REFORMASI PERATURAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

REFORMASI PERATURAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Disampaikan Dalam Peningkatan Kemampuan SDM Bidang Pengadaan Tanah, Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum) Jakarta , 10 September 2014

32 A

Reformasi Peraturan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum 1. Pengadaan tanah merupakan kewajiban pemerintah untuk mewujudkan ketersediaan tanah untuk berbagai pembangunan bagi kepentingan umum. Prinsip dasar dalam pengadaan tanah, demokratis, adil, transparan, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia,

memberikan manfaat serta mengedepankan asas musyawarah. Peradilan adalah Pintu terakhir dalam menghadapi kebuntuan dalam musyawarah antara pemerintah yang memerlukan tanah dengan masyarakat selaku pemilik tanah (pemilik aset). 2. Pembangunan untuk kepentingan umum menjadi salah satu dasar bagi pemerintah untuk

melegitimasi dalam rangka melaksanakan pengadaan tanah, karena pemerintah memerlukan tanah untuk mewujudkan pembangunan di segala bidang dan ternyata dalam praktek di lapangan ketersediaan tanah semakin terbatas, dengan demikian pengadaan tanah menjadi terhambat, dan berdampak pada pelaksanaan pembangunan sehingga tidak dapat dilakukan tepat waktu sesuai jadwal yang telah di tetapkan, dengan demikian berakibat terjadinya potensi kerugian yang sangat besar bagi pemerintah karena proyek yang akan dibangun tertunda pengoperasiannya. 2

3. Keterbatasan ketersediaan tanah dimaksud janganlah dimaknai bahwa tanah sudah tidak tersedia, tetapi fakta di lapangan tanah-tanah yang dibutuhkan oleh pemerintah ternyata telah dikuasai atau dimiliki oleh berbagai badan hukum, baik privat maupun publik seperti, tanah aset pemerintah, tanah kawasan hutan, dan

tanah-tanah yang telah dimiliki atau dikuasai oleh masyarakat. 4. Dalam pemahaman masyarakat Indonesia tanah mempunyai kedudukan tertinggi dalam kehidupan masyarakat indonesia, karena tanah

adalah sebagai modal

kehidupan dan penghidupan mereka dan tanah adalah sandaran hidup mereka, sehingga apabila tanah diperlukan untuk pembangunan maka akan menimbulkan reaksi cepat dari masyarakat berupa penolakan, perlawanan bahkan tindakan anarkis dan tidak jarang timbul perkara di pengadilan. Kondisi ini sering terjadi disaat pemerintah memerlukan tanah untuk kepentingan umum, kondisi semacam ini sangat disadari oleh pemerintah, namun di sisi lain pemerintah selalu membutuhkan tanah dalam rangka menyelenggarakan pembangunan guna

mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. 3

5. Kurang harmonisnya hubungan masyarakat pemilik tanah dengan pemerintah yang

memerlukan tanah disaat akan merealisasikan kesepakatan dalam musyawarah disebabkan berbagai faktor yaitu sebagai berikut : 1)

Pengadaan tanah selalu identik dengan penggusuran serta pemaksaan;

2)

Peraturan perundangan yang ada belum bisa mengatasi persoalan yang terjadi dalam

praktek di lapangan; 3)

Aparat pemerintah yang mendapat mandat negara untuk melaksanakan pengadaan tanah belum memahami secara maksimal terkait dengan regulasi mengenai pengadaan tanah;

4)

Rencana lokasi pembangunan tidak melibatkan masyarakat pemilik tanah;

5)

Masyarakat pemilik tanah dan masyarakat yang terkena dampak pembangunan belum dilibatkan pada saat menetapkan lokasi pembangunan;

6)

Penilai Publik/Penilai Pertanahan ditunjuk oleh Pemerintah;

7)

Variabel-variabel untuk menentukan besarnya nilai ganti rugi ditetapkan oleh pemerintah;

8)

Apabila ada keberatan dari masyarakat atas hasil penilaian, pengajuan bandingnya kepada pemerintah;

9)

Konsinyasi/penitipan ganti rugi bersifat subjektifitas pemerintah;

10) Penetapan ganti rugi dirasakan masyarakat kurang adil dan layak; 11) Pelaksanaan pengadaan tanah belum dilakukan secara transparan; 4

12)

Ganti rugi yang dibayarkan kepada masyarakat tidak menjamin kelangsungan hidup bagi masyarakat pemilik tanah;

13)

Pelaksanaan pembayaran ganti rugi dilakukan tidak tepat waktu sehingga nilai harga tanah sudah berubah;

14)

Pelaksanaan pembangunan belum memberikan manfaat bagi masyarakat pemilik tanah dan wilayah lokasi pembangunan.

