ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
ASOSIASI PERUSAHAAN AIR KEMASAN INDONESIA
I
ASOSIASI
A SA N
RU PE
SA H
INDO NES IA
IN
AS
PA D
AA
E N AI R K
M
Diterbitkan oleh: DEWAN PENGURUS PUSAT ASPADIN Jl. Pulo Lentut no. 3- Kawasan Industri Pulogadung JAKARTA TIMUR 13920 Telp. (+62)8119287508, Fax. (+6221)29021701 Email :
[email protected]
Cetakan ke – 8
Tahun 2015
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
ASOSIASI PERUSAHAAN AIR KEMASAN INDONESIA
Diterbitkan oleh: DEWAN PENGURUS PUSAT ASPADIN Jl. Pulo Lentut no. 3- Kawasan Industri Pulogadung JAKARTA TIMUR 13920 Telp. (+62)8119287508, Fax. (+6221)29021701 Email :
[email protected]
Cetakan ke – 8
Tahun 2015
DAFTAR ISI Halaman Daftar Isi ……………………………………………i
Anggaran Dasar MUKADIMAH ………………………………..…..1 Bab I : Nama, Kedudukan, dan Waktu…..…..2 Bab II : Asas………………………………......2 Bab III : Tujuan & Tugas Pokok…………….....2 Bab IV : Keanggotaan……………………….....3 Bab V : Organisasi…………………………….4 Bab VI : Keuangan…………………………..…4 Bab VII : Perubahan Anggaran Dasar………..…4 Bab VIII : Pembubaran ASPADIN……………....5 Bab IX : Peraturan Tambahan……………….....5 Bab X : Penutup…………………………….....5
Anggaran Rumah Tangga Bab I Bab II Bab III Bab IV Bab V Bab VI Bab VII
: : : :
Keanggotaan………………………….6 Organisasi……………………...……..9 Keuangan……………………………20 Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga…………...21 : Pembubaran ASPADIN……………..21 : Peraturan Tambahan………………...22 : Penutup……………………………...22
ARTI LOGO ASPADIN………………………………...23 SUSUNAN DEWAN PENGURUS PUSAT ASPADIN 2015 – 2018………………………………….24
i
ANGGARAN DASAR ASOSIASI PERUSAHAAN AIR KEMASAN INDONESIA (ASPADIN) MUKADIMAH Menyadari sepenuhnya bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjamin warganya untuk berserikat dan berkumpul melaksanakan hak dan kewajibannya guna mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, mengisi kemerdekaan sesuai amanat Proklamasi 17 Agustus 1945. Bahwa Amanat Penderitaan Rakyat merupakan tuntutan luhur yang harus diperjuangkan guna melindungi, mensejahterakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang disejajarkan dengan kemajuan bangsa lain di dunia. Oleh karena itu seluruh Perusahaan Air Kemasan di Indonesia, mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk turut berperan serta secara nyata dalam pembangunan Bangsa dan Negara khususnya dibidang ekonomi. Menyadari pula bahwa untuk mewujudkan cita-cita tersebut, Perusahaan Air Kemasan di Indonesia seyogyanya dihimpun dalam suatu wadah organisasi, sehingga mampu dan memudahkan menjalankan fungsi dan pengabdiannya dalam pembangunan Nasional Republik Indonesia. Maka dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dibentuklah ASOSIASI PERUSAHAAN AIR KEMASAN INDONESIA dan selanjutnya disebut ASPADIN, dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:
1
ANGGARAN DASAR BAB I NAMA, KEDUDUKAN DAN WAKTU Pasal 1 Nama Organisasi ini bernama ASOSIASI PERUSAHAAN AIR KEMASAN INDONESIA dan selanjutnya disebut ASPADIN Pasal 2 Kedudukan ASPADIN Pusat berkedudukan di Ibukota Republik Indonesia Pasal 3 Waktu ASPADIN didirikan pada tanggal 2 Oktober 1991 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya BAB II ASAS Pasal 4 ASAS ASPADIN berasaskan Pancasila BAB III TUJUAN DAN TUGAS POKOK Pasal 5 Tujuan ASPADIN turut serta dalam usaha meningkatkan derajat kesehatan masyarakat untuk mencapai sasaran pembangunan nasional berdasarkan Pancasila melalui Industri Air Kemasan di Indonesia yang maju dan berkembang. 2
Pasal 6 Tugas Pokok Untuk mencapai tujuan dalam Pasal 5 diatas, maka ASPADIN mempunyai tugas pokok sebagai berikut: 1. Memajukan Industri Air Kemasan di Indonesia untuk memproduksi air kemasan yang memenuhi standar nasional agar supaya dapat berkembang dengan baik dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, ditinjau dari kepentingan anggota maupun dari kepentingan perkembangan perekonomian nasional. 2. Memupuk, membina dan mengembangkan rasa persatuan dan kesatuan serta semangat kerjasama antara para anggota. 3. Bekerjasama dengan berbagai pihak yang terkait terutama lembaga pemerintah & lembaga swasta serta organisasi profesi, baik didalam maupun diluar negeri 4. Memberikan informasi mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan industri air kemasan yang berguna untuk masyarakat pada umumnya dan untuk para anggota ASPADIN pada khususnya. 5. Melaksanakan segala kebijakan dan peraturan pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. BAB IV KEANGGOTAAN Pasal 7 Jenis anggota Anggota ASPADIN terdiri dari: 1. Anggota Biasa 2. Anggota Luar Biasa 3. Anggota Kehormatan
3
BAB V ORGANISASI
1.
