ANGGARAN RUMAH TANGGA ASIAN LAW STUDENTS’ ASSOCIATION (ALSA) NATIONAL CHAPTER INDONESIA PERIODE 2016-2017
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Anggaran Rumah Tangga ini yang dimaksud dengan: 1. ALSA National Chapter Indonesia yang selanjutnya disebut National Chapter Indonesia merupakan lembaga tertinggi ALSA di Indonesia. 2. ALSA National Board Indonesia yang selanjutnya disebut National Board adalah pengurus National Chapter. 3. ALSA Local Chapter Indonesia yang selanjutnya disebut Local Chapter adalah lembaga yang merupakan bagian dari dan berada satu tingkat di bawah National Chapter. 4. ALSA Local Board Indonesia yang selanjutnya disebut Local Board adalah pengurus Local Chapter. 5. Musyawarah Nasional adalah forum musyawarah pemegang kekuasaan tertinggi di dalam National Chapter. 6. Musyawarah Nasional Istimewa adalah forum musyawarah yang diadakan sehubungan dengan keadaan memaksa yang mempunyai kedudukan dan kekuasaan yang sejajar dengan Musyawarah Nasional. 7. Presiden National Board adalah ketua National Chapter yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di bawah Musyawarah Nasional dalam ALSA di Indonesia. 8. Pra-Musyawarah Nasional adalah forum musyawarah yang hasil-hasilnya akan ditindaklanjuti pada Musyawarah Nasional.
BAB II NATIONAL CHAPTER
Pasal 2 Tempat dan kedudukan National Chapter mengikuti asal presiden National Board yang terpilih dalam Musyawarah Nasional.
Pasal 3 (1) National Board terdiri dari: a. Presiden b. Staf (2) Staf sekurang-kurangnya terdiri dari: a. Divisi Internal b. Divisi Eksternal
BAB III NATIONAL BOARD
Bagian Pertama Fungsi, Tugas, Wewenang
Pasal 4 Presiden National Board mempunyai fungsi: a.
Memberikan arahan bagi kegiatan Local Chapter;
b.
Menjembatani kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh ALSA;
c.
Memonitor program kerja setiap Local Chapter dan mengumpulkan laporan pertanggung jawabannya;
d.
Menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga yang sejalan dengan tujuan organisasi ALSA;
e.
Memimpin delegasi National Chapter dalam forum nasional dan internasional;
f.
Membantu Local Chapter dalam menyelesaikan masalah-masalah yang tidak dapat diatasi oleh Local Chapter khususnya dalam mempertahankan eksistensinya;
g.
Mengarsipkan seluruh dokumen tentang ALSA selama periode kepengurusan; dan
h.
Memberikan arahan dan mengawasi persiapan, pelaksanaan serta pasca kegiatan nasional. Pasal 5
Presiden National Board mempunyai tugas: a.
Menjalankan Constitution of ALSA;
b.
Menjalankan Anggaran Rumah Tangga dan Garis-Garis Besar Haluan Kerja ALSA National Chapter Indonesia; dan
c.
Menjalankan putusan Musyawarah Nasional dan Pra-Musyawarah Nasional.
Pasal 6 Presiden National Board mempunyai wewenang: a. Memilih, mengangkat dan memberhentikan staf; b. Mengkoordinasikan delegasi National Chapter; c. Memberikan koordinasi terhadap calon Local Chapter yang ingin mengajukan diri menjadi anggota National Chapter dalam Musyawarah Nasional; d. Membuat kegiatan-kegiatan yang dianggap perlu dan sesuai dengan fungsinya; e. Menjatuhkan sanksi yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 19; f. Membuat panitia khusus/ad hoc yang bertugas membuat peraturan pelaksanaan; g. Mengesahkan anggota kehormatan Local Chapter yang telah ditetapkan oleh Local Chapter; h. Merekomendasikan anggota Local Chapter untuk menduduki posisi International Board yang belum terisi dalam International Board; dan i. Mendelegasikan sebagian dan/atau seluruh fungsi dan tugas kepada staf.
