Saksi Ahli BPKP : Agustina Arumsari

Selasa, 15 November 2011

Saksi Ahli BPKP : Agustina Arumsari

Hakim Ketua

: Ahli berikutnya.

PU

: Ahli berikut dari BPKP. (Ahli AA memasuki ruang persidangan)

Hakim Ketua

: Baik, saudara ahli ya? Saudara pernah dimintai pendapat oleh penyidik KPK menyangkut CIS RISI ini ya?

Ahli (AA)

: Pernah.

Hakim Ketua

: Itu sebelum saudara menandatangani berita acara tersebut, saudara membaca itu?

Ahli (AA)

: Iya.

Hakim Ketua

: Benar itu ya?

Ahli (AA)

: Iya.

Hakim Ketua

: Benar ya? Metode yang saudara gunakan di dalam menilai kerugian negara dalam masalah CIS RISI ini apa? Coba.

Ahli (AA)

: Untuk kami menilai kerugian negara disini kami menghitung harga yang wajar dari pekerjaan CIS RISI ini, Roll Out CIS RISI ini. Dimana komponen biaya-nya adalah Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung Non-Personil. Untuk biaya langsung personil komponennya adalah jumlah man month dikalikan dengan tarif harga satuan, dimana jumlah man month yang kami gunakan adalah jumlah man month sesuai sengan yang dihitung oleh ahli dari Teknologi Informasi Pak Yudho tadi dan timnya.

Hakim Ketua

: Oh jadi itu acuannya?

Ahli (AA)

: Iya.

Hakim Ketua

: Acuannya dari penilaian ataupun pendapat dari ahli itu ya?

Ahli (AA)

: Iya.

Hakim Ketua

: Saudara menghitung dan menemukan kerugian negara?

Ahli (AA)

: Iya.

Hakim Ketua

: Dari jumlah man month aja?

MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Selasa, 15 November 2011

Ahli (AA)

: Dari jumlah man month dan Biaya Langsung Non Personil yang terkait dengan jumlah man month tersebut.

Hakim Ketua

: Itu berapa? Disimpulkan itu berapa?

Ahli (AA)

: Saya mohon ijin membaca dokumen.

Hakim Ketua

: Silahkan.

Ahli (AA)

: Semua hasil penelitian kami telah kami tuangkan dalam laporan tanggal 16 Februari dimana disitu kami menyimpulkan adanya kerugian keuangan negara sejumlah Rp 46.189.037.336,59.

Hakim Ketua

: Ada pertanyaan?

PU

: Saudara ahli, dalam menghitung kerugian keuangan negara seperti yang tadi saudara sebutkan dan juga jumlahnya sudah saudara sebutkan, itu menggunakan dokumen apa saja?

Ahli (AA)

: Di dalam laporan kami pak, di Lampiran 1 kami sudah mencantumkan seluruh dokumen yang kami gunakan, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena kalau tidak salah ada 28 halaman.

PU

: Baik, tadi saudara sudah sebutkan dalam laporannya ya?

Hakim Ketua

: Itu ‘kan berdasarkan dokumen dari pendapatnya ahli untuk menilai kerugian negara ada berapa, terus itu man month, kemudian biaya langsung itu ya? Dan dokumen-dokumen lain sebagaimana tertera didalam dakwaan.

PU

: Baik. Dari dokumen yang saudara sebutkan tadi dan ada dalam dokumen ini, apakah saudara dapat melihat bahwa PT. PLN sudah memenuhi kewajiban sesuai dengan kontraknya itu? Artinya sudah dibayarkan seluruhnya sesuai dengan kontrak?

Ahli (AA)

: Kalau mengenai jumlah pembayaran didalam laporan telah kami sebutkan, kalau tidak salah ada 100-an, saya melihat jumlah yang telah dibayarkan dari PT. PLN ke PT. Netway adalah Rp.101.615.128.500,termasuk PPN 10%. Nah, dari situ kami hanya menghitung komponen harga barangnya saja, dengan jumlah Rp.92.278.045.753,26 dan itu kami kurangkan dengan komponen harga yang wajar dari pekerjaan tersebut yaitu BLP (Biaya Langsung Personil) dan Biaya Langsung Non-Personil sejumlah Rp.46.089.008.416,67 sehingga selisih antara jumlah yang telah dibayarkan PT.PLN Disjaya Tangerang kepada PT. Netway dengan pembebanan BLP dan BNLP yang seharusnya itu kami hitung sebagai kerugian keuangan negara dengan jumlah yang sebagaimana telah disebutkan tadi.


PU

: Baik. Jadi jumlah itu sudah fix, artinya sudah dikurangi pembebanan pajak dan lain sebagainya?

Ahli (AA)

: Iya.

PU

: Kemudian saudara ahli, dalam menghitung kerugian keuangan negara ini apakah saudara, mengenai standar harga satuan saudara hitung pakai harga tertera dalam kontrak atau apa?

Ahli (AA)

: Kami menghitung jumlah yang riil dan bukan yang tertera di dalam kontrak. Karena di dalam kontrak pada pelaksanannya ada pergeseranpergeseran penggantian personil dimana harga satuannya juga berubah. Nah kami menghitung berdasarkan tarif harga satuan yang memang secara riil dibayarkan oleh PT.PLN Disjaya Tangerang kepada PT. Netway Utama, termasuk apabila ada perubahan-perubahan personil itu kami hitung brerdasarkan jumlah-jumlah yang riil yang memang dikeluarkan oleh PT. PLN Disjaya Tangerang kepada PT. Netway.

PU

: Baik, terimakasih. Saudara ahli, apakah dari hasil perhitungan saudara yang saudara lakukan bersama tim ya,

Saksi (AA)

: Iya.

PU

: Saudara sudah membuat laporan?

Ahli (AA)

: Ya, sudah tadi disebutkan.

PU

: Sudah diserahkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim?

Ahli (AA)

: Sudah

PU

: Mohon ijin Yang Mulia, ingin menambahkan. Saudara ahli tadi ada menjelaskan, ada standar penghitungan untuk BLP dan Non-BLP ya? Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung Non-Personil. Jadi sebelumnya saya mau minta penjelasan dari ahli, yang termasuk ke dalam Biaya Lansung Personil itu apa saja yang masuk ke dalam penelitian ahli?

Ahli (AA)

: Biaya Langsung Personil adalah jumlah pembayaran kepada para ahli, hitungannya kepada para ahli, tentu dibayarkannya melalui PT.Netway, dimana disitu adalah tarif harga satuan dikalikan dengan jumlah man month sesuai dengan fungsi masing-masing yang dijelaskan oleh kami di dalam lampiran 4 dan lampiran 5, disitu. Jadi ada Operation Manager, harga satuannya sekian. Ada Area Community Leader nilainya sekian harga satuannya sekian, itu yang kami hitung di dalam komponen Biaya Langsung Personil. Untuk Biaya Langsung Non-Personil komponen total dari biaya itu ada 15 items, dari mulai biaya transportasi, biaya perlengkapan kantor, dan seterusnya sampai biaya administrasi. Kami


mengurangkan atau menghitung kerugian keuangan negara untuk selisihselisih biaya yang berkaitan langsung dengan personil, yaitu disini biaya komunikasi, tunjangan perumahan, dan sewa kendaraan. Tiga komponen biaya itu yang kami hitung ada kelebihan pembayaran yang dikeluarkan oleh PT. PLN, dimana itu seharusnya tidak dikeluarkan karena adanya kelebihan jumlah man month yang dibebankan kepada PT.PLN Disjaya Tangerang. PU

: Untuk standar harga pengitungan untuk Biaya Langsung Personil itu sendiri ahli menggunakan standar harga apa?

