ANGGARAN RUMAH TANGGA ASOSIASI KONTRAKTOR TATA LINGKUNGAN INDONESIA BAB I UMUM. Pasal 1 LANDASAN PENYUSUNAN

ANGGARAN RUMAH TANGGA ASOSIASI KONTRAKTOR TATA LINGKUNGAN INDONESIA BAB I UMUM Pasal 1 LANDASAN PENYUSUNAN 1. 2.

Anggaran Rumah Tangga ini disusun berdasarkan BAB X Pasal 33 Anggaran Dasar Asosiasi Kontraktor Tata Lingkungan Indonesia. Anggaran Rumah Tangga ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1). BAB II KODE ETIK Pasal 2 KODE ETIK

Menyadari akan hak dan tanggung jawab sebagai pelaku ekonomi maka masyarakat Jasa Konstruksi yang bergabung dalam AKTALI, menetapkan Kode Etik yang merupakan pedoman perilaku bagi para anggotanya dengan nama “SAPTA-PRASETYA”, sebagai berikut : 1. Menghimpun perusahaan-perusahaan Jasa Konstruksi Tata Lingkungan dalam satu wadah AKTALI dengan cara kebersamaan menyelesaikan masalah yang ada di kalangan anggotanya, 2. Membina dan mengembangkan kemampuan Usaha Jasa Konstruksi Tata Lingkungan yang kokoh dan tertib hukum serta menimbulkan usaha yang sehat dalam pembangunan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sejahtera 3. Mewujudkan kemampuan Usaha Jasa Konstruksi Tata Lingkungan untuk jadi pengusaha yang mempunyai kemampuan teknis dan manajeman yang handal sehingga memiliki daya saing uang kuat, baik di tingkat nasional, regional maupun internasional 4. Menjunjung tinggi etika bisnis dengan membuka iklim transparansi dan jalur informasi yang seluas-luasnya baik dalam negeri maupun luar negeri guna menunjang kemajuan usaha jasa konstruksi 5. Memberi penyuluhan, bantuan dan perlindungan hukum dan serta memperjuangkan hak dan kepentingan anggota 6. Membina para anggotanya agar memiliki moralitas yang baik, professional dan dapat di percaya dan dalam menjalankan profesi usahanya mentaati Kode Etik Organisasi. BAB III KEANGGOTAAN Pasal 3 PENDAFTARAN ANGGOTA Yang menjadi Anggota AKTALI adalah Perusahaan Jasa Pelaksana Konstruksi yang bergerak di sektor Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi.

Pasal 4 PERSYARATAN MENJADI ANGGOTA Persyaratan untuk diterima menjadi Anggota AKTALI adalah sebagai berikut : 1. Anggota Biasa : a. Badan Usaha Milik Swasta, Milik Koperasi, Milik Negara dan Milik Daerah yang bergerak di bidang jasa pelaksana konstruksi yang memiliki akte pendirian dan perubahannya yang sah menurut hukum di Indonesia, b. Persyaratan lainnya yang ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Pimpinan Daerah Propinsi dengan persetujuan Dewan Pimpinan Pusat dengan mengingat keadaan daerah yang bersangkutan. 2.

Anggota Luar Biasa : a. Badan Usaha yang berbentuk Penanaman Modal Asing (PMA) yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, b. Badan Usaha Milik Asing yang bergerak dibidang Usaha Jasa pelaksana Konstruksi yang telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, c. Persyaratan lainnya yang ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Pimpinan Daerah Propinsi dengan persetujuan Dewan Pimpinan Pusat dengan mengingat keadaan daerah yang bersangkutan. Pasal 5 PROSEDUR PENDAFTARAN KEANGGOTAAN

Prosedur pendaftaran Anggota : 1. Pendaftaran dilakukan pada DPD Kabupaten/Kota, yang selanjutnya diteruskan kepada DPD Propinsi yang bersangkutan, 2. Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir yang dilampiri salinan Surat Keterangan Domisili, Izin Usaha, Tanda Daftar Perusahaan, NPWP, PKP dan Akte Pendirian beserta seluruh perubahannya, 3. Perusahaan yang diterima menjadi anggota akan mendapat Kartu Tanda Anggota dari DPD Propinsi yang bersangkutan, 4. Keputusan tentang diterima atau tidaknya menjadi anggota disampaikan melalui Surat Pemberitahuan Dewan pimpinan Daerah Propinsi, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah formulir pendaftaran diterima oleh DPD Propinsi dan Kartu Tanda Anggota harus diberikan oleh DPD Propinsi melalui DPD Kabupaten/Kota selambatlambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pemberitahuan, 5. Formulir Pendaftaran dan Kartu Tanda Anggota, format dan bentuknya seragam diseluruh Indonesia dan dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat. Pasal 6 HAK ANGGOTA 1.

Setiap Anggota Biasa AKTALI berhak untuk : a. Dipilih menjadi Pimpinan, b. Mengajukan usul, saran dan pendapat bagi kebaikan organisasi, c. Mengikuti kegiatan dan menikmati fasilitas organisasi, d. Mendapatkan informasi, bimbingan bantuan, pelayanan dan perlindungan organisasi dalam menjalankan profesinya, e. Diikut sertakan pada setiap kegiatan pelatihan dan pendidikan yang diselenggarakan oleh organisasi, f. Mengajukan Permohonan untuk Sertifikasi, Klasifikasi dan Kualifikasi Usaha.

2. 3.

Setiap Anggota Luar Biasa AKTALI mempunyai hak yang sama dengan Anggota Biasa AKTALI kecuali hak dipilih dan memilih, Dalam menggunakan hak anggota AKTALI tersebut ayat 1, Anggota Biasa AKTALI hanya dapat diwakilkan kepada satu orang : a. Secara otomatis kepada orang yang identitasnya tercantum dalam Kartu Tanda Anggota (KTA) AKTALI yang masih berlaku, b. Dalam hal diwakilkan kepada orang lain, harus dapat dibuktikan terlebih dahulu bahwa yang mewakili adalah pengurus perusahaan tersebut yang nama dan jabatannya tercantum dalam akte perusahaan (akte pendirian dan/atau perubahan-perubahan) dan yang bersangkutan mendapat surat kuasa penuh dari pimpinan perusahaan tersebut untuk mewakilinya dalam organisasi AKTALI, c. Dalam hal penggunaan hak anggota yang diwajibkan sebagaimana tersebut ayat 3b, untuk keperluan kepersertaan dalam musyawarah, maka akte perubahan yang diberlakukan adalah akte perubahan yang dimasukkan/dilaporkan keorganisasi AKTALI pada saat pendaftaran ulang keanggotaan atau akte perubahan yang waktunya dibuat 3 (tiga) bulan sebelum berlangsungnya musyawarah, d. Dalam hal penggunaan hak anggota diwakilkan sebagaimana 3b dan 3c maka ketentuan ayat 3a menjadi gugur dan hak mewakili anggota dialihkan kepada yang mendapatkan kuasa penuh tersebut. Pasal 7 KEWAJIBAN ANGGOTA

Setiap Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa AKTALI berkewajiban untuk : 1. Memenuhi semua ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, 2. Tunduk pada peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh organisasi, 3. Menjunjung tinggi nama organisasi, profesionalisme dan Kode Etik “SAPTAPRASETYA”, 4. Membayar Uang Pangkal, Uang Iuran dan biaya lainnya yang ditetapkan organisasi dan untuk penetapan penarikan keuangan yang dikeluarkan organisasi di Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota harus dengan persetujuan Dewan Pimpinan Pusat. Pasal 8 SANKSI ANGGOTA 1.

Pemberian sanksi dapat berupa : a. Teguran dan peringatan tertulis, b. Pemberhentian sementara, c. Pemberhentian/dikeluarkan menjadi anggota.

2.

Setiap Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa dapat sanksi karena : a. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Kode Etik “SAPTA-PRASETYA”, b. Bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik organisasi, c. Tidak memenuhi kewajiban keuangan sebagaimana ditetapkan organisasi, d. Tidak mematuhi dan memenuhi keputusan organisasi, e. Menyalahgunakan kedudukan, wewenang dan kepercayaan yang diberikan oleh organisasi,

f. g. 3.

4.

5.

6. 7.

Tidak menjalankan profesi organisasi sebagaimana mestinya sehingga merugikan nama baik organisasi, Perusahaan dinyatakan pailit atau menyatakan pailit serta izin usahanya dicabut oleh yang berwenang.

Pemberhentian sementara anggota dilakukan oleh dewan Pimpinan Daerah Propinsi setelah kepada yang bersangkutan diberikan peringatan tertulis terlebih dahulu sebanyak 2 (dua) kali tidak dipenuhi, jangka waktu pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan guna yang bersangkutan memperbaiki kesalahan atau pembelaan, Pemberhentian dilakukan jika selama pemberhentian sementara tiga bulan tidak ada tanda-tanda perbaikan atau hal-hal luar biasa yang merugikan organisasi, berdasarkan Rapat Dewan pimpinan Lengkap dari Dewan Pimpinan Daerah Propinsi yang bersangkutan, Anggota yang dikenakan sanksi pemberhentian atau pemberhentian sementara dapat melakukan pembelaan diri atau naik banding secara berturut-turut, kepada : a. Dewan Pimpinan Pusat yang tingkatannya lebih tinggi, b. Rapimda yang bersangkutan, c. Musda yang bersangkutan, d. Rapimda yang tingkatannya lebih tinggi, e. Musda yang tingkatannya lebih tinggi, f. Rapimnas, g. Munas. Dalam masa menjalani sanksi, anggota yang bersangkutan kehilangan hak-haknya, Anggota yang kehilangan haknya karena terkena sanksi akan memperoleh pemulihan hak-haknya setelah sanksi yang dikenakan kepadanya dicabut kembali. Pasal 9 SERTIFIKASI

1. 2.

