PEDOMAN BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT

PEDOMAN

BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT

1

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 01 SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

02

TUJUAN 05 PESERTA 05 KATEGORI MEDIA YANG DILOMBAKAN

06

KETENTUAN LOMBA 07 KRITERIA PENILAIAN 09 KRITERIA UMUM 09 KRITERIA KHUSUS 09 PENERBITAN MEDIA INTERNAL

09

LAPORAN TAHUNAN KINERJA HUMAS

10

PELAYANAN INFORMASI MELALUI INTERNET

10

ADVERTORIAL (CETAK DAN/ATAU AUDIO-VIDEO

11

MERCHANDISE UTAMA 12 PROFIL LEMBAGA HUMAS 13 STAND PAMERAN INSTANSI

13

TIM JURI 15 BATAS WAKTU PENGIRIMAN 15 PESERTA DAN PEMENANG AMH 2015

16

GALERI AMH 2015 26

PEDOMAN ANUGERAH MEDIA HUMAS 2016

2

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

P

uji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkah dan ridhoNya, pelaksanaan Anugerah Media Humas Tahun 2016 akan diselenggarakan di

Kota Bandung pada bulan Nopember 2016. Betapa besar tugas kehumasan pemerintah, sesuai direktif Presiden Joko Widodo bahwa Humas tidak semata mengkomunikasikan kebijakan pro kerakyatan dari pemerintah, tapi juga harus membangun Nation Branding. Komunikasi kebijakan pemerintah pasti sudah kita lakukan, tapi memang masyarakat masih belum mendapatkan informasi secara utuh. Kita mengakui dinamika komunikasinya cepat berubah, adaptasi kita juga semestinya cepat dirubah. Begitu juga “Nation Branding”, dari sekian banyak identitas Bangsa Indonesia di mata masyarakat internasional, kita harus bisa menyatukan dalam komunikasi bukan saling meniadakan. Sesuai Instruksi Presiden No. 9 tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik (PKP), Kementerian Kominfo di amanatkan untuk

melakukan

beberapa

hal

seperti

mengkoordinasikan

perencanaan komunikasi publik, mengkaji data dan informasi, analisis media dan menyusun narasi tunggal terkait kebijakan dan program pemerintah untuk di komunikasikan kepada publik.

BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT PEMERINTAH

3 Terakhir, melakukan monitoring evaluasi dan melibatkan pimpinan K/L/D bila ingin berkomunikasi ke publik. PKP menempatkan Humas pemerintah atau Government Public Relations pada posisi strategis dalam pelayanan informasi. Humas bukan semata sebagai jembatan (bridging)

komunikasi

antara

instansi

dengan masyarakat, ataupun sebaliknya. Namun, humas dituntut juga mampu menyerap aspirasi publik sebagai masukan dalam

menyusun

kebijakan.

Humas

pemerintah menjadi multifungsi seperti coordinator, diseminator dan sekaligus “information hub” kebijakan pemerintah, pada saat yang sama juga berkewajiban membangun citra positif pemerintah. Humas pemerintah juga dituntut agar maksimal menjalankan fungsi kehumasan, seperti

perencanaan,

penyusunan,

pembuatan dan distribusi informasi melalui media massa, media baru dan pameran. Selain itu, humas harus memiliki sarana menjalankan

fungsi

publisitas

melalui

media penerbitan (seperti majalah internal, laporan

tahunan,

advertorial,

bulletin,

poster, leaflet, flyer, dll.), media audiovisual, serta merchandise. Harapannya, agar program NAWA CITA dan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) dapat diterima secara benar dan proporsional di masyarakat.

Sesuai Instruksi Presiden No. 9 tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik (PKP), Kementerian Kominfo di amanatkan untuk melakukan beberapa hal seperti mengkoordinasikan perencanaan komunikasi publik, mengkaji data dan informasi, analisis media dan menyusun narasi tunggal terkait kebijakan dan program pemerintah untuk di komunikasikan kepada publik. Terakhir, melakukan monitoring evaluasi dan melibatkan pimpinan K/L/D bila ingin berkomunikasi ke publik.

