ANGGARAN DASAR BADAN KOORDINASI MUBALLIGH se-INDONESIA
MUQADDIMAH
“ Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang “. “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku “(QS. 1:56). “Wahai Rasul (Utusan) Allah, sampaikan apa yang diturunkan (diwahyukan) kepadamu dari Tuhanmu, dan jika tidak kamu kerjakan perintah ini, berarti kamu tidak menyampaikan risalah-nya (melaksanakan tugas menyampaikan amanat yang diperintahkan Allah). Dan Allah yang memelihara kamu dari gangguan orang-orang kafir. Sungguh Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang kafir ( Q.S. Al Maidah : 67 ) “Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan batntahlah mereka dengan cara yang baik (Q>S An Nahal : 125 ). “Sampaikanlah dari-ku walau satu ayat”( Al Hadits ) Bahwa tugas dakwah dan tabligh adalah kewajiban setiap muslim dalam rangka menyampaikan ajaran Allah kepada semua orang, dengan hikmah dan pelajaran yang baik serta berargumentasi dengan baik, menggunakan segala upaya untuk merubah seseorang atau sekelompok orang dari suatu keadaaan kepada keadaan yang lebih baik lagi sesuai dengan ajaran islam. Bahwa tugas dakwah dan tabligh adalah suatu kewajiban syar’i dan sekaligus kewajiban ijtima’ yang wajib ditegakkan baik secara individu (fardi) ataupun secara bersama-sama (ijtima’i), baik berada di negeri sendiri maupun ke Negara lain melalui penggunaan teknologi komunikasi dan informasi sesuai perkembangan zaman. Bahwa dalam perjalanan sejarah Indonesia, umat Islam telah memberikan kontribusi besar dan memainkan peranan penting dalam proses pembangunan Bangsa Indonesia disegala bidang kehidupan ; politik, ekonomi, sosial, dan budaya, sehingga menghantarkan Indonesia seperti dewasa ini. Bahwa Dienul Islam adalah pedoman syariat yang lengkap dan sempurna yang mengatur kehidupan duniawi dan ukhrawi harus senantiasa ditegakkan dalam kehidupan individu, keluarga, masyarakat dan negara. Bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut di atas, dengan senantiasa memohon bimbingan Allah Subhanahu Wa Ta’ala, kami para Muballigh se- Indonesia mendirikan Badan Koordinasi Muballigh se-Indonesia dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :
BAB I NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1 Organisasi ini bernama Badan Koordinasi Muballigh se-Indonesia, selanjutnya disingkat Bakomubin. Pasal 2 Waktu Badan Koordinasi Muballigh se-Indonesia (Bakomubin) didirikan oleh para muballigh dalam Silaturrahim Nasional Muballigh Se-Indonesia di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta tanggal 01 Rabi’ulawwal 1417 Hijriyah, yang bertepatan dengan tanggal 7 Juni 1996 sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Pasal 3 Tempat Kedudukaan Badan Koordinasi Muballigh se-Indonesia berkedudukan di ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
BAB II ASAS DAN AQIDAH Pasal 4 Asas Badan Koordinasi Muballigh Se- Indonesia (Bakomubin) berasaskan Pancasila. Pasal 5 Aqidah Badan Koordinasi Muballigh Se-Indonesia (Bakomubin) beraqidah Islam yang bersumber kepada AlQur’an dan Sunnah Rasulullah SAW.
BAB III TUJUAN DAN USAHA Pasal 6 Tujuan Badan Koordinasi Muballigh Se-Indonesia (Bakomubin) bertujuan mewujudkan masyarakat Indonesia yang beriman, bertaqwa, berilmu, adil, makmur dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 7 Usaha-usaha Untuk mencapai tujuannya, Badan Koordinasi Muballigh se-Indonesia melakukan usaha-usaha antara lain.
1. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta pengetahuan umat melalui bidang pendidikan, penerangan, dakwah dan tabligh. 2. Mengokohkan kehidupan sosial kemasyarakatan, ukhuwah islamiyah, persatuan dan kesatuan umat Islam serta Negara Kesatuan Republik Indonersia. 3. Meningkatkan kualitas kehidupan umat melalui bidang ekonomi demi kemakmuran umat. 4. Usaha-usaha lain dalam arti seluas-luasnya yang mendukung terbentuknya tujuan dan citacita Badan Koordinasi Muballigh se-Indonesia.
BAB IV SIFAT DAN FUNGSI Pasal 8 Sifat Organisasi ini bersifat independen dan aktif melaksanakan Dakwah dan Tabligh dalam kerangka AlAmru bi ‘l-ma’ruf wan nahyu ani ‘l-munkar. Pasal 9 Fungsi Organisasi ini berfungsi sebagai sarana dakwah, tabligh, pendidikan dan perjuangan bagi anggota mubaligh.
