ANGGARAN RUMAH TANGGA GABUNGAN PERUSAHAAN KONTRAKTOR AIR INDONESIA ( GAPKAINDO )
1
BAB I UMUM
PASAL 1 LANDASAN PENYUSUNAN Anggaran Rumah Tangga ini disusun dengan berlandaskan Pasal 43 Anggaran Dasar GAPKAINDO.
PASAL 2 KODE ETIK Menyadari sepenuhnya kedudukan, tugas, kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan darma baktinya bagi Bangsa dan Negara mengingat bahwa usaha Jasa Konstruksi adalah salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, yang turut serta dalam pencapaian terwujudnya tujuan pembangunan nasional yaitu : masyarakat adil dan makmur, yang berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945. GAPKAINDO menetapkan kode etik yang merupakan pedoman berperilaku anggota dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya masing‑masing, sebagai berikut : 1. Berperan aktif dalam peningkatan pembangunan ekonomi nasional. 2. Mentaati Undang‑Undang dan peraturan yang berlaku. 3. Menghormati dan bertanggung jawab terhadap kesepakatan kerja. 4. Tidak melakukan persaingan yang tidak sehat dalammelakukan kegiatan usaha. 5. Tidak menyalah-gunakan kedudukan, wewenang dan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya.
2
BAB II KEANGGOTAAN
PASAL 3 PERSYARATAN MENJADI ANGGOTA 1. Badan usaha yang sah menurut hukum Indonesia dan bergerak dalam bidang usaha Jasa Konstruksi berdomisili di wilayah Indonesia. 2. Badan usaha yang tunduk pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GAPKAINDO serta tunduk pada KODE ETIK GAPKAINDO
PASAL 4 HAK ANGGOTA Hak anggota sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Anggaran Dasar, hanya diwakili oleh 1 (satu) orang yang namanya tercantum dalam Akta Notaris Perusahaan dan mendapatkan Kartu Tanda Anggota
PASAL 5 PROSEDUR PENDAFTARAN ANGGOTA 1. Mengisi formulir pendaftaran sebagai syarat utama dan melampirkan berkas perusahaan serta memenuhi persyaratan administrasi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Pendaftaran dilaksanakan di DPD Kabupaten/Kota untuk kemudian diteruskan ke DPP.
3
3. DPP dapat menerima pendaftaran dari pemohon bilamana DPD Kabupaten / Kota dimana pemohon berdomisili belum terbentuk atau telah terbentuk tetapi tidak berfungsi. 4. Keputusan diterima tidaknya menjadi anggota ditentukan oleh DPP 5. DPP melaporkan anggota yang mendaftar ke DPN. 6. Kartu. Tanda Anggota (KTA) ditanda tangani oleh DPN dan DPP serta DPD Kabupaten/Kota bila telah terbentuk. 7. KTA diterbitkan oleh DPN dan sebelum terbit KTA yang berlaku maka DPP diperbolehkan mengeluarkan KTA sementara yang berlaku 1 (satu) bulan dan melaporkannya ke DPN. PASAL 6 KEHILANGAN HAK KEANGGOTAAN Anggota akan hilang hak keanggotaannya sebagaimana diatur dalam pasal 15 Anggaran Dasar, dan disebabkan oleh karena : 1. Tidak mendaftarkan ulang keanggotaannya pada setiap awal tahun. 2. Tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh organisasi.
PASAL 7 SANKSI KEPADA ANGGOTA Sebelum terkena sanksi Organisasi sesuai Pasal 15 ayat 4 Anggaran Dasar dan Pasal 6 Anggaran Rumah Tangga, maka dikenakan tahapan‑tahapan sebagai berikut : 1. Menerbitkan Surat Teguran / Peringatan.
4
2. Menjatuhkan pembekuan sementara terhadap keanggotaan GAPKAINDO. 3. Pencabutan Keanggotaan.
PASAL 8 PROSES PENERAPAN SANKSI ORGANISASI 1. Menerbitkan Surat Teguran / Peringatan : a. Surat Teguran / Peringatan ke I, dijatuhkan dengan masa berlaku 1 (satu) bulan. b. Surat Teguran / Peringatan ke II, dijatuhkan dengan masa berlaku 1 (satu) bulan apabila Surat Teguran / Peringatan ke I diabaikan c. Surat Teguran / Peringatan ke III, dijatuhkan dengan masa berlaku 1 (satu) bulan apabila Surat Teguran / Peringatan ke II diabaikan. d. Apabila Surat Teguran / Peringatan ke I sampai ke III diabaikan maka akan dilaksanakan pencabutan hak keanggotaan di GAPKAINDO . 2. Surat Teguran / Peringatan dikeluarkan oleh DPD Kabupaten/ Kota sedangkan pembekuan oleh DPP atas persetujuan DPN. 3. Bagi anggota yang terkena sanksi organisasi dapat mengajukan pembelaan / pertimbangan ke DPP dan apabila DPP tidak dapat menjawab maka dapat mengajukan pembelaan / pertimbangan ke DPN. 4. Jika ada anggota yang telah nyata‑nyata membahayakan atau merugikan organisasi, dapat segera dijatuhkan sanksi tanpa melalui prosedur yang telah diatur di atas, akan tetapi diberikan kebebasan untuk mempertanggung jawabkannya melalui pembelaan pada MUSDA Kabupaten/Kota terdekat.
5
BAB III KEPENGURUSAN
PASAL 9 SUSUNAN DEWAN PIMPINAN 1. Susunan Dewan Pimpinan Nasional a. Seorang Ketua Umum. b. 4 (empat) orang Ketua. c. Seorang Sekretaris Jenderal dan 2 (dua) orang Sekretaris d. Seorang Bendahara Umum dan 2 (dua) orang Bendahara e. Beberapa orang Ketua Kompartemen sesuai dengan kebutuhan f. Dewan Pimpinan Nasional dapat membentuk badan-badan, Lembaga‑lembaga dan Komite‑komite jika diperlukan demi kemajuan organisasi 2. Susunan Dewan Pimpinan Propinsi a) Seorang Ketua Umum. b) 4 (empat) orang Ketua c) Seorang Sekretaris Umum dan 2 (dua) orang Sekertaris d) Seorang Bendahara Umum dan 2 (dua) orang Bendahara. e) Beberapa orang Ketua Departemen sesuai dengan kebutuhan. f) Dewan Pimpinan Propinsi dapat membentuk Badan‑badan, Lembaga‑lembaga, dan Komite-komite, jika diperlukan demi kemajuan organisasi.
6
3. Susunan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota a. Seorang Ketua Umum. b. 4 (empat) orang Ketua. c. Seorang Sekretaris Umum dan 2 (dua) orang Sekertaris d. Seorang Bendahara Umum dan 2 (dua) orang Bendahara e. Beberapa orang Ketua Bidang sesuai dengan kebutuhan. f Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota dapat membentuk badan-badan, Lembaga – lembaga, dan Komite-komite jika diperlukan demi kepentingan organisasi.
