ANGGARAN RUMAH TANGGA KOPERASI KARYAWAN “BEHAESTEX” GRESIK
BAB I NAMA, WAKTU, TEMPAT KEDUDUKAN DAN DAERAH KERJA
Pasal 1 Koperasi Karyawan “BEHAESTEX” ini selanjutnya dalam Anggaran Rumah Tangga ini disebut Koperasi atau disingkat KKBTX Pasal 2 1. Koperasi Karyawan “BEHAESTEX” didirikan pada tanggal 26 Desember 1988 untuk jangka waktu yang tidak terbatas. 2. Koperasi Karyawan “BEHAESTEX” didirikan dengan Badan Hukum Nomor : 6452/BH/II/88 Pasal 3 1. Koperasi Karyawan “BEHAESTEX” Bertempat / berkedudukan di jalan Mayjen Sungkono No. 05 B/C 03 Kebomas Gresik 2. Koperasi Karyawan “BEHAESTEX” Memiliki daerah kerja di Gresik. BAB II TUJUAN DAN USAHA Pasal 4 Koperasi Karyawan “BEHAESTEX” bertujuan memajukan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam mewujudkan masyarakat yang maju , adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 5 1. Koperasi Menyelenggarakan Pinjaman Simpan Pinjam ( SP ), Adalah pinjaman sejumlah uang yang dianggsur maksimum 10 ( Sepuluh ) bulan atau 10 ( Sepuluh ) kali dangan jasa diatur dalam Peraturan khusus. 2. Besarnya Pinjaman a. Pelaksana Maksimum Rp. 1.000.000,- ( Satu juta rupiah ) b. Staff Maksimum Rp. 1.500.000,- ( Satu juta lima ratus ribu rupiah ) 3. Prosedur Pinjaman Simpan Pinjam ( SP ) Hal | 1
a. Mengisi formulir pinjaman, diketahui atasan masing – masing dan disetujui ketua Koperasi Karyawan “Behaestex” b. Realisasi pinjaman pada bulan berikut atau sesuai urutan pengajuan. c. Pengambilannya harus yang bersangkutan dengan menyerahkan Buku Kredit Koperasi. d. Bila yang bersangkutan berhalangan untuk mengambil , maka dapat diwakilkan dengan bukti surat kuasa. e. Realisasi Pinjaman Simpan Pinjam ( SP ) setiap tanggal 5 Pasal 6 1. Pinjaman Multi Guna (MG) adalah pinjaman sejumlah uang yang dikeluarkan setiap tanggal 15 dengan jasa diatur dalam Peraturan Khusus dan pemotongannya sekaligus pada gaji bulan berikutnya. 2. Maximum besarnya pinjaman Multi Guna ( MG ) adalah Rp. 400.000,- ( Empat ratus ribu rupiah ) 3. Prosedur Pinjaman Multi Guna ( MG ) a. Sebelum tanggal 15 menyerahkan Buku Kredit Koperasi dengan menyertakan besarnya pinjaman MG yang diajukan. b. Realisasi Tanggal 15 c. Pengambilan harus yang bersangkutan bagi yang perorangan dan Perwakilan bagi yang kelompok. d. Yang dimaksud kelompok adalah peminjam yang berasal dari ATBM dan Anggota yang tugas di Shift III saat keluarnya pinjaman Multi Guna ( MG ). Pasal 7 1. Pinjaman Dana Sekolah adalah pinjaman sejumlah uang yang dikeluarkan menjelang tahun ajaran baru sekolah ( Bulan April / Mei ), dengan jasa diatur dalam Peraturan Khusus 2. Maksimal Pinjaman Dana Sekolah adalah mengacu pada sisa plafon pinjaman 3. Prosedur Pinjaman Dana Sekolah a. Mengajukan permohonan dengan mengisi formulir pinjaman b. Besarnya jasa Pinjaman diatur dalam Peraturan Khusus c. Angsuran selama 10 ( Sepuluh ) Kali / Bulan d. Pengambilannya harus yang bersangkutan bagi yang perorangan e. Bila yang bersangkutan berhalangan untuk mengambil , maka dapat diwakilkan dengan bukti surat kuasa. Pasal 8 1. Pinjaman Dana Bank adalah Pinjaman sejumlah uang yang diselenggarakan sesuai perputaran pinjaman dana Bank atau per 3 ( Tiga ) tahun sekali atau ada kebijakan lain yang disepakati Pengurus dengan Anggota. 2. Maksimum pinjaman dana Bank adalah mengacu pada sisa plafond pinjaman.
