lebih ke arah kaget, sejak kejadian tersebut saya sempat berpikir untuk mundur dari tim ini, demi kesalamatan keluarga saya juga, namun setelah dipikir-pikir ini adalah bentuk tanggung jawab dan amanah saya, jadi harus dilaksanakan hingga tuntas, dibantu dukungan teman-teman juga akhirnya saya putuskan lanjut. Kita semua tahu risiko menjadi anggota pokja ULPD, apalagi di daerah rawan konfilik seperti Aceh, apakah anda tidak takut? Apa yang melandasi anda hingga mempunyai keberanian menghadapi semua risiko yang akan datang karena hal ini? Kalau takut pasti ada ya, namanya juga manusia, tapi saya merasa teror itu bukan ancaman, kita tidak perlu takut, yang terpenting adalah bagaimana kita tetap tenang menghadapi situasi segenting apapun dan mencari solusinya. Yang terpenting juga bagaimana komunikasi kita, selama kita dapat memberikan penjelasan yang dapat diterima dengan baik, sekeras apapun penyedia juga akan mengerti, disini kita berusaha memberi edukasi tentang pengadaan itu sendiri. Beralih keurusan organisasi, hingga detik ini pokja ULPD masih bersifat ad hoc, apa harapan temanteman untuk organisasi ini? Saya berharap segera menjadi organisasi nya bersifat tetap, jadi pekerjaan tidak lagi tercampur baur, tugas ULP ini bukan tugas yang dapat dibagi dengan pekerjaan lain, risiko dan tanggung jawabnya besar Saya senada dengan bapak ketua tim, yang kita butuhkan itu kepastian, kalau belum tetap kapan saja komposisi tim dapat berubah, lalu dibutuhkan penyesuain lagi, saya rasa sedikit banyak ini akan menghabat pekerjaan Kalau memang benar sesuai dengan harapan teman-teman bahwa nantinya pokja ULPD berstatus tetap, dengan segala pertimbangan dan risiko yang ada mana yang akan anda pilih, tetap

10


diorganisasi sekarang atau melanjutkan tugas sebagai pokja ULPD? Belum tahu ya, kita mengikut keputusan pimpinan saja, bila memang dibutuhkan saya rasa semua yang ada di sini siap menjadi anggota pokja ULPD. (Ferry)

Iskandar, Ketua Pokja ULPD Aceh.

Foto : Ferry I.


11

| WARTA TOKOH

Contoh bangunan dnegan konstruksi Jaring Laba-laba

Foto : arsipiptek.blogspot. com

Konstruksi Sarang Laba-Laba Pondasi Ramah Gempa

“

Lupakan soal bisnis. Ini tentang sebuah inovasi yang lahir dari anak-anak Indonesia untuk misi kemanusiaan. Semakin banyak bangunan yang ramah gempa, semakin banyak pula nyawa yang akan terselamatkan dari bahaya gempa

”

M

asih ingat film Spiderman? Dalam film yang bercerita tentang superhero berwujud manusia laba-laba itu diperlihatkan kehebatan jaring laba-laba Spiderman yang mampu menahan laju kencang kereta api dan beratnya reruntuhan gedung demi menyelamatkan ratusan nyawa manusia. Satu pelajaran yang dapat diambil adalah sehebat-hebatnya kekuatan adalah kekuatan yang digunakan demi misi kemanusiaan. Pelajaran tersebut ternyata tidak hanya ada di film, namun benar-benar ada di dunia nyata. Dan lebih menarik lagi, hal yang akan diulas dalam tulisan Warta kali ini masih berhubungan dengan labalaba juga. Mari kita kenal bersama “Konstruksi Sarang Laba-Laba, Pondasi Ramah Gempa.” Konstruksi Sarang Laba-Laba (KSLL) adalah konstruksi substruktur yang ditemukan oleh Ir. Ryantori dan (Alm) Ir. Sutjipto yang dikembangkan sejak tahun 1976. Filosofi KSLL merupakan konstruksi pondasi dangkal yang kaku, kokoh, menyeluruh tetapi ekonomis dan ramah gempa. Konstruksi ini dirancang mampu mengikuti arah gempa baik horizontal maupun vertikal karena menggunakan media tanah sebagai

12


WARTA TOKOH

|


13

| WARTA TOKOH

Piagam dan penghargaan yang diraih atas inovasi konstruksi jaring labalaba

Foto : Wildan

bagian dari struktur pondasi. Konstruksi pondasi bangunan berupa beton bertulang menyerupai sarang laba-laba dan tanah yang dipadatkan adalah sistem pondasi pertama di dunia yang mampu memaksa tanah berfungsi sebagai struktur. Konstruksi ini sudah teruji berhasil mempertahankan bangunan tetap layak huni setelah mengalami gempa berkekuatan 9,1 skala richter yang terjadi di Padang dan Aceh. Sederet penghargaan telah diraih atas inovasi ini, yang paling bergengsi adalah penghargaan Upakarti Rintisan Teknologi Industri yang diserahkan langsung oleh Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono kepada Direktur Utama PT Katama Suryabumi M. Kris Suyanto JF pada tanggal 28 Desember 2009 di Istana Negara. PT Katama Suryabumi adalah pemegang hak paten KSLL sejak tahun 2007 dengan nomor ID 0018808. Mengapa KSLL Tahan Terhadap Gempa? Profesor Herman Wahyudi, seorang ahli di bidang struktur sekaligus Guru Besar Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya mengatakan bahwa keberhasilan bangunan anti gempa terletak pada pondasi bangunan. Bangunan bertingkat tiga sampai lima harus menggunakan pondasi yang dilengkapi dengan sejumlah rusuk. Penggunaan rusuk ini diadopsi dari KSLL yang menggunakan rusuk berbentuk segitiga. “Dengan begitu, meskipun termasuk pondasi dangkal namun sangat kaku (rigid) sehingga kuat menahan gempa.” lanjut Herman.

14


“Dalam bidang teknik sipil rusuk berbentuk segitiga dikenal stabil meskipun menerima tekanan baik itu gempa atau beban berat,” kata Herman. Herman berharap kalangan Universitas Negeri Padang terus melakukan riset dan mempelajari kekuatan dari KSLL terhadap gempa. Saat ini di komplek Universitas Negeri Padang sendiri terdapat sembilan bangunan bertingkat tiga dan empat yang menggunakan KSLL. Agar konstruksi ini semakin kuat sebelum dipasang, harus ada perbaikan tanah terlebih dahulu (soil improvement) terutama pada lahan dengan kondisi tanah ekstrim. Hasil penelitian dengan menumbukkan beban 80 ton di atas KSLL ternyata tidak menimbulkan kerusakan sama sekali. Dari sudut pandang pengadaan, KSLL dapat menjadi alternatif bagi PPK untuk memilih spesifikasi sesuai kebutuhan. Pekerjaan Konstruksi karena dari segi biaya, KSLL sangat kompetitif. Sedangkan dari sisi kualitas, KSLL memiliki kekuatan di atas rata-rata dengan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) di atas 25%. Salah satu instansi pemerintah yang sudah menggunakan KSLL adalah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) BPKP, Tri Winarno mengatakan bahwa pembangunan gedung BPKP di Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, dan Mamuju, Sulawesi Barat menggunakan pondasi KSLL.

“Semuanya menggunakan penunjukan langsung untuk penggunaan KSLL karena sudah ada tolak ukurnya dari pembangunan gedung BPKP di kota Padang Sumatra Barat,” jelas Tri. Gedung BPKP Padang pernah hancur akibat gempa pada 2009 lalu. Gedung itu kemudian dibangun kembali menggunakan KSLL sebagai pondasi di zona gempa sesuai rekomendasi teknis dari Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Rekomendasi itu menyebutkan KSLL merupakan konstruksi ramah gempa yang cocok diaplikasikan untuk daerah gempa seperti Kota Padang dan telah teruji pada gempa di Banda Aceh, Bengkulu, dan Padang. Sebelum melakukan penunjukan langsung tim pengadaan terlebih dahulu harus mendapat justifikasi terlebih dahulu dari instansi teknis. Pertimbangan berikutnya, konstruksi sarang labalaba merupakan produk paten yang dipegang PT Katama Suryabumi, sesuai dengan peraturan dan perundangan dimungkinkan untuk melaksanakan penunjukan langsung. Langkah Ke Depan Agus B. Sutopo, Kepala Departemen Pemasaran PT. Katama Suryabumi di Jakarta mengungkapkan KSLL memiliki nilai yang ekonomis. Banyak bangunan pemerintah dan swasta Aceh dan Papua yang memanfaatkan konstruksi ini sebagai solusi efisiensi anggaran negara dan keselamatan jiwa. Bangunan tersebut antara lain Kantor PU Kimpraswil Bandung, Kantor BPS Gorontalo, Universitas 45 Makassar, Kantor BPD Sulawesi Selatan, Swiss Bell Hotel Manokwari, Mall Tatura Palu, IS Plaza Jakarta, Kantor DPRD Sumatera Barat,

WARTA TOKOH

|

Gedung UNP Padang, Gedung Dinas Kesehatan Kabupaten Simelue NAD, Gedung Mapolda Bandung, Gedung Departemen Hukum dan HAM RI Jayapura, dan Masjid Raya Banten Setelah terbukti aman terhadap gempa dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, PT Katama Suryabumi berencana menjajaki pasar luar negeri, khususnya untuk membantu negara yang rawan gempa. Pada tahun 2014, perusahaan ini melakukan sosialisasi dan edukasi pasar terkait teknologi ramah gempa di pameran internasional di Dubai dan Filipina.

