ANGGARAN DASAR KOPERASI KARYAWAN PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO) ” KOPPEFINDO”
BAB I NAMA,KEDUDUKAN,DAN JANGKA WAKTU Pasal I 1)
Badan Usaha Koperasi ini bernama Koperasi Multi Usaha Pefindo dengan nama singkat “ KOPPEFINDO”, dan selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Koperasi a. Koperasi berkedudukan di : Panin Tower Senayan City Lantai 17, Jl. Asia Afrika Lot. 19, Jakarta Pusat 10220 b. Kelurahan : Gelora c. Kecamatan : Tanah Abang d. Kotamadya : Jakarta Pusat
2)
Koperasi didirikan dalam jangka waktu TIDAK TERBATAS. BAB II LANDASAN, AZAS, DAN TUJUAN Pasal 2
1) 2) 3)
Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Koperasi berazaskan kekeluargaan. Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. BAB III NILAI DAN PRINSIP Pasal 3
1)
Nilai yang mendasari kegiatan Koperasi yaitu: a. Kekeluargaan b. Menolong diri sendiri c. Bertanggungjawab d. Demokrasi e. Persamaan f. Berkeadilan g. Kemandirian Pasal 4
2)
Nilai yang diyakini Anggota Koperasi yaitu: a. Kejujuran b. Keterbukaan c. Tanggung jawab d. Kepedulian terhadap orang lain Pasal 5
1.
Koperasi memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut; a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis. Halaman 1 dari 12
c.
Pembagian Selisih Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya Simpanan Anggota. d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. e. Kemandirian. f. Pendidikan dan Perkoperasian. g. Kerja sama antar koperasi. 2.
Prinsip Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi sumber inspirasi dan menjiwai secara keseluruhan organisasi dan kegiatan usaha Koperasi sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya. BAB III FUNGSI, PERAN, DAN USAHA Pasal 6
1)
2)
3)
4)
Koperasi berfungsi untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesehjateraan ekonomi dan sosial. Koperasi berperan: a. Secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. b. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan ketahanan perekonomian nasional dan koperasi sebagai sokogurunya. c. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Koperasi bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai tujuannya, maka Koperasi menyelenggarakan usaha sebagai berikut: a. Menggiatkan anggota untuk menyimpan pada Koperasi secara tertib dan teratur, b. Memberikan pinjaman / kredit kepada anggota untuk kepentingan yang produktif dan bermanfaat, c. Menyediakan barang-barang kebutuhan primer maupun sekunder bagi anggota dan masyarakat, d. Menyelenggarakan usaha jasa penyewaan kendaraan bermotor, penyewaan peralatan kantor, travel biro, penyedia tenaga kerja, dan jasa lainnya e. Menjadi rekanan perusahaan dan kontraktor, f. Mengadakan kerjasama antar koperasi dengan pihak lain, perusahaan swasta,BUMN/BUMD, pemerintah dalam bidang usaha / permodalan yang saling menguntungkan g. Meningkatkan pengetahuan anggota tentang perkoperasian dan ilmu pengetahuan lainnya untuk mengembangkan Koperasi. BAB IV KEANGGOTAAN Pasal 7
1) 2) 3)
Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa. Keanggotaan Koperasi tidak dapat dipindah tangankan. Yang dapat diterima menjadi anggota Koperasi ini adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi beberapa syarat sebagai berikut; a. Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum (dewasa tidak dalam perwalian dsb). b. Karyawan dan mantan karyawan PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)
Halaman 2 dari 12
c.
