ANGGARAN RUMAH TANGGA KOALISI INDONESIA UNTUK KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN BAB I UMUM Pasal 1 Nama dan Sifat Organisasi 1. Organisasi ini bernama Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan yang dapat disebut dengan nama Koalisi Kependudukan;
2. Koalisi Kependudukan merupakan persekutuan yang terdiri dari organisasi dan individu yang peduli terhadap situasi kependudukan negara; 3. Koalisi Kependudukan bersifat terbuka, sukarela, mandiri, berintegritas, akuntabel, berwawasan gender dan profesional; 4. Anggaran Rumah Tangga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar Koalisi Kependudukan. BAB II KEANGGOTAAN Pasal 2 Ketentuan Umum
1.
Keanggotaan Koalisi Kependudukan terdiri dari: a. Anggota Biasa; b. Anggota Luar Biasa; c. Anggota Kehormatan. 2. Anggota Biasa adalah individu atau organisasi yang menyatakan bergabung dan bersedia secara aktif melakukan kegiatan yang diselenggarakan oleh Koalisi Kependudukan; 3. Anggota Luar Biasa adalah individu atau organisasi yang menjadi mitra pendukung Koalisi Kependudukan; 4. Anggota Kehormatan adalah individu yang berprestasi dan/atau berjasa kepada bangsa dan negara. Pasal 3 Penerimaan Anggota 1.
2.
Anggota Biasa Setiap individu atau organisasi yang peduli terhadap situasi kependudukan negara, menyatakan diri bergabung dalam Koalisi Kependudukan serta memenuhi syarat dan disahkan oleh Badan Pengurus. Anggota Luar Biasa dan Kehormatan Diterima dan diangkat dengan Surat Keputusan dari Badan Pengurus setelah memenuhi persyaratan sesuai Pasal 2 ayat (3) dan (4) di atas. Pasal 4 Hak Anggota
1.
Anggota Biasa a. Berhak menghadiri setiap kegiatan organisasi berupa Kongres, Rapat Pleno, Seminar, Diskusi Terbuka, Ceramah dan kegiatan terbuka yang lain; b. Berhak berbicara, memberikan pendapat, dan mengajukan usul-usul dalam Kongres dan Rapat Pleno;
c. Memiliki hak suara dalam Kongres dan Rapat Pleno; ART Koalisi Kependudukan
1
d. Berhak memilih dan dipilih sebagai anggota Pimpinan Kongres dan Badan Pengurus Koalisi Kependudukan. 2.
Anggota Luar Biasa a. Berhak menghadiri kegiatan organisasi berupa Kongres, Seminar, Diskusi Terbuka, Ceramah dan kegiatan terbuka yang lain; b. Berhak berbicara, memberikan pendapat dan mengajukan usul dalam Kongres; c. Berhak duduk dalam Komisi, Tim dan badan-badan lain yang dibentuk oleh Badan Pengurus. 3. Anggota Kehormatan a. Berhak menghadiri kegiatan organisasi seperti Kongres, Seminar, Diskusi Terbuka, Ceramah dan kegiatan terbuka yang lain; b. Berhak berbicara, memberikan pendapat dan mengajukan usul dalam Kongres. c. Berhak duduk dalam Komisi, Tim dan badan-badan lain yang dibentuk oleh Badan Pengurus. Pasal 5 Kewajiban Anggota Anggota Koalisi Kependudukan mempunyai kewajiban-kewajiban: 1. Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres dan semua peraturan Koalisi Kependudukan; 2. Berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan Koalisi Kependudukan; 3. Menjaga dan membela nama baik Koalisi Kependudukan. Pasal 6 Sanksi bagi Anggota Anggota dapat diberhentikan dari keanggotaan Koalisi Kependudukan apabila: 1. Melakukan perbuatan yang tercela dan bertentangan dengan visi dan misi Koalisi Kependudukan; 2. Melanggar AD/ART dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku dalam Koalisi Kependudukan; 3. Melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan dan nama baik Koalisi Kependudukan. Pasal 7 Proses Sanksi Pemberhentian keanggotaan seperti yang dinyatakan dalam Pasal 6 dilakukan melalui: 1. Peringatan tertulis sebanyak-banyaknya tiga kali kepada Anggota yang bersangkutan oleh Badan Pengurus; 2. Bila tidak ada perbaikan, peringatan diikuti dengan pemberhentian sementara dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak surat peringatan tertulis terakhir dikeluarkan oleh Badan Pengurus; 3. Bila selama kurun waktu 3 (tiga) bulan masa pemberhentian sementara tidak ada perbaikan, Anggota yang bersangkutan langsung dikenakan sanksi pemberhentian tetap; 4. Anggota yang dikenakan sanksi pemberhentian sementara dibebaskan dari semua hak dan kewajiban Anggota;
5. Anggota yang dikenakan sanksi pemberhentian sementara berhak mengajukan pembelaan dan/atau banding secara tertulis maupun lisan kepada Kongres; 6. Anggota yang dikenakan sanksi pemberhentian tetap tidak berhak lagi menjadi anggota Koalisi Kependudukan. Pasal 8 Berakhirnya Keanggotaan ART Koalisi Kependudukan
2
Keanggotaan berhenti apabila: 1. Meninggal dunia; 2. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan secara tertulis kepada Badan Pengurus;
3. Anggota diberhentikan karena tindakan sanksi organisasi sesuai ketentuan Pasal 6 di atas. BAB III KEUANGAN Pasal 9 Sumber Keuangan Keuangan Koalisi Kependudukan diperoleh dari: 1. Iuran anggota yang jenis, jumlah dan waktunya ditentukan dalam Kongres. 2. Lembaga-lembaga dana. 3. Usaha-usaha yang sah dan sesuai dengan tujuan Koalisi Kependudukan. 4. Sumbangan-sumbangan sukarela yang tidak mengikat. Pasal 10 Pengelolaan Keuangan 1. Pengelolaan keuangan dilaksanakan oleh Bendahara dan disimpan dalam rekening Bank atas nama Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan. 2. Bandahara dibantu oleh Tenaga Administrasi Keuangan.