Anggota AKTALI dapat mengajukan Sertifikasi untuk Klasifikasi atau Kualifikasi sesuai ketentuan yang berlaku, Sistem dan biaya sertifikasi yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat yang dikukuhkan dengan ketetapan organisasi. Pasal 10 PENCABUTAN SERTIFIKASI

1.

Sertifikasi yang dimiliki dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku jika : a. Data-data yang diberikan dalam Daftar Isian Sertifikat (DIS) ternyata tidak benar, b. Pemegang Sertifikat melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sertifikasi dalam rangka pelaksanaan pekerjaan. BAB IV KEPEMIMPINAN Pasal 11 DEWAN PIMPINAN LENGKAP

1.

Dewan Pimpinan Lengkap terdiri dari Dewan Pimpinan ditambah Ketua-Ketua Kompartemen untuk Tingkat Pusat, Departemen untuk Daerah Propinsi, Bidang-Bidang untuk Daerah Kabupaten/Kota.

2.

Jumlah Dewan Pimpinan Lengkap di setiap tingkatan sebanyak-banyaknya : a. 47 (Empat puluh tujuh) untuk tingkat Pusat, b. 31 (Tiga puluh satu) untuk tingkat Daerah Propinsi, c. 31 (Tiga puluh satu) untuk tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

3.

Pengurus Kompartemen diangkat Oleh Dewan Pimpinan Tingkat Pusat, Pengurus Departemen diangkat oleh Dewan Pimpinan Daerah Propinsi dan Pengurus BidangBidang diangkat oleh Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota. Kompartemen dipimpin oleh seorang Ketua Kompartemen, Departemen dipimpin oleh Ketua Departemen, dan Bidang dipimpin oleh seorang Ketua Bidang. Kesekretariatan Kompartemen ditangani oleh Sekretaris Kompartemen yang merupakan Staf Sekretaris Jenderal untuk Tingkat Pusat dan Kesekretariatan Departemen Daerah Propinsi serta Bidang-Bidang Daerah Kabupaten/Kota ditangani oleh Sekretaris Eksekutif.

4. 5.

Pasal 12 SEKRETARIAT ORGANISASI 1. 2. 3.

Sekretariat Organisasi dipimpin oleh seorang Sekretaris/Direktur Eksekutif yang profesional dan bekerja penuh waktu. Sekretaris/Direktur Eksekutif berfungsi sebagai koordinator kesekretariatan untuk melaksanakan semua kebijaksanaan dan tugas-tugas harian yang dibebankan oleh Dewan Pimpinan Pusat. Sekretaris/Direktur Eksekutif diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Umum/Ketua dan atau Sekretaris Jenderal/Sekretaris Umum/Sekretaris. Pasal 13 TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PIMPINAN PUSAT

Tugas dan wewenang Dewan Pimpinan Pusat antara lain sebagai berikut : 1. Menyelenggarakan MUNAS/Rapat dan/atau yang setingkat dengan itu sebagaimana yang dimaksud dalam BAB IV Pasal 18 Ayat 1 Anggaran Dasar AKTALI, 2. Menyelenggarakan Musyawarah Luar Biasa, diselenggarakan sesuai dengan Pasal 18 ayat 1.b Anggaran Dasar AKTALI, 3. Menyelenggarakan Musyawarah Khusus, diselenggarakan sesuai dengan Pasal 18 Ayat 1.c Anggaran Dasar AKTALI, 4. Menjabarkan dan melaksanakan Keputusan-Keputusan MUNAS dan/atau yang setingkat sebagaimana tersebut pada ayat 1, 5. Mengukuhkan dan Melantik Dewan Pimpinan Daerah Propinsi, 6. Menetapkan kebijaksanaan dan memberikan petunjuk-petunjuk kepada Dewan Pimpinan Daerah Propinsi dalam menjalankan tugasnya, 7. Mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas Dewan Pimpinan Daerah Propinsi, 8. Mengadakan hubungan dan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Instansi-Instansi dan Badan-Badan lain yang terkait dalam rangka tercapainya tujuan organisasi, 9. Bekerja sama dengan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional melakukan Sertifikasi, Klasifikasi dan Kualifikasi pelaksana Jasa Konstruksi, 10. Mengatur dan mempertanggung jawabkan kebijaksanaan Anggaran Organisasi di Tingkat Pusat, 11. Melaksanakan pembinaan lainnya sesuai dengan tujuan organisasi.

Pasal 14 TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PIMPINAN DAERAH PROPINSI Tugas dan wewenang Dewan pimpinan Daerah Propinsi antara lain sebagai berikut : 1. Menyelenggarakan MUSDA/Rapat-Rapat dan/atau yang setingkat dengan itu sebagaimana yang dimaksud dalam BAB IV Pasal 18 Ayat 2 Anggaran Dasar AKTALI, 2. Menyelenggarakan Musyawarah Luar Biasa, diselenggarakan sesuai dengan Pasal 18 ayat 2.a Anggaran Dasar AKTALI, 3. Menjabarkan dan melaksanakan Keputusan-Keputusan MUSDA Propinsi dan/atau yang setingkat sebagaimana tersebut pada ayat 1 4. Mengukuhkan dan Melantik Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota di daerahnya masing-masing, 5. Menetapkan kebijaksanaan dan memberikan petunjuk-petunjuk kepada Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota di daerahnya masing-masing dalam menjalankan tugasnya, 6. Mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, 7. Mengadakan hubungan dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah setempat, InstansiInstansi dan Badan-Badan yang terkait dalam rangka tercapainya tujuan organisasi, 8. Bekerja sama dengan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah melaksanakan Sertifikasi, Klasifikasi dan Kualifikasi pelaksanaan Jasa Konstruksi, 9. Mengatur dan mempertanggung jawabkan kebijaksanaan Anggaran Organisasi di Tingkat Daerah Propinsi, 10. Melaksanakan pembinaan lainnya sesuai dengan tujuan organisasi. Pasal 15 TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Tugas dan wewenang Pimpinan antara lain : 1. Menyelenggarakan MUSDA dan Rapat-Rapat dan atau yang setingkat dengan itu sebagaimana dimaksud dalam BAB IV Pasal 18 ayat 3 Anggaran Dasar AKTALI, 2. Menyelenggarakan Musyawarah Luar Biasa, diselenggarakan sesuai dengan Pasal 18 ayat 3.b Anggaran Dasar AKTALI, 3. Menjabarkan dan melaksanakan Keputusan-Keputusan MUSDA Kabupaten/Kota dan/atau yang setingkat tersebut pada ayat 1, 4. Menetapkan kebijaksanaan dan memberikan petunjuk-petunjuk kepada para anggotanya dalam menjalankan tugasnya, 5. Mengadakan hubungan dan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah setempat, Instansi-Instansi dan Badan-Badan lain yang terkait dalam rangka tercapainya tujuan organisasi, 6. Mengatur dan mempertanggung jawabkan kebijakan Anggaran organisasi di Daerah Kabupaten/Kota, 7. Melakukan pembinaan-pembinaan lainnya sesuai dengan tujuan organisasi. Pasal 16 SANKSI JABATAN 1.

Anggota Dewan Pimpinan dapat dikenai sanksi organisasi berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang dilakukan sampai pada bentuk pemberhentian melalui tahapan sebagai berikut : a. Tahap Teguran atau peringatan tertulis, b. Tahap peringatan keras,

c. Tahap Pemberhentian sementara jabatan, d. Tahap pemberhentian jabatan. 2.

Sanksi organisasi tersebut ayat (1) dikenakan kepada Anggota Dewan Pimpinan apabila yang bersangkutan : a. Secara sadar melanggar dan atau tidak mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, b. Bertindak merugikan dan mencemarkan nama baik perusahaan, c. Melanggar peraturan dan ketentuan organisasi serta tidak mematuhi keputusan organisasi, d. Tidak memenuhi dan atau melalaikan kewajibannya sebagai Pengurus, e. Menyalah-gunakan kedudukan, wewenang dan kepercayaan yang diberikan organisasi.

3.

Keputusan pemberhentian atau pemberhentian sementara dilakukan setelah kepada yang bersangkutan diberikan peringatan tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut terlebih dahulu berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Dewan Pimpinan yang bersangkutan, Dalam masa Pemberhentian atau Pemberhentian Sementara, Anggota Pengurus yang bersangkutan kehilangan haknya sebagai Pengurus dan tidak lagi berfungsi sebagai Anggota Dewan Pimpinan, Anggota Dewan Pimpinan yang diberhentikan atau diberhentikan sementara berhak membela diri atau naik banding berturut-turut pada jenjang tingkatan berikut : a. Dewan Pimpinan yang tingkatannya lebih tinggi, b. Rapimda Kabupaten/Kota yang bersangkutan, c. Musda Kabupaten/Kota yang bersangkutan, d. Rapimda yang tingkatannya lebih tinggi, e. Musda yang tingkatannya lebih tinggi, f. Rapimnas, g. Munas.

4. 5.

6.

Anggota Dewan Pimpinan yang kehilangan hak dan jabatannya karena terkena sanksi Pemberhentian atau Pemberhentian Sementara akan memperoleh pemulihan hak dan jabatannya, setelah sanksi yang dikenakan dicabut atau diubah oleh dewan Pimpinan yang bersangkutan atau Dewan Pimpinan yang tingkatannya lebih tinggi atau Rapim atau Musyawarah tersebut Ayat (5). Pasal 17 DEWAN PERTIMBANGAN

1. 2. 3. 4. 5.