2. 3.
4. 5. 6.
Pasal 8 Sifat ASPADIN bersifat mandiri, bukan organisasi pemerintah, bukan organisasi politik, dan dalam melaksanakan kegiatannya tidak mencari keuntungan material. Organisasi ASPADIN terdiri dari Pembina, Badan Legislatif dan Badan Eksekutif serta Badan khusus. Pembina adalah orang perseorangan yang dinilai memiliki dedikasi yang tinggi, dan atau telah terbukti berjasa kepada ASPADIN dalam mencapai maksud dan tujuan. Badan Legislatif adalah Musyawarah Nasional dan Musyawarah Daerah. Badan Eksekutif adalah Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengurus Daerah Badan khusus adalah kelengkapan ASPADIN yang dibentuk untuk keperluan khusus. BAB VI KEUANGAN
Pasal 9 Sumber dana Dana untuk membiayai kegiatan ASPADIN diperoleh dari: 1. Uang pangkal anggota 2. Uang iuran anggota 3. Sumbangan dan usaha lain yang sah. BAB VII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
4
Pasal 10 Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan dan ditetapkan oleh Musyawarah Nasional BAB VIII PEMBUBARAN ASPADIN Pasal 11 Pembubaran ASPADIN hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Nasional yang khusus diadakan untuk itu BAB IX PERATURAN TAMBAHAN Pasal 12 Hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Dasar , dimuat dalam Anggaran Rumah Tangga sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar BAB X PENUTUP Pasal 13 Anggaran Dasar ini ditetapkan dan disahkan oleh Keputusan Musyawarah Nasional VIII ASPADIN di Jakarta tanggal 18 Nopember 2015 dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : JAKARTA Tanggal : 18 Nopember 2015 MENYETUJUI PIMPINAN SIDANG MUSYAWARAH NASIONAL VIII ASPADIN Ketua, ttd Sudarman Bolo
Wakil Ketua,
Sekretaris,
ttd Abbas Selong
ttd Yusni Elma
5
ANGGARAN RUMAH TANGGA BAB I KEANGGOTAAN Pasal 1 Persyaratan 1.
2.
3.
Anggota Biasa ASPADIN adalah: a) Perusahaan Air Kemasan di Indonesia yang telah memiliki izin dari Kementerian Perindustrian dan memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI, terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) serta memiliki Nomor Pendaftaran MD untuk produknya. b) Perusahaan yang melakukan makloon pada Perusahaan Air Kemasan anggota ASPADIN dan memenuhi syarat Pasal 1 huruf a). Anggota Luar Biasa ASPADIN adalah pemasok Perusahaan Air Kemasan di Indonesia yang telah memiliki izin usaha dari Kementerian Perindustrian dan terdaftar di Kementerian Perdagangan. Anggota Kehormatan ASPADIN adalah Warga Negara Indonesia yang telah berjasa luar biasa terhadap ASPADIN. Pasal 2 Tata Cara Penerimaan Anggota
1.
Untuk menjadi Anggota Biasa atau Anggota Luar Biasa harus mengajukan permohonan tertulis dan pernyataan persetujuan tertulis untuk mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ASPADIN kepada Dewan Pengurus Pusat melalui Dewan Pengurus Daerah dengan melampirkan bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat 1 dan 2 di atas. 6
2.
3.
4.
1. 2. 3.