PASAL 10 PERSYARATAN MENJADI DEWAN PIMPINAN 1. Pengusaha yang perusahaannya telah tercatat minimal 3 (tiga) tahun berturut‑turut menjadi anggota aktif pada Organisasi GAPKAINDO. 2. Khusus untuk jabatan Ketua Umum DPN adalah anggota yang pernah duduk dalam unsur Dewan Pimpinan Nasional atau menjadi Ketua Umum DPP sekurang kurangnya 1 (satu) periode 3. Untuk dapat menjadi Ketua Umum DPP adalah anggota yang pernah duduk dalam unsur Dewan Pimpinan Propinsi atau pernah menjadi Ketua Umum DPD Kabupaten/Kota sekurang kurangnya 1 (satu) periode 4. Untuk dapat menjadi Ketua Umum DPD Kabupaten/Kota. adalah anggota yang pernah duduk dalam unsur Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota sekurang kurangnya 1 (satu) periode
7
PASAL 11 MASA JABATAN DEWAN PIMPINAN 1. Masa Jabatan Dewan Pimpinan disemua tingkatan, ditetapkan selama 5 (lima) tahun. 2. Khusus untuk jabatan Ketua Umum hanya dapat dipilih untuk 2 (dua) kali masa bhakti tetapi apabila paserta MUNAS / MUSDA Propinsi / MUSDA Kabupaten/Kota menghendaki untuk 1 (satu) periode berikutnya secara aklamasi maka dapat ditetapkan kembali. 3. Anggota Dewan Pimpinan tidak boleh merangkap jabatan untuk semua tingkatan. PASAL 12 PERGANTIAN ANTAR WAKTU 1. Apabila Ketua Umum berhalangan tetap dan atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya maka dapat diganti oleh seorang Ketua yang dipilih atau yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Pimpinan Lengkap dan hasilnya diminta pengesahan pada tingkatan organisasi yang lebih tinggi. 2. Masa jabatan bagi pengganti dihitung sebagai satu masa jabatan apabila waktu mejabat sampai dengan akhir masa jabatan berakhir lebih dari setengah masa jabatan yang tersisa. 3. Apabila ada jabatan yang lowong dari anggota Dewan Pimpinan, maka penggantinya ditetapkan melalui Rapat Dewan Pimpinan Harian dan selanjutnya diminta pengesahan dari Dewan Pimpinan setingkat di atasnya dan hasilnya dipertanggung jawabkan pada Musyawarah sesuai tingkatan masing‑masing.
8
PASAL 13 TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PIMPINAN Tugas dan Wewenang Dewan Pimpinan antara lain : 1. Menyelenggarakan Musyawarah dan Rapat‑rapat sebagaimana diatur dalam BAB V BAB VII Anggaran Dasar. 2. Pimpinan tertinggi menjabarkan dan melaksanakan keputusan Musyawarah dan Rapat‑rapat, baik ke dalam maupun ke luar, terhadap jalannya organisasi. dan akan dipertanggung jawabkan pada MUNAS / MUSDA Propinsi / MUSDAKabupaten/ Kota 3. Dewan Pimpinan Nasional mengukuhkan dan melantik Dewan Pimpinan Propinsi. 4. Dewan Pimpinan Propinsi mengukuhkan dan melantik Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
PASAL 14 PENDELEGASIAN WEWENANG Pendelegasian Wewenang diatur sebagai berikut : 1. Apabila karena satu dan lain hal Ketua Umum berhalangan sementara atau karena satu dan lain hal tidak dapat menjalankan tugas untuk waktu tertentu maka Ketua Umum diwakili oleh Ketua, sesuai dengan pembagian pembidangannya. 2. Dalam menjalankan rutinitas organisasi bila Ketua Umum berhalangan, maka dalam rapat dapat dipimpin oleh salah seorang unsur Ketua yang hadir, atas dasar kesepakatan / penunjukan para ketua tersebut.
9
PASAL 15 SANKSI JABATAN 1. Apabila anggota Dewan Pimpinan denqan nyata melanggar Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga maka kepadanya dapat diberlakukan pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap setelah yang bersangkutan diberi Teguran / Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut‑turut dengan jangka waktu setiap Teguran / Peringatan berlaku 1 (satu) bulan, setelah terlebih dahulu diadakan Rapat DPL yang diagendakan secara khusus untuk membicarakan kasus yang ada. 2. Jika sanksi dijatuhkan maka diberi kesempatan kepada yang bersangkutan untuk mengadakan pembelaan pada tingkat organisasi yang lebih tinggi, atau pada Musyawarah sesuai tingkatan masing‑masing. 3. Sanksi jabatan dapat dijatuhkan tanpa harus menerbitkan peringatan/teguran bilamana anggota pengurus yang bersangkutan nyata-nyata melakukan tindakan yang dapat menghambat/ membahayakan jalannya organisasi dan atau tidak lagi memenuhi ketentuan Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga GAPKAINDO
PASAL 16 SANKSI TERHADAP DEWAN PIMPINAN 1. Jika Dewan Pimpinan Propinsi tidak memenuhi atau melalaikan tugas dan kewajibannya maka kepada Dewan Pimpinan Propinsi tersebut dapat dibekukan dengan terlebih dahulu diberikan Surat Teguran / Peringatan berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu setiap Teguran / Peringatan berlaku 1 (satu) bulan, sesuai dengan keputusan rapat Dewan Pimpinan Nasional lengkap yang diagendakan khusus. 2. Jika Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota tidak memenuhi atau melalaikan tugas dan kewajibannya maka kepada Dewan
10
Pimpinan Daerah tersebut dapat dibekukan oleh Dewan Pimpinan Propinsi setelah terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran / Peringatan berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu setiap Teguran / Peringatan berlaku 1 (satu) bulan, sesuai keputusan Rapat Dewan Pimpinan Propinsi lengkap yang diagendakan khusus. 3. Pembekuan dapat dilakukan tanpa harus menerbitkan peringatan/teguran bilamana Dewan Pimpinan yang bersangkutan nyata-nyata melakukan tindakan yang dapat menghambat/ membahayakan organisasi dan/atau tidak lagi memenuhi ketentuan Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga GAPKAINDO
BAB IV KEUANGAN
PASAL 17 KEUANGAN 1. Pungutan resmi Organisasi. a. Uang Pangkal. b. Uang Iuran. Besarnya pungutan resmi organisasi dibedakan sesuai dengan tingkat kualifikasi perusahaan dan ditetapkan oleh DPP dengan persetujuan DPN. 2. Perimbangan penerimaan pungutan resmi organisasi : a. Sebesar 50 % untuk DPD b. Sebesar 30 % untuk DPP c. Sebesar 20 % untuk DPN
11
3. Laporan Keuangan : a. Laporan Keuangan DPD Kabupaten/Kota disampaikan kepada segenap anggota dan kepada Dewan Pimpinan Propinsi. b. Laporan Keuangan DPP disampaikan kepada Dewan Pimpinan Nasional. c. Laporan Keuangan DPN disampaikan kepada Dewan Pimpinan Propinsi d. Pembukuan dimulai setiap tanggal 1 Januaru sampai 31 Desember Setiap Tahun. e. Laporan Keuangan harus diaudit setiap tahunnya.
BAB V PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PASAL 18 PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Khusus.
BAB VI LAMBANG DAN BENDERA GAPKAINDO
PASAL 19 LAMBANG Lambang GAPKAINDO sebagaimana pada lampiran 1 Anggaran Rumah Tangga ini.
12
PASAL 20 BENDERA Bendera GAPKAINDO sebagaimana pada lampiran 2 Anggaran Rumah Tangga.
BAB VII PERATURAN PERALIHAN PASAL 21 PENYIMPANGAN DARI ANGGARAN DASAR Menyimpang dari BAB V Pasal 21, dan Pasal 23 Anggaran Dasar sebelum dapat dilaksanakan MUSDA Propinsi dan MUSDA Kabupaten/Kota maka : 1. Dewan Pimpinan Propinsi diangkat dan dilantik oleh DPN. 2. Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota diangkat dan dilantik oleh DPP yang bersangkutan
BAB VIII PERATURAN PENUTUP
PASAL 22 LAIN–LAIN 1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan ditetapkan melalui rapat Dewan Pimpinan Nasional selama tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga serta selanjutnya dipertanggung jawabkan pada MUNAS.
