Lampiran Nomor Tanggal
: Ketetapan Tim Perumus : 001 /PKP/X/2012 : 14 Oktober 2012
ANGGARAN DASAR BADAN KOORDINASI PAGUYUBAN KULON PROGO PENDAHULUAN Bahwa sesungguhnya rasa cinta dan kasih sayang terhadap sesama manusia, keluarga, masyarakat, negara dan bangsa adalah karunia Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Sekaligus merupakan kekuatan yang mendorong seseorang untuk melakukan karya-karya prestatif. Bahwa kerinduan warga perantauan terhadap kampung halaman, merupakan sumber kekuatan masyarakat yang perlu ditumbuhkembangkan dan dikelola secara cerdas dan kreatif untuk membangun kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Bahwa hanya dengan melalui buah karya nyata yang memberikan manfaat sebesarbesarnya bagi masyarakat, manusia bisa memaknai hidup dan kehidupannya di dunia, Sadar akan tanggungjawab sebagai putra daerah Kulon Progo khususnya dan warga negara Indonesia pada umumnya, maka dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa para perantau yang tergabung dalam paguyuban-paguyuban dusun, desa, kecamatan, alumni, trah dan sebagainya bergabung dalam suatu badan koordinasi yang berpedoman dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga berikut ini.
BAB I NAMA, KEDUDUKAN DAN WAKTU Pasal 1 1. Organisasi ini bernama Badan Koordinasi Paguyuban Kulon Progo, yang selanjutnya disingkat : BAKOR PKP. 2. BAKOR PKP terdiri dari Bakor PKP Pusat, Bakor PKP Daerah dan Bakor PKP Cabang. 3. Bakor PKP Pusat berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia, dan mempunyai kantor perwakilan di Ibukota Kabupaten Kulon Progo. 4. Bakor PKP Daerah berkedudukan di Ibukota Provinsi. 5. Bakor PKP Cabang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota. 6. Bakor PKP didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
BAB II BENTUK DAN SIFAT Pasal 2 1. BAKOR PKP berbentuk badan. 2. BAKOR PKP bersifat sosial dan independen. 3. BAKOR PKP dibentuk tidak untuk kepentingan politik. 4. BAKOR PKP tidak dapat digunakan untuk kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan. BAB III AZAS DAN TUJUAN Pasal 3 1. BAKOR PKP berazaskan Pancasila dan UUD NKRI Tahun 1945 2. Tujuan BAKOR PKP adalah : a. Sebagai wadah koordinasi paguyuban warga Kulon Progo yang berada di mana saja, baik nasional maupun internasional. b. Untuk membina paguyuban-paguyuban warga Kulon Progo, agar semakin bergairah, dan memberikan manfaat sosial maupun ekonomi masyarakat. c. Mendorong semangat kepedulian warga Kulon Progo untuk berpartisipasi terhadap pembangunan Kulon Progo melalui bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan seni budaya. BAB III KEANGGOTAAN Pasal 4 1. Anggota BAKOR PKP terdiri dari paguyuban-paguyuban warga Kulon Progo. 2. Anggota Kehormatan terdiri dari orang atau badan, yang simpatik terhadap maksud, tujuan dan aktivitas BAKOR PKP.
BAB IV SUSUNAN ORGANISASI DAN MASA BAKTI Pasal 5 1. Kepengurusan Bakor PKP terdiri dari: a. Kepengurusan Bakor PKP Pusat disebut Badan Pengurus Pusat yang selanjutnya disingkat BPP. b. Kepengurusan Bakor PKP Daerah disebut Badan Pengurus Daerah yang selanjutnya disingkat BPD. c. Kepengurusan Bakor PKP Cabang disebut Badan Pengurus Cabang yang selanjutnya disingkat BPC. 2. Masa bakti pengurus adalah 5 tahun, dan dapat dapat dipilih kembali. BAB V RAPAT-RAPAT Pasal 6 Rapat-rapat Bakor PKP terdiri dari : 1. Rapat Pengurus 2. Rapat Paripurna Cabang 3. Rapat Paripurna Daerah 4. Rapat Paripurna Nasional 5. Rapat Paripurna Luar Biasa Pasal 7 Keputusan tertinggi BAKOR PKP ada pada Rapat Paripurna Nasional BAB VI WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB Pasal 8 1. Pengurus BAKOR PKP mewakili organisasi dalam berhubungan dengan pemerintah, masyarakat maupun swasta sesuai dengan kewenangan dan wilayah kerjanya. 2. Pengurus melaksanakan semua keputusan Rapat Paripurna dan mempertanggungjawabkan pada akhir masa jabatannya atau sewaktu-waktu jika dianggap perlu.