Ahli (AA)

: Metodologi penghitungannya adalah mengacu kepada SE Bappenas sebagaimana kesepakatan antara PT.Netway sendiri dengan PT.PLN Disjaya. Metodologinya, dimana komponennya tadi terbagi menjadi 2, Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung Non-Personil. Untuk tarifnya, kami tidak menggunakan harga standar apapun, tetapi kami menghitung sesuai dengan jumlah riil yang dibayarkan oleh PT.PLN kepada PT.Netway. sedangkan untuk man month nya tadi saya sudah sampaikan, kami menggunakan harga dari perhitungan ahli Teknologi Informasi dari UI.

PU

: Kami kira cukup, Yang Mulia.

Hakim Ketua

: Cukup? Silahkan Penasehat Hukum.

PH (MI)

: Terima kasih Yang Mulia. Saudara ahli ya, saya mau tanya lebih dahulu. Saudara ahli tahu ada Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 103 tahun 2001, kemudian yang terakhir yang saya tahu itu nomor 64 tahun 2005, saudara ahli tahu ya?

Ahli (AA)

: Iya.

PH (MI)

: Apakah ahli ingat, bahwa BPKP tidak lagi mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan perhitungan tehadap kerugian negara seperti ini?

Ahli (AA)

: Iya, sudah. Kami menghitung kerugian keuangan negara karena kami diminta oleh penyidik sebagaimana surat yang disampaikan oleh penyidik KPK, nomor dan seterusnya ada di dalam laporan kami mengenai bantuan tenaga ahli untuk menghitung kerugian keuangan negara dan memberikan tenaga ahli, jadi itu dasar kami untuk melakukan penghitungan kerugian negara. Setahu saya di Keppres itu tidak diatur mengenai kerugian negara dan seterusnya, karena context dari perhitungan kerugian keuangan negara yang kami lakukan adalah berdasarkan dengan permintaan penyidik sebagaimana UU Tindak Pidana Korupsi seperti itu.


PH (MI)

: Kalau pasal 52 dikatakan begini “BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Tidak ada kan mengenai penghitungan kerugian negara kan disini?

Ahli (AA)

: Iya.

PH (MI)

: Oke. Pasal 53 “dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 52, BPKP menyelenggarakan fungsi pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional dibidang pengawasan keuangan dan pembangunan. Perumusan pelaksanaan kebijakan dibidang pengawasan keuangan dan pembangunan. Nomor C, koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPKP. Nomor D, pemantauan pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan pengawasan keuangan dan pembangunan. Nomor E, penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketata usahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.” Tidak ada kan?

Ahli (AA)

: Iya. Tadi saya sudah menjelaskan (dipotong oleh PH MI)

PH (MI)

: Biar saya teruskan ya.

Ahli (AA)

: Iya.

PH (MI)

: “dalam melaksanakan fungsi sebagaimana disebut pasal 53 BPKP mempunyai kewenangan penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya, perumusan kebijakan dibidangnya untuk pembangunan secara makro...” (dipotong oleh Hakim Ketua)

Hakim Ketua

: Pertanyaannya apa ini?

PH (MI)

: Saya mau tanya apakah di dalam Keputusan Presiden ini ada kewenangan BPKP melakukan penghitungan kerugian negara?

Hakim Ketua

: Maksudnya saudara mau mengatakan tidak sesuai dengan Keppres gitu?

PH (MI)

: Sesuai dengan Keppres ini itu tidak ada (dipotong oleh Hakim Ketua)

Hakim Ketua

: Kan tidak berwenang kan? Nah, dia jawab tadi bahwa?

Ahli (AA)

: Dasar penugasan kami adalah sebagaimana di dalam laporan kami, ada UU No.30 tahun 2003 tentang KPK pasal 6 disitu dikatakan “berkoordinasi dengan aparat yang berwenang di dalam pasal penjelasannya itu termasuk adalah disebutkan salah satunya BPKP.” Kemudian pasal 32 UU Tindak Pidana Korupsi sendiri didalam


penjelasannya mengatakan “yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara adalah sebagaimana yang dihitung oleh instansi yang berwenang dan akuntan publik yang ditunjuk.” Jadi bahkan akuntan publik pun apabila dia memang ditunjuk oleh penyidik maka menurut pendapat kami, dia berwenang untuk menghitung kerugian keuangan negara. Hakim Ketua

: Itulah dasarnya saudara melakukan perhitungan?

Ahli (AA)

: Iya.

PH (MI)

: Apakah ahli juga membaca UU nomor 15 tahun 2006 tentang BPK pasal 10 dinyatakan “BPK berwenang menilai dan atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik disengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola, BUMN, BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.” Saudara tahu itu?

Ahli (AA)

: Iya.

PU

: Sebelum dijawab, kami mungkin akan menyampaikan interupsi Yang Mulia. Kalau untuk membahas masalah penafsiran tentang UndangUndang saya kira tidak tepat dengan ahli.

Hakim Ketua

: Ahli kalau merasakan itu bukan keahliannya ya jangan jawab, ya?

Ahli (AA)

: Iya. Makanya saya tadi sudah menjelaskan Yang Mulia, dasar penugasan kami adalah itu. Jadi di luar itu penafsiran undang-undang dan lain sebagaimananya silahkan (dipotong oleh Hakim Ketua)

Hakim Ketua

: (suara Hakim Ketua tidak terdengar karena tidak menggunakan mic)

PH (MI)

: Ok. Baik, saya teruskan Yang Mulia, pertanyaan saya dilapor, di dalam laporan yang dibuat oleh ahli yang ikut di tanda tangani oleh ahli tanggal 16 Februari 2011 ya, pada halaman 3 dari 72 halaman, salah satu hambatan penugasan dikatakan bahwa pelaksanaan penghitungan kerugian keuangan negara memerlukan waktu yang cukup lama terkait dengan proses penelitian yang dilakukan oleh ahli Teknologi Informasi dari UI. Apakah betul ahli membaca ya, BAP dari ahli IT ini yang ditanda tangani pada tanggal 17 Desember 2010?

Ahli (AA)

: Iya.

PH (MI)

: Betul ya? Apakah ahli juga membaca Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi No.LPTKPK-24/KPK/12 tahun 2009?

Ahli (AA)

: Tidak membaca.


PH (MI)

: Saudara tidak tahu?

Ahli (AA)

: Laporan kejadian tadi saya tidak membaca.

PH (MI)

: Saudara ahli tidak membaca itu. Tidak pernah diberitahu oleh penyidik KPK bagaimana besarnya kerugian yang sudah mereka hitung sendiri?

Ahli (AA)

: Tidak.

PH (MI)

: Yang Mulia, di dalam LPTK ini menurut laporan dari Izwan Helmi, Direktur Penyelidikan, Rp 45 Milyar kerugiannya. Baik, saya teruskan. Pada halaman 4, tadi ahli juga menyebut-nyebut mengenai BLP ya, di halaman 4 ini tertulis begini “tidak tersedia atau data dokumen realisasi Biaya Langsung Personil, jumlah personil, waktu kerja, pembayaran gaji, pembayaran pajak penghasilan atas gaji karyawan PT.Netway Utama yang mengerjakan pekerjaan oursourcing dan seterusnya.” Tadi ahli mengatakan bahwa penghitungan itu berdasarkan BLP, dasar penghitunganya apa?