Dewan Pertimbangan adalah perangkat organisasi AKTALI yang terdiri dari Tokohtokoh pengusaha jasa konstruksi dan Wakil Pengusaha Nasional dan Daerah yang dipilih dan diangkat oleh MUNAS/MUSDA, Dewan Pertimbangan dipilih dari daftar nama calon yang disusun oleh Dewan Pertimbangan periode sebelumnya, Dewan Pertimbangan beranggotakan sebanyak-banyaknya 17 (tujuh belas) orang yang terdiri dari Pimpinan-Pimpinan BUMN/D dan tokoh pengusaha Jasa Konstruksi, Dewan Pertimbangan dipimpin oleh seorang Ketua, Dua orang Wakil Ketua, Sekretaris dan Wakil Sekretaris serta beberapa Anggota, Dewan Pertimbangan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada MUNAS/MUSDA,

6. 7.

Dewan Pertimbangan bekerja secara kolektif yang tata caranya ditentukan dan disepakati dalam Rapat Dewan Pertimbangan, Merekomendasikan Dewan Pimpinan untuk mengadakan MUNAS Luar Biasa atau menyampaikan kepada Dewan Pendiri/Dewan Kode Etik untuk memberhentikan Ketua Umum, jika Ketua Umum tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Keputusan MUNAS/ MUSDA. Pasal 18 TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PERTIMBANGAN PUSAT

1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Merekomendasikan Dewan Pimpinan Pusat untuk mengadakan MUNAS Luar Biasa atau menyampaikan kepada Dewan kode Etik untuk memberhentikan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat jika Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Keputusan MUNAS, Memberi rekomendasi kepada Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat untuk memberhentikan Personalia Dewan Pimpinan Pusat, Menyeleksi calon Ketua Umum yang diajukan Dewan Pimpinan Daerah Propinsi untuk dipilih secara langsung dalam Musyawarah Nasional, Menyeleksi calon Personalia Dewan Pimpinan Pusat, Melantik Dewan Pertimbangan Daerah Propinsi, Mengadakan Rapat-Rapat rutin setiap bulan dan memberikan hasil penilaian kinerja Dewan Pimpinan Pusat, Mengadakan Rapat Tahunan untuk memberikan catatan atau saran pada Rapat Kerja Nasional, Melaporkan Hasil Kerja dan Laporan Keuangan kepada Dewan Kode Etik pada akhir masa jabatan. Pasal 19 TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PERTIMBANGAN DAERAH PROPINSI

1. 2. 3.

4. 5. 6. 7. 8. 9.

Menampung keluhan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota terhadap jalannya tugas, program dan kinerja Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Propinsi, Memberikan saran mengikat ataupun tidak mengikat kepada Dewan Pimpinan Daerah Propinsi, Merekomendasikan Dewan Pimpinan Daerah Propinsi untuk mengadakan MUSDA Luar Biasa atau menyampaikan kepada Dewan Kode Etik untuk memberhentikan Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Propinsi, jika Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Propinsi tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta Keputusan MUNAS, Keputusan MUSDA dan ketentuan lainnya, Memberi rekomendasi Kepada Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Propinsi untuk memberhentikan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Propinsi, Menyeleksi calon Ketua Umum yang diajukan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/kota untuk dipilih secara langsung dalam MUSDA Propinsi, Menyeleksi calon Personalia Dewan Pimpinan Daerah Propinsi untuk dipilih oleh formatur dalam MUSDA Propinsi, Melantik Dewan Pertimbangan Daerah Kabupaten/Kota, Mengadakan Rapat-Rapat rutin setiap bulan dan memberikan hasil penilaian kinerja Daerah Propinsi, Mengadakan Rapat Tahunan untuk memberikan Catatan atau Saran pada Rapat Kerja Daerah Propinsi,

10.

Melaporkan Hasil Kerja dan Laporan Keuangan Dewan Pertimbangan Daerah Propinsi kepada Dewan Pertimbangan Pusat pada akhir masa jabatan. Pasal 20 TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PERTIMBANGAN DAERAH KABUPATEN /KOTA

1. 2. 3.

4. 5. 6. 7. 8. 9.

Menampung keluhan Anggota terhadap jalannya tugas dan program dari kinerja Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota, Memberikan saran mengikat ataupun tidak mengikat kepada Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, Merekomendasikan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota untuk mengadakan MUSDA Luar Biasa atau menyampaikan kepada Dewan Pertimbangan Propinsi, Dewan Pertimbangan Pusat dan Dewan Pendiri/Dewan Kode Etik untuk mem-berhentikan Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, jika Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta Keputusan MUNAS, Keputusan MUSDA Propinsi, Keputusan MUSDA Kabupaten/Kota dan ketentuan lainnya, Memberi rekomendasi Kepada Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota untuk memberhentikan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, Menyeleksi calon Ketua Umum yang diajukan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/kota untuk dipilih secara langsung dalam MUSDA Kabupaten/Kota, Menyeleksi calon Personalia Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota untuk dipilih oleh formatur dalam MUSDA Kabupaten/Kota, Mengadakan Rapat-Rapat rutin setiap bulan dan memberikan hasil penilaian kinerja Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, Mengadakan Rapat Tahunan untuk memberikan Catatan atau Saran pada Rapat Kerja Daerah Kabupaten/Kota, Melaporkan Hasil Kerja dan Laporan Keuangan Dewan Pertimbangan Daerah Kabupaten/Kota kepada Dewan Pertimbangan Propinsi pada akhir masa jabatan. BAB V SUSUNAN DEWAN PIMPINAN Pasal 21 DEWAN PIMPINAN PUSAT

1.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) terdiri dari : a. Seorang Ketua Umum, b. Beberapa Ketua sebanyak-banyaknya 8 (delapan) orang yang masing-masing mengkoordinasikan beberapa Kompartemen tertentu, c. Seorang Sekretaris Jenderal beserta Sekretarisnya sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang, d. Seorang Bendahara Umum beserta Bendaharanya sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang, e. Beberapa Ketua Kompartemen sesuai perkembangan dan kebutuhan.

2.

Jumlah Personalia Dewan Pimpinan Pusat sebanyak-banyaknya 52 (lima puluh dua) orang,

3.

4. 5. 6.

Guna pelaksanaan kegiatan harian organisasi, Dewan Pimpinan Pusat dibantu Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dan dibantu oleh seorang Direktur Eksekutif yang merupakan tenaga penuh yang professional yang ditempatkan di Sekretariat AKTALI, Dewan Pimpinan Pusat berwenang untuk membentuk Badan-Badan Kerja, PanitiaPanitia Khusus atau mengangkat Penasehat-Penasehat Ahli/Pakar yang diperlukan demi tercapainya tujuan organisasi, Dewan Pimpinan Pusat patut menerima saran-saran baik diminta ataupun tidak dari Dewan Pertimbangan Pusat, Dewan Pembina Pusat dan Dewan Pendiri/Dewan Kode Etik, Dewan Pimpinan Pusat berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia. Pasal 22 DEWAN PIMPINAN DAERAH PROPINSI

Dewan Pimpinan Daerah Propinsi (DPD) terdiri dari : 1. Seorang Ketua Umum, a. Beberapa Ketua sebanyak-banyaknya 6 (enam) orang yang masing-masing mengkoordinasikan beberapa Departemen tertentu, b. Seorang Sekretaris Umum beserta 3 (tiga) orang Sekretaris, c. Seorang Bendahara Umum beserta 3 (tiga) orang Bendahara, d. Beberapa Ketua Departemen sesuai perkembangan dan kebutuhan. 2. 3.

Jumlah Personalia Dewan Pimpinan Daerah Propinsi sebanyak-banyaknya 31 (tiga puluh satu ) orang, Dewan Pimpinan Daerah Propinsi berkedudukan di Ibukota Propinsi yang bersangkutan. Pasal 23 DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1.

Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (DPD) terdiri dari : a. Seorang Ketua, b. Beberapa Ketua sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang yang masing-masing dapat merangkap/menangani beberapa Bidang tertentu, c. Seorang Sekretaris beserta 2 (dua) orang wakil Sekretaris, d. Seorang Bendahara beserta 2 (dua) orang wakil Bendahara, e. Beberapa orang Ketua Bidang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

2.

Jumlah Personalia Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota sebanyak-banyaknya 31 (tiga puluh satu) orang, Jumlah Personalia Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota sebanyak-banyaknya 31 (tiga puluh satu) orang, Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota berkedudukan di Pusat kota Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

3.

BAB VI SUSUNAN DEWAN PERTIMBANGAN Pasal 24 DEWAN PERTIMBANGAN PUSAT 1.

Dewan Pertimbangan Pusat terdiri dari :

a. b. c. d. e. 2. 3. 4.

Ketua, Wakil Ketua 2 (dua) orang, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Beberapa Anggota

Jumlah Personalia sebanyak-banyaknya 17 (tujuh belas) orang ditambah secara ex officio Ketua Dewan Pertimbangan Daerah Propinsi, Dewan Pertimbangan Pusat berwenang membentuk team kerja atau Panitia Khusus sesuai dengan keperluan dan demi tercapainya pengawasan yang maksimal, Dewan Pertimbangan Pusat berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia. Pasal 25 DEWAN PERTIMBANGAN DAERAH PROPINSI

1.

Dewan Pertimbangan Daerah Propinsi terdiri dari : a. Ketua, b. Wakil Ketua 2 (dua) orang, c. Sekretaris, d. Wakil Sekretaris, e. Beberapa Anggota

2.

Jumlah Personalia Dewan Pertimbangan Daerah Propinsi sebanyak-banyaknya 13 (tiga belas) orang ditambah perwakilan secara ex officio Ketua Dewan Pertimbangan Daerah Kabupaten/Kota, Dewan Pertimbangan Daerah Propinsi berwenang membentuk Panitia Khusus untuk menyelesaikan suatu masalah yang timbul didaerahnya, Dewan Pertimbangan Daerah Propinsi berkedudukan di Ibukota Propinsi yang bersangkutan.

3. 4.

Pasal 26 DEWAN PERTIMBANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.

