ASOSIASI PENGUSAHA DAN PEMILIK ALAT KONSTRUKSI INDONESIA ( APPAKSI ) ANGGARAN RUMAH TANGGA BAB. I UMUM Pasal. 1 LANDASAN PENYUSUN Anggaran Rumah Tangga ini disusun berlandaskan pada Pasal. 27 Anggaran Dasar Asosiasi Pengusaha dan Pemilik Alat Berat/Alat Konstruksi Indonesia Pasal. 2 KODE ETIK Dalam rangka mewujudkan peran serta para anggota APPAKSI dalam pembangunan Nasional, Badan Pengurus Pusat (BP) membentuk Lembaga Kode Etik APPAKSI yang mempunyai tugas sebagai berikut : 1. Bekerjasama dengan seluruh jajaran Organisasi untuk menghayati dan melaksanakan Kode Etik APPAKSI 2. Memberi rekomendasi kepada Badan Pengurus Pusat (BP) dalam memecahkan masalah dan menjatuhkan sanksi Organisasi akibat pelanggaran Kode Etik 3. Memiliki kesadaran Nasional yang tinggi dengan mentaati ketentuan peraturan dan perundangundangan yang berlaku, menghindari diri dari perbuatan-perbuatan tercela ataupun melawan Hukum 4. Menghargai dan menghormati masyarakat pemberi tugas dengan mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku 5. Bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan profesinya serta menepati janji yang telah dinyatakan/diucapkan 6. Dalam melaksanakan tugas/pekerjaan tidak semata-mata hanya mengejar keuntungan, akan tetapi wajib berupaya agar pekerjaan yang dilaksanakan benar-benar dapat bermanfaat bagi masyarakat 7. Senantiasa berupaya menjaga dan meningkatkan mutu, kemampuan dan pengetahuan dalam pelaksanaan profesinya. 8. Menghormati dan menghargai setiap usaha rekan-rekan seprofesi dengan tidak melakukan persaingan yang tidak sehat. 9. Bersikap jujur dan bijaksana 10. Tidak menyalah gunakan kedudukan, wewenang dan kepercayaan yang diberikan kepadanya. 11. Menjunjung tinggi disiplin, kesetiakawanan dan senatiasa mempertebal rasa solidaritas Organisasi PASAL 3 PENERAPAN KODE ETIK 1. Anggota yang tidak memenuhi dan atau melanggar Kode Etik Organisasi sebagaimana di tetapkan dalam Pasal. 2 ART ini akan dikenakan Sangsi pencabutan Sertifikat, bahkan
pemberhentian sebagi anggota setelah kepada yang bersangkutan di berikan peringatan secara tertulis sebanyak 3(tiga) kali secara berturut-turut. 2. Sanksi yang dikenakan kepada anggota yang melanggar Kode Etik ditetapkan oleh BP berdasarkan rekomendasi Lembaga Lembaga Kode Etik. BAB. II KEANGGOTAAN DAN SERTIFIKASI Pasal. 4 PERSYARATAN MENJADI ANGGOTA 1. Disamping yang tercantum dalam Pasal. 7 Anggaran Dasar APPAKSI, maka persyaratan menjadi anggota ditambah sebagai berikut : Mempunyai ijin usaha yang masih berlaku Membayar uang pangkal dan iuran sesuai dengan ketentuan Membayar biaya sertifikasi sesuai dengan ketentuan. Memiliki peralatan dengan nilai sekurang-kurangnya sebagai berikut: a. Alat Berat : > Rp. 2.500.000.000,- atau b. Alat Angkut : > Rp. 1.000.000.000,- atau c. Alat Konstruksi : >Rp. 1.200.000.000,( dalam kondisi baik dan layak pakai ) 2. Lingkup kegiatan anggota meliputi pekerjaan-pekerjaan Penyedia Jasa Pelaksanaan Konstruksi dalam bidang Pekerjaan : Arsitektur, Kehutanan, Mekanikal, Pertambangan, Pertanian, Perkebunan, Sipil, Transportasi dan penyewaan Alat Berat / Alat Konstruksi. PASAL 5 SERTIFIKASI
Anggota APPAKSI dapat mengajukan permohonan sertifikasi, sesuai ketentuan yang berlaku Sistem dan biaya sertifikasi ditetapkan melalui ketetapan Organisasi Lingkup Bidang Sertifikasi sesuai dengan akreditasi yang diberikan Oleh LPJKN. PASAL 6 TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
1. Prosedur penerimaan dan pengangkatan Anggota : Untuk menjadi anggota APPAKSI harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada BP dan mengisi formulir permohonan keanggotaan dan dilengkapi Akte Pendirian Badan Usaha serta dokumen lain yang ditentukan. 2. Penerimaan dan pengangkatan menjadi anggota dilakukan oleh BP setelah memenuhi persyaratan. 3. BP dapat meminta keterangan-keterangan dan pendapat kepada anggota untuk setiap penerimaan calon anggota BP Memutuskan tentang penerimaan anggota.