15)

Kelemahan pemahaman masyarakat di dalam memaknai asas hukum pertanahan yaitu hak atas tanah bersifat mutlak, kuat dan abadi, sehingga pemikiran mereka hak atas tanah

tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun termasuk pemerintah, dan mereka mempunyai kebebasan dalam memanfaatkan tanah tanpa memikirkan kepentingan orang lain, mereka kurang mendapatkan sosialisasi bahwa tanah juga berfungsi sosial, sehingga tanah juga dapat dibebaskan oleh pemerintah apabila ada keperluan pemerintah yang lebih besar

untuk meningkatkan hajat hidup orang banyak, akan tetapi asas fungsi sosial bukanlah sebagai tindakan pembenaran untuk menggusur atau mengambil hak masyarakat dengan dalih untuk kepentingan umum, karena pada dasarnya pengadaan tanah harus didasarkan musyawarah dan hak masyarakat harus dihormati dan diberikan ganti rugi yang adil dan layak serta ganti rugi harus menjamin kelangsungan hidup bagi masyarakat bekas pemilik tanah.

5

6. Dalam

pelaksanaan

pengadaan

tanah

selama

ini

potretnya

sangat

memprihatinkan, disamping pengadaan tanah banyak terkendala, pemerintah sebagai penyelenggara pengadaan tanah cukup banyak yang harus berhadapan dengan penegak hukum sampai akhirnya terjadi tindak pidana, hal ini disebabkan karena peraturan yang ada tidak mampu lagi dapat mengatasi dinamisnya persoalan yang timbul dalam praktek di lapangan, disamping itu juga kurangnya aparat pelaksana pengadaan tanah dalam memahami aturan mengenai pengadaan tanah. Guna mengatasi barbagai persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan pengadaan tanah, sekaligus menyamakan persepsi atas perbedaan antara masyarakat pemilik tanah dengan pemerintah yang

memerlukan tanah, dan mengatasi dampak sosial yang sering terjadi dalam pengadaan tanah serta membangun partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengadaan tanah, pemerintah telah memformulasikan suatu kebijakan pengadaan tanah yang dapat meminimalisir resistensi atau dampak dari praktek pengadaan tanah yang dilaksanakan oleh pemerintah. 6

7. Mengenai landasan konstitusional dalam merumuskan regulasi pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 yang berbunyi sebagai berikut : 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai

hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

4) Perekonomian ekonomi

nasional

dengan

diselenggarakan

prinsip

berdasar

kebersamaan,

atas

efisiensi

demokrasi berkeadilan,

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan

menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. 7

8. Disamping itu fungsi sosial atas tanah yaitu tanah haruslah dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih besar bagi bangsa Indonesia sebagaimana mandat negara kepada pemerintah yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mewujudkan berbagai fungsi sosial atas tanah maka pemerintah membentuk berbagai badan publik dan berbagai peraturan perundang-undangan guna mewujudkan berbagai fungsi sosial atas tanah di Indonesia. Kondisi terkini pemerintah telah mereformasi peraturan perundangundangan terkait pengadaan tanah berupa Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, termasuk peraturan pendukungnya yaitu :

8

1) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 jo. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 ; 2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012; 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012; 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013. Diharapkan undang-undang ini dapat menjadi solusi atas berbagai persoalan yang timbul selama ini dalam pengadaan tanah yang

dilaksanakan pemerintah dan sekaligus menjadi jembatan emas titik temu antara masyarakat pemilik tanah dengan pemerintah yang memerlukan tanah, yang pada akhirnya terbangunnya partisipasi

masyarakat dalam mewujudkan pembangunan untuk kepentingan umum serta kesejahteraan bagi masyarakat semakin meningkat.

9

9. Bahwa dalam pelaksanaan undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dilakukan melalui 4 (empat) tahapan yaitu :

1) Perencanaan;

3) Pelaksanaan;

2) Persiapan;

4) Penyerahan Hasil.

Tahapan yang diatur dalam Undang-undang ini tidak diatur dalam

peraturan-peraturan sebelumnya. 10. Reformasi pada peraturan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan umum Bahwa dalam undang-undang pengadaan tanah telah terjadi reformasi yang sangat fundamental dalam kegiatan pengadaan tanah dan diharapkan undang-undang ini mampu mengatasi dampak sosial yang terjadi selama ini, hal ini dapat dimaknai dan dilihat dari aspek substansi dari undang-undang nomor 2 tahun 2012 diantaranya : 10

1) Bahwa undang-undang No. 2 Tahun 2012 menetapkan 4 (empat) tahapan,

sehingga memberikan kejelasan pihak yang bertanggung jawab dalam setiap tahapan, kegiatan-kegiatan dalam setiap tahapan outputnya terukur, waktu pelaksanaannya jelas, dengan demikian

kegiatan

pengadaan tanah akan lebih terarah, terukur dan memberikan kepastian yang lebih jelas dalam pelaksanaan pengadaan tanah. 2) Prinsip dasar pengadaan tanah adalah musyawarah. 3) Keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan dijamin keberadaannya. 4) Masyarakat dijamin untuk mendapatkan akses informasi rencana pembangunan yang dilakukan Pemerintah. 5) Adanya kesetaraan hukum bagi masyarakat pemilik tanah dengan Pemerintah yang memerlukan tanah untuk pembangunan. 6) Pembangunan harus memberikan manfaat bagi pemik tanah dan bagi wilayah lokasi pembangunan. 11

7) Penentuan lokasi pembangunan didasarkan atas kesepakatan masyarakat pemilik tanah. 8) Objek dan Subjek pengadaan tanah ada kepastian hukum yang jelas. 9) Pemerintah tidak dapat campur tangan dalam menetapkan

besarnya nilai ganti rugi. 10) Hak keberatan pada tataran penetapan lokasi pembangunan dan penentuan besaran ganti rugi dijamin undang-undang.

