PIMPINAN PUSAT BADAN KOORDINASI KEGIATAN MAHASISWA TEKNIK KIMIA INDONESIA Sekretariat Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia Universitas Jenderal Achmad Yani Jalan Terusan Jendral Sudirman, Cimahi, Jawa Barat 40285 Telepon: +62812-2187-9632 Laman: www.teknikkimiaindonesia.org, Pos-el:
[email protected]
ANGGARAN DASAR BADAN KOORDINASI KEGIATAN MAHASISWA TEKNIK KIMIA INDONESIA
PEMBUKAAN Bahwa Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah hasil perjuangan seluruh rakyat Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Di dalam mengisi kemerdekaan sesuai dengan cita-cita proklamasi diperlukan insaninsan pembangun yang mempunyai semangat kebangsaan yang tinggi, berkemampuan profesional, bersifat progresif, berpikir kritis, memiliki rasa solidaritas serta mempunyai jiwa pengabdian pada bangsa dan negara. Sebagai insan akademis sekaligus insan pembangun yang merupakan sumber daya manusia yang potensial, maka mahasiswa Teknik Kimia Indonesia merasa terpanggil untuk berperan serta di dalam pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa. Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk mewujudkan sikap hidup serta rasa pengabdian, maka mahasiswa Teknik Kimia bersepakat untuk membentuk suatu organisasi yang bernama Badan Koordinasi Kegiatan Mahasiswa Teknik Kimia Indonesia.
BAB I NAMA, WAKTU, DAN KEDUDUKAN PASAL 1 Organisasi ini bernama Badan Koordinasi Kegiatan Mahasiswa Teknik Kimia Indonesia yang disingkat BKKMTKI. PASAL 2 BKKMTKI didirikan di Palembang pada tanggal 26 September 1987 sampai jangka waktu yang tidak ditentukan.
PIMPINAN PUSAT BADAN KOORDINASI KEGIATAN MAHASISWATEKNIK KIMIA INDONESIA Sekretariat Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia Universitas Jenderal Achmad Yani Jalan Terusan Jendral Sudirman, Cimahi, Jawa Barat 40285 Telepon: +62812-2187-9632 Laman: www.teknikkimiaindonesia.org, Pos-el:
[email protected]
PASAL 3 1.
BKKMTKI berkedudukan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia.
2.
Sekretariat sementara BKKMTKI bertempat di mana Pimpinan Pusat (PP) Bidang Kesekretariatan dan Organisasi (Sekor) menjabat berada, sampai ditetapkannya sekretariat pusat BKKMTKI.
BAB II ASAS DAN DASAR PASAL 4 BKKMTKI berasaskan Pancasila, berdasarkan Undang Undang Dasar 1945, dan Tri Dharma Perguruan Tinggi. PASAL 5 BKKMTKI adalah organisasi yang telah disahkan oleh DIKTI berdasarkan Surat Keputusan Nomor 101/DIKTI/Kep/1994.
BAB III SIFAT DAN BENTUK PASAL 6 1.
BKKMTKI adalah organisasi mahasiswa yang bersifat ilmiah (bukan sosial politik).
2.
BKKMTKI berbentuk Ikatan Organisasi Mahasiswa Sejenis (IOMS).
PIMPINAN PUSAT BADAN KOORDINASI KEGIATAN MAHASISWA TEKNIK KIMIA INDONESIA Sekretariat Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia Universitas Jenderal Achmad Yani Jalan Terusan Jendral Sudirman, Cimahi, Jawa Barat 40285 Telepon: +62812-2187-9632 Laman: www.teknikkimiaindonesia.org, Pos-el:
[email protected]
BAB IV TUJUAN DAN USAHA PASAL 7 Tujuan BKKMTKI adalah berperan aktif mewujudkan keluarga mahasiswa Teknik Kimia Indonesia menjadi insan akademis dan organisatoris yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta dipersiapkan sebagai tenaga profesional penggerak pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur. PASAL 8 Usaha BKKMTKI adalah: 1.
melakukan koordinasi kegiatan dan komunikasi antarorganisasi mahasiswa dan instansi bidang Teknik Kimia Indonesia;
2.
mempererat tali persaudaraan antarmahasiswa Teknik Kimia seluruh Indonesia;
3.
memacu kreatifitas, aktifitas, dan profesionalisme mahasiswa Teknik Kimia Indonesia;
4.
menyamakan sudut pandang terhadap problematika industrialisasi di Indonesia; serta
5.
menyumbangkan dharma bakti mahasiswa Teknik Kimia untuk kepentingan bangsa, negara, dan kemanusiaan.
BAB V KEANGGOTAAN PASAL 9 1.
Anggota BKKMTKI adalah organisasi mahasiswa Teknik Kimia atau ikatan yang sejenis di perguruan tinggi seluruh Indonesia.
2.
Status dan keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
PIMPINAN PUSAT BADAN KOORDINASI KEGIATAN MAHASISWATEKNIK KIMIA INDONESIA Sekretariat Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia Universitas Jenderal Achmad Yani Jalan Terusan Jendral Sudirman, Cimahi, Jawa Barat 40285 Telepon: +62812-2187-9632 Laman: www.teknikkimiaindonesia.org, Pos-el:
[email protected]
BAB VI PERTEMUAN PASAL 10 1.
Pertemuan BKKMTKI adalah pertemuan yang dihadiri oleh delegasi organisasi mahasiswa Teknik Kimia atau ikatan sejenis pada perguruan tinggi seluruh Indonesia.