Ahli (AA)

: Ya, yang dimaksud didalam klausul ini adalah kami tidak menemukan data yang riil dibayarkan oleh PT.Netway kepada ahli. Jadi ada 2 komponen, tadi kami menghitung yang dihitung oleh PT.Disjaya Tangerang kepada PT.Netway. Tetapi berapa yang riil dibayarkan oleh PT.Netway kepada para ahli itu yang tidak kami dapatkan, sehingga itu lah sebabnya kami tidak menghitung dengan metodologi menghitung harga yang dibayarkan PT.Netway kepada para ahli.

PH (MI)

: Pada laporan ini ya, menurut ahli, mencantumkan bahwa ada data-data atau dokumen yang dari PT.PLN Disjaya disebutkan dimana disini?

Ahli (AA)

: Di dalam lampiran. Itu semua di dalam seluruh lampiran. Khusus untuk Rekapitulasi Pembayaran itu ada di (dipotong oleh PH MI)

PH (MI)

: Saya bukan tanya rekapitulasinya, saudara ahli. Hasil penghitungan yang ahli buat berdasakan dokumen dari PLN, dimana dicantumkan disini?

Ahli (AA)

: Jumlah kerugian keuangan negara ada di halaman 72.

PH (MI)

: Saya sudah tau itu, ya. Bisa adanya hitungan ini ya, yang ahli temukan data-data atau dokumennya dari PLN, dijelaskan dimana didalam dokumen ini?

Ahli (AA)

: Saya tidak mengerti maksudnya.

Hakim Ketua

: Ada tidak dokumen-dokumen ysang saudara peroleh dari PLN?

Ahli (AA)

: Ada, semua ada di dalam lampiran 2 itu. Berapa yang dibayarkan, berapa break down dari masing-masing komponen pembayaran, kami sudah


menghitung semua. Disitu sudah ada di dalam lampiran kami sudah menjelaskan disitu, ada lampiran 3 mengenai pembayarannya, kemudian lampiran 4 mengenai perhitungan dari UI, lampiran 5 mengenai break down dari masing-masing pembayaran. Jadi untuk operation manager dengan 22 man month dengan nilai sekian, community leader area sekian dengan pembayaran sekian, itu semua sudah ada perinciannya. Total semua yang sudah dibayarkan oleh PT.PLN kepada PT.Netway adalah 3.878 man month, dengan jumlah Rp 77 Milyar sekian. Nah itu yang kami bandingkan dengan penghitungan menurut ahli man month dari UI. Jadi semua ada di dalam lampiran ini. PH (MI)

: Ahli menetapkan harganya darimana?

Ahli (AA)

: Dari jumlah yang dibayarkan dari PT.PLN kepada PT.Netway itu.

PH (MI)

: Baik. Itu sesuai, ahli membaca perjanjian mereka?

Ahli (AA)

: Iya.

PH (MI)

: Itu sesuai nggak dengan perjanjian yang mereka buat?

Ahli (AA)

: Kami tidak melihat kesesuaian, tidak menilai kesesuaian atau tidak. Tapi yang riil dibayarkan oleh PT.PLN adalah itu, begitu.

PH (MI)

: Iya, yang saya tanya adalah yang dibayarkan ini sesuai dengan kewajiban yang tertera di dalam perjanjian atau tidak?

Ahli (AA)

: Saya tidak berpendapat mengenai kesesuaian kewajiban atau tidak, tapi kami menghitung itu berdasarkan data yang dibayarkan PT.PLN kepada PT.Netway. Faktanya itu yang dibayarkan. Sesuai atau tidak, saya tidak berpendapat.

PH (MI)

: Iya, saya mengerti, saudara ahli. Pertanyaan saya adalah apakah ahli melihat data ini, yang dibayarkan, kemudian melihat pada sisi yang lain, ini perjanjian yang mesti dibayarkan?

Hakim Ketua


PH (MI)

: Baik, saya teruskan pertanyaan saya. Di dalam laporan saudara ahli, yang saudara ahli tanda tangani ini, apakah ahli juga membaca BAP dari terdakwa Eddie Widiono?

Ahli (AA)

: Tidak.

PH (MI)

: Apakah di dalam laporan ini ahli membandingkan dan mencantumkan bagaimana hasil penghitungan mengenai apa yang diterangkan oleh Eddie Widiono?

Ahli (AA)

: Tidak.


PH (MI)

: Dari bagian keuangan?

Ahli (AA)

: Iya, kalau dari bagian-bagian lain kami sudah jelaskan disini, keterangan siapa saja yang menjelaskan, ini sudah kami cantumkan. Termasuk kami minta keterangan dari pihak Netway sendiri, itu sudah kami jelaskan semua di dalam laporan.

PH (MI)

: Oke, baik. Apakah ahli juga mencantumkan keterangan dari Parno Isworo?

Ahli (AA)

: Tidak.

PH (MI)

: Saudara ahli tahu itu siapa Parno Isworo?

Ahli (AA)

: Direktur Keuangan PLN.

PH (MI)

: Jadi yang saudara ahli hitung itu apa saja sih sebenarnya?

Ahli (AA)

: Jumlah pembayaran dari PT.PLN kepada PT.Netway Utama. Jumlahnya, kami menghitung dari mulai surat pengajuan permintaan pembayaran, sampai kepada verifikasi oleh pihak PLN, sampai kepada itu ditransfer ke bank itu kami hitung dengan data-data pedukungnya termasuk time sheet dan seterusnya itu sudah kami cross check, dengan rekapitulasi sebagaimana di dalam laporan. Kalau mengenai kertas kerjanya tentu ada, tetapi menurut saya tidak perlu dijelaskan disini karena jumlahnya sangat banyak kalau saya jelaskan satu persatu.

PH (MI)

: Menurut ingatan saudara ahli ya, atau pengetahuan saudara ahli, apakah yang diterangkan oleh Direktur Keuangan mengenai soal ini? Pernah saudara baca?

Ahli (AA)

: Intinya kalau tidak salah ya, hanya masalah bahwa sudah dibayarkan sekian. Dan itu memang sudah kami uji ke dalam dokumennya. Jadi untuk kami, jadi ada beberapa teknik audit sebenarnya, salah satu hal yang kami lakukan kalau itu ragu, kami lihat ke BAP. Tetapi disaat kami tidak ragu mengenai jumlah pembayaran dan seterusnya, maka tidak wajib bagi kami untuk mengcross check dengan BAP nya, karena BAP itu semata-mata adalah pendukung dari dokumen-dokumen sumber yang sebenarnya. Nah untuk pembayaran ini sumber yang sebenarnya adalah dokumen pembayaran dari PT. PLN kepada PT. Netway, itu yang kami hitung.

PH (MI)

: Apakah ahli juga pernah meminta konfirmasi kepada orang PLN? Orang keuangan PLN?

Ahli (AA)

: Konfirmasi untuk apa ini?

PH (MI)

: Mengenai pembayaran-pembayaran, hal-hal (dipotong oleh ahli AA).


Ahli (AA)

: Oh iya tentu kami sudah yakini betul kalau itu memang dan itu sudah kami cross check bahkan sampai kepada rekening transfernya. Artinya kami sudah yakin betul memang sudah ada perpindahan uang pembayaran dari PT. PLN kepada PT. Netway Utama.

PH (MI)

: Saya kembali ke laporan saudara ahli, saya ingin tahu, berapa banyak yang saudara ahli baca mengenai BAP atau keterangan-keterangan dan surat-surat?