Bagian Kedua Masa Jabatan dan Rangkap Jabatan
Pasal 7 (1)Masa jabatan National Board adalah 1 (satu) tahun kepengurusan. (2) Presiden National Board hanya dapat dipilih untuk 1 (satu) periode kepengurusan.
Pasal 8 (1) Presiden National Board tidak dapat merangkap jabatan apapun dalam ALSA dan tidak sedang menduduki jabatan pengurus dalam organisasi selain ALSA. (2)
Presiden National Board yang sedang menjabat berhak untuk diangkat menjadi ALSA International Board dalam ALSA Forum.
(3)
Presiden National Board yang diangkat menjadi ALSA International Board harus meletakkan jabatan Presiden National Board.
(4)
Sehubungan dengan ayat (3) di atas, Presiden National Board wajib menunjuk salah satu National Board pada saat itu sebagai pengganti sementara sampai diadakan Musyawarah Nasional Istimewa.
BAB IV KEANGGOTAAN
Pasal 9 Anggota National Chapter terdiri dari: a. Anggota Local Chapter, yaitu semua mahasiswa Fakultas Hukum di Indonesia yang menjadi anggota Local Chapter; dan b. Anggota Kehormatan, yaitu anggota yang disahkan Musyawarah Nasional atas kontribusinya yang besar terhadap National Chapter.
BAB V BADAN KELENGKAPAN
Bagian Pertama Badan Kelengkapan
Pasal 10 Badan Kelengkapan terdiri dari : a. Musyawarah Nasional; b. Musyawarah Nasional Istimewa; dan c. Pra-Musyawarah Nasional.
Bagian Kedua Musyawarah Nasional
Pasal 11 (1) Musyawarah Nasional mempunyai tugas: a. Menetapkan agenda Musyawarah Nasional; b. Menetapkan Tata Tertib Musyawarah Nasional; c. Meminta Pertanggungjawaban National Board; d. Menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan Garis-garis Besar Haluan Kerja ALSA National Chapter Indonesia; e. Memilih dan mengangkat Presiden National Board; dan f. Menentukan tuan rumah dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Musyawarah Nasional dan Pra-Musyawarah Nasional.
(2) Musyawarah Nasional mempunyai wewenang : a. Menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban dari National Board; b. Mengubah Anggaran Rumah Tangga dan Garis-garis Besar Haluan Kerja ALSA National Chapter Indonesia; c. Mengesahkan dan mencabut status anggota kehormatan National Chapter; d. Menerima, mengesahkan, dan mencabut status Local Chapter; e. Memberi rekomendasi untuk dibawa ke Governing Council dan National Chapter; dan f. Mencabut Peraturan Pelaksana yang disahkan oleh National Board. (3) Musyawarah Nasional diadakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepengurusan. (4) Musyawarah Nasional dihadiri oleh delegasi dari tiap-tiap Local Chapter dan peninjau.
Bagian Ketiga Musyawarah Nasional Istimewa
Pasal 12 (1) Dalam keadaan memaksa, dapat diadakan Musyawarah Nasional Istimewa yang disetujui sekurang-kurangnya ½ + 1 Local Chapter yang ada. (2) Yang dimaksud keadaan memaksa adalah : a. Presiden National Board meninggal dunia; b. Presiden National Board menderita sakit yang tidak memungkinkan lagi untuk menjalankan tugas; c. Presiden National Board tidak lagi menjadi mahasiswa Fakultas Hukum pada Perguruan Tinggi, di mana ia terdaftar pada saat diangkat; d. Presiden National Board melakukan perbuatan menyimpang; e. Presiden National Board karena suatu hal tidak dapat melaksanakan tugas; f. Presiden National Board diangkat menjadi International Board ALSA; dan/atau
g. Hal-hal yang mendesak berdasarkan pertimbangan Presiden National Board. (3) Musyawarah Nasional Istimewa mempunyai wewenang melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi keadaan memaksa seperti yang tercantum dalam ayat (2) di atas. Bagian keempat Pra-Musyawarah Nasional
Pasal 13 (1) Pra-Musyawarah Nasional mempunyai tugas : a. Menetapkan rancangan agenda Musyawarah Nasional; b. Membahas kinerja dan program kerja National Board; c. Membahas batas maksimal biaya peserta Musyawarah Nasional dan PraMusyawarah Nasional. (2) Pra-Musyawarah Nasional mempunyai wewenang: a.