13
2. Dalam perbedaan penafsiran maka kekuatan hukum sesuai dengan urutan : a. Anggaran Dasar. b. Anggaran Rumah Tangga c. Keputusan MUNAS d. Keputusan MUKERNAS e. Keputusan RAPIMNAS f. Peraturan dan keputusan Dewan Pimpinan Nasional.
PASAL 23 BERLAKU ANGGARAN RUMAH TANGGA -
Anggaran Rumah Tangga ini merupakan perubahan dan penyempurnaan dari Anggaran Rumah Tangga GAPKAINDO yang ada.
-
Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak ditetapkan oleh Musyawarah Nasional ke II GAPKAINDO di Bandung, pada tanggal 24 November 2010.
14
ANGGARAN DASAR GABUNGAN PERUSAHAAN KONTRAKTOR AIR INDONESIA (GAPKAINDO)
15
PEMBUKAAN DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Seiring dengan bergulirnya reformasi dan demokrasi yang ditandai dengan keinginan menghapus sistem monopoli di bumi pertiwi, di awali dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang disusul kemudian oleh UndangUndang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi pada tanggal Tujuh Mei Seribu Sembilanratus Sembilanpuluh Sembilan (07-05-1999) yang berlaku efektif 1 (satu) tahun kemudian tepatnya Delapan Mei Duaribu (08-05-2000) adalah merupakan era baru dunia usaha khususnya pada bidang usaha jasa konstruksi Indonesia. Undang-Undang Jasa konstruksi mengamanatkan bahwa hakekat Pembangunan Nasional adalah Pembangunan Manusia Indonesia Seutuhnya, dengan titik berat pada sektor ekonomi, terutama dalam rangka strategi yang bertumpu pada konsep dasar Pembangunan Ekonomi Nasional, sehingga keterlibatan dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sangat diperlukan Perusahaan Kontraktor Air Indonesia adalah bagian dari Masyarakat Jasa Konstruksi. Didorong oleh kesadaran yang mendalam akan tugas dan tanggung jawab untuk ikut berperan nyata dan berpatisipasi aktif dalam Pembangunan Nasional serta dapat mendorong upaya terwujudnya iklim usaha dan ekonomi yang lebih kondusif, maka dengan ini didirikan Gabungan Perusahaan Kontraktor Air Indonesia ( GAPKAINDO ) dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, sebagai berikut :
16
ANGGARAN DASAR BAB I NAMA, KEDUDUKAN DAN WAKTU
Pasal 1 NAMA Organisasi ini bernama Gabungan Perusahaan Kontraktor Air Indonesia disingkat “GAPKAINDO”.
PASAL 2 TEMPAT KEDUDUKAN 1. GAPKAINDO Pusat berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia. 2. GAPKAINDO daerah Provinsi berkedudukan di Ibukota Provinsi yang bersangkutan. 3. GAPKAINDO daerah Kabupaten / Kota berkedudukan di Ibukota Kabupaten / Kota atau yang setingkat dengan itu.
PASAL 3 WAKTU GAPKAINDO didirikan dan dideklarasikan di Hotel Sahid Jakarta pada hari senin tanggal tujuh Agustus tahun dua ribu (07-082000), untuk waktu yang tidak terbatas
17
BAB II AZAS, LANDASAN DAN TUJUAN PASAL 4 AZAS Gabungan Perusahaan Kontraktor Air Indonesia ( GAPKAINDO ) berazaskan Pancasila sebagai satu satunya Azas. PASAL 5 LANDASAN GAPKAINDO berlandaskan : 1. UUD RI 2. Undang Undang yang mengatur tentang Jasa Konstruksi 3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
PASAL 6 TUJUAN Organisasi GAPKAINDO memiliki tujuan : 1. Menghimpun Perusahaan Kontraktor Air Indonesia yang bergerak dibidang Usaha Jasa Konstruksi dan atau Pengadaan Barang yang berkaitan dengan Usaha Jasa Konstruksi. 2. Membina dan mengembangkan kemampuan anggota menjadi profesional, kokoh dan mandiri serta berdaya saing tinggi. 3. Membina hubungan dengan konsep dan program kemitraan yang sinergi dengan pengguna jasa baik Pemerintah maupun Swasta, ditingkat pusat, maupun di tingkat Provinsi dan
18
Kabupaten / Kota. 4. Mendorong terciptanya hubungan kemitraan yang sinergi antar anggota golongan ekonomi kuat, anggota golongan ekonomi menengah dan golongan ekonomi lemah. 5. Memupuk kepribadian para anggota untuk mentaati kode etik organisasi dan bertanggung jawab sesuai dengan kaidah keilmuan dan kejujuran intelektual. 6. Memperjuangkan dan melindungi kepentingan-kepentingan anggota yang berdasarkan realita dengan berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku guna meningkatkan kesejahteraan anggota. 7. Berperan aktif dalam pengawasan agar terwujud tertib pelaksanaan pekerjaan di semua lini untuk menunjang Pembangunan Ekonomi Nasional. 8. Aktif melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga, badan-badan, yang terkait dengan bidang Jasa Konstruksi dan atau Pengadaan Barang yang berkaitan dengan usaha Jasa Konstruksi, baik di dalam Negeri maupun di luar Negeri.
BAB III BENTUK, STATUS, SIFAT, STRUKTUR DAN PERANGKAT ORGANISASI PASAL 7 BENTUK ORGANISASI Bentuk Organisasi GAPKAINDO adalah Asosiasi yang merupakan wadah bergabungnya para Pengusaha Kontraktor Air Indonesia yang bergerak dalam bidang Usaha Jasa Konstruksi dan merupakan satu kesatuan Organisasi dari Tingkat Pusat ke Tingkat Provinsi, sampai daerah Kabupaten / Kota diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19
PASAL 8 STATUS ORGANISASI GAPKAINDO merupakan Asosiasi Perusahaan Konstraktor Air yang independen, bukan merupakan bagian dari Organisasi Pemerintah maupun Organisasi Politik.
PASAL 9 SIFAT ORGANISASI GAPKAINDO adalah Asosiasi Perusahaan yang menjadi wadah Pengusaha Kontraktor Air di Indonesia yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam Wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Orang-perseorangan dan atau Badan Usaha, baik yang berbentuk Badan Hukum maupun yang bukan Badan hukum. Baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam Bidang Ekonomi serta bergerak dalam bidang usaha Jasa Konstruksi dan atau Pengadaan Barang yang berkaitan dengan Usaha Jasa Konstruksi. Organisasi GAPKAINDO dalam melakukan segala kegiatannya bersifat mandiri demi kesejahteraan anggota.