Apabila di wilayah calon anggota belum ada Dewan Pengurus Daerah ASPADIN, pendaftaran melalui Dewan Pengurus Daerah terdekat. Keanggotaan disyahkan oleh Dewan Pengurus Pusat, melalui Surat Keputusan Pengangkatan Keanggotaan yang ditanda tangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Anggota Kehormatan diusulkan tertulis oleh Pengurus Pusat atau Pengurus Daerah dan disahkan oleh Musyawarah Nasional. Pasal 3 Hak Anggota Setiap Anggota Biasa ASPADIN mempunyai hak bicara, hak memilih dan hak dipilih. Setiap Anggota Luar Biasa dan anggota kehormatan ASPADIN hanya mempunyai hak bicara. Setiap anggota berhak mendapatkan perlindungan dan pembelaan dari ASPADIN. Pasal 4 Kewajiban anggota
Setiap anggota ASPADIN wajib: 1. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ASPADIN. 2. Menjunjung nama dan menjaga kehormatan ASPADIN. 3. Membayar uang pangkal dan uang iuran, kecuali anggota kehormatan. Pasal 5 Sanksi terhadap anggota Setiap anggota yang melakukan tindakan yang merugikan ASPADIN dapat dikenai sanksi berupa: 1. Teguran dan peringatan. 2. Penghentian pelayanan organisasi. 3. Pemberhentian sebagai anggota. 7
Pasal 6 Kehilangan keanggotaan 1. Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa ASPADIN kehilangan keanggotaan karena: a. Semua izin yang berhubungan dengan Air Kemasan (untuk Anggota Biasa) dan izin yang berhubungan dengan pemasok (Anggota Luar Biasa), yang dimilikinya dicabut oleh Pemerintah atau dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan. b. Yang bersangkutan menghentikan usahanya di bidang Industri Air Kemasan atau dibidang yang berhubungan dengan Industri Air Kemasan. c. Yang bersangkutan melakukan tindakan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga ASPADIN. d. Anggota yang tidak membayar iuran 3 tahun berturutturut. 2. Anggota kehormatan kehilangan keanggotaannya karena: a. Anggota yang bersangkutan meninggal dunia. b. Atas permintaan sendiri yang diajukan secara tertulis. Pasal 7 Tata Cara Pemberhentian Anggota 1. Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa diberhentikan langsung oleh Dewan Pengurus Pusat, bila memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf a dan atau huruf b. 2. Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa diberhentikan sementara oleh Dewan Pengurus Pusat, bila memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf c dan disetujui oleh sekurangnya lebih dari separuh Dewan Pengurus Pusat. 3. Anggota kehormatan diberhentikan langsung oleh Dewan Pengurus Pusat bila memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat 2 huruf a atau huruf b. 4. Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa diberhentikan langsung oleh Dewan Pengurus Pusat, bila memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf d. 8
Pasal 8 Pembelaan Anggota 1. Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa yang dikenakan pemberhentian sementara diberikan kesempatan membela diri dalam sidang Musyawarah Nasional. 2. Putusan pemberhentian yang diambil Musyawarah Nasional dianggap sah, apabila disetujui oleh sekurangnya lebih dari separuh jumlah peserta Musyawarah Nasional. BAB II ORGANISASI Pasal 9 Dewan Pembina 1. Status a. Dewan Pembina adalah Dewan yang terdiri dari orang perseorangan yang dinilai memiliki dedikasi yang tinggi, dan atau telah terbukti berjasa kepada ASPADIN dalam mencapai maksud dan tujuan. b. Dewan Pembina terdiri dari seorang Ketua dan Anggota. c. Dewan Pembina ditetapkan oleh Musyawarah Nasional bersamaan dengan pemilihan Dewan Pengurus Pusat. d. Masa bakti Dewan Pembina adalah 3 (tiga) tahun, terhitung dari tanggal penetapan oleh MUNAS. 2. Kewajiban dan Wewenang a. Memberikan arahan strategis kepada Dewan Pengurus Pusat untuk pengembangan Asosiasi b. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi kerja Dewan Pengurus Pusat c. Bersama Dewan Pengurus Pusat mengangkat dan mengesahkan Wakil Ketua Umum sebagai Ketua Umum mana kala Ketua Umum kehilangan jabatannya.