2.
Pertemuan BKKMTKI terdiri dari pertemuan tingkat nasional dan pertemuan tingkat daerah.
3.
Pertemuan BKKMTKI tingkat nasional dinamakan Musyawarah Nasional (Munas) dan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) serta Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan kegiatan lainnya yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
4.
Pertemuan BKKMTKI tingkat daerah dinamakan Musyawarah Daerah (Musda) dan Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) serta Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) dan kegiatan lainnya yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB VII MUSYAWARAH NASIONAL DAN MUSYAWARAH DAERAH PASAL 11 Musyawarah Nasional merupakan forum tertinggi dalam BKKMTKI. PASAL 12 1.
Musyawarah Nasional adalah wadah regenerasi dan reformasi organisasi tingkat nasional.
2.
Musyawarah Nasional diadakan satu kali dalam satu periode kepengurusan BKKMTKI, bertempat di kota institusi yang terpilih dalam Musyawarah Nasional sebelumnya.
3.
Dalam satu periode kepengurusan, BKKMTKI dapat mengadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa apabila dianggap perlu sesuai Anggaran Rumah Tangga.
PIMPINAN PUSAT BADAN KOORDINASI KEGIATAN MAHASISWA TEKNIK KIMIA INDONESIA Sekretariat Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia Universitas Jenderal Achmad Yani Jalan Terusan Jendral Sudirman, Cimahi, Jawa Barat 40285 Telepon: +62812-2187-9632 Laman: www.teknikkimiaindonesia.org, Pos-el:
[email protected]
PASAL 13 Musyawarah Daerah merupakan forum tertinggi dalam tingkat daerah. PASAL 14 1.
Musyawarah Daerah adalah wadah regenerasi dan reformasi organisasi tingkat daerah.
2.
Musyawarah Daerah diadakan satu kali dalam satu periode kepengurusan BKKMTKI, bertempat di kota institusi yang terpilih dalam Musyawarah Daerah sebelumnya.
3.
Dalam satu periode kepengurusan, pengurus daerah BKKMTKI dapat mengadakan Musyawarah Daerah Luar Biasa apabila dianggap perlu sesuai Anggaran Rumah Tangga.
BAB VIII KEPENGURUSAN PASAL 15 Kepengurusan BKKMTKI terdiri dari pengurus tingkat pusat dan pengurus tingkat daerah. 1.
Kepengurusan BKKMTKI merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif.
2.
Kepengurusan BKKMTKI terdiri dari: a. pengurus tingkat pusat dinamakan Pimpinan Pusat Badan Koordinasi Kegiatan Mahasiswa Teknik Kimia Indonesia (PP-BKKMTKI); dan b. pengurus tingkat daerah dinamakan Pimpinan Daerah Badan Koordinasi Kegiatan Mahasiswa Teknik Kimia Indonesia (PD-BKKMTKI).
PIMPINAN PUSAT BADAN KOORDINASI KEGIATAN MAHASISWATEKNIK KIMIA INDONESIA Sekretariat Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia Universitas Jenderal Achmad Yani Jalan Terusan Jendral Sudirman, Cimahi, Jawa Barat 40285 Telepon: +62812-2187-9632 Laman: www.teknikkimiaindonesia.org, Pos-el:
[email protected]
BAB IX TATANAN PERUNDANG-UNDANGAN PASAL 16 Tata urutan perundang-undangan: 1. AD/ART BKKMTKI 2. Ketetapan Munas BKKMTKI 3. Keputusan PP BKKMTKI 4. Ketetapan Musda BKKMTKI 5. Keputusan PD BKKMTKI PASAL 17 Peraturan lain di BKKMTKI tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan tata urutan perundang-undangan.
BAB X LAMBANG DAN BENDERA PASAL 18 Lambang dan bendera BKKMTKI diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB XI PERBENDAHARAAN PASAL 19 Perbendaharaan BKKMTKI meliputi uang dan inventaris yang dimiliki secara sah.
PIMPINAN PUSAT BADAN KOORDINASI KEGIATAN MAHASISWA TEKNIK KIMIA INDONESIA Sekretariat Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia Universitas Jenderal Achmad Yani Jalan Terusan Jendral Sudirman, Cimahi, Jawa Barat 40285 Telepon: +62812-2187-9632 Laman: www.teknikkimiaindonesia.org, Pos-el:
[email protected]
BAB XII PEMBUBARAN DAN PENGALIHAN HAK MILIK PASAL 20 1.
BKKMTKI dapat diusulkan untuk dibubarkan apabila usulan disetujui oleh sekurangkurangnya dua per tiga jumlah anggota.
2.
BKKMTKI hanya dapat dibubarkan apabila disahkan pada Musyawarah Nasional dengan persetujuan sekurang-kurangnya dua per tiga jumlah anggota yang hadir.
3.
Apabila terjadi pembubaran maka hak milik organisasi diserahkan kepada yayasan sosial yang bergerak di bidang keteknikan atau LSM lainnya sesuai dengan keputusan Musyawarah Nasional.
BAB XIII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PASAL 21 Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan pada Musyawarah Nasional dan disetujui oleh sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah anggota yang hadir.
BAB XIV ATURAN TAMBAHAN PASAL 22 Segala ketentuan yang belum diatur dalam Anggaran Dasar diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. PASAL 23 Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
