E. LAIN-LAIN: BIAYA OPERASIONAL/BIAYA PENDUKUNG PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM 1
1. DASAR HUKUM a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum b. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum c. PMK Nomor 10/PMK.02/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBN
2
2. PERUBAHAN PENGATURAN Ketentuan
PMK 13/2013
PMK 10/2016
Penggunaan SB diluar PMK SBM mengenakan SPTJM
ada
Dihapus
Tarif Layanan Satgas B
Tidak ada
Mengacu pada Panitia A
Besaran Biaya Operasional
Maksimum Rp.1,6 Milyar
Tidak ada batasan Maksimum
3
3. PERUBAHAN PENGATURAN Besaran Biaya: s.d Rp10 miliar Di atas Rp10 miliar s.d Rp15 miliar Di atas Rp15 miliar s.d Rp30 miliar Di atas Rp30 miliar s.d Rp50 miliar Di atas Rp50 miliar s.d Rp100 miliar Di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar Di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar Di atas Rp500 miliar
= = = = = = = =
(4 % X Rp10 miliar ) (Rp400.000.000) + ( 3% X Rp5 miliar) (Rp550.000.000) + ( 2% X Rp15 miliar) (Rp850.000.000) + ( 1% X Rp20 miliar) (Rp1.050.000.000) + ( 0,50% X Rp50 miliar) (Rp1.300.000.000) + ( 0,25% X Rp150 miliar) (Rp1.675.000.000) + ( 0,20% X Rp250 miliar) (Rp2.175.000.000) + ( 0,15% X (Nilai ganti kerugian tanah-Rp500 miliar))
Contoh: Pengadaan tanah bagi pembangunan kepentingan umum dengan nilai ganti kerugian tanah sebesar Rp1 triliun, besaran biaya operasional dan biaya pendukung (BOBP) adalah sebagai berikut: BOBP
=
(Rp2.175.000.000) + ( 0,15% X (Nilai ganti kerugian tanah-Rp500 miliar))
=
(Rp2.175.000.000) + ( 0,15% X (Rp1 triliun - Rp500 miliar))
=
(Rp2.175.000.000) + ( 0,15% X Rp500 miliar)
=
Rp2.175.000.000 + Rp750.000.000
=
Rp2.925.000.000
4
LAMPIRAN 1. Penambahan Satuan Biaya Baru 2. Penyesuaian Besaran Standar Biaya 3. Penyempurnaan Pengaturan SBM pada Penjelasan LampI dan Lampiran II
5
PENAMBAHAN SATUAN BIAYA BARU (1) No.
Uraian Satuan Biaya
Keterangan
Lampiran I 1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli a. dan Beracara
b.
Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli Honorarium yang diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi/keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat pengadilan. Honorarium Beracara Honorarium yang diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja.
2. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan pada Lingkup Pendidikan Tinggi
Honorarium yang diberikan untuk pelaksanaan tugas tambahan/tugas khusus tertentu, penyelenggara kegiatan akademik dan kemahasiswaan serta penugasan lain dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pendidikan pada lingkup pendidikan tinggi.
3. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan a. Lembur bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti b.
Uang Lembur Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang. Uang Makan Lembur
Uang makan lembur diperuntukkan bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari.
6
PENAMBAHAN SATUAN BIAYA BARU (2)
Lampiran II
1. Satuan Biaya Transportasi Darat Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kota/Kabupaten dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/ dalam Provinsi yang Sama atau Sebaliknya merupakan satuan biaya Kota dalam Provinsi yang Sama untuk perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/ TNI/ pihak lain dari tempat kedudukan di Ibukota Provinsi ke tempat tujuan di Kota/Kabupaten tujuan dalam satu Provinsi yang sama dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. 2. Satuan Biaya Transportasi dari DKI Satuan Biaya Transportasi dari DKI Jakarta ke Kota/ Kabupaten Sekitar Jakarta ke Kota/Kabupaten Sekitar atau Sebaliknya merupakan satuan biaya untuk perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi Pejabat Negara/ Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Anggota Polri/ TNI/ pihak lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ke tempat tujuan di Kota/Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota/ Kabupaten Bekasi, Kota/ Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.
7
PENYESUAIAN BESARAN STANDAR BIAYA
A. Penyesuaian Besaran Standar Biaya 1. Kenaikan besaran satuan Secara umum, satuan biaya yang terkait biaya harga pasar mengalami kenaikan rata-rata 5,51% sesuai dengan hasil survei yang dilaksanakan pada September sampai dengan November 2015 dengan mempertimbangkan proyeksi tingkat inflasi tahun 2017 2. Satuan Biaya Uang Saku Besaran dinaikan sesuai dengan Uang harian Pemeriksa Dalam Lokasi dalam kota lebih 8 jam di DKI Jakarta yaitu Perkantoran Yang Sama sebesar Rp 210.000 benchmarking dengan kegiatan pemeriksaan di dalam kota
8
PENYEMPURNAAN PENGATURAN SBM PADA PENJELASAN LAMPIRAN I DAN LAMPIRAN II (1) Lampiran I 1. Honorarium Narasumber/ a. Pembahas/ Moderator/ Pembawa Acara/ Panitia
b.
c.