BAB VII KEUANGAN Pasal 9 Sumber keuangan BAKOR PKP berasal dari : 1. Iuran anggota, 2. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat, 3. Usaha-usaha Bakor PKP BAB VIII ATRIBUT BAKOR PKP Pasal 10 BAKOR PKP memiliki atribut yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. BAB IX PERUBAHAN ANGGARAN DASAR Pasal 11 1. Anggaran Dasar dapat diubah pada Rapat Paripurna Nasional apabila dikehendaki oleh sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih dari jumlah anggota BAKOR PKP yang hadir, 2. Tentang Perubahan Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. BAB X PEMBENTUKAN DAN PEMBUBARAN ORGANISASI Pasal 12 1. Pembentukan BAKOR PKP dapat dilakukan dalam rapat paripurna atas inisiatif beberapa anggota, 2. Pembubaran BAKOR PKP hanya dapat dilakukan dalam Rapat Paripurna Nasional, 3. Dalam hal organisasi dibubarkan, kekayaan organisasi ditentukan lebih lanjut dalam Rapat Paripurna Nasional.
BAB XI PERATURAN PERALIHAN Pasal 13 Peraturan-peraturan dari badan yang ada tetap berlaku selama belum diadakan perubahan dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar. BAB XII PENUTUP Pasal 14 1. Hal – hal yang belum ditetapkan dalam anggaran dasar akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga BAKOR PKP dan atau peraturan organisasi. 2. Anggaran Dasar ini berlaku sejak ditetapkan. Ditetapkan di : Kulon Progo Pada tanggal : 14 Oktober 2012 TIM PERUMUS BADAN KOORDINASI PAGUYUBAN KULON PROGO Budi Wibowo, SH, MM Rudi Widiyatmoko, S.Sos Ir. Drs. Parjiman, MT Amir Haryono, SPd Ir. H. Sutopo Raharjo Ir. H. Akhmad Basuki Tukino Hadi Susilo Kahono Prof. Dr. Ir. Dedik Budianto, MSc
: : : : : : : : :
Ketua merangkap Anggota Sekretaris merangkap Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN KOORDINASI PAGUYUBAN KULON PROGO BAB I KEANGGOTAAN Pasal 1 1. Yang dapat menjadi anggota BAKOR PKP adalah yang memenuhi persyaratan Bab 3 Pasal 4 Anggaran Dasar. 2. Paguyuban dapat terbentuk dari komunitas perantau Kulon Progo berbasis desa, trah, alumni sekolah, kelompok arisan dan kelompok kepentingan lainnya dimanapun berada. 3. Anggota kehormatan disahkan dengan Surat Keputusan Badan Pengurus sesuai dengan kewenangannya. BAB II HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA Pasal 2 Kewajiban Anggota 1. Mendukung program kerja Pengurus Bakor PKP dalam melaksanakan tugas organisasi, 2. Menghadiri pertemuan-pertemuan dan rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Pengurus Bakor PKP, 3. Membayar iuran anggota. Pasal 3 Hak Anggota 1. Mengeluarkan pendapat, usul, mengajukan kritik dan saran yang sifatnya membangun secara kelembagaan, 2. Memilih dan dipilih dalam kepengurusan, 3. Setiap anggota boleh terlibat dalam keseluruhan usaha dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bakor PKP.
