Selasa, 23 November 2011
Saksi Ahli Pengadaan : Naser Iskandar
Hakim Ketua
: Saudara ahli ya, sebagaimana diawal keahlian saudara adalah dibidang pengadaan ya, pertanyaan di luar bidang pengadaan untuk tidak dijawab ya, silahkan.
PH (MI)
: Terima kasih yang mulia. Pak mic nya dipengang supaya pertanyaan kami bisa di jawab dengan jelas. Saudara ahli apakah di PLN dibuat secara khusus ketentuan tentang pengadaan barang dan jasa ?
Ahli (NI)
: Baik, kami jawab. Bahwa latar belakang tentang pedoman dibuatnya pengadaan barang dan jasa di PLN itu mengacu kepada peraturan pemerintah No. 12 tahun 1998, yang memberikan kewenangan kepada persero membuat pedoman pengadaan barang dan jasa selama pendanaannya itu bersumber daripada dana PLN, kemudian atas dasar itu PLN membuat pedoman pengadaan barang dan jasa pada tahun 1998 dengan terbitnya KEPDIR 038/920 Dir tahun 1998, keputusan direksi ini diterbitkan pada tanggal 3 Juni 1998, kemudian didalam prosesnya terjadi 2 kali adendum perubahan yaitu terbitnya KEPDIR 073 K/10DIR/1998 yang terbit pada 6 Oktober 1998 kemudian juga terjadi perubahan batas kewenangan ya, dengan terbitnya KEPDIR 075 tahun 1998 kemudian KEPDIR ini tetap digunakan sampai tahun 2005 kemudian pada saat itu KEPDIR ini dirubah menjadi keputusan Direksi No. 100 dan 200 yang berlangsung sampai tahun 2008. Tahun 2008 di buat satu keputusan direksi lagi yaitu No. 80 kemudian yang terakhir yang kami gunakan sekarang ini adalah KEPDIR yang diterbitkan tahun2010 yaitu namanya KEPDIR No.305 tahun, tujuan dibuatnya KEPDIR ini tentu untuk memberikan kebebasan kepada Persero untuk melaksanakan oprasionalnya selama mengaju ke anggaran PLN sendiri demikian.
PH (MI)
: Begitu ya, baik pertanytaan saya, apakah dalam SK 038 itu dimungkinkan terjadinya poenunjukan langsung dan tidak harus melalui RUPS ?
Ahli (NI)
: SK 038 itu mengatur pedoman pengadaan barang dan jasa dan didalamnya tidak ada ketentuan menyangkut RUPS, penunjukan langsung dalam KEPDIR 038 itu adalah salah satu metode pengadaan barang dan jasa yang ada sesuai dengan ketentuan itu demikian pak.
PH (MI)
: Nah pengaturannya atau pelaksanaanya dari KEPDIR 038 dilakukan dimana itu ?
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Rabu, 23 November 2011
Ahli (NI)
: KEPDIR itu mengalami beberapa perubahan diawal dari KEPDIR 038 ini yang berlangsung tahun 1998, itu ada kewenangan, batas kewenangannya ada sesuai dengan nilainya baik itu dilakukan pelelangannya maupun penunjukan langsung ada nilai yang harus dilakukan dipusat dan ada nilai yang menjadi kewenangan diunit-unit bisnisnya, kemudian kewenangan ini berubah dengan terbitnya 075 pada jaman pak Kuntoro waktu itu yang merubah system ini memberikan kewenangan penuh kepada unit-unit bisnis ini untuk melakukan pengadaannya tanpa harus mendapatkan perseyujuan dari PLN pusat kemudian apa, a….. apa namanya, kewenangan itu bisa dilihat dilampiran dari pada keputusan Direksi 075 yang ditanda tangani tahun 2000 dimana kewenangan penuh khususnya masalah penunjukan langsung itu adalah untuk nilai 100 juta ke atas itu kewenangannya ada di pemimpin unit pak demikian pak.
PH (MI)
: Pemimpin unit itu maksud ahli sama dengan GM ya General manager ?