Membahas hal-hal lain yang berkaitan dengan Musyawarah Nasional;
b. Membuat keputusan yang berhubungan dengan kinerja dan program kerja National Board; c. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu. (3) Pra-Musyawarah Nasional diadakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepengurusan. (4) Pra-Musyawarah Nasional dihadiri oleh delegasi dari masing-masing Local Chapter.
BAB VI LOCAL CHAPTER
Bagian Pertama Hak dan Kewajiban
Pasal 14 Local Chapter berhak : a.
Menetapkan kebijakan dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Local Chapter yang bersangkutan selama tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang lebih tinggi;
b.
Menetapkan ketentuan-ketentuan otonom bagi Local Chapter masing-masing selama tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang lebih tinggi; dan
c.
Menjalankan otonomi pengaturan Local Chapter masing-masing.
Pasal 15 Local Chapter berkewajiban : a.
Membantu pendanaan National Chapter dengan memberikan iuran wajib sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ALSA National Chapter Indonesia;
b.
Mengirimkan delegasi pada Musyawarah Nasional, Musyawarah Nasional Istimewa, Pra-Musyawarah Nasional, dan Rapat Pimpinan Nasional;
c.
Menaati hasil Musyawarah Nasional, Musyawarah Nasional Istimewa, dan PraMusyawarah Nasional;
d.
Membuat rencana kerja secara tertulis dan mengkoordinasikannya dengan National Board selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah kepengurusan terbentuk;
e.
Memberikan laporan tertulis secara berkala kepada National Board dari kegiatan yang telah dilaksanakan; dan
f.
Menjalankan dan bertanggungjawab atas kebijakan yang telah ditetapkan.
Bagian Kedua Syarat-Syarat Menjadi Local Chapter
Pasal 16 (1) Syarat-syarat untuk disahkan menjadi Local Chapter : a. Memiliki rancangan struktur keorganisasian yang jelas; b. Memperoleh surat keterangan untuk menjadi Local Chapter dari pihak Fakultas
dengan sepengetahuan Senat Mahasiswa masing-masing / badan setingkat lainnya di masing-masing fakultas; c. Mengajukan surat permohonan menjadi Local Chapter kepada National Board; d. Direkomendasikan oleh Presiden National Board; e. Dua kali berturut-turut menjadi peninjau pada Musyawarah Nasional; f. Mengajukan laporan kesiapan pembentukan Local Chapter; dan g. Diterima oleh Musyawarah Nasional. (2) Apabila calon Local Chapter telah memenuhi syarat-syarat tersebut pada ayat (1), maka pada Musyawarah Nasional kedua yang dihadiri oleh calon Local Chapter tersebut dapat disahkan menjadi Local Chapter.
BAB VII PENDANAAN
Pasal 17 (1) Pendanaan National Chapter diperoleh dari : a. Iuran wajib masing-masing Local Chapter; b. Sumbangan tidak mengikat; dan/atau c. Usaha-usaha yang sah dan halal serta tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, Constitution of ALSA dan Anggaran Rumah Tangga ALSA National Chapter Indonesia. (2) Pembahasan lebih lanjut mengenai iuran wajib dari setiap Local Chapter dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Presiden National Board terpilih.
BAB VIII SANKSI
Pasal 18 Sanksi kepada Presiden National Board : a. Sanksi diberikan kepada Presiden National Board yang melakukan penyimpangan terhadap: 1. Constitution of ALSA; 2. Anggaran Rumah Tangga dan/atau Garis-Garis Besar Haluan Kerja ALSA National Chapter Indonesia. b. Pemberian sanksi kepada Presiden National Board dilakukan pada Musyawarah Nasional Istimewa; dan c. Sanksi yang diberikan berupa pencabutan jabatan yang disetujui sekurang-kurangnya ½ + 1 dari jumlah Local Chapter yang hadir di Musyawarah Nasional Istimewa.