2. Honorarium Penyuluh Pegawai a. Pemerintah Dengan Perjanjian b. Kerja (PPPK)
Honor Narasumber/Pembahas/Moderator 1) Penambahan penjelasan, kegiatan seminar/workshop/....kegiatan sejenis‘yang dilaksanakan baik di dalam negeri maupun di luar negeri’ 2) Penegasan yg dimaksud 1 jam adalah 60 (enam puluh) menit baik dilakukan secara panel maupun individual Honorarium Panitia Pengaturan jumlah panitia disempurnakan dengan tambahan ketentuan: ‘Dalam hal jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang’ Penyempurnaan definisi narasumber Pakar/ Praktisi/ Profesional pada kegiatan di luar negeri yaitu narasumber/ pembahas Pakar/ Praktisi/ Profesional (warga negara Indonesia) yang mempunyai keahlian/profesionalisme dalam ilmu/ bidang tertentu. Nomenklatur PPPK diubah menjadi Non Pegawai Negeri Sipil Ketentuan kewajiban pemerintah sebagai pemberi kerja untuk membayar premi asuransi dihilangkan karena ada ketentuan yang menyatakan alokasi premi asuransi kesehatan untuk non PNS dipusatkan pada DJPB sehingga K/L tidak boleh mengalokasikan iuran premi asuransi dimaksud.
9
PENYEMPURNAAN PENGATURAN SBM PADA PENJELASAN LAMPIRAN I DAN LAMPIRAN II (2) Lampiran I 3. Honorarium Tim Pelaksana a. Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan b. c.
Penyempurnaan pengaturan, bahwa yang dibatasi bukan pembentukan tim-nya, tapi pemberian honorarium-nya Koordinasi mengikutsertakan pihak lain ditambah ‘Instansi Pemerintah’ sehingga lebih luas cakupannya. Misalnya : Pemda Jenis Tim Pelaksana Kegiatan disempurnakan : 1) Tim yang keangotaannya lintas eselon I dalam 1 K/L Pemberian honorariumnya dibatasi 2) Tim yang keangotaannya lintas Kementerian Negara/ Lembaga : a) yang ditetapkan oleh Pejabat Eselon I atau KPA Pemberian honorariumnya dibatasi sebagaimana Tim lintas eselon I dalam 1 K/L b) yang ditetapkan oleh Presiden dan/atau Menteri/Pimpinan Lembaga dikecualikan dari pembatasan sbgmn Tim lintas eselon I dalam 1 K/L.
4. Honorarium a. Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan b. (Diklat) c.
Honorarium Penceramah Praktisi pada honor penceramah dihilangkan karena dalam prakteknya variasi praktisi sangat banyak. Honorarium Tim Penyusunan Modul Diklat (SB baru) menyusun dan menerbitkan Modul untuk pelaksanaan Diklat berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang Besaran Honorarium Panitia Diklat dikelompokkan menjadi : 1) Lama Diklat s.d 5 hari satuan OK 2) Lama Diklat 6 s.d 30 hari 3) Lama Diklat lebih dari 30 hari Penyelenggaraan Kegiatan Diklat d. Honorarium Penyusunan Modul Diklat satuan biaya baru (satuan : per modul). Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut : 1) Bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan beban wajib penyusunan modul sesuai ketentuan yang berlaku. 2) Satuan biaya ini diperuntukan bagi penyusunan modul diklat baru atau penyempurnaan modul diklat lama dengan persentase penyempurnaan isi modul diklat paling sedikit 20% (dua puluh persen). e. Pengaturan jumlah panitia disempurnakan dengan tambahan ketentuan : ‘Dalam hal jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang’.
10
PENYEMPURNAAN PENGATURAN SBM PADA PENJELASAN LAMPIRAN I DAN LAMPIRAN II (3) Lampiran I 5. Satuan Biaya Uang Saku Rapat Di a. Dalam Kantor (RDK)
b. c.
Besaran Uang Saku RDK dikelompokkan menjadi 3 : 1) Gol IV : Rp400.000,2) Gol III : Rp350.000,3) Gol II ke bawah : Rp300.000,Definisi uang saku RDK disempurnakan dg menambah kata ‘di luar jam kerja pada hari kerja’ Syarat pemberian uang saku RDK ditambah keikutsertaan ‘Instansi Pemerintah’ sehingga lebih luas cakupannya. Misalnya : Pemda.