“

Keselamatan jiwa sangat penting, kami berupaya memahami apa yang dibutuhkan masyarakat terhadap inovasi dan hanya dengan peduli akan keselamatan jiwa dan lingkungan, kami dapat memberikan inovasi yang bermanfaat seluas-luasnya pada masyarakat dunia

”

Agus B Soetopo ketika menjelaskan mengenai Konstruksi Jaring Labalaba

Foto : Wildan

Sosialisasi ini diikuti oleh ratusan perusahaan konstruksi dari berbegai negara. Dengan prestasi yang ada, teknologi konstruksi Indonesia bisa menjadi salah satu kebanggaan masyarakat Indonesia dan bermanfaat pada konstruksi bangunan di negara yang berpotensi rawan gempa. Katama sebagai perusahaan agent development inovasi terus berkontribusi memberikan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya dalam hal keselamatan jiwa manusia dan lingkungan. Perusahaan ini menjalin kerja sama dan melibatkan lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan pemerintah untuk penelitian dan pengembangan teknologi KSLL. “Lupakan soal bisnis. Ini tentang sebuah inovasi yang lahir dari anak-anak Indonesia untuk misi kemanusiaan. Semakin banyak bangunan yang ramah gempa, semakin banyak pula nyawa yang akan terselamatkan dari bahaya gempa,” ujar Agus. Senada dengan Agus, Direktur Utama PT Katama Surya Bumi, Kris Suyanto JF mengatakan sangat mengapresiasi kepercayaan terhadap KSLL. Kris mengatakan, lewat kerja sama dengan ahli konstruksi dari kalangan perguruan tinggi, KSLL akan terus dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi konstruksi. Menurut Kris, pihaknya membangun perusahaan yang konsisten dalam agent development teknologi inovasi yang bermanfaat khususnya keselamatan jiwa dan lingkungan. “Keselamatan jiwa sangat penting, kami berupaya memahami apa yang dibutuhkan masyarakat terhadap inovasi dan hanya dengan peduli keselamatan jiwa dan lingkungan, kami dapat memberikan inovasi yang bermanfaat seluas-luasnya pada masyarakat dunia, “ ungkap Kris. (Raditya)


15

| WARTA OPINI

melangkah ke Pengadaan strategis

Namanya rantai, berarti ada hubungan dengan proses lainnya. Ini berarti bahwa pengadaan adalah awal yang akan mempengaruhi keseluruhan rantai pasokan. Pengadaan tidak dapat dilihat sebagai satu aktivitas pencarian/pembelian saja, namun harus dilihat dampaknya terhadap keseluruhan organisasi. Bahkan pengadaan dapat menjadi kunci tercapainya tujuan organisasi. Mempelajari pengadaan berarti harus mempelajari pula siklus rantai pasokan dan pengaruh yang timbul dari rantai pasokan itu.

Illustrasi management procurement untuk modernisasi pengadaan.

Sumber : www. supplychainstation.com

“

Pengadaan tidak dapat dilihat sebagai satu aktivitas pencarian/ pembelian saja, namun harus dilihat dampaknya terhadap keseluruhan organisasi.

”

16


J

alan, jembatan, sekolah, pasar, adalah contoh hasil belanja pemerintah. Betapa pentingnya peran adanya infrastruktur itu. Infrastruktur adalah kunci untuk dapat melanjutkan pembangunan ke bidang dan wilayah yang lebih luas. Proyek pembangunan bangunan fisik disebut dengan pekerjaan konstruksi. Cara memperolehnya atau membangunnya didapat dari mekanisme pengadaan. Yaitu menyeleksi penyedia yang dapat menyediakan apa yang diminta oleh pemerintah sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain pekerjaan konstruksi ada juga pengadaan barang dan jasa yang tidak kalah penting. Pengadaan barang dan jasa selain untuk memenuhi kebutuhan berfungsi juga untuk mensukseskan program pemerintah, contohnya e-KTP, pencetakan kertas suara pemilu, pembelian bus angkutan umum. Peran pengadaan yang penting dan fakta besarnya alokasi belanja pemerintah untuk pengadaan, mempertegas bahwa pengadaan harus dipandang strategis bagi pembangunan negara

Dalam dunia bisnis, terdapat dua cara pandang mengenai rantai pasokan, yaitu pandangan tradisional (traditional view of supply chain) dan pandangan modern (modern view of supply chain). Negara – negara maju di dunia telah menggunakan cara pandang modern supply chain. Yaitu yang menempatkan kegiatan pembelian bukan hanya kegiatan klerikal, kegiatan operasional yang berulang untuk memenuhi kebutuhan, namun juga sebagai strategi untuk mencapai tujuan korporasi. Lalu bagaimanakah dengan Indonesia? Khususnya untuk pengadaan di instansi pemerintahan, mengingat birokrasi pemerintahan cenderung lebih lambat daripada dunia bisnis. Penerapan Pengadaan Strategis di Indonesia Dalam instansi pemerintahan di indonesia, pembelian barang/jasa dillakukan oleh suatu kelompok kerja (Pokja). Pokja inilah yang bertugas mencarikan penyedia barang/jasa yang diinginkan oleh instansi/satuan kerja (satker). Pelaksanaan tugas pokja ini sangat terikat oleh peraturan. Peraturan pengadaan saat ini menggunakan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 (Perpres 54). Peraturan ini mengatur secara detail tata cara dalam setiap tahapan pengadaan. Perubahan tata cara maupun proses pengadaan harus melalui perubahan aturan.

Pengadaan Strategis Memandang pengadaan secara stategis berarti harus melihat keterkaitan pengadaan secara gambar besarnya. Pengadaan adalah aktivitas utama dalam awal rantai pasokan (upstream supply chain).

Perjalanan panjang telah dilalui oleh peraturan pengadaan di Indonesia. Beberapa perubahan dilakukan menyesuaikan dengan pandangan modern tentang rantai pasokan. Adanya kewajiban membentuk Pokja pengadaan membuat pengadaan

WARTA OPINI

|

melangkah dari peran tradisional ke modern. Dengan terbentuknya Pokja maka proses pengadaan tidak dilakukan oleh tim ad-hoc sehingga akan mendapatkan sumber daya manusia yang terspesialisasi dan terlatih. Perubahan positif yang lain yang telah dilakukan sebelumnya adalah Pokja melakukan kaji ulang HPS dan spesifikasi serta dapat menyampaikan usulan perubahan kepada PPK. Dari titik itulah peran Pokja mulai luas dan terhubung dengan fungsi/bidang lain, tidak hanya menunggu pesanan dan melakukan pekerjaan klerikal saja. Indonesia telah meninggalkan sebagian besar poin pandangan tradisional rantai pasokan dan telah melakukan poin – poin rantai pasokan modern. Pengadaan barang/jasa di pemerintahan mulai mendapatkan perhatian lebih. Kini proses pengadaan dibantu dengan penggunaan teknologi, berbagai sistem pengadaan berbasis internet muncul.

Gagasan evaluasi penawaran yang tidak hanya fokus ke harga terendah telah mengemuka. Salah satu contohnya adalah metode evaluasi total biaya selama umur ekonomis (total cost of ownership) yang muncul walaupun dalam praktiknya belum terlalu banyak yang mengimplementasikan. – performance based evaluation, - brand/trade names Kementerian Keuangan telah mengembangkan Vendor Management System yaitu suatu sistem untuk mengelola data penyedia. Data penyedia ini dikumpulkan dan diklasifikasikan kemudian dilakukan analisis untuk dapat membantu proses pengadaan. Pada rantai pasokan modern, pembeli membina hubungan dekat dengan penyedia. Semakin penting barang yang akan didapatkan oleh pembeli, semakin dekat pula hubungan yang dibangun. Ini dilakukan untuk menjamin kualitas dan ketersediaan barang yang akan diberikan penyedia. Indonesia perlu mengubah mindset bahwa semakin dekat hubungan

pembeli (dalam hal ini pemerintah) dengan penyedia semakin besar pula kecurigaan penyalahgunaan wewenang terjadi persekongkolan. Walaupun masih ada beberapa poin pandangan modern yang belum diterapkan seluruhnya, perlahan tapi pasti, pengadaan di Indonesia sudah berjalan ke arah yang benar. (edd)

Ilustrasi Vendor manajemen dalam pengadaan

Sumber : www.alexant. com


17

Data dan Fakta | WARTA INFO

data kerjasama pusat lpse dengan instansi pemerintah Wilayah Jakarta (Pusat) 1. Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 2. Komisi Yudisial (KY) 3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 4. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI (Pusat dan Daerah) 5. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 6. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia 7. Badan Kepegawaian Negara (BKN) (Pusat dan Daerah) 8. Sekretariat Negara 9. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (Pusat dan Daerah) 10. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) 11. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 12. Lembaga Administrasi Negara RI (LAN) 13. SKK Migas 14. Kementerian BUMN 15. Badan Pengawas Mahkamah Agung RI 16. Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia 17. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wilayah Aceh 1. IAIN Ar-Raniry Aceh 2. Kantor Badan SAR Aceh 3. Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Malahayati Aceh Besar Wilayah Kepulauan Riau 1. Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam Wilayah Jambi 1. Kejaksaan Tinggi Jambi 2. Kejaksaan Negeri Muara Bungo Wilayah Bengkulu

18


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

BPS Provinsi Bengkulu Dinas Kesehatan Kab. Seluma RSUD Tais Kab. Seluma Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Seluma Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Seluma Sekretariat Daerah Kab. Seluma Sekretariat DPRD Kab. Seluma Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Seluma Pengadilan Agama Curup Kementerian Agama Kab.Seluma Bengkulu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Seluma Bengkulu Badan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Seluma Pengadilan Agama Lebong

