ANGGARAN RUMAH TANGGA PGA INDONESIA BAB I KETENTUAN UMUM

ANGGARAN RUMAH TANGGA PGA INDONESIA

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Umum Anggaran Rumah Tangga ini merupakan pelengkap dan penjabaran dari Anggaran Dasar dan oleh karena itu hal-hal yang sudah dijelaskan pada Anggaran Daasar, tidak diulang didalam Anggaran Rumah Tangga, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar. Pasal 2 Dasar Anggaran Rumah Tangga ini disusun berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan kebutuhan serta perkembangan organisasi.

BAB II KEANGGOTAAN Pasal 3 Klasifikasi Anggota 1) Anggota Biasa, adalah pegolf profesional Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar menjadi anggota PGA Indonesia, yang memiliki keahlian dan ketrampilan olahraga golf, yang terdiri dari: a. Pemain Tur (Tour Player Professional) b. Pelatih Ketrampilan (Teaching Professional) c. Pengelola Lapangan (Course Management Professional) 2) Anggota Luar Biasa, adalah pegolf profesional Warga Negara Asing, yang telah terdaftar menjadi anggota Asosiasi Pegolf Profesional Negara asal yang untuk sementara waktu berdomisili di Indonesia dan memiliki Kartu Izin Menetap Sementara (KIMS) atau Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang Republik Indonesia, serta mendaftarkan diri kepada PGA Indonesia sesuai prosedur yang berlaku dan telah memenuhi persyaratan yang tercantum dalam pasal 4 ayat 2.b. Anggaran Rumah Tangga ini 3) Anggota Kehormatan, adalah perorangan warga Negara Indonesia atau warga Negara asing yang dipandang telah berjasa dalam memajukan dan mengembangkan organisasi PGA Indonesia, baik di Pusat maupun di Wilayah, yang pantas diberikan tanda kehormatan, diangkat dan ditetapkan sebagai Anggota Kehormatan oleh Badan Pengurus Pusat 4) Ketentuan lebih lanjut tentang keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1), 2) dan 3) pasal ini diatur sepenuhnya oleh Badan Pengurus Pusat. Anggaran Rumah Tangga PGA Indonesia

Pasal 4 Persyaratan Menjadi Anggota 1) Anggota PGA Indonesia adalah perorangan yang telah memiliki status pegolf profesional dan telah mendaftarkan diri dan disetujui oleh Badan Pengurus Pusat PGA Indonesia untuk menjadi anggota PGA Indonesia. 2) Persyaratan menjadi anggota PGA Indonesia adalah sebagai berikut:

a) Untuk dapat diterima menjadi Anggota Biasa, setiap pendaftar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: -

Warga Negara Indonesia

-

Berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuhbelas) tahun.

-

Telah menyatakan secara tertulis tentang pelepasan status amatir yang diketahui oleh induk organisasi yang bersangkutan

-

Telah memenuhi status sebagai pegolf profesional sesuai dengan peraturan yang berlaku.

-

Bersedia mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan seluruh peraturan-peraturan organisasi yang berlaku.

-

Mengajukan permohonan tertulis kepada Badan Pengurus Pusat PGA Indonesia sekaligus melakukan pendaftaran keanggotaan dengan mengisi formulir yang telah disediakan.

-

Membayar Uang Pangkal, Iuran Bulanan, dan Iuran lainnya yang besarnya ditetapkan oleh Badan Pengurus Pusat.

-

Sesudah pendaftaran tersebut pada huruf ”6” diatas diterima dan disahkan, kepada pemohon diberikan status Anggota Biasa dan berhak menerima Kartu Tanda Anggota yang dikeluarkan oleh Badan Pengurus Pusat.

-

Sebelum permohonan diterima dan disahkan, yang bersangkutan masih berstatus calon anggota.

b) Untuk dapat diterima menjadi Anggota Luar Biasa, setiap pendaftar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. Warga Negara Asing. 2. Telah menjadi Anggota Penuh Asosiasi Pegolf Profesional Negara asal yang diakui PGA Indonesia dan menunjukkan bukti keanggotaan asli yang masih berlaku.

Anggaran Rumah Tangga PGA Indonesia

3. Memiliki Kartu Ijin Menetap Sementara (KIMS) atau Kartu Ijin Tinggal Sementara (KITAS) yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang Republik Indonesia. 4. Bersedia mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan seluruh peraturan-peraturan organisasi yang berlaku. 5. Mengajukan permohonan kepada Badan Pengurus Pusat sekaligus melakukan pendaftaran keanggotaan dengan mengisi formulir yang telah disediakan, dengan melengkapi data-data identitas yang masih berlaku 6. Membayar Uang Pangkal, Iuran Bulanan, dan Iuran lainnya yang besarnya ditetapkan oleh Badan Pengurus Pusat. 7. Sesudah pendaftaran tersebut pada huruf ”5” diatas diterima dan disahkan, kepada pemohon diberikan status Anggota Luar Biasa dan berhak menerima Kartu Tanda Anggota yang dikeluarkan oleh Badan Pengurus Pusat. 8. Sebelum permohonan diterima dan disahkan, yang bersangkutan masih berstatus calon anggota.

c) Untuk dapat diterima menjadi Anggota Kehormatan, setiap orang perorang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing. 2. Dipandang telah membantu dan berjasa dalam memajukan serta mengembangkan organisasi PGA Indonesia baik di pusat maupun di wilayah yang pantas menerima Tanda Kehormatan dan diusulkan, diangkat serta ditetapkan sebagai Anggota Kehormatan oleh Badan Pengurus Pusat. 3. Anggota dibebaskan dari pembayaran segala bentuk iuran yang di tetapkan oleh BPP, selama anggota yang bersangkutan berperan aktif membantu organisasi PGA Indonesia 4. Sesudah diangkat dan dinyatakan sebagai Anggota Kehormatan, yang bersangkutan berhak menerima Kartu Tanda Anggota yang dikeluarkan oleh Badan Pengurus Pusat 3) Ketentuan lebih lanjut tentang keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Anggaran Rumah Tangga ini diatur sepenuhnya oleh Badan Pengurus Pusat.