Ahli (NI)
: Kalo dulu namanya pemimpin unit sekarang berubah menjadi GM unit, itu sama pak.
PH (MI)
: Oh, sama ya, kemudian yang saya mau tahu dari ahli apakah ada ketentuan yang mengatur bagaimana agar pengadaan itu tidak terjadi conflict of interest dalam PLN ada enggak itu di atur pak ?
Ahli (NI)
: Kalo kita membaca lebih detai SK 038 itu, ada yang mengatakan penyedia itu, a….. penerima barang itu bukan panitia pengadaan barang dan jasa itu yang saya tahu demikian.
PH (MI)
: Oh, gitu ya, ok, begini pak, ketika pihak yang melakukan pengadaan misalnya dibentuk sebuah panitia ya, sesuai ketentuan di PLN itu apakah panitia ini juga boleh memberikan judgment memberikan keputusan layak tidaknya 1 negosiasi, apakah negosiasi itu butuh persetujuan dari pemimpin wilayah, pimpinan unit yang tadi ahli katakan atau musti dari direksi ?
Ahli (NI)
: Dalam Judgment dalam KEPDIR 038 itu secara rinci dijelaskan tugastugas panitia, apa-apa aja tugas panitia, kemudian harus kepada panitia itu melapor hasil pengadaanya pertama, panitia harus melakukan pengadaan dengan prosedur yang ada ya, kemudian dalam hal-hal khusus seperti penetapan HPS dia harus mendapatkan iji dari pengguna ya, kemudian pada waktu penetapan pemenang itu juga harus mendapatkan persetujaan dari pada pengguna demikian pak.
PH (MI)
: Kalo misalnya tidak ada HPS apa yang bisa dilakukan panitia itu ?
Ahli (NI)
: Dasar panitia itu melakuykan evaluasi itu adalah mengacu kepada HPS. MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Rabu, 23 November 2011
PH (MI)
: Kalo misalnya panitia tidak mempunyai kemampuan untuk membuat HPS ya, apakah diperkenankan oleh peraturang yang ada di PLN kalo harga itu ditawarkan oleh pihak penyedia jasa ?
Ahli (NI)
: Secara tertulis didalam SK 038 itu tidak ada hal yang memungkinkan hal seperti itu yang ada bahwa HPS itu bisa dilakukan dengan jasa Engineer . Jadi namanya engineer estimate kemudian bisa mengunaklan kontrakkontrak referensi dari pada kontrak yang ada at u harga pasar yang berlaku.
PH (MI)
: Kalo belum ada kontrak yang senilai dan sebesar yang ingin dilakukan owner estimate nya itu bagaimana menentukanya ?
Ahli (NI)
: kalo aturan itu tidak diatur, itu tentunya panitia asas dasar prinsip ya, propesionalitas ya harus minta pendapat kepada pengguna.
PH (MI)
: Yang saudara maksud, yang ahli maksud pengguna itu adalah kalo misalnya kalo kita bicara wilayah, pimpinan wilayahnya atau direksi ?
Ahli (NI)
: Yang dimaksud penguna itu adalah GM pada tingkat kantor unitnya gitu pak.
PH (MI)
: Apakah didalam ketentuan yang ada ini ada kewajiban dari pimpinan unti ini untuk meminta persetujuan dari direksi atau komisaris atau dengan pemegang saham ?
Ahli (NI)
: Setau saya didalam keputusan direksi 038 tidak mengatur hal seperti itu.
PH (MI)
: Ok, yang sepengetahuan saudara ahli ya yang terjadi yang harur meminta pesetujuan dari pemegang saham, itu karena nilainya atau sesuai dengan ketentuyan anggaran dasar kalo itu berhubungan dengan multi years.
Ahli (NI)
: Setau saya dalam SK 038 tidak ada yang mengatur hal seperti itu, namun sepengatahuan saya mungkin bisa dilihat dianggaran dasar pada waktu itu dimana itu bisa dilihat mengenai tugas dan kewenangan direksi, yah itu kewenangan direksi atau tidak, kalo tidak ya butuh persetujuan dari RUPS.