9
Pasal 10 Dewan Pengurus Pusat 1. Status 1.1. Dewan Pengurus Pusat adalah Dewan Eksekutif tertinggi ASPADIN yang memimpin dan menjalankan organisasi secara nasional, berkedudukan di Ibukota Republik Indonesia, bersifat kolektif dan bertanggung jawab kepada Musyawarah Nasional. 1.2. Dewan Pengurus Pusat terdiri dari sekurangnya: a. Ketua Umum b. Wakil Ketua Umum c. Sekretaris Jenderal d. Wakil Sekretaris Jenderal e. Bendahara f. Wakil Bendahara g. Ketua Bidang, dan anggotanya 1.3. Dewan Pengurus Pusat dipilih oleh dan dari peserta MUNAS. 1.4. Setiap anggota Dewan Pengurus Pusat tidak dibenarkan merangkap jabatan ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. 1.5. Dalam kegiatan sehari-hari, Dewan Pengurus Pusat dibantu oleh Direktur Eksekutif. 1.6. Direktur Eksekutif adalah seseorang yang dipilih dan diangkat oleh Dewan Pengurus Pusat dan tidak bekerja pada perusahaan Air Kemasan. 2. Masa Bakti a. Masa bakti Dewan Pengurus Pusat adalah 3 (tiga) tahun dan setelah itu pengurus yang bersangkutan dapat dipilih kembali. b. Ketua Umum dapat dipilih kembali maksimal untuk 3 (tiga) kali masa bakti berturut-turut. 3. Kehilangan Jabatan Kepengurusannya : Dewan Pengurus Pusat kehilangan jabatan Kepengurusannya apabila: 10
a.
b.
c. d.
Anggota Pengurus yang bersangkutan berhalangan tetap, yaitu meninggal dunia, mengalami cacat fisik dan/atau cacat mental yang tidak memungkinkan yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik atau kehilangan kewarganegaraan Indonesia; atau Anggota Pengurus yang bersangkutan mengajukan pengunduran diri secara tertulis atau ditarik oleh perusahaannya; atau Anggota Pengurus yang bersangkutan tidak lagi bekerja pada Perusahaan Air Kemasan; atau Anggota Pengurus yang bersangkutan terbukti melakukan tindak pidana.
4. Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: a. Dalam hal Ketua Umum kehilangan jabatan kepengurusannya, maka wakil Ketua Umum otomatis menggantikan jabatan Ketua Umum dan dikukuhkan oleh Dewan Pembina. b. Dalam hal Wakil Ketua Umum menolak secara tertulis jabatan Ketua Umum sesuai ketentuan Bab II Pasal 10 ayat (4) huruf a beserta alasannya, maka: i. Dewan Pembina bersama Dewan Pengurus Pusat dan Ketua Dewan Pengurus Daerah memilih dan mengangkat salah satu Anggota Dewan Pengurus Pusat untuk menetapkan dan mengukuhkan Ketua Umum; ii. Dalam hal pemilihan Ketua Umum sebagaimana huruf b ayat i, maka sekurang-kurangnya harus dihadiri dan atau disetujui secara tertulis oleh 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu). c. Dalam hal Anggota Pengurus Dewan Pimpinan Pusat selain Ketua Umum kehilangan jabatan kepengurusannya sebagaimana Pasal 10 ayat (3), maka: i. Tugas, wewenang dan tanggungjawabnya dilaksanakan oleh wakil yang bersangkutan dan 11
ii.
iii.
ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat. Dalam hal Anggota Dewan Pengurus Pusat yang mengundurkan diri tidak memiliki wakil atau wakil yang bersangkutan menolak untuk ditetapkan sebagai pengganti Anggota Dewan Pengurus yang mengundurkan diri, maka Dewan Pengurus Pusat memilih salah satu Anggota Dewan Pengurus Pusat atau di luar Anggota Dewan Pengurus Pusat untuk selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat. Pemilihan Anggota Dewan Pengurus Pusat sebagaimana huruf ii dilaksanakan berdasarkan asas musyawarah.
5. Kewajiban dan Wewenang a. Melaksanakan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta semua Keputusan Musyawarah Nasional. b. Memimpin dan bertanggung jawab atas semua kegiatan dan kebijakan organisasi baik kedalam maupun keluar. c. Mengkoordinasikan kegiatan di daerah sesuai dengan wilayahnya. d. Menyusun konsep perubahan AD/ART dan konsep program kerja ASPADIN masa bakti 3 (tiga) tahun, untuk dibahas dalam MUNAS berikutnya. e. Menjalin hubungan baik dengan Pemerintah serta lembaga lain. 6. Tata Cara Pelaksanaan a. Dewan Pengurus Pusat menjalankan tugasnya segera setelah dilakukan serah terima dengan Dewan Pengurus Pusat demisioner. b. Serah terima kepengurusan harus telah dilaksanakan paling lambat dalam waktu 30 hari setelah selesainya Musyawarah Nasional. 12
c. d.
e.
f. g.
