PROYEK MODERNISASI PENGADAAN

PROYEK MODERNISASI PENGADAAN

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah

booklet final.indd 1

10/3/13 2:56 PM


10/3/13 2:56 PM

PROYEK MODERNISASI PENGADAAN Pengantar Pemerintah Amerika Serikat melalui Millennium Challenge

Corporation

(MCC)

dan

Pemerintah

Republik Indonesia telah menandatangani perjanjian hibah Millennium Challenge Compact bernilai 50 juta US dolar untuk mendukung modernisasi pengadaan di Indonesia. Hibah ini berada di bawah manajemen Millennium Challenge Account Indonesia (MCA-I), sebuah organisasi yang didirikan untuk menangani dana Compact berdasarkan Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2011 tentang Dana Perwalian. Proyek Modernisasi Pengadaan ini akan diimplementasikan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).


10/3/13 2:56 PM

Tujuan dan Ruang Lingkup Proyek Modernisasi Pengadaan (PMP) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan penghematan Pengadaan menjamin

Barang/Jasa tersedianya

Pemerintah

barang/jasa

(PBJP),

pemerintah

secara tepat waktu, serta menyediakan pelayanan publik sesuai dengan yang direncanakan. Melalui efisiensi dan penghematan akan diperoleh barang dan jasa dalam jumlah yang lebih banyak dan berkualitas, sehingga berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi. PMP akan mencakup dua kegiatan utama yaitu: profesionalisasi

pengadaan,

dan

pengembangan

kebijakan dan prosedur. LKPP telah memilih dan menetapkan 30 ULP dari berbagai K/L/Pemda/I yang memiliki komitmen tinggi untuk berpartisipasi dalam PMP sebagai ULP Percontohan.


10/3/13 2:56 PM

Manfaat PMP PMP

akan

memberikan

manfaat

bagi

organisasi

pemerintah, pengelola pengadaan, penyedia, dan masyarakat di lingkungan ULP percontohan.

1. Organisasi Pemerintah • Dapat memenuhi kebutuhan SDM pengelola PBJP yang profesional; • Memiliki sistem manajemen informasi, dan manajemen SDM ULP yang baik dan terpadu; • Melalui proses lelang yang lebih berkualitas dan efisien, penyerapan anggaran Pemerintah dapat terealisasi sesuai target, serta dapat mengurangi terjadinya misprocurement; • Dengan adanya proses PBJP yang terencana, sesuai prosedur, tepat waktu, dan dilakukan oleh SDM yang kompeten, maka kebutuhan organisasi atas barang/jasa yang berkualitas dapat terpenuhi; • Kepercayaan

masyarakat

terhadap

pemerintah

meningkat karena penggunaan dana lebih akuntabel dan transparan.


10/3/13 2:56 PM

2. Pengelola Pengadaan • Mendapat keterampilan dan kompetensi profesional melalui

pelatihan

intensif,

sertifikasi,

dan

pendampingan pada saat proses pengadaan; • Dengan institusi pengadaan yang permanen dan berdiri sendiri, pengelola PBJP dapat bekerja lebih profesional dan kinerja semakin meningkat; • Memahami lebih baik pekerjaan dan proses PBJP, serta dapat mengakses lebih baik ke sistem informasi pengadaan guna terwujudnya pelayanan berkualitas bagi pemerintah dan masyarakat; • Memperoleh kesempatan menjadi ahli pengadaan dan kepastian jenjang karier melalui implementasi jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa (PPBJ).

3. Penyedia Barang/Jasa • Melalui proses PBJP yang lebih transparan dan akuntabel, Penyedia Barang/Jasa dapat mengikuti proses lelang yang adil dan tidak diskriminatif; • Memperoleh

kesempatan

untuk

menunjukkan

kemampuannya menghasilkan barang dan jasa yang lebih baik secara kualitas dan kuantitas.


10/3/13 2:56 PM

4. Masyarakat • Melalui proses PBJP yang lebih transparan dan akuntabel, masyarakat dapat dengan mudah memonitor proses pengadaan; • Masyarakat mendapatkan barang dan jasa publik yang lebih baik secara kualitas dan kuantitas.

