ANGGARAN RUMAH TANGGA ASOSIASI PERUSAHAAN PUBLIC RELATIONS INDONESIA (APPRI) PENGANTAR Anggaran Rumah Tangga (ART) ini merupakan bagian penting dari keberadaan setiap organisasi nirlaba seperti Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia (APPRI). APPRI berdiri pada 10 April 1987, didirikan oleh sejumlah senior kehumasan Indonesia atas dasar semangat untuk menata, membina dan menyatukan berbagai perusahaan kehumasan atau public relations yang ada di Indonesia. Sejak berdiri, APPRI hanya dilengkapi oleh Anggaran Dasar dan tidak dilengkapi oleh ART sebagai pedoman/acuan/indikator penting untuk menggerakkan roda organisasi APPRI. Hal tersebut berdampak pada penentuan Ketua Umum dan Pengurus APPRI berdasarkan “penunjukan” atau tanpa melalui mekanisme demokrasi (musyawarah dan mufakat) sebagaimana yang diatur dalam ART. Pengurus APPRI baru, periode 2014-2017 menyusun ART APPRI yang diharapkan dapat diberlakukan untuk tiga tahun mendatang, yaitu pada 2014-2017 dan selanjutnya dapat direvisi pada kongres tahun 2017.
Pasal 1 KEANGGOTAAN 1. Anggota APPRI adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki izin usaha perdagangan di bidang jasa kehumasan atau public relations yang berkantor dan menjalankan kegiatan usahanya di dalam wilayah Republik Indonesia atau memiliki cabang/kegiatan usaha kehumasannya hingga di luar negeri. 2. Anggota APPRI memiliki sumber daya manajerial, finansial dan material, dengan kualitas dan kuantitas yang mampu menunjang usahanya. 3. Anggota APPRI terdiri dari : Anggota dan Calon Anggota. 4. Anggota adalah perusahaan yang sudah resmi terdaftar dan telah memenuhi berbagai persyaratan administrasi APPRI dan mematuhi berbagai aturan APPRI seperti Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta Kode Etik Anggota APPRI. 5. Calon Anggota adalah perusahaan yang masih meninjau, mempertimbangkan/mempelajari APPRI atau memiliki niat untuk bergabung dan diberi kesempatan untuk mengikuti berbagai acara/kegiatan APPRI. 6. Calon anggota APPRI resmi menjadi anggota jika sudah memenuhi berbagai ketentuan dan syarat menjadi anggota APPRI.
Pasal 2 PROSEDUR PENERIMAAN ANGGOTA
1. Permohonan menjadi anggota dilakukan secara tertulis kepada pengurus APPRI dengan melengkapi/menyerahkan : a. b. c. d.
Akta pendirian perusahaan (CV, PT, firma). Surat Keterangan Izin Usaha yang masih berlaku. Surat Keterangan Tanda Daftar Perusahaan yang masih berlaku. Surat Keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Setelah meneliti berkas calon anggota, Pengurus Pusat APPRI menerbitkan Surat Resmi Penerimaan Keanggotaan atau sertifikat, selambat-lambatnya 14 hari atau dua minggu setelah calon anggota melengkapi berbagai persyaratan menjadi anggota APPRI. Surat resmi atau sertifikat keanggotan APPRI ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum APPRI dalam dua rangkap, masingmasing untuk anggota dan arsip APPRI.
Pasal 3 PROSEDUR PERPANJANGAN ANGGOTA 1. Masa waktu keanggotaan APPRI adalah 3 tahun dan setelahnya dapat diperpanjang. 2. Anggota yang memperpanjang keanggotaannya, harus melengkapi kembali materi-materi sebagaimana yang disebutkan di Pasal 1. 3. Setelah meneliti berkas perpanjangan keanggotaan APPRI, Pengurus Pusat APPRI harus menerbitkan kembali Surat Perpanjangan Keanggotaan atau sertifikat keanggotaan untuk 3 tahun berikutnya.