11) Putusan akhir lokasi pembangunan dan besaran nilai ganti rugi berada pada badan peradilan. 12) Pengadaan tanah dilakukan pemerintah dan dimiliki pemerintah,

pembangunannya dapat dilakukan oleh pihak swasta (KPS). 12

11. Titik Rawan Penyimpangan pada tataran Implementasi Pengadaan Tanah, meliputi : 1. Potensi terjadinya mark up besaran nilai ganti rugi yang akan dibayarkan; 2. Potensi penyimpangan pada saat menentukan luas atas tanah yang akan diganti rugi; 3. Potensi penyimpangan pada saat menentukan status hak atas tanah yang akan diganti rugi; 4. Potensi penyimpangan penggunaan tanah terkait tata ruang wilayah; 5. Potensi penyimpangan terkait bangunan sebagai objek ganti rugi;

6. Potensi penyimpangan terkait tanam tumbuh sebagai objek ganti rugi; 7. Potensi penyimpangan terkait ketidakjelasan ruang atas tanah, ruang bawah tanah dan benda yang berkaitan dengan tanah serta hal-hal lain

yang dapat dinilai. 8. Potensi penyimpangan terkait biaya pelaksanaan pengadaan tanah;

13

Kebijakan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sistem UU 2 / 2012 tentang Pengadaan Tanah

Perpres 71 /2012 (Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum)

(Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum)

4 Tahapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah

I Pendahuluan 1) Tujuan Pengadaan Tanah 2) Skema Umum Pengadaan Tanah 3) Prinsip-prinsip Perumusan

UU 2/2012 II Pokok-Pokok Pengadaan Tanah 1) Jaminan Pemerintah dan Pemda terhadap Tersedianya Tanah dan Pendanaan 2) Pihak yang Berhak melepas tanahnya III Jenis Kepentingan Umum IV Penyelenggaraan Tanah

Pengadaan

I

Perencanaan 1. Dasar Perencanaan 2. Kelembagaan 3. Substansi Perencanaan 4. Dokumen Perencanaan II Persiapan 1. Tim Persiapan 2. Tim Kajian 3. Tahap Kegiatan 4. Penetapan Lokasi III Pelaksanaan 1. Sosialisasi Pengadaan Tanah Kepada Masyarakat 2. Inventarisasi dan identifikasi 3. Penetapan Penilai 4. Musyawarah IV Penyerahan Hasil 1. Serah Terima Dokumen Pengadaan Tanah 2. Kegiatan Pembangunan 3. Kegiatan Pendaftaran (Sertipikasi)

PERKABPN 5/2012 1) Susunan Anggota Pelaksanaan Pengadaan Tanah 2) Pemberitahuan kpd masyarakat 3) Identifikasi & Inventarisasi Objek dan Subjek 4) Penunjukan Penilai (Appraisal) 5) Musyawarah bentuk Ganti Rugi 6) Penyerahan hasil

PERMENDAGRI 72/2012 Biaya Operasional dan Pendukung Pelaksanaan Pengadaan Tanah yang bersumber dari APBD Penetapan Harga pelaksanaan pengadaan tanah bersumber dari APBD

PMK 13 / 2013 Biaya Operasional dan Pendukung Pelaksanaan Pengadaan Tanah yang bersumber dari APBN Pembentukan Tim & Honorarium Tim

1. PERENCANAAN PENGADAAN TANAH (DOKUMEN PERENCANAAN) Kelembagaan

Substansi Perencanaan

1. Instansi Yang Memerlukan Tanah 1. Dasar, RTRW, RPJM, Renstra, RKP dan Renja 2. Instansi Teknis Terkait 2. Maksud dan Tujuan Rencana 3. Lembaga Profesional Pembangunan