Tanggung Jawab K/L/Pemda/I Setiap K/L/Pemda/I yang ULP-nya dijadikan percontohan, bertanggung jawab untuk:

• Membentuk ULP yang permanen dan berdiri sendiri, ditunjang dengan sarana pendukung yang diperlukan; • Menetapkan jabatan fungsional PPBJ dan jalur karier bagi pengelola pengadaan dan anggaran pendukung yang diperlukan; • Mengirimkan pengelola pengadaan yang ditunjuk untuk mengikuti program pelatihan secara intensif dari awal hingga akhir; • Memastikan pengelola pengadaan yang telah diikutkan dalam program pelatihan, mendapatkan sertifikat pelatihan, dan akan menugaskan pejabat tersebut


10/3/13 2:56 PM

dalam tugas PBJP; • Mengembangkan

sistem

manajemen

informasi

pengadaan yang baik melalui pengadaan secara elektronik (e-procurement) dan katalog elektronik (e-catalog), guna mendukung tersedianya data yang aktual dan akurat untuk pelaporan dan manajemen, serta penyediaan data yang relevan bagi sistem manajemen

kinerja

(performance

management

framework); • Mengembangkan

dan

melaksanakan

strategi

pembelajaran publik yang jelas, dan diharapkan dapat menyampaikan informasi kepada masyarakat, komunitas bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya mengenai manfaat PMP di lingkungan institusi pemerintah (K/L/Pemda/I); • Memastikan

tercapainya

tingkat

operasional

kelembagaan yang lebih baik (modern), termasuk memiliki

rencana

strategis

yang

jelas

dalam

menangani dan mengembangkan aktivitas PBJP; • Menyediakan data yang relevan mengenai proses PBJP kepada LKPP.


10/3/13 2:56 PM

Kegiatan PMP 1. Kegiatan Profesionalisasi Pengadaan

Kegiatan dalam PMP ini akan melibatkan 30 ULP Percontohan, tersebut tujuan yang

yang

berasal

ditetapkan dari

memperoleh dapat

direplikasi

pemerintahan

yang

oleh

berbagai

LKPP.

K/L/Pemda/I

keberagaman dalam

beragam

berbagai di

ULP-ULP

seluruh

dengan

pengalaman lingkungan Indonesia.

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) PMP

akan

mengadakan

pelatihan

berdasarkan

kompetensi dan sertifikasi bagi pengelola pengadaan. Program pelatihan ini direncanakan dimulai pada awal Mei 2014. Disamping itu juga akan diberikan pendampingan praktik kerja.

Pendampingan praktik kerja ini untuk

memastikan keberhasilan peserta pelatihan memanfaatkan kompetensi mereka dalam kegiatan pengadaan di institusi masing-masing.


10/3/13 2:56 PM

Pengembangan Kelembagaan Berdasarkan Perpres 54 Tahun 2010 Jo. Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, PMP akan membantu ULP Percontohan untuk membentuk unit layanan pengadaan yang permanen dan berdiri sendiri, yang eselonisasinya disesuaikan dengan beban kerja. Selanjutnya staf permanen ULP diangkat menjadi pejabat fungsional PPBJ. Kegiatan pengembangan kelembagaan ini direncanakan untuk dimulai pada akhir 2013. PMP ini juga memfasilitasi pengembangan prosedur proses pengadaan yang transparan, adil, kompetitif dan terbuka dengan berbagai pemangku kepentingan internal. Selain itu, PMP ini akan mengidentifikasi praktik terbaik dan mengembangkan sistem manajemen kinerja bagi setiap ULP Percontohan dalam mencapai hasil pengadaan yang lebih baik.

PMP akan memfasilitasi lokakarya yang bertujuan untuk:

(i)

membangun pengumpulan


kesepahaman data

dan

akan

pentingnya

mendokumentasikan

10/3/13 2:56 PM

pengaruh

aktivitas

ULP

Percontohan

terhadap

peningkatan kinerja pengadaan; dan (ii)

mengembangkan strategi dalam mengumpulkan dan melaporkan data yang diperlukan.

Sistem Manajemen Informasi Pengadaan (SMIP)

SMIP adalah sistem yang akan digunakan ULP dalam

rangka memperkaya dan melengkapi pengambilan keputusankeputusan strategis pengadaan.