Pasal 19 Sanksi kepada Local Chapter : a. Sanksi diberikan kepada Local Chapter yang melanggar kewajiban yang ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga ALSA National Chapter Indonesia; b. Pemberian sanksi pada Local Chapter dilaksanakan oleh Presiden National Board; dan c. Sanksi terhadap local chapter dilakukan melalui tahap-tahap: 1.
Teguran lisan;
2.
Peringatan tertulis;
3.
Pencabutan sebagian atau seluruh hak untuk sementara dengan persetujuan ½ +1 dari jumlah Local Chapter yang ada dalam bentuk tertulis;
4.
Pencabutan sebagian atau seluruh hak secara permanen dengan persetujuan ½ +1 dari jumlah Local Chapter yang ada dalam bentuk tertulis;
d. Adapun jika pelanggaran yang dilakukan Local Chapter tergategorikan berat, tidak menutup kemungkinan dijatuhkan sanksi tanpa melalui tahapan yang telah diatur.
BAB IX ATURAN PERUBAHAN
Pasal 20 (1) Usulan perubahan yang diajukan harus disetujui sekurang-kurangnya ½ + 1 dari jumlah delegasi yang hadir. (2) Putusan harus disetujui sekurang-kurangnya ½ + 1 dari jumlah delegasi yang hadir.
BAB X ATURAN TAMBAHAN
Pasal 21 (1) Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini, akan ditentukan kemudian dalam peraturan pelaksanaan. (2) Peraturan pelaksanaan dibuat oleh sebuah panitia khusus/ad hoc yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Presiden National Board. (3) Anggota panitia khusus/ad hoc adalah perwakilan dari National Board dan/atau Local Board yang ada.
BAB XI PENUTUP
Pasal 22 Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak disahkan dalam Musyawarah Nasional XXIII ALSA National Chapter Indonesia.
PENJELASAN ANGGARAN RUMAH TANGGA ASIAN LAW STUDENTS’ ASSOCIATION (ALSA) NATIONAL CHAPTER INDONESIA PERIODE 2016-2017
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 1.
Cukup jelas;
2.
Cukup jelas;
3.
Cukup jelas;
4.
Cukup jelas;
5.
Cukup jelas;
6.
Cukup jelas;
7.
Cukup jelas
8.
Ditindaklanjuti dengan harus berpedoman kepada tugas dan wewenang PraMusyawarah Nasional
BAB II
Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 (1) Pengangkatan staf dilaksanakan dengan surat keputusan Presiden National Board; (2) Cukup jelas.
BAB III
Pasal 4 a.
Garis koordinatnya saja;
b.
Cukup jelas;
c.
Presiden National Board mempunyai hak prerogratif;
d.
Cukup jelas;
e.
Cukup jelas;
f.
Cukup jelas;
g.
Cukup jelas;
h.
Cukup jelas;
Pasal 5 a.
Cukup jelas;
b.
Seorang Presiden National Board berkewajiban untuk menjalankan ketentuan dalam ART termasuk di dalamnya sedapat mungkin melaksanakan rekomendasi;
c.
Cukup jelas;
Pasal 6
a.
Cukup jelas;
b.
Rekomendasi untuk menghadiri kegiatan nasional dan internasional;
c.
Cukup jelas;
d.
Cukup jelas;
e.
Cukup jelas;
f.
Cukup jelas;
g.
Cukup jelas;
h.
Cukup jelas.
Pasal 7 (1)
Cukup jelas;
(2)
Cukup jelas.
Pasal 8 (1) Cukup jelas; (2) Apabila terjadi keadaan yang mendesak; (3) ALSA International Board adalah lembaga tertinggi ALSA di tingkat internasional sesuai dengan definisi pada pasal 6 Constitution of ALSA. (4) Cukup jelas.
BAB IV
Pasal 9
a.
Local Chapter yang dimaksud adalah Universitas Padjajaran, Universitas Indonesia, Universitas Airlangga, Universitas Gajah Mada, Universitas Diponegoro, Universitas Brawijaya, Universitas Hasanudin, Universitas Jember, Universitas Samratulangi, Universitas Sriwijaya, Universitas Jenderal Soedirman, Universitas Syiahkuala, UNiversitas Udayana.
b.