Perencanaan

3. Data Awal (Objek dan Subjek)

1. Dasar Perencanaan

4. Perkiraan Nilai Tanah dan Kebutuhan Anggaran

2. Materi Perencanaan 3. Study Kelayakan Perencanaan

Hasilnya

5. Perkiraan Waktu Pengadaan Tanah dan Pembangunannya 6. Kelayakan Lokasi (P4T)

1. Dokumen Perencanaan Instansi

7. Aspek Manfaat bagi Wilayah dan Masyarakat

2. Diserahkan Kepada Gubernur

8. Study dan Survei yang Diperlukan 15

2. PERSIAPAN PENGADAAN TANAH (PENETAPAN LOKASI) Pembentukan TIM

Tahap Kegiatan

1. TIM Persiapan 1) Instansi terkait 2) Bupati/walikota 3) Instansi yg Perlu Tanah 4) Satuan kerja perangkat Daerah Provinsi terkait 2. TIM Kajian 1) Sekretaris Daerah Provinsi 2) Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi 3) Instansi di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 4) Kakanwil KUMHAM 5) Bupati/Walikota /yang ditunjuk 6) Akademisi 3. Sekretariat Provinsi 4. Pendelegasian Persiapan Pengadaan Tanah kepada Bupati / Walikota

1. Pemberitahuan Rencana Pembangunan 2. Pedataan Awal Lokasi 3. Konsultasi Publik / Konsultasi Publik Ulang 4. SK Penetapan Lokasi 5. Pengumuman penetapan Lokasi 6. Keberatan Pihak Yang Berhak 7. Kajian TIM 8. Diterima/Ditolak Gubernur 9. Keberatan Melalui PTUN 10. Kasasi melalui MA 11. Penetapan Lokasi 12. Pemindahan Lokasi 13. Penetapan Lokasi Berlaku 2 Tahun Dapat Diperpanjang 1 Tahun 16 14. Durasi Maksimal 207 Hari

3. PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH (PEMUTUSAN HUBUNGAN HUKUM DAN PEMBAYARAN GANTI RUGI) 1. Tim Pelaksana Kanwil BPN 1) Kakanwil BPN Provinsi (Ketua)

2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

Kabid HTPT (Pejabat Eselon III) Kakantah BPN Setempat SKPD Provinsi SKPD Kab/Kota Camat Lurah/Kepala Desa Kasi Pengaturan Tanah Pemerintah

1) 2) 3) 4) 5) 6)

Kakantah BPN (Ketua) Kasi HTPT (Pejabat Eselon IV) SKPD Kab/Kota (Eselon IV) Camat Lurah/Kepala Desa Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah

2. Tim Pelaksana Kantah BPN

3. Sekretariat 4. Satuan Tugas yang Membidangi Inventarisaasi dan Identifikasi 1) Data Fisik (Satgas A)

2) Data Pihak yang Berhak (Satgas B)

5. Tahapan Pelaksanaan Pengadaan

Tanah 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9. 10.

Peyiapan Pelaksanaan Inventarisasi Fisik dan Identifikasi Yuridis Penetapan Penilai Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian Pemberian Ganti Kerugian Pemberian Ganti Kerugaian Dalam Keadaan Khusus Penitipan Ganti Kerugian Pelepasan Objek Pengadaan Tanah Pemutusan Hubungan Hukum Antara Pihak yang Berhak dengan Objek Pengadaan Tanah Pendokumentasian Peta Bidang, Daftar Nominatif dan Data Administarasi Pengadaan tanah

11. Durasi Maksimal 382 Hari

17

4. PENYERAHAN HASIL PENGADAAN TANAH (PEMENUHAN HAK KEPADA INSTANSI YANG MEMERLUKAN TANAH)

1. Serah Terima Dokumen Pengadaan Tanah Dari Pelaksana Pengadaan Tanah Kepada Instansi yang Memerlukan Tanah 2. Dimulainya Kegiatan Pembangunan Infrastruktur 3. Pembangunan Dilaksanakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN Serta Swasta Dengan Skema KPS (PPP) 4. Kegiatan Pendaftaran Tanah (Sertipikasi)

18

PEMANTAUAN, SUMBER DANA DAN KETENTUN PERALIHAN Pemantauan dan Evaluasi Upaya Pengendalian Atas Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Dilakukan BPN RI Sumber Dana 1. APBN 2. APBD 3. BUMN/BUMD 4. Sumber-Sumber Lain Sesuai Ketentuan

19

KETENTUAN PERALIHAN 1. Pengadaan Tanah yang sedang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ini diselesaikan berdasarkan ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 2. Proses Pengadaan Tanah yang sedang dilaksanakan dimaksud meliputi : 1) Telah

dituangkan

dalam

dokumen

perencanaan/proposal

pembangunan; 2) Telah dianggarkan pada tahun anggaran yang sedang berjalan; 3) Telah diterbitkan penetapan lokasi;

4) Telah terlaksana pelepasan hak; 5) Ganti kerugian telah dititipkan di pengadilan negeri. 3. Proses Pengadaan tanah diselesaikan paling lama sampai dengan

31 Desember 2014.

20

PEMANTAUAN, SUMBER DANA DAN KETENTUN PERALIHAN Pemantauan dan Evaluasi Upaya Pengendalian Atas Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Dilakukan BPN RI Sumber Dana 1. APBN 2. APBD 3. BUMN/BUMD 4. Sumber-Sumber Lain Sesuai Ketentuan Ketentuan Peralihan Sisa Pengadaan Tanah Tetap Berlaku Peraturan Lama Sampai Dengan 31 Desember 2014

21

PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (DILAKSANAKAN DAN DIMILIKI PEMERINTAH UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT)

1.