BAB III Berakhirnya Keanggotaan Pasal 4 Anggota berakhir karena : 1. Meninggal dunia, 2. Mengundurkan diri, 3. Keputusan Pengurus yang diambil melalui Rapat Paripurna Luar Biasa sesuai dengan kewenangannya. Pasal 5 1. Keputusan tentang pemberhentian/pemberhentian sementara hanya dapat dilakukan dengan peringatan terlebih dahulu kecuali ada hal-hal yang dianggap luar biasa, 2. Anggota yang kehilangan hak-nya serta sanksi organisasi akan memperoleh haknya kembali setelah sanksinya dicabut. Pasal 6 1. Pengurus BAKOR PKP dapat memberikan sanksi terhadap anggota berupa pemberhentian/pemberhentian sementara apabila : a. Bertindak bertentangan dengan AD/ART, b. Bertindak merugikan nama baik BAKOR PKP. 2. Anggota yang memperoleh sanksi seperti tersebut di dalam ayat 1 pasal ini, kehilangan hak-haknya selama sanksi tersebut belum dicabut. BAB IV SUSUNAN DAN WEWENANG PENGURUS Pasal 7 1. BPP dibentuk dalam rapat paripurna nasional yang diikuti oleh BPD. 2. BPD dibentuk dalam rapat paripurna daerah yang diikuti oleh BPC. 3. BPC dibentuk dalam rapat paripurna cabang yang diikuti oleh Pengurus Paguyuban. 4. Badan pengurus cabang dapat dibentuk apabila dalam satu kabupaten/kota terdapat sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) orang yang terhimpun dalam paguyuban. 5. Paguyuban warga Kulon Progo di luar Negeri dapat membentuk BPC yang bertanggungjawab kepada BPP. 6. Apabila dipandang perlu BPP dapat membentuk Badan Pengurus Wilayah yang selanjutnya disingkat BPW untuk mengkoordinasikan beberapa BPD.
Pasal 8 1. Badan pengurus sekurang-kurangnya terdiri dari: a. Dewan Pembina b. Dewan Penasehat c. Ketua d. Sekretaris e. Bendahara 2. Kepengurusan bersifat kolektif Pasal 9 Apabila terjadi kekosongan anggota badan pengurus: 1. Pengisian lowongan pengurus dilakukan oleh Rapat Pengurus lengkap, 2. Calon yang diajukan, terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Dewan Penasehat Organisasi, 3. Sebelum diadakan rapat untuk itu, maka Pengurus dapat menunjuk seseorang sebagai Pejabat Sementara, 4. Masa bakti Pengurus Pengganti berakhir pada masa jabatan pengurus yang digantikan berakhir. BAB V Pembina Dan Penasehat Pasal 9 1. Pembina BAKOR PKP adalah Ketua DPRD dan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2. Penasehat BAKOR PKP adalah warga / masyarakat Kulon Progo, tokoh masyarakat setempat, dan atau pejabat yang berperan sebagai pengayom dan pemberi dukungan moril dan spiritual. BAB VI RAPAT - RAPAT Pasal 10 1. Rapat Pengurus Harian a. Mengambil keputusan-keputusan kecuali yang menjadi wewenang rapat pengurus lengkap, b. Diadakan demi kelancaran komunikasi pengurus serta kelancaran organisasi, c. Diadakan rapat sesuai kebutuhan atas undangan ketua pengurus.
2. Rapat Pengurus Lengkap a. Mengambil keputusan-keputusan kecuali yang menjadi wewenang rapat paripurna anggota, b. Diadakan demi kelancaran serta dinamika organisasi, c. Diadakan sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun, d. Mengevaluasi program e. Apabila diperlukan mengisi kekosongan pengurus. 3. Rapat Paripurna Nasional: a. Menetapkan dan mengubah AD/ART, b. Menetapkan Program Umum Organisasi, c. Meminta pertanggungjawaban Pengurus Pusat, d. Memilih dan memberhentikan pengurus Pusat, e. Membentuk satuan tugas bila diperlukan, f. Diadakan 1 kali dalam masa periode kepengurusan. 4. Rapat Paripurna Luar Biasa a. Mempunyai wewenang atau kekuasaan yang sama dengan Rapat Paripurna, b. Diadakan dalam keadaan luar biasa, c. Diadakan atas prakarsa pengurus lengkap dengan direstui penasehat atau dari anggota sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih dari jumlah anggota.