Pasal 5 Masa Berlaku Keanggotaan Masa berlaku Keanggotaan PGA Indonesia adalah sebagai berikut: 1) Anggota Biasa adalah seumur hidup Anggaran Rumah Tangga PGA Indonesia

2) Anggota Luar Biasa adalah 1 (satu) tahun 3) Anggota Kehormatan adalah seumur hidup Pasal 6 Berakhirnya Keanggotaan 1. Berakhirnya keanggotaan PGA Indonesia karena 2. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis dengan cacatan telah lolos klasifikasi oleh BPP PGA Indonesia 3. Diberhentikan; 4. Meninggal dunia; 5. Berganti kewarganegaraan bagi Anggota Biasa 2) Anggota diberhentikan karena: 1. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota; 2. Melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Rapat Umum Anggota, dan atau Peraturan Organisasi lainnya; 3. Melakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan keputusan atau kebijakan organiasi;

Pasal 7 Tata Cara Pemberhentian Anggota, 1) Anggota dapat diberhentikan dan/atau diberhentikan sementara karena tidak melakasanakan kewajibannya sebagai anggota (tidak membayar iuran berturutturut selama 6 bulan) atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan azas, tujuan, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan perturan organisasi PGA Indonesia 2) Keputusan pemberhentian atau pemberhentian sementara anggota dilakukan dan diputuskan melalui Rapat Khusus Badan Pengurus Pusat. 3) Keputusan pemberhentian atau pemberhentian sementara anggota diputuskan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam rentang waktu maksimal 30 (tigapuluh) hari. 4) Pemberhentian sementara hanya dapat dilakukan paling lama 24 (duapuluhempat) bulan terus menerus, dan apabila tidak ada tindakan lanjutan yang dilakukan setelah batas waktu 24 (duapuluh empat) bulan, maka pemberhentian sementara akan gugur dengan sendirinya. 5) Anggota yang sedang diberhentikan sementara, kehilangan haknya sebagai anggota sedangkan kewajibannya sebagai anggota harus tetap dipenuhi.


6) Badan Pengurus Pusat dapat mencabut/menarik kembali atau mengurangi sanksi pemberhentian sementara yang telah diberikasn kepada anggota. 7) Anggota yang diberhentikan atau diberhentikan sementara, dapat mengajukan pembelaan dirinya di forum organisasi sampai dengan tingkat Rapat Umum Anggota. Forum Organisasi harus dilaksanakan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal efektif pemberhentian sementara. Apabila forum organisasi tidak dilaksanakan dalam jangka waktu tersebut atau pembelaan diri yang diajukan anggota tersebut diterima oleh forum organisasi, maka anggota dimaksud harus direhabilitasi kembali kepada keadaan sebelum pemberhentian sementara dijauthkan dan status keanggotaannya diaktifkan kembali oleh Badan Pengurus Pusat.

BAB III KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA Pasal 8 Kewajiban Anggota Setiap Anggota berkewajiban: 1) Menghayati, mentaati, serta melaksanakan seluruh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; 2) Menghayati, mentaati, serta melaksanakan semua keputusan Rapat Umum Anggota dan ketentuan organisasi yang telah ditetapkan dengan sah. 3) Menjunjung tinggi dan membela nama baik dan kehormatan PGA Indonesia, dan tunduk pada Kode Etik Profesi dan Tata-laku Profesi PGA Indonesia 4) Mengutamakan kepentingan nasional pada umumnya dan PGA Indonesia pada khususnya daripada kepentingan kelompok atau kepentingan pribadi. 5) Berpartisipasi dalam kegiatan dan pelaksanaan program PGA Indonesia; 6) Menghadiri Rapat Umum Anggota, Rapat-Rapat dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan PGA Indonesia. 7) Menciptakan dan menjunjung tinggi suasana kekeluargaan, persatuan dan kesatuan diantara para anggota PGA Indonesia 8. Membayar uang pangkal, iuran bulanan yang telah di tetapkan BPP dan apabila selama 6 bulan secara terus menerus tidak melakasanakan kewajibannya, maka BPP PGA Indonesia akan memberikan surat peringatan yang selanjutnya akan di berikan sangsi pencabutan hak anggota


Pasal 9 Hak Anggota 1) Anggota Biasa mempunyai : a) Hak bicara yaitu hak mengeluarkan pendapat dan mengajukan pertanyaan, memberikan usul, saran, ataupun koreksi kepada Badan Pengurus Pusat dengan cara sebaik-baiknya sesuai mekanisme organisasi. b) Hak suara yaitu hak memilih dan hak dipilih serta hak dalam pemungutan suara untuk mengambil keputusan. c) Hak mengikuti kegiatan organisasi sesuai ketentuan yang berlaku dan menikmati fasilitas organisasi d) Hak memperoleh bimbingan, pengarahan dan perlakuan yang sama dari organisasi e) Hak memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas organisasi f) Hak membela diri di dalam forum Rapat Umum Anggota apabila ada indikasi merugikan nama baik g) Hak mendapatkan Advokasi dalam mengembangkan kompetensi profesi h) Hak mendapat Kartu Tanda Anggota dan identitas lain yang dikeluarkan oleh Badan Pengurus Pusat. 2) Anggota Luar Biasa mempunyai : a) Hak bicara yaitu hak mengeluarkan pendapat dan mengajukan pertanyaan, memberikan usul, saran, ataupun koreksi kepada Badan Pengurus Pusat dengan cara sebaik-baiknya sesuai mekanisme organisasi. b) Hak untuk mengikuti kegiatan dan menikmati fasilitas organisasi c) Hak mendapat Kartu Tanda Anggota dan identitas lain yang dikeluarkan oleh Badan Pengurus Pusat. 3) Anggota Kehormatan : a. Hak suara yaitu memillih dan diplih dan hak mengeluarkan pendapat dan mengajukan pertanyaan, memberikan usul, saran, ataupun koreksi kepada BPP dengan cara sebaik-baiknya sesuai mekanisme organisasi b. Hak bicara yaitu hak mengeluarkan pendapat dan mengajukan pertanyaan, memberikan usul, saran, ataupun koreksi kepada Badan Pengurus Pusat dengan cara sebaik-baiknya sesuai mekanisme organisasi. Anggaran Rumah Tangga PGA Indonesia

a) Hak untuk mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi atas undangan Badan Pengurus Pusat b) Hak mendapat Kartu Tanda Anggota dan identitas lain yang dikeluarkan oleh Badan Pengurus Pusat.