Hal | 2
3. Prosentase bunga Bank ditentukan oleh pengurus dengan mempertimbangkan kondisi perolehan saat itu. 4. Prosedur pinjaman dana Bank a. Mengajukan permohonan pinjaman dana Bank. b. Mengisi Formulir – formulir yang diperlukan Sebagai persyaratan administrasi Menyerahkan Copy KTP 3 Lembar Mengisi formulir pengajuan kredit bermaterai cukup Mengisi Surat Pernyataan Bermaterai cukup c. Diangsur selama 3 ( Tiga ) tahun atau 36 ( Tiga puluh enam ) bulan / kali d. Pengambilannya harus yang bersangkutan e. Bila yang bersangkutan berhalangan untuk mengambil , maka dapat diwakilkan dengan bukti surat kuasa. Pasal 9 1. Unit Usaha Toko menyelenggarakan pengadaan bahan pokok pangan, sandang dll untuk memenuhi kebutuhan Anggota dan Umum. 2. Prosedur Belanja a. Secara tunai bagia Anggota Koperasi Karyawan “Behaestex” atau umum - Bagi anggota Cukup mengambil barang – barang yang di inginkan dan langsung membayar dengan menyebutkan No. Anggota agar Struck belanja atas nama bersangkutan dan mintalah Struck warna putih. - Non Anggota langsung membayar dan diberikan Struck warna putih. b. Secara Kredit hanya berlaku untuk Anggota Koperasi Karyawan “Behaestex” - Membawa buku Kredit - Untuk bahan pokok di potong sekali - Untuk sandang maksimal pemotongan 3 ( Tiga ) bulan atau 3 ( Tiga ) kali - Untuk elektronik pemotongan di atur Sbb Nominal ≤ Rp. 200.000 pemotongan 2 (Dua) bulan atau 2 (dua) kali Nominal ± Rp. 1.000.000 pemotongan Maksimal 10 ( sepuluh ) bulan atau 10 ( sepuluh ) kali Nominal ≥ Rp. 2.000.000 pemotongan maksimal 24 ( duapuluh empat) bulan atau 24 (duapuluh empat) kali - Menandatangani dan menulis nama pada struk belanja , Anggota menerima struck warna merah. Pasal 10 1. Unit Waserda adalah unit usaha yang menyediakan makanan kecil, Minuman dll guna memenuhi kebutuhan makanan atau minuman Anggota atau Karyawan PT. BEHAESTEX. 2. Prosedur belanja a. Untuk membeli makanan atau minuman harus membeli kupon terlebih dahulu Hal | 3
b. Transaksi pembelian menggunakan kupon belanja Pasal 11 Selain usaha tersebut diatas masih ada unit usaha lain diantaranya : 1. Kredit Sepeda Motor 2. Melayani jasa pembayaran listrik prabayar dan pasca bayar , telepon
Pasal 12 Batas maksimum pemotongan / Plafond 1. Anggota diperkenankan pinjam, belanja atau kredit ke Koperasi dengan batas maksimum pemotongan sebesar 50 % dari gaji tetap 2. Besar nominal plafond akan ditinjau ulang setiap ada perubahan gaji anggota untuk disesuaikan. Pasal 13 Batas waktu tutup buku pinjaman / pemotongan 1. Tutup buku pinjaman ditetapkan tanggal 20 setiap bulan 2. Tanggal 21 pemotongan pinjaman di laksanakan bulan berikutnya Pasal 14 1. Keanggotaan Koperasi Karyawan “ Behasestex” adalah karyawan tetap PT. BEHAESTEX GRESIK. 2. Keanggotaan Luar Biasa Koperasi Karyawan “Behaestex” adalah Karyawan Kontrak dengan masa kerja minimum 2 X kontrak Pasal 15 Keanggotaan Koperasi berakhir apabila anggota : 1. Sesuai dengan Anggaran Dasar pasal 7 2. Anggota yang bersangkutan telah kehilangan status sebagai Karyawan PT. Behaestex Gresik. 3. Untuk Anggota luar Biasa telah berakhirnya masa kontraknya. BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA Pasal 16 1. Setiap Anggota berhak menyampaikan saran, usul, pertanyaan secara langsung dalam Rapat Anggota Biasa dan Rapat Anggota Tahunan.