Pertahanan dan Keamanan Nasional.

2.

Jalan Umum, Jalan Tol, Terowongan, Jalur Kereta Api, dan Fasilitas Operasi Kereta Api.

3.

Waduk, Bendungan, Bendung, Irigasi, Saluran Air Minum, Saluran Pembuangan Air dan Sanitasi, dan Bangunan Pengairan Lainnya.

4.

Pelabuhan, Bandar Udara, dan Terminal.

5.

Infrastruktur Minyak, Gas, dan Panas Bumi.

6.

Pembangkit, Transmisi, Gardu, Jaringan, dan Distribusi Tenaga Listrik.

7.

Jaringan Telekomunikasi dan Informatika Pemerintah.

8.

Tempat Pembuangan dan Pengolahan Sampah.

9.

Rumah Sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah. 22

10. Fasilitas Keselamatan Umum. 11. Tempat Pemakaman Umum Pemerintah/Pemerintah Daerah. 12. Fasilitas Sosial, Fasilitas Umum, dan Ruang Terbuka Hijau Publik. 13. Cagar Alam dan Cagar Budaya.

14. Kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah. 15. Penataan Pemukiman Kumuh Perkotaan dan/atau Konsolidasi Tanah, Serta Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan

Rendah Dengan Status Sewa. 16. Prasarana Pendidikan atau Sekolah Pemerintah dan Pemerintah daerah.

17. Prasarana Olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah. 18. Pasar Umum dan Lapangan Parkir Umum. 23

PERMENDAGRI NOMOR 72 TAHUN 2012 - Tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Direktorat Pengaturan dan Pengadaan Tanah Pemerintah

SUMBER PENDANAAN BIAYA OPERASIONAL DAN PENDUKUNG 1. Biaya bersumber dari APBD. 2. Dana APBD digunakan untuk : 1) Tahapan Perencanaan; 2) Tahapan Persiapan; 3) Tahapan Pelaksanaan;

4) Tahapan Penyerahan Hasil.

25

PENGGUNAAN BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG PENGADAAN TANAH 1. Perencanaan; 2. Persiapan; 3. Pelaksanaan; 4. Penyerahan hasil; 5. Administrasi dan pengelolaan;

6. Sosialisasi.

26

Biaya Kegiatan Perencanaan 1. Penelitian dan analisa terhadap rencana pembangunan dengan tata ruang,

prioritas pembangunan, rencana pembangunan jangka menengah, rencana strategis, dan rencana kerja pemerintah; 2. Koordinasi dengan instansi teknis terkait;

3. Membuat analisa rencana pembangunan; 4. Melakukan kajian teknis dengan instansi terkait; 5. Melakukan kajian oleh lembaga profesional;

6. Merumuskan rencana pengadaan tanah; 7. Melakukan

dan

menganalisa

maksud

dan

tujuan

serta

rencana

pembangunan; 8. Merumuskan hasil kajian yang menguraikan maksud dan tujuan rencana pembangunan; 9. Mendata objek dan subjek atas rencana lokasi pengadaan tanah; 10. Menentukan kepastian letak, status tanah dan luas tanah yang diperlukan; 27

11. Memperhitungkan jangka waktu yang diperlukan untuk proses pengadaan tanah; 12. Melakukan analisa, waktu yang diperlukan meliputi: 1)

Persiapan pelaksanaan pengadaan tanah;

2)

Pelaksanaan pengadaan tanah;

3)

Penyerahan hasil pengadaan tanah;

4)

Pelaksanaan pembangunan;

13. Melakukan kegiatan survei/sosial, kelayakan lokasi, termasuk kemampuan pengadaan tanah dan dampak yang akan terkena rencana pembangunan; 14. Melakukan studi budaya masyarakat, politik, keagamaan, budaya, dan kajian amdal; 15. Melakukan analisa kesesuaian fisik lokasi terutama kemampuan tanah dituangkan dalam peta rencana lokasi pembangunan; 16. Melakukan perhitungan ganti rugi ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah; 17. Menyusun rencana kebutuhan biaya dan sumber;

18. Melakukan perhitungan alokasi anggaran meliputi perencanaan, persiapan, pelaksanaan, penyerahan hasil, administrasi, pengelolaan, sosialisasi; 19. Melakukan perhitungan dan analisis biaya yang diperlukan; 20. Melakukan analisa dan manfaat pembangunan.