Humas pemerintah telah menjalankan


4 fungsi komunikasi secara baik secara lembaga maupun personal. Namun, apakah aktivitas yang dilakukan telah berdampak nyata bagi masyarakat. Untuk itu, Badan Kordinasi hubungan Masyarakat (BAKOHUMAS) pemerintah melakukan pengukuran kinerja humas melalui ajang evaluasi media humas yang di kelolanya lewat event nasional bernama “AMH” (Anugerah Media Humas). Di samping untuk melakukan evaluasi sekaligus memberikan apresiasi atas kinerja humas pemerintah selama satu tahun berjalan, juga diharapkan dengan event AMH ini, kohesivitas organisasi humas-humas pemerintah secara nasional menjadi semakin kuat. Tahun 2016 ini, penyelenggaraan AMH merupakan yang ke11 kalinya sejak pertama kali AMH dilaksanakan tahun 2006. Penyelenggaraannya dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, baik dari aspek kualitas media humas yang semakin komunikatif terhadap publik maupun kuantitas kepesertaanya. Adapun kategori yang di lombakan dan kriteria dari masing-masing kategori kami sajikan di dalam Buku Panduan AMH 2016 ini. Pada akhirnya, kami berharap kepada semua pihak kiranya dapat memberikan dukungan dan kontribusi pemikiran agar pelaksanaan AMH tahun 2016 berjalan sukses dan mudah-mudahan AMH ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik

Dra. Rosarita Niken Widiastuti, M.Si.


5

TUJUAN 1. Melakukan evaluasi kinerja, sekaligus memberikan penghargaan atas prestasi hasil karya humas pemerintah seluruh Indonesia; 2. Menciptakan semangat kompetisi positif di lingkungan humas yang berbasis kinerja; 3. Membangun kohesivitas organisasi kehumasan pemerintah baik di tingkat pusat maupun provinsi, kabupaten dan kota; 4. Memberikan ruang dan peluang bagi peningkatan kualitas kinerja humas pemerintah; 5. Memperkuat peran humas pemerintah, dan BAKOHUMAS dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

PESERTA 1. Humas Kementerian/Lembaga Negara/LPNK dan Pemerintah Provinsi; 2. Humas Pemerintah Kabupaten/Kota; 3. Humas Perguruan Tinggi Negeri, BUMN dan BUMD.


6

KATEGORI MEDIA YANG DILOMBAKAN 1. Penerbitan media internal (Inhouse Magazine) 2. Laporan Tahunan Kinerja Humas (Annual Report) 3. Pelayanan Informasi melalui internet (Website) 4. Advertorial (cetak dan/atau audio-video) 5. Cinderamata Utama (Merchandise) 6. Profil Lembaga Humas 7. Stand Pameran Instansi Selain kategori media humas yang dilombakan sebagaimana tersebut butir 1 s/d 7 di atas, penyelenggaraan AMH juga memberikan penghargaan kepada beberapa Insan/praktisi humas secara individu/personal yang memiliki integritas, kemampuan berkomunikasi, cakap membangun hubungan kelembagaan dan hubungan media melalui angket yang disebarkan kepada anggota Bakohumas.


7

KETENTUAN LOMBA 1. Peserta wajib mengirimkan: • Penerbitan media internal

: 2 eksemplar (tahun 2016)

• Laporan Tahunan Kinerja Humas : 1 eksemplar (tahun 2015) • Pelayanan info melalui internet i.

:

1 dokumen screen capture hasil Google Analytics yang menyajikan data: sessions, users, page views, pages/sessions, avg. session duration, bounce rate, % new sessions, dan new visitor/returning visitor selama 1 bulan terakhir dari situs yang dikompetisikan. Contoh screen capture seperti di bawah ini:


8 ii.

1 dokumen screen capture jika situs Kementerian/ Lembaga telah memasang Widget GPR (opsional) untuk mendapatkan nilai tambah.

iii. 1 Dokumen screen capture hasil analitik dari Twitter https://analytics.twitter.com (atau indikator lainnya yang relevan sesuai dengan media sosial yang digunakan selama periode 1 (satu) bulan terakhir. Harap diingat, penilaian tidak berdasar pada sedikitbanyaknya jumlah follower. Contoh screen capture analitik twitter seperti di bawah ini:

• Advertorial terkait program Nawacita dan Revolusi Mental

: 1 eksemplar (cetak)

dan atau CD (audio-video) (tahun 2016)

• Merchandise utama

: 1 buah

• Profil Lembaga Humas : 1 eksemplar (cetak)

dan atau CD (audio-video)

• Pameran Humas Instansi : 4. Media humas yang dilombakan adalah media humas yang dibuat/dilaksanakan oleh humas bersangkutan 5. Peserta wajib mengisi formulir pendaftaran asli yang disediakan oleh panitia 6. Untuk kelancaran administrasi materi perlombaan, peserta dapat memberi tahu waktu pengiriman materi kepada panitia.