PASAL 10 STRUKTUR ORGANISASI 1. Struktur Organisisasi GAPKAINDO terdiri atas : a. Organisasi Tingkat Pusat disebut GAPKAINDO Pusat, dipimpin oleh Dewan Pimpinan Nasional GAPKAINDO disingkat DPN GAPKAINDO. b. Organisasi Tingkat Daerah Provinsi disebut GAPKAINDO
20
Provinsi, dipimpin oleh Dewan Pimpinan Provinsi disingkat DPP GAPKAINDO. c. Organisasi Tingkat Daerah Kabupaten / Kota disebut GAPKAINDO Kabupaten / Kota, dipimpin oleh Dewan Pimpinan Daerah GAPKAINDO Kabupaten / Kota, disingkat DPD GAPKAINDO. 2. DPN GAPKAINDO, DPP GAPKAINDO dan DPD GAPKAINDO Kabupaten / Kota adalah merupakan satu kesatuan yang terkait oleh satu garis hubungan jenjang bertingkat dalam Struktur Organisasi. 3. Setiap Kebijakan-kebijakan organisasi ditingkat yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan kebijakan-kebijakan organisasi ditingkat yang lebih tinggi.
PASAL 11 PERANGKAT ORGANISASI 1. Perangkat Organisasi GAPKAINDO Pusat : a. Musyawarah Nasional disingkat MUNAS. b. Musyawarah Nasional Khusus disingkat MUNASSUS. c. Musyawarah Nasional Luar Biasa disingkat MUNASLUB. d. Rapat Kerja Nasional disingkat RAKERNAS e. Rapat Pimpinan Nasional disingkat RAPIMNAS f. Dewan Pimpinan Nasional disingkat DPN 2. Perangkat Organisasi GAPKAINDO Daerah Provinsi : a.
Musyawarah Daerah Provinsi disingkat MUSDA Provinsi.
b.
Musyawarah Daerah Luar Biasa Provinsi disingkat MUSDALUB Provinsi.
21
c. Rapat Kerja Daerah Provinsi disingkat RAKERDA Provinsi. d.
Rapat Pimpinan Daerah Provinsi disingkat RAPIMDA Provinsi.
e.
Dewan Pimpinan Provinsi disingkat DPP.
3. Perangkat Organisasi GAPKAINDO Daerah Kabupaten / Kota: a. Musyawarah Daerah Kabupaten / Kota disingkat MUSDA Kabupaten / Kota b. Musyawarah Daerah Luar Biasa Kabupaten / Kota disingkat MUSDALUB Kabupaten / Kota. c. Rapat Kerja Daerah Kabupaten/ Kota disingkat RAKERDA Kabupaten / Kota. d. Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota disingkat DPD Kabupaten / Kota.
BAB IV KEANGGOTAAN, HAK DAN KEWAJIBAN
PASAL 12 KEANGGOTAAN. Keanggotaan GAPKAINDO terdiri dari : 1. Anggota Biasa, yaitu orang peseorangan dan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang bergerak dalam bidang usaha jasa konstruksi dan atau pengadaan barang yang berkaitan dengan usaha jasa konstruksi. 2. Anggota Luar Biasa, yaitu pejabat pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat / pengusaha, yang dipandang telah berjasa dalam membantu / membina dan mengembangkan GAP-
22
KAINDO ditingkat pusat maupun ditingkat daerah provinsi / kabupaten / kota, dan bersedia mendukung / menjadi anggota dan atau pengurus GAPKAINDO.
PASAL 13 HAK ANGGOTA 1. Anggota Biasa mempunyai : a. Hak Suara, yaitu hak mengambil keputusan dan hak memilih. b. Hak Dipilih, yaitu menerima kepercayaan, menduduki jabatan dalam kepengurusan GAPKAINDO. c. Hak Bicara, yaitu hak mengajukan usul / saran dan pendapat serta mengajukan pertanyaan. d. Hak untuk mengikuti segala kegiatan dan menikmati segala fasilitas organisasi. e. Hak Pelayanan, yaitu hak untuk mendapat informasi, bimbingan, bantuan dan perlindungan organisasi dalam menjalankan usahanya. 2. Anggota Luar Biasa mempunyai : a. Hak Bicara, yaitu mengajukan usul, saran, dan pendapat serta mengajukan pertanyaan. b. Hak untuk mengikuti segala kegiatan dan menikmati segala fasilitas organisasi. c. Hak dipilih.
23
PASAL 14 KEWAJIBAN ANGGOTA GAPKAINDO 1. Mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang tertulis dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. 2. Mematuhi dan melaksanakan segala peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh organisasi. 3. Aktif melaksanakan program-program organisasi. 4. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik organisasi dan senantiasa berperilaku yang sesuai dengan kode etik organisasi. 5. Membayar iuran dan biaya lain yang ditetapkan organisasi yang telah mendapat persetujuan Dewan Pimpinan Nasional.
PASAL 15 BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN 1. Meninggal Dunia. 2. Mengundurkan diri. 3. Semua ijin usaha yang dimiliki dicabut oleh Pemerintah. 4. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri. 5. Melanggar AD/ART dan Kode Etik Organisasi. 6. Dicabut keanggotaannya karena salah satu alasan yang tertentu sesuai kebijakan organisasi. PASAL 16 BIDANG USAHA PEKERJAAN ANGGOTA Bidang Pekerjaan Tata Lingkungan, Sub Bidang : a. Perpipaan. b. Pengelolaan Air Bersih. c. Pengelolaan Air Tanah.
24
BAB V MUSYAWARAH DAN RAPAT – RAPAT PASAL 17 MUSYAWARAH DAN RAPAT –RAPAT ORGANISASI 1. Ditingkat Pusat : a. Musyawarah Nasional disingkat MUNAS. b. Musyawarah Nasional Khusus disingkat MUNASSUS. c. Musyawarah Nasional Luar Biasa disingkat MUNASLUB. d. Rapat Kerja Nasional disingkat RAKERNAS. e. Rapat Pimpinan Nasional disingkat RAPIMNAS. f. Rapat Dewan Pimpinan Nasional disingkat Rapat DPN. 2. Ditingkat Daerah Provinsi : a. Musyawarah Daerah Provinsi disingkat MUSDA Provinsi. b. Musyawarah Daerah Luar Biasa disingkat MUSDALUB Provinsi. c. Rapat Kerja Daerah Provinsi disingkat RAKERDA Provinsi. d. Rapat Pimpinan Daerah Provinsi disingkat RAPIMDA Provinsi e. Rapat Dewan Pimpinan Provinsi disingkat Rapat DPP 3. Ditingkat Kabupaten / Kota : a. Musyawarah Daerah Kabupaten / Kota disingkat MUSDA Kabupaten / Kota. b. Musyawarah Daerah Luar Biasa Kabupaten / Kota disingkat MUSDALUB Kabupaten / Kota. c. Rapat Kerja Daerah Kabupaten/Kota disingkat RAKERDA Kabupaten / Kota.
25
d. Rapat Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota disingkat Rapat DPD Kabupaten / Kota.