Sumatera Barat 1. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat 2. Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Sumatera Barat 3. Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Wilayah Lampung 1. Stasiun KIPM Kelas I Lampung 2. Badan Pengawas Pemilu Propinsi Sumatera Barat Wilayah Sumatera Selatan 1. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan 2. Kantor Badan Kepegawaian Negara Sumatera Selatan Wilayah Jawa Barat 1. Panti Sosial Bina Netra “Wyata Guna” Kementerian Sosial R.I 2. Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung 3. Pengadilan Tinggi Bandung 4. Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Barat

5. Pengadilan Militer II-09 Bandung 6. Balai Penerbitan Braille Indonesia (BPBI) “ABIYOSO” Kementerian Sosial R.I 7. Balai Bahasa Bandung Kementerian Pendidikan Nasional R.I 8. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung 9. Pengadilan Negeri Karawang 10. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Wilayah Serang 1. Pengadilan Tinggi Agama Serang 2. Kejaksaan Tinggi Serang Wilayah Yogyakarta 1. Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan Yogyakarta 2. Balai Taman Nasional Gunung Merapi 3. Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta 4. Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta Wilayah Jawa Timur 1. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jawa Timur. 2. Pengadilan Militer III Madiun 3. Polda Jatim 4. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya 5. Perwakilan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII 6. Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto 7. Universitas Wijaya Putra Surabaya 8. BPN Kota Surabaya 9. Universitas Katolik Darma Cendika

Wilayah Bali 1. Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem

WARTA INFO

| Data dan Fakta Jeneponto

8. Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Jeneponto Akademi Pariwisata Makassar

9. 10. Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar 11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab Takalar

12. Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Kab. Takalar

Ilustrasi Kontrak Penandatangan kontrak kerjasama

13. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Daerah Kab. Bulukumba

14. Dinas Perindustrian Perdagangan Sumber : www.engineersjournal.ie

2. 3. 4. 5. 6.

Pengadilan Agama Gianyar Pengadilan Agama Badung RRI Singaraja RRI Denpasar Pusat Pengelolaan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara

Wilayah Kalimantan Barat 1. Kantor Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang 2. Stasiun Meteorologi Supadio 3. Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak 4. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat 5. Badan Pengelolaan Perbatasan Bengkayang 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bengkayang 7. Balai Karantina Pertanian Kelas I Pontianak 8. Bappeda Kabupaten Bengkayang 9. Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong 10. Satuan Kerja Dinas Kelautan Kalimantan Barat 11. Panglima Komando Daerah Militer XII Tanjung Pura 12. Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat 13. Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak 14. Balai Pengamatan Dirgantara Pontianak 15. Satuan Brimob Polda Kalimantan Barat 16. Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Kelas I Entikong 17. Lembaga Penjamin Mutu

Pendidikan Kalimantan Barat

18. Kejaksaan Negeri Pontianak 19. Kejaksaan Negeri Putussibau Wilayah Kalimantan Timur 1. Pengadilan Militer I-07 Balikpapan 2. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Balikpapan 3. Pusat Pengelolaan Ekoregion Kalimantan 4. Balai Karantina Kelas I Balikpapan 5. Pengadilan Agama Balikpapan 6. Pengadilan Agama Nunukan 7. Pengadilan Agama Tanjung Redeb 8. Kejaksaan Negeri Nunukan 9. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur 10. Pengadilan Agama Tanah Grogot Wilayah Kalimantan Tengah 1. Kejaksaan Tinggi Prop.Kalteng Wilayah Sulawesi Tenggara 1. LPP TVRI Stasiun Sulawesi Tenggara 2. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Wilayah Sulawesi Selatan 1. Dinas Kesehatan Jeneponto 2. SMAK Makassar 3. RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle Kab. Takalar 4. Dinas Pertanian Kab. Jeneponto 5. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Jeneponto 6. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kab Jeneponto 7. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Pertambangan dan Energi Daerah Kab. Takalar 15. TVRI Stasiun Sulawesi Selatan 16. Panti Sosial Marsudi Putra ‘Toddopuli’ Wilayah Maluku 1. Universitas Pattimura 2. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tenggara 3. LPP RRI Tual 4. Politeknik Perikanan Negeri Tual 5. Komisi Pemilihan Umum Kota Tual 6. LPP RRI Ambon 7. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Maluku 8. Pengadilan Negeri Tual 9. Kejaksaan Tinggi Maluku 10. Kejaksaan Negeri Tual 11. Cabang Kejaksaan Negeri Masohi di Geser 12. Cabang Kejaksaan Negeri Masohi di Wahai Wilayah Maluku Utara 1. Stasiun Karantina Ikan,Pengendalian Mutu & Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Ternate Wilayah Papua Barat 1. RRI Sorong 2. Kejaksaan Negeri Manokwari 3. Kejaksaan Negeri Sorong Wilayah Papua 1. Pengadilan Negeri Jayapura 2. Pengadilan Agama Sentani


19

Regulasi | WARTA INFO

pengembangan Jabatan fungsional pengadaan

J

abatan fungsional pengelola pengadaan barang/ jasa pemerintah (jabfung pengadaan) merupakan salah satu jabfung yang saat ini dalam proses pengembangan di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Jika dibandingkan dengan beberapa kementerian atau pemerintah daerah yang sudah mengimplementasikan jabatan fungsional pengadaan, dapat dikatakan dalam hal ini, Kemenkeu sedikit tertinggal. Yang menjadi pertanyaan seberapa menarik jabfung pengadaan bagi pegawai atau pejabat yang terlibat. bagaimana jenjang karirnya, dan remunerasinya, serta sejauh mana sistem reward sebanding dengan risiko yang ditanggungnya. Ketentuan Jabatan Fungsional Dasar hukum jabfung pengadaan terdapat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2012 (Permenpan RB 77/2012) tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya. Selanjutnya pada tahun 2013 diterbitkan Peraturan Bersama Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 dan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Permenpan RB 77/2012. Kedua peraturan ini menjelaskan jabfung pengadaan secara detail termasuk rumpun jabatan, kedudukan, tugas pokok, dan pembagian angka kredit. Jabfung pengadaan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tanggung jawab dan wewenang melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa

20


pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Permenpan RB 77/2012 jenjang jabfung pengadaan terdiri dari:

1. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama;

2. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda; dan

3. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya Sedangkan untuk jenjang pangkat pengelola pengadaan barang/jasa yaitu: a. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama: 1) Penata Muda,golongan ruang III/a; dan 2) Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b. b. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda 1) Penata, golongan ruang III/c; dan 2) Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. c. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya 1) Pembina, golongan ruang IV/a; 2) Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan 3) Pembina Utama Muda, golonga ruang IV/c. Untuk pembagian kelas jabatan (job grading) Kepala LKPP telah mengeluarkan Surat Edaran nomor 8 Tahun 2015 tentang Tunjangan bagi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa yang mengusulkan kelas jabatan untuk ditetapkan pejabat berwenang sebagai berikut: a. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Madya, kelas jabatan 11 b. Pengeloal Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Muda, kelas jabatan 9 c. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

Tingkat Pertama, kelas jabatan 8 Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan jabfung pengadaan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Pengusulan angka kredit terdapat dua unsur yang dinilai yaitu unsur utama dan unsur penunjang. Unsur utama terdiri dari pendidikan, perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak, manajemen informasi aset, dan pengembangan profesi pengelola pengadaan barang/jasa. Sedangkan unsur penunjang terdiri dari pelatihan di bidang pengadaan, pemberian keterangan ahli/ pendampingan/saran rekomendasi, peran serta dalam seminar di bidang pengadaan, peran serta dalam ekspose pengadaan, keanggotaan dalam organisasi profesi di bidang pengadaan, keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan, perolehan penghargaan dan perolehan gelar keserjanaan lainnya. Penetapan angka kredit akan digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan ataupun kenaikan pangkat. Jabatan Fungsional Pengadaan di Kemenkeu Lantas kapan jabfung pengadaan ini bisa diterapkan di Kemenkeu. Dalam upaya mengimplementasikan jabatan fungsional, Kementerian Keuangan bekerjasama dengan LKPP dan Millennium Challenge Account – Indonesia (MCAI) telah memasukkan unsur jabatan fungsional dalam rangka penerapan program modernisasi pengadaan di lingkungan Kementerian Keuangan.

WARTA INFO

| Regulasi

Dengan adanya jabatan fungsional di Kementerian Keuangan diharapkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang selama ini dilaksanakan oleh pegawai yang berstatus ad hoc dapat menjadi pegawai berstatus tetap sehingga pegawai yang ditugaskan melaksanakan pengadaan barang/jasa dapat fokus terhadap tugasnya karena tidak ada perangkapan jabatan atau kegiatan lain. Selain itu diharapkan para pegawai tersebut merupakan pegawai yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai dengan kualifikasi yang telah ditetapkan dan profesonal dalam melaksanakn tugasnya. Untuk menjamin kompetensinya, Pejabat Fungsional akan mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang kurikulumnya mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Pengadaan Barang/Jasa, serta harus mengikuti dan lulus uji kompetensi. Melalui pembentukan jabatan fungsional diharapkan pejabat fungsional adalah: 1. Ditunjuk untuk jangka waktu tertentu untuk melaksanakan pengadaan atau permanen; 2. Mandiri/ independen dari pengaruh kepentingan dan intervensi; 3. Kemampuan dan kompetensi pelaksana berjenjang sesuai kualifikasi; 4. Profesionalitas lebih terjamin dan terukur; 5. Pelaksanaan pengadaan lebih fokus karena tidak ada perangkapan jabatan/ kegiatan lain; 6. Akumulasi keahlian, pengalaman, dan keterampilan pelaksana terdokumentasi ; 7. Ada jaminan peningkatan karier di bidang Pengelolaan Pengadaan Barang/jasa.

yang diperoleh sekaligus menekan biaya pengadaan (value for money) • Memudahkan pembinaan karier SDM pengadaan

2. Bagi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

• Hanya fokus pada tusi pengadaan • Adanya jenjang karir dan insentif

3. Bagi Penyedia Barang/Jasa: Proses lebih jelas dan transparan karena berhadapan dengan profesional pengadaan

4. Bagi Penyedia Barang/Jasa: Proses lebih jelas dan transparan karena berhadapan dengan profesional pengadaan. (rendy)

yang jelas dapat meningkatkan profesionalisme.