Ahli (AA)

: Kalau jumlahnya saya harus hitung. Kalau saudara bertanya jumlah saya harus hitung, tetapi siapa saja yang menurut kami keterangan itu relevan dengan perhitungan keuangan Negara itu sudah kami cantumkan disini. Ada keterangan dari saudara Hardiv Situmeang, ada apa dan seterusnya itu sudah ada disini semua. Keterangan (dipotong oleh PH MI).

PH (MI)

: Apa Hardiv Situmeang menerangkan tentang rugi keuntungan, menerangkan tentang keuangan?

Ahli (AA)

: Bukan tentang itu, artinya yang relevan itu

PH (MI)

: Relevansinya keterangan Hardiv Situmeang dengan keahlian saudara ahli itu apa?

Ahli (AA)

: Contohnya ini Pak, dalam salah satu BAP dari Pak Margo Santoso dikatakan (dipotong oleh PH MI).

PH (MI)

: Saya bukan tanya Margo Santoso saya tanya Hardiv Situmeang.

Ahli (AA)

: Pada saat itu, saudara Hardiv Situmeang menyampaikan pertanggung jawaban dalam memilih dan seterusnya, harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, misalnya dilakukan dengan cara tender. Itu yang kami kutip dari BAP yang tertera disitu, yang kami baca. ada di halaman 15.

PH (MI)

: Apanya yang berhubungan dengan soal CIS RISI ini, soal pembayaran? Relevansinya apa?

Ahli (AA)

: Tidak, tadi kan saudara bertanya kan, apa, siapa saja, ya itu semua (dipotong oleh PH MI).

PH (MI)

: Justru karena itu, saudara ahli tahu tidak konteksnya keterangan Hardiv Situmeang itu?

Ahli (AA)

: Jadi begini, keterangan orang-orang yang kami minta kepada penyidik dalam bentuk BAP, adalah keterangan orang-orang untuk meyakinkan adanya penyimpangan itu dan kami menyimpulkan berdasarkan buktibukti, ada empat penyimpangan.


PH (MI)

: Saya tanya begini (dipotong oleh ahli AA).

Ahli (AA)

: Kemudian untuk kerugian negaranya, tentu kami konfirmasi kepada orang-orang yang relevan disitu. Siapa saja orang-orang yang sudah kami mintakan keterangan, semua sudah tertera disini.

PH (MI)

: Baik, saya tanya kembali keterangan Hardiv Situmeang itu mengenai OSCO atau non-OSCO?

Ahli (AA)

: Di halaman 17 saya kutip seperti itu, jadi ya seperti itulah keterangannya.

PH (MI)

: Ini keterangan ahli ini menyesatkan.

PU

: Kami keberatan Yang Mulia.

Hakim Ketua

: Cukup cukup! Saya larang adanya perdebatan ya. Saya ingatkan kepada saudara Penasehat Hukum, jangan lagi mengulang kata “menyesatkan” ya! Ini kan keterangan ahli, sudah berulang-ulang pula saya katakan bahwa Majelis tidak berpihak ya. Pertanyaan lain!

PH (MI)

: Baik saya teruskan, saudara ahli. Menurut hasil penelitian yang ahli lakukan mengenai kerugian Negara itu tadi, yang ahli lihat atau ahli temukan buktinya peran dari Eddie Widiono apa?

Ahli (AA)

: Yang Mulia saya tidak berpendapat mengenai peran dari seseorang karena yang kami lihat adalah konteks kerugian keuangan negara.

PH (MI)

: Ini di dalam BAP saudara ahli, fakta nomor 58 dan nomor 59 dikatakan begini (dipotong oleh ahli AA).

Ahli (AA)

: Maaf saya tidak memegang BAP.

PH (MI)

: “Bahwa atas penyampaian Eddie Widiono Suwondho, Dekom meminta untuk dilakukan penghematan,” dan seterusnya. Kemudian “bahwa perbuatan Eddie Widiono Suwondho selaku Dirut PLN Persero, menyampaikan kepada Dewan Komisaris bahwa harga pekerjaan Roll Out CIS RISI dengan PT Netway Utama sebesar Rp. 137.132.000.000,adalah wajar, dan selanjutnya memerintahkan kepada General Manager PLN Disjaya untuk melakukan penandatanganan kontrak pekerjaan Outsourcing Roll Out CIS RISI, tanpa mengindahkan rekomendasi dari Dewan Komisaris PLN, menyebabkan harga pekerjaan Roll Out CIS RISI dengan PT Netway Utama mengalami kemahalan harga.” Ini keterangan (dipotong oleh ahli AA).

Ahli (AA)

: Mohon diperiksa kembali, itu pertanyaan yang disampaikan oleh penyidik atau jawaban saya.


PH (MI)

: Ini jawaban dari saudara ahli.

Ahli (AA)

: Mohon diperiksa kembali.

PU

: Yang Mulia, kami kira Penasehat Hukum mengutip satu pertanyaan yang tidak secara sempurna. Ini merupakan pertanyaan nomor 13, dalam proses penyidikan diperoleh fakta-fakta dan keterangan ahli di bidang tekhnologi informasi sebagai berikut, 1 sampai sekian dan ini dari penyidik.

Hakim Ketua

: Saudara ahli merasa menjawab seperti itu tidak?

Ahli (AA)

: Tidak.

PH (MI)

: Saudara ahli tidak pernah menjawab seperti itu?

Ahli (AA)

: Mohon diperiksa kembali di BAP, bisa dibaca disitu. Apakah itu pertanyaan dari penyidik, dimana penyidik mungkin mengutip dari pendapat ahli atau apa saya tidak membaca BAP nya (dipotong oleh PH MI).

PH (MI)

: Ini (dipotong oleh ahli AA).

Ahli (AA)

: Kemudian (dipotong oleh PH MI).

PH (MI)

: Ini pertanyaannya, saudara ahli (dipotong oleh PU).

PU

: Jawabannya ada di halaman 50.

PH (MI)

: Kemudian saya teruskan, mengenai pernyataan dari saudara ahli pada butir 13 ini halaman 50 dan 51, bahwa ahli menyatakan bahwa disini jawaban saudara ahli, “penyimpangan-penyimpangan yang telah diuraikan tersebut diatas yaitu dari 1-65 ini tadi sesuai laporan hasil perhitungan kerugian negara..” dan seterusnya, ini kan pendapat saudara ahli.

Ahli (AA)

: Iya. pendapat yang kami sampaikan berdasarkan bukti-bukti yang kami peroleh dan itu kami menegaskan mengenai penyimpangannya. Kami tidak bicara bahwa penyimpangan itu menjadi tanggung jawab si “A”, si “B”, atau si “C” itu silahkan diputuskan di forum ini.

PH (MI)

: Jadi pendapat ahli memang ada penyimpangan?

Ahli (AA)

: Iya.

PH (MI)

: Yang melakukan penyimpangan itu menurut pendapat ahli siapa disitu? Berdasarkan dokumen yang ada?

Ahli (AA)

: Saya sudah berpendapat tadi Yang Mulia, saya tidak akan mengulang pendapat saya.


Hakim Ketua

: Masih ada pertanyaan?

PH (MI)

: Masih ada, sebentar Yang Mulia. Apakah kepada ahli pernah ditunjukkan adanya laporan keuangan konsolidasi PT PLN nomor 20 B Auditama/ Gauditama 5/ GA/ 05/ 2006 tanggal 31 Mei 2006 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia?

Ahli (AA)

: Tidak.