6. Satuan Biaya Uang Lembur dan Penghapusan ketentuan : ‘Satuan biaya ini dapat digunakan bagi Uang Makan Lembur bagi Pegawai Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti yang Aparatur Sipil Negara melakukan perikatan langsung dengan satker’ karena akan ditetapkan sebagai satuan biaya tersendiri. 7. Honorarium Satpam, Pengemudi, Penyempurnaan pengaturan mengenai pengadaan Satpam, Petugas Kebersihan dan Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti melalui jasa pihak Pramubakti ketiga/ diborongkan dengan menambah ketentuan : ‘dalam rangka pelaksanaan kewajiban pemberi kerja untuk membayar iuran/ premi jaminan sosial, maka alokasi honorarium dimaksud dapat ditambahkan iuran/premi jaminan sosial sesuai ketentuan yang berlaku’.
11
PENYEMPURNAAN PENGATURAN SBM PADA PENJELASAN LAMPIRAN I DAN LAMPIRAN II (4)
Lampiran I 8. Satuan Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Kantor
9.
Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas
Penghapusan ketentuan mengenai ‘kegiatan rapat koordinasi internal eselon I yang harus dilaksanakan di luar kantor dan tidak memungkinkan untuk mengikutsertakan eselon I lain, maka kegiatan tersebut menggunakan ketentuan satuan biaya ini sepanjang telah mendapat persetujuan dari Pejabat Eselon I pemegang portofolio program dan dilakukan secara selektif serta harus dipertanggungjawabkan urgensi pelaksanaannya’ agar selaras dengan pengaturan Peraturan Menpan Nomor 6 Tahun 2015.
Penyempurnaan definisi pakaian dinas dengan menghilangkan kata ‘termasuk atribut’ karena atribut pakaian dinas K/L sangat bervariasi.
12
PENYEMPURNAAN PENGATURAN SBM PADA PENJELASAN LAMPIRAN I DAN LAMPIRAN II (5) Lampiran II 1. Satuan Biaya Uang a. Transpor Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota b. Pergi Pulang
Nomenklatur disempurnakan menjadi Satuan Biaya Transpor Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang untuk mengaskan bahwa satuan biaya ini bukan sebagai tambahan penghasilan. Penyempurnaan ketentuan mengenai pembiayaan Transpor Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota yaitu ‘dalam hal instansi/unit penyelenggara tidak memberikan satuan biaya transpor kegiatan dalam kabupaten/kota, instansi/unit pengirim dapat memberikan satuan biaya transpor kegiatan dalam kabupaten/kota’.
2. Satuan Biaya Sewa Penyempurnaan pengaturan bahwa satuan biaya ini sudah termasuk Mesin Fotokopi toner dan biaya perawatan untuk pencetakan sampai dengan 6.000 (enam ribu) lembar/bulan (sebelumnya 10.000) data di pasar rata-rata 6.000 lembar/bulan). 3. Honorarium a. Narasumber/ Pembahas Pakar/ Praktisi/ Profesional b.
Penyempurnaan pengaturan Pakar/ Praktisi/ Profesional dengan menghilangkan nomenklatur ‘non ASN’ fokus pada profesionalisme/keahlian di bidang tertentu. Pengaturan ‘ tidak termasuk untuk kegiatan kediklatan’ dihapus mengingat dalam prakteknya banyak diklat yang membutuhkan pengajar/narasumber yang berasal dari profesional yang sangat bervariasi. 13
PENYEMPURNAAN PENGATURAN SBM PADA PENJELASAN LAMPIRAN I DAN LAMPIRAN II (6)
Lampiran II 4. Satuan Biaya Konsumsi Tahanan/Deteni 5. Satuan Biaya Penyelenggara an Perwakilan RI di Luar Negeri Catatan Umum
Cakupan diperluas dapat digunakan untuk konsumsi deteni pada Kementerian Hukum dan HAM. 20.2 Pemeliharaan, Pengadaan Inventaris Kantor, Pakaian Sopir/ Satpam, Sewa Kendaraan, dan Konsumsi Rapat. Penyempurnaan pada poin d, dengan menghapus kata ‘minimal untuk 1 (satu) pegawai’. Penyempurnaan pada catatan umum : a. Menghapus pengaturan ‘Satuan biaya yang terdapat dalam Peraturan Menteri ini sudah termasuk pajak’ b. Menghapus pengaturan ‘Satuan biaya diklat pimpinan struktural dan diklat prajabatan’ SB-nya sdh dihapus.
14