BAB VII PESERTA RAPAT Pasal 11 1. Rapat Paripurna, dihadiri oleh : a. Dewan Pembina b. Dewan Penasehat, c. Pengurus Lengkap, d. Anggota, dan e. Undangan. 2. Rapat Pengurus Harian : Dihadiri oleh : a. Ketua, b. Sekretaris, c. Bendahara, d. Ketua Bidang. 3. Rapat Pengurus Lengkap dihadiri oleh : a. Dewan Penasehat bila diperlukan, b. Pengurus Lengkap.
4. Rapat Paripurna Luar Biasa dihadiri oleh : a. Dewan Pembina, b. Dewan Penasehat, c. Pengurus Lengkap, d. Anggota. BAB VIII HAK BICARA DAN HAK SUARA PESERTA RAPAT Pasal 12 1. Hak bicara pada prinsipya menjadi hak perorangan, tetapi demi ketertiban pembicaraan akan diatur melalui tata tertib, 2. Hak suara hanya dimiliki oleh anggota, 3. Anggota kehormatan hanya mempunyai hak bicara. BAB IX QUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 13 1. Rapat-rapat seperti tersebut pada pasal 11 Anggaran Rumah Tangga ini adalah sah bila dihadiri oleh lebih dari ½ (setengah) dari undangan. 2. Apabila peserta rapat sesuai ayat 1 tidak tercapai akan diatur dalam tata kerja organisasi yang akan ditetapkan oleh BPP. 3. Pengambilan keputusan pada dasarnya diusahakan sejauh mungkin secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan apabila hal ini tidak mungkin dilakukan, maka keputusan diambil dengan cara suara terbanyak. BAB X KEUANGAN Pasal 14 1. Sumber keuangan organisasi terdiri dari: a. Iuran anggota, b. Sumbangan yang tidak mengikat, c. Unit usaha yang dibentuk oleh Bakor PKP. 2. Pengurus berkewajiban mendorong terbentuknya unit-unit usaha sehingga Bakor PKP menjadi organisasi yang mandiri. 3. Setiap orang yang menjadi anggota paguyuban membayar satu kali iuran anggota melalui paguyuban masing-masing, 4. Alokasi prosentase dari ayat 2 pasal ini terdiri dari 50% untuk Paguyuban, 30% untuk BPD dan 20% untuk BPP,
5. Apabila ada BPC maka alokasi prosentase untuk BPD sebesar 10% dan BPC sebesar 20% 6. Hal-hal yang menyangkut pemasukan dan pengeluaran keuangan dari dan untuk organisasi ini wajib dipertanggungjawabkan dalam rapat paripurna. BAB XI LAMBANG DAN ATRIBUT ORGANISASI Pasal 15 Lambang dan Atribut organisasi akan dituangkan dalam Surat Keputusan BPP. BAB XII PENYEMPURNAAN ANGGARAN RUMAH TANGGA Pasal 16 Dalam kondisi tertentu, penyempurnaan ART dapat dilakukan oleh Rapat Paripurna Nasional. BAB XIII PENUTUP Pasal 17 Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan ditetapkan oleh BPP dalam bentuk Surat Keputusan BPP. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak ditetapkan. Ditetapkan di : Kulon Progo Pada tanggal : 14 Oktober 2012 TIM PERUMUS BADAN KOORDINASI PAGUYUBAN KULON PROGO Budi Wibowo, SH, MM Rudi Widiyatmoko, S.Sos Ir. Drs. Parjiman, MT Amir Haryono, SPd Ir. H. Sutopo Raharjo Ir. H. Akhmad Basuki Tukino Hadi Susilo Kahono Prof. Dr. Ir. Dedik Budianto, MSc
: : : : : : : : :
Ketua merangkap Anggota Sekretaris merangkap Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
