REFORMASI PERATURAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Disampaikan Dalam Peningkatan Kemampuan SDM Bidang Pengadaan Tanah, Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum) Jakarta , 10 September 2014
32 B
REFORMASI REGULASI PENGADAAN TANAH 1) Potret Terkini Pengadaan Tanah ; 2) Maksud dan Tujuan Pengadaan Tanah Terkait Manfaat Pembangunan; 3) Jaminan Pemerintah atas Ketersediaan Tanah;
4) Subjek, Objek, dan Pelaksana Pengadaan Tanah; 5) Upaya Membangun Partisipasi Masyarakat Melalui Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan Tanah dan Perubahan Fundamental Undang-Undang Pengadaan Tanah; 6) Makna Serta 4 (Empat) Tahapan Pengadaan Tanah
TITIK RAWAN PENYIMPANGAN PADA TATARAN IMPELEMENTASI PENGADAAN TANAH 1. Potensi terjadinya mark up besaran nilai ganti rugi yang akan dibayarkan;
2. Potensi penyimpangan pada saat menentukan luas atas tanah yang akan diganti rugi; 3. Potensi penyimpangan pada saat menentukan status hak atas tanah yang
akan diganti rugi; 4. Potensi penyimpangan penggunaan tanah terkait tata ruang wilayah; 5. Potensi penyimpangan terkait bangunan sebagai objek ganti rugi; 6. Potensi penyimpangan terkait tanam tumbuh sebagai objek ganti rugi; 7. Potensi penyimpangan terkait ketidakjelasan ruang atas tanah, ruang bawah tanah dan benda yang berkaitan dengan tanah serta hal-hal lain yang dapat dinilai. 8. Potensi penyimpangan terkait biaya pelaksanaan pengadaan tanah;
3
PENGADAAN TANAH MELALUI TAHAPAN (MEMBERIKAN KEPASTIAN PROSES SERTA DURASI DALAM TIAP TAHAPAN)
1. Perencanaan 2. Persiapan
3. Pelaksanaan 4. Penyerahan Hasil 4
1.PERENCANAAN PENGADAAN TANAH (DOKUMEN PERENCANAAN)
DOKUMEN DOKUMEN DOKUMEN PERENCANAAN DOKUMEN PERENCANAAN DOKUMEN PERENCANAAN PERENCANAAN PERENCANAAN “Pengadaan Tanah Untuk
“Pengadaan Tanah Untuk “Pengadaan Jalan Tanah Tol” Untuk “Pengadaan Jalan Tanah Tol” Untuk “Pengadaan Jalan Kotamadya Tanah Tol” Untuk Jalan Kotamadya Tol” Jalan Kotamadya Jakarta Tol” Pusat Kotamadya Jakarta Pusat Kotamadya Jakarta2013 Pusat Jakarta2013 Pusat Jakarta2013 Pusat 2013 Kementerian 2014 Pekerjaan Kementerian Pekerjaan Kementerian Umum Pekerjaan Kementerian Umum Pekerjaan Kementerian Umum Pekerjaan Umum Umum
5
2. PERSIAPAN PENGADAAN TANAH (PENETAPAN LOKASI) PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA GUBNERNUR PROVINSI DKI JAKARTA
Keputusan Penetapan Lokasi Tanah Untuk Jalan Tol di Kota Administrasi Jakarta Pusat Atas Nama Kementerian Pekerjaan Umum
2014 6
3. PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH (PEMUTUSAN HUBUNGAN HUKUM DAN PEMBAYARAN GANTI RUGI)
TANAH HAK MILIK TANAH PEMERINTAH TANAH ULAYAT TANAH ADAT
TANAH NEGARA 7
4. PENYERAHAN HASIL PENGADAAN TANAH (PENYERAHAN DOKUMEN KEPADA INSTANSI YANG MEMERLUKAN TANAH)
8
PEMANTAUAN, SUMBER DANA DAN KETENTUN PERALIHAN Pemantauan dan Evaluasi Upaya Pengendalian Atas Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Dilakukan BPN RI Sumber Dana 1. APBN 2. APBD 3. BUMN/BUMD 4. Sumber-Sumber Lain Sesuai Ketentuan Ketentuan Peralihan Sisa Pengadaan Tanah Tetap Berlaku Peraturan Lama Sampai Dengan 31 Desember 2014
9
KETENTUAN PERALIHAN 1. Pengadaan Tanah yang sedang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ini
diselesaikan berdasarkan ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005
2. Proses Pengadaan Tanah yang sedang dilaksanakan dimaksud meliputi : 1) Telah
dituangkan
dalam
dokumen
perencanaan/proposal
pembangunan; 2) Telah dianggarkan pada tahun anggaran yang sedang berjalan; 3) Telah diterbitkan penetapan lokasi; 4) Telah terlaksana pelepasan hak; 5) Ganti kerugian telah dititipkan di pengadilan negeri. 3. Proses Pengadaan tanah diselesaikan paling lama sampai dengan 31 Desember 2014.
10
TERIMA KASIH
11