9

KRITERIA PENILAIAN KRITERIA UMUM •

Konten mencerminkan 2 (dua) aspek, yaitu: membangun reputasi pemerintah, Kementerian, Lembaga, BUMN, PTN, Pemerintah Daerah, dan/atau membangun komunikasi dengan publik (merespon isu dan krisis).

•

Kreativitas.

•

Perspektif Humas.

KRITERIA KHUSUS 1. PENERBITAN MEDIA INTERNAL • Isi/Substansi meliputi perspektif kehumasan, keterbukaan informasi, komposisi informasi, edukasi, opini dan hiburan, jenis rubrikasi dan kreativitas penulisan mencerminkan 2 (dua) aspek yaitu membangun reputasi pemerintah, Kementerian, Lembaga, BUMN, PTN, Pemerintah Daerah, dan/atau membangun komunikasi dengan publik (merespon isu dan krisis). • Teknik Pengerjaan meliputi cover (tata letak, warna, tipografi, identitas instansi), body copy, teknik penyuntingan gambar dan berita dan teknik foto (Kesesuaian dengan ide, nilai berita ditampilkan dalam foto, kualitas foto, dan kejelasan sumber dokumentasi). • Disertai bukti fisik distribusi dan pengadaan (anggaran). • Disertai bukti penerbitan dua edisi sebelumnya.


10 2. LAPORAN TAHUNAN KINERJA HUMAS • Isi/Substansi meliputi keterbukaan informasi, penjelasan/deskripsi terkait maksud, tujuan, dan sasaran program humas, sistematika laporan, dan penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar. • Kemasan meliputi komposisi desain, materi penerbitan, dan finishing. 3. PELAYANAN INFORMASI MELALUI INTERNET, 4 hal yang dinilai: a. Desain yang memudahkan pembaca (Komposisi, Navigasi, dan Responsivitas). b. Informasi yang Kontekstual dan Faktual.

Khusus bagi situs Instansi pemerintah baik pusat maupun daerah yang telah memasang Widget Government Public Relation (GPR) pada situs yang dimiliki, akan mendapatkan nilai tambah tersendiri dalam penilaian kompetisi AMH 2016. Untuk cara memasang GPR Widget dapat dibaca di http://bit.ly/gprbaik. Contoh tampilan GPR Widget seperti di bawah ini:


11 c. Interaktif dengan Pengunjung (opsional). Untuk AMH 2016, poin “Interaktif dengan Pengunjung”, masih bersifat opsional (bukan keharusan). Namun jika telah aktif berinteraksi menggunakan Twitter (atau media sosial lainnya) dengan akun resmi Instansi minimal selama 1 (satu) bulan terakhir, akan mendapatkan nilai tambah. d. Hasil Pengukuran Analitik Alat analitik yang dipakai mengukur kinerja situs adalah Google Analytics (https://www.google.com/analytics/ standard/). Beberapa indikator yang signifikan dalam pengukuran analitik yang akan dinilai diantaranya: pages/ sessions, avg. session duration, dan bounce rate. Periode analitik yang akan dinilai hasilnya adalah periode 1 (satu) bulan terakhir. 4. ADVERTORIAL (CETAK DAN/ATAU AUDIO-VIDEO) a. Konten Konten mencerminkan 2 (dua) aspek yaitu membangun reputasi pemerintah, Kementerian, Lembaga, BUMN, PTN, Pemerintah Daerah, dan/atau membangun komunikasi dengan publik (merespon isu dan krisis). b. Teknik Penulisan Advertorial ialah iklan yang ditulis atau dikemas seperti berita. Oleh karena itu advertorial harus memenuhi unsur berita 5W + 1 H (who, what, when, where, why, how). Advertorial pun ditulis bisa dengan menggunakan teknik hardnews, in-depth report (laporan mendalam) atau feature. c. Nilai Berita Advertorial ialah iklan yang ditulis seperti berita, maka ia harus mengandung nilai-nilai berita. Nilai berita inilah yang membuat program atau kegiatan yang diadvertorialkan menjadi menarik. Nilai berita antara lain meliputi magnitude (kedahsyatan), konflik, daya tarik manusiawi (human interest), kedekatan, kegunaan, tren atau kecenderungan, keunikan, yang pertama kali, dan lain-lain.