Dewan Pengurus Pusat mengadakan rapat pleno, rapat pengurus harian dan rapat kerja. Rapat pleno adalah rapat yang dipimpin Ketua Umum dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari separuh jumlah anggota Dewan Pengurus Pusat dan harus diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan. Rapat pengurus harian adalah rapat yang dihadiri Ketua Umum dan/atau Sekjen dan/atau Bendahara dan/atau bidang tertentu, diadakan setiap saat jika dianggap perlu. Ketentuan tentang rapat kerja diatur dalam Pasal 13 Hal lain yang belum tercantum dalam tata cara pengelolaan ini, diatur dalam peraturan tersendiri oleh Dewan Pengurus Pusat, sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ART Pasal 11 Dewan Pengurus Daerah
1. Status a. Dewan Pengurus Daerah adalah Dewan Eksekutif tertinggi ASPADIN di daerah yang memimpin dan melaksanakan organisasi di daerahnya, bersifat kolektif dan bertanggung jawab kepada Musyawarah Daerah. b. Dewan Pengurus Daerah dapat dibentuk bila terdapat sekurangnya 5 (lima) anggota di daerah tersebut. c. Hanya boleh ada 1 (satu) Dewan Pengurus Daerah di setiap provinsi. d. Dewan Pengurus Daerah sekurangnya terdiri dari: a) Seorang Ketua. b) Seorang Wakil Ketua. c) Seorang Sekretaris. d) Seorang Bendahara. e. Dewan Pengurus Daerah dipilih oleh dan dari peserta MUSDA. 13
f. Anggota Dewan Pengurus Daerah tidak dibenarkan merangkap jabatan dalam Dewan Pengurus Pusat atau Dewan Pengurus Daerah lain baik ditingkat yang lebih tinggi maupun yang lebih rendah. 2. Masa Bakti a. Masa bakti Dewan Pengurus Daerah ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan setelah itu anggota Dewan Pengurus Daerah dapat dipilih kembali. b. Ketua Dewan Pengurus Daerah dapat dipilih kembali maksimal untuk 3 (tiga) kali masa bakti berturut-turut. c. Setiap Anggota Dewan Pengurus Daerah yang tidak lagi bekerja di Perusahaan Air Kemasan, maka keanggotaannya dalam Dewan Pengurus Daerah gugur. d. Anggota Dewan Pengurus Daerah yang berhalangan tetap, maka jabatan, tugas dan wewenangnya digantikan oleh wakil yang bersangkutan. 3. Kewajiban dan Wewenang a. Melaksanakan isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta semua keputusan Musyawarah Daerah. b. Memimpin dan bertanggung jawab atas semua kegiatan dan kebijakan organisasi di daerah, baik kedalam maupun keluar. c. Mengkoordinasikan kegiatan para anggota di daerah. d. Membina hubungan baik dengan Pemerintah Daerah, serta lembaga lain di daerah. 4. Tata Cara Pelaksanaan a. Dewan Pengurus Daerah dipilih oleh anggota melalui Musyawarah Daerah. 14
b. Dewan Pengurus Daerah menjalankan tugasnya segera setelah disahkan oleh Dewan Pengurus Pusat. c. Dewan Pengurus Daerah harus mengadakan rapat berkala, sekurangnya sekali dalam sebulan. Pasal 12 Musyawarah Nasional (MUNAS) 1. Status a. MUNAS adalah musyawarah anggota serta merupakan Dewan Legislatif tertinggi ASPADIN b. MUNAS diadakan sekali dalam waktu 3 (tiga) tahun c. Dalam keadaan luar biasa, MUNAS dapat diadakan sewaktu-waktu, atas permintaan sekurangnya 3 (tiga) Dewan Pengurus Daerah dan mendapat persetujuan sekurangnya oleh separuh jumlah Dewan Pengurus Daerah yang ada. 2. Hak dan Kewajiban a. Menetapkan dan atau merubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. b. Menetapkan program kerja ASPADIN untuk masa bakti berikutnya. c. Meminta dan menilai pertanggung jawaban Dewan Pengurus Pusat. d. Memilih dan menetapkan Dewan Pengurus Pusat untuk masa bakti berikutnya. e. Memilih dan menetapkan Dewan Pertimbangan dan Badan khusus lainnya, bila dipandang perlu. f. Mengesahkan Anggota Kehormatan. 15
3. Tata Tertib a. Dewan Pengurus Pusat membentuk Panitia MUNAS, yang terdiri dari Panitia Pelaksana dan Panitia Pengarah. b. MUNAS dihadiri oleh Dewan Pembina, Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Daerah, anggota, peninjau dan undangan dari Dewan Pengurus Pusat. c. Setiap Anggota Biasa ASPADIN, hanya diperbolehkan mengirim 1 (satu) orang dengan mandat yang selanjutnya disebut peserta MUNAS, dan diperbolehkan mengirim lebih dari 1 (satu) orang peninjau. d. Peserta mempunyai hak bicara dan hak suara, peninjau hanya mempunyai hak bicara. e. MUNAS dianggap sah bila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota ASPADIN. f. Bila korum tidak terpenuhi maka MUNAS ditunda paling lama 1x1 (satu) jam dan sesudah itu MUNAS dinyatakan sah dengan jumlah peserta yang hadir. g. MUNAS dipimpin oleh seorang ketua, seorang wakil ketua dan seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh peserta MUNAS dalam sidang. h. Sidang pengesahan korum sidang, pengesahan acara, dan sidang pemilihan Pimpinan MUNAS, dipimpin oleh Ketua Panitia Pelaksana MUNAS. i. Bila pertanggung jawaban Dewan Pengurus Pusat diterima, maka Dewan Pengurus Pusat menjadi demisioner dan selanjutnya berstatus sebagai peserta. j. Hal lain yang belum diatur dalam tata tertib ini sebagaimana ayat 3, diatur dalam peraturan tersendiri, sepanjang tidak bertentangan dengan tata tertib ini
16
Pasal 13 Musyawarah Daerah (MUSDA) 1. Status a. MUSDA adalah musyawarah anggota dan merupakan Dewan Legislatif tertinggi ASPADIN daerah b. MUSDA diadakan sekali dalam 3 (tiga) tahun c. Dalam keadaan luar biasa MUSDA diadakan sewaktu-waktu atas usul sekurangnya 3 (tiga) anggota dan mendapat persetujuan sekurangnya oleh separuh dari jumlah anggota yang ada di daerah. 2. Hak dan kewajiban a. Meminta dan menilai pertanggung jawaban Dewan Pengurus Daerah masa bakti yang lalu. b. Menetapkan program kerja masa bakti berikutnya yang tidak bertentangan dengan program kerja Dewan Pengurus Pusat c. Memilih Dewan Pengurus Daerah masa bakti berikutnya 3. Tata tertib a. Dewan Pengurus Daerah membentuk Panitia MUSDA, yang terdiri dari Panitia Pelaksana dan Panitia Pengarah b. MUSDA dihadiri oleh Dewan Pengurus Daerah, Dewan Pengurus Pusat, anggota, peninjau dan undangan Dewan Pengurus Daerah c. Setiap Anggota Biasa ASPADIN, hanya diperbolehkan mengirim 1 (satu) orang dengan mandat yang selanjutnya disebut peserta MUSDA, dan diperbolehkan mengirim lebih dari 1 (satu) peninjau.