3. Keuangan dan kekayaan Koalisi Kependudukan diperiksa oleh Tim Audit yang ditunjuk oleh Pleno. 4. Tim Audit melakukan pemeriksaan minimal sekali setahun yang hasilnya disampaikan kepada Badan Pengurus.
5. Penggunaan keuangan didasarkan atas Rencana Kerja dan menjadi tanggung jawab Badan Pengurus yang harus dipertanggung-jawabkan kepada Pleno. BAB IV KEPENGURUSAN ORGANISASI Pasal 11 Tempat dan Kelengkapan Organisasi
1. Tempat kedudukan Sekretariat Badan Pengurus di Gedung Halim I, Lt. 3, BKKBN Pusat, Jl. Permata No. 1, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur 13650. 2. Kelengkapan organisasi terdiri dari: a. Kongres; b. Majelis Kependudukan Indonesia; c. Badan Pengurus; d. Anggota. BAB V KONGRES Pasal 12 Kedudukan 1. Kongres Koalisi Kependudukan (selanjutnya disebut Kongres), merupakan kekuasaan tertinggi organisasi. 2. Kongres diadakan sedikitnya sekali 3 (tiga) tahun. ART Koalisi Kependudukan
3
Pasal 13 Kongres Luar Biasa Kongres Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan Badan Pengurus dan/atau permintaan dari sekurang-kurangnya separuh ditambah satu jumlah Anggota Biasa. Pasal 14 Ketentuan Kongres 1. Kongres diselenggarakan oleh Badan Pengurus dan untuk itu Badan Pengurus akan membentuk Panitia Penyelenggara Kongres (selanjutnya disebut Panitia) yang terdiri atas Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana dan bertanggung-jawab kepada Badan Pengurus. 2. Peserta Kongres adalah: a. Majelis Kependudukan Indonesia; b. Badan Pengurus; c. Anggota; d. Undangan yang ditetapkan oleh Badan Pengurus. 3. Tata Acara dan Tata Tertib Kongres ditetapkan oleh Kongres atas usulan dari Panitia. 4. Kongres dipimpin oleh Pimpinan Kongres yang dipilih dan ditetapkan oleh Kongres dengan ketentuan sebagai berikut: a. Terdiri atas 5 (lima) orang yang hadir dalam Kongres; b. Ketua Pimpinan Kongres dipilih oleh para anggota Pimpinan Kongres; c. Ketua Pimpinan Kongres mempunyai tugas dan wewenang: i. Memimpin Sidang Pleno Kongres; ii. Menjaga dan memelihara ketertiban dalam Sidang dan Rapat Kongres; iii. Menentukan kebijakan untuk memperlancar jalannya Kongres.
5. Kongres dinyatakan sah jika quorum telah tercapai yakni dihadiri oleh separuh ditambah 1 (satu) dari jumlah peserta yang mempunyai hak suara atau apabila: a. Quorum sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai sesudah ditunda sekurangkurangnya 15 menit dan paling lama 30 menit; b. Jika sudah mengalami penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat 5a di atas.