“

Setelah melihat dua dasar hukum jabfung pengadaan, terdapat beberapa hal yang membuat jabfung pengadaan belum bisa diterapkan di Kemenkeu.

”

Manfaat Pembentukan Jabatan Fungsional Adapun manfaat pembentukan jabatan fungsional adalah 1. Bagi Organisasi Pemerintah:

• Meningkatkan kualitas barang dan jasa

Ilustrasi : kursi jabatan fungsional pengadaan yang masih kosong

Gambar : Syarif


21

Penyedia | WARTA INFO

Pengadaan Strategis dan pengadaan tradisional

pelaksanaan (source) terdiri dari 2 kegiatan, yaitu pendekatan pasar dan pemilihan penyedia serta negosiasi dan penetapan kontrak. Fase pengelolaan (manage) terdiri dari 2 kegiatan, yaitu pengelolaan kontrak dan hubungan kerja sama serta melakukan reviu. Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang, hingga kini masih berupaya menempatkan proses pengadaan barang/jasa sebagai kegiatan yang bersifat strategis. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan modernisasi pengadaan. Melalui kegiatan tersebut diharapkan terjadi pergeseran pola pikir dari pengadaan barang/jasa yang bersifat tradisional menuju pengadaan strategis seperti yang terlihat pada ilustrasi disamping.

Traditional Stategic approach to procurement

Gambar : http://www. business.govt.nz

“

Negaranegara maju menempatkan proses pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai kegiatan yang bersifat strategis.

”

Modern Stategic approach to procurement

Gambar : http://www. business.govt.nz

22


P

orsi belanja barang/jasa pemerintah berkisar 40% dari total Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Jumlah yang besar tersebut tentunya memerlukan pengelolaan yang baik dalam penggunaannya. Mengadakan barang/jasa selayaknya tidak lagi dipandang sebagai kegiatan administrasi untuk memperoleh barang/jasa yang dibutuhkan. Negara-negara maju menempatkan proses pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai kegiatan yang bersifat strategis. Pengadaan barang/jasa yang direncanakan dengan baik dan dilaksanakan dengan efektif merupakan hal penting. Pengadaan barang/ jasa merupakan proses end-to-end, dimulai dari perencanaan hingga pengelolaan. Selandia Baru misalnya, menerapkan procurement lifecycle. Procurement lifecycle Selandia Baru terdiri dari 8 kegiatan yang terbagi menjadi 3 fase dalam proses pengadaan barang/jasa. Fase perencanaan (plan) meliputi 4 kegiatan, yaitu (1) Inisiasi proyek; (2) Identifikasi kebutuhan dan analisis pasar; (3) Menentukan spesifikasi kebutuhan; dan (4) Menyusun rencana pelaksanaan pengadaan. Fase

Secara umum, pengadaan barang/jasa yang bersifat tradisional dipandang sebagai fungsi administrasi. Fase perencanaan belum dianggap sebagai hal yang penting, sehingga membutuhkan upaya yang besar untuk masuk pada fase pelaksanaan proses pengadaan. Akibatnya adalah proses pengadaan barang/jasa hanya fokus mendapatkan barang/jasa yang dibutuhkan, bukan fokus untuk mendapatkan barang/jasa yang berkualitas. Berbeda jika dibandingkan dengan pendekatan strategis seperti yang terlihat pada ilustrasi dibawah. Pada pendekatan strategis, terlihat bahwa sejak tahap inisiasi proyek hingga reviu, upaya yang dibutuhkan hampir setara. Masing-masing fase akan memberikan value yang signifikan dalam mengidentifikasi solusi yang diperlukan ketika proses pengadaan berjalan. Selain itu, dengan fokus kepada pengelolaan hubungan kerja sama dengan penyedia barang/jasa, semakin sedikit waktu yang diperlukan dalam memecahkan permasalahan. Waktu dapat digunakan untuk menilai kualitas barang/jasa yang disampaikan dan mengidentifikasi peluang penghematan serta manfaat lainnya. Secara umum, pendekatan strategis mampu memberikan values yang lebih besar. (Barry)

WARTA INFO

| Penyedia


23

Sharing Session | WARTA INFO

Tranformasi pengadaan : procurement goes beyond complience Oleh: M. Lucky Akbar, Duta Transformasi Kemenkeu

Latar Belakang

K

ementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang melaksanakan hajatan besar dengan adanya Keputusan Menteri

“

Dalam mendukung Program Transformasi Kelembagaan, Sekretariat Jenderal (Setjen) melaksanakan peran fundamental sebagai pembina dan menjalankan fungsi pusat korporasi kementerian.

”

Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 20142025. Hajatan ini merupakan komitmen Kemenkeu untuk meningkatkan kinerja dan memberikan layanan terbaik secara berkesinambungan kepada stakeholder.

Setjen bersama Inspektorat Jenderal dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, mendapatkan tugas mengawal tema sentral TK, yaitu menjawab ekspektasi stakeholder melalui perbaikan berkesinambungan di bidang IT, SDM, dan fungsi korporasi dalam menjawab tantangan perubahan lingkungan strategis Kemenkeu.

Sebagai institusi pemerintahan, tugas pelayanan adalah memenuhi ekspektasi stakeholder yang tidak pernah berhenti. Tuntutan mencapai performance yang lebih baik adalah suatu keniscayaan. Menteri Keuangan sebagai Chief Financial Officer (CFO) kekayaan negara dan pengawas end to end keuangan publik, memiliki peran dan fungsi yang penting sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif. Untuk itulah diperlukan berbagai program terobosan (breakthrough) melalui inisiatif yang membuat kementerian ini menjadi institusi terbaik.

Selanjutnya, agar spirit pelaksanaan tugas Setjen selaras dengan tujuan TK Kemenkeu, Setjen merumuskan visi baru yang lebih fokus dan jelas yaitu ‘Menjadi penggerak utama penyempurnaan berkelanjutan demi terwujudnya visi Kemenkeu’

Inisiatif ini tertuang dalam 87 inisiatif strategis Cetak Biru Transformasi Kelembagaan (TK), yang terbagi atas tiga tahap, yaitu: jangka pendek (2013-2014) sebagai periode membangun momentum reformasi, jangka menengah (2015-2019) sebagai periode untuk membangun keunggulan operasional dan layanan dalam skala besar, dan jangka panjang (20202025) sebagai periode melembagakan terobosan (breakthrough). Peran Sekretariat Jenderal dalam Trasnformasi Kelembagaan Dalam mendukung Program TK, Sekretariat Jenderal (Setjen) melaksanakan peran fundamental sebagai pembina dan menjalankan fungsi pusat korporasi kementerian (sentra korporat), yang menetapkan

24


dasar pelaksanaan tugas Sumber Daya Aparatur Kemenkeu. Selain itu Setjen berperan sebagai penentu keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di seluruh unit eselon I Kemenkeu.

Tujuan TK Sekretariat Jenderal Tujuan jangka panjang pelaksanaan program TK Setjen adalah:

1. Sentra korporat difokuskan kembali untuk menyediakan keahlian strategis, layanan efisien, dan memberdayakan unit eselon I di seluruh 8 fungsi inti korporat; 2. Pengelolaan kinerja yang dipandu pimpinan akan direvitalisasi melalui IKU yang dirampingkan dan penerapan dialog kinerja model baru bagi 200 eselon I/eselon II; 3. Kegiatan utama SDM akan berlangsung 10%30% lebih cepat dan lebih efektif melalui penyempurnaan struktur, proses, TI, dan kapabilitas pegawai yang khas; dan 4. 100% jabatan strategis akan diisi melalui upaya terobosan program SDM seperti perencanaan suksesi, perekrutan tenaga profesional eksternal, dan talent pool. Peran Inisiatif Penguatan Pengadaan menuju Beyond Complience