PASAL 18 MUSYAWARAH NASIONAL - Musyawarah Nasional disingkat MUNAS. 1. MUNAS merupakan lembaga yang mempunyai kedudukan dan kekuasaan tertinggi organisasi. 2. Waktu pelaksanaan MUNAS dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun pada akhir masa bakti DPN. 3. Tugas dan wewenang MUNAS : a. Menilai Pertanggungjawaban DPN. b. Menetapkan atau merubah AD/ART c. Menetapkan kebijakan umum dan rencana program kerja 5 ( Lima ) tahunan. d. Memilih Ketua Umum dan menetapkan Dewan Pimpinan Nasional 4. Peserta Munas adalah : c. Peserta Penuh, yaitu utusan dari DPN sebanyak 5 (lima) orang yang dinyatakan dengan surat mandat dari DPN, dan utusan dari DPP sebanyak 3 (tiga) orang yang dinyatakan dengan surat mandat dari masing-masing Dewan Pimpinan Propinsi yang bersangkutan. d. Peserta Peninjau, yaitu utusan dari Dewan Pembina, utusan dari Dewan Pertimbangan, utusan dari Dewan Penasehat yang masing masing dinyatakan dengan surat mandat dari dewan yang bersangkutan dan Dewan Pimpinan Nasional lengkap diluar utusan Peserta Penuh, utusan dari DPP masing-masing sebanyak
26
2 (dua) orang dan DPD Kabupaten / Kota masingmasing sebanyak 1 (satu) orang dan dinyatakan dengan Surat Mandat dari masing-masing Dewan Pimpinan yang bersangkutan. 5. Hak Peserta MUNAS : a. Peserta Penuh mempunyai Hak Bicara, Hak Memilih, dan Hak Dipilih. b. Peserta Peninjau memiliki Hak Bicara dan Hak Di pilih. 6 Tata Cata Pemilihan dan Penetapan Dewan Pimpinan Nasional diatur sebagaimana pada pasal 25, 26 dan 27 Anggaran Dasar ini. 7. Penanggung Jawab MUNAS adalah Dewan Pimpinan Nasional dan untuk Penyelenggaraan dan Pelaksanaannya dibentuk Panitia Pelaksana dan Panitia Pengarah yang bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan Nasional.
PASAL 19 MUSYAWARAH NASIONAL KHUSUS -
Musyawarah Nasional Khusus disingkat MUNASSUS 1. Kedudukan Musyawarah Khusus ( MUNASSUS ) adalah setingkat dengan MUNAS. 2. MUNASSUS dapat dilaksanakan sewaktu-waktu atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 ( dua per tiga ) dari jumlah Dewan Pimpinan Provinsi yang ada. 3. Wewenang MUNASSUS adalah merubah dan menetapkan Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga ( AD / ART ) dan pembubaran Organisasi.
27
4. Peserta MUNASSUS sama dengan peserta MUNAS. 5. Hak Peserta MUNASSUS sama dengan Hak Peserta MUNAS. 6. Untuk Pelaksanaan MUNASSUS terlebih dahulu dibentuk Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana yang bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan Nasional. PASAL 20 MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA -
Musyawarah Nasional Luar Biasa disingkat MUNASLUB 1. Kedudukan Musyawarah Luar Biasa adalah setingkat dengan MUNAS 2. MUNASLUB dapat dilaksanakan sewaktu-waktu atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Dewan Pimpinan Provinsi yang ada, setelah mendapat persetujuan Dewan Penasihat dan Dewan Pembina Nasional. 3. Tugas dan wewenang MUNASLUB : a. Menilai pertanggung jawaban DPN b. Memberhentikan Dewan Pimpinan Nasional, walaupun masa bhaktinya belum berakhir c. Memilih Ketua Umum dan menetapkan Dewan Pimpinan Nasional yang baru dalam sisa masa bhakti. 4. Peserta MUNASLUB sama dengan peserta MUNAS 5. Hak Perserta MUNASLUB sama dengan hak peserta MUNAS 6. Tata cara pemilihan dan penetapan Dewan Pimpinan Nasional sama dengan pada MUNAS 7. Penanggung jawab MUNASLUB adalah Dewan Pimpinan
28
Nasional dimana untuk penyelenggaraan dan pelaksanaan MUNASLUB dibentuk panitia pengarah dan Panitia Pelaksana yang bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan Nasional
PASAL 21 MUSYAWARAH DAERAH PROVINSI Musyawarah Daerah Provinsi disingkat MUSDA Provinsi. 1. Musda Provinsi merupakan lembaga yang mempunyai kedudukan dan kekuasaan tertinggi di Organisasi tingkat Provinsi. 2. Waktu pelaksanaan MUSDA Provinsi dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun pada akhir masa bakti Dewan Pimpinan Provinsi. 3. Tugas dan Wewenang MUSDA Provinsi adalah : a. Menilai pertanggung-jawaban DPP b. Menetapkan kebijaksanaan umum dan Rencana Program Kerja 5 (lima) tahunan. c. Memilih Ketua Umum dan menetapkan Dewan Pimpinan Provinsi. 4. Peserta MUSDA Provinsi adalah : a. Peserta Penuh, yaitu Peserta dari DPN sebanyak 3 (tiga) orang yang dinyatakan dengan Surat Mandat dari DPN, utusan dari DPP sebanyak 5 (lima) orang, utusan dari DPD Daerah Kabupaten / Kota sebanyak 3 (tiga) orang, yang dinyatakan dengan Surat Mandat dari masing-masing Dewan Pimpinan yang bersangkutan. b. Peserta Peninjau, yaitu utusan dari Dewan Pembina, utusan dari Dewan Pertimbangan, utusan dari Dewan Penasehat yang masing masing dinyatakan
29
dengan surat mandat dari dewan yang bersangkutan, Pengurus lengkap Dewan Pimpinan Provinsi di luar peserta penuh yang dinyatakan dengan surat mandat dari DPP yang bersangkutan dan utusan dari DPD Kabupaten / Kota masing –masing sebanyak 2 (dua) orang di luar Peserta Penuh, yang dinyatakan dengan Surat Mandat dari masing-masing DPD yang bersangkutan. 5. Hak Peserta MUSDA Provinsi : a. Peserta penuh memiliki hak bicara, hak memilih dan dipilih. b. Peserta Peninjau memiliki hak bicara dan hak dipilih. 6. Tata Cata Pemilihan dan Penetapan Dewan Pimpinan Provinsi diatur sebagaimana pada pasal 25, 26 dan 27 Anggaran Dasar ini. 7. Penanggung Jawab MUSDA Provinsi adalah Dewan Pimpinan Provinsi dimana untuk Penyelenggaraan dan Pelaksanaannya dibentuk Penitia Pelaksana daan Panitia Pengarah yang bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan Provinsi.
PASAL 22 MUSYAWARAH DAERAH LUAR BIASA PROVINSI Musyawarah Daerah Luar Biasa Provinsi disingkat MUSDALUB Provinsi. 1. Kedudukan dan kekuasaan MUSDALUB Provinsi. adalah setingkat dengan MUSDA Provinsi. 2. MUSDALUB Provinsi, dapat dilaksanakan sewaktu-waktu atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari
30
jumlah Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota yang ada, setelah mendapat persetujuan Dewan Pimpinan Nasional dengan memperhatikan saran dan pendapat Dewan Pertimbangan dan Dewan Pembina. 3 Tugas dan wewenang MUSDALUB Provinsi : c. Menilai pertanggung jawaban DPP d. Memberhentikan Dewan Pimpinan Provinsi, walaupun masa bhaktinya belum berakhir e. Memilih Ketua Umum dan menetapkan Dewan Pimpinan Provinsi yang baru dalam sisa masa bhakti. 4. Peserta MUSDALUB Provinsi sama dengan Peserta MUSDA Provinsi 5. Hak Peserta MUSDALUB Provinsi sama dengan Hak Peserta MUSDA Provinsi. 6. Tata cara Pemilihan dan Penetapan Dewan Pimpinan Provinsi sama dengan pada MUSDA Provinsi. 7. Penanggung Jawab MUSDALUB Provinsi adalah Dewan Pimpinan Provinsi dimana untuk Penyelenggaraan dan Pelaksanaannya dibentuk Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana yang bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan Provinsi.
PASAL 23 MUSYAWARAH DAERAH KABUPATEN / KOTA -
Musyawarah Daerah Kabupaten / Kota disingkat MUSDA Kabupaten / Kota. 1. Kedudukan dan kekuasaan MUSDA Kabupaten / Kota merupakan lembaga yang mempunyai kedudukan dan kekuasaan tertinggi di Organisasi tingkat Kabupaten / Kota.