Bagi yang diterima menjadi anggota diberikan Kartu Tanda Anggota (KTA) oleh BP dalam bentuk Kartu Keanggotaan yang seragam di seluruh Indonesia yang akan diatur dalam ketetapan Organisasi Khusus untuk Anggota Kehormatan, pengangkatan dilakukan oleh BP berdasarkan keputusan MUNAS dengan mencantumkan acaranya pada MUNAS bersangkutan. PASAL 7 PEMBERHENTIAN ANGGOTA
1. Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa dapat diberhentikan sementara karena : Tidak lagi memenuhi kewajiban keuangan sebagaimana ditetapkan Bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ataupun Kode Etik Organisasi. Tidak mematuhi keputusan Organisasi Menyalahgunakan kedudukan, wewenang dan kepercayaan yang diberikan oleh Organisasi Tidak menjalankan profesinya sebagaimana mestinya sehingga merugikan nama baik Organisasi. 2. Pemberhentian atau diberhentikan sementara dari keanggotaan dilakukan oleh BP setelah kepada yang bersangkutan diberikan Peringatan Tertulis lebih dahulu sebanyak 3 (tiga) kali, kecuali untuk hal-hal yang luar biasa yang merugikan Organisasi berdasarkan Keputusan Rapat Badan Pengurus (BP). 3. Anggota yang dikenakan pemberhentian atau diberhentikan sementara dapat melakukan pembelaan diri atau banding menurut Tingkat Organisasi ; 4. Dalam masa pemberhentian atau diberhentikan sementara, anggota yang bersangkutan kehilangan haknya sebagai anggota; 5. Kepada anggota yang kehilangan haknya karena terkena sanksi akan memperoleh pemulihan haknya setelah sanksi yang dikenakan kepadanya dicabut kembali.] BAB. III BADAN PENGURUS Pasal. 8 PEMILIHAN PENGURUS 1. BP dipilih dan diangkat sesuai dengan Pasal. 19 Anggaran Dasar APPAKSI; 2. Masa Bakti BP ditetapkan selama 4 (empat) tahun 3. Yang dapat dipilih sebagai pengurus dalam BP adalah anggota biasa atau orang yang dikuasakannya untuk itu dari masing-masing anggota biasa. 4. Calon Ketua Umum BP harus pernah menjabat sebagai Pengurus BP atau pernah menjabat sebagai Ketua BP. 5. Pemilihan Pejabat BP dilakukan secara musyawarah untuk menetapkan Pengurus Inti yang terdiri dari Ketua Umum , Sekjen dan Bendahara. Perangkat BP yang lain dipilih dan diangkat oleh Pengurus Inti terpilih. 6. Pejabat BP lama dapat dipilih kembali tetapi tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali Masa Bakti berturutturut .
7. Bila Masa Bakti BP sesuai dengan ketetapan telah berakhir dan MUNAS belum dapat diselenggarakan, maka para Pejabat BP yang bersangkutan wajib untuk tetap melaksanakan tugas tanggung jawab sebagaimana mestinya. PASAL 9 BADAN PENGURUS • • • •
• • • • • •
Susunan Badan Pengurus (BP) sesuai dengan Pasal 19 Ayat 1 Anggaran Dasar APPAKSI BP merupakan Badan Pelaksana Tertinggi Organisasi yang ditunjuk dan ditetapkan oleh MUNAS. BP berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia ; Dalam melaksanakan kegiatan harian BP, Sekretaris Jenderal dapat dibantu oleh beberapa orang staff yang dipimpin oleh 1 (satu) orang Direktur Eksekutif yang merupakan tenaga penuh yang profesional yang dipekerjakan oleh organisasi . Tugas dan Wewenang Badan Pengurus (BP) : BP menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan ketetapan AD dan ART, MUNAS dan MUNASLUB. Susunan Badan Pengurus (BP) sesuai dengan Pasal 19 Ayat 1 Anggaran Dasar APPAKSI. BP merupakan Badan Pelaksana Tertinggi Organisasi yang ditunjuk dan ditetapkan oleh MUNAS. BP berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia ; Dalam melaksanakan kegiatan harian BP, Sekretaris Jenderal dapat dibantu oleh beberapa orang staff yang dipimpin oleh 1 (satu) orang Direktur Eksekutif yang merupakan tenaga penuh yang profesional yang dipekerjakan oleh organisasi . PASAL 10 CARA PENGISIAN LOWONGAN PENGURUS