PH (MI)

: Tidak pernah diberitahu bahwa pelasanaan pekerjaan Roll Out CIS RISI ini menurut pendapat BPK bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut belum optimal dan lebih bayar hanya Rp. 100 - Rp. 530 jt saja?

Ahli (AA)

: Tidak.

PH (MI)

: Atas pertanyaan penyidik pada halaman 15, pada butir 15 ahli menyebutkan bahwa “dilihat dari sumber keuangan dalam pemberian subsidi yang merupakan uang negara maka hal tersebut memang menimbulkan kerugian terhadap negara”, ini jawabannya. Pertanyaannya begini, apabila ada perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan yang disengaja dari pejabat struktural PLN Persero dalam proses pengadaan barang dan jasa yang menggunakan anggaran PLN (APLN) yang sebagian dari anggaran tersebut berasal dari subsidi negara, subsidi Pemerintah dan berakibat merugikan keuangan PT PLN Persero. Apakah kerugian tersebut merupakan kerugian keuangan Negara? Jawaban saudara ahli “dilihat dari sumber keuangan dan pemberian subsidi yang merupakan uang negara maka hal tersebut memang menimbulkan kerugian terhadap negara”. Pertanyaan saya, apakah dalam hasil penelitian saudara ahli, untuk pembayaran terhadap PT Netway Utama ini memang menggunakan subsidi negara ini?

Ahli (AA)

: Mohon diperiksa kembali, itu sepertinya bukan BAP saya.

PH (MI)

: Ini adalah BAP Agustina.

Ahli (AA)

: Nomor berapa?

PH (MI)

: Maaf, oke. Oke saya tarik pertanyaan saya. Sementara dari saya cukup Yang Mulia.

Hakim Ketua

: Cukup?

PH (MR)

: Kami lanjutkan Yang Mulia, terima kasih (dipotong oleh Hakim Ketua).

Hakim Ketua

: Jangan diulang-ulang ya.


PH (MR)

: Baik terima kasih, Yang Mulia. Saudara ahli ya, apakah saudara ahli mengetahui ya, dalam hal apa BPK menyatakan bahwa suatu proyek itu, Pemerintah, itu diindikasikan mengalami atau menimbulkan atau ada potensi kerugian Negara?

Ahli (AA)

: Pertanyaannya tentang BPK?

PH (MR)

: Iya.

Ahli (AA)

: Saya tidak akan berpendapat mengenai (dipotong oleh PH MR).

PH (MR)

: Tidak tahu ya. Kami cukup Pak.

Hakim Ketua

: Saudara terdakwa, ada pertanyaan?

PH (MI)

: Ada yang saya mau tanya kepada ahli ini. Apakah ahli ini membaca RUPS RKAP 2002 – 2004?

Ahli (AA)

: Dokumen RUPSnya ?

PH (MI)

: Iya.

Ahli (AA)

: Tidak.

PH (MI)

: Tidak pernah ditunjukkan?

Ahli (AA)

: Tidak.

PH (MI)

: Apakah ahli juga membaca kontrak yang dibuat oleh Margo Santoso antara 2001 – 2004?

Ahli (AA)

: Kontraknya?

PH (MI)

: Iya.

Ahli (AA)

: Iya kami baca.

PH (MI)

: Berapa kontrak yang ahli baca?

Ahli (AA)

: 6.

PH (MI)

: 6 kontrak, oke. Apakah ketika membaca kontrak itu ahli menemukan adanya peran dari Eddie Widiono di dalam hubungannya dengan kontrak itu?

Ahli (AA)

: Saya tidak berpendapat mengenai hal itu.

PH (MI)

: Saya kemudian terus ke soal surat dakwaan. Apakah ahli pernah diperiksa untuk tersangka Margo Santoso?

Ahli (AA)

: Saya tidak pernah.


PH (MI)

: Tidak pernah?

Ahli (AA)

: Tidak pernah.

PH (MI)

: Untuk Fahmi Moechtar?

Ahli (AA)

: Tidak.

PH (MI)

: Untuk Gani Abdul Gani?

Ahli (AA)

: Tidak.

PH (MI)

: Tidak, oke. Jadi saudara ahli diperiksa hanya untuk Pak Eddie Widiono ya.

Hakim Ketua

: Atau berikan kesempatan kepada terdakwa dulu untuk bertanya?

PH (MI)

: Saya teruskan dulu, sedikit saja Yang Mulia. Apakah dilakukan perhitungan terhadap kerugian Negara ini, ahli pernah ditunjukkan business plan PT. Netway Utama tahun 2005 – 2007?

Ahli (AA)

: Tidak.

PH (MI)

: Tidak. Apakah ahli tidak pernah ditanya oleh penyidik bahwa Eddie Widiono menerima terima uang Rp. 2M ?

Ahli (AA)

: Apa yang ditanya oleh penyidik dan apa jawaban saya, itulah yang tertera di dalam BAP, diluar itu tidak.

PH (MI)

: Saya kira dari saya cukup Yang Mulia.

Hakim Ketua

: (Suara Hakim Ketua tidak terdengar karena tidak menggunakan mic).

Hakim Anggota : Saudara ahli dalam beberapa kasus ya, kalau misalnya BPK, menghitung keuangan negara itu biasanya ada penyimpangan dulu baru dihitung? Ahli (AA)

: Iya.

Hakim Anggota : Tadi saudara menjelaskan penyimpangan-penyimpangan itu. Ahli (AA)

: Iya.

Hakim Anggota : Apa penyimpangan-penyimpangan yang saudara katakan waktu itu? Ahli (AA)

: Saya mohon izin, mohon baca.

Hakim Anggota : Iya. Ahli (AA)

: Secara singkat saya katakan bahwa ada 4 jenis penyimpangan, yang pertama adalah proses penunjukkan PT. Netway Utama untuk melakukan pekerjaan Roll Out CIS RISI tersebut tidak sesuai dengan


keputusan Direksi nomor : 038 tahun 1998 yaitu tentang tata cara pengadaan barang dan jasa, dimana disitu diatur kriteria untuk melakukan pekerjaan penunjukkan langsung adalah apabila pekerjaan tersebut kebutuhannya sangat mendesak, dan tidak dapat ditunda-tunda lagi berhubungan dengan telah terjadinya bencana, untuk menghindarkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat mengancam jiwa manusia dan seterusnya. Bunyi aturannya. Disitu kami tidak menemukan adanya fakta bahwa pekerjaan Roll Out disini dilakukan untuk konteks ini. Hakim Anggota : Iya. Ahli (AA)

: Kemudian pengadaan barang dan jasa sifatnya hanya dapat dipenuhi oleh rekanan tertentu.