17
d. Peserta MUSDA mempunyai hak bicara dan hak suara, peninjau hanya mempunyai hak bicara. e. MUSDA dianggap sah bila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota ASPADIN Daerah. f. Bila korum tidak tercapai maka MUSDA ditunda paling lama 1 x 1 jam dan sesudah itu MUSDA dinyatakan sah dengan jumlah peserta yang hadir g. MUSDA dipimpin oleh seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, dan seorang Sekretaris yang dipilih dari dan oleh peserta sidang. h. Sidang pengesahan korum sidang, pengesahan suara, dan sidang pemilihan Pimpinan MUSDA, dipimpin oleh Ketua Pelaksana MUSDA. i. Bila pertanggung jawaban Dewan Pengurus Daerah diterima, maka Dewan Pengurus Daerah menjadi demisioner dan selanjutnya berstatus peserta MUSDA j. Hal lain yang belum diatur dalam tata tertib ini, diatur dalam peraturan tersendiri, sepanjang tidak bertentangan dengan tata tertib ini. Pasal 14 Rapat Kerja (RAKER) 1. Status a. Raker merupakan Musyawarah Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengurus Daerah b. Raker diadakan sekali diantara masa bakti kepengurusan Dewan Pengurus Pusat c. Dalam keadaan luar biasa Raker dapat diadakan sewaktu-waktu atas usul Dewan Pengurus Pusat atau Dewan Pengurus Daerah yang mendapat persetujuan sekurang18
kurangnya oleh setengah jumlah Dewan Pengurus Daerah yang ada. 2. Hak dan Kewajiban a. Menilai pelaksanaan program kerja hasil MUNAS, menyempurnakan dan memperbaikinya untuk dilaksanakan pada sisa masa bakti kepengurusan selanjutnya. b. Mengadakan pembicaraan pendahuluan tentang bahan MUNAS yang akan datang 3. Tata tertib a. Raker diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat. b. Raker dihadiri oleh Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengurus Daerah c. Raker dianggap sah jika dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah Dewan Pengurus Daerah. d. Bila persyaratan tersebut diatas tidak dipenuhi, maka Raker ditunda paling lama 1x1 jam, dan setelah itu Raker dianggap sah dengan jumlah utusan yang hadir. e. Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengurus Daerah mempunyai hak bicara dan hak suara. f. Apabila dalam Raker diperlukan pemungutan suara, maka DPP maupun Dewan Pengurus Daerah yang hadir dalam Raker tersebut hanya memiliki 1 (satu) hak suara. g. Raker dipimpin oleh Dewan Pengurus Pusat h. Hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib ini diatur dalam suatu peraturan tersendiri, sepanjang tidak bertentangan dengan tata tertib ini
19
BAB III KEUANGAN Pasal 15 Sumber Dana 1. ASPADIN memperoleh dana sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bab VI Pasal 9 2. Besarnya uang pangkal dan iuran wajib bulanan Anggota Biasa / luar biasa diusulkan dalam peraturan tersendiri oleh Dewan Pengurus Pusat yang kemudian disahkan oleh Musyawarah Nasional 3. Dewan Pengurus Pusat / Daerah dibenarkan menerima sumbangan-sumbangan yang sah, tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. 4. Uang pangkal 100% untuk Dewan Pengurus Pusat dan perimbangan iuran bulanan antara Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengurus Daerah adalah 20% dan 80% Pasal 16 Pengawasan Penggunaan Dana 1. Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengurus Daerah wajib menyusun Rencana Kerja dan Dana ASPADIN (RKDA) setiap tahun 2. Pengawasan atas pengelolaan dana penerimaan dan penggunaan serta pertanggung jawabannya dilakukan dalam bentuk laporan keuangan oleh Bendahara: a) Setiap bulan kepada Ketua Umum pada kepengurusan DPP ASPADIN dan kepada Ketua pada kepengurusan DPD ASPADIN. b) Setiap 3 (tiga) bulan kepada Dewan Pengurus Pusat pada kepengurusan DPP ASPADIN, dan kepada Dewan Pengurus 20
Daerah pada kepengurusan DPD ASPADIN. 3. Pada setiap akhir tahun pembukuan, keuangan Dewan Pengurus Pusat dan Daerah wajib diperiksa oleh Tim Audit, bila dipandang perlu oleh Akuntan Publik
BAB IV PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA Pasal 17 1. Rencana perubahan diajukan oleh Dewan Pengurus Pusat dan atau Dewan Pengurus Daerah 2. Perubahan Anggaran Rumah Tangga ASPADIN hanya dapat dilakukan dan ditetapkan oleh Musyawarah Nasional, melalui musyawarah mufakat 3. Jika tidak tercapai musyawarah mufakat maka perubahan dilakukan melalui voting dan dapat diterima bila memperoleh lebih dari separuh jumlah suara yang hadir
1.
2.
3.
4.
BAB V PEMBUBARAN ASPADIN Pasal 18 Pembubaran ASPADIN hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Nasional yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut Panggilan untuk Musyawarah Nasional tersebut dilakukan dalam tempo sekurang - kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya Keputusan pembubaran ASPADIN harus disetujui oleh dua pertiga suara yang hadir dalam Musyawarah Nasional tersebut Sesudah dibubarkan maka semua kekayaan dan hak milik ASPADIN diserahkan kepada Badan-Badan Sosial maupun perhimpunan – perhimpunan yang ditetapkan oleh Musyawarah Nasional.