Pasal 4 PEMBERHENTIAN DAN PEMECATAN ANGGOTA 1. Anggota yang hendak berhenti atau mengundurkan diri dari keanggotaan APPRI dapat mengajukan surat tertulis dengan menyebutkan alasan atau latar belakangnya. 2. Anggota APPRI yang melanggar Kode Etik, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga APPRI akan dimusyawarahkan oleh pengurus dan penasihat APPRI dan
diberikan wewenang penuh untuk membuat keputusan terhadap anggota yang melanggar tersebut. 3. Anggota yang melanggar Kode Etik, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga APPRI harus memenuhi panggilan pengurus dan penasihat APPRI untuk menghadiri rapat khusus sebagai pertanggungjawaban atas pelanggarannya.
Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA DAN CALON ANGGOTA Hak-hak Anggota terdiri dari: a. b. c. d. e.
Hak bicara. Hak suara. Hak memilih. Hak dipilih. Hak mengikuti berbagai aktivitas APPRI.
Hak-hak Calon Anggota terdiri dari: a. Hak bicara. b. Hak mengikuti aktivitas APPRI. Kewajiban Anggota: a. Menaati Kode Etik , Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga APPRI yang berlaku dan semua ketentuan/keputusan/kebijakan yang telah ditetapkan dalam musyawarah APPRI. b. Menjunjung tinggi prinsip dan asas APPRI yang selalu mengutamakan rasa kebersamaan, kekeluargaan, gotong royong, musyawarah mufakat dan saling menghargai. c. Membayar uang pangkal, uang iuran yang mekanisme dan jumlahnya ditetapkan bersama oleh pengurus atau seluruh anggota APPRI dalam kongres. d. Wajib menghadiri Kongres dan Musyawarah/Rapat Tahunan serta berbagai rapat yang ditentukan oleh pengurus inti APPRI.
Pasal 6 KONGRES Kongres adalah forum atau kekuasaan tertinggi APPRI yang berlangsung setiap tiga tahun sekali yang dipimpin oleh dewan penasihat/kepanitiaan khusus yang ditentukan pengurus dengan agenda sebagai berikut:
1. Mengevaluasi kinerja kepengurusan APPRI selama tiga tahun yang telah berjalan dengan didahului laporan pertanggungjawaban pengurus tersebut. 2. Merupakan forum untuk menyempurnakan/mengevaluasi/merevisi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik. 3. Memilih Ketua Umum dan Sekretaris Umum. Selanjutnya Ketua Umum dan Sekretaris Umum diberikan hak prerogatif untuk menentukan Wakil Ketua Umum (boleh ada boleh tidak ada), Bendahara Umum, pengurus lainnya termasuk dewan penasihat. 4. Merupakan forum anggota untuk menyampaikan/mengusulkan berbagai masukan seperti program kerja dan pandangan lainnya untuk kepengurusan baru. 5. Forum Kongres menentukan dan menetapkan waktu dan tempat kongres berikutnya.
Pasal 7 RAPAT-RAPAT dan HUT APPRI 1. RAPAT TAHUNAN (sekali setahun) adalah rapat yang ditentukan (waktu, tempat dan agenda) oleh pengurus APPRI untuk mengevaluasi berbagai program tahunan yang telah lewat, berikut mematangkan program berikutnya. Rapat Tahunan dihadiri oleh pengurus APPRI, dewan penasihat dan anggota yang terkait berdasarkan permintaan/kesepakatan pengurus APPRI. 2. RAPAT KEPANITIAAN adalah rapat panitia (panitia dibentuk, diketahui, dan disetujui oleh pengurus APPRI) untuk persiapan berbagai kegiatan APPRI berdasarkan program kerja pengurus. 3. RAPAT KHUSUS (LAIN) ditentukan oleh pengurus APPRI. 4. HUT APPRI dilaksanakan sebagai berikut: a. HUT APPRI dirayakan secara sederhana, efektif, efisien dan strategis sebagai ungkapan syukur atas eksistensi APPRI. b. Dilaksanakan setiap 10 April atau waktunya ditentukan oleh pengurus dan oleh kepanitiaan khusus. c. Pengurus APPRI dilaksanakan oleh kepanitiaan khusus yang ditentukan oleh pengurus APPRI, sekurang-kurangnya 3 bulan sebelum 10 April atau berdasarkan kesepakatan antara Pengurus APPRI dan Panitia Khusus HUT. d. HUT APPRI dikemas dalam kegiatan lain seperti seminar/simposium/diskusi atau kegiatan lainnya sebagaimana kesepakatan antara Pengurus APPRI dan kepanitiaan khusus. e. Penyelenggaraan HUT APPRI dihadiri/mengundang seluruh pengurus APPRI, anggota APPRI, pendiri APPRI, para mitra APPRI dan para pemangku kepentingan APPRI.