Hakim Anggota : Iya. Ahli (AA)

: Dan seterusnya bunyi lengkapnya, itu kami pakai pendapat dari ahli teknologi informasi, dimana mengatakan bahwa pekerjaan Roll Out adalah pekerjaan yang biasa dan lazim dikerjakan oleh software house dimana saja yang biasa melakukan pekerjaan seperti ini. Arrtinya bukan itu saja, bukan Netway saja yang bisa melakukan. Kemudian penyimpangan yang kedua adalah proses penyusunan HPS, jadi HPS adalah harga acuan dari PT. PLN untuk mengevaluasi harga pekerjaan agar diperoleh harga yang wajar dengan kualitas yang sesuai dengan yang dibutuhkan PLN. Disini juga kami melihat adanya penyimpangan atas ketentuan tersebut, dimana harga perkiraan sendiri yang harusnya memang di kalkulasi secara keahlian sebelum dilakukannya proses pelelangan atau proses pengadaan, disini tidak dilakukan seperti itu. Tetapi HPA nya adalah dengan memakai audited payroll yang diserahkan oleh pihak Netway, yang apa, kemudian itu dipakai oleh tim penunjukan langsung sebagai angka untuk menghitung tarif harga satuan dari pekerjaan ini. Kemudian kontrak Roll Out sendiri itu dikerjakan secara 2 tahun dari mulai 29 April 2004 – 29 April 2006. Artinya lebih dari 1 tahun buku, dimana menurut anggaran dasar PT PLN, yaitu nomor Akta nomor 169 tanggal 30 Juli 1999 disitu Pasal 11 mengatakan “perbuatan-perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari RUPS, yaitu antara lain mengadakan kerjasama dengan Badan usaha atau pihak lain berupa : kerjasama operasi, kontrak manajemen, kerjasama lisensi, bangun guna serah, bangun guna milik dan perjanjian lain yang mempunyai dampak keuangan bagi perseroan yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun”, itu penyimpangan yang ketiga. Kemudian yang keempat, hasil pekerjaan SIMPEL RISI milik PT PLN Distribusi Jaya yang kemudian didaftarkan oleh PT Netway Utama, hak ciptanya ke Direktorat Jenderal


Haki sebagai Netway CCBS, dimana kemudian alasan pemilikan Hak Cipta itulah menjadi salah satu alasan juga untuk penunjukan langsung. Berdasarkan hasil penelitian dari saudara Yudho tadi, ahli teknologi informasi mengatakan bahwa CD yang sebenarnya didaftarkan dan diakui sebagai Netway CCBS itu sebenarnya substansi barangnya adalah suatu substansi barang yang identik dengan output hasil pekerjaan SIMPEL RISI yang dilakukan PT PLN dengan kontrak, dengan Politeknik ITB. Itu yang kemudian di daftarkan di HAKI dan itu diakui sebagai Netway CCBS. Itu ada 4 secara ringkas penyimpangan yang kami temukan. Hakim Anggota : Dalam Berita Acara ini kan saudara rinci ya. Katakanlah dari fakta-fakta yang (dipotong oleh Ahli AA) Ahli (AA)

: Di dalam laporan.

Hakim Anggota : Dalam laporan? Ahli (AA)

: Dalam laporan kami sudah rinci.

Hakim Anggota : Apakah sekarang BPKP memang, saudara kan diminta oleh penyidik ya, untuk menghitung keuangan negara. Kalau saudara tidak yakin, pada waktu BPKP tidak yakin, apakah itu tetap dihitung waktu itu? Tidak yakin ada penyimpangan, tetap dihitung? Ahli (AA)

: Tidak.

Hakim Anggota : Tidak? Ahli (AA)

: Kami harus meyakini dulu bahwa memang ada penyimpangan.

Hakim Ketua

: Saudara Terdakwa silahkan

Terdakwa

: Terima kasih saudara ahli. Saya mengikuti dengan seksama tadi diskusinya. Mohon maaf, karena saya baru pertama kali berhadapan dengan saksi BPKP. Tadi kesan yang saya terima adalah, saudara ahli menerima fakta-fakta dari KPK, yang disampaikan oleh KPK, kemudian saudara ahli menerima pendapat dari ahli komputer, ahli IT, yang kemudian saudara ahli membuat empat kesimpulan dari situ. Apakah pendapat saya benar kira-kira?

Ahli (AA)

: Tidak.

Terdakwa

: Apa yang kurang disitu?

Ahli (AA)

: Kami menyimpulkan penyimpangan berdasarkan bukti-bukti yang kami peroleh melalui penyidik. Jadi kami tidak serta merta begitu saja menerima. Tadi saya sudah jelaskan, ada empat penyimpangan, itu


memang kami uji dengan bukti-bukti yang kami peroleh. Kalau mengenai pendapat ahli teknologi informasi, kami sampaikan, kami tidak mempunyai kompetensi untuk menilai software itu sendiri, sehingga kami menggunakan pendapat dari orang yang kami anggap berkompeten di bidang itu. Terdakwa

:

Baik. Kalau begitu, apakah saksi meyakini bahwa bukti-bukti yang disampaikan oleh KPK kepada saksi, itu sudah mencukupi atau saksi meyakini masih ada hal-hal lain yang belum disampaikan?

Ahli (AA)

: Kami telah meyakini adanya penyimpangan berdasarkan bukti-bukti yang kami peroleh. Dan itu sudah kami disclose di dalam laporan kami.

Terdakwa

: Maksud saya adalah, saudara saksi, saudara ahli, tanggung jawab saudara ahli ini besar sekali ya, karena ahli menentukan dalam hal ini, ya. Apakah ahli merasa sudah mendapatkan semua data, ya, untuk mengambil kesimpulan bahwa telah terjadi penyimpangan tadi?

Ahli (AA)

: Ya. Tadi saya sudah sampaikan. Kami menyimpulkan penyimpangan bahwa itu berdasarkan data yang ada standarnya di kami, relevan, kompeten, dan cukup. Jadi tiga hal itu yang menjadi standar bagi kami untuk memberikan pendapat, apakah memang ada penyimpangan atau tidak.

Terdakwa

: Baik. Saya ingin bertanya, apakah saksi, apakah ahli, mendapatkan informasi bahwa pada tahun 2000, PLN mengalami kerugian sangat besar, Rp. 26 trilyun?

Ahli (AA)

: Tidak.

Terdakwa

: Apakah saksi, maaf, apakah ahli mendapatkan informasi adanya pendapat KAP tahun 2001, bahwa telah terjadi kegagalan di dalam rekonsiliasi pendapatan PLN yang berpotensi menimbulkan kerugian?

Ahli (AA)

: Tidak.

Terdakwa

: Apakah ahli mendapat informasi bahwa telah terjadi kerugian yang disebut Katyanto Gate, karena kebocoran keuangan akibat tidak adanya sistem informasi memadai?

Ahli (AA)

: Tidak.

Terdakwa

: Baik. Apakah itu relevan, saksi?

Ahli (AA)

: Kami tidak berpendapat, karena kami tidak melihat dokumen yang dimaksud.


Terdakwa

: Baik. Saya ingatkan sekali lagi saksi, bahwa, ahli, bahwa pendapat ahli sangat menentukan dalam hal ini, ya. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah SWT, memberikan yang terbaik.

Ahli (AA)

: Amin.

Terdakwa

: Ya. Saya ingin bertanya sekarang, selanjutnya. Saksi mencantumkan SK 038, beserta perubahan-perubahannya. Apakah saksi mengetahui SK 075?

Ahli (AA)

: Ya.

Terdakwa

: Baik. Bisa menjelaskan apa isi SK 075 tahun 2000?

Ahli (AA)

: Ada SK 073 dan 075. SK 073 itu menjelaskan mengenai bahwa, saya tidak hafal semua, tetapi salah satu butir yang kami gunakan untuk pengadaan di atas 10 milyar adalah menjadi kewenangan Direktur Utama. Kalau mengenai 075, itu menyangkut kewenangan pengadaan untuk proyek listrik desa dan seterusnya. Kalau tidak salah seperti itu.

Terdakwa

: Bisa saya bacakan sedikit saksi, ahli, ya. Pada SK 075, nanti saya tunjukkan, bagian dua kewenangan, khusus APLN, di sini dikatakan, PLN Pusat seluruh unit induk prolist desk, ditetapkan seluruh tanggung jawab dan wewenang pengadaan barang dan jasa, oleh pemimpin unit. Pimpro induk, pimpro list, pimpro list desk, tidak ada lagi kewenangan Direksi, untuk menerapkan di dalam APLN.