WARTA INFO

| Sharing Session

Penguatan pengadaan dan pengelolaan aset merupakan salah satu dari delapan inisiatif strategis tema sentral. Peran yang diharapkan dari inisiatif penguatan pengadaan adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses corporate, khususnya transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pengadaan di lingkungan Kemenkeu. Guna mewujudkan peran ini, terdapat dua subinisiatif untuk mencerminkan perubahan yang diharapkan yaitu procurement ownership dan pengembangan e-catalogue dengan pemilik inisiatif Kepala Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Proses yang diwujudkan guna mengimplementasikan hal tersebut adalah secara sistematis menjelaskan ownership atas pengadaan seluruh barang dan menciptakan e-catalogue untuk seluruh produk standar IT dan Non-IT. Sasaran yang ingin diraih dari kedua proses tersebut adalah: 1. Komitmen seluruh unit eselon I dalam mengimplementasikan kategorisasi barang/jasa beserta strategi pengadaan; 2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan dalam rangka mendukung asas transparansi dan akuntabilitas; 3. Penggunaan e-catalogue untuk produk standar dapat memudahkan proses pengadaan barang/ jasa berikut pendistribusiannya. Berdasarkan implementasi yang telah dilakukan selama 2015, proses TK di bidang penguatan pengadaan adalah: 1. Ditetapkannya kebijakan mengenai procurement of ownership yaitu Surat Edaran Nomor 24 Tahun 2015 tentang Konsolidasi Pengadaan di lingkungan Kemenkeu yang menginformasikan pelaksanaan penggabungan pengadaan barang/ jasa sejenis dari beberapa satuan kerja (satker) melalui pengadaan bersama; 2. Adanya penambahan produk untuk produk IT standar di sistem aplikasi e-catalogue nasional yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah. 3. Inovasi Pusat LPSE, yaitu pembangunan Sistem Manajemen Informasi Pengadaan Langsung (SIMPeL) diapresiasi oleh pimpinan (di-launching resmi oleh Wakil Menteri Keuangan pada tanggal 6 Januari 2015) sebagai bentuk keberhasilan cepat (quick win) yang dapat dirasakan stakeholder dari Program TK Setjen. Implikasi dari hasil 2015 tersebut adalah sebuah

loncatan besar pengadaan yang selama ini hanya dipandang sebagai proses administratif menuju pengadaan yang strategis (beyond procurement). Yang berusaha diwujudkan melalui program transformasi penguatan pengadaan adalah menjadikan aggregasi demand dan IT support for procurement transparancy sebagai bagian dari strategi pengadaan yang lebih efisien, efektif, dan mewujudkan value for money hasil pengadaan.

Ilustrasi Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan

Gambar : Syarif

Value for money dihasilkan melalui inovasi, keterbatasan anggaran, dan kepuasan stakeholder yang diramu sebagai satu kesatuan tujuan yang tidak terpisahkan dari konsolidasi pengadaan dan optimalisasi e-Purchasing melalui e-catalogue dalam proses pemilihan penyedia guna mendapatkan barang/jasa terbaik yang dibutuhkan satker. Jalan memang masih panjang dan proses transformasi masih berjalan. Langkah selanjutnya Pusat LPSE bersama unit terkait adalah menginisiasi terbentuknya unit yang fully dedicated mewujudkan end to end pengadaan di lingkungan Kemenkeu, sehingga perubahan yang dilakukan bukan hanya dalam konteks proses bisnis tapi kelembagaan yang akan meningkatkan kualitas pembinaan SDM pengadaan yang fokus dan mampu bekerja secara lebih profesional.


25

Data dan Fakta | WARTA INFO

# Detail realisasi penghematan anggran dapat di download di : http://tinyurl.com/eprocsmstr1 atau melalui QR Code diatas # Presentase penghematan didapat dari Nilai Realisasi dibagi dengan Pagu Anggaran

26



27

| WARTA INOVASI

MITIGASI RISIKO PELAKSANAN KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA

diatur dengan jelas dan pasti di dalam setiap kontrak. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain: a. Cuaca/musim seperti curah hujan yang terlalu tinggi yang dapat menghambat penyelesaia pekerjaan konstruksi. b. Keamanan seperti gangguan terhadap pekerja. c. Kelangkaan/ketiadaan bahan di pasar. d. Rendahnya Profesionalitas pekerja. Penanganan risiko tersebut dapat dilakukan dengan cara antara lainsebagai berikut:

Ilustrasi Identifikasi Risiko

Sumber : clearboard.files. wordpress.com

“

Jenis dan kualitas barang yang menjadi objek kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah harus dituangkan dengan jelas di dalam kontrak dan/ atau dokumen lainnya.

28

”


P

engadaan barang dan jasa pemerintah untuk paket pekerjaan dengan nilai di atas dua ratus juta rupiah harus dilaksanakan dengan berdasarkan suatu perikatan dalam bentuk Surat Perjanjian (kontrak) antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Penyedia Barang/Jasa. Tujuan dibuatnya perikatan tertulis dalam bentuk kontrak adalah agar masingmasing pihak yang mengikatkan diri dalam kontrak mengetahui secara rinci hak dan kewajibannya serta berupaya maksimal untuk memenuhi kewajiban tersebut. Dari sudut pandang majemen risiko setiap kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah pasti mengandung risiko. Resiko pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah antara lain adalah sebagai berikut:

a. Untuk menghindari gangguan cuaca dapat dilakukan dengan menyesuaikan rencana jadwal pelaksanaan kegiatan dengan musim. Penyusunan jadwal rencana pengadaan merupakan tugas pokok PPK. b. Untuk menghindari terjadinya gangguan keamanan terhadap pekerja dalam menyelesaikan pekerjaan termasuk keamanan terhadap bahanbahan dan peralatan kerja pekerjaan konstruksi dapat dilakukan dengan cara membangun pagar pembatas yang membatasi lokasi bangunan dari gangguan masyarakat umum. c. Untuk menghindari kelangkaan bahan dapat dilakukan dengan mencantumkan syarat perlunya surat dukungan dari agen barang atau distributor resmi sebagai persyaratan bagi penyedia dalam mengikuti proses pemilihan panyedia. d. Untuk menghindari rendahnya profesionalitas pekerja dan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan mencantumkan persyaratan berupa daftar personil tetap dengan syarat kualifikasi tertentu.

2. Kualitas dan volume hasil pekerjaan kurang dari yang semestinya. Jenis dan kualitas barang yang menjadi objek kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah harus dituangkan dengan jelas di dalam kontrak dan/atau dokumen lainnya. Rendahnya kualitas barang dan/ atau hasil pekerjaan dapat disebabkan oleh:

1. Penyelesaian pekerjaan terlambat dari jadwal

a. Spesifikasi teknis barang tidak dicantumkan secara jelas dalam dokumen kontrak. b. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang barang/ pekerjaan yang dilaksanakan. c. Lemahnya pengawasan pelaksanaan pekerjaan d. Perbuatan curang dari penyedia barang/jasa.

yang telah disepakati. Batas waktu yang disediakan bagi penyedia barang/ jasa untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan telah

Untuk menghindari terjadinya risiko barang yang diserahkan tidak sesuai dengan kualitas dan jumlah

WARTA INOVASI

|

tidak sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak, dapat dilakukan hal-hal antara lain sebagai berikut: a. Mencantumkan spesifikasi teknis barang dengan jelas dan lengkap dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa. b. Mengharuskan persyaratan melampirkan gambar dan brosur barang dalam surat penawaran peserta lelang. c. Melaksanakan evaluasi secara ketat terhadap spesifikasi teknis dan merek barang yang tercantum dalam dokumen penawaran peserta. d. Mencantumkan merek dan type/model barang secara jelas dalam kontrak. e. Memberikan pembekalan teknis kepada Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan f. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan.

3. Timbulnya Perselisihan antara PPK dan Penyedia Penuangan isi kesepakatan ke dalam kontrak kadang-kadang kurang lengkap sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan persepsi di antara para pihak. Adakalanya pihak yang berkontrak merasa bahwa kalimat yang terdapat dalam pasal kontrak sudah cukup jelas, walaupun kalimat tersebut sebenarnya masih mengandung lebih dari satu tafsiran (ambigu). Akibatnya terjadi perbedaan persepsi yang menimbulkan ketidaksempurnaan hasil pelaksanan kontrak. Untuk menghindari adanya perbedaan persepsi tentang kontrak, sebelum menanda tangani kontrak PPK dapat meminta pendapat para ahli hukum kontrak.

4. Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai Keinginan. Kesalahan perencanaan akan sangat berpengaruh pada hasil akhir pekerjaan. Karena itu kegagalan perencanaan harus diperhitungkan sebagai salah satu risiko pelaksanaan kontrak. Dalam pembangunan konstruksi perencanaan harus dituangkan secara detail dalam bentuk gambar disain bangunan.Dalam bidang pengadaan barang, perencanaan kebutuhan barang dilakukan oleh PPK dengan melakukan analisis kebutuhan berdasarkan data dan informasi kebutuhan dari seluruh pegawai satuan kerja.. Penutup Tujuan pembuatan kontrak adalah untuk menjamin bahwa penyedia barang/jasa akan menyerahkan hasil pekerjaannya berupa barang/jasa sesuai dengan yang telah disepakati dalam kontrak. Dalam perspektif manajemen resiko pelaksanaan kontrak memiliki cukup banyak risiko antara lain:

1. Penyelesaian pekerjaan terlambat dari jadwal yang telah disepakati. 2. Kualitas dan volume hasil pekerjaan kurang dari yang semestinya. 3. Perselihan antara PPK dengan Penyedia. 4. Hasil pekerjaan tidak sesuai keinginan Penanganan resiko tersebut dapat dilakukan sebagai berikut: Untuk pekerjaan konstruksi dapat dilakukan dengan cara: a. Memilih waktu yang tepat untuk memulai pelaksanaan pekerjaan. b. Membangun pagar pembatas yang membatasi lokasi bangunan dari gangguan masyarakat umum. c. Mencantumkan syarat perlunya surat dukungan dari agen barang atau distributor resmi sebagai persyaratan bagi penyedia dalam mengikuti proses pemilihan panyedia. d. Mncantumkan persyaratan berupa daftar personil tetap dengan syarat kualifikasi tertentu. e. Meminta pendapat para ahli hukum kontrak. f. Melakukan koordinasi antara konsultan perencana g. Memberikan pembekalan teknis kepada Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan h. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan.

