DIKLAT MANAJEMEN PROYEK Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
[email protected]
PUSDIKLAT KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
2
Drs. Muntiyono, ST.,MM.,MT. Widyaiswara Utama NIP : 19520619 197602 1 001 Balai Diklat PU Wilayah II Bandung 081 122 0305
[email protected]
Dasar Hukum 1.
Undang Undang RI nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria.
2.
Undang Undang RI nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
3.
Peraturan Presiden RI nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
4.
Peraturan Kepala BPN RI nomor 5 Tahun 2012 tentang
Juknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah. 5.
Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 13/PMK. 02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan PT dari APBN
Zona N1 diarahkan untuk konservasi air tanah, dan mencakup kawasan hutan lindung; kawasan resapan air; kawasan dengan kemiringan di atas 40%; sempadan sungai dan sempadan pantai; kawasan sekitar danau, waduk dan situ; kawasan sektiar mata air; rawa; kawasan pantai berhutan bakau; dan kawasan rawan bencana alam geologi.
Diarahkan untuk konservasi air dan tanah dalam rangka : – Mencegah abrasi, erosi, amblasan, bencana banjir, dan sedimentasi – Menjaga fungsi hidrologi tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan – Mencegah atau mengurangi dampak akibat bencana alam geologi
KAWASAN LINDUNG: KAWASAN LINDUNG DI LUAR KAWASAN HUTAN
KAWASAN LINDUNG DI LUAR KAWASAN HUTAN (73.013,04 HA) • • • • • • •
Kaw. resapan air; Kaw. perlindungan setempat; Kaw. suaka alam; Kaw. Perlindungan Plasma nuffah; Kaw. cagar budaya dan ilmu pengetahuan; Kaw. Konservasi Geologi; dan Kaw. rawan bencana alam.
Sumber data : 1. Peta Zona Kerantanan Gerakan Tanah Jawa Barat Tahun 2004,Distamben Provinsi Jawa Barat 2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 2 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
Instansi adalah lembaga negara, kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan Badan Hukum Milik Negara/ Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan khusus Pemerintah.
Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.
Pihak yang Berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah.
Objek Pengadaan Tanah adalah tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Konsultasi Publik
Konsultasi Publik adalah proses komunikasi dialogis atau musyawarah antarpihak yang berkepentingan guna mencapai kesepahaman dan kesepakatan dalam perencanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
Pelepasan hak dan ganti rugi Pelepasan
Hak adalah kegiatan pemutusan hubungan hukum dari pihak yang berhak kepada negara melalui Lembaga Pertanahan
Ganti
Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah.
Penilai pertanahan Penilai
Pertanahan, yang selanjutnya disebut Penilai, adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat izin praktik penilaian dari Menteri Keuangan dan telah mendapat lisensi dari Lembaga Pertanahan untuk menghitung nilai/harga objek pengadaan tanah.
Asas : kemanusiaan;
Kesepakatan;
keadilan;
keikutsertaan;
kemanfaatan;
kesejahteraan;
kepastian;
keberlanjutan;
keterbukaan;
keselarasan.
dan
tujuan Pengadaan
Tanah untuk Kepentingan Umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum Pihak yang Berhak.
diselenggarakan sesuai dengan: Rencana
Tata Ruang Wilayah;
Rencana
Pembangunan Nasional/Daerah;
Rencana Rencana
Strategis; dan
Kerja setiap Instansi yang memerlukan tanah.
Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan: 1.
Pertahanan dan Keamanan nasional;
2.
Jalan umum, Jalan Tol, Terowongan, Jalur Kereta Api, Stasiun Kereta Api, dan Fasilitas operasi kereta api;
3.
Waduk, Bendungan, Bendung, Irigasi, Saluran air minum, Saluran pembuangan air dan sanitasi, dan Bangunan pengairan lainnya;
4.
Pelabuhan, Bandar Udara, dan Terminal;
5.