Pasal 8 KETUA UMUM DAN KEPENGURUSAN 1. Ketua Umum dan Sekretaris Umum dipilih dan ditetapkan dalam Kongres tiga tahunan berdasarkan asas musyawarah dan mufakat. 2. Masa bakti kepengurusan APPRI adalah tiga tahun dan ketua umum dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya dan tidak dapat dipilih kembali setelah menjalankan dua kali masa bakti/jabatan. 3. Ketua Umum dibantu/didampingi oleh Sekretaris Umum, memiliki hak prerogatif dalam menentukan Dewan Penasihat, Wakil Ketua Umum (jika dibutuhkan oleh Ketua Umum yang bersangkutan), Bendahara Umum dan pengurus lainnya sesuai kebutuhan atau sesuai keinginan/kebijakan Ketua Umum APPRI yang baru. 4. Ketua Umum dan Sekretaris Umum dapat memilih “kabinetnya” secara langsung pada saat kongres. Namun jika waktunya tidak memungkinkan, Ketua Umum baru diberikan kesempatan selama dua minggu (14 hari) atau selambat-lambatnya satu bulan (30 hari) setelah penyelenggaraan kongres untuk menentukan/memilih “kabinetnya”. 5. Selanjutnya Ketua Umum dan Sekretaris Umum memanggil seluruh calon pengurusnya untuk menyepakati/membuat job description, berikut menetapkan secara resmi anggota pengurusnya. 6. Ketua Umum dan Sekretaris Umum memberikan kesempatan kepada anggota pengurus/kabinetnya untuk menyusun program kerja yang realistis dan konkrit untuk masa tiga tahun, selama 14 hari (dua minggu) setelah penetapan anggota pengurus, lalu menetapkannya dalam rapat pleno kepengurusan. 7. Pengurus baru wajib menginformasikan program kerjanya yang telah ditetapkan dalam rapat pleno kepengurusan tersebut kepada seluruh anggota dalam rapat khusus yang dihadiri anggota atau diumumkan melalui website khusus APPRI atau yang lainnya. 8. Keanggotaan seorang pengurus dinyatakan gugur apabila: a. Meninggal dunia. b. Mengundurkan diri, dengan mengajukan surat pengunduran diri secara tertulis yang ditujukan kepada Ketua Umum dan Sekretaris Umum. c. Ketua Umum dan Sekretaris Umum dapat memberhentikan anggota pengurusnya apabila pengurus bersangkutan tidak dapat diajak kerjasama, tidak aktif dalam waktu yang lama atau atas dasar pertimbangan lain dari Ketua Umum lalu dapat menentukan/menggantinya/menunjuk penggantinya. d. Apabila berhalangan dalam menjalankan tugasnya/tidak bisa menghadiri berbagai rapat dan lainnya, maka Ketua Umum dapat mendelegasikannya kepada Wakil Ketua Umum atau Sekretaris Umum. e. Apabila Ketua Umum berhalangan tetap, maka Wakil Ketua Umum (jika ada) otomatis menggantikannya atau otomatis dijalankan oleh Sekretaris Umum
sebagai Penjabat Ketua Umum hingga berakhirnya masa kepengurusan tersebut. f. Apabila Sekretaris Umum berhalangan tetap, maka Ketua Umum dapat menetapkan Penjabat Sekretaris Umum hingga berakhirnya masa bakti kepengurusan tersebut.
Pasal 9 KANTOR/SEKRETARIAT 1. APPRI harus memiliki kantor atau sekretariat tetap yang ditentukan/ditetapkan oleh pengurus yang sedang berjalan. 2. Operasional kesekretariatan menjadi tanggung jawab penuh Ketua Umum dan dijalankan sepenuhnya oleh Sekretaris Umum, dibantu staf khusus (jumlahnya sesuai kebutuhan) yang sehari-hari menjalankan pekerjaannya secara profesional. 3. Operasional sekretariat diambil dari uang iuran anggota (tahunan, uang pangkal) atau swadaya/sumbangan donatur lainnya. 4. Cakupan kerja (job description) detail para staf profesional ditetapkan oleh Sekretaris Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Umum dan wajib untuk menjalankannya. 5. Para staf profesional harus menjadi roda organisasi yang menata berbagai tata laksana organisasi, seperti administrasi, komunikasi dengan berbagai pengurus, anggota, cabang-cabang APPRI di daerah (jika sudah ada), dengan berbagai pemangku kepentingan/jaringan/mitra kerja eksternal APPRI sebagaimana arahan pengurus inti APPRI.