Ahli (AA)

: Apa terbaca seperti itu? Saya berpendapat tadi, 073 mengatakan, di atas 10 milyar adalah kewenangan Direktur Utama.

Terdakwa

: 073 di cabut oleh 075.

Ahli (AA)

: Ya, kalau tidak salah di bagian penjelasannya, di situ untuk APLN mengacu ke 073. Kecuali untuk prolist desk dan sebagainya, itu memang di atur tersendiri.

Terdakwa

: Tidak demikian saksi, ya (dipotong oleh Hakim Ketua)

Hakim Ketua

: Itu pendapat ahli loh ya.

Terdakwa

: Baik. Mohon maaf Yang Mulia. Tapi saya kira ini sangat relevan dan perlu, saya kira. Selanjutnya, saudara ahli, apakah ahli membaca di dalam risalah RUPS, 31 Desember 2003, ada pendapat Dekom mengenai Roll-Out?

Ahli (AA)

: Tidak.

Terdakwa

: Tapi risalah RUPS ini ahli masukkan sebagai daftar dokumen yang saksi pertimbangkan.


Ahli (AA)

: Yang mana?

Terdakwa

: Risalah rapat umum pemegang saham 31 Desember 2003.

Ahli (AA)

: Di dalam lampiran di laporan saya nomor berapa?

Terdakwa

: Butir nomor 20, ahli. Ini data, data itu ada di pertanyaan 12 ya, butir 20 dari pertanyaan 12.

Ahli (AA)

: Saya tidak memegang BAP.

Terdakwa

: Di sini dikatakan, “risalah rapat umum pemegang saham, RUPS, tanggal 31 Desember 2003, tentang risalah RUPS tentang pengesahan RKAP dan RKA PKBL tahun 2004.” Saksi katakan, “ini adalah data yang kami gunakan untuk menghitung kerugian negara.”

Ahli (AA)

: Ya, di situ ada.

Terdakwa

: Ada?

Ahli (AA)

: Ada.

Terdakwa

: Saksi tahu ada pendapat Dekom?

Ahli (AA)

: Tidak.

Terdakwa

: Tidak dibaca ya?

Ahli (AA)

: Ya.

Terdakwa

: Saksi tahu ada perintah RUPS Direksi harus melakukan outsourcing? Dalam risalah RUPS?

Ahli (AA)

: Dalam menghitung di dalam laporan, kami mendasarkan pada BAP Laksamana Sukardi, kalau tidak salah, yang mengatakan bahwa sebagai RUPS Laksamana Sukardi tidak pernah tahu mengenai izin tersebut.

Terdakwa

: Ahli, tadi kesimpulan nomor 3 ahli menyebutkan mengenai tidak adanya persetujuan RUPS, kalau saya tidak salah.

Ahli (AA)

: Ya, berdasarkan bukti itu.

Terdakwa

: Berdasarkan bukti apa?

Ahli (AA)

: Tadi, keterangan dari Laksamana Sukardi.

Terdakwa

: Tapi saksi tidak membaca? Bahwa di dalam risalah RUPS, ada kalimatkalimat pendapat Dekom, dan perintah RUPS?

Ahli (AA)

: Tidak.


Terdakwa

: Terima kasih. Mengenai HPS, bisa saksi jelaskan sekali lagi, apakah yang di anggap sebagai masalah oleh saudara saksi, penentuan billing rate, atau penentuan volume?

Ahli (AA)

: Prosesnya pak. Proses penyusunan HPS tersebut, tidak mengacu kepada aturan Kepdir 038, dimana di situ dikatakan, HPS kan acuan pak, untuk mengevaluasi harga. Sehingga harusnya pihak PLN sudah harus tahu bahwa saya mau beli Roll-Out CIS RISI, dengan harga sekian. Di atas itu, saya tidak mau. Nah, ketika menyusun HPS itu lah, tim penunjukan langsung yang dipimpin oleh saudara Budi Harsono, tidak melakukan prosedur untuk menyusun HPS, dengan menggunakan harga yang.. harga pasar, harga wajar, dan seterusnya. Itu yang kami, pendapat kami.

Terdakwa

: Saudara Budi Harsono, menyusun HPS berdasarkan masukan dari Tim Re-evaluasi dan Negosiasi, mengenai man-month, betul?

Ahli (AA)

: Ya.

Terdakwa

: Betul. Man-month ini berkait dengan apa? Menurut pendapat saksi, ahli.

Ahli (AA)

: Man-month adalah orang bulan. Jadi, jumlah orang yang bekerja pada periode bulan melakukan kegiatan Roll-Out tersebut.

Terdakwa

: Bagaimana menentukan berapa orang, berapa bulan, untuk pekerjaan ini? Keahlian siapa yang bisa menentukan?

Ahli (AA)

: Karena itu adalah di dalam SK Penunjukan Tim adalah menjadi tugas tim penunjukan langsung, maka itu menjadi tugas dari tim penunjukan langsung yang menyusun HPS.

Terdakwa

: Betul. Tapi di dalam SK 038, bisa dimintakan pendapat ahli, ya. Mengenai penyusunan HPS (dipotong oleh Ahli AA)

Ahli (AA)

: Apabila tim yang menyusun HPS merasa perlu, ya silahkan. Itu tim yang menyusun HPS yang harus melakukan itu.

Terdakwa

: Baik. Ahli, program CIS RISI berkaitan dengan Tata Usaha Langganan PLN, dan hanya PLN yang menerapkan Tata Usaha Langganan PLN. Apakah saksi sependapat.. ahli sependapat dengan saya, bahwa keahlian menentukan jumlah man-month berdasarkan kebutuhan, itu ada di PLN?

Ahli (AA)

: Ya.

Terdakwa

: Betul.

Ahli (AA)

: Ya.

Terdakwa

: Jadi, volume pekerjaan ahli tidak ada masalah? Mengenai billing rate yang jadi masalah?


Ahli (AA)

: Loh nggak. Ini hal lain lagi. Itu adalah proses penyusunan HPSnya. Proses penyusunan HPSnya, memang harus seperti itu. Karena yang mau beli barang kan PLN. Sehingga PLN yang memang harus tahu, berapa saya mau beli barang ini dengan harga berapa. Itu benar. Tapi, tidak terkait dengan fakta yang sebenarnya. Itu tadi pendapat saudara mengenai, pertanyaannya mengenai tadi, HPS.

Terdakwa

: Baik. Apa ahli mengetahui barang yang di maksud itu apa sebetulnya?

Ahli (AA)

: Roll-Out. Pekerjaan itu.

Terdakwa

: Roll-Out pekerjaan, ya. Jadi suatu pekerjaan yang di ukur berdasarkan volume dan harga satuan billing rate, betul kan?

Ahli (AA)

: Ya.

Terdakwa

: Betul. Nah sekarang, proses membuat HPS berdasarkan SK 038, ya, adalah mencari informasi keahlian, ya. Berdasarkan informasi keahlian yang ada dan hanya ada di PLN, informasi man-month itu ada di Tim Re-evaluasi dan Negosiasi. Apakah saksi sependapat bahwa ini sudah mengikuti aturan SK 038 kalau begitu?

Ahli (AA)

: Tadi saya sudah menjelaskan berulang-ulang.

