ANGGARAN RUMAH TANGGA HIMPUNAN FISIKA MEDIK DAN BIOFISIKA INDONESIA (HFMBI)
BAB I UMUM Pasal 1 Sekretariat organisasi Himpunan Fisika Medik Indonesia, yang selanjutnya disebut Himpunan, berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia. BAB II KEANGGOTAAN Pasal 2 Anggota Keanggotaan Himpunan terbagi atas tiga kategori sebagai berikut : a.
Anggota biasa, yang terdiri atas : - Anggota penuh, yaitu sarjana dan sarjana muda fisika atau yang setara yang pekerjaannya berkaitan dengan aplikasi fisika di bidang medik atau ilrnu yang berkaitan di rumah sakit, universitas, klinik, dan lembaga-lembaga penelitian. - Anggota muda, yaitu mahasiswa fisika yang menaruh minat dalam fisika medik, atau mereka yang memiliki ijazah SLA dan telah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun mempunyai pekerjaan yang berkaitan dengan aplikasi fisika di bidang medik atau ilmu yang berkaitan di rumah sakit, universitas, klinik, dan lembaga-lembaga penelitian.
b.
Anggota kehormatan, yaitu mereka yang oleh pengurus Himpunan dinilai berjasa terhadap Himpunan.
c.
Anggota luar biasa, yaitu mereka yang tidak bisa menjadi anggota biasa, termasuk ahli fisika medik di negara lain yang ingin bergabung dengan Himpunan. Pasal 3 Tata Cara Penerimaan Anggota
1.
Anggota biasa diterima oleh pengurus melalui : - pendaftaran yang dilengkapi dengan surat rekomendasi dari sekurang-kurangnya 2 orang anggota penuh. - hasil penilaian kelompok kerja penerimaan anggota yang dibentuk oleh pengurus. 2. Anggota kehormatan diusulkan oleh pengurus dan ditetapkan dalam Sidang Umum. 3. Anggota luar biasa diterima oleh pengurus melalui : - pendaftaran yang dilengkapi dengan surat rekomendasi dari sekurang-kurangnya 2 orang anggota penuh. - hasil penilaian kelompok kerja peneriraaan anggota yang dibentuk oleh pengurus.
Pasal 4 Kewajiban Anggota 1. Anggota biasa dan anggota luar biasa wajib membayar uang pangkal dan uang iuran yang ditetapkan pengurus. 2. Setiap anggota harus mematuhi segala peraturan atau ketentuan yang berlaku dan menjaga kehormatan Himpunan. Pasal 5 Hak Anggota 1. Anggota penuh mempunyai hak mengikuti Sidang Umum, hak mengeluarkan pendapat, hak memilih, hak dipilih dan turut serta dalam semua kegiatan Himpunan, serta berhak menghadiri Sidang Umum dan Pertemuan Ilmiah IOMP (International Organization for Medical Physics). 2. Anggota muda mempunyai hak mengikuti Sidang Umum, hak mengeluarkan pendapat, hak memilih dan turut serta dalam semua kegiatan Himpunan, serta berhak menghadiri Sidang Umum dan Pertemuan Ilmiah IOMP, tetapi tidak mempunyai hak dipilih. 3. Anggota kehormatan dan anggota luar biasa mempunyai hak mengikuti Sidang Umum, hak mengeluarkan pendapat dan turut sertadalam semua kegiatan Himpunan, serta berhak menghadiri Sidang Umum dan Pertemuan Ilmiah IOMP, tetapi tidak mempunyai hak memilih dan hak dipilih. Pasal 6 Anggota muda setelah persyaratan tertentu dapat diangkat menjadi anggota penuh. Persyaratan diatur dengan peraturan tersendiri. Pasal 7 Berhentinya Anggota Anggota berhenti dari keanggotaannya atas permintaan sendiri, meninggal dunia atau dipecat/diberhentikan oleh Sidang Umum. BAB III USAHA Pasal 8 Himpunan berusaha mencapai tujuannya dengan : a. Mengembangkan hubungan antara ahli fisika medik dengan semua pekerja yang berkecimpung di bidang yang berkaitan. b. Menyelenggarakan konperensi, temu ilmiah, forum untuk membicarakan hasil penelitian, membentuk kelompok kerja untuk mempelajari suatu aspek fisika medik tertentu, atau kegiatan lain sehubungan dengan penyebarluasan ilmu fisika medik. c. Menjalin kerjasama dengan organisasi profesi ilmiah lain baik pemerintah maupun swasta di dalam maupun di luar negeri. d. Mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan para anggotanya antara lain melalui kursus, pelatihan dan pendidikan lebih lanjut. e. Menyebarluaskan pengetahuan dan pengalaman dalarn bidang fisika medik melalui penerbitan buletin atau majalah. f. Memberikan sumbangan pemikiran atau saran kepada badan-badan pemerintah maupun swasta inengenai hal-hal yang dianggap perlu yang berhubungan dengan fisika medik. g. Memperhatikan dan memperjuangkan kepentingan anggotanya. h. Melakukan usaha-usaha lain sepanjang tidak bertentangan dengan asas, sifat dan tujuan organisasi.