12 d. Judul dan Angle Advertorial dibuat agar orang membacanya secara lebih mendalam. Hal terpenting yang pertama-tama membuat orang membaca advertorial ialah judul. Judul ialah etalase advertorial. Karena itu, buatlah judul yang menarik orang membaca advertorial. Hal lain yang menentukan orang membaca advertorial ialah angle, perspektif, atau sudut pandang. Angle disusun dengan menekankan salah satu nilai berita dari program atau kegiatan institusi. Kelemahan advertorial ialah anglenya yang melulu menekankan pejabat, bukan program atau kegiatan. e. Layout dan Penempatan Kriteria ini meliputi artistik atau desain serta penempatan advertorial. Bila artistik atau desain menarik, orang akan membaca advertorial. Desain atau artistik mencakup kombinasi teks, foto, grafis, warna, bentuk dan font. Penempatan terkait dengan posisi advertorial sedemikian rupa sehingga mudah dilihat orang. 5. MERCHANDISE UTAMA a. Merupakan representasi organisasi humas/satuan kerja/lembaga dimana humas berada, yakni: • Memberikan gambaran terhadap keterwakilan organisasi (adanya kesesuaian anatara bentuk tampilan dengan bidang pekerjaan); • Mencantumkan nama dan/atau lambang/logo organisasi humas, atau satuan kerja/lembaga dimana humas berada; • Merchandise Utama yang ikut dilombakan merupakan produk tahunan humas yang konsisten namun memiliki kreatifitas baik dari aspek bentuk, estetika, etika, maupun pesan visualnya. b. Memiliki keunikan, artinya: • Mencerminkan perpaduan antara bentuk, estetika, dan pesan visualnya yang spesifik dan belum dimiliki oleh lembaga lain ( bukan disain bajakan/piracy)


13 • Mengandung pesan yang informatif dan komunikatif; • Menarik dan member kesan (memorable) kepada penerima merchandise. c. Mudah dibawa (bringable), yakni: • Simple (tidak merepotkan penerima untuk membawanya); • Dikemas secara praktis sebagai sebuah hadiah/ kenangan dan mudah diletakkan/ dipajang sebagai hiasan; • Tidak terlalu besar dan berat. d. Disertai dengan bukti fisik distribusi dan pengadaan (anggaran). 6. PROFIL LEMBAGA HUMAS • Konten meliputi sarana dan prasarana, kegiatan operasional, dan visi dan misi. • Visual meliputi efektivitas penyampaian pesan, kualitas, teknik penyampaian pesan. • Pelayanan Publik 7. STAND PAMERAN INSTANSI a. Merupakan produk unggulan, yakni: • Materi pameran merupakan produk kegiatan humas dan/atau unit kerja lain di lingkungan satuan kerja pusat dan daerah; • Bahan/benda pameran bisa dalam bentuk cetakan, audio-visual, dan produk-produk lain sebagai unggulan; • Memiliki kesesuaian antara materi/benda pameran dengan bidang pekerjaan. b. Memiliki daya tarik, yakni: • Materi/benda pameran dikemas sedemikian rupa sehingga menarik perhatian pengunjung; • Booth design (disain boot/stand/ruangan) diselaraskan dengan ruang yang telah tersedia; • Adanya keserasian lay-out/tata letak pameran dengan ruang dan materi yg dipamerkan (memperhatikan estetika dan keseimbangan tata letak); PEDOMAN ANUGERAH MEDIA HUMAS 2016

14 • Memiliki Gimmick (benda/materi pameran yang menarik sebagai strategi/upaya/trik utk menarik perhatian pengunjung. c. Kualitas pelayanan, yakni: • Materi pameran merupakan produk kegiatan humas dan/atau unit kerja lain di lingkungan satuan kerja pusat dan daerah; • Menempatkan/menugaskan petugas pameran (exhibition guide) yang komunikatif, berperilaku santun, ramah dan mampu memberikan penjelasan secara baik; • Memberikan layanan informasi secara tepat, jelas, dan memadai terhadap materi yang dipamerkan; • Secara keseluruhan dapat menunjukkan pesan visual yang informatif, baik dari aspek penempatan/ penyusunan materi/benda pamerannya, booth design nya, estetikanya, penempatan gimmick nya, maupun materi pamerannya itu sendiri; • Memiliki kecukupan terhadap materi/benda pameran yang dipamerkan dan berkesesuaian dengan bidang pekerjaan.