Hal | 4
2. Semua saran, usul dan pertanyaan disampaikan tertulis sebelum pelaksanaan Rapat Anggota Biasa dan Rapat Anggota Tahunan. Pasal 17 Setiap Anggota berkewajiban untuk memajukan Koperasi Karyawan “Behaestex” karena anggota adalah pemilik sekaligus pelanggan dengan cara menggunakan Koperasi Karyawan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan barang / jasa sekaligus meminjam uang. BAB V STRUKTUR ORGANISASI Pasal 18 Penyelenggaraan Koperasi ini dilaksanakan oleh Pengurus Koperasi , Dalam pelaksanaan tugas pengurus membuat struktur / Penanggung jawab untuk memudahkan dalam melaksanakan tugas. 1. Bidang MSDM (Management Sumber Daya Manusia ) Tugas utama : a. Perekrutan Karyawan Koperasi b. Penggajian 2. Bidang Keuangan Tugas Utama : a. Pelaporan Akutansi & Keuangan b. Negosiasi dengan pihak bank 3. Bidang Toko Tugas Utama : a. Pengadaan barang b. Pencarian konsinyasi c. Pengawasan Stock 4. Bidang Waserda Tugas Utama : a. Pengadaan barang b. Pencarian Konsiyansi c. Pengawasan Stock 5. Bidang Sipil, umum dan IO ( Ivent Organiser ) Tugas Utama : a. Perawatan gedung b. Perawatan inventaris c. Penyelenggaraan Acara RAB & RAT 6. Bidang persewaan Mobil Tugas Utama : a. Mengatur penjadwalan Penyewaan Mobil b. Perawatan Mobil c. Pajak dan Asuransi Hal | 5
BAB VI PEMILIHAN KETUA DAN BADAN PENGAWAS Pasal 19 Pemilihan Langsung a. Pengurus Mengundang perwakilan setiap kelompok yang ada b. Selanjutnya dibentuk panitia pemilihan calon Ketua Dan Badan Pengawas. c. Panitia melaporkan hasil pemilihan pada RAT BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS Pasal 20 Untuk melaksanakan tugas sehari – hari, Pengurus dapat mengangkat seorang penanggung jawab harian dan beberapa orang karyawan koperasi. Pengangkatan dan pemberhentian dilakukan dengan Surat Keputusan Pengurus. Pasal 21 Dalam keadaan yang mendesak, dimana rapat anggota sulit dilaksanakan, anggota dapat membentuk Panitia Khusus atas persetujuan Management dapat memberhentikan pengurus apabila pengurus melakukan tindakan – tindakan seperti yang tercantum dalam Anggaran Dasar pasal 25 ayat a, b dan c. Pasal 22 1. Apabila ada pengurus yang berhenti, sesuai Anggara Dasar Pasal 25 ayat 4, maka rapat pengurus lainya dapat mengangkat penggantinya dengan sepengetahuan Pembina Koperasi yang kemudian di setujui rapat Anggota. 2. Susunan kepengurusan yang baru di laporkan ke Dinas Kopererasi , uasaha kecil dan menengah Kabupaten Gresik. Pasal 23 1. Penentuan tugas pengurus dilakukan dalam peraturan khusus berbentuk Surat Keputusan dari Rapat Anggota. 2. Pembagian tugas harian ditentukan oleh pengurus dan disampaikan dalam bentuk Surat Keputusan Pengurus. Pasal 24 1. Atas persetujuan Anggota, pengurus berhak mendapatkan uang kehormatan setiap bulannya. 2. Besarnya uang kehormatan yang telah mendapat persetujuan Anggota adalah : a. Pengurus inti & Pengawas : Rp. 300.000,Hal | 6
b. Pengurus pendukung : Rp. 150.000,3. Besaran uang kehormatan ini akan ditinjau sesuai kondisi keuangan koperasi Pasal 27 Dalam meningkatkan SDM pengurus, Pengurus dapat mengikuti pelatihan – pelatihan tentang kekoperasian yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, Dekopinda, Puskopkar. Pasal 28 Setiap perselesihan yang timbul diantara pengurus diselesaikan dengan damai atas dasar musyawarah dan mufakat oleh intern pengurus sendiri. Bila penyelesaianya tidak dapat dilaksanakan, pengurus dapat meminta saran Pembina. BAB VIII BADAN PENGAWAS Pasal 29 Badan Pengawas koperasi beranggotakan maksimal 3 ( tiga ) Orang dipilih oleh Anggota Koperasi. Jabatan ini ditentukan untuk masa jabatan 3 ( Tiga ) tahun. BAB IX PEMBINA Pasal 30 Pembina terdiri dari: a. Dinas Koperasi , Usaha kecil dan Menengah Kabupaten Gresik b. Direksi PT. Behaestex c. Manager SDM & Umum PT. Behaestex BAB X MACAM – MACAM RAPAT KOPERASI Pasal 31 1. Rapat Pengurus adalah rapat yang dilaksanakan untuk membahas jalannya koperasi.