4)
5)
6) 7)
8)
9) 10) 11)
Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi setoran pokok dan simpanan wajib, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) dan (3). d. Telah menyetujui isi Anggaran Dasar dan Peraturan-peraturan Perkoperasian yang berlaku. Setiap anggota mempunyai kewajiban: a. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan keputusan Rapat Anggota. b. Membayar simpanan pokok dan simpanan wajib c. Berpatisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi. d. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan azas-azas kekeluargaan. e. Menanggung kerugian sesuai dengan ketentuan pasal 31 ayat (1). Setiap anggota mempunyai hak: a. Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota. b. Memilih atau dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas. c. Meminta diadakannya Rapat Anggota menurut ketentuan pasal 5 ayat 5 huruf c. d. Mengemukakan pendapat dan saran kepada pengurus di luar rapat anggota baik diminta maupun tidak diminta. e. Mendapat pelayanan yang sama antar sesama anggota. f. Meminta keterangan mengenai perkembangan Koperasi. g. Mendapatkan bagian SHU sesuai dengan Simpanan Anggota masing masing anggota terhadap Koperasi. h. Mendapatkan bagian Selisih hasil penyelesaian. Keanggotaan Koperasi mulai berlaku dan hanya dapat di buktikan dengan catatan dalam daftar anggota. Seseorang yang masuk menjadi anggota Koperasi harus: a. Mengajukan surat permintaan kepada pengurus. b. Bilamana pengurus menolak permintaan dimaksud dapat huruf a, maka yang berkepentingan dapat meminta pertimbangan Rapat Anggota berikutnya. Keanggotaan berakhir,bilamana anggota; a. Meninggal Dunia. b. Minta berhenti atas permintaan sendiri. c. Diberhentikan oleh pengurus karena tidak mengindahkan kewajibannya sebagai anggota, atau berbuat sesuatu yang merugikan Koperasi. Berakhirnya keanggotaan mulai berlaku dan hanya dapat dibuktikan dengan catatan dalam buku daftar anggota. Permintaan berhenti sebagai anggota harus diajukan secara tertulis kepada pengurus. Seseorang yang diberhentikan oleh pengurus dapat meminta pertimbangan dalam Rapat Anggota berikutnya. BAB V RAPAT-RAPAT Pasal 8
1) 2) 3)
4)
Rapat Anggota diselenggarakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. Rapat Anggota terdiri dari; a. Rapat Anggota Tahunan, diselenggarakan untuk membahas dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus dan pelaksanaannya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir. b. Rapat Anggota Pemilihan Pengurus dan Pengawas Koperasi dilaksanakan pada akhir masa jabatan. c. Rapat Anggota Pengesahan Perubahan Akta Koperasi dilaksanakan sesuai kebutuhan. d. Rapat Anggota Luar Biasa, dilaksanakan apabila apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada rapat anggota. Rapat Pleno adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh pengurus dan pengawas Koperasi, dilaksanakan minimal satu dalam tiga bulan. Halaman 3 dari 12
5)
Rapat Anggota Luar Biasa dapat dilaksanakan atas kehendak; a. Pengurus b. Pengawas c. Atas permintaan tertulis dari minimal lebih dari 20 (dua puluh) persen jumlah anggota. Pasal 9
1)
Pada dasarnya Rapat Anggota sah bila dihadiri lebih dari 50 (lima puluh) persen jumlah anggota. Jika Rapat Anggota tidak memenuhi keputusan dalam ayat (1) maka diadakan penundaan Rapat Anggota untuk beberapa waktu, dan bila rapat ke 2 tidak juga memenuhi syarat tersebut maka Rapat Anggota dapat dilaksanakan dan sah bila di hadiri minimal 20 (dua puluh) persen dari jumlah anggota Koperasi.