PH (MI)
: Saudara ahli ya kalo, saya kembali ke pengadaan, kalo misalnya sesuatu sudah disetujui RUPS mulai dari project, angka tau biaya yang hendak dikeluarkan ya, dalam projek itu, menurut ahli kalo itu sudah disetujui oleh RUPS, apakah musti ada rapat khusus yang dilakukan pemegang saham untuk memutuskan yang sudah disetujui ini ?
Ahli (NI)
: Diluar dari ketentuan038, seperti tadi yang pak hakim katakan, mungkin saya, mohon maaf, bisa menambahkan dari pada 038, sepengetahuan saya MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Rabu, 23 November 2011
ada anggaran dasar yang mengatur bahwa sebelum direksi melakukan ikatan perjanjian kerjasama yang berdampak waktu lebih dari 1 tahun, harus membutuhkan persetujuan RUPS dan rekomendasi dari dewan komisaris demikian pak. PH (MI)
: Maksud saya, pertanyaan saya tadi kalo sudah pernah disetujui oleh RUPS dalam 1 RUPS, apakah pekerjaan seperti ini membutuhkan persetujuan khusus lagi dari RUPS sesuai dengan ketentuan yang ada ?
Ahli (NI)
: Sesuai dengan ketentuan yang ada didalam lampiran KEPDIR 075 itu tidak dijelaskan seperti itu, itu semua kewenangan itu ya untuk nilai diatas 100 juta dalam hal itu dilakukan penunjukan langsung itu menjadi kewenangan penuh dari GM atau pemimpin unit pada waktu itu.
PH (MI)
: jadi tidak ada batas atasnya waktu itu ?
Ahli (NI)
: Kalo kita lihat aturan itu tidak ada batas atas nya, yang ada batas bawahnya.
PH (MI)
: Apakah saudara ahli juga mengetahui ada perbedaan pokok antara pengadaan barang dan jasa di PLN ini, sama tidak proses pengadaan barang atau jasa ?
Ahli (NI)
: Dibandingkan dengan apa pak ?
PH (MI)
: Dibandingkan, menurut, ada perbedaan antara pengadaan barang dengan jasa ada atau tidak perbedaanya ?
Ahli (NI)
: Pengadaan barang dan jasa sesuai dengan, itu mempunyai aturan masingmasing gitu pak, apakah itu dilakukan hanya untuk pengadaan barang atau dilakukan dengan jasa saja, ada itu dijelaskan dalam 038 pak.
PH (MI)
: Kalo andaikata itu bersama-sama pengadaan barang dan jasa apakah juga diatur oleh 038 ini ?
Ahli (NI)
: Dalam SK 038 itu, itu menjelaskan mengenai ketentuan pengadaan barang dan jasa, itu juga memungkinkan supply direct nya, itu dimungkinkan diproses seperti itu.
PH (MI)
: Nah, kalo apakah juga disini didalam SK 038 ini atau SK-SK yang lain y ng berhubungan dengan pengadaan di PLN ini ya juga dibedakan antara out sourcing dengan jasa konsultan diatur enggak pak?
Ahli (NI)
: Untuk out sourcing itu diatur sendiri dalam KEPDIR 138 tahun 2002 yang diterbitkan kalo saya tidak salah September 2002 itu yang mengatur secara langsung tenytang pelaksanaan out sourcing tata pelayanan
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Rabu, 23 November 2011
pelanggan, dimana disitu dijelaskan bahwah didalam pemilihan mitra untuk pekerjaan out sourcing itu dapat dilakukan dengan penunjukan langsung. PH (MI)
: Proses pengadaanya itu seperti apa pak ?
Ahli (NI)
: Tentunya proses pengadaanya harus dilakukan mengikuti pedoman pengadaan barang dan jasa yang berlaku pada saat itu.
PH (MI)
: Yaitu SK 038 itu ?
Ahli (NI)
: SK 038 itu berlaku dari tahun 1998 sampai 31 Januari 2004, jadi menurut pendapat ahli itu masuk kedalam ketentuan KEPDIR 038 tahun 1998.