28

Biaya Kegiatan Persiapan 1. Pemberitahuan rencana pembangunan; 2. Pendataan awal lokasi;

3. Konsultasi publik/konsultasi publik ulang; 4. Penetapan lokasi; 5. Pengumuman penetapan lokasi; 6. Menerima Keberatan pihak yang berhak; 7. Melakukan Kajian atas keberatan pihak yang berhak;

8. Menerima/menolak keberatan pihak yang berhak; 9. Proses beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara; 10. Proses beracara di Mahkamah Agung atas keberatan dari pihak yang berhak. 29

Biaya Kegiatan Pelaksanaan 1. Penyiapan pelaksanaan pengadaan tanah; 2. Pemberitahuan kepada pihak yang berhak; 3. Inventarisasi aspek fisik; 4. Identifikasi aspek yuridis; 5. Publikasi hasil inventarisasi dan identifikasi serta daftar nominatif; 6. Keberatan dari pihak yang berhak dilakukan verifikasi ulang oleh satuan tugas; 7. Penunjukan jasa penilai atau penilai publik oleh BPN dan pengumuman

penilai; 8. Menilai dan membuat berita acara penilaian; 9. Musyawarah dengan masyarakat;

10. Persetujuan dan pelepasan hak serta pembayaran; 11. Proses beracara di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung; 12. Pemberian ganti rugi atau penitipan uang.

30

Biaya Kegiatan Penyerahan Hasil 1. Penyerahan hasil pengadaan tanah; 2. Pemantauan dan evaluasi;

3. Sertifikasi.

31

Biaya Administrasi dan Pengelolaan 1. Biaya administrasi dan pengelolaan untuk mendukung tertib

administrasi

dan

tertib

pengelolaan

dalam

pelaksanaan pengadaan tanah.

2. Pelaksanaan sosialisasi atau tatap muka mengenai rencana

pembangunan

yang

dilakukan

oleh

Tim

Persiapan baik secara langsung maupun tidak langsung baik melalui media cetak maupun media elektronik.

32

3. Besarnya biaya operasional dan biaya pendukung sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan oleh Gubernur untuk provinsi dan kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan dengan Keputusan Gubernur mempedomani standar harga satuan yang berlaku. 4. Penetapan standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk biaya operasional dan biaya pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan b memperhatikan satuan biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 5. Penetapan standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk biaya operasional dan biaya pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c mempedomani biaya tarif penerimaan negara bukan pajak sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. 33

PENGELOLAAN BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG PENGADAAN TANAH 1. Biaya operasional dan biaya pendukung dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel. 2. Biaya operasional dan biaya pendukung dianggarkan ke dalam program dan kegiatan, kelompok belanja langsung yang diuraikan sesuai jenis, obyek dan rincian obyek belanja berkenaan. 3. Kode

rekening

penganggaran

biaya

operasional

dan

biaya

pendukung tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini. 4. Pertanggungjawaban biaya operasional dan biaya pendukung berpedoman

pada

peraturan

perundang-undangan

di

bidang

pengelolaan keuangan daerah. 34

KODE REKENING PENGANGGARAN BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG 1. Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah x.xx.x.xx.xx.xx Program ……… x.xx.x.xx.xx.xx.xxKegiatanPerencanaanPengadaan Tanah x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.1 Belanja Pegawai x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.1.01 Honorarium PNS x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Perencanaan Pengadaan Tanah x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.1.02 Honorarium Non PNS x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.01Belanja Bahan Pakai Habis x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.01.01 Belanja ATK x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.07Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.07.02BelanjaSewaGedung/Kantor/Tempat x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.11.02 Belanja Makan dan Minum Rapat x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dalam Daerah x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.21.01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

35

KODE REKENING PENGANGGARAN BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG 2. Kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah x.xx.x.xx.xx.xx Program ……… x.xx.x.xx.xx.xx.xxKegiatanPersiapanPengadaan Tanah x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.1 Belanja Pegawai x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.1.01 Honorarium PNS x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.1.01.02Honorarium Tim Persiapan Pengadaan Tanah x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.1.02 Honorarium Non PNS x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2BelanjaBarangdanJasa x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.01Belanja Bahan Pakai Habis x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.01.01 Belanja ATK x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.06Belanja Cetak dan Pengadaan x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.06.03BelanjaPublikasi Proses Pengadaan Tanah x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.07Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.07.02BelanjaSewaGedung/Kantor/Tempat x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.11.02 Belanja Makan dan Minum Rapat x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dalam Daerah x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

36

KODE REKENING PENGANGGARAN BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG 3. Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah x.xx.x.xx.xx.xx Program ……… x.xx.x.xx.xx.xx.xxKegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.3 Belanja Modal x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.3.01Belanja Modal Pengadaan Tanah

x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.3.01.01BelanjaModal Pengadaan Tanah ………(DPA-SKPD dilengkapidengan RAB)

37

KODE REKENING PENGANGGARAN BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG 4.