Dewan Pertimbangan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari : a. Ketua, b. Wakil Ketua 2 (dua) orang, c. Sekretaris, d. Wakil Sekretaris, e. Beberapa Anggota

2.

Jumlah Personalia Dewan Pertimbangan Daerah Kabupaten/Kota sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang, Dewan Pertimbangan Daerah Kabupaten/Kota berwenang membentuk Panitia Khusus untuk menyelesaikan suatu masalah yang timbul didaerahnya, Dewan Pertimbangan Daerah Kabupaten/Kota berkedudukan di Pusat Kota Kabupaten/ Kota yang bersangkutan.

3. 4.

BAB VII SUSUNAN DEWAN PEMBINA Pasal 27 DEWAN PERMBINA PUSAT

1.

Dewan Pembina Pusat terdiri dari : a. Ketua, b. Wakil Ketua 2 (dua) orang, c. Sekretaris, d. Wakil Sekretaris, e. Beberapa Anggota

2.

Jumlah Personalia sebanyak-banyaknya 13 (tiga belas) orang ditambah secara ex officio Ketua Dewan Pembina Daerah Propinsi, Dewan Pembina Pusat berwenang membentuk team kerja atau Panitia Khusus sesuai dengan keperluan dan demi tercapainya pengawasan yang maksimal, Dewan Pembina Pusat berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

3. 4.

Pasal 28 DEWAN PEMBINA DAERAH PROPINSI 1.

Dewan Pembina Daerah Propinsi terdiri dari : a. Ketua, b. Wakil Ketua 2 (dua) orang, c. Sekretaris, d. Wakil Sekretaris, e. Beberapa Anggota

2.

Jumlah Personalia Dewan Pembina Daerah Propinsi sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang ditambah perwakilan secara ex officio Ketua Dewan Pembina Daerah Kabupaten/Kota, Dewan Pembina Daerah Propinsi berwenang membentuk Panitia Khusus untuk menyelesaikan suatu masalah yang timbul didaerahnya, Dewan Pembina Daerah Propinsi berkedudukan di Ibukota Propinsi yang bersangkutan.

3. 4.

Pasal 29 DEWAN PEMBINA DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.

Dewan Pembina Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari : a. Ketua, b. Wakil Ketua 2 (dua) orang, c. Sekretaris, d. Wakil Sekretaris, e. Beberapa Anggota

2.

Jumlah Personalia Dewan Pembina Daerah Kabupaten/Kota sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang, Dewan Pertimbangan Daerah Kabupaten/Kota berwenang membentuk Panitia Khusus untuk menyelesaikan suatu masalah yang timbul didaerahnya, Dewan Pembina Daerah Kabupaten/Kota berkedudukan di Pusat Kota Kabupaten/ Kota yang bersangkutan.

3. 4.

BAB VIII TATA CARA PEMILIHAN, PERSYARATAN DAN MASA JABATAN DEWAN PIMPINAN SERTA PENGGANTIAN ANTAR WAKTU Pasal 30 DEWAN PIMPINAN PUSAT Tata cara pemilihan Dewan Pimpinan Pusat : 1. Bakal calon formatur diajukan oleh seluruh Dewan Pertimbangan Daerah masingmasing sebanyak 2 (dua) bakal calon ke Dewan Pertimbangan Pusat dan Dewan Pendiri/Dewan Kode Etik, 2. Dewan Pertimbangan dan Dewan Pendiri/Dewan Kode Etik menyeleksi bakal calon formatur Dewan Pimpinan Pusat, dihasilkan minimal 5 (lima) orang untuk disampaikan pada pemilihan formatur MUNAS, 3. Pemilihan formatur diupayakan dengan jalan musyawarah, jika tidak tercapai dilakukan pemilihan langsung melalui pemungutan suara secara tertulis dan bersifat bebas dan rahasia. Dilakukan oleh peserta penuh Musyawarah Nasional, 4. Dari perhitungan suara yang masuk dan sah maka nama yang memperoleh suara terbanyak merupakan Ketua Formatur dan berhak menjadi Ketua Umum, sedang perolehan suara terbanyak kedua dan ketiga menjadi Anggota Formatur, 5. Ketua Umum terpilih kemudian membentuk Dewan Pimpinan Harian atau sekaligus membentuk Dewan Pimpinan Lengkap yang telah diseleksi oleh Dewan Pendiri/Dewan Kode Etik, 6. Dalam hal Ketua Umum dan Formatur Terpilih hanya dapat membentuk Dewan Pimpinan Harian maka Dewan Pimpinan Harian Terpilih kemudian membentuk Dewan Pimpinan Lengkap paling lambat 30 (tiga puluh) hari. Pasal 31 DEWAN PIMPINAN DAERAH PROPINSI Tata cara pemilihan Dewan Pimpinan Daerah Propinsi : 1. Bakal calon formatur diajukan oleh seluruh Dewan Pertimbangan Daerah Kabupaten/ Kota sebanyak 2 (dua) orang. Disampaikan pada Dewan Pertimbangan Daerah Propinsi dan Dewan Pendiri/Dewan Kode Etik, 2. Dewan Pertimbangan Daerah Propinsi dan Dewan Pendiri/Dewan Kode Etik melakukan seleksi kelayakan untuk menyampaikan minimal 5 (lima) calon formatur ke pemilihan formatur MUSDA Propinsi, 3. Pemilihan formatur diupayakan dengan jalan musyawarah, jika tidak tercapai dilakukan pemilihan langsung melalui pemungutan suara secara tertulis, bersifat bebas dan rahasia. Dilakukan oleh peserta penuh Musyawarah Daerah Propinsi, 4. Dari perhitungan suara yang masuk dan sah maka nama yang memperoleh suara terbanyak merupakan Ketua Formatur dan berhak menjadi Ketua Umum, sedang perolehan suara kedua dan ketiga menjadi Anggota Formatur, 5. Ketua Umum terpilih kemudian membentuk Dewan Pimpinan Harian atau sekaligus membentuk Dewan Pimpinan Lengkap yang telah diseleksi oleh Dewan Pendiri/Dewan Kode Etik dan Dewan Pertimbangan Daerah, 6. Dalam hal Ketua Umum dan Formatur Terpilih hanya dapat membentuk Dewan Pimpinan Harian maka Dewan Pimpinan Harian Terpilih kemudian membentuk Dewan Pimpinan Lengkap paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 32 DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Tata cara pemilihan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota : 1. Anggota AKTALI yang memenuhi ketentuan sebagai Peserta MUSDA Kabupaten/Kota dapat mengusulkan Calon Formatur kepada Dewan Pertimbangan Daerah Kabupaten/Kota dan Dewan Pendiri/Dewan Kode Etik. 2. Dewan Pertimbangan Daerah Kabupaten/Kota dan Dewan Pendiri/Dewan Kode Etik melakukan seleksi kelayakan dan hasil seleksi tersebut minimal 5 (lima) calon formatur kemudian diserahkan kepada Pimpinan Sidang Tetap untuk melakukan pemilihan formatur MUSDA Kabupaten/Kota 3. Pemilihan formatur diupayakan dengan jalan musyawarah, jika tidak tercapai dilakukan pemilihan langsung melalui pemungutan suara secara tertulis, bersifat bebas dan rahasia. Dilakukan oleh peserta penuh Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota, 4. Dari perhitungan suara yang masuk dan sah maka nama yang memperoleh suara terbanyak merupakan Ketua Formatur dan berhak menjadi Ketua Umum, sedang perolehan suara terbanyak kedua dan ketiga menjadi Anggota Formatur, 5. Ketua Umum terpilih kemudian membentuk Dewan Pimpinan Harian atau sekaligus membentuk Dewan Pimpinan Lengkap yang telah diseleksi oleh Dewan Pertimbangan Daerah dan Dewan Pendiri/Dewan Kode Etik, 6. Dalam hal Ketua Umum dan Formatur Terpilih hanya dapat membentuk Dewan Pimpinan Harian maka Dewan Pimpinan Harian Terpilih kemudian membentuk Dewan Pimpinan Lengkap paling lambat 30 (tiga puluh) hari. Pasal 33 PERSYARATAN MENJADI DEWAN PIMPINAN Yang berhak untuk duduk dalam Dewan Pimpinan AKTALI adalah mereka yang memenuhi kriteria/syarat-syarat sebagai berikut : 1. Pengusaha yang perusahaannya dalam tahun terakhir tercatat dalam keanggotaan AKTALI, 2. Khusus untuk Jabatan Ketua Umum/Ketua, dapat dipilih untuk 4 (empat) kali masa jabatan secara berturut-turut dan harus pernah duduk dalam pengurusan, 3. Anggota Dewan Pimpinan tidak diperbolehkan duduk dalam Dewan Pertimbangan dan Dewan Pembina baik pada tingkatan yang bersangkutan maupun pada tingkatan organisasi yang lebih tinggi atau yang lebih rendah, 4. Menyatakan kesediaannya untuk dicalonkan, 5. Tidak sedang terkena sanksi organisasi atau jabatan. Pasal 34 MASA JABATAN PIMPINAN 1. 2.

Masa jabatan Dewan Pimpinan disemua tingkatan organisasi adalah 5 (lima) tahun dan setelah masa tersebut mantan Anggota Dewan Pimpinan yang bersangkutan dapat dipilih kembali untuk 4 (empat) kali masa jabatan. Anggota Dewan Pimpinan tidak diperbolehkan duduk dalam Dewan Pertimbangaan baik pada tingkatan yang bersangkutan maupun pada tingkatan organisasi yang lebih tinggi atau yang lebih rendah.