BAB IV ORGANISASI Pasal 10 Kepengurusan Pengurus PGA Indonesia terdiri dari: 1. Badan Pengurus Pusat PGA Indonesia yang berada di Wilayah Negara Republik Indonesia 2. Pengurus Wilayah yang berada di Ibukota Provinsi/Kabupaten/Kota yang terdapat konsentrasi anggota PGA Indonesia dalam jumlah yang cukup

Pasal 11 Dewan Kehormatan Penetapan Susunan dan Jumlah personil: 1) Dewan Kehormatan dibentuk dan disusun oleh Badan Pengurus Pusat. 2) Susunan dan jumlah personil Dewan Kehormatan disesuaikan dengan kebutuhan. 3) Tata Kerja Dewan Kehormatan diatur tersendiri oleh Dewan Kehormatan 4) Personalia Dewan Kehormatan diangkat dari mantan Ketua Umum, tokoh-tokoh masyarakat olahraga golf terkemuka, mantan pengurus PGA Indonesia yang mempunyai keteladanan dalam menjalankan profesinya serta mempunyai kepedulian terhadap organisasi 5) Masa bakti anggota Dewan Kehormatan sama kepengurusan pada setiap tingkatan organisasi

dengan

masa

bakti

6) Susunan Dewan Kehormatan Wilayah disesuaikan dengan kebutuhan Fungsi: 1) Dewan Kehormatan berkewajiban memberikan arahan dan kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan olahraga golf profesional nasional maupun internasional. 2) Arahan dan kebijakan dilakukan secara berkala, minimal 2 (dua) kali setahun. Anggaran Rumah Tangga PGA Indonesia

3) Dewan Kehormatan dapat mengundang Badan Pengurus untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan keputusan-keputusan Rapat Umum Anggota / Rapat Anggota Wilayah Pasal 12 Dewan Penasehat Penetapan Susunan dan Jumlah Personil: 1. Ketua Dewan Penasehat Bersama Badan Pengurus Pusat menyusun kelengkapan kepengurusan. 2. Susunan Dewan Penasehat sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang terdiri dari: a. Ketua, merangkap anggota b. Sekretaris, merangkap anggota c. Anggota 3. Jumlah personil Dewan Penasehat di lingkup nasional disesuaikan dengan kebutuhan 4. Ketua Dewan Penasehat dapat menghadiri Rapat Pleno Badan Pengurus Pusat atau yang setingkat. 5. Tata Kerja Dewan Penasehat diatur tersendiri oleh Dewan Penasehat sesuai tingkatan organisasi. 6. Personalia Dewan Penasehat diangkat dari tokoh-tokoh masyarakat olahraga golf terkemuka, mantan pengurus PGA Indonesia yang mempunyai keteladanan dalam menjalankan profesinya serta mempunyai kepedulian terhadap organisasi 7. Masa bakti anggota Dewan Penasehat sama dengan masa bakti kepengurusan pada setiap tingkatan organisasi 8. Susunan Dewan Penasehat Wilayah disesuaikan dengan kebutuhan.

Fungsi: 1. Dewan Penasehat berkewajiban memberikan pertimbangan, pandangan, saran dan nasehat kepada Pengurus baik diminta maupun tidak, dalam hal-hal kegiatan dan usaha yang berhubungan dengan pembinaan prestasi olahraga golf profesional. 2. Pertimbangan, pandangan, saran dan nasehat dilakukan secara berkala, minimal 2 (dua) kali setahun.


3. Dewan Penasehat dapat mengundang Pengurus untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan keputusan-keputusan Rapat Umum Anggota / Rapat Anggota Wilayah Pasal 13 Badan Pengurus Pusat 1) Badan Pengurus Pusat adalah Badan Pelaksana tertinggi yang memimpin organisasi di lingkup nasional yang dibentuk dan disusun serta dipimpin oleh Ketua Umum dan dibantu oleh formatur yang dipilih dan diangkat oleh Rapat Umum Anggota (RUA) dan karena itu bertanggung jawab kepada Rapat Umum Anggota (RUA) berikutnya. 2) Masa bakti Badan Pengurus Pusat adalah 4 (empat) tahun, yaitu sejak saat Rapat Umum Anggota (RUA) yang memilih dan mengangkat Ketua Umum PGA Indonesia dan para formatur yang membentuk dan menyusunnya ditutup. 3) Jabatan Ketua Umum hanya dapat dijabat oleh orang yang sama maksimal 2 (dua) masa bakti, berturut-turut atau tidak berturut-turut. 4) Badan Pengurus Pusat PGA Indonesia bertugas membina dan mengkoordinasikan kegiatan yang berkaitan dengan olahraga golf profesional di wilayah hukum negara Republik Indonesia. 5) Susunan Badan Pengurus Pusat sekurang-kurangnya terdiri dari: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

Ketua Umum Seorang Ketua Harian (Bilamana diperlukan) Seorang Sekretaris Jenderal, Seorang atau lebih Wakil Sekretaris Jenderal Seorang Bendahara Umum Seorang atau lebih Wakil Bendahara Umum Beberapa Ketua Bidang Beberapa Wakil Ketua dari masing-masing Bidang

6) Badan Pengurus Pusat PGA Indonesia dapat dilengkapi dengan Dewan Kehormatan dan Dewan Penasehat. 7) Susunan Badan Pengurus Pusat PGA Indonesia dapat disusun sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan perkembangan organisasi 8) Setelah Badan Pengurus Pusat disusun oleh Formatur yang dipilih melalui Rapat Umum Anggota kemudian dikukuhkan oleh Ketua Umum, maka Badan Pengurus Pusat segera menetapkan Keputusan Badan Pegurus Pusat PGA Indonesia tentang susunan, tugas pokok dan fungsi Badan Pengurus Pusat PGA Indonesia .