Kegiatan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah

x.xx.x.xx.xx.xx Program ……… x.xx.x.xx.xx.xx.xxKegiatanPenyerahanHasilPengadaan Tanah x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.3BelanjaModal x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.3.01BelanjaModal Sertifikasi Tanah

x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.3.01.01 BelanjaModal Sertifikasi Tanah ...... (DPA-SKPD dilengkapidengan RAB)

38

PERMENKEU NOMOR 13/PMK.02/2013 - Tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Direktorat Pengaturan dan Pengadaan Tanah Pemerintah

BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG SUMBER DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA 1. Biaya operasional dan biaya pendukung meliputi: 1) perencanaan; 2) persiapan; 3) pelaksanaan; 4) penyerahan hasil; 5) biaya administrasi; 6) biaya pengelolaan; 7) biaya sosialisasi;

8) tidak termasuk biaya ganti kerugian dan jasa penilai. 40

2. Besaran satuan biaya, Biaya Operasional dan Pendukung mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai standar biaya. 3. Satuan

biaya

tidak

tercantum

dalam

Peraturan

Menteri

Keuangan mengenai standar biaya, penggunaan biayanya harus dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak. 4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dikecualikan untuk honorarium dan/atau fasilitas yang menambah penghasilan. 5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tercantum format Lampiran I. 6. Besaran paling tinggi Biaya Operasional dan Biaya Pendukung untuk kegiatan tahapan pelaksanaan dan penyerahan hasil

tercantum dalam Lampiran II.

41

Biaya Inventarisasi dan Identifikasi 1. pengukuran dan pemetaan batas keliling lokasi; 2. pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah;

3. identifikasi inventarisasi data pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah. 4. Biaya inventarisasi dan identifikasi mengacu Peraturan Pemerintah

mengenai

jenis

dan

tarif

atas

jenis

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional. 42

Biaya Operasional dan Biaya Pendukung (Tahapan Perencanaan) 1. Penelitian dan analisa terhadap rencana pembangunan dengan tata ruang,

prioritas pembangunan, rencana pembangunan jangka menengah, rencana strategis, dan rencana kerja pemerintah; 2. Koordinasi dengan instansi teknis terkait; 3. Membuat analisa rencana pembangunan; 4. Melakukan kajian teknis dengan instansi terkait; 5. Melakukan kajian oleh lembaga profesional; 6. Merumuskan rencana pengadaan tanah; 7. Melakukan dan menganalisa maksud dan tujuan serta rencana pembangunan; 8. Merumuskan hasil kajian yang menguraikan maksud dan tujuan rencana pembangunan;

9. Mendata objek dan subjek atas rencana lokasi pengadaan tanah; 10. Menentukan kepastian letak, status tanah dan luas tanah yang diperlukan; 43

11. Memperhitungkan jangka waktu yang diperlukan untuk proses pengadaan tanah; 12. Melakukan analisa waktu yang diperlukan termasuk tahapan pengadaan tanah yang meliputi: 1)

Persiapan pelaksanaan pengadaan tanah;

2)

Pelaksanaan pengadaan tanah;

3)

Penyerahan hasil pengadaan tanah;

4)

Pelaksanaan pembangunan;

13. Melakukan kegiatan survei/sosial, kelayakan lokasi, termasuk kemampuan pengadaan tanah dan dampak yang akan terkena rencana pembangunan; 14. Melakukan studi budaya masyarakat, politik, keagamaan, budaya, dan kajian analisa mengenai dampak lingkungan; 15. Melakukan analisa kesesuaian fisik lokasi terutama kemampuan tanah dituangkan dalam peta rencana lokasi pembangunan; 16. Melakukan perhitungan ganti kerugian ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah; 17. Menyusun rencana kebutuhan biaya dan sumber; 18. Melakukan perhitungan alokasi anggaran yang meliputi perencanaan, persiapan, pelaksanaan, penyerahan hasil, administrasi, pengelolaan, dan sosialisasi; 19. Melakukan perhitungan dan analisis biaya yang diperlukan; 20. Melakukan analisa dan manfaat pembangunan.

44

Biaya Operasional dan Biaya Pendukung (Tahapan Persiapan) 1. Pemberitahuan rencana pembangunan; 2. Pendataan awal lokasi; 3. Konsultasi publik/konsultasi publik ulang;

4. Penetapan lokasi; 5. Pengumuman penetapan lokasi; 6. Menerima keberatan pihak yang berhak; 7. Melakukan kajian atas keberatan pihak yang berhak; 8. Menerima/menolak keberatan pihak yang berhak;

9. Proses beracara di pengadilan tata usaha; 10. Proses beracara di mahkamah. 45

Biaya Operasional dan Biaya Pendukung (Tahapan Pelaksanaan) 1.

Penyiapan pelaksanaan pengadaan tanah;

2.

Pemberitahuan kepada pihak yang berhak;

3.

Inventarisasi aspek fisik;

4.

Identifikasi aspek yuridis;

5.

Publikasi hasil inventarisasi dan identifikasi serta daftar nominatif;

6.

Verifikasi ulang oleh satuan tugas;

7.

Penunjukan jasa penilai atau penilai publik;

8.

Menilai dan membuat berita acara penilaian;

9.

Musyawarah dengan masyarakat;

10. Persetujuan dan pelepasan hak serta pembayaran; 11. Proses beracara di pengadilan negeri dan mahkamah agung; 12. Penyerahan pemberian ganti kerugian atau penitipan uang.