Terdakwa

: Maaf yang Mulia. Ini poin yang saya kira.. (dipotong oleh Ahli AA)

Ahli (AA)

: Kalau mengenai substansi teknisnya, itu tadi saya berharap ahli dari TI sudah menjelaskan. Jadi saya menjelaskan mengenai kerugian keuangan negaranya.

Terdakwa

: Benar, tapi ahli tadi menyampaikan ada penyimpangan dalam proses pengadaan. Sampai detik ini, saya tidak tahu dimana penyimpangan yang ahli maksudkan tadi. Mohon saya dijelaskan. Apanya yang menyimpang?

Hakim Ketua


Terdakwa

: Itu salah satu dari empat poin yang Mulia, yang disampaikan. Ada tiga poin yang lain. Bahwa pengadaan ini tidak sesuai dengan SK 038. Tadi disinggung bahwa, dalam penyusunan HPSnya. Saya kejar di HPSnya, apanya dalam penyusunan HPS, apakah volume atau harga satuan, yang menyalahi?

Hakim Ketua

: Prosesnya.

Ahli (AA)

: Proses yang pada akhirnya akan menghasilkan angka-angka ouput, tentu saja.


Terdakwa

: Maaf kalau saya tidak bisa menangkap dengan jelas, proses yang mana yang tidak sesuai dengan SK 038?

Ahli (AA)

: Ya, yang pertama tadi saya sudah jelaskan, bahwa itu, dia menggunakan dengan harga berdasarkan proposal dari Netway, kemudian dia mengkaji dari proposal itu, jumlah man-month nya berapa. Kemudian audited payroll nya, atau tarif rate satuannya itu berdasarkan audited payroll yang diberikan oleh Netway. Artinya, bukan datang dari pihak PLN sendiri, tetapi berdasarkan proposal dari PT. Netway.

Terdakwa

: Apakah ahli mendapat informasi bahwa proposal Netway itu, manmonth nya jauh di atas HPS?

Ahli (AA)

: Itu justru dijadikan acuan oleh tim penunjukan langsung, untuk kemudian menyimpulkan bahwa ini masih di atas HPS, sehingga penunjukan langsung ini dapat dilakukan. Seperti itu.

Terdakwa

: Yang Mulia, di sini saya menangkap ada kerancuan. Saya tidak tahu apakah ini saat yang tepat untuk menjelaskan.

Hakim Ketua

: Nantilah.

Terdakwa

: Baik yang Mulia.

Hakim Ketua

: Itu pendapat ahli.

Terdakwa

: Baik. Mohon di catat, saya tidak bisa menerima pendapat ahli mengenai ini. Khusus mengenai ini.

Hakim Ketua

: (ucapan Hakim Ketua tidak terdengar karena tidak menggunakan mic)

Terdakwa

: Terima kasih, yang Mulia.

Hakim Ketua

: Cukup?

PH(MI)

: Saya satu lagi yang Mulia.

Hakim Ketua

: Satu rangkaian ya? (audience tertawa)

Hakim Ketua

: Jangan berulang-ulang loh ya.

PH (MI)

: Iya. Baik. Terima kasih yang Mulia.

Hakim Ketua

: Ya.

PH(MI)

: Tadi ahli ini menyebut soal dampak keuangan terhadap PLN, ya. Ahli mengukur dampak keuangan terhadap PLN ini seperti apa sih?


Ahli (AA)

: Saya berpendapat atas kerugian keuangan negara kasus ini. Tidak dalam konteks apakah itu memberikan dampak yang makro atau apa pun tentang itu. Tetapi untuk pengadaan CIS RISI, Roll-Out CIS RISI tersebut, menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar sekian sekian sekian itu.

PH (MI)

: Yang saya mau tanya, kepada ahli, karena tadi ahli yang menyebutnyebut bahwa ini berdampak terhadap keuangan. Nah, pertanyaan saya, terhadap keuangan PLN atau apa?

Ahli (AA)

: Ya, keuangan PLN.

PH (MI)

: Saudara ahli tahu, berapa nilai asset PLN ketika itu?

Ahli (AA)

: Tidak.

PH (MI)

: Saudara ahli tahu berapa cash flow PLN ketika itu?

Ahli (AA)

: Tidak.

PH (MI)

: Apakah ahli tahu pendapatan Disjaya pada tahun itu?

Ahli (AA)

: Tidak.

Hakim Ketua

: Cukup ya?

PH (MI)

: Cukup yang Mulia. Kalau semua tidak tahu, ya tidak ada gunanya. Terima kasih.

Hakim Ketua

: Jangan-jangan komentar-komentar yang lain! (audience tertawa)

Hakim Ketua

: Ada yang mau ditunjukkan?

PU

: Tidak ada.

Hakim Ketua

: Tidak ada. Silahkan ditanggapi dalam pledoi, ya. Masih ada yang mau ahli sampaikan?

Ahli (AA)

: Tidak, cukup. Terima kasih.

Hakim Ketua

: Pensehat Hukum dan Terdakwa, apakah hari ini siap dengan saksi-saksi dan ahli?

PH (MI)

: Kami belum siap yang Mulia. Kami minta waktu khusus untuk pemeriksaan saksi minggu depan, kemudian ahlinya pada minggu berikutnya.

Hakim Ketua

: Ini kan waktunya mepet ya. Waktu mepet, ya. Jadi Untuk memenuhi hak-hak saudara, ya. Saudara silahkan hitung, saksi ada berapa yang


akan saudara ajukan, dan ahli ada berapa. Jika memungkinkan, pada saat itu juga saudara bawa sebagian dari ahli. PH (MI)

: Saya khawatir tidak mungkin yang Mulia. Karena sementara sekarang menurut catatan kami, antara delapan sampai sepuluh orang yang menjadi saksi, kemudian lima atau enam orang yang akan menjadi ahli.

Hakim Ketua

: Begini, saya berikan waktu saudara sampai dengan dua kali persidangan ya.

PH (MI)

: Baik.

Hakim Ketua

: Tanggal 23. Ini akan saya pindahkan pada hari Rabu. Karena pada hari Selasa banyak jadwal persidangan, jadi akan saya pindahkan pada hari Rabu, tanggal 23.

PH (MI)

: Iya.

Hakim Ketua

: Baru kemudian terakhir tanggal

PH (MI)

: 30.

HakimKetua

: 30 dan langsung pada pemeriksaan terdakwa. Kemudian saya sampaikan, untuk putusan itu saya berikan waktu Penuntut Umum satu minggu. Pledoi pun, tanggal 14, satu minggu. Tanggal 21, kami putuskan. Ya, ini kita anggap tidak bisa di simpangi lagi. Ya. Silahkan saudara terdakwa ke tengah. (Terdakwa duduk di depan Majelis Hakim)

Hakim Ketua

: Sebelum sidang di tutup, ada yang mau saudara sampaikan?

Terdakwa

: Tidak ada.

Hakim Ketua

: Penasehat Hukum?

PH (MI)

: Cukup.

Hakim Ketua

: Penuntut Umum?

PU

: Cukup.

Hakim Ketua

: Kita berikan kesempatan kepada terdakwa dan penasehat hukumnya, untuk mempersiapkan saksi dan ahli dari pihak terdakwa, maka sidang hari ini kita tunda, dan kita lanjutkan kembali pada hari Rabu, tanggal 23 November 2011 jam 09:00, ya. Perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan terdakwa pada hari, tanggal dan jam yang telah disebutkan. Sidang hari ini kami tutup. (Palu diketuk)


Saksi Ahli BPKP : Agustina Arumsari

Recommend Documents