Hal | 7
Pasal 32 1. Rapat Anggota Biasa (RAB) dilaksanakan sekurang – kurangnya satu kali dalam setahun. 2. Rapat Anggota Biasa (RAB) selambat – lambatnya dilaksanakan bulan Desember 3. Rapat anggota Biasa ( RAB ) Berisikan a. Menetapkan Anggaran dan pendapatan Belanja Koperasi untuk tahun berikutnya b. Menampung Aspirasi, Saran dan evaluasi program tahun sebelumnya. Pasal 33 1. Rapat Anggota Tahunan ( RAT ) adalah merupakan kekuasaan tertinggi yang dilaksanakan setahun sekali sebagai bentuk pelaporan keuangan pengurus untuk tahun penutupan tahun buku. 2. Rapat Anggota Tahunan ( RAT ) dilaksanakan selambat – selambat bulan April Pasal 34 Rapat Anggota Luar Biasa ( RALB) adalah dilaksanakan jika kepengurusan telah menyimpang dari Anggaran Dasar ( AD ). Pasal 35 Kehadiran anggota untuk menghadiri Rapat Anggota sesuai Anggaran Dasar pasal 18 ayat 8 diatur sebagai berikut: a. Anggota yang menghadiri rapat anggota diatur dengan sistem perwakilan Kelompok / Bagian b. Penunjukan Anggota Perwakilan Kelompok dapat dilaksakan secara Demokratis atau Formatur oleh Bagian/Unit kerja atau kelompok masing – masing. c. Dalam menunjuk Anggota Perwakilan kelompok agar mempertimbangkan atau yang bersangkutan memiliki persyaratan sebagai berikut : Bersedia menjadi Anggota Perwakilan Kelompok / Bagian Dapat membawa aspirasi kelompok / Bagian Bersedia menghadiri rapat – rapat yang diselenggarakan oleh koperasi. d. Anggota perwakilan kelompok 1 ( Satu ) orang mewakili ± 20 ( Dua Puluh ) anggota koperasi. e. Anggota Perwakilan kelompok tidak termasuk Pengurus Koperasi. Pasal 36 Rapat Anggoto istimewa dilaksanakan atas permintaan 1/3 ( Sepertiga ) dari jumlah anggota.
Hal | 8
BAB XI MODAL KOPERASI Pasal 37 Simpanan wajib ditetapkan sebesar sebagai berikut : a. Anggota setingkat operator / Karu : Rp 20.000 b. Anggota setingkat Staff keatas : Rp 50.000 Perbulan untuk masing – masing anggota dan pembayarannya dilakukan melalui pemotongan gaji yang dilaksanakan kepada bendahara keuangan PT. BEHAESTEX Pasal 38 Uang simpanan pokok ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- ( Lima puluh ribu rupiah ) dan dibayar sekaligus.
BAB XII SIMPANAN ANGGOTA Pasal 39 Berdasarkan Anggaran Dasar pada Bab XVI pasal 41 ayat 5 dan 6 , untuk pengembangan usaha Koperasi, dengan memperhatikan kelayakan dan kelangsungan usahanya, maka setiap anggota yang meminjam di Koperasi wajib memberikan kontribusi berupa jasa dan melakukan simpanan khusus dan simpanan hari tua, Ketentuan mengenai jasa pinjaman, simpanan khusus dan simpanan hari tua diatur dalam Peraturan Khusus, BAB XIII SISA HASIL USAHA Pasal 40 Besarnya Prosentase pembagian SHU telah diatur dalam Anggaran Dasar pada BAB XVIII pasal 45 ayat 2a – f Pasal 41 Waktu pembagian SHU di atus sebagai berikut : a. Perhitungan besarnya SHU baru diketahui setelah satu tahun buku dan dikurangi lain – lain. b. Pemberian SHU di berikan bersamaan menjelang hari raya Idhul Fitri sehingga perhitungan dihitung sementara pada bulan menjelang pembagian. Maka ada istilah Uang muka SHU. c. Dalam perhitungan Ayat b akan di tambahkan sisa SHU tahun buku sebelumnya Hal | 9
Pasal 41 Hal – hal lain yang belum diatur dalam Anggaran rumah Tangga ini dapat diatur dalam Peraturan Khusus Telah mendapat persetujuan dari Rapat Anggota pada tanggal 22 Nop 2011 Di Gresik.
1.
EKO HARIADI (KETUA I)
(............................................)
2.
SAMSYUL ARIFIN (KETUA II)
(............................................)
3.
GUNADI (SEKRETARIS I )
(............................................)
4.
SISWANTO ( SEKRETARIS II)
(............................................)
5.
ULIL LUTHFI FAHMI, SE ( BENDAHARA)
(............................................)
6.
ANAS SUSANTO ( HUMAS )
(............................................)
7.
UMAR HIDAYAT ( HUMAS )
(............................................)
8.
AGUS SUGIMAN HR ( HUMAS )
(............................................)
9.
JOKO PRIYONO ( BADAN PENGAWAS I)
(............................................)
10. HARY SULISTYOKARNO (BADAN PENGAWAS II) (............................................)
Hal | 10