46

Biaya Operasional dan Biaya Pendukung (Tahapan Penyerahan Hasil) 1. Tahapan penyerahan hasil : 1) penyerahan hasil pengadaan tanah; 2) pemantauan dan evaluasi; 3) sertifikasi.

47

Tim Pengadaan Tanah 1. Tim pengadaan tanah :

1) tim persiapan pengadaan tanah; 2) tim kajian keberatan;

3) pelaksana pengadaan tanah; 4) satuan tugas.

48

Pembentukan Tim dan Honorarium 1.

Tim persiapan dan tim kajian dibentuk oleh Gubernur.

2.

Pelaksana pengadaan tanah dibentuk oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau Kepala Kantor Pertanahan.

3.

Satuan tugas dibentuk oleh Badan Pertanahan Nasional.

4.

Kepada tim persiapan, tim kajian, pelaksana pengadaan tanah, dan satuan tugas diberikan honorarium.

5.

Struktur dan besaran honorarium tercantum dalam Lampiran.

6.

Struktur dan besaran honorarium merupakan batas tertinggi.

7.

Honorarium untuk tim persiapan diberikan sejak pelaksanaan pemberitahuan

rencana

pembangunan

sampai

dengan

pengumuman penetapan lokasi. 49

8.

Honorarium untuk tim kajian keberatan diberikan sejak penginventarisasian masalah sampai dengan hasil kajian diserahkan kepada Gubernur.

9.

Honorarium untuk pelaksana pengadaan tanah diberikan sejak penyiapan pelaksanaan sampai dengan penyerahan pemberian ganti kerugian atau penitipan uang.

10. Honorarium untuk satuan tugas diberikan sejak penyusunan rencana jadwal kegiatan sampai dengan penyerahan hasil inventarisasi dan identifikasi. 11. Biaya Operasional dan Biaya Pendukung dibebankan dalam (DIPA) satuan kerja yang memerlukan pengadaan tanah. 12. Biaya Operasional dan Biaya Pendukung dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan akuntabel.

13. Pelaksanaan pembayaran dan pertanggungjawaban Biaya Operasional dan Biaya Pendukung sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

50

14. Proses pengadaan tanah yang sedang dilaksanakan sebelum Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 mengikuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.02/2008 sampai dengan paling lama tanggal 31 Desember 2014. 15. Pengadaan tanah yang dilaksanakan setelah Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor

58/PMK.02/2008

sampai

dengan

Peraturan

Menteri

proses

pengadaan

tanah

ini

diundangkan. 16. ketentuan

mengenai

biaya

dalam

yang

dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 setelah

Peraturan Menteri ini diundangkan, mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. 17. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 58/PMK.02/2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 51

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK NOMOR : ......................................................... Kode dan Nama Satuan Kerja : .................................................................. Lokasi Pengadaan Tanah : .................................................................. Tahun Anggaran : .................................................................. Yang bertanda tangan di bawah ini, saya selaku Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas penggunaan jenis satuan biaya di luar standar biaya yang ditetapkan / disetujui oleh Menteri Keuangan dalam Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pada lokasi tersebut di atas. Penghitungan satuan biaya tersebut telah dilakukan secara profesional, efisien, dan efektif. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. .............................., .............................. Pengguna / Kuasa Pengguna Anggaran

.............................................................. NIP / NRP. ........................................... 52

BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG UNTUK KEGIATAN PADA TAHAPAN PELAKSANAAN DAN PENYERAHAN HASIL Biaya Operasional dan Biaya Pendukung untuk kegiatan pada tahapan pelaksanaan dan penyerahan hasil ditentukan berdasarkan perhitungan dimulai dari 4% (empat persen) untuk nilai ganti kerugian tanah sampai dengan atau setara dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) pertama dan selanjutnya dengan persentase menurun sebagai berikut : s.d Rp 10 miliar

=

(4 % X 10 miliar)

=

paling tinggi Rp 400 juta

di atas Rp 10 miliar s.d Rp 15 miliar

=

(biaya s.d Rp 10 milyar sebelumnya) + (3% X 5 miliar)

=

paling tinggi Rp 450 juta

di atas Rp 15 miliar s.d Rp 30 miliar

=

(biaya s.d Rp 10 milyar sebelumnya) + (2% X 15 miliar)

=

paling tinggi Rp 850 juta

di atas Rp 30 miliar s.d Rp 55 miliar

=

(biaya s.d Rp 10 milyar sebelumnya) + (1% X 25 miliar)

=

paling tinggi Rp 1,100 miliar

di atas Rp 55 miliar s.d Rp 105 miliar

=

(biaya s.d Rp 10 milyar sebelumnya) + (0,50% X 50 miliar)

=

paling tinggi Rp 1,350 miliar

di atas Rp 105 miliar

=

(biaya s.d Rp 10 milyar sebelumnya) + (0,25% X 100 miliar)

=

paling tinggi Rp 1,600 miliar 53