Pasal 35 PERGANTIAN ANTAR WAKTU Untuk Dewan Pimpinan : 1. Apabila Ketua Umum/Ketua berhalangan tetap dan/atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan/menyelesaikan kewajiban sampai masa jabatan Dewan Pimpinan berakhir maka jabatan Ketua umum/Ketua diganti oleh Ketua I/Ketua II, demikian seterusnya sesuai dengan urutannya sampai masa jabatan yang tersisa. a. Masa Jabatan bagi pengganti Ketua Umum/Ketua untuk masa jabatan yang tersisa, dihitung satu kali masa jabatan pengganti Ketua Umum/Ketua berlangsung lebih dari setengah masa jabatan Dewan Pimpinan yang bersangkutan. b. Apabila karena suatu sebab terjadi lowongan dalam Dewan Pimpinan maka pengangkatan pergantian untuk pengisisan lowongan tersebut diputuskan oleh Dewan Pimpinan Harian yang bersangkutan untuk masa jabatan yang tersisa. 2.

Dalam hal terjadinya kekosongan Dewan Pimpinan dan membuat aktivitas organisasi PASIF, dan Dewan Pimpinan tidak melakukan tindakan sesuai ayat 1(a), dan (b), maka untuk penyelamatan organisasi Penggantian Antar Waktu dapat diambil alih oleh : a. Untuk Dewan Pimpinan Pusat, maka Dewan Pertimbangan ataupun Dewan Kode Etik sebagai Pendiri dapat membuat kebijakan Penggantian Antar Waktu (PAW) untuk masa jabatan tersisa. b. Untuk Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I Propinsi, dalam hal terjadi kekosongan Dewan Pengurus dan menyebabkan aktifitas organisasi PASIF maka Dewan Pimpinan Pusat dapat membuat kebijakan untuk melakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) untuk masa jabatan yang tersisa. c. Untuk Dewan Pimpinan Daerah Tingkat II Kabupaten/Kota, dalam hal terjadi kekosongan Dewan Pengurus dan menyebabkan aktifitas organisasi PASIF maka Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I Propinsi dapat membuat kebijakan untuk melakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) untuk masa jabatan yang tersisa dan melaporkannya ke Dewan Pimpinan Pusat.

3.

Tindakan yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Harian sebagaimana dimaksudkan ayat 1 (a), (b) dan ayat 2 (a), (a) dan (c) harus dilaporkan kepada Dewan Pimpinan yang tingkatan organisasinya lebih tinggi dan dipertanggung jawabkan kepada Musyawarah pada tingkatan masing-masing. BAB IX TATA CARA PEMILIHAN DEWAN PERTIMBANGAN Pasal 36 PEMILIHAN DEWAN PERTIMBANGAN PUSAT

1. 2. 3. 4. 5.

Bakal calon Dewan Pertimbangan Pusat disampaikan oleh seluruh Dewan Pertimbangan Daerah Propinsi masing-masing sebanyak 2 (dua) orang setiap Propinsi kepada Dewan Pendiri/Dewan Kode Etik, Dewan Pendiri/Dewan Kode Etik melakukan seleksi kelayakan minimal 20 orang untuk disampaikan ke Musyawarah Nasional pada saat pemilihan Dewan Pimpinan Pusat, Cara pemilihan sama seperti pemilihan Dewan Pimpinan Pusat, Calon Dewan Pertimbangan Pusat yang memperoleh suara terbanyak 1 sampai 10 berhak duduk di Dewan Pertimbangan, Yang memperoleh suara terbanyak berhak menjadi Ketua Dewan Pertimbangan dan menentukan susunan personalia dewan yang bersangkutan.

Pasal 37 PEMILIHAN DEWAN PERTIMBANGAN DAERAH PROPINSI 1.

2. 3. 4. 5.

Bakal calon Dewan Pertimbangan Daerah Propinsi disampaikan oleh seluruh Dewan Pertimbangan Daerah Kabupaten/Kota minimal sebanyak 5 (lima) orang setiap Kabupaten/Kota kepada Dewan Pertimbangan Pusat dan Dewan Pendiri/Dewan Kode Etik, Dewan Pertimbangan Pusan dan Dewan Pendiri/Dewan Kode Etik melakukan seleksi kelayakan minimal 20 orang untuk diajukan dalam pemilihan Dewan Pertimbangan Daerah Propinsi melalui Musyawarah Daerah Propinsi, Cara pemilihan sama seperti pemilihan Formatur, Calon yang memperoleh suara terbanyak 1 sampai 10 berhak duduk di Dewan Pertimbangan, Calon yang memperoleh suara terbanyak pertama berhak menjadi Ketua Dewan Pertimbangan dan menentukan susunan Dewan Pertimbangan. Pasal 38 PEMILIHAN DEWAN PERTIMBANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. 2. 3. 4. 5.

Bakal calon Dewan Pertimbangan Daerah Kabupaten/Kota disampaikan oleh Anggota Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan kepada Dewan Pertimbangan Daerah Propinsi dan Dewan Pendiri/Dewan Kode Etik sebanyak 20 orang, Dewan Pertimbangan Daerah Propinsi dan Dewan Pendiri/Dewan Kode Etik melakukan seleksi kelayakan minimal 10 orang untuk diajukan dalam pemilihan Dewan Pertimbangan Daerah Kabupaten/Kota di Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota, Cara pemilihan sama seperti pemilihan Formatur, Calon yang memperoleh suara terbanyak 1 sampai 10 berhak duduk di Dewan Pertimbangan Daerah, Calon yang memperoleh suara terbanyak pertama berhak menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Daerah dan menentukan susunan Dewan Pertimbangan Daerah. Pasal 39 PERSYARATAN MENJADI DEWAN PERTIMBANGAN

Pada dasarnya yang berhak duduk menjadi Dewan Pertimbangan adalah yang memenuhi kriteria sebagai berikut : 1. Memiliki KTA yang masih berlaku, 2. Anggota Kehormatan, 3. Diutamakan yang telah duduk di kepengurusan, 4. Menyatakan kesediaannya untuk dicalonkan, 5. Tidak sedang menjalani sanksi organisasi atau jabatan, 6. Lulus seleksi yang dilakukan Dewan Pendiri/Dewan Kode Etik dan Dewan Pertimbangan. Pasal 40 MASA JABATAN Masa jabatan Dewan Pertimbangan disemua tingkatan adalah 5 (lima) tahun dan setelah menjadi mantan, anggota Dewan Pertimbangan dapat dipilih kembali untuk 3 (tiga) kali masa jabatan.

Pasal 41 PENGGANTIAN ANTAR WAKTU 1.

2.

Apabila Ketua Dewan Pertimbangan berhalangan tetap dan atau karena suatu hal tidak dapat menjalankan/menyelesaikan kewajibannya sampai jabatannya berakhir, maka jabatan Ketua Dewan Pertimbangan dijabat oleh Wakil Ketua, selanjutnya kekosongan diputuskan dalam Rapat Dewan Pertimbangan, Dan hasil Keputusan Rapat Dewan Pertimbangan tentang perubahan Personalia Dewan Pertimbangan dilaporkan ke Dewan Pertimbangan diatasnya atau Dewan Pendiri/Dewan Kode Etik. BAB X MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT ORGANISASI Pasal 42 MUSYAWARAH DAN RAPAT

1.

Ditingkat Nasional : a. Musyawarah Nasional disingkat MUNAS, b. Musyawarah Kerja Nasional disingkat MUKERNAS, c. Musyawarah Nasional Luar Biasa d. Musyawarah Nasional Khusus e. Rapat Pimpinan Nasional disingkat RAPIMNAS, f. Rapat Dewan Pimpinan Pusat, g. Rapat Dewan Pertimbangan Pusat. h. Rapat Dewan Pembina i. Rapat Dewan Pendiri/Dewan Kode Etik

2.

Ditingkat Daerah Propinsi : a. Musyawarah Daerah disingkat MUSDA, b. Musyawarah Kerja Daerah disingkat MUKERDA, c. Musyawarah Daerah Luar Biasa d. Rapat Pimpinan Daerah disingkat RAPIMDA, e. Rapat Dewan Pimpinan Daerah, f. Rapat Dewan Pertimbangan Daerah. g. Rapat Dewan Pembina Daerah

3.

Ditingkat Daerah Kabupaten/Kota : a. Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota disingkat MUSDA Kabupaten/Kota, b. Musyawarah Kerja Daerah Kabupaten/Kota disingkat MUKERDA Kabupaten/Kota, c. Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota Luar Biasa d. Rapat Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota disingkat RAPIMDA Kabupaten/Kota, e. Rapat Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, f. Rapat Dewan Pertimbangan Daerah Kabupaten/Kota. g. Rapat Dewan Pembina Daerah Kabupaten/Kota. Pasal 43 MUSYAWARAH LUAR BIASA

1.

Musyawarah Luar Biasa atau MUNASLUB, baik pada Tingkat Nasional, Daerah Propinsi ataupun Daerah Kabupaten/Kota dapat diadakan dengan ketentuan sebagai berikut : 1.1. Tingkat Nasional atas permintaan :

1.1.a. 1.1.b.

2.

Lebih dari ½ (satu perdua) jumlah Dewan Pimpinan Daerah Propinsi yang berdasarkan hasil keputusan rapat Dewan Pimpinan Lengkap dari Dewan Pimpinan Daerah Propinsi masing-masing, atau Dewan Pertimbangan Tingkat Pusat atas rekomendasi Dewan Pendiri/Dewan Kode Etik.

1.2.

Tingkat Propinsi atas permintaan : 1.2.a. Lebih dari ½ (satu perdua) jumlah Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota yang ada pada daerah yang bersangkutan berdasarkan hasil keputusan rapat Dewan Pimpinan Lengkap dari Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota masing-masing dan disetujui oleh Dewan Pimpinan Pusat, atau 1.2.b. Dewan Pertimbangan Daerah Propinsi atas rekomendasi Dewan Pertimbangan Pusat atau Dewan Pendiri/Dewan Kode Etik.

1.3.