PH (MI)
: Kalo yang berhubungan dengan SK 075 pengadaannya seperti apa, yang masuk kedalam wilayah ini seperti apa ?
Ahli (NI)
: SK 075 itulah yang mengadendum ketentuan didalam 38 yang khusus mengatur masalah batas kewenangan dimana kewenagan penuh dalam SK 075 itu sepenuhnya ada di pemimpin unit atau disekarang ini disebut GM pak.
PH (MI)
: Sementara dari saya cukup yang mulia.
PH (MR)
: Ada tambahan dari saya yang mulia, a…. saudara ahli ya apakah ada peraturannya di PLN itu untuk penunjukan langsung itu membutuhkan persetujuan dari RUPS ?
Ahli (NI)
: Dalam KEPDIR 038 seperti yang saya sampaikan tadi tidak.
PH (MR)
: Tidak, tidak peraturan yang lain selain 038, saudara tau ?
Hakim ketua
: ini yang dasar tadi.
Ahli (NI)
: Yang saya sebut itu adanya, itu penunjukan langsung itu juga dianggaran dasar tidak ada, yang ada ikatan perjanjian yang lebih dari 1 tahun .
PH (MR)
: Penunjukan langsung ya, yang tadi saya tanyakan, kemudian saudara ahli ya, tadi kalo, saudara katakana bahwa HPS tidak ada maka harus minta pendapat engineer estimate atau kontrak yang sudah ada atau berdasarkan harga pasar ya, untuk menetapkan HPS nya, kalo misalnya HPS itu berdasarkan masukan dari vendor atau penyedia jasa menurut pendapat ahli seperti apa ?
Ahli (NI)
: Menurut pendapat saya, karena itu tidak diatur secara sendiri mengenai dalam hal-hal seperti itu prinsipnya HPS itu dibuat berdasarkan keahlian,
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Rabu, 23 November 2011
sejauh mana keahlian itu tentu panitia biosa membuat judgment ya, dan bisa dipertanggung jawabkan. PH (MR)
: Baik, apakah HPS itu harus dilaporkan kepada direksi ?
Ahli (NI)
: Didalam ketentuan pengadaan barang dan jasa HPS itu harus disahkan oleh pengguna barang dan jasa.
PH (MR)
: Penguna barang dan jasa itu adalah unit, betul ?
Ahli (NI)
: Adalah GM kalo itu dilaksanakan di unit.
PH (MR)
: Unit, baik, 1 lagi saudara ahli ya, didalam anggaran dasar ya, anggaran dasar perseroan yang tahun 98, itu ada ketentuan dalam pasal 11 ayat 9, perbuatan-perbuatan ini hanya bisa dilakukan oleh direksi setelah mendapat persetujuan dari RUPS dan persetujuan itu diberikan setelah mendengar pendapat dan saran dari komisaris dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku yaitu yang E ya, mengadakan kerjasama dengan pihak lain, operasi, kontrak menejemen, kerja sama lisensi dan seterusnya, yang memiliki dampak keuang terhadap perseroan yang berlaku lebih dari jangka 1 tahun atau 1 siklus usaha atau pembelian tenaga listrik atau PPA, nah pertanyaan saya, apakah ketentuan ini hanya memgikat direksi ataukah juga mengikat kepada unit atau GM, karena pernyataan disini, perbuatan-perbuatan disini hanya dapat dilakukan oleh direksi nah pertanyaan saya, apakah ketentuan ini hanya memgikat direksi ataukah juga mengikat kepada unit atau GM di lingkungan PLN ?
Ahli (NI)
: Di lingkungan PLN. Maaf Pak Hakim, karena ini di luar daripada apa yang bapak sampaikan tadi, mungkin saya nggak perlu jawab.
PH (MR)
: Cukup Yang Mulia.
Hakim Ketua
: Ada lagi? Terdakwa ada lagi yang mau ditanyakan?
Terdakwa
: Saudara ahli, tadi saudara menyebutkan... hmm.. maaf, pertanyaan saya adalah apakah SK 038 juga mengatur pemilihan partner joint venture, apakah harus melalui tender ataukah melalui penunjukkan langsung dan sebagainya? Mohon jelaskan!