31
2. Waktu pelaksanaan MUSDA Kabupaten / Kota dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun pada akhir masa bakti DPD Kabupaten / Kota. 3. Tugas dan Wewenang MUSDA Kabupaten / Kota. a. Menilai Pertanggung Jawab DPD Kabupaten / Kota. b. Menetapkan kebijaksanaan umum dan rencana program kerja 5 (lima) tahunan. c. Memilih Ketua Umum dan menetapkan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota. 4. Peserta MUSDA Kabupaten / Kota adalah : a. Peserta Penuh, yaitu utusan dari DPN sebanyak 2 (dua) orang yang dinyatakan dengan surat mandat dari DPN, utusan dari DPP sebanyak 3 (tiga) orang yang dinyatakan dengan surat mandat dari DPP, utusan dari DPD Kabupaten / Kota sebanyak 5 (lima) orang, yang dinyatakan dengan Surat mandat dari DPD Kabupaten / Kota yang bersangkutan dan seluruh Direktur / Pimpinan Badan Usaha Anggota GAPKAINDO Kabupaten / Kota atau wakilnya yang dinyatakan dengan Surat Mandat dari anggota yang bersangkutan. b. Peserta Peninjau, yaitu utusan dari Dewan Pembina, utusan dari Dewan Pertimbangan, utusan dari Dewan Penasehat yang masing masing dinyatakan dengan surat mandat dari dewan yang bersangkutan, pengurus DPD lengkap diluar peserta penuh yang dinyatakan dengan Surat Mandat. 5. Hak Peserta MUSDA Kabupaten / Kota : a. Peserta Penuh MUSDA Kabupaten / Kota mempunyai hak bicara, hak memilih dan dipilih.
32
b. Peserta Peninjau MUSDA Kabupaten / Kota mempunyai Hak Bicara dan Hak Pilih. 6. Tata Cata Pemilihan dan Penetapan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota diatur sebagaimana pada pasal 25, 26 dan 27 Anggaran Dasar ini. 7. Penanggung Jawab MUSDA Kabupaten / Kota adalah Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota dan untuk penyelenggaraan dan pelaksanaannya dibentuk Panitia Pelaksana dan Panitia Pengarah yang bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota. PASAL 24 MUSYAWARAH DAERAH LUAR BIASA KABUPATEN / KOTA -
Musyawarah Daerah Luar Biasa Kabupaten / Kota disingkat MUSDALUB Kabupaten / Kota. 1. Kedudukan dan kekuasaan MUSDALUB Kabupaten / Kota adalah setingkat dengan MUSDA Kabupaten / Kota. 2. MUSDALUB Kabupaten/Kota dapat dilaksanakan sewaktu-waktu atas permintaan sekurang-kuranya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang ada, setelah mendapat persetujuan Dewan Pimpinan Provinsi dengan memperhatikan saran dan pendapat Dewan Penasehat dan Dewan Pembina Kabupaten / Kota. 3. Tugas dan wewenang MUSDALUB Kabupaten / Kota : a. Menilai Pertanggung jawaban kerja DPD Kabupaten / Kota. b. Memberhentikan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota, walaupun masa baktinya belum berakhir. c. Memilih Ketua Umum dan Menetapkan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota yang baru dalam masa bakti yang tersisa.
33
4. Peserta MUSDALUB Kabupaten / Kota sama sengan peserta MUSDA Kabupaten / Kota. 5. Hak Peserta MUSDALUB Kabupaten / Kota sama dengan Hak Peserta MUSDA Kabupaten / Kota. 6. Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota sama dengan pada MUSDA Kabupaten / Kota. 7. Penanggung Jawab MUSDALUB Kabupaten / Kota adalah Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota dan untuk penyelenggaraan dan pelaksanaannya dibentuk Panitia Pelaksana dan Panitia Pengarah yang bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota. BAB VI TATA CARA PEMILIHAN KETUA UMUM, PEMILIHAN TIM FORMATUR DAN TUGAS SERTA WEWENANG TIM FORMATUR PASAL 25 TATA CARA PEMILIHAN KETUA UMUM Tata Cara pemilihan Ketua Umum DPN, DPP, dan DPD Kabupaten / Kota 1. Ketua Umum DPN, DPP dan DPD Kabupaten / Kota dipilih secara langsung, umum, bebas dan rahasia, di dalam rapat Pleno MUNAS / MUSDA Provinsi / MUSDA Kabupaten / Kota. 2. Pemilihan Ketua Umum DPN, DPP,dan DPD Kabupaten / Kota, dilakukan dengan dua tahap : a. Tahap Bakal Calon. b. Tahap Pencalonan.
34
3. Seorang Bakal Calon Ketua Umum, membuat dan menyerahkan Surat Pernyataan kesediaan menjadi Calon Ketua Umum. 4. Seorang Bakal Calon Ketua Umum, dinyatakan sah menjadi calon Ketua Umum, apabila didukung oleh minimal 1/3 (satu per tiga) dari jumlah Peserta penuh. 5. Seorang Bakal Calon Ketua Umum, setelah dinyatakan sah sebagai Calon Ketua Umum, harus memaparkan Visi, Misi, dan Pokok-pokok Pikiran pada Rapat Pleno MUNAS / MUSDA Provinsi /MUSDA Kabupaten / Kota. 6. Pemilihan Ketua Umum dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. 7. Apabila secara musyawarah ternyata tidak mencapai kata mufakat maka pemilihan Ketua Umum dilakukan dengan Pemungutan Suara (voting). 8. Calon Ketua Umum yang mendapat suara terbanyak ditetapkan menjadi Ketua Umum dan sekaligus menjadi Ketua Tim Formatur. PASAL 26 TATA CARA PEMILIHAN FORMATUR 1. Tim Formatur MUNAS, MUSDA Provinsi dan MUSDA Kabupaten / Kota terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu seorang Ketua Tim Formatur merangkap Anggota Tim dan 2 (dua) Orang Anggota Tim Formatur. 2. Anggota Tim formatur dipilih dari dan oleh peserta penuh MUNAS / MUSDA Provinsi / MUSDA Kabupaten / Kota, diluar Ketua Umum / Ketua Tim Formatur sebagai mana dimaksud dalam pasal 25 ayat 8 di atas. 3. Pemilihan Anggota Tim Formatur dilakukan secara Musyawarah untuk mufakat. 4. Apabila secara musyawarah ternyata tidak mencapai kata mufakat, maka Pemilihan Anggota Tim Formatur di-
35
lakukan dengan cara pemungutan suara (voting). 5. Suara terbanyak ke 1 (satu) dan ke 2 (dua) ditetapkan sebagai Anggota Tim formatur. PASAL 27 TUGAS DAN WEWENANG TIM FORMATUR 1. Tugas Tim Formatur adalah menyusun personalia Pengurus Dewan Pimpinan sesuai tingkatannya dan mengumumkan hasil sidang tim Formatur selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penetapan pembentukan tim Formatur. 2. Wewenang Tim Formatur antara lain dalah : a. Menerima atau menolak nama calon pengurus dengan didasari pertimbangan / penilaian terhadap seseorang serta mengharmonisasikan penugasannya dengan Ketua Umum Terpilih. b. Dalam hal Dewan Pengurus Lengkap belum dapat tersusun maka tim Formatur dapat mendelegasikan Penyusunan Pengurus Kompartemen / Departemen / Bidang, kepada Dewan Pimpinan Harian yang telah ditetapkan. BAB VII RAPAT–RAPAT PASAL 28 RAPAT KERJA NASIONAL -