BAB V STRUKTUR ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN Pasal 10 Struktur Organisasi 1. Struktur organisasi Badan Koordinasi Muballigh se-Indonesia terdiri dari : a. Di tingkat Pusat : Muktasyar Pusat, Dewan Pembina Pusat, Majelis Syuro dan Majelis Pimpinan Nasional (MPN) b. Di tingkat Propinsi : Dewan pembina Wilayah, Majelis Syuro Wilayah dan Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) c. Di tingkat Kab/Kota : Dewan Pembina daerah, Majelis Syuro Daerah dan Majelis Pimpinan Daerah (MPD) d. Di tingkat Kecamatan : Dewan Pembina Kecamatan, Majelis Syuro Kecamatan dan Majelis Pimpinan Kecamatan (MPK) 2. Setiap jenjang Kepengurusan dibentuk Majelis atau Bagian sesuai dengan kebutuhan. 3. Majelis Ta’lim adalah organisasi terbawah Badan Koordinasi Muballigh se-Indonesia, yang berakar pada jamaah pengajian dan sekurang-kurangnya beranggotakan 10 orang.
Pasal 11 Kepengurusan 1. Muktasyar terdiri dari ; seorang ketua,dibantu oleh sekurang-kurangnya 1 orang wakil ketua, seorang sekretaris dan anggota-anggotanya 2. Dewan pembina dipimpin oleh seorang ketua, sekurang-kurangnya seorang wakil ketua dan anggota-anggotanya. 3. Majelis Syuro terdiri dari ; seorang Ketua, seorang wakil Ketua dan sekurang-kurangnya 5 orang anggota. 4. Majelis Pimpinan Pusat terdiri dari ; Ketua Umum dibantu oleh sekurang-kurangnya seorang Ketua, Sekretaris Jenderal dibantu oleh sekurang-kurangnya oleh seorang wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dibantu oleh sekurang-kurangnya wakil Bendahara, dan MajelisMajelis dan atau Lembaga sesuai dengan kebutuhan. 5. Komposisi kepengurusan wilayah, daerah dan kecamatan disesuaikan dengan komposisi kepengurusan tingkat pusat.
BAB VI TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS Pasal 12 Tugas dan Wewenang Muktasyar, Dewan Pembina dan Majelis Syuro (1) Muktasyar mempunyai wewenang menyelenggarakan rapat internal yang dipandang perlu. (2) Muktasyar bertugas memberikan arahan, pertimbangan dan atau nasehat diminta atau tidak baik secara perorangan maupun kolektif kepada pengurus menurut tingkatannya. (3) Dewan Pembina dipilih dan ditetapkan oleh Formatur hasil Muktamar, sebanyakbanyaknya berjumlah 3 (tiga) orang, terdiri atas seorang ketua, sekretaris dan anggota (4) Memberikan pembinaan, bimbingan, dan arahan, baik diminta maupun tidak, kepada Pengurus Pusat dalam rangka pelaksanaan program organisasi; (5) Memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penanggulangan dan penyelesaian masalah organisasi kepada Majelis Pimpinan Nasional.
1. Majelis Syuro Pusat adalah pembuat keputusan tertinggi setelah Musyawarah Nasional. 2. Majelis Syuro Wilayah, Majelis Syuro Daerah dan majelis Syuro Kecamatan memiliki wewenang yang sama dengan Majelis Syuro Tingkat Pusat sesuai dengan jenjang masingmasing. 3. Majelis Syuro berwenang menegur, memperingatkan dan memberhentikan pengurus dan anggota yang melanggar Kode Etik Muballigh. 4. Majelis Syuro Wilayah, Majelis Syuro Daerah dan Majelis Syuro Kecamatan berwenang mengusulkan pengurus dan anggota yang melanggar Kode Etik Muballligh kepada Majelis Syuro untuk mengambil tindakan sesuai dengan ayat 3. 5. Pengurus Harian Majelis Pimpinan Nasional, Majelis Pimpinan Wilayah, Majelis Pimpinan Daerah dan Majelis Pimpinan Kecamatan adalah ex-officio anggota Majelis Syuro di jenjang masing-masing.
Pasal 13 Tugas dan Wewenang Pengurus 1. Majelis Pimpinan Pusat adalah pelaksana keputusan Musyawarah Nasional dan atau keputusan Majelis Syuro. 2. Membuat Garis-garis Kebijakan Organisasi. 3. Mengesahkan dan melantik Majelis Syuro Wilayah dan Majelis Pimpinan Wilayah (MPW), dan mengesahkan, melantik Majelis Syuro Daerah dan Majelis Pimpinan Daerah atas rekomendasi dari Majelis Pimpinan Wilayah (MPW).