“

Tujuan pembuatan kontrak adalah untuk menjamin bahwa penyedia barang/ jasa akan menyerahkan hasil pekerjaannya berupa barang/ jasa sesuai dengan yang telah disepakati dalam kontrak.

”

Untuk pengadaan barang dapat dilakukan dengan cara: a. Mencantumkan syarat perlunya surat dukungan dari agen barang atau distributor resmi sebagai persyaratan bagi penyedia dalam mengikuti proses pemilihan panyedia. b. Mencantumkan spesifikasi teknis barang dengan jelas dan lengkap dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa. c. Mengharuskan persyaratan melampirkan gambar dan brosur barang di dalam dokumen penawaran peserta lelang. d. Melaksanakan evaluasi secara ketat terhadap spesifikasi teknis dan merek barang yang tercantum dalam dokumen penawaran peserta. e. Mencantumkan merek dan type/model barang secara jelas dalam kontrak. f. Memberikan pembekalan teknis kepada Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan g. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan. h. Meminta pendapat para ahli hukum kontrak. i. Menunjuk tim ahli untuk membantu Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. (Abu Sopian)


29

| WARTA KEGIATAN

Pusat LPSE Selenggarakan Rapat Koordinasi Pengadaan

Susiwijono sedang membuka acara rapat koordinasi pengadaan

Foto : Wildan F.

P

usat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Pengadaan dengan tema “Procurement Goes Beyond Compliance” pada Kamis (26/05) di Aula Mezzanin Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan. Procurement Goes Beyond Compliance berarti pengadaan saat ini harus dipandang sebagai sebuah proses strategis bukan hanya dalam konteks pemilihan penyedia barang/jasa. Ada nilai tambah yang meningkatkan kualitas dan layanan proses pengadaan itu sendiri. Kegiatan tersebut dibuka oleh Susiwijono Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi, mewakili Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, dan turut pula dihadiri oleh perwakilan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta perwakilan dari unit eselon I dan II di lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam sambutannya, Susiwijono menjelaskan bahwa permasalahan klasik dalam proses pengadaan sepanjang tahun anggaran adalah pola penyerapan anggaran yang belum terdistribusi secara merata.

30


Begitu pula dengan laporan yang disampaikan Kepala Pusat LPSE Charmeida Tjokrosuwarno bahwa dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dapat merumuskan kebijakan dan langkah strategis untuk mencari solusi permasalahan dan kendala pengadaan sehingga akan mendorong peningkatan kualitas pengadaan di lingkungan Kemenkeu. Dalam pelaksanaan Rakor tersebut juga dilakukan sharing knowledge dari para narasumber antara lain: Reifeldi-Direktur Pengembangan Profesi LKPP, Soni Sumarsono-Praktisi Pengadaan, dan Novel TjahyadiProcurement Expert. Pada kesempatan tersebut, Novel Tjahyadi mengatakan bahwa inti dari pengadaan adalah bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan satu Rupaih uang negara untuk mendapatkan value for money, dengan menerapkan persaingan harga yang sehat, barang dan jasa yang sesuai dengan spesifikasinya, serta berusaha meminimalisir kerugian negara. (Meysza)

WARTA KEGIATAN

|

BPK dan SKK Migas Manfaatkan Fasilitas LPSE Kemenkeu

K

ementerian Keuangan (Kemenkeu) menandatangani perjanjian kerja sama Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) pada Jumat (26/2). Penandatanganan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kemenkeu Hadiyanto, Sesjen BPK Hendar Ristriawan dan Sekretaris SKK Migas Budi Agustyono di Aula Djuanda Kemenkeu, Jakarta. Bagi BPK, penandatanganan perjanjian kerja sama ini merupakan perpanjangan perjanjian sebelumnya yaitu tahun 2012. Sementara, bagi SKK Migas, ini merupakan perjanjian perdana.

“LPSE ini telah teruji, Kemenkeu telah lama membangun LPSE. Vendor terutama, sebelumnya kalau melakukan pengadaan kita kuatir apakah vendornya bisa melakukan pekerjaan, tapi kalau ini sudah teruji, dan sebelum di-listing LPSE ini (vendor) sudah diuji mengenai pajak, kemampuan finansial dan pengalamannya,” ungkap Sekretaris SKK Migas.

Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan menandatangai Kerjasama dengan Kepala SKK Migas

Foto : Ferry I.

Hadiyanto mengungkapkan merupakan kehormatan bagi Kemenkeu bahwa Pusat LPSE berperan penting dalam membantu dan mendorong pengadaan barang/jasa di BPK dan SKK Migas. (Meysza)

Menkeu Tandatangani MoU Program Modernisasi Pengadaan

M

enteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro menandatangani Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) tentang Program Modernisasi Pengadaan Kerja Sama antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) pada Kamis, 12 Mei 2016 di Jakarta. Acara penandatanganan berlangsung di ruang Menteri Keuangan Gedung Djuanda I Lantai 3 Kemenkeu. Saat penandatanganan, Menkeu didampingi oleh Sekretaris Jenderal Hadiyanto, dan Kepala Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Charmeida Tjokrosuwarno. Dalam kesempatan terpisah, nota kesepahaman tersebut telah ditandatangani terlebih dahulu oleh Kepala LKPP. Program ini merupakan kerja sama antara LKPP dan Millenium Challenge Account – Indonesia (MCAI) dan

dilaksanakan dalam rangka modernisasi pengadaan di lingkungan Kemenkeu. Program tersebut meliputi penguatan lembaga pengadaan, terwujudnya SDM pengadaan yang profesional, penciptaan peran dan fungsi kelembagaan pengadaan, serta mewujudkan pengadaan yang efisien dan efektif melalui pengelolaan kinerja pengadaan yang sistematis.

Menteri Keuangan Menandatangani MoU program Modernisasi Pengadaan didampingi Sekretaris Jenderal (kiri) dan Kepala Pusat LPSE (Kanan)

Foto : Wildan F.

Proses penunjukan Kemenkeu dilaksanakan melalui seleksi oleh LKPP dan MCAI. Kemenkeu dinyatakan terpilih menjadi salah satu K/L/D/I yang akan mengikuti Program Modernisasi Pengadaan Fase II pada Tahun 2016-2018. (Meysza)


31

32


WARTA PILIHAN

| Cerpen

Helpdesk Menjawab 1. Hanya Terdapat Satu Penawar lelang

K

ami sedang melaksanakan paket pelelangan di Layanan Pengadaan Secara Elektronik, sampai hari terakhir pemasukan dokumen penawaran baru ada satu peserta yang memasukkan dokumen penawaran. Apakah perlu dilakukan perpanjangan jadwal untuk memberikan kesempatan peserta lain agar memasukkan dokumen penawaran atau bagaimana? Terima kasih. (Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan SKK Migas) Jawab: Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, pasal 109 ayat 7, dinyatakan bahwa paket pelelangan yang dilaksanakan secara elektronik, apabila jumlah dokumen penawaran kurang dari tiga, pemilihan penyedia dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga/biaya. Sebaiknya Pokja ULP memperhatikan hal berikut : a. Tidak memperpanjang jadwal upload dokumen penawaran, kecuali masa upload dokumen penawaran telah berakhir dan belum ada yang memasukkan dokumen penawaran; b. Mengevaluasi dokumen penawaran yang masuk, walaupun hanya satu peserta lelang yang memasukkan dokumen penawaran, kemudian memasukkan hasil evaluasinya ke dalam aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik); c. Melakukan negosiasi teknis dan harga/biaya terhadap peserta lelang yang lulus evaluasi ; d. Menetapkan dan mengumumkan pemenang dalam aplikasi SPSE; e. Apabila setelah dievaluasi ternyata penawaran peserta lelang tidak memenuhi syarat (tidak lulus), lelang tersebut gagal, dan dilakukan lelang ulang/pemasukan dokumen penawaran ulang/pembatalan lelang; 2.

Lelang Tidak Muncul Di User PPK

A

wal tahun 2016, kantor kami memiliki paket lelang yang banyak, di antaranya pekerjaan konstruksi dan konsultansi (perencanaan dan pengawasan). Ada dua paket lelang di LPSE yang hari ini adalah jadwal terakhir pengunggahan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), namun ketika Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) login di aplikasi SPSE untuk mengunggah dokumen SPPBJ,

paket tersebut tidak tampil, sedangkan paket-paket lelang lainnya terlihat. Mohon bantuannya. (Ali, Kantor Wilayah Ditjen Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau) Jawab : Berdasarkan data di aplikasi SPSE, pegawai yang bertindak sebagai PPK tersebut memiliki lebih dari satu user, yaitu user PPK untuk paket lelang Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Riau dan user PPK untuk paket lelang Pokja ULP Kepulauan Riau. Paket yang tidak tampil adalah paket lelang Pokja ULP Kepulauan Riau. Silahkan login dengan user PPK Kepulauan Riau. Kami sarankan PPK/Pokja ULPD/Pejabat Pengadaan mencatat semua user id dan password yang pernah didapat dari LPSE, jika memiliki user lebih dari satu. 3.

Tidak Menerima Undangan Pembuktian Kualifikasi

K

ami adalah salah satu peserta lelang untuk paket pengadaan Penyediaan Jasa Implementasi Sistem Operasi Terpadu di LPSE Kementerian Keuangan. Besok adalah jadwal pembuktian kualifikasi, tetapi sampai saat ini kami belum menerima undangan pembuktian kualifikasi dari Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP), bagaimana sebaiknya? Karena kalau pemberitahuannya mendadak, kami takut terlewat. Terima kasih (Fina, Aliansi Lintas Teknologi)

Illustrasi FAQ.