Pasal 14 Kewajiban Badan Pengurus Pusat 1) Memimpin organisasi di lingkup nasional


2) Menentukan kebijakan dan melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Rapat Umum Anggota, rapat tingkat nasional dan peraturan organisasi. 3) Memberikan perintah, persetujuan, arahan, dan pedoman kepada Pengurus Wilayah dan Badan-Badan di lingkungan organisasi dalam melaksanakan keputusan, kebijakan dan ketentuan organisasi 4) Menetapkan dan melantik serta mengkoordinasikan Pengurus Wilayah dan BadanBadan di lingkungan organisasi tingkat pusat 5) Mengatur kerjasama dan koordinasi arah kegiatan organisasi di dalam dan di luar 6) Menyelenggarakan Rapat Umum Anggota pada akhir periode masa bakti 7) Melaporkan secara berkala perkembangan organisasi dan hal-hal penting kepada Ketua Dewan Penasehat 8) Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Rapat Umum Anggota Pasal 15 Hak Badan Pengurus Pusat 1) Membuat peraturan pelaksanaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta kebijakan demi kelancaran kegiatan organisasi dalam rangka pelaksanaan keputusan Rapat Umum Anggota. 2) Memberhentikan anggota sebagaimana dimaksud Pasal 8 Anggaran Rumah Tangga. 3) Memberhentikan dan mengangkat fungsionaris Badan Pengurus Pusat melalui Rapat Pleno Badan Pengurus Pusat . 4) Tata Cara pemberhentian dan pengangkatan penggantinya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi 5) Menerima atau menolak ketetapan Rapat Pleno Pengurus Wilayah tentang pemberhentian fungsionaris Pengurus Wilayah 6) Membatalkan Keputusan Pengurus Wilayah, Rapat Anggota Wilayah melalui Rapat Pleno apabila keputusan tersebut bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau membahayakan organisasi, bangsa dan Negara. 7) Bertindak mewakili organisasi dalam menghadapi masalah nasional dan mengadakan hubungan kerjasama serta persahabatan regional dan internasional.


Pasal 16 Pengurus Wilayah 1. Pengurus Wilayah PGA Indonesia dibentuk dan atau disusun oleh Rapat Anggota Wilayah PGA Indonesia atau oleh formatur yang dipilih dan diangkat oleh Rapat Anggota Wilayah dan setelah akhir masa baktinya bertanggung jawab kepada Rapat Anggota Wilayah PGA Indonesia. 2. Pengurus Wilayah PGA Indonesia adalah sebagai pelaksana keputusan Rapat Umum Anggota, Peraturan Organisasi, Keputusan Rapat Anggota Wilayah dan badan pelaksana yang memimpin organisasi di lingkup wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota yang berkedudukan di Ibukota Provinsi/Kabupaten/Kota yang terdapat konsentrasi anggota PGA Indonesia dalam jumlah yang cukup. 3. Pengurus Wilayah PGA Indonesia bertugas membina dan mengkoordinasikan kegiatan organisasi di wilayah hukum Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan. 4. Pengurus Wilayah PGA Indonesia hanya dapat dibentuk apabila beranggotakan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang pegolf professional. 5. Susunan Pengurus Wilayah PGA Indonesia sekurang-kurangnya terdiri dari: a. b. c. d.

Ketua Seorang Sekretaris Seorang Bendahara Beberapa Ketua Seksi

6. Pengurus Wilayah PGA Indonesia dapat dilengkapi dengan Dewan Kehormatan dan Dewan Penasehat dan struktur lainnya sesuai kebutuhan serta perkembangan organisasi. 7. Setelah Pengurus Wilayah PGA Indonesia disusun oleh Formatur yang dipilih melalui Rapat Anggota Wilayah dan direkomendasi dan dilaporkan oleh Pengurus Wilayah PGA Indonesia kepada Badan Pengurus Pusat, maka Badan Pengurus Pusat segera menetapkan Keputusan dan pengukuhan Pengurus Wilayah PGA Indonesia, serta menetapkan susunan, tugas pokok dan fungsi. 8. Pengurus Wilayah mewakili organisasi dalam bertindak ke dalam dan ke luar di lingkup wilayahnya 9. Pengurus Wilayah diberi tugas dan tanggung jawab untuk mengurus rumah tangganya sendiri, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. 10. Masa bakti Pengurus Wilayah adalah 4 (empat) tahun, yaitu terhitung sejak saat Rapat Anggota Wilayah yang memilih dan mengangkat Ketua Pengurus Wilayah dan para formatur yang membentuk dan menyusunnya ditutup. 11. Jabatan Ketua Pengurus Wilayah hanya dapat dijabat oleh orang yang sama maksimal 2 (dua) masa bakti, berturut-turut atau tidak berturut-turut. Anggaran Rumah Tangga PGA Indonesia

Pasal 17 Kewajiban Pengurus Wilayah 1) Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran rumah Tangga, Keputusan Rapat Umum Anggota, Keputusan rapat tingkat nasional, keputusan Rapat Anggota Wilayah, dan peraturan organisasi lainnya. 2) Menyampaikan laporan berkala kepada Badan Pengurus Pusat 3) Memberikan pertanggungjawaban pada Rapat Anggota Wilayah

Pasal 18 Hak Pengurus Wilayah 1) Membuat peraturan pelaksanaan serta kebijakan organisasi demi kelancaran kegiatan organisasi di lingkup wilayah dalam rangka pelaksanaan keputusan Rapat Anggota Wilayah 2) Memberhentikan fungsionaris Pengurus Wilayah melalui Rapat Pleno Pengurus Wilayah 3) Bertindak mewakili organisasi di lingkup wilayah dan mengadakan hubungan kerjasama serta persahabatan dengan organisasi lain di lingkup wilayahnya