BAB VII KEDAULATAN Pasal 14 Kedaulatan tertinggi organisasi berada di tangan anggota yang dilaksanakan melalui Musyawarah Nasional (MUNAS). BAB VIII MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT Pasal 15 Musyawarah Musyawarah terdiri dari : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.
Musyawarah Nasional (MUNAS) diselanggarakan 5 (lima) tahun sekali. Sidang Majelis Syuro diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali. Silaturrahim Kerja Nasional (SILAKNAS) diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan. Musyawarah Wilayah (MUSWIL) diselenggarakan 3 (tiga) tahun sekali. Sidang Majelis Syuro Wilayah diselenggarakan 1 (satu) tahun sekali. Shilaturrahim Kerja Wilayah (SILAKWIL) diselenggarakan sesuai kebutuhan. Musyawarah Daerah (MUSDA) diselenggarakan 2 (dua) tahun sekali. Sidang Majelis Syuro Daerah diselenggarakan 2 (dua) tahun sekali. Silaturrahim Kerja Daerah (SILAKDA) diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan. Silaturrahim Kerja Kecamatan diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan. Pasal 16 Wewenang Musyawarah
1. Musyawarah Nasional mempunyai wewenang : a. Memilih dan mengangkat Majelis Syuro dan MPN. b. Membuat dan merubah AD/ART c. Menetapkan Garis-Garis Besar dan Arah Da’wah (GBHAD) 2. Musyawarah Wilayah (MUSWIL), Musyawarah Daerah (MUSDA), Musyawarah Kecamatan (MUSCA), mempunyai wewenang : a. Memilih dan mengangkat Majelis Syuro dan Majelis Pimpinan pada masing-masing kepengurusan. b. Menyusun dan menetapkan program kerja.
3. Majelis Pimpinan Wilayah adalah pelaksana keputusan MUSWIL dan Majelis Syuro wilayah serta pelaksana kebijakan Majelis Pimpinan Nasional (MPN). 4. Majelis Pimpinan Wilayah mempunyai wewenang melantik dan mengesahkan Majelis Pimpinan Kecamatan atas rekomendasi dari Majelis Pimpinan Daerah (MPD). 5. Majelis Pimpinan Daerah dan Majelis Pimpinan Kecamatan adalah Pelaksana keputusan Majelis Syuro dan pelaksana Musyawarah Daerah, Musyawarah Kecamatan, kebijakan pimpinan diatasnya. BAB IX KEANGGOTAAN Pasal 17 Keanggotaan Anggota BAKOMUBIN terdiri dari : 1. Anggota biasa yaitu : Muballigh atau analis di bidang da’wah islamiyah dalam arti seluasluasnya. 2. Anggota kehormatan ; tokoh masyarakat yang menaruh perhatian dan berkeinginan membantu amal usaha BAKOMUBIN. Pasal 18 Hak dan kewajiban 1. Anggota biasa berhak dipilih dan memilih. 2. Anggota kehormatan berhak mengikuti musyawarah. 3. Anggota berkewajiban melaksanakan AD/ART dan Garis Kebijakan Organisasi.
BAB X KEUANGAN Pasal 19 Keuangan Keuangan BAKOMUBIN didapat dari : 1. Iuran anggota 2. Zakat, infaq, Hibah, waqaf dan sodaqoh 3. Sumber lain yang tidak mengikat dan halal
BAB XI LAMBANG Pasal 20 Lambang Organisasi ini memiliki lambang “ konfigurasi tulisan empat huruf Allah dalam bingkai segi empat huruf alif “ berwarna hijau pekat dan di bawahnya bertuliskan berbunyi “ BAKOMUBIN “
BAB XII PERSELISIHAN Pasal 21 Perselisihan (1) Apabila terjadi perselisihan antara anggota Bakomubin dengan Organisasi atau sesama anggota yang berkaitan dengan organisasii, maka penyelesaiannya akan dilakukan dengan musyawarah. (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam Bakomubin.
BAB XIII PEMBUBARAN Pasal 22 Pembubaran Organisasi BAKOMUBIN hanya dapat dibubarkan oleh 2/3 anggota yang hadir dalam Musyawarah Nasional. BAB XIV ATURAN TAMBAHAN Pasal 23 Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Ditetapkan di : Jakarta Pada Tanggal : 01 Rabiul Awwal 1417 H 07 Juni 1996 M MUSYAWARAH NASIONAL I BAKOMUBIN