Sumber : michaelhaupt. com

“

Pembuktian kualifikasi hanya dilakukan terhadap peserta lelang yang lulus evaluasi dan masuk dalam 3 peserta terbaik atau calon daftar pendek.

”

Jawab: Pembuktian kualifikasi hanya dilakukan terhadap peserta lelang yang lulus evaluasi dan masuk dalam 3 peserta terbaik atau calon daftar pendek (shortlist), tidak seluruh peserta lelang. Pokja ULP akan membuat surat undangan/pemberitahuan kepada peserta lelang yang memenuhi syarat untuk dilakukan pembuktian kualifikasi. Biasanya pembuktian kualifikasi dilakukan dengan mengundang peserta lelang ke kantor Pokja ULP, tetapi jika diperlukan Pokja ULP dapat melakukan pembuktian kualifikasi langsung ke lokasi peserta lelang. (TW)


33

Cerpen | WARTA PILIHAN

Dialog Pojok

“K

alau kupikir-pikir, pekerjaanku ini semacam kontradiksi, serupa ironi. Begitu bukan, Dul?” Seno Muni membuka pembicaraan dengan Dul Kamit sambil mengisap kreteknya sangat dalam. “Ya kontradiktif tak kontradiktif, ironis tak ironis, memang tugasmu begitu. Mau bagaimana? Lagipula, pekerjaan dan hidupmu tak sepuitis itu,” balas Dul Kamit. Begitulah, konon obrolan yang baik dimulai dari pertanyaan sederhana yang kemudian dibalas pertanyaan kembali. Anggaplah negeri di ceritaku nanti adalah negeri yang kau tinggali. Kau tentu tahu, di dalamnya, bersarang orang-orang yang mengabdikan diri untuk kehidupan negerinya. Di suatu negeri yang pernah kujamah, orang-orang macam itu disebut pegawai negeri. Entah di tempat kau tinggal, anggaplah sama, pegawai negeri. Dari sekian banyak pegawai negeri, mereka menjalankan tugasnya sesuai perintah petinggi negeri. Secara (purapura) kebetulan, Dul Kamit dan Seno Muni sama-sama menyandang dapukan sebagai pemungut iuran rakyat. Mereka bernaung dalam satu instansi milik negeri yang diberi nama Badan Pendapatan Negeri. Di negeri ini—yang selanjutnya disebut negeri Buradul—instansi macam ini bertugas memungut berbagai macam iuran dari seluruh rakyat negeri mereka. Kubilang macam-macam karena iuran itu memang banyak macamnya. Iuran bulanan, tahunan, iuran sukarela, iuran

34


Ilustrasi Dialog.

Sumber : www.saatchiart. com

syariah, dan iuran lain. Setahun lalu, setelah raja baru menduduki pemerintahan negeri Buradul, Dul Kamit dan Seno Muni saling mengenal. Mereka sama-sama punya masa lalu sebagai pemungut paksa. Pemungut paksa adalah jabatan di Badan Pendapatan Negeri. Mereka membagi petugas pemungut di lapangan menjadi tiga macam. Pemungut biasa, pemungut paksa, dan pemungut besar. Pemungut paksa punya tugas memungut iuran dari rakyat yang tidak bersedia memberikan iuran kepada pemungut biasa. Sedangkan pemungut besar bertugas memungut iuran yang bernilai lebih dari seratus ribu karung beras. Lalu apa tugas pemungut biasa? Sesuaikan saja dengan perkiraanmu. Kuyakin kau telah memperkirakan tugasnya sebelum aku menuliskan kalimat ini. “Pernah suatu kali aku pulang bonyok dipukuli lima orang preman. Ah, entahlah preman atau bukan, tapi semacam itu. Mereka suruhan seorang kyai yang tak mau membayar iuran buat negara. Macam-macam cara orang mempertahankan hartanya. Padahal toh, mati pun tak mungkin mereka bawa uang-uang itu,” kalimat ini meluncur dari mulut Dul Kamit yang masih penuh

makanan. Sebab obrolan itu terjadi saat mereka sedang sarapan nasi campur di kantin pojok belakang kantor. “Aku pernah memungut paksa sebuah perusahaan aneh yang ngemplang tak mau bayar iuran. Perusahaan ini adalah penyedia anjing pelacak. Kudatangi rumahnya, disambutlah aku dengan lima puluh ekor anjing. Masih untung kalau anjing kecil-kecil. Paling kecil seukuran anak kerbau,” Seno Muni tak mau kalah. Setelah tiga tahun bertugas sebagai pemungut paksa, dua orang yang kebetulan bernasib sama itu dikembalikan jadi staf di sekretariat. Secara kebetulan, mereka ditugasi oleh kepala sekretariat sebagai tim eksekutor belanja. Di instansi negeri Buradul selalu ada tim semacam ini. Baik di Badan Pendapatan Negeri ataupun instansi lain. Tugas tim ini adalah mengeksekusi segala macam belanja. Lazimnya, tugas ini dilekatkan pada mereka yang dianggap pantas. Sedangkan pantas itu sendiri tak memiliki standar yang jelas. Seno Muni misalnya, ia punya tugas utama menyiapkan iklan yang baik dan diperdengarkan seluas-luasnya supaya rakyat rajin membayar iuran. Ia sibuk menjalin kerja sama dengan stasiun

WARTA PILIHAN

| Cerpen

televisi ini itu, koran ini itu, radio ini itu, demi menyebarkan ajakan kepada rakyat supaya rajin membayar iuran. Tapi toh, ia tetap dianggap pantas dapat tugas sampingan sebagai tim eksekutor belanja. Biarpun kubilang tugas sampingan, bukan berarti tugas ini bisa dikesampingkan. Tim eksekutor belanja ini punya tugas yang cukup membebani. Lebih-lebih pada masa mereka harus mengadakan sayembara demi mendapatkan perusahaan yang ciamik sebagai penyedia. Banyak perusahaan berusaha membujuk tim eksekutor belanja supaya ditunjuk sebagai penyedia. Belum lagi ketika beberapa perusahaan tak terima ketika kalah dalam sayembara. Pelik. Nyaris sama peliknya dengan tugas Seno Muni tiga tahun lalu sebagai pemungut paksa. Bedanya bagi Seno Muni, sekarang ia harus mengerjakan dua tugas sekaligus, yang tentu saja membuat pekerjaannya makin terasa pelik. “Dihindari orang dan dicari-cari orang itu sama tak enaknya, Dul,” Seno Muni menyampaikan pemikirannya.

satu. Edgar Bambang namanya, rekan sesama tim eksekutor belanja di Badan Pendapatan Negeri. Tugas utamanya sebagai konseptor kebijakan, bersama dengan Dul Kamit. Senasib pula. Sama-sama dianggap pantas sebagai tim eksekutor belanja. Kusampaikan padamu sebelum kulanjutkan, setiap tim eksekutor harus memiliki anggota berjumlah ganjil. Tidak boleh genap. Ada alasan panjang yang jadi landasan. Lalu, dalam beberapa jenis belanja, tim eksekutor harus melewati beberapa fase untuk memastikan pihak penjual benarbenar kredibel.. “Aku sudah menetapkan pemenang sayembara. Sudah kuumumkan pula di situs belanja negeri tiga hari lalu. Kita bisa segera panggil petinggi mereka untuk datang pada Penegasan Komitmen. Kalau tak ada keberatan peserta lain, mereka bisa langsung menandatangani perjanjian, kita tunjuk dia sebagai penyedia anjing pelacak,” Pagi-pagi Edgar Bambang sudah membicarakan pekerjaan. Tak seperti pegawai lain yang masih bersenang-senang dengan segenggam koran dan secangkir kopi.

“Maksudmu?” “Tak ada maksud apa-apa, Dul.” “Maksudmu jadi tim pemungut iuran atau jadi tim eksekutor belanja sama tak enaknya?” “Begitulah, Dul. Kau tentu tahu maksudku. Nasib kita tak jauh beda. Kalaupun ada yang kontras, paling hanya karena kau sudah merasakan hangatnya berkeluarga sedangkan aku masih sibuk melajang.” “Sen, kau harus lebih bersyukur perihal hidup, perihal bekerja, perihal nasib cintamu yang selalu kandas itu juga, syukurilah.” “Bah, bicaramu macam kyai, Dul. Tak padu dengan tampangmu yang agraris.” ***

“Siapa pemenangnya?” Seno Muni menyahut.

“Sudah kau berikan keterangan? Perusahaan apa?” “Belum. Baru hendak kubalas. Nama perusahaannya Doltin Ukugugu, milik Masba Kulasu. Ia keberatan, harga lebih murah, spesifikasi anjing masuk, kualifikasi perusahaan masuk, tapi kalah dengan yang lebih mahal. Ia tak merasa bahwa ia mengutang iuran sejak tiga tahun lalu.” “Sampaikan saja keterangan itu, Ed. Tunjukkan padanya catatan utang iurannya. Sampaikan pula bahwa ia bisa saja ditunjuk sebagai pemenang kalau tujuh hari sebelum pelaksanaan pekerjaan, ia telah membayar utang iuran.” “Laksanakan, Komandan Seno!” Begitulah, demi mendapatkan penyedia seciamik mungkin, negeri Buradul sedemikian rupa menyusun kebijakan terkait belanja negeri. Sebab di manapun, tak ada pembeli yang mau rugi. Tak ada pembeli yang mau bayar mahal untuk barang yang sembarang. Tak ada pembeli yang siap dengan penjual nakal. Negeri Buradul sudah baik mengatur pola belanja negerinya supaya belanjanya tak kedodoran.