Tingkat Kabupaten/Kota atas permintaan : 1.3.a. Lebih dari ½ (satu perdua) jumlah anggota AKTALI Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan Keputusan Dewan Pimpinan Lengkap dari Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan persetujuan dari Dewan Pimpinan Daerah Propinsi yang membawahinya dan Dewan Pimpinan Pusat jika diperlukan, atau 1.3.b. Dewan Pertimbangan Daerah Kabupaten/Kota bersangkutan atas Dewan Pimpinan Daerah Propinsi yang membawahinya atau Pendiri/Dewan Kode Etik.

Musyawarah Luar Biasa diadakan untuk menampung masalah dan menyelesaikan halhal yang mendesak serta Pertanggung Jawaban Keuangan ditingkatnya masingmasing. Pasal 44 MUSYAWARAH KHUSUS

1. 2. 3.

Musyawarah Khusus hanya dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Pusat. Menampung keinginan untuk mengadakan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AKTALI serta Pembubaran Organisasi, Diadakan atas permintaan ½ (satu perdua) Dewan Pimpinan Daerah Propinsi dan Dewan Pendiri/Dewan Kode Etik. Pasal 45 WAKTU PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH DAN RAPAT

Waktu penyelenggaraan musyawarah dan rapat-rapat adalah : 1. Musyawarah Nasional atau MUNAS, Musyawarah Daerah Propinsi atau MUSDA Daerah Propinsi dan Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota atau MUSDA Kabupaten/ Kota masing-masing diadakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. 2. Musyawarah Kerja Nasional atau MUKERNAS, Musyawarah Kerja Daerah Propinsi atau MUKERDA Propinsi dan Musyawarah Kerja Daerah Kabupaten/Kota atau MUKERDA Kabupaten/Kota masing-masing diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali diantara MUNAS/MUSDA.

3. 4.

Rapat Pimpinan Nasional atau RAPIMNAS, Rapat Pimpinan Daerah Propinsi atau RAPIMDA Propinsi dan Rapat Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota atau RAPIMDA Kabupaten/Kota diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Rapat Dewan Pimpinan Pusat, Rapat Dewan Pimpinan Propinsi, Rapat Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Rapat Dewan Pimpinan Harian atau Rapat DPH diadakan sekurang-kurangnya satu bulan satu kali, b. Rapat Dewan Pimpinan Lengkap atau Rapat DPL diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali untuk Dewan Pimpinan Daerah Propinsi dan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, 4 (empat) bulan sekali untuk Dewan Pimpinan Pusat. c. Rapat Dewan Pertimbangan di semua tingkatan diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali. d. Rapat Dewan Pembina di semua tingkatan diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali. e. Rapat Dewan Pendiri/Dewan Kode Etik diadakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali. Pasal 46 KUORUM

1. 2. 3.

4.

Musyawarah dan Rapat-Rapat dinyatakan mencapai Kuorum dan sah apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu perdua) jumlah peserta yang berhak hadir yang memiliki hak suara, Bilamana Kuorum tidak tercapai maka Musyawarah dan Rapat-Rapat dapat ditunda selama-lamanya 24 (dua puluh empat) jam. Jika sesudah penundaan tersebut jumlah kuorum belum juga tercapai tetapi dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/3 (satu pertiga) jumlah peserta yang berhak hadir yang memiliki hak suara maka Musyawarah dan Rapat-Rapat tersebut dapat terus di selenggarakan dan semua keputusan yang diambil dinyatakan sah dan mengikat. Dalam Musyawarah Khusus yang membahas perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau Pembubaran Asosiasi secara Nasional, Musyawarah Nasional dinyatakan mencapai kuorum dan sah apabila dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) peserta yang berhak hadir yang memiliki hak suara. BAB XI TUGAS DAN WEWENANG MUSYAWARAH DAN RAPAT Pasal 47 MUSYAWARAH NASIONAL

1. 2.

Musyawarah Nasional adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat Nasional, Tugas dan wewenang Musyawarah Nasional adalah : a. Menetapkan Garis-Garis Besar kebijakan Organisasi, b. Menyusun dan menetapkan Program Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi, c. Memberikan keputusan terhadap permasalahan organisasi dan masalah-masalah penting lainnya, d. Memberikan penilaian dan keputusan terhadap pertanggung jawaban Dewan Pimpinan Pusat, e. Menerima Laporan Kerja Dewan Pertimbangan Pusat,

f. g. h. i.

Memilih Dewan Pembina Pusat, Memilih Dewan Pertimbangan Pusat, Memilih Dewan Pimpinan pusat. Merubah dan menyempurnakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

3.

Peserta Musyawarah Nasional terdiri dari : a. Peserta Penuh, yaitu utusan Dewan Pimpinan Pusat maksimal 5 (lima) orang dan utusan Dewan Pimpinan Daerah Propinsi Maksimal 3 (tiga) orang dengan membawa Surat Mandat dari Dewan Pimpinan Daerah Propinsi masing-masing dan memiliki hak suara yaitu hak memilih dan hak dipilih serta hak dalam pemungutan suara untuk pengambilan keputusan dan hak bicara yaitu hak mengeluarkan pendapat dan mengajukan pertanyaan, b. Peserta Biasa, yaitu Dewan Pimpinan Pusat Lengkap dan Dewan Pertimbangan Pusat yaitu masing-masing memiliki hak bicara dan hak dipilih, c. Peserta Peninjau, yaitu utusan Dewan Pimpinan Daerah Propinsi diluar peserta penuh dan utusan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/kota maksimal 3 (Tiga) orang yang membawa mandat dari Dewan Pimpinan Daerah Propinsi yang bersangkutan, Dewan Pendiri/Dewan Kode Etik yaitu masing-masing memiliki hak bicara, d. Undangan, yaitu Pejabat Pemerintah, utusan Kamar Dagang dan Industri dan Organisasi-organisasi lainnya ditingkat pusat, tokoh-tokoh pengusaha dan masyarakat dan undangan lain yang dianggap perlu.

4.

Musyawarah Nasional dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan pelaksanaan Musyawarah Nasional itu menjadi tanggung jawabnya, Untuk melaksanakan Musyawarah Nasional, Dewan Pimpinan Pusat membentuk Panitia Pelaksana dan Panitia Pengarah yang bertanggung jawab kepadanya, Rancangan Jadwal acara dan Rancangan Tata Tertib Musyawarah Nasional disiapkan oleh Panitia dan disahkan terlebih dahulu oleh Musyawarah Nasional sebelum ditetapkan.

5. 6.

Pasal 48 MUSYAWARAH KERJA NASIONAL 1.

Tugas dan wewenang Musyawarah Kerja Nasional : a. Mengadakan evaluasi terhadap penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang dibuat oleh Dewan Pimpinan Pusat, b. Mengadakan penyempurnaan atas penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja yang dibuat oleh Dewan Pimpinan Pusat, c. Penyampaian Laporan Keuangan yang diaudit akuntan publik dan menetapkan Rencana Anggaran Tahunan Dewan Pimpinan Pusat, d. Mengadakan inventarisasi permasalahan organisasi dan masalah-masalah penting lainnya serta menetapkan kebijaksanaan dan keputusan pemecahan/penyelesaian masalahnya, e. Membantu Dewan Pimpinan Pusat untuk memutuskan hal-hal yang tidak dapat diputuskan sendiri, f. Memperhatikan dengan baik seluruh nota laporan dari Dewan Pertimbangan Pusat.

2. 3.

Peserta Musyawarah Kerja Nasional sama dengan peserta Musyawarah Nasional, Musyawarah Kerja Nasional dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan Pelaksanaan Musyawarah Kerja Nasional itu menjadi tanggung jawabnya,

4. 5.

Untuk melaksanakan Musyawarah Kerja Nasional, Dewan Pimpinan Pusat membentuk Panitia Pelaksana dan Panitia Pengarah yang bertanggung jawab kepadanya, Rancangan Jadwal Acara dan Rancangan Tata Tertib Musyawarah Kerja Nasional disiapkan oleh Panitia Pengarah dan disahkan terlebih dahulu oleh Musyawarah Kerja Nasional sebelum ditetapkan. Pasal 49 MUSYAWARAH DAERAH PROPINSI

1. 2.

Musyawarah Daerah Propinsi adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat Daerah, Tugas dan wewenang Musyawarah Daerah adalah : a. Menyusun dan menetapkan Program Kerja Organisasi, b. Menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi, c. Memberikan keputusan terhadap permasalahan organisasi dan masalah-masalah penting lainnya, d. Memberikan penilaian dan keputusan terhadap pertanggung jawaban Dewan Pimpinan Daerah Propinsi, e. Menerima Laporan Kerja Dewan Pertimbangan Daerah Propinsi, f. Memilih Dewan Pembina Daerah Propinsi, g. Memilih Dewan Pertimbangan Daerah Propinsi, h. Memilih Dewan Pimpinan Daerah Propinsi.

3.

Peserta Musyawarah Daerah terdiri dari : a. Peserta Penuh, yaitu Dewan Pimpinan Daerah Propinsi maksimal 5 (lima) orang dan utusan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Maksimal 3 (tiga) orang dengan membawa Surat Mandat dari Dewan Pimpinan Daerah Propinsi masingmasing dan memiliki hak suara yaitu hak memilih dan hak dipilih serta hak dalam pemungutan suara untuk pengambilan keputusan dan hak bicara yaitu hak mengeluarkan pendapat dan mengajukan pertanyaan, b. Peserta Biasa, yaitu Dewan Pimpinan Daerah Propinsi Lengkap dan Dewan Pertimbangan Daerah Propinsi yaitu masing-masing memiliki hak bicara dan hak dipilih, c. Peserta Peninjau, yaitu utusan Dewan Pimpinan Pusat yang membawa mandat dari Dewan Pimpinan Pusat dan utusan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/kota maksimal 3 (Tiga) orang yang membawa mandat dari Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan, Dewan Pendiri/Dewan Kode Etik yaitu masingmasing memiliki hak bicara, d. Undangan, yaitu Pejabat Pemerintah, utusan Kamar Dagang dan Industri dan Organisasi-organisasi lainnya ditingkat pusat, tokoh-tokoh pengusaha dan masyarakat dan undangan lain yang dianggap perlu.