BAB V RAPAT ANGGOTA DAN RAPAT-RAPAT Pasal 19 Rapat Anggota Rapat Anggota dilaksanakan guna membahas segala sesuatu yang menyangkut kepentingan organisasi, dengan klasifikasi/lingkup sebagai berikut: Pasal 20 Rapat Umum Anggota Rapat Umum Anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi PGA Indonesia yang diselenggarakan dalam setiap 4 (empat) tahun, dengan wewenang sebagai berikut: a. Memilih pimpinan Rapat Umum Anggota dari dan oleh peserta Rapat Umum Anggota b. Menetapkan Tata Tertib dan Acara Rapat Umum Anggota c. Menjaring, menyaring dan menetapkan calon-calon Ketua Umum BPP PGA Indonesia Anggaran Rumah Tangga PGA Indonesia

d. Memilih dan menetapkan Ketua Umum BPP PGA Indonesia, yang sekaligus bertindak sebagai Ketua Formatur untuk menyusun dan membentuk personalia Badan Pengurus Pusat PGA Indonesia untuk masa bakti berikutnya. e. Memilih 4 (empat) orang Formatur untuk mendampingi / membantu Ketua Umum menyusun dan membentuk Badan Pengurus Pusat PGA Indonesia f. Mengesahkan usul/rancangan perubahan dan atau pengecualian terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang telah disetujui oleh Rapat Pengurus Pusat g. Menetapkan program kerja dan kebijakan umum h. Meminta dan memutuskan segala sesuatu mengenai Laporan Pertanggung Jawaban Badan Pengurus Pusat, baik laporan kerja maupun laporan keuangan.

Pasal 21 Rapat Umum Anggota Luar Biasa 1) Rapat Umum Anggota Luar Biasa (RUALUB) dapat diselenggarakan sewaktuwaktu oleh Badan Pengurus Pusat bilamana dianggap perlu, dengan menyebutkan secara singkat dan tegas mengenai hal yang akan dibicarakan. 2) Rapat Umum Anggota Luar Biasa juga dapat diselenggarakan atas permintaan tertulis dari paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota biasa PGA Indonesia yang ada, dan didalam surat permintaan itu harus disebutkan secara singkat dan tegas mengenai hal yang akan dibicarakan. Badan Pengurus Pusat diwajibkan menyelenggarakan Rapat Umum Anggota Luar Biasa bila ada permintaan tersebut, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan. 3) Ketentuan tentang hak suara dan jumlah utusan untuk menghadiri Rapat Umum Anggota Luar Biasa adalah sama dengan Rapat Umum Anggota sebagaimana diatur dalam pasal diatas; 4) Tempat penyelenggaraan Rapat Umum Anggota Luar Biasa adalah di tempat kedudukan Badan Pengurus Pusat atau tempat lain di Indonesia yang diputuskan oleh Badan Pengurus Pusat. 5) Ketentuan tentang tata cara pemberitahuan, quorum, pimpinan dan pengambilan keputusan adalah sama dengan ketentuan bagi Rapat umum Anggota sebagaimana tercantum di dalam pasal diatas. Pasal 22 Pimpinan 1) Rapat Umum Anggota dipimpin oleh Pimpinan yang dipilih dari dan oleh peserta Rapat Umum Anggota, yang terdiri dari 5 (lima) orang yaitu seorang Ketua, 3 (tiga) orang Wakil Ketua dan seorang Sekretaris


2) Selama Pimpinan Rapat Umum Anggota sebagaimana dimaksud ayat 1) diatas belum dipilih, untuk sementara Rapat Umum Anggota dipimpin oleh Ketua Umum PGA Indonesia yang bertugas untuk mengesahkan Peraturan Tata Tertib dan Acara dan memilih Pimpinan Rapat Umum Anggota Pasal 23 Rapat Anggota Wilayah 1) Rapat Anggota Wilayah (RAW) merupakan pengambilan keputusan tertinggi lingkup Wilayah yang diselenggarakan sekali dalam setiap 4 (empat) tahun. 2) Rapat Anggota Wilayah adalah rapat anggota yang dihadiri oleh: a. b. c. d.

Penasehat Wilayah, Seluruh Pengurus Wilayah sebagai narasumber, Anggota PGA Indonesia wilayah setempat dan Peninjau.

3) Rapat Anggota Wilayah mempunyai wewenang sebagai berikut: a. Memilih dan menetapkan pimpinan sidang dari dan oleh Peserta b. Menetapkan Tata Tertib dan Acara Rapat Anggota Wilayah. c. Menetapkan calon-calon Ketua periode berikutnya. d. Memilih dan menetapkan Ketua Pengurus Wilayah, yang sekaligus bertindak sebagai Ketua Formatur untuk menyusun dan membentuk Pengurus Wilayah. e. Mengevaluasi, menyusun/merumuskan dan menetapkan program kerja f. Menyusun dan merumuskan laporan kegiatan g. Memilih pengurus periode berikutnya. 4) Rapat Anggota Wilayah diselenggarakan dan dipimpin oleh Pengurus Wilayah 5) Quorum dan tata tertib Rapat Anggota Wilayah ditetapkan oleh peserta Rapat Anggota Wilayah.

Pasal 24 Rapat Anggota Wilayah Luar Biasa 1) Rapat Anggota Wilayah Luar Biasa (RAWLUB) dapat diselenggarakan sewaktuwaktu oleh Pengurus Wilayah bilamana dianggap perlu, dengan menyebutkan secara singkat dan tegas mengenai hal yang akan dibicarakan. 2) Rapat Anggota Wilayah Luar Biasa juga dapat diselenggarakan atas permintaan tertulis dari paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota biasa yang ada, Anggaran Rumah Tangga PGA Indonesia

dan didalam surat permintaan itu harus disebutkan secara singkat dan tegas mengenai hal yang akan dibicarakan. Pengurus Wilayah diwajibkan menyelenggarakan Rapat Anggota Wilayah Luar Biasa bila ada permintaan tersebut, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan. 3) Ketentuan tentang hak suara dan jumlah utusan untuk menghadiri Rapat Anggota Wilayah Luar Biasa adalah sama dengan Rapat Anggota Wilayah sebagaimana diatur dalam pasal diatas; 4) Tempat penyelenggaraan Rapat Anggota Wilayah Luar Biasa adalah di tempat kedudukan Pengurus Wilayah atau tempat lain di wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diputuskan oleh Pengurus Wilayah. 5) Ketentuan tentang tata cara pemberitahuan, quorum, pimpinan dan pengambilan keputusan adalah sama dengan ketentuan bagi Rapat Anggota Wilayah sebagaimana tercantum di dalam pasal diatas. Pasal 25 Rapat Kerja Nasonal 1) Rapat Kerja Nasional dihadiri oleh: a. b. c. d.