Anggota Kehormatan adalah setiap orang setiap orang yang tidak memiliki status sebagai anggota Local Chapter namun memberikan kontribusi yang besar bagi National Chapter maksud dr diadakan anggota kehormatan ini adalah sebagai sebuah penghargaan atas dedikasinya terhadap National Chater. Penghargaan ini melekat seumur hidup pada pemegang penghargaan namun dapat dicabut kembali melalui munas . anggota kehormatan tidak memiliki hak dan kewajiban seperti anggota Local Chapter.
BAB V
Pasal 10
Badan kelengkapan adalah organ kelengkapan yang dibentuk dan diselelengarakan untuk menjalankan tugas dan fungsi kepengurusan National Chapter untuk mencapai tujuannya. a.
Cukup jelas;
b.
Cukup jelas;
c.
Cukup jelas.
Pasal 11 (1) a. Cukup jelas; b. Cukup jelas; c. Cukup jelas; d. Cukup jelas; e. Cukup jelas.
(2).a. Cukup jelas; b. Cukup jelas; c. Pencabutan status anggota kehormatan dilakukan : - Jika yang bersangkutan mencemarkan nama baik ALSA; - Jika dianggap menyalahi ketentuan yang terdapat dalam organisasi ALSA. d. 1. Musyawarah Nasional berwenang untuk menerima dan mengesahkan calon anggota baru sebagai Local Chapter maupun anggota lama yang karena suatu hal memerlukan pengesahan kembali oleh Musyawarah Nasional ; 2. Pencabutan status Local Chapter dilakukan jika Local Chapter yang bersangkutan melanggar kewajiban sebagaimana ditetapkan ART, dan atas pelanggaran tersebut telah diberikan sanksi oleh presiden National Board. e. Cukup jelas; f. Cukup jelas.
(3). Cukup jelas; (4). Cukup jelas.
Pasal 12 (1) Cukup jelas; (2) a. Cukup jelas; b. Cukup jelas; c. Cukup jelas; d.Menyimpang terhadap ketentuan dasar ALSA pada pasal 18 ditambah peraturan perundangan yang berlaku; e. Cukup jelas; f. Cukup jelas; g. Hal-hal yang mendesak : kondisional (3) Cukup jelas.
Pasal 13 (1) Cukup jelas; a. Cukup jelas; b. Cukup jelas; c. Cukup jelas; d. Cukup jelas; e. Cukup jelas. (2) Cukup jelas; (3) Cukup jelas.
BAB VI
Pasal 14 a.
Cukup jelas;
b.
Cukup jelas;
c.
Cukup jelas.
Pasal 15 a.
Cukup jelas;
b.
Cukup jelas;
c.
Cukup jelas.
d.
Cukup jelas;
e.
Cukup jelas;
f.
Cukup jelas.
Pasal 16 (1) a. Cukup jelas; b. Cukup jelas; c. Cukup jelas; d. Rekomendasi dibuat dalam bentuk tertulis dan surat tembusannya diberikan kepada seluruh Local Chapter; e. Cukup jelas; f. Laporan kesiapan pembentukan Local Chapter adalah laporan yang disampaikan oleh calon Local Chapter pada saat Musyawarah Nasional kedua dan sekurangkurangnya memuat hal-hal sebagai berikut : 1. Daftar calon anggota 2. ART 3. Daftar calon pengurus
Dan beberapa hal lain yang akan ditambahkan kemudian merupakan hak prerogatif Presiden NB. g. Cukup jelas; (2) Cukup jelas.
BAB VII
Pasal 17 (1) a. Cukup jelas; b. Cukup jelas; c. Cukup jelas; (2) Cukup jelas;
BAB VIII Pasal 18 a. b. c.
Cukup jelas; Cukup jelas; Cukup jelas; Pasal 19
a. b. c.
Cukup jelas; Cukup jelas; Angka (1), (2), (3) : Cukup jelas. BAB IX
Pasal 20 (1) Cukup jelas; (2) Cukup jelas.
BAB X
Pasal 21 (1) Cukup jelas; (2) Cukup jelas; (3) Cukup jelas.
BAB XI
Pasal 22 Cukup jelas.