4.

Musyawarah Daerah Propinsi dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Daerah Propinsi dan pelaksanaan Musyawarah Daerah Propinsi itu menjadi tanggung jawabnya, Untuk melaksanakan Musyawarah Daerah Propinsi, Dewan Pimpinan Daerah Propinsi membentuk Panitia Pelaksana dan Panitia Pengarah yang bertanggung jawab kepadanya, Rancangan Jadwal Acara dan Rancangan Tata Tertib Musyawarah Daerah Propinsi disiapkan oleh Panitia Pengarah dan disahkan terlebih dahulu oleh Musyawarah Daerah Propinsi sebelum ditetapkan.

5. 6.

Pasal 50 MUSYAWARAH KERJA DAERAH PROPINSI 1.

Tugas dan wewenang Musyawarah Kerja Daerah Propinsi : a. Mengadakan evaluasi terhadap penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang dibuat oleh Dewan Pimpinan Daerah Propinsi, b. Mengadakan penyempurnaan atas penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja yang dibuat oleh Dewan Pimpinan Daerah Propinsi, c. Menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Pimpinan Daerah Propinsi, d. Mengadakan inventarisasi permasalahan organisasi dan masalah-masalah penting lainnya serta menetapkan kebijaksanaan dan keputusan pemecahan/penyelesaian masalahnya, e. Membantu Dewan Pimpinan Daerah Propinsi untuk memutuskan hal-hal yang tidak dapat diputuskan sendiri, f. Memperhatikan nota laporan dari Dewan Pertimbangan Daerah Propinsi.

2.

Peserta Musyawarah Kerja Daerah Propinsi sama dengan peserta Musyawarah Daerah Propinsi, Musyawarah Kerja Daerah Propinsi dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Daerah Propinsi dan Pelaksanaan Musyawarah Kerja Daerah Propinsi itu menjadi tanggung jawabnya, Untuk melaksanakan Musyawarah Kerja Daerah Propinsi, Dewan Pimpinan Daerah Propinsi membentuk Panitia Pelaksana dan Panitia Pengarah yang bertanggung jawab kepadanya, Rancangan Jadwal Acara dan Rancangan Tata Tertib Musyawarah Kerja Daerah Propinsi disiapkan oleh Panitia Pengarah dan disahkan terlebih dahulu oleh Musyawarah Kerja Daerah Propinsi sebelum ditetapkan.

3. 4. 5.

Pasal 51 MUSYAWARAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 1. 2.

3.

Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Tugas dan wewenang Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota adalah : a. Menyusun dan menetapkan Program Kerja serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi, b. Memberikan keputusan terhadap permasalahan organisasi dan masalah-masalah penting lainnya, c. Memberikan penilaian dan keputusan terhadap pertanggung jawaban Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, d. Menerima laporan Dewan Pertimbangan Daerah Kabupaten/Kota, e. Memilih Dewan Pertimbangan Daerah Kabupaten/Kota, f. Memilih Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota. Peserta Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari : a. DirubahPeserta Penuh, yaitu segenap anggota yang ada di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Kepesertaan dapat diwakilkan dengan melampirkan Surat Mandat dari Pimpinan Perusahaan Anggota. Peserta Penuh ini memiliki hak suara yaitu hak memilih dan hak dipilih serta hak dalam pemungutan suara untuk pengambilan keputusan dan hak bicara, yaitu hak mengeluarkan pendapat dan mengajukan pertanyaan,

b.

4. 5. 6.

Peserta Biasa, yaitu Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota dan Dewan Pertimbangan Daerah Kabupaten/Kota yang masing-masing memiliki hak bicara dan hak dipilih. Peserta Biasa ini berubah status kepesertaannya menjadi Peserta Penuh setelah laporan pertanggung jawaban Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota dinyatakan diterima oleh Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota, c. Undangan, yaitu Pejabat Pemerintah, utusan Kamar Dagang dan Industri Daerah Kabupaten/Kota dan Organisasi-organisasi Profesi lainnya di Daerah Kabupaten/ Kota, tokoh-tokoh pengusaha dan masyarakat dan undangan lain yang dianggap perlu. Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota itu menjadi tanggung jawabnya, Untuk melaksanakan Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota, Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota membentuk Panitia Pelaksana dan Panitia Pengarah yang bertanggung jawab kepadanya, Rancangan Jadwal Acara dan Rancangan Tata Tertib Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota disiapkan oleh Panitia Pengarah dan disahkan terlebih dahulu oleh Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota sebelum ditetapkan. Pasal 52 MUSYAWARAH KERJA DAERAH KABUPATEN/KOTA

1.

Tugas dan wewenang Musyawarah Kerja Daerah Kabupaten/Kota : a. Mengadakan evaluasi terhadap penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang dibuat oleh Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, b. Mengadakan penyempurnaan atas penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang dibuat oleh Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, c. Menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, d. Mengadakan inventarisasi permasalahan organisasi dan masalah-masalah penting lainnya serta menetapkan kebijaksanaan dan keputusan pemecahan/penyelesaian masalahnya, e. Membantu Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota untuk memutuskan hal-hal yang tidak dapat diputuskan sendiri,

2.

Peserta Musyawarah Kerja Daerah Kabupaten/Kota sama dengan peserta Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota, Musyawarah Kerja Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota dan Pelaksanaan Musyawarah Kerja Daerah Kabupaten/Kota itu menjadi tanggung jawabnya, Untuk melaksanakan Musyawarah Kerja Daerah Kabupaten/Kota, Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota membentuk Panitia Pelaksana dan Panitia Pengarah yang bertanggung jawab kepadanya, Rancangan Jadwal Acara dan Rancangan Tata Tertib Musyawarah Kerja Daerah Kabupaten/Kota disiapkan oleh Panitia Pengarah dan disahkan terlebih dahulu oleh Musyawarah Kerja Daerah Kabupaten/Kota sebelum ditetapkan.

3. 4. 5.

Pasal 53 RAPAT PIMPINAN DAN RAPAT ANGGOTA 1.

Rapat Pimpinan Organisasi di tingkat Pusat atau Rapimnas, Rapat Pimpinan Organisasi di tingkat Daerah Propinsi atau Rapimda dan Rapat Pimpinan Organisasi di tingkat Daerah Kabupaten/Kota atau Rapimda Kabupaten/Kota, diadakan untuk : a. Menetapkan arah kebijaksanaan dalam menyelaraskan gerak dan langkah organisasi pada tingkatan masing-masing dalam menghadapi perkembangan/ situasi yang ada. b. Menampung dan menyelesaikan secara tuntas masalah-masalah yang dihadapi organisasi dan anggota pada tingkatan masing-masing dalam waktu tertentu.

2.

Rapat Pimpinan Organisasi tersebut pada ayat 1 dapat diadakan setiap waktu sesuai kebutuhan untuk : a. Rapimnas, berdasarkan inisiatif dari Dewan Pimpinan Pusat dan atau adanya usulan dari Dewan Pimpinan Daerah Propinsi. b. Rapimda Propinsi, berdasarkan inisiatif Dewan Pimpinan Propinsi dan atau adanya usulan dari Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. c. Rapimda Kabupaten/Kota, berdasarkan inisiatif dari Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota dan atau dari anggota yang bersangkutan.

3.

Semua Keputusan Rapat Pimpinan Organisasi dan Rapat anggota tersebut pada ayat 1 dan ayat 2 merupakan keputusan organisasi dan yang harus mengikat yang dipertanggung jawabkan. Peserta Rapat Pimpinan Organisasi dan Rapat Anggota terdiri dari : a. Untuk Rapimnas terdiri dari Dewan Pimpinan lengkap di tingkat Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pertimbangan Pusat serta utusan Dewan Pimpinan Daerah Propinsi. b. Untuk Rapimda terdiri dari Dewan Pimpinan lengkap di tingkat Dewan Pimpinan Daerah Propinsi, Dewan Pertimbangan Daerah Propinsi bersangkutan serta utusan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. c. Untuk Rapimda Kabupaten/Kota terdiri dari Dewan Pimpinan lengkap di tingkat Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota serta anggota yang bersangkutan.

4.

5.

Rapat Pimpinan Organisasi tersebut pada ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab Dewan Pimpinan yang bersangkutan. Pasal 54 RAPAT DEWAN PIMPINAN

Tugas dan wewenang Rapat Dewan Pimpinan pada setiap tingkatan organisasi adalah sebagai berikut : 1. Rapat Dewan Pimpinan Harian : a. Menetapkan kebijakan organisasi berdasarkan Keputusan-Keputusan Musyawarah. b. Mengadakan penilaian secara berkala terhadap kebijakan operasional dari keputusan organisasi. 2.

Rapat Dewan Pimpinan lengkap : a. Membahas dan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan serta pelaksanaan teknis dan Program Kerja hasil Keputusan Musyawarah, b. Menetapkan kebijaksanaan koordinasi atas kegiatan dan tugas-tugas Kompartemen/Departemen/Bidang, agar serasi dan berhasil guna,

c. d.

Menetapkan Peraturan Organisasi yang belum ada di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Mengadakan penilaian secara berkala terhadap pelaksanaan sehari-hari dari Rencana Kerja setiap Kompartemen/Departemen/Bidang. Pasal 55 MUSYAWARAH LUAR BIASA

1.