15

TIM JURI Penilaian terhadap karya humas dilakukan secara obyektif sesuai dengan kriteria penilaian lomba yang telah ditentukan oleh Panitia AMH dan Tim Juri yang yang berasal dari praktisi komunikasi, akademisi, insan media dan pakar kehumasan.

BATAS WAKTU PENGIRIMAN Batas terakhir pengiriman materi lomba Anugerah Media Humas (AMH) 2016 selambat-lambatnya cap pos tanggal 1 November 2016.


PESERTA & PEMENANG

ANUGERAH

MEDIA HUMAS

17

KATEGORI MEDIA INTERNAL KEMENTERIAN/LEMBAGA 1. Sekretariat Wapres, Kementerian Sekretariat Negara 2. Sekretariat Wantimpres, Kementerian Sekretariat Negara

26. Lembaga Administrasi Negara 27. Komisi Pemilihan Umum 28. Pusat Penerangan TNI 29. Dinas Penerangan Angkatan Udara

3. Kementerian Dalam Negeri

30. Badan Pusat Statistik

4. Kementerian Ketenagakerjaan

31. Komisi Pemberantasan Korupsi

5. Kementerian Pemuda dan Olahraga

32. Perpustakaan Nasional

6. Kementerian Sosial

33. Lembaga Ketahanan Nasional

7. Kementerian Kesehatan

(Lemhanas)

8. Kementerian Keuangan

34. Dewan Ketahanan Nasional

9. Ditjen Bea dan Cukai, Kementerian

35. Arsip Nasional RI (ANRI)

Keuangan 10. Kementerian PUPR 11. Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN 12. Kementerian Perdagangan

36. Bank Indonesia (BI) 37. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 38. Ombudsman 39. Lembaga Sandi Negara

13. Kementerian Perhubungan 14. Ditjen Perhubungan Udara, Kemenhub

PEMERINTAH PROV/KAB/KOTA 1. Provinsi Kalimantan Timur

15. Kementerian Perindustrian

2. Provinsi Jawa Timur

16. Kementerian Agama

3. Provinsi Bali

17. Mahkamah Konstitusi

4. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

18. Lembaga Ilmu Pengetahuan

5. Provinsi Sumatera Selatan

Indonesia (LIPI)

6. Provinsi Kepulauan Riau

19. Badan Kepegawaian Negara

7. Provinsi Riau

20. BPJS Kesehatan

8. Diskominfo Provinsi Jawa Barat

21. Badan Geologi (GEOMAGZ)

9. Dishubkominfo Provinsi Nusa

22. Badan Geologi (Berita Geologi) 23. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Tenggara Barat 10. Dishubkominfo Provinsi Kalimantan Timur

24. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

11. Kabupaten Aceh Besar

25. Badan Pengawasan Keuangan dan

12. Kabupaten Pidie

Pembangunan

13. Kota Banda Aceh


18 14. Kabupaten Dairi

50. Kabupaten Probolinggo

15. Kabupaten Pakpak Bharat

51. Diskominfo Kabupaten Pasuruan

16. Kabupaten Toba Samosir

52. Kabupaten Mojokerto

17. Kabupaten Labuhanbatu Utara

53. Kabupaten Ngawi

18. Kabupaten Sijunjung

54. Kabupaten Gresik

19. Kabupaten Lima Puluh Kota

55. Kota BlitarKota Kediri

20. Kabupaten Tanah Datar

56. Kota Surabaya

21. Kabupaten Agam

57. Kota Malang

22. Kabupaten Padang Pariaman

58. Kota Probolinggo

23. Kota Pariaman

59. Kota Batu

24. Kota Bukittinggi

60. Kota Yogyakarta

25. Kota Padang

61. Kota Denpasar

26. Kota Tanjungpinang

62. Kabupaten Kapuas

27. Kabupaten Merangin

63. Kota Pontianak

28. Kabupaten Kerinci

64. Kabupaten Barito Kuala

29. Kabupaten Ogan Komering Ilir

65. Kabupaten Tanah Laut

30. Kabupaten Banyuasin

66. Kabupaten Hulu Sungai Utara

31. Kota Pagar Alam

67. Kabupaten Barito Timur

32. Kabupaten Belitung

68. Kabupaten Nunukan

33. Diskominfo Kabupaten Bogor

69. Kabupaten Kutai Kartanegara

34. Kota Bekasi

70. Kabupaten Kutai Timur

35. Kota Bandung

71. Kota Balikpapan

36. Kota Cirebon

72. Kabupaten Bone Bolango

37. Kabupaten Serang

73. Kota Ambon

38. Kota Tangerang

74. Kabupaten Mimika

39. Kabupaten Sukoharjo

75. Kabupaten Mamuju Utara

40. Kabupaten Boyolali

76. Kabupaten Luwu Timur

41. Kabupaten Demak

77. Kabupaten Sinjai

42. Kabupaten Grobogan

78. Kabupaten Parigi Moutong

43. Dishubkominfo Karanganyar 44. Kabupaten Wonogiri

BUMN

45. Kabupaten Cilacap

1. PT Jasa Raharja

46. Kabupaten Kebumen

2. PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

47. Kabupaten Kendal

3. PT Pelabuhan Indonesia I

48. Kabupaten Jepara

4. PT PLN

49. Kabupaten Malang

5. PT Pelabuhan Indonesia III


19 6. PT Bank Negara Indonesia (BNI)

7. Universitas Terbuka

7. PT Petrokimia Gresik

8. Universitas Cendrawasih

8. PT Pertamina

9. Universitas Diponegoro

9. PT Angkasa Pura I

10. Universitas Sebelas Maret (UNS)

10. Perum. BULOG

11. Universitas Gadjah Mada 12. Universitas Padjadjaran

PERGURUAN TINGGI NEGERI

13. Universitas Lampung

1. Institut Pertanian Bogor (IPB)

14. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

2. Universitas Syiah Kuala

15. Universitas Jenderal Soedirman

3. Universitas Hasanuddin

16. Universitas Negeri Semarang

4. Universitas Bengkulu

17. Universitas Negeri Medan

5. Universitas Indonesia

18. Universitas Brawijaya

6. Universitas Negeri Malang

19. Universitas Negeri Yogyakarta

KATEGORI ADVERTORIAL KEMENTERIAN/LEMBAGA 1. Kementerian Ketenagakerjaan

15. Pusat Penerangan TNI

2. Kementerian Pemuda dan Olahraga



(Lemhanas)




18. Bank Indonesia (BI)

Keuangan 6. Kementerian PUPR

19. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

7. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN

PEMERINTAH PROV/KAB/KOTA

8. Kementerian BUMN

1. Provinsi Kalimantan Timur



10. Lembaga Ilmu Pengetahuan

3. Provinsi Bali

Indonesia (LIPI)


11. BPJS Kesehatan


12. Badan Nasional Penanggulangan

6. Dishubkominfo Provinsi Kalimantan

Bencana (BNPB)

Timur


7. Kabupaten Pakpak Bharat

14. Badan Narkotika Nasional (BNN)

8. Kabupaten Labuhanbatu Utara


20 9. Kabupaten Tanah Datar

30. Kota Batu


31. Kota Denpasar

11. Kota Pariaman

32. Kabupaten Hulu Sungai Utara

12. Kabupaten Banyuasin


13. Kabupaten Bangka


14. Kabupaten Purwakarta



36. Kabupaten Luwu Timur

16. Kota Bandung


17. Kota Tangerang

38. Kota Palu

18. Kabupaten Boyolali 19. Kabupaten Grobogan

BUMN

20. Kabupaten Cilacap




22. Kota Semarang

3. PT PLN


4. PT Pelabuhan Indonesia III

24. Kabupaten Mojokerto

5. PT Petrokimia Gresik

25. Kabupaten Gresik 26. Kota Blitar


27. Kota Surabaya


28. Kota Malang


29. Kota Probolinggo


KATEGORI MERCHANDISE KEMENTERIAN/LEMBAGA 1. Kementerian Sekretariat Negara 2. Kementerian Ketenagakerjaan

10. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

3. Kementerian Sosial

11. Lembaga Administrasi Negara




13. Perpustakaan Nasional



Keuangan

(Lemhanas)

7. Kementerian ESDM


8. Mahkamah Konstitusi


9. BPJS Kesehatan

17. Lembaga Kebijakan Pengadaan


21 Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 18. Ombudsman

23. Kota Surabaya 24. Kota Batu 25. Kabupaten Barito Kuala

PEMERINTAH PROV/KAB/KOTA



27. Kota Ambon

2. Provinsi Bali

28. Kota Palu

3. Provinsi Sumatera Selatan 4. Diskominfo Provinsi Jawa Barat

BUMN


1. PT Jasa Raharja

Timur



3. PT Pertamina


4. Perum BULOG

8. Kota Pariaman

5. PT Telekomunikasi Indonesia

9. Kabupaten Bintan 10. Kota Tanjungpinang


11. Kabupaten Belitung


12. Kabupaten Bangka




14. Kota Bandung

4. Universitas Pendidikan Ganesha

15. Kabupaten Boyolali

5. Universitas Sebelas Maret (UNS)

16. Kabupaten Grobogan

6. Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI)