Rapat Kerja Nasional disingkat RAKERNAS. 1. Kedudukan dan kekuasaan RAKERNAS adalah satu tingkat di bawah MUNAS dan diselenggarakan sejalan dengan situasi dan kondisi peningkatan peran organisasi tingkat pusat dan dipertanggung jawabkan pada MUNAS. 2. RAKERNAS dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam masa bakti kepengurusan atau sewaktu-
36
waktu jika diperlukan sesuai kebutuhan dan atas usul lebih besar dari ½ (satu perdua) jumlah Dewan Pimpinan Provinsi yang ada. 3. Tugas dan Wewenang RAKERNAS. a. Mengadakan evaluasi dan merevisi, serta menetapkan kebijaksanaan umum dan rencana kerja yang baru. b. Membantu DPN dalam memutuskan hal-hal yang tidak dapat diputuskan sendiri. 4. Peserta RAKERNAS adalah : a. Pengurus Lengkap Dewan Pimpinan Nasional. b. utusan dari Dewan Pembina, utusan dari Dewan Pertimbangan, utusan dari Dewan Penasehat yang masing masing dinyatakan dengan surat mandat dari dewan yang bersangkutan c. Utusan dari DPP yang ada, masing-masing sebanyak 2 (dua) orang yang dinyatakan dengan Surat Mandat. 5. Penanggung jawab penyelenggaraan dan Pimpinan RAKERNAS adalah DPN. PASAL 29 RAPAT KERJA DAERAH PROVINSI -
Rapat Kerja Dewan Provinsi disingkat RAKERDA Provinsi : 1. Kedudukan dan Kekuasaan RAKERDA Provinsi adalah satu tingkat di bawah MUSDA Provinsi dan diselenggarakan sejalan dengan situasi dan kondisi peningkatan peran organisasi tingkat provinsi dan dipertanggung jawabkan pada MUSDA Provinsi. 2. RAKERDA Provinsi dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu masa bakti kepengurusan dan sewaktu-waktu jika diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan atas usul lebih besar dari ½ (satu perdua) jumlah
37
DPD Kabupaten / Kota yang ada. 3. Tugas dan Wewenang RAKERDA Provinsi : a. Mengadakan evaluasi dan merevisi serta menetapkan kebijasanaan umum dan rencana kerja yang baru dengan tetap berpedoman pada Program Umum DPN. b. Membantu DPP dalam memutuskan hal-hal yang tidak dapat diputuskan sendiri. 4. Peserta RAKERDA Provinsi adalah : a. Pengurus Lengkap Dewan Pimpinan Provinsi. b. Utusan dari Dewan Pembina, utusan dari Dewan Pertimbangan, utusan dari Dewan Penasehat yang masing masing dinyatakan dengan surat mandat dari dewan yang bersangkutan. c. Utusan DPD Kabupaten / Kota yang ada, masing-masing sebanyak 3 (tiga) orang yang dinytakan dengan Surat Mandat. 5. Penanggung Jawab Penyelenggaraan dan Pimpinan RAKERDA Provinsi adalah Dewan Pimpinan Provinsi. PASAL 30 RAPAT KERJA DAERAH KABUPATEN / KOTA - Rapat Kerja Daerah Kabupaten / Kota disingkat RAKERDA Kabupaten / Kota. 1. Kedudukan dan kekuasaan RAKERDA Kabupaten / Kota adalah adalah satu tingkat di bawah MUSDA Kabupaten / Kota diselenggarakan sejalan dengan situasi dan kondisi peningkatan peran GAPKAINDO dan dipertanggung jawabkan pada MUSDA Kabupaten / Kota. 2. RAKERDA Kabupaten / Kota dilaksanakan sekurangkurangnya 1 (satu) kali dalam satu masa bakti kepengurusan atau sewaktu-waktu jika diperlukan sesuai dengan
38
kebutuhan dan atas usul lebih dari ½ (satu perdua) jumlah anggota yang ada. 3. Tugas dan wewenang RAKERDA Kabupaten / Kota : a. mengadakan evaluasi dan merivisi serta menetapkan kebijaksanaan umum dan rencana kerja yang baru dengan tetap berpedoman pada program umum DPP. b. Membantu DPD Kabupaten / Kota dalam memutuskan hal-hal yang tidak dapat diputuskan sendiri. 4. Peserta RAKERDA Kabupaten / Kota adalah : a. Pengurus Lengkap Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota. b. utusan dari Dewan Pembina, utusan dari Dewan Pertimbangan, utusan dari Dewan Penasehat yang masing masing dinyatakan dengan surat mandat dari dewan yang bersangkutan. c. Anggota. 5. Penanggung jawab Penyelenggaraan dan Pimpinan RAKERDA Kabupaten / Kota adalah DPD Kabupaten / Kota. PASAL 31 RAPAT PIMPINAN NASIONAL -
Rapat Pimpinan Nasional disingkat RAPIMAS. 1. Waktu Pelaksanaan RAPIMNAS adalah sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dan dilaksanakan atas usul lebih besar dari ½ (satu perdua) dari jumlah DPP. 2. Tugas dan wewenang RAPIMNAS adalah menilai pelaksanaan rencana kerja yang dijabarkan dalam program kerja DPN dan menetapkan kebijaksanaan tambahan yang dipandang perlu.
39
3. Peserta RAPIMNAS adalah : a. Pengurus Lengkap Dewan Pimpinan Nasional b. Ketua Umum dari DPP yang ada. c. Utusan dari Dewan Pembina, utusan dari Dewan Pertimbangan, utusan dari Dewan Penasehat yang masing masing dinyatakan dengan surat mandat dari dewan yang bersangkutan. PASAL 32 RAPAT PIMPINAN DAERAH PROVINSI -
Rapat Pimpinan Daerah Provinsi disingkat RAPIMDA Provinsi. 1. Waktu Pelaksanaan RAPIMDA Provinsi adalah sekurangkurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktuwaktu sesuai dengan kebutuhan dan dilaksanakan atas usul lebih besar dari ½ (satu perdua) dari jumlah DPD Kabupaten / Kota. 2. Tugas dan wewenang RAPIMDA Provinsi adalah menilai pelaksanaan rencana kerja yang dijabarkan dalam program kerja DPP dan menetapkan kebijaksanaan tambahan yang dipandang perlu. 3. Peserta RAPIMDA Provinsi adalah : a. Pengurus Lengkap Dewan Pimpinan Provinsi b. Ketua Umum dari DPD Kabupaten / Kota yang ada. c. utusan dari Dewan Pembina, utusan dari Dewan Pertimbangan, utusan dari Dewan Penasehat yang masing masing dinyatakan dengan surat mandat dari dewan yang bersangkutan.