Tugas dan wewenang Musyawarah Nasional Luar Biasa adalah : a. Menilai, mensahkan atau menolak Laporan Kerja beserta pertanggung jawaban keuangan Dewan Pimpinan Pusat, b. Memberhentikan Dewan Pimpinan walaupun masa tugasnya belum berakhir, c. Memilih dan mengangkat Dewan Pimpinan Pusat yang baru.

2.

Tugas dan wewenang Musyawarah Daerah Luar Biasa Propinsi adalah : a. Menilai, mensahkan atau menolak Laporan Kerja beserta pertanggung jawaban keuangan Dewan Pimpinan Daerah Propinsi, b. Memberhentikan Dewan Pimpinan Daerah Propinsi walaupun masa tugasnya belum berakhir, c. Memilih dan mengangkat Dewan Pimpinan Daerah Propinsi yang baru.

3.

Tugas dan wewenang Musyawarah Daerah Luar Biasa Daerah Kabupaten/Kota adalah : a. Menilai, mensahkan atau menolak Laporan Kerja beserta pertanggung jawaban keuangan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, b. Memberhentikan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota walaupun masa tugasnya belum berakhir, c. Memilih dan mengangkat Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota yang baru.

4.

Tata cara penyelenggaraan Musyawarah Luar Biasa sama dengan tata cara penyelenggaraan Musyawarah Nasional/Musyawarah Daerah Propinsi/Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota sesuai tingkatan masing-masing, dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung Jawab Pimpinan yang bersangkutan dengan pengawasan dari Dewan Pimpinan yang tingkatannya lebih tinggi, untuk Musyawarah Daerah Propinsi dan Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota, Peserta Musyawarah Luar Biasa sama dengan Peserta Musyawarah Nasional/ Musyawarah Daerah Propinsi/Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota sesuai tingkatan masing-masing, Pada Musyawarah Luar Biasa tidak ada Peninjau dan Undangan, Untuk mengadakan Musyawarah Luar Biasa : a. Pada Tingkat Pusat : Dewan Pimpinan Pusat dengan bimbingan Dewan Pertimbangan di Tingkat Pusat membentuk Panitia Pelaksana dan Panitia Pengarah dengan mengikut sertakan Dewan Pimpinan Daerah Propinsi yang ditunjuk mewakili Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Daerah yang meminta Musyawarah Luar Biasa, dan Panitia Pelaksana serta Panitia Pengarah tersebut bertanggung jawab kepadanya, b. Pada Tingkat Daerah Propinsi : Dewan Pimpinan Daerah Propinsi yang bersangkutan dengan bimbingan Dewan Pimpinan Pusat bersama-sama Dewan Pertimbangan di tingkat Daerah membentuk Panitia Pelaksana dan Panitia Pengarah dengan mengikut sertakan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota yang ditunjuk mewakili Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota yang meminta Musyawarah Luar Biasa dan Panitia Pelaksana serta Panitia Pengarah tersebut bertanggung jawab kepadanya,

5. 6. 7.

c.

8.

Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota : Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan bimbingan Dewan Pimpinan Daerah Propinsi yang membawahinya bersama-sama Dewan Pertimbangan di tingkat Daerah Kabupaten/Kota membentuk Panitia Pelaksana dan Panitia Pengarah dengan mengikut sertakan wakil-wakil anggota yang meminta Musyawarah Luar Biasa dan Panitia Pelaksana serta Panitia Pengarah tersebut bertanggung jawab kepadanya,

Rancangan Jadwal Acara dan Rancangan Tata Tertib Musyawarah Luar Biasa disiapkan oleh Panitia Pengarah yang bersangkutan dan disahkan terlebih dahulu oleh Musyawarah Luar Biasa sebelum ditetapkan. Pasal 56 MUSYAWARAH KHUSUS

1.

Tugas dan wewenang Musyawarah Khusus : a. Merubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, b. Membubarkan Organisasi.

2.

Tata cara Musyawarah Khusus sama dengan tata cara Musyawarah Nasional dan menjadi tanggung jawab Dewan Pimpinan Pusat. Peserta Musyawarah Khusus : a. Dewan Pendiri/Dewan Kode Etik. b. Dewan Pimpinan Lengkap c. Utusan Daerah sama dengan Musyawarah Nasional,

3.

4. 5. 6.

Pada Musyawarah Khusus tidak ada Peninjau dan Undangan. Rancangan Jadwal Acara dan Rancangan Tata Tertib Musyawarah Khusus Rancangan Jadwal Acara dan Rancangan Tata Tertib Musyawarah Khusus disiapkan oleh Panitia Pengarah yang bersangkutan dan disahkan terlebih dahulu oleh Musyawarah Luar Biasa. BAB XII SUMBER KEUANGAN Pasal 57 UANG PANGKAL, UANG IURAN, UANG KARTU TANDA ANGGOTA DAN UANG SERTIFIKASI

1. 2.

Besar Uang Pangkal, Uang Iuran, Uang Kartu Tanda Anggota dan Uang Sertifikasi ditetapkan tersendiri oleh Dewan Pimpinan Pusat, Untuk memperkuat keuangan AKTALI pada setiap tingkat, Dewan Pimpinan setiap tingkat dibenarkan mengadakan upaya sendiri yang sah, tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Pasal 58 PERIMBANGAN PEMBAGIAN KEUANGAN

1.

Pemasukan Uang Pangkal dan Iuran Anggota dan Uang Sertifikasi sebagaimana tersebut dalam Pasal 55 diatas di tetapkan sebagai berikut :

a. b. c. d. e. f. g.

Dewan Dewan Dewan Dewan Dewan Dewan Dewan

Pimpinan Pusat Pimpinan Daerah Propinsi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Pertimbangan Pusat Pertimbangan Daerah Propinsi Pertimbangan Daerah Kabupaten/Kota Kode Etik

: : : : : : :

20 % 25 % 35 % 5% 5% 5% 5%

Pasal 59 PENGGUNAAN DANA Penggunaan dan pengelolaan dana pada setiap tingkatan organisasi ditentukan oleh masingmasing Dewan Pimpinan dengan dibukukan secara tertib dan transparan. Pasal 60 PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN 1.

2. 3. 4. 5.

6.

Selambat-lambatnya dalam satu kali tiga bulan harus diadakan Rapat Dewan Pimpinan untuk membahas dan meneliti Laporan Keuangan Organisasi dari Ketua Umum untuk tingkat Pusat/Daerah Propinsi, Ketua untuk Daerah Kabupaten/Kota atau Ketua yang menangani keuangan organisasi pada tingkatan masing-masing, Laporan Keuangan organisasi harus disampaikan pada setiap RAPIMNAS / RAPIMDA Propinsi/RAPIMDA Kabupaten/Kota masing-masing, Pembukuan organisasi disetiap tingkatan dimulai setiap tanggal 1 (satu) Bulan Januari sampai 31 (tiga puluh satu) Bulan Desember setiap tahunnya, Dewan Pimpinan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan dan harta kekayaan organisasi kepada MUNAS/MUSDA Propinsi/MUSDA Kabupaten/Kota masingmasing, Setiap Dewan Pimpinan pada semua tingkatan organisasi diwajibkan membuat laporan keuangan setiap satu bulan untuk kemudian diteruskan, sebagai berikut : a. Laporan Keuangan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota disampaikan kepada segenap anggota masing-masing, Dewan Pertimbangan Daerah Kabupaten/Kota dan Dewan Pimpinan Daerah Propinsi yang membawahinya, b. Laporan Keuangan Dewan Pimpinan Daerah Propinsi disampaikan kepada Dewan Pimpinan daerah Kabupaten/Kota masing-masing, Dewan Pertimbangan Daerah Propinsi dan Dewan Pertimbangan Pusat, c. Laporan Keuangan Dewan Pimpinan Pusat disampaikan kepada semua Dewan Pimpinan Daerah Propinsi dan Dewan Pertimbangan Pusat. Laporan Keuangan Tahunan harus sudah disampaikan kepada yang bersangkutan selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) bulan setelah batas waktu penutupan buku. BAB XIII LAMBANG DAN BENDERA AKTALI

Lambang dan Bendera AKTALI ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat

BAB XIV PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA Pasal 61 PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA Perubahan Anggaran Rumah Tangga AKTALI ditetapkan berdasarkan Keputusan MUNAS dan MUNASSUS, sebagaimana diatur dalam BAB IX Pasal 31 Anggaran Dasar. BAB XV ATURAN PENUTUP Pasal 62 LAIN – LAIN 1.

2.

Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan ditetapkan dan diatur lebih lanjut oleh Dewan Pimpinan Pusat dalam suatu Keputusan atau Peraturan tersendiri yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini dan dipertanggung jawabkan pada Musyawarah Nasional, Dalam hal terjadi pengaturan yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda, maka menurut urutannya berturut-turut yang berlaku untuk menjadi pegangan adalah Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan MUNAS, Keputusan MUKERNAS, Keputusan RAPIMNAS dan Peraturan-Peraturan/Keputusan Dewan Pimpinan. Pasal 63 PENUTUP

1. 2.

Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan pertama kali pada oleh Musyawarah Nasional – I di Jakarta pada tanggal 9 – 10 Desember 2001, dan dirubah untuk disempurnakan pada Musyawarah Nasional Khusus di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2014 Agar setiap anggota dapat mengetahuinya, Dewan pimpinan diperintahkan untuk mengumumkan dan atau menyebarluaskan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini kepada setiap anggota dan masyarakat lainnya.

Ditetapkan di Pada Tanggal

: Jakarta : 28 Oktober 2014 MUSYAWARAH NASIONAL KHUSUS ASOSIASI KONTRAKTOR TATA LINGKUNGAN INDONESIA Pimpinan Sidang Tetap,

Almeidi Aladin Ketua

Ahmad Khaerudin Anggota

Endy Karo Karo Wakil Ketua

Azhari Sekretaris

Saikul Anhar Anggota