Infrastruktur Minyak, Gas, dan Panas Bumi;
Lanjutan …….
6. Pembangkit, Transmisi, Gardu, Jaringan, dan Distribusi Tenaga Listrik; 7. Jaringan Telekomunikasi dan Informatika Pemerintah;
8. Tempat Pembuangan dan Pengolahan Sampah; 9. Rumah Sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah; 10. Fasilitas Keselamatan Umum; 11. Tempat Pemakaman Umum Pemerintah / Pemerintah Daerah;
Lanjutan ……
12. Fasilitas Sosial, Fasilitas Umum, dan Ruang Terbuka Hijau Publik; 13. Cagar Alam dan Cagar Budaya; 14. Kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa; 15. Penataan PermukimanKkumuh Perkotaan dan/atau Konsolidasi Tanah, serta Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah dengan Status Sewa;
Lanjutan ……..
16. Prasarana Pendidikan atau Sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah; 17. Prasarana olahraga Pemerintah / Pemerintah Daerah; dan 18. Pasar Umum dan Lapangan Parkir Umum
tahapan perencanaan; 2. Persiapan; 3. pelaksanaan; dan 4. penyerahan hasil. 1.
Perencanaan pengadaan tanah 1.
Maksud dan tujuan rencana pembangunan
6. Perkiraan waktu pelaksanaan PT
2.
Kesesuaian dengan RTRW
7. Perkiraan jangka
3. 4.
5.
waktu pelaksanaan pembangunan
Letak tanah
Luas tanah yang dibutuhkan Gambaran umum status tanah
8. Perkiraan nilai tanah 9. Rencana penggaran
Konsultasi Publik 60 hari kerja >30 hari kerja bila ada yg keberatan
Batas
Gubernur Bila
tetapkan lokasi ;
ada yang keberatan :
Gubernur
bentuk tim: sekda, bappeda, kanwil Kuham, akademisi.
Pemberian ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk: 1.
Uang;
2.
Tanah Pengganti;
3.
Permukiman kembali;
4.
Kepemilikan saham; dan
5.
Bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.
PENGATURAN BIAYA Besaran satuan biaya operasional dan biaya Pendukung mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai standar biaya
Pengaturan Biaya
Dalam hal jenis dan besaran satuan biaya yang digunakan tidak tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya, penggunaan satuan biayanya harus dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran
Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dikecualikan untuk honorarium dan/atau fasilitas yang menambah penghasilan dengan mempertimbangkan prinsip kewajaran, kepatutan, efisiensi, dan efektifitas
BESARAN BIAYA BESARAN BIAYA lanjutan Besaran biaya inventarisasi dan identifikasi untuk kegiatan pada tahap pelaksanaan untuk: a) pengukuran dan pemetaan batas keliling lokasi; b) pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah; dan c) identifikasi inventarisasi data pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah dalam rangka kegiatan pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum mengacu pada • Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional dan • Peraturan Menteri Keuangan tentang Indeks dalam rangka penghitungan penetapan Tarif Layanan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pertanahan Nasional
PENGATURAN BIAYA PENGATURAN BIAYA