Ahli (NI)
: Di dalam keputusan Direksi No.038 itu ada namanya pemilihan langsung aja pak, yang mengatur tentang kapan kita harus melakukan pemilihan langsung itu, kriteria apa yang harus dilakukan disitu ada. Tapi dalam hal pemilihan mitra, itu adanya di dalam SK 138 yang mengatakan
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Rabu, 23 November 2011
bahwa dalam melakukan pemilihan mitra kepada outsourcing layanan pelanggan itu dapat dilakukan dengan penunjukkan langsung. Hakim Ketua
: Sudah cukup? Saudara Penuntut Umum ada yang ditanyakan?
PU
: Ada Yang Mulia. Saudara ahli, saya mohon pendapat ahli. Apabila dalam satu kontrak disebutkan begini, jangka waktu kerja Roll Out CIS RISI di wilayah kerja Disjaya dimulai sejak tanggal efektif dan akan terus berlangsung untuk jangka waktu 24 bulan dimulai sejak tanggal 29 April 2004 dan diakhiri pada tanggal 28 April 2006, kecuali apabila diakhiri sebelumnya oleh salah satu pihak atau para pihak sesuai ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini. Menurut pendapat ahli ini perjanjian multi years atau bukan?
Ahli (NI)
: Multi years.
PU
: Saudara ahli, tadi saudara ahli katakan HPS itu wajib adanya dalam suatu pengadaan ya? Wajib ada ya?
Ahli (NI)
: Itu wajib ada, semacam diskresi tadi. Bagaimana kalau di dalam misalnya tidak ada acuannya tadi itu.
PU
: Iya, saya cuma tanya wajib ada saudara tadi bilang?
Ahli (NI)
: Wajib ada sebagai acuan daripada panitia untuk melakukan negosiasi.
PU
: Itu tugas panitia atau tugas orang lain?
Ahli (NI)
: Tugas panitia untuk menyusunnya dengan kriteria yang ada kemudian disiapkan lagi.
PU
: Baik. Kalau tidak ada panitia yang paham, saudara tadi katakan dibuat lah pengadaan jasa engineering?
Ahli (NI)
: Bukan pak. Itu namanya engineering estimate.
PU
: Oke. Engineering estimate ini apakah untuk membuat jasa konsultasinya ini perlu dilakukan oleh suatu proses pengadaan juga?
Ahli (NI)
: Biasanya kita kalau dalam international contract saya mengacu disitu bahwa ada jasa konsultan yang membantu panitia untuk melakukan yang namanya engineer estimate.
PU
: Oke, artinya ada konsultan tertentu sendiri yang untuk menyusun HPS itu kan?
Ahli (NI)
: Iya. Itu yang dimaksud dengan engineer estimate, salah satunya ya.
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Rabu, 23 November 2011
PU
: Baik. Kemudian tadi ada pertanyaan bahwa apabila ada suatu anggaran sudah disetujui dalam RUPS eh RKAP PLN sudah disetujui dalam RUPS. Apakah itu otomatis berlaku untuk suatu pengadaan tertentu yang multi years?
Ahli (NI)
: Iya.
PU
: Berlaku? Untuk penandatanganan kontraknya, pelaksanaan kontraknya berlaku kah Anggaran Dasar yang mewajibkan untuk meminta ijin RUPS?
Ahli (NI)
: Di dalam ..... (dipotong oleh PH MR)
PH (MR)
: Majelis, tadi saudara ahli mengatakan bahwa itu bukan bidang dari ahli. Karena itu berkaitan dengan masalah Anggaran Dasar.
Hakim Ketua
: Kalau dia masih mau jawab karena menurutnya masih keahliannya apa tidak perlu? Mau jawab apa ndak?
Ahli (NI)
: Ya seperti saya mengatakan kepada Pak Hakim, apakah saya bisa menjawab sesuatu diluar daripada konteks.
Hakim Ketua
: Tapi keahlian saudara dibidang pengadaan kan? Pengadaan barang kan?
Ahli (NI)
: Iya.
Hakim Ketua
: Seputar itu lah.