“Dodolanse Gawon.” “Siapa pemiliknya? Masba Kulasu?” Dul Kamit turut nimbrung. “Bukan. Jon Sutopo. Memang kenapa dengan pemiliknya?” “Kalau perusahaan milik Masba Kulasu, mestinya tak dapat ditunjuk sebagai pemenang. Ia masih punya utang tiga tahun iuran,” penjelasan Dul Kamit terdengar terlalu panjang bagi Edgar Bambang. “Ada keberatan kah?” kali ini tak terlalu jelas siapa berucap, entah Seno Muni, entah Dul Kamit. “Ya. Satu perusahaan,” singkat sekali jawaban Edgar.

Kendati begitu, bukan berarti negeri Buradul sudah sempurna. Masih jauh. Perihal penggunaan uang milik negeri, pemerintah Buradul ini masih belepotan menyusun kebijakan pembentukan tim eksekutor belanja. Mestinya tim eksekutor belanja tidak dibentuk berdasarkan asas kepantasan yang standarnya sulit ditentukan. Tugas strategis macam itu mestinya diberikan porsi khusus di setiap instansi. Itu bisa dimulai dari hal sederhana. Membebaskan anggotan tim dari tugas utama, atau mungkin bisa juga membentuk satu lembaga khusus yang spesifik menangani hal ihwal belanja dan merawat aset milik pemerintah negeri Buradul. Tapi begitulah, cerita ini bahkan tak akan pernah ada kalau saja negeri Buradul sudah sempurna. (WRND)

Hari berbeda, tokoh yang ditambah


35

Tips | WARTA PILIHAN

Kegiatan Menyenangkan Menghilang Stress di Kantor menunjukkan bahwa 81% karyawan di Indonesia mengaku mengakses media sosial melalui ponsel pintar ketika bekerja. Tentunya, hal tersebut sangat berpotensi menyita waktu kerja pegawai. Meskipun berpotensi menjadi distraksi, pihak penyedia layanan aplikasi ponsel pintar juga menawarkan solusi. Aplikasi Forest dapat membantu pengguna untuk menjauh dari ponsel pintar mereka dan tetap fokus pada pekerjaan. Cara kerja aplikasi ini adalah setiap kali pengguna ingin berkonsentrasi pada suatu pekerjaan, pengguna dapat menanam benih pohon di Forest. Tiga puluh menit berikutnya, benih pohon akan tumbuh secara bertahap menjadi pohon yang besar. Namun, apabila pengguna tidak dapat menahan godaan untuk meninggalkan aplikasi ini untuk mengecek Path, Facebook, atau aplikasi lain, pohon akan layu. Setiap pohon yang ditanam di hutan Forest merepresentasikan 30 menit waktu pengguna. Semakin lama, hutan akan semakin lebat atau semakin kering tergantung kekuatan hati pengguna untuk menjauhkan diri dari ponsel pintar mereka. Tantangan untuk membangun hutan yang lebat menjadikan kita lebih fokus pada pekerjaan dari pada melihat media sosial.

Aplikasi Forest

Sumber : play.google.com

A

nda pegawai dengan segudang pekerjaan? Waktu kerja terbatas tapi beban kerja hampir tak terbatas? Sebagai pegawai, tuntutan menyelesaikan pekerjaan dengan tenggat waktu yang ketat merupakan makanan sehari-hari. Tapi tak perlu khawatir, di era digital ini, banyak teknologi yang bisa kita manfaatkan untuk membuat pekerjaan lebih mudah, terorganisasi, dan efektif. Berikut ulasannya. 1. Forest Survei yang dilakukan situs lowongan kerja JobStreet pada tahun 2015 kepada 14 ribu responden,

36


2. Spreeder.com Tahukah anda, berdasarkan Spritz.com, saat membaca, Anda hanya menggunakan 20% waktu untuk memproses kata-kata yang Anda baca? Sementara 80% sisa waktu digunakan untuk pergerakan fisik seperti menggerakkan bola mata. Jika Anda dapat membaca dengan efektif, bayangkan berapa banyak waktu yang bisa dihemat untuk membaca dokumen pekerjaan yang begitu banyak. Untuk itu, Anda bisa mencoba menggunakan Spreeder.com, yaitu speed reading website, yang membantu Anda membaca dokumen lebih cepat. Cukup dengan menyalin dokumen panjang Anda, kemudian tempel ke Spreeder. Spreeder akan

WARTA PILIHAN

| Tips

tampilan aplikasi Speed.

Sumber : www. ilovefreesoftware.com

melontarkan satu kata ke layar pada satu waktu, tanpa memaksa mata Anda bergerak-gerak ke seluruh halaman. Kecepatan baca orang dewasa rata-rata adalah 250 sampai 300 kata per menit. Namun dengan Spreeder, Anda bisa membaca 500 kata per menit dengan mudah. Sebenarnya banyak juga fitur speed reading yang dihadirkan dalam versi aplikasi ponsel atau mobile app, seperti SpreederPro, Speed Reader, SpeedRead with Spritz, dan masih banyak lagi. Tetapi keuntungan menggunakan aplikasi berbasis web adalah aplikasi tersebut bisa diakses melalui komputer, sehingga memudahkan untuk copy paste dokumen dari folder penyimpanan.

Cara menikmati layanan YesBoss cukup mudah. Anda dapat mendaftar pada YesBossNow.com. Lalu Anda akan mendapatkan seorang asisten pribadi yang akan memenuhi semua permintaan Anda. Dari pembelian tiket pesawat, reservasi restoran, sebagai pengingat, memberikan rekomendasi--seperti rekomendasi gedung pertemuan. YesBoss menggunakan sarana SMS dan tidak memungut biaya kecuali permintaan pengguna membutuhkan biaya transaksi keuangan. Penulis pernah menggunakan layanan YesBoss dan mendapatkan asisten virtual bernama Cindy. Setelah dicoba kinerja layanan asisten virtual bernama Cindy ini cukup baik dan kooperatif. (Tyta)

“

Supaya tidak kehabisan waktu, kita bisa memanfaatkan asisten pribadi virtual yang disediakan oleh perusahaan rintisan (startup) YesBoss.

”

3. YesBoss Mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Dino Patti Djalal, pernah meninggalkan pesan warisan kepada anak-anaknya pada saat ulang tahunnya yang ke-50, get things done. Tuntaskan setiap pekerjaan. Ia sebutkan bahwa menyelesaikan pekerjaan remeh temeh adalah an underrated value, meski tampaknya kecil, sebenarnya hal tersebut memerlukan waktu yang cukup besar. Permasalahan tersebut umum dialami oleh para pegawai, waktu habis digunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas lain yang menempel pada tugas utama. Supaya tidak kehabisan waktu, kita bisa memanfaatkan asisten pribadi virtual yang disediakan oleh perusahaan rintisan (startup) YesBoss.

Contoh penggunaan aplikasi YesBoss

Sumber : www. ilovefreesoftware.com


37

WARTA PILIHAN

| Kuliner

Seporsi bakmi mbah mo

Foto : Meysza

“

Butuh kesabaran untuk menikmati satu porsi Bakmi Mbah Mo ini, karena konon bakmi tersebut dimasak per satu porsi di atas tungku arangnya.

Bakmi Mbah Mo Code Bantul

”

P

ada kesempatan ini, penulis akan mereviu kenikmatan bakmi. Bagi anda yang pertama datang ke warung makan bakmi legendaris di Yogyakarta ini, pasti tidak akan menyangka bahwa di tempat yang agak terpencil itu ada sebuah warung makan bakmi yang terkenal. Begitulah yang penulis rasakan saat menuju perjalanan ke Bakmi Mbah Mo Code Bantul. Untuk menuju ke warung tersebut, dari arah kota, anda dapat menyusuri Jl. Parangtritis ke arah selatan. Setelah itu ikuti jalur ke arah Jl. Pramuka sesuai peta yang tertera. Menu bakmi yang disediakan antara lain bakmi godok, bakmi nyemek, dan bakmi goreng. Bakmi yang penulis pesan yaitu bakmi goreng. Butuh kesabaran untuk menikmati satu porsi Bakmi Mbah Mo ini, karena konon bakmi tersebut dimasak per satu porsi di atas tungku arangnya. Sambil menunggu bakmi goreng siap dihidangkan, penulis mencicipi bakmi godok punya teman yang dihidangkan terlebih dahulu. Rasa kuah bakmi godok benar-benar nikmat sehingga membuat penulis semakin lapar. Akhirnya bakmi goreng yang penulis pesan siap disajikan. Bakmi goreng khas Mbah Mo ini tidak seperti bakmi goreng biasanya. Warnanya polos pucat. Namun jangan salah, dibalik warnanya yang polos pucat, terdapat rasa asin dan gurih yang menggoyang lidah dan memuaskan perut. Rasa gurih bakmi goreng bercampur dengan telur bebek dan

38


Peta Lokasi warung Bakmi Mbah Mo

Sumber : maps.google.com

irisan daging ayam yang cukup banyak. Satu porsi bakmi di sini menggunakan telur bebek yang “boros” sehingga semakin terasa gurih dan mantap di setiap “helai” mie. Bagi pengunjung yang ingin menambah cita rasa bakmi ini, bisa juga menyiram sambal kecap yang tersedia di setiap meja. (Meysza)

TIm Warta sedang Menikmati Bakmi Mbah Mo Foto : Meysza

oleh : Indyashadi Satya K.

OMRTO A W


39

40


MODERNISASI PENGADAAN EDISI XVI 2016

Recommend Documents