Lampiran II PMK Nomor 13/PMK.02/2013 Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ditentukan berdasarkan perhitungan dimulai dari 4% (empat perseratus) untuk nilai ganti kerugian tanah sampai dengan atau setara dengan Rp10.000.000.000,(sepuluh miliar rupiah) pertama dan selanjutnya dengan prosentase menurun sebagai berikut : =
Maks Rp400 juta
Di atas Rp10 miliar (Biaya s.d Rp10 miliar sebelumnya) + ( 3% X Rp5 = = s.d Rp15 miliar miliar)
Maks Rp450 juta
Di atas Rp15 miliar (Biaya s.d Rp15 miliar sebelumnya) + ( 2% X = s.d Rp30 miliar Rp15 miliar)
=
Maks Rp850 juta
Di atas Rp30 miliar (Biaya s.d Rp30 miliar sebelumnya) + ( 1% X = s.d Rp55 miliar Rp25 miliar)
=
Maks Rp1,100 miliar
Di atas Rp55 miliar (Biaya s.d Rp55 miliar sebelumnya) + ( 0,50% X = s.d Rp105 miliar Rp50 miliar)
=
Maks Rp1,350 miliar
=
Maks Rp1,600 miliar
s.d Rp10 miliar
Di atas Rp105 miliar
= (4 % X Rp10 miliar )
=
(Biaya s.d Rp105 miliar sebelumnya) + ( 0,25% X Rp100 miliar)
Satuan biaya di atas merupakan batas 25 tertinggi
PEMBENTUKAN TIM PEMBENTUKAN TIM Melaksanakan inventarisasi masalah yang menjadi alasan keberatan, melakukan pertemuan atau klarifikasi dengan pihak keberatan, melakukan kajian, dan membuat rekomendasi diterima/tolak keberatan (Dibentuk oleh Gubernur)
mendukung kelancaran proses pelaksanaan dan penyerahan hasil pengadaan tanah (dibentuk oleh Kepala BPN)
Pelaksana Tim Kajian Pengadaan Keberatan Tanah
Tim Persiapan Melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi rencana pembangunan, dan konsultasi publik rencana pembangunan. (Dibentuk oleh Gubernur)
Tim Penyele nggara an
Satuan Tugas membantu pelaksanaan pengadaan tanah (dibentuk oleh Kepala BPN)
HONORARIUM TIM lanjutan Lampiran III PMK Nomor 13/PMK.02/2013 NO URAIAN I. TIM PERSIAPAN/PELAKSANA PENGADAAN TANAH A. Ganti Kerugian Tanah s.d Rp10 Miliar 1. Ketua Merangkap Anggota
SATUAN
BESARAN
OB per Paket
Rp
1.600.000,-
2. Sekretaris Merangkap Anggota
OB per Paket
Rp
1.300.000,-
3. Anggota
OB per Paket
Rp
1.100.000,-
OB per Paket
Rp
800.000,-
OB per Paket
Rp
2.400.000,-
2. Sekretaris Merangkap Anggota
OB per Paket
Rp
1.900.000,-
3. Anggota
OB per Paket
Rp
1.600.000,-
OB per Paket
Rp
900.000,-
OB per Paket
Rp
3.700.000,-
2. Sekretaris Merangkap Anggota
OB per Paket
Rp
2.900.000,-
3. Anggota
OB per Paket
Rp
2.400.000,-
4. Sekretariat
OB per Paket
Rp
1.000.000,-
4. Sekretariat B. Ganti Kerugian Tanah di atas Rp10 Miliar s.d Rp50 Miliar 1. Ketua Merangkap Anggota
4. Sekretariat C. Ganti Kerugian Tanah di atas Rp50 Miliar 1. Ketua Merangkap Anggota
Satuan biaya di atas merupakan27 batas tertinggi
HONORARIUM TIM lanjutan D. HONORARIUM TIM lanjutan
Lampiran III PMK Nomor 13/PMK.02/2013 … lanjutan NO II. TIM KAJIAN
URAIAN
1. Ketua Merangkap Anggota 2. Sekretaris Merangkap Anggota
SATUAN
BESARAN
Per Hasil Kajian Rp
1.100.000,-
Per Hasil Kajian Rp
800.000,-
Per Hasil Kajian Rp
750.000,-
3. Anggota
III. SATGAS
Mengacu pada ketentuan PP tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP Yang Berlaku Pada BPN dan PMK tentang Indeks Dalam Rangka Penghitungan Penetapan Tarif Pelayanan PNBP Pada BPN, dan PMK tentang Ijin Penggunaan Layanan PNBP.
Satuan biaya di atas merupakan batas tertinggi
28
TERIMA KASIH PUSDIKLAT KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