Pasal 10 KEUANGAN 1. Keuangan APPRI diperoleh dari: a. Uang pangkal yang besarannya disepakati dalam kongres (tiga tahun sekali). b. Uang Iuran dan Sumbangan Anggota disepakati dalam kongres (tiga tahun sekali). c. Sumbangan Pihak Lain/Donatur/Sukarela tidak mengikat. d. Usaha lain seperti seminar, workshop/kursus, pameran, atau berbagai usaha kreativitas lainnya dari pengurus APPRI. 2. Yang mengurus/mengelola keuangan adalah pengurus inti APPRI yakni: Ketua Umum, Wakil Ketua Umum (jika ada) Sekretaris Umum dan Bendahara Umum.
3. Pengelolaan keuangan harus dikelola secara transparan dan dilaporkan kepada pada anggota secara rutin, terutama pada rapat tahunan dan pada saat kongres.
Pasal 11 KELENGKAPAN ORGANISASI 1. Kelengkapan organisasi antara lain: logo, bendera, stempel, kop surat, sarana komunikasi. 2. Pengurus APPRI (Pusat) dapat membuat logo yang diperbaharui, yang sesuai dengan semangat jaman, sesuai visi dan misi APPRI yang ada di dalam Anggaran Dasar. 3. Pengurus APPRI dapat menentukan warna bendera, berikut desain logo yang ada di dalam bendera tersebut. Bendera dapat dipasang/dihadirkan pada rapatrapat/kegiatan APPRI termasuk pada saat kongres. 4. Stempel utama APPRI dapat didesain dan ditetapkan oleh pengurus inti APPRI yang menjadi bagian penting dari administrasi, terutama untuk pengesahan berbagai surat APPRI. 5. Kop surat APPRI dapat ditetapkan/didesain khusus oleh pengurus APPRI untuk berbagai kepentingan administrasi atau surat menyurat. 6. Pengurus APPRI diharapkan menyediakan dan memiliki sarana komunikasi yang informasi dan isi lainnya selalu diperbaharui secara rutin oleh pihak yang berwenang dan mudah diakses oleh anggotanya
Pasal 12 CABANG-CABANG 1. Pengurus APPRI (Pusat) harus merintis pembukaan APPRI cabang daerah tingkat provinsi atau mempertimbangkan usulan dari daerah untuk membuka/mendirikan pengurus APPRI cabang daerah. 2. Pengurus APPRI (Pusat) dapat membuat kriteria khusus untuk pembukaan APPRI Cabang daerah. Jika memenuhi berbagai kriteria, Pengurus APPRI Pusat dapat menetapkan cabang tersebut sebagai bagian dari keluarga besar APPRI (Pusat). 3. APPRI Cabang daerah wajib diumumkan oleh pengurus APPRI (Pusat) setelah ditetapkan atau setelah sah keberadaannya oleh pengurus APPRI (Pusat). 4. Pengurus APPRI (Pusat) wajib mendampingi, mengarahkan, dan membantu berbagai hal untuk APPRI Cabang daerah hingga dapat mandiri.
5. APPRI Cabang daerah menjalankan/menyesuaikan roda organisasinya berdasarkan aturan APPRI (Pusat) seperti Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik dan lainnya.
Pasal 13 PERATURAN PERALIHAN 1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dapat diatur dalam Peraturan Peralihan yang dikeluarkan oleh Pengurus APPRI (Pusat) yang tidak bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga dan Anggaran Dasar. 2. Peraturan Peralihan tersebut berlaku hingga kongres berikutnya.
Pasal 14 PENUTUP Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan disahkan secara khusus oleh Pengurus APPRI periode 2014-2017 pada Jumat, 13 September 2014 di Jakarta. Anggaran Rumah Tangga ini merupakan Anggaran Rumah Tangga Pertama sejak keberadaan APPRI yang berdiri pada 10 April 1987.