Untuk pengisian setiap kekosongan dan atau penggantian kepengurusan BP di luar Pengurus Inti, maka BP dapat menetapkan penggantian atau pengisian melalui keputusan Rapat BP yang dihadiri sekurangkurangnya 5 (lima ) orang Pejabat BP dimana 2 (dua) diantaranya adalah Pengurus Inti. BAB. IV TUGAS DAN WEWENANG MUSYAWARAH DAN RAPAT Pasal. 11 MUSYAWARAH NASIONAL (MUNAS)
MUNAS adalah kekuasaan tertinggi Organisasi dan diadakan setiap 4 (empat) tahun sekali atau sesuai kebutuhan yang dihadiri oleh BP dan seluruh anggota. MUNAS dipimpin oleh Pimpinan MUNAS yang ditetapkan oleh MUNAS MUNAS mempunyai kekuatan untuk : a. Menilai dan mengesahkan laporan pertanggung jawaban BP-APPAKSI b. Menetapkan/mengubah Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga APPAKSI. c. Memilih dan memberhentikan Dewan Kehormatan dan BP-APPAKSI. d. Menyusun dan mensahkan Program Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya Organisasi. e. Memutuskan masalah-masalah yang berkaitan dengan kemajuan dan peningkatan Organisasi dan masalah- masalah penting lainnya.
f. Memutuskan pembubaran Organisasi Peserta Musyawarah Nasional terdiri dari a. Peserta Penuh, yaitu : Anggota aktif yang memiliki hak suara yaitu memilih dan hak dipilih serta hak dalam pemungutan suara untuk mengambil keputusan serta Hak Bicara, yaitu hak mengeluarkan pendapat dan mengajukan pertanyaan b. Badan Pimpinan Pusat dan Dewan Kehormatan maupun anggota Badan Pimpinan Daerah yang masing-masing memiliki hak bicara dan hak dipilih c. Peserta Peninjau, adalah : Utusan angota diluar peserta penuh yang membawa mandat dari anggota yang bersangkutan yang masing-masing mempunyai hak bicara d. Undangan, adalah : Pejabat LPJK, Pejabat Pemerintah, Utusan Kamar Dagang dan Industri dan Organisasi-organisasi lainnya di Tingkat Pusat dan Propinsi, Tokoh-tokoh Pengusaha dan Masyarakat serta undangan lain yang dianggap perlu e. Musyawarah Nasional dilaksanakan oleh BP dan Pelaksanaan Musyawarah Nasional itu menjadi tanggung jawabnya; f. Untuk melaksanakan Musyawarah Nasional, Badan Pengurus (BP) membentuk Panitia Pelaksana dan Panitia Pengarah yang bertanggung jawab kepadanya. g. Rancangan Tata Tertib Musyawarah Nasional disiapkan oleh Badan Pimpinan Pusat dan disahkan terlebih dahulu oleh Musyawarah Nasional sebelum ditetapkan
Pasal. 12 MUSYAWARAH KERJA (MUKER) 1. Musyawarah Kerja (MUKER) dilaksanakan setiap tahun di tempat yang disepakati dalam MUKER sebelumnya 2. Tugas dan Wewenang Musyawarah Kerja adalah : Mengadakan Evaluasi terhadap Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang dibuat oleh Badan Pengurus Mengadakan Penyempurnaan atas Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang dibuat oleh Badan Pengurus Menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan Pengurus Mengadakan Inventarisasi permasalahan Organisasi dan masalah-masalah penting lainnya serta menetapkan kebijaksanaan dan keputusan pemecahan/penyelesaian masalahnya Membantu Badan Pengurus untuk memutuskan hal-hal yang tidak dapat diputuskan sendiri; Peserta Musyawarah Kerja sama dengan Peserta Musyawarah Nasional. Musyawarah Kerja dilaksanakan oleh Badan Pengurus dan Pelaksanaan Musyawarah Kerja itu menjadi tanggung jawabnya. Untuk melaksanakan Musyawarah Nasional, Badan Pengurus membentuk Panitia Pelaksana dan Panitia Pengarah yang bertanggung jawab kepadanya. Rancangan Tata Tertib Musyawarah Kerja Nasional disiapkan oleh Badan Pengurus dan disahkan terlebih dahulu oleh Musyawarah Kerja Nasional sebelum ditetapkan .