6. Keputusan Kongres diambil secara musyawarah tetapi dalam hal tidak diperoleh kesepakatan maka dapat dilakukan cara pemungutan suara. Keputusan diambil sesuai dengan jumlah suara terbanyak. 7. Kongres berfungsi untuk: a. Memilih dan menetapkan 5 (lima) orang formatur; formatur akan menetapkan Badan Pengurus. b. Menetapkan strategi kebijakan Koalisi Kependudukan untuk 3 (tiga) tahun. BAB VI MAJELIS KEPENDUDUKAN INDONESIA Pasal 15 Pengertian Majelis Kependudukan Indonesia merupakan kelengkapan organisasi yang terdiri dari tokohtokoh yang memiliki integritas tinggi di bidang yang terkait dengan kependudukan dan diangkat oleh Badan Pengurus dan diumumkan dalam Kongres. BAB VII BADAN PENGURUS Pasal 16 Susunan 1. Badan Pengurus terdiri dari:
a. Seorang Ketua Umum; ART Koalisi Kependudukan
4
b. Tiga orang Ketua; c. Seorang Sekretaris Eksekutif; d. Seorang Bendahara;
e. Para Ketua Bidang; f. Para Ketua Seksi; 2. Badan Pengurus bertanggung jawab kepada Kongres. 3. Masa bakti Badan Pengurus adalah selama 3 (tiga) tahun atau ditentukan lain berdasarkan keputusan Kongres. Pasal 17 Ketua Umum
1. Ketua Umum dipilih dan disahkan di dalam Kongres. 2. Dalam menjalankan tugasnya Ketua Umum dibantu oleh tiga orang Ketua 3. Ketua Umum atas persetujuan Pleno dapat mengangkat dan memberhentikan anggota Badan Pengurus lainnya sesuai dengan ketentuan pada pasal 6. Pasal 18 Persyaratan Ketua Umum Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Ketua Umum Koalisi Kependudukan adalah: 1. Anggota Biasa yang mencalonkan diri secara tertulis sebagai Ketua sesuai Tata Tertib Organisasi; 2. Anggota Biasa yang hadir dalam Kongres dan telah melaksanakan kewajibannya selaku Anggota; 3. Mampu memimpin dan bekerja sama secara kolektif serta bersedia mengembangkan Koalisi Kependudukan secara profesional. Pasal 19 Persyaratan Anggota Badan Pengurus Persyaratan Anggota Badan Pengurus Koalisi Kependudukan adalah: 1. Anggota Biasa yang telah melaksanakan kewajibannya selaku Anggota; 2. Mampu bekerja sama secara kolektif dalam organisasi. Pasal 20 Tata Kerja Badan Pengurus 1. Badan Pengurus menetapkan Tata Kerja yang mengatur pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing anggota Badan Pengurus. 2. Dalam hal terjadi kekosongan Badan Pengurus maka dapat dilaksanakan pergantian antar waktu dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Pengisian kekosongan antar waktu untuk jabatan Ketua Umum dilakukan secara otomatis digantikan oleh Wakil Ketua I; b. Pengisian kekosongan antar waktu untuk jabatan yang lain di Badan Pengurus dilakukan oleh Rapat Badan Pengurus; c. Pengisian kekosongan antar waktu dimaksud untuk meneruskan sisa masa bakti kepengurusan yang digantikannya. Pasal 21 Bidang
1. Bidang adalah kelompok kerja yang memiliki keahlian tertentu yang ditugaskan melakukan advokasi, menggalang kemitraan, sosialisasi, penelitian, kajian dan pelaporan ART Koalisi Kependudukan
5
serta memberikan rekomendasi kepada pihak tertentu atas masalah-masalah yang terkait dengan masalah-masalah kependudukan. Bidang terdiri dari: a. Pengendalian Kuantitas Penduduk b. Pembangunan Kualitas Manusia c. Pengendalian Mobilitas Penduduk d. Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Kependudukan
2. Setiap Bidang dipimpin oleh seorang Ketua Bidang yang akan melengkapi kepengurusan dengan Komisi sesuai kebutuhan. Pasal 22 Sekretariat 1. Sekretariat merupakan satu unit kerja yang bertugas menjalankan kegiatan sehari-hari kesekretariatan Koalisi Kependudukan.
2. Sekretariat dipimpin oleh seorang
Sekretaris Eksekutif
dan dibantu oleh 4 (empat)
seksi, yakni:
a. b. c. d.
Seksi Umum; Seksi Kemitraan; Seksi Hubungan Masyarakat
Seksi Kerja Sama Luar Negeri; 3. Sekretaris Eksekutif dibantu pula oleh perangkat lain sesuai kebutuhan. BAB VIII ATURAN TAMBAHAN Pasal 23 Ketentuan Hal-hal yang belum dituangkan dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan ditetapkan kemudian dalam Aturan Tambahan. BAB IX PENUTUP Pasal 24 Pengesahan Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan Ditetapkan di Pada tanggal
: Jakarta : 3 Agustus 2004 Badan Pengurus Koalisi Kependudukan
Ketua Umum
Indra Abidin
ART Koalisi Kependudukan
Sekretaris Eksekutif
Daradjat Natanagara
6
ART Koalisi Kependudukan
7