Pengurus Pusat PGA Indonesia Utusan Pengurus Wilayah PGA Indonesia Pengurus Badan-Badan Undangan

2) Rapat Kerja Nasional dipimpin oleh Ketua Umum dan atau Sekretaris Jenderal BPP PGA Indonesia atau salah satu Pengurus BPP PGA Indonesia. 3) Rapat Kerja Nasional bertugas: a. Menetapkan Acara dan Tata Tertib Rakernas. b. Mengevaluasi dan memberikan penilaian hasil kerja Pengurus Pusat PGA Indonesia dan Pengurus Wilayah PGA Indonesia pada tahun anggaran yang sudah dan sedang berjalan. c. Menetapkan dan menjabarkan program kerja Pengurus Pusat PGA Indonesia dan Pengurus Wilayah PGA Indonesia untuk tahun anggaran berikutnya. d. Membicarakan dan memutuskan hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan. Pasal 26 Rapat Kerja Wilayah 1) Rapat Kerja Wilayahdihadiri oleh: a. Pengurus Wilayah PGA Indonesia b. Utusan Anggota PGA Indonesia Anggaran Rumah Tangga PGA Indonesia

c. Undangan 2) Rapat Kerja Wilayah dipimpin oleh Ketua dan atau Sekretaris Pengurus Wilayah PGA Indonesia atau salah satu Pengurus Wilayah PGA Indonesia. 3) Rapat Kerja Wilayah bertugas: a. Menetapkan Acara dan Tata Tertib Rakerwil. b. Mengevaluasi dan memberikan penilaian hasil kerja Pengurus Wilayah PGA Indonesia pada tahun anggaran yang sudah dan sedang berjalan. c. Menetapkan dan menjabarkan program kerja Pengurus Wilayah PGA Indonesia untuk tahun anggaran berikutnya. d. Membicarakan dan memutuskan hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan. Pasal 27 Rapat Pleno 1) Rapat Pleno Badan Pengurus Pusat adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh pengurus pusat 2) Rapat ini diadakan untuk membahas dan mengevaluasi program kerja serta memutuskan berbagai permasalahan yang antara lain berkaitan dengan persiapan penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional, Rapat Umum Anggota, partisipasi dalam event internasional. 3) Rapat Pleno adalah sah dan dapat memutuskan segala hal dibicarakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ + 1 dari jumlah pengurus. Dalam hal belum mencapai kuorum rapat dapat ditunda dalam waktu 60 (enampuluh) menit dan dapat dilanjutkan atas persetujuan peserta. 4) Rapat Pleno diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 28 Rapat-Rapat Lain 1) Rapat-Rapat atau pertemuan dapat berbentuk dan bersifat: a. Ilmiah, seperti penyelenggaraan seminar, lokakarya, diskusi, workshop, dan lainnya b. Sosial, seperti pertemuan silaturahmi atau pertemuan keluarga dan penyelenggaraan kegiatan sosial lainnya. 2) Untuk rapat atau pertemuan tersebut pada butir 1) diatas pengurus mengambil prakarsa dalam menentukan tema dan acara.


3) Rapat atau pertemuan-pertemuan tersebut dapat diselenggarakan oleh pengurus pusat, pengurus wilayah dan kelompok anggota dengan sepengetahuan pengurus. 4) Rapat atau pertemuan-pertemuan tersebut dilaporkan kepada pengurus pusat, pengurus wilayah.

BAB VI PESERTA, HAK SUARA, QUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 29 Peserta Rapat Umum Anggota dan Rapat Kerja Nasional 1) Peserta Rapat Umum Anggota (RUA) atau Rapat Umum Anggota Luar Biasa (RUALUB) adalah Dewan Penasehat, Seluruh Badan Pengurus Pusat sebagai narasumber, Anggota atau Utusan Anggota dari setiap Pengurus Wilayah dan undangan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengurus Pusat. 2) Peserta Rapat Kerja Nasional (RaKerNas) terdiri dari Dewan Penasehat, Badan Pengurus Pusat sebagai narasumber, Utusan dari Pengurus Wilayah dan setiap Pengurus Badan-Badan dan undangan yang ditetapkan Badan Pengurus Pusat. Pasal 30 Peserta Rapat Anggota Wilayah dan Rapat Kerja Wilayah 1) Peserta Rapat Anggota Wilayah (RAW) atau Rapat Anggota Wilayah Luar Biasa (RAWLUB) terdiri atas: Dewan Penasehat Wilayah, Seluruh Pengurus Wilayah PGA Indonesia sebagai narasumber, dan Anggota PGA Indonesia wilayah setempat serta undangan yang telah ditetapkan Pengurus Wilayah PGA Indonesia. 2) Peserta Rapat Kerja Wilayah PGA Indonesia terdiri dari: Seluruh Wilayah dan Pengurus yang diangkat oleh Pengurus Wilayah.