BAB IV ORGANISASI
Pasal 9 Masa Jabatan Ketua dan Wakil Ketua tidak boleh memangku jabatan lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut. Pasal 10 Sekretaris tidak boleh memangku jabatan lebih dari 2 (dua) kali masa jabatannya berturutturut.
Pasal 11 Apabila Ketua berhalangan, Wakil Ketua bertindak sebagai Ketua. Pasal 12 Apabila Ketua dan Wakil Ketua berhalangan, Sekretaris bertindak sebagai Ketua disamping jabatannya sebagai Sekretaris. Pasal 13 Hak Pengurus Kepada pengurus diberi hak untuk melengkapi kepengurusannya. Pasal 14 1. Pengurus diberi hak membentuk kelompok-kelompok kerja yang diperlukan untuk mejalankan tugas dan kewajiban tertentu. Kekuasaan, wewenang dan tata cara pengelolaan masing-masing kelompok kerja diatur dengan peraturan tersendiri. 2. Pengurus diberi hak membentuk delegasi Himpunan yang akan mewakili seluruh anggota dalam Rapat Majelis (Council Meeting) IOMP. Pasal 15 Kewajiban Pengurus Pengurus berkewajiban menjabarkan dan melaksanakan rencana kerja yang ditetapkan Sidang Umum. Pasal 16 Pengurus berkewajiban mengadakan rapat pengurus sekurang-kurang-nya 1 (satu) tahun sekali. Pasal 17 Tanggung Jawab Pengurus Pengurus bertanggung jawab kepada Sidang Umum. Pasal 18 Laporan pertanggungjawaban pengurus disahkan dalam Sidang Umum.
Pasal 19 Pengurus bertanggung jawab atas terselenggaranya Sidang Umum.
BAB V SIDANG UMUM Pasal 20 Kehadiran Anggota Sidang Umum adalah sah apabila dihadiri/diwakili oleh sepertiga jumlah anggota. Pasal 21 Pimpinan Sidang dipegang oleh Ketua Himpunan. Pasal 22 Undangan dan acara Sidang Umum disampaikan oleh Sekretaris Himpunan kepada semua anggota selambat-lambatnya 4 (empat) minggu sebelum Sidang Umum dimulai. Pasal 23 Anggota yang berhalangan hadir pada Sidang Umum dapat mewakilkan suaranya secara tertulis kepada anggota yang hadir, dengan ketentuan seorang anggota yang hadir tidak boleh mewakili lebih dari 2 (dua) anggota lainnya. Pasal 24 Musyawarah Untuk Mufakat Segala keputusan Sidang Umum diputuskan atas dasar musyawarah untuk mufakat, kecuali dalam hal perubahan Anggaran Dasar dan pembubaran Himpunan yang didasai%kan pada suara terbanyak. BAB VI SIDANG UMUM ISTIMEWA Pasal 25 Sidang Umum Istimewa yang diminta oleh anggota harus diberikan kepada Ketua atau Sekiretaris secara tertulis, harus menyatakan dengan jelas masalah yang akan dibahas, dan harus ditanda tangani oleh seluruh anggota yang memintanya. BAB VII KEUANGAN Pasal 26 Besar uang pangkal dan iuran anggota ditetapkan oleh pengurus,
Pasal 27 Penambahan keuangan yang didapat dengan usaha-usaha lain yang sah akan ditetapkan dengan peraturan tersendiri. Pasal 28 Bendahara mengadakan pembukuan sebagaimana mestinya. BAB VIII PENUTUP Pasal 29 Perubahan Usul perubahan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga ataupun pembubaran Himpunan harus sudah diterima secara tertulis oleh pengurus selambat-lambatnya dua bulan sebelum Sidang Umum. Pasal 30 Pengurus harus memberitahukan usul perubahan Anggaran Dasar dan/ atau Anggaran Rumah Tangga ataupun pembubaran Himpunan kepada semua anggota selambat-lambatnya satu bulan sebelum Sidang Umum. Pasal 31 Acara Sidang Umum harus mencantumkan usul perubahan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga ataupun pembubaran Himpunan yang telah disampaikan kepada pengurus. Pasal 32 Usul perubahan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga ataupun pembubaran Himpunan hanya akan dibicarakan dalam Sidang Umum apabila didukung oleh sekurangkurangnya dua pertiga jumlah suara anggota. Pasal 33 Sidang Umum yang membicarakan perubahan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga ataupun pembubaran Himpunan adalah sah apabila dihadiri/diwakili oleh lebih dari dua pertiga jumlah anggota. Pasal 34 Dalam hal pembubaran Himpunan, Sidang Umum menetapkan segala se-suatu tentang kekayaan dan inventaris Himpunan. Pasal 35 Segala sesuatu yang belum diatuir dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diputuskan oleh pengurus dan tidak boleh bertentangaii dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Pasal 36 Anggaran Rumah Tangga ini disahkan untuk pertama kali dalam Sidang Umum pembentukan Himpunan di Jakarta, pada tanggal 9 Juni 1990.
ooOOoo