Pasal. 13 RAPAT PENGURUS 1. Rapat BP-APPAKSI dipimpin oleh Ketua Umum atau salah seorang Wakil Ketua dan dihadiri sekurang-kurangnya setengah jumlah Badan Pengurus ( BP ). 2. Rapat Pengurus Tingkat BP-APPAKSI dapat diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan rapat Pengurus dapat meminta kehadiran anggota yang dipandang perlu. Pasal 14 PENGELOLAAN KEUANGAN APPAKSI 1. Pengelolaan Keuangan di Tingkat BP dilakukan oleh Bendahara dimana pengeluaran dan penerimaan uang harus di tanda tangani Sekretaris Jenderal atau Ketua Umum atau salah satu wakil ketua. Setiap penerimaan uang diberikan kwitansi bernomor secara berurtut, demikian juga setiap pengeluaran harus ada bukti pengeluaran. 2. Besarnya uang pangkal dan iuran anggota ditetapkan dalam MUNAS/MUNASKUS; 3. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja : Pada setiap permulaan tahun kerja Bendahara di Tingkat Badan Pengurus menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja untuk tahun yang bersangkutan untuk dibahas dan disyahkan dalam Rapat Pengurus BP untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dan disampaikan kepada anggota Penyimpangan dari pembelanjaan yang sudah direncanakan, diputuskan oleh Rapat Pengurus dan diberitahukan kepada anggota selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah penyimpangan diputuskan oleh pengurus dengan mencantumkan perincian atau alasan penyimpangannya. 4. Pengawasan dan Pengaturan Keuangan APPAKSI Pusat dilakukan oleh Bendahara, dimana Ketua dapat menunjuk perorangan atau Organisasi untuk melakukan auditing yang pelaksanaannya diatur dengan JUKLAK. 5. Setiap akhir bulan Bendahara menyusun Laporan Keuangan untuk dilaporkan dan dimintakan pengesahannya dalam Rapat Pengurus BP untuk kemudian meneruskannya kepada anggota; BAB. V PEMBAGIAN TUGAS, WEWENANG MEWAKILI APPAKSI MASA JABATAN DAN SANKSI Pasal. 15 PEMBAGIAN TUGAS 1. Pembagian tugas diantara Badan Pengurus dilakukan oleh Ketua Umum/Ketua berdasarkan Program Kerja yang ditetapkan oleh MUNAS. 2. Apabila Ketua Umum/Ketua berhalangan dan atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan kewajibannya, maka salah satu Wakil Ketua dapat bertindak untuk dan atas nama Ketua Umum. Pasal. 16 SANKSI JABATAN Pejabat BP yang tidak memenuhi dan/atau melalaikan kewajibannya dapat dikenakan sanksi Organisasi dalam bentuk pemberhentian / pemberhentian sementara setelah kepada yang bersangkutan diberi
peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut terkecuali untuk hal-hal yang luar biasa yang merugikan Organisasi berdasarkan Keputusan Rapat BP lengkap; BAB. VI IDENTITAS ORGANISASI Pasal. 17 GAMBAR/LAMBANG APPAKSI 1. Gambar/Lambang APPAKSI sesuai yang tertera pada lampiran 1 Anggaran Rumah Tangga APPAKSI 2. Motto APPAKSI adalah "ADA MAKA ADA", yang berarti bahwa Pemilikan Alat Berat/Alat Konstruksi ini adalah merupakan aset-aset yang nyata ada yang telah memberikan karya-karya nyata dalam Pembangunan Negara dan Bangsa kita. Maka APPAKSI merasa wajib untuk menyatakan keberadaannya serta mengusahakan semaksimum mungkin mempertahankan, membina serta mengembangkan keberadaannya demi kemajuan Nusa dan Bangsa Pasal. 18 PENUTUP 1. BP dapat memberikan penghargaan kepada perorangan maupun anggota APPAKSI yang telah berjasa luar biasa kepada Asosiasi. 2. Hal yang belum diatur dalam AD/ART ini akan diatur lebih lanjut oleh BP dalam peraturan / ketentuan tersendiri sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ART. 3. Anggaran Rumah Tangga ini merupakan perubahan dan penyempurnaan dari Anggaran Rumah Tangga yang disyahkan dan ditetapkan dalam MUNASKUS APPAKSI di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2008 Ditetapkan di
: Jakarta
Pada Tanggal
: 10 Februari 2010
MUSYAWARAH NASIONAL KHUSUS APPAKSI PIMPINAN SIDANG TETAP
Supriyanto Ketua
Ir.Ridwan Pohan Wakil Ketua
Ir.Dipar Tobing Sekretaris