Pengurus

Pasal 31 Hak Suara 1) Setiap Anggota Biasa memiliki 1 (satu) Hak Suara di dalam setiap Rapat Umum Anggota dan Rapat Umum Anggota Luar Biasa, Rapat Anggota Wilayah dan Rapat Anggota Wilayah Luar Biasa 2) Setiap Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan tidak memiliki Hak Suara, namun mempunyai Hak Bicara di dalam setiap Rapat Umum Anggota dan Rapat Umum Anggota Luar Biasa, Rapat Anggota Wilayah dan Rapat Anggota Wilayah Luar Biasa 3) Badan Pengurus Pusat dan Pengurus Wilayah tidak memiliki hak suara di dalam Rapat Umum Anggota dan Rapat Umum Anggota Luar Biasa, Rapat Anggota Wilayah dan Rapat Anggota Wilayah Luar Biasa


4) Setiap instansi, organisasi, atau seseorang yang mendapatkan undangan berhak mengirimkan orang berstatus sebagai peninjau dan tidak memiliki hak suara, namun mempunyai hak bicara. Pasal 32 Quorum 1) Rapat Umum Anggota dianggap sah dan dapat memutuskan semua hal yang dibicarakan bilamana telah memenuhi quorum yakni dihadiri oleh sekurangkurangnya ½ (setengah) dari jumlah anggota biasa ditambah 1 (satu) orang; 2) Apabila pada saat berlangsungnya Rapat Umum Anggota ternyata quorum sebagaimana dimaksud ayat 1) diatas tidak terpenuhi, Rapat Umum Anggota ditunda untuk waktu paling lama 60 (enampuluh) menit, untuk memberi kesempatan kepada anggota/utusan yang belum hadir. Apabila setelah waktu penundaan ternyata quorum belum juga dipenuhi, Rapat Umum Anggota dinyatakan sah dan dilanjutkan, serta dapat mengambil keputusan secara sah mengenai setiap hal yang dibicarakan. Pasal 33 Pengambilan Keputusan 1) Setiap putusan yang diambil di dalam Rapat Umum Anggota dilakukan melalui permusyawaratan untuk mencapai mufakat. Namun bilamana permusyawaratan gagal mencapai permufakatan, putusan diambil melalui pemungutan suara, dan putusan adalah sah bilamana disetujui oleh ½ (setengah) dari jumlah peserta yang hadir ditambah 1 (satu) orang. 2) Apabila setelah dilakukan pemungutan suara ternyata suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, ditentukan dengan undian bagi keputusan yang menyangkut diri orang atau untuk hal lain ditolak. 3) Keputusan rapat-rapat Pengurus Pusat dan Pengurus Wilayah dinyatakan sah apabila disetujui oleh ½ (setengah) dari jumlah peserta yang hadir ditambah 1 (satu) orang. Pasal 34 Acara dan Tata Tertib Rapat Umum Anggota Acara dan Tata Tertib Rapat Umum Anggota ditetapkan dalam Rapat Umum Anggota


BAB VII PENGUNDURAN DIRI DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU Pasal 35 Pengunduran Diri Pengunduran diri dari Ketua Umum diatur sbb.: a. Bilamana Ketua Umum mengndurkan diri dan atau berhalangan tetap, maka Ketua Harian (bilamana ada) atau Sekretaris Jenderal menjabat sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum sampai Rakernas dilaksanakan. b. Pada Rakernas Pelaksana Tugas Ketua Umum ditetapkan sebagai Ketua Umum dan bilamana yang bersangkutan keberatan maka Rakernas dapat memutuskan untuk diadakan Rapat Umum Anggota Luar Biasa. Pasal 36 Pergantian Antar Waktu Pergantian Antar Waktu Pengurus PGA Indonesia lainnya diatur sebagai berikut: a. Pengurus PGA Indonesia yang mengundurkan diri atau diberhentikan langsung dapat diganti melalui Rapat Pleno. b. Ketua Umum melaporkan pergantian antar waktu kepada Rakernas.

BAB VIII BADAN DAN BADAN USAHA Pasal 37 Badan – Badan 1) Badan adalah organ organisasi di lingkungan PGA Indonesia sebagai unit pelaksana program sesuai dengan bidangnya dan berada langsung dibawah Badan Pengurus Pusat 2) Jumlah dan jenis Badan di lingkungan PGA Indonesia ditetapkan dengan Peraturan Organisasi 3) Struktur organisasi dan jumlah personalia kepengurusan Badan ditetapkan dengan Peraturan Organisasi. 4) Kepengurusan Badan ditetapkan oleh Badan Pengurus Pusat 5) Badan melaksanakan program kerja PGA Indonesia yang telah ditetapkan oleh Rapat Umum Anggota Pasal 38 Badan Usaha


1) Untuk melakukan usaha di dibidang pengembangan dan pengelolaan pertandingan, PGA Indonesia membentuk Badan Usaha berupa Badan Hukum Perseroan Terbatas 2) Untuk melakukan usaha dalam bidang pendidikan dan pelatihan, PGA Indoensia membentuk Badan Pengelola Pendidikan dan Pelatihan berupa sekolah ”PGA Indonesia Golf Academy” dalam bentuk Yayasan/Badan Hukum Pendidikan 3) Pembentukan Badan Usaha oleh PGA Indonesia dapat dilakukan dikalangan sendiri atau bekerjasama dengan pihak lain

BAB IX KEUANGAN Pasal 39 Keuangan 1) Besar uang pangkal, iuran, sumbangan dan pembagian serta penggunaannya ditentukan oleh Badan Pengurus Pusat dengan Peraturan Organisasi 2) Bagian keuntungan/deviden yang diperoleh oleh Badan Usaha milik PGA Indonesia sepenuhnya menjadi milik organisasi PGA Indonesia. 3) Penerimaan dan penggunaan uang organisasi di laporkan Pengurus Harian BPP dan Pengurus Wilayah PGA Indonesia kepada pengurus BPP dalam rapat pleno yang diselenggarakan satu tahun sekali 4) Khusus pengelolaan system penganggaran Dana Abadi Organisasi harus mendapatkan pengesahan Rapat Pengurus Harian setiap semester anggaran berjalan. 5) Badan Pengurus Pusat dan Pengurus Wilayah PGA Indonesia hendaknya mengusahakan sumbangan tetap dan tidak tetap baik dari Pemerintah, Non Pemerintah maupun perorangan. 6) Apabila diperlukan Badan Pengurus Pusat dapat membentuk Tim Verifikasi Keuangan untuk mengaudit anggaran dan harta kekayaan organisasi. 7) Keuangan PGA Indonesia diatur secara tertib dan dipertanggungjawabkan dalam Rapat Umum Anggota untuk Badan Pengurus Pusat, Rapat Anggota Wilayah untuk Pengurus Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota


BAB X LAMBANG DAN BENDERA Pasal 40 Lambang 1) Lambang PGA Indonesia ...,,,,, Berlatarbelakang Merah Putih sesuai dengan warna kebanggaan dan warna bendera Negara Republik Indonesia 2) Diatasnya bertuliskan Persatuan Golfer Profesional 3) Didalamnya bertuliskan PGA Indonesia tujuannya untuk lebih memasyarakatkan organisasi Golf Profesional Indonesia di dunia golf internasional, memberi arti The Professional Golfers’ Association of Indonesia 4) Dibawah lambang tertulis est.1976 diantara garis berwarna hitam, memberi arti PGA Indonesia didirikan pada tahun 1976, tepatnya tanggal 1 Desember 1976. 5) Kemudian di bawahnya terdapat gambar orang sedang melakukan permainan Golf Pasal 41 Makna 1) Bentuk menyerupai hati yang bermakna kesatuan yang sangat dekat diantara para golfer profesional Indonesia 2) Berlatarbelakang Merah Putih yang bermakna bahwa organisasi ini berada dalam naungan dan payung bendera kebangsaan Indonesia sesuai dengan warna bendera Kesatuan Negara Republik Indonesia. 3) Makna tulisan PGA Indonesia yang ditampilkan tebal (bold) memiliki kesan sederhana namun modern, mempunyai keterbacaan yang tinggi adalah memberi arti The Professional Golfers’ Association of Indonesia atau Persatuan Golfer Profesional Indonesia (PGA Indonesia) yaitu organisasi profesi para pegolf professional Indonesia. 6) Makna selanjutnya yaitu yang memperkuat arti bahwa PGA Indonesia adalah organisasi para pegolf 7) Warna Merah CMYK.0/100/100/0 – RGB. 230/7/115 – 100% . Makna warna Merah yang selalu diasosiasikan semangat keberanian, stabilitas yang mantap, kesatuan rasa dan persatuan yang kokoh dan keutuhan kepercayaan diri dengan Profesional yang tinggi. Warna Putih CMYK.0, Makna Warna Putih selalu identik dengan kebersihan hati, kesucian jiwa dalam melangkah dan bersikap, lembut dan mengayomi. Warna Hitam CYMK 100, bermakna santun, berwibawa, dan lambang kematangan

1) 2) 3) 4) 5) 6)

Pasal 42 Bendera Bendera PGA Indonesia berwarna putih Ukuran Bendera PGA Indonesia untuk di dalam ruangan, lebar : 90 cm, panjang 135 cm. Ukuran Bendera PGA Indonesia untuk di luar ruangan, lebar 200 cm, panjang 300 cm. Bendera PGA Indonesia tersebut dari kain saten. Bendera menggunakan lambang seperti termaktub pada pasal 40 ayat 1) Anggaran Rumah Tangga. Pemakaian Bendera pada kegiatan yang dianggap penting. Anggaran Rumah Tangga PGA Indonesia

BAB XI MEDIA KOMUNIKASI Pasal 43 Media Komunikasi 1) Badan Pengurus Pusat dalam menyelenggarakan / menerbitkan media komunikasi olahraga golf, dapat membentuk pengurus / dewan redaksi secara khusus. 2) Pengurus Wilayah dapat menyelenggarakan / menerbitkan media komunikasi olahraga golf di wilayahnya, dengan sepengetahuan Badan Pengurus Pusat. 3) Ketentuan penyelenggaraan / penerbitan media komunikasi olahraga golf, diatur dalam ketentuan khusus Badan Pengurus Pusat. 4) Penerbitan media komunikasi olahraga golf disesuaikan dengan situasi dan kondisi kemampuan organisasi. BAB XII PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA Pasal 44 Perubahan Anggaran Rumah Tangga Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan oleh Rapat Umum Anggota

BAB XIII ATURAN TAMBAHAN Pasal 45 Aturan Tambahan 1) Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur/ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga, dapat diatur dan ditetapkan oleh Pengurus Pusat melalui Rapat Pleno lengkap, dengan berpedoman pada Anggaran Dasar. 2) Setiap anggota PGA Indonesia dianggap telah mengetahui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PGA Indonesia 3) Setiap anggota PGA Indonesia harus menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini dan bagi yang melanggarnya akan dikenakan sanksi yang diatur dalam Peraturan Organisasi. 4) Perselisihan dalam penafsiran anggaran dasar dan anggaran rumah tangga diputuskan oleh Badan Pengurus Pusat


BAB XIV PENUTUP Pasal 46 Penutup 1) Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan dan disahkan oleh Rapat Umum Anggota pada tanggal 25 September 2001 di Jakarta. 2) Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan dan disempurnakan oleh Badan Pengurus Pusat PGPI periode 2005-2009 berdasarkan mandat yang diberikan oleh Rapat Umum Anggota PGPI II pada tanggal 23 Mei 2005 di Jakarta 3) Anggaran Rumah Tangga ini disahkan oleh Rapat Umum Anggota PGPI III pada tanggal 14 Januari 2010 4) Anggaran Rumah Tangga ini disempurnakan dan disahkan oleh Rapat Umum Anggota Luar Biasa PGPI Tahun 2012 pada tanggal 26 Januari 2012 5) Anggaran Rumah Tangga ini disempurnakan dan disahkan oleh Rapat Umum Anggota Luar Biasa PGA Indonesia Tahun 2014 pada tanggal 25 September 2014 6) Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a Pada tanggal : 25 September 2014

RAPAT UMUM ANGGOTA LUAR BIASA PGA INDONESIA

Pimpinan Sidang

Zamzami Sekretaris

Syahrial Oemry Ketua

Priyo Utomo Anggota

Syarifudin Nasution Anggota

Lampiran

Januar Ramli Anggota


Lambang & Bendera

Lambang

Bendera


ANGGARAN RUMAH TANGGA PGA INDONESIA BAB I KETENTUAN UMUM

Recommend Documents