7. Universitas Gadjah Mada

18. Kabupaten Kendal

8. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif

19. Kota Semarang

Kasim Riau (UINSUSKA)



21. Kabupaten Gresik


22. Kota Blitar


KATEGORI PROFIL LEMBAGA HUMAS KEMENTERIAN/LEMBAGA 1. Kementerian Sekretariat Negara

4. Kementerian Perhubungan



Keuangan 3. Kementerian BUMN

6. Mahkamah Konstitusi 7. Lembaga Ilmu Pengetahuan


22 Indonesia (LIPI)

15. Kota Batu

8. Badan Kepegawaian Negara

16. Kota Yogyakarta

9. Badan Pertimbangan Tabungan

17. Kabupaten Barito Kuala

Perumahan (BAPERTARUM-PNS)

18. Kabupaten Balangan

10. BPJS Kesehatan




12. Lembaga Administrasi Negara




14. Dinas Penerangan Angkatan Udara

23. Kota Palu

15. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas)

BUMN

16. Dewan Ketahanan Nasional

1. PT Jasa Raharja





19. Lembaga Kebijakan Pengadaan

4. PT PLN

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 20. Lembaga Sandi Negara

5. PT Pelabuhan Indonesia III 6. PT Petrokimia Gresik 7. PT Pertamina

PEMERINTAH PROV/KAB/KOTA 1. Provinsi Kalimantan Timur



1. Universitas Syiah Kuala

3. Provinsi Bali







5. Universitas Cendrawasih

Timur

6. Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI)


7. Universitas Padjadjaran

8. Kota Pariaman

8. Universitas Lampung

9. Kota Tanjungpinang



10. Universitas Negeri Semarang

11. Kota Bandung


12. Dishubkominfo Karanganyar


13. Kota Semarang


14. Kota Surabaya


23 LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN JURI ANUGERAH MEDIA HUMAS TAHUN 2015 NOMOR : 1 TAHUN 2015 TANGGAL : 11 NOVEMBER 2015

KATEGORI LOMBA MERCHANDISE UTAMA A. KELOMPOK: KEMENTERIAN/LEMBAGA PUSAT, BUMN/D, & PERGURUAN TINGGI

NO

NAMA PESERTA

KEDUDUKAN

1

Mahkamah Konstitusi

Terbaik I

2

Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia

Terbaik II

3

Universitas Terbuka

Terbaik III

B. KELOMPOK: PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA NO

NAMA PESERTA

KEDUDUKAN

1

Provinsi Jawa Timur

Terbaik I

2

Kota Bandung

Terbaik II

3

Kota Pariaman

Terbaik III

KATEGORI LOMBA PENERBITAN INTERNAL A. KELOMPOK: KEMENTERIAN/LEMBAGA PUSAT, BUMN/D, & PERGURUAN TINGGI

NO

NAMA PESERTA

KEDUDUKAN

1

Kementerian Perdagangan

Terbaik I

2

Universitas Hasanuddin

Terbaik II

3

Mahkamah Konstitusi

Terbaik III


NAMA PESERTA

KEDUDUKAN

1

Kabupaten Lima Puluh Kota

Terbaik I

2

Kabupaten Ogan Komering Ilir

Terbaik II

3

Kabupaten Kutai Timur

Terbaik III


24

KATEGORI LOMBA ADVERTORIAL TERKAIT PROGRAM NAWACITA DAN REVOLUSI MENTAL TAHUN 2015 A. KELOMPOK: KEMENTERIAN/LEMBAGA PUSAT, BUMN/D, & PERGURUAN TINGGI