Sistem ini, bersama dengan kontrak payung (framework

contracting) digunakan untuk membantu pengelola pengadaan dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi proses pengadaan, menjamin kompetisi yang sehat dan terbuka, serta percepatan penyerapan anggaran.

SMIP dilengkapi dengan perangkat dan aplikasi yang

terintegrasi dan komprehensif. SMIP diharapkan mampu mendukung tercapainya tujuan dalam melakukan modernisasi dan profesionalisasi proses PBJP.

Setiap

perangkat

dan

aplikasi

dirancang

untuk

menampung data pengadaan yang lengkap, menyediakan proses yang efisien dan efektif serta mendukung pengambilan keputusan strategis di setiap tahapan proses pengadaan.


10/3/13 2:56 PM

SMIP

akan

mengotomatisasi

perencanaan

pengadaan, penganggaran, pengelolaan kontrak, katalog, serta proses pembelian dan pembayaran. SMIP juga mendukung fungsi serta peran monitoring dan evaluasi proses pengadaan sehingga tercipta suatu siklus (cycle) pengadaan yang lengkap dan mampu memberikan data dan informasi untuk proses pengadaan selanjutnya.

Sistem katalog elektronik juga akan memfasilitasi

dan mendukung kontrak payung dengan sistem pembelian yang lebih efisien dan efektif.

PMP

juga

akan

mengembangkan

dan

mengimplementasikan kebijakan dan prosedur kontrak payung. Kontrak payung digunakan terutama untuk mendorong efisiensi dan efektivitas proses pengadaan baik dilihat dari sisi waktu, proses, maupun penghematan keuangan negara. Kontrak payung juga dimaksudkan untuk menciptakan persaingan yang sehat sekaligus membangun kompetisi dan kompetensi dunia usaha nasional. Kontrak payung juga bertujuan untuk mendukung kebijakan dan mengamankan kebutuhan Pemerintah dalam

menyelenggarakan

program

pembangunan

nasional. Terakhir, kontrak payung merupakan metode pengadaan yang mampu mempercepat proses penyerapan anggaran melalui sistem pembelian secara elektronik yang


10/3/13 2:56 PM

dikembangkan seiring dengan penerapan kontrak payung.

Kegiatan ini diharapkan dimulai pada 2013 dengan

perangkat dan aplikasi pertamanya dilaksanakan pada pertengahan 2014 .

2. Kegiatan Pengembangan Kebijakan dan Prosedur

Pengadaan dalam Skema Kemitraan antara Pemerintah dan Badan Usaha

PMP ini juga akan berfokus pada pengembangan

kebijakan pengadaan melalui skema kemitraan antara Pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur layanan publik.

Kegiatan ini meliputi pengkajian dan pengembangan

kebijakan dan prosedur teknis pemilihan badan usaha dengan tema kemitraan Pemerintah dan badan usaha, peningkatan kapasitas sumber daya Pemerintah, serta pemantauan pilot project kemitraan.

Pengadaan yang Berkelanjutan

Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah

kebijakan pengadaan yang mendukung prinsip pembangunan yang berkelanjutan.


10/3/13 2:56 PM

Jadwal Kegiatan Proyek Modernisasi Pengadaan Kunjungan ke ULP dan Evaluasi Kandidat ULP Percontohan

Paket Surat Seleksi & Undangan acara Penandatanganan MoU

Akhir 2013 (1) Penandatanganan MoU (2) Seminar Roadmap (3) Seminar Profesionalisasi

Project Kickoff

Kegiatan Proyek

2013-2016 1. Kegiatan Profesionalisasi Pengadaan 2014- 2016 Pengembangan SDM dan Pelatihan Individual

2013-2016 2. Kegiatan Pengembangan Kebijakan dan Prosedur 2014-2016 Kerja Sama antara Sektor Publik dan Swasta

2013-2016 Pengembangan Kelembagaan 2013-2016 SMIP


10/3/13 2:56 PM

ct ff

gan ur

tor


10/3/13 2:56 PM

Gedung Menteng Raya 21 Lantai 11, Jln Menteng Raya 21 Jakarta Pusat - 10340 Indonesia Telp: +62 21 3983 1971 Fax: +62 21 3983 1970 E-mail: [email protected]

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah


10/3/13 2:56 PM

PROYEK MODERNISASI PENGADAAN

Recommend Documents