40
PASAL 33 RAPAT DEWAN PIMPINAN Rapat Dewan Pimpinan terdiri dari : 1. Rapat Dewan Pimpinan Harian disingkat Rapat DPH. a. Dilaksanakan Sekurang – kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 bulan. b. Tugas dan wewenag Rapat DPH adalah memonitor / mengevaluasi dan menetapkan kinarja organisasi. 2. Rapat Dewan Pimpinan Lengkap disingkat Rapat DPL. a. Dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. b. Tugas dan wewenang Rapat DPL adalah : 1. Membahas, mengevaluasi dan menyusun kembali anggaran tahunan tiga bulan berjalan. 2. Evaluasi secara berkala per triwulan terhadap pelaksanaan Program kerja antar kompartemen / Departemen / Bidang. 3. Jika dianggap perlu akibat dan atau hal lain yang perlu diselesaikan maka Rapat DPL dapat mengusulkan diadakan RAPIMNAS / RAPIMDA Provinsi atau Rapat Anggota di kabupaten / kota. PASAL 34 WAKTU, TEMPAT DAN AGENDA SURAT -
Ketua Umum Dewan Pimpinan pada tiap tingkatan menetapkan : 1. Waktu dan Tempat Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Musyawarah-musyawarah. 2. Waktu, Tempat dan Agenda Rapat-rapat.
41
BAB VIII PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN KOURUM PASAL 35 PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN KOURUM -
Pengambilan Keputusan 1. Pengambilan Keputusan pada musyawarah / rapat berdasarkan suara terbanyak dan dinyatakan sah bila jumlah yang hadir mencapai Kourum. 2. Musyawarah dan rapat dinyatakan kourum bila peserta yang hadir lebih besar dari 2/3 (dua pertiga) jumlah peserta penuh, sesuai dengan pasal-pasal yang berlaku dalam musyawarah / rapat tersebut. 3. Bila belum mencapai kourum, musyawarah / rapat dapat ditunda selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam untuk memberi kesempatan hadir kepada peserta yang mempunyai hak sebagai peserta penuh. 4. Apabila setelah masa tunda tersebut ternyata musyawarah / rapat tetap tidak mencapai kourum maka musyawarah / rapat dapat diteruskan jika jumlah peserta yang berhak hadir lebih besar ½ (satu per dua) jumlah peserta penuh dan segala keputusannya dinyatakan sah dan mengikat. BAB IX SUSUNAN DEWAN PASAL 36 DEWAN PIMPINAN
- Dewan Pimpinan terdiri dari : 1. Dewan Pimpinan Harian disingkat DPH, terdiri dari : a. Ketua Umum.
42
b. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang ketua, c. Sekertaris Jendral pada tingkat DPN, Sekretaris Umum pada tingkat DPP dan DPD Kabupaten / Kota. d. Sekurang-kurangnya 2 (dua) orang sekertaris e. Bendahara Umum. f. Sekurang-kurangnya 2 (dua) orang bendahara. 2. Dewan Pimpinan Lengkap disingkat DPL terdiri dari Dewan Pimpinan Harian ditambah dengan : a. Para Ketua Kompartemen untuk DPN GAPKAINDO. b. Para Ketua Departemen untuk DPP GAPKAINDO. c. Para Ketua Bidang untuk DPD GAPKAINDO Kabupaten / Kota. PASAL 37 DEWAN PEMBINA, DEWAN PERTIMBANGAN DAN DEWAN PENASEHAT 1. Dewan Pembina, Dewan Pertimbangan dan Dewan Penasehat pada setiap tingkatan diangkat oleh Dewan Pimpinan Harian hasil MUNAS / MUSDA Provinsi / MUSDA Kabupaten / Kota . 2. Dewan Pembina pada setiap tingkatan terdiri dari para pejabat pemerintah dan atau para tokoh masyarakat yang dianggap dapat meningkatkan peran dan fungsi organisasi serta dapat memberikan dukungan kepada Dewan Pimpinan demi kemajuan organisasi. 3. Dewan Pertimbangan pada setiap tingkatan terdiri dari tokoh masyarakat / tokoh pengusaha dan telah berjasa ikut mendirikan / mengembangkan Organisasi serta bersedia dan mampu membantu dan memberikan masukan, saran, serta pertimbangan atas kebijakan yang akan dilakukan oleh Dewan Pimpinan.
43
4. Dewan Penasehat terdiri dari anggota-anggota GAPKAINDO yang telah berjasa dalam pengembangan organisasi GAPKAINDO serta bersedia baik diminta maupun tidak diminta untuk memberikan nasehat atas kebijakan yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Harian. 5. Dewan pada setiap tingkatan diminta atau tidak diminta berkewajiban memberi nasehat dan saran-saran dalam pelaksanaan kebijaksanaan umum oleh Dewan Pimpinan. 6. Dewan Pembina, Dewan Penasehat dan Dewan Pertimbangan, pada setiap tingkatan dapat membentuk susunan kepengurusan Dewan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. BAB X KEUANGAN PASAL 38 SUMBER DANA -
Sumber dana terdiri dari : 1. Pungutan resmi organisasi. 2. Bantuan dan sumbangan yang tidak bersifat mengikat. 3. Usaha-usaha lain yang sah. PASAL 39 PENGELOLAAN HARTA KEKAYAAN
1. Dewan Pimpinan bertanggung jawab atas harta kekayaan organisasi serta pengelolaannya. 2. Bila organisasi bubar yang dinyatakan melalui Musyawarah Nasional Khusus maka kekayaan organisasi diserahkan khusus kepada usaha-usaha sosial.
44
BAB XI PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ATAU ANGGARAN RUMAH TANGGA PASAL 40 PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ATAU ANGGARAN RUMAH TANGGA -
Perubahan Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan melalui MUNAS atau MUNASSUS dengan memperhatikan saran dan pendapat Dewan Pertimbangan dan Dewan Pembina, karena : 1. Diketahui di dalam Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga terdapat ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, khususnya yang berhubungan dengan jasa konstruksi dan pengadaan barang-barang Jasa Konstruksi. 2. Untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan situasi yang melingkupi kebutuhan organisasi dan anggota. PASAL 41 PEMBUBARAN GAPKAINDO
-
Pembubaran GAPKAINDO hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Nasional Khusus (MUNASSUS) dengan agenda tunggal khusus perihal pembubaran organisasi / Asosiasi, sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat 3 Anggaran Dasar ini.
45
BAB XII PENUTUP
PASAL 42 LAMBANG DAN BENDERA - Lambang dan Bendera GAPKAINDO diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
PASAL 43 ANGGARAN RUMAH TANGGA -
Anggaran Rumah Tangga mengatur hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan isinya tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.
PASAL 44 BERLAKU ANGGARAN DASAR -
Anggaran Dasar ini merupakan perubahan dan penyempurnaan dari Anggaran Dasar GAPKAINDO sebelumnya.
-
Anggaran Dasar ini berlaku sejak ditetapkan oleh Musyawarah Nasional ke II GAPKAINDO di Bandung, pada tanggal 24 November 2010.
46
KODE ETIK
GAPKAINDO Menyadari sepenuhnya kedudukan, tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya untuk memberikan darma baktinya bagi Bangsa dan Negara mengingat bahwa usaha Jasa Konstruksi adalah salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, yang turut serta dalam pencapaian terwujudnya tujuan pembangunan Nasional yaitu: masyarakat adil dan makmur, yang berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945. GAPKAINDO menetapkan kode etik yang merupakan pedoman berperilaku anggota dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya masing-masing sebagai berikut : 1. Berperan aktif dalam peningkatan pembangunan ekonomi nasional, dalam Bidang Jasa Pelaksanaan Konstruksi Spesialis Perpipaan dan Pengolahan Air Bersih/Pengolahan Air Limbah. 2. Mentaati Undang-undang dan Peraturan yang ada. 3. Menghormati dan bertanggung jawab terhadap kesepakatan kerja 4. Tidak melakukan persaingan yang tidak sehat dalam melakukan kegiatan usaha. 5. Tidak menyalahgunakan kedudukan, kewenangan yang dipercayakan kepadanya.
47