21
BAB VI PERATURAN TAMBAHAN Pasal 19 1. Hal – hal yang belum cukup diatur atau belum jelas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan diatur oleh Dewan Pengurus Pusat / Daerah sesuai kewenangan masing – masing dalam peraturan dan ketentuan yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ASPADIN 2. Setiap anggota ASPADIN dianggap telah mengetahui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ASPADIN BAB VII PENUTUP Pasal 20 Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan dan disahkan oleh Keputusan Musyawarah Nasional VIII ASPADIN di Jakarta tanggal 18 Nopember 2015 dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
Ditetapkan di : JAKARTA Tanggal : 18 Nopember 2015
MENYETUJUI PIMPINAN SIDANG MUSYAWARAH NASIONAL VIII ASPADIN
Ketua, ttd Sudarman Bolo
Wakil Ketua,
Sekretaris,
ttd Abbas Selong
ttd Yusni Elma
22
ARTI LOGO ASPADIN
Tetes air menggambarkan sesuatu yang sangat berharga, memberi kehidupan, mempertahankan kehidupan
Dua garis bergelombang menggambarkan strata dibawah tanah yang mengandung air yang sangat suci murni
Lingkaran yang tidak terputus menggambarkan suatu kerjasama yang erat antar perusahaan anggota yang bekerja dalam bidang air, berarti ada perasaan kesatuan diantara mereka
23
Lampiran Keputusan DPP ASPADIN No : 002/Kep/DPP/XII/2015
Susunan Lengkap Personalia Dewan Pengurus Pusat ASPADIN Periode tahun 2015 – 2018 Dewan Pembina: Ketua Anggota
: Hendro Baruno : Willy Sidharta Lanjar Kurniawan
Dewan Pengurus: Ketua Umum : Rachmat Hidayat Wakil Ketua Umum : Herlina Dihardjo Sekretaris Jenderal : Sudarman Wakil Sekretaris Jenderal : Yusni Elma Bendahara : Firman Wakil Bendahara : Dian Rahmawati Bidang – bidang: a. Pengembangan Organisasi : Ketua : M. Tarangi Anggota : Idham Andrew Hallatu Sribugo Suratmo b. Penelitian dan Pengembangan : Ketua : Tjondro Sulistiorini Anggota : Ery Dwikorina Wendy Sri Listiani c. Advokasi & Regulasi Ketua : Rembang Kayo Anggota : Wisnu Adjie Sares Namara Carlita Rozetta d. Kemitraan: Ketua : Halim Widjaja Anggota : Safril Siregar Yari Yantho Taslim 24
e.
Sosialisasi & Edukasi : Ketua : Nuriati Ramli Anggota : Rita Bulna Dewi Sunarmo
Direktur Eksekutif Kesekretariatan
: Rubijanto Pambudi : Andre Yudha Putra Sahad Dian Rahmawati
25
DEWAN PENGURUS PUSAT ASPADIN PERIODE 2015 – 2018
Dewan Pembina :
Ketua Hendro Baruno
Anggota Willy Sidharta
Anggota Landjar Kurniawan
Ketua Umum Rachmat Hidayat
Wakil Ketua Umum Herlina Dihardjo
Sekretaris Jenderal Sudarman
Wakil Sekretaris Jenderal Yusni Elma
Bendahara Firman
Wakil Bendahara Dian Rahmawati
Dewan Pengurus :
Bidang - bidang :
Ketua Bid. Pengembangan Organisasi M.Tarangi
Anggota Bid. Pengembangan Organisasi Idham
Anggota Bid. Pengembangan Organisasi Andrew Hallatu
Anggota Bid. Pengembangan Organisasi Sribugo Suratmo
Ketua Bid. Penelitian dan Pengembangan Tjondro Sulistiorini
Anggota Bid. Penelitian dan Pengembangan Ery Dwikorina
Anggota Bid. Penelitian dan Pengembangan Wendy Sri Listiani
Ketua.Bid.Advokasi dan Regulasi Rembang Kayo
Anggota Bid. Advokasi dan Regulasi Wisnu Adjie
Anggota Bid. Advokasi dan Regulasi Sares Namara
Anggota Bid. Advokasi dan Regulasi Carlita Rozzeta
Ketua Bid. Kemitraan Halim Widjaja
Anggota Bid. Kemitraan Safril Siregar
Anggota Bid. Kemitraan Yari Yantho Taslim
Ketua Bid.Sosialisasi dan Edukasi Nuriati Ramli
Anggota Bid.Sosialisasi dan Edukasi Rita Bulna Dewi
Anggota Bid.Sosialisasi dan Edukasi Sunarmo
Direktur Eksekutif Rubijanto Pambudi
Kesekretariatan Andre Yudha Putra Sahad
Kesekretariatan Dian Rahmawati