NO

NAMA PESERTA

KEDUDUKAN

1

Pelindo I

Terbaik I

2

Perusahaan Listrik Negara

Terbaik II

3

Kementerian Kesehatan

Terbaik III


NAMA PESERTA

KEDUDUKAN

1

Provinsi Jawa Barat

Terbaik I

2

Kabupaten Kutai Kertanegara

Terbaik II

3

Kabupaten Grobogan

Terbaik III

KATEGORI LOMBA PELAYANAN INFORMASI MELALUI INTERNET A. KELOMPOK: KEMENTERIAN/LEMBAGA PUSAT, BUMN/D, & PERGURUAN TINGGI

NO

NAMA PESERTA

KEDUDUKAN

1

Komisi Pemberantasan Korupsi

Terbaik I

2

Otoritas Jasa Keuangan

Terbaik II

3

Universitas Indonesia

Terbaik III


NAMA PESERTA

KEDUDUKAN

1

Provinsi Jawa Barat

2

Kota Surabaya

Terbaik II

3

Provinsi Bali

Terbaik III


Terbaik I

25 KATEGORI LOMBA LAPORAN KERJA HUMAS TAHUN 2014 A. KELOMPOK: KEMENTERIAN/LEMBAGA PUSAT, BUMN/D, & PERGURUAN TINGGI

NO

NAMA PESERTA

KEDUDUKAN

1

Kementerian Keuangan

Terbaik I

2

Kementerian Perhubungan

Terbaik II

3

Arsip Nasional Republik Indonesia

Terbaik III


NAMA PESERTA

KEDUDUKAN

1

Provinsi Jawa Barat

Terbaik I

2

Kabupaten Kutai Kertanegara

Terbaik II

3

Provinsi Bali

Terbaik III

KATEGORI LOMBA PROFIL LEMBAGA HUMAS A. KELOMPOK: KEMENTERIAN/LEMBAGA PUSAT, BUMN/D, & PERGURUAN TINGGI

NO

NAMA PESERTA

KEDUDUKAN

1

Sekretariat Negara

Terbaik I

2

Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia

Terbaik II

3

Universitas Negeri Yogyakarta

Terbaik III


NAMA PESERTA

KEDUDUKAN

1

Kota Surabaya

Terbaik I

2

Kota Bandung

Terbaik II

3

Kabupaten Bogor

Terbaik III

KATEGORI PESERTA TERBAIK BIMBINGAN TEKNIS BAKOHUMAS TAHUN 2015 NO

NAMA PESERTA

1

Sesilia Ngotra

2

Lovita A. R.

3

Jemi Ibrahim

INSTANSI PEMERINTAH

KEDUDUKAN

Provinsi Papua

Terbaik I

Provinsi Jawa Barat

Terbaik II

Kota Pontianak

Terbaik III


GALERI

ANUGERAH MEDIA HUMAS

27

Menteri Kominfo Rudiantara saat memberi Keynote Speech di Anugerah Media Humas

Staf Khusus Kepala Staf Presiden, Plt. Dirjen IKP, Menpan-RB, Wakil Gubernur Jatim, Pokja Revolusi Mental Kemenko PMK, Dir. Kemitraan Komunikasi, Sesditjen IKP saat membuka Temu Bakohumas dan Komunitas Tingkat Nasional Tahun 2015


28

Menpan-RB Yuddy Chrisnandi saat membuka secara resmi kegiatan Bakohumas Expo

Menteri PAN-RB mengunjungi stand Puspen TNI


29

Dir. Kemitraan Komunikasi memberi Piagam penghargaan pada Pemenang Petunra

Para pemenang Kategori Pameran Terbaik


30

Para pemenang Kategori Cinderamata Utama

Para pemenang Kategori Advertorial


31

Menteri Kominfo Rudiantara didampingi Plt. Dirjen IKP Djoko Agung Harijadi memberi apresiasi kepada Freddy H. Tulung sebagai Insan Humas Terpilih

Menteri Rudiantara selfie bersama peserta AMH


32

Para pemenang Kategori Pelayanan Melalui Internet

Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara bersama Pengurus Bakohumas


BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT

SEKRETARIAT PENDAFTARAN Subdit Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara (KPLN) Direktorat Kemitraan Komunikasi, Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Lt.1, Gd. Belakang Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Jl. Medan Merdeka Barat No.9, Jakarta Pusat Telp/Fax. (021) 3841972/3857974 Email : [email protected] Twitter : @bakohumas / @GPRIndonesia

NARAHUBUNG: •

Marroli (081310711160)

•

Hariadi Agung (081317308385)

•

Angki K. Dewi (081219531737)

•

Shanty Elfrida (081284832376)

•

Riski Lustiono (081213183413)

•

Duhita Mardiana (087878691585)

•

Jabbar Saputra (082123374695)

PEDOMAN BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT

Recommend Documents