Ahli (NI)
: Menurut saya, sebelum kita melakukan perjanjian yang sifatnya multi years itu harus mendapatkan persetujuan dari RUPS.
PU
: Oke. Saudara ahli, selain saudara sebagai ahli apakah saudara pernah menjadi General Manager di unit atau di wilayah?
Ahli (NI)
: Saya pernah menjadi General Manager selama 1 tahun di Unit Pembangkitan di Proyek Pembangkitan Sumatera II.
PU
: Oke. Sebagai GM saudara mendapatkan surat kuasa dari Dirut?
Ahli (NI)
: Saya mendapatkan surat pelimpahan kewenangan dari Direksi kepada saya sebatas kewenangan saya.
PU
: Sebatas kewenangan. Termasuk kewenangan untuk menandatangani kontrak disitu?
Ahli (NI)
: Termasuk. Selama.. hmm.. iya.
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Rabu, 23 November 2011
PU
: Selama dalam konteks yang kewenangan saudara ya? Apakah pernah saudraa menerima surat kuasa khusus lain dalam hal pengadaan barang dan jasa yang dilakukan?
Hakim Ketua
: Sebentar ya, dia kan sebagai ahli disini nih. Kalau pertanyaan Penuntut Umum tadi itu kan fakta, tentang apa yang dia pernah lakukan. Jadi ini dihadirkan ke dalam persidangan ini hanya sebagai ahli. Ya?
PU
: Iya Majelis.
Hakim Ketua
: Fakta? Tidak. Oke, paham?
PU
: Saya kira cukup Yang Mulia.
Hukum Ketua
: Cukup ya?
PH (MI)
: Ada satu lagi Yang Mulia.
Hakim Ketua
: Satu saja jangan nambah lagi.
PH (MI)
: Tidak. Mengenai konsultan yang disebut oleh ahli ini tadi, konsultan yang pada waktu itu menurut pengetahuan ahli, ada konsultan yang bisa memahami mengenai Tata Usaha Langganan di PLN ini sehingga mereka bisa membuat estimate atau saudara katakan.... (dipotong oleh PU)
PU
: Kami keberatan Yang Mulia, ini juga fakta.
Hakim Ketua
: Sebentar, sebentar dulu. Lanjutkan tadi pertanyaannya apa.
PH (MI)
: Yang saya mau tanya, apakah dia mengetahui.
Hakim Ketua
: Konsultan?
PH (MI)
: Iya, konsultannya. Apakah ahli ini mengetahui ada konsultan di Indonesia ini atau di dunia ini yang lebih paham mengenai soal TUL ini dari orang di PLN?
Ahli (NI)
: Bisa saya jawab?
Hakim Ketua
: Jawab aja.
Ahli (NI)
: Sepengetahuan saya itu tidak ada.
PH (MI)
: Cukup Yang Mulia.
Hakim Ketua
: Bantahan di dalam Pledooi ya? Atau masih ada yang ingin disampaikan?
Ahli (NI)
: Saya kira sudah lebih daripada cukup Pak Hakim, terima kasih. MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Rabu, 23 November 2011
Hakim Ketua
: Habis hari ini? Ada yang mau terdakwa sampaikan?
Terdakwa
: Tidak ada Yang Mulia, terima kasih.
Hakim Ketua
: Penasehat Hukum?
PH (MI)
: Tidak ada Yang Mulia.
Hakim Ketua
: Penuntut Umum?
PU
: Tidak ada.
Hakim Ketua
: Kesempatan terakhir ya, saudara untuk mengajukan saksi yang meringankan dan ahli, ya? Baik, untuk memberikan kesempatan terdakwa dan penasehat hukum nya, siapkan saksi yang meringankan dan ahli bagi dirinya, maka sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada hari yang sama, Rabu tanggal 30, jam 9. Dengan perintah kepada penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa pada hari, tanggal, dan jam tersebut. Dan perintah kepada penasehat hukum untuk menghadirkan saksi yang meringankan dan ahli bagi terdakwa. Sidang ditutup. (Palu diketuk)
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Rabu, 23 November 2011