2)
Pasal 10 Rapat Anggota berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas tentang pengelolaan Koperasi. Pasal 11 Hari, Tanggal, Waktu dan Tempat serta acara rapat anggota harus diberitahukan sekurang kurangnya 7 (tujuh) hari sebelumnya kepada anggota. Pasal 12 1) 2) 3)
Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Dalam hal dilakukan pemungutan suara setiap anggota mempunyai hak satu suara. BAB VI PENGURUS Pasal 13
1) 2)
3) 4) 5)
Pengurus Koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota. Yang dapat dipilih menjadi pengurus ialah anggota yang memenuhi syarat sebagai berikut; a. Memenuhi sifat perilaku yang baik, didalam maupun di luar Koperasi, b. Mempunyai wawasan yang luas, pengetahuan serta keterampilan kerja yang baik Pengurus di pilih untuk jabatan 3 (tiga) tahun. Pengurus yang masa jabatannya telah berakhir tidak dapat dipilih kembali untuk periode kepengurusan berikutnya. Bilamana seorang anggota pengurus berhenti sebelum masa jabatannya selesai maka Rapat Anggota pengurus lainnya dapat mengangkat gantinya dan pengangkatan itu harus disahkan oleh Rapat Anggota berikutnya. Pasal 14
Pengurus terdiri atas sekurang kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak banyaknya 7 (tujuh) orang. Pasal 15 1)
Pengurus bertugas untuk: a) Mengelola Koperasi dan usahanya. b) Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi. c) Mewakili Koperasi di hadapan dan di luar pengadilan. Halaman 4 dari 12
2) 3) 4)
d) Menyelenggarakan dan memelihara buku daftar anggota, daftar pengurus dan daftar buku-buku lainnya yang di perlukan. e) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib dan teratur. f) Menyelenggarakan Rapat Anggota. g) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya. h) Mengajukan rancangan rencana kerja dan rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi. Rincian lebih lanjut tentang tugas dan kewenangan pengurus akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Pengurus atas persetujuan Rapat Anggota dapat mengangkat pengelola Koperasi. Tugas pokok masing masing anggota pengurus di tetapkan dalam rapat pengurus. Pasal 16
1) 2) 3) 4)
5)
Pengurus harus segera mengadakan catatan pada waktunya dalam daftar anggota tentang masuk dan berhentinya anggota. Pengurus harus segera mengadakan catatan pada waktunya dalam daftar anggota tentang dimulai dan berhentinya jabatan pengurus. Pengurus harus berusaha agar anggota mengetahui akibat pencatatan dalam daftar anggota. Setiap anggota pengurus harus memberikan bantuan kepada pengawas dan pemeriksa yang diberi tugas untuk melaksanakan tugasnya dan ia diwajibkan untuk memberikan keterangan yang diperlukan serta memperlihatkan segala buku warkat, persediaan barang, alat-alat perlengkapan/inventaris dan uang yang ada pada Koperasi. Tiap anggota pengurus harus berusaha agar pengawas dan atau pemeriksa sebagaimana tersebut dalam pasal 18 ayat 5 tidak dihambat baik disengaja atau tidak disengaja oleh anggota pengurus dan pengelola Koperasi. Pasal 17
1) 2)
Pengurus diwajibkan agar setiap kejadian penting dicatat sebagai mana mestinya. Pengurus wajib memberitahukan pada anggota setiap kejadian penting yang mempengaruhi jalannya Koperasi. Pasal 18
1) 2) 3)
4) 5)
6)
Pengurus wajib memberikan laporan kepada pemerintah tentang keadaan serta perkembangan organisasi dan usaha koperasi sekurang kurangnya tiga bulan sekali. Pengurus diwajibkan berusaha agar segala laporan pemeriksaan Koperasi dapat diketahui oleh setiap anggota pengawas dan pemerintah. Pengurus diwajibkan berusaha supaya ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus dan keputusan Rapat Anggota lainnya diketahui dan dipahami oleh anggota. Pengurus diwajibkan untuk memelihara kerukunan diantara para anggota dan mencegah hal yang menyebabkan timbulnya perselisihan paham. Perselisihan yang timbul karena hanya menyangkut kepentingan Koperasi atau dalam hubungannya sebagai anggota harus diselesaikan oleh pengurus dengan jalan damai tanpa memihak salah satu pihak. Pengurus harus melakukan segala ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, peraturan khusus, dan keputusan rapat. Pasal 19
1) 2)
Pengurus menanggung kerugian yang di derita Koperasi sebagai akibat kelalaiannya dalam melaksanakan tugas kewajibannya. Jika kelalaian itu mengenai sesuatu termasuk pekerjaan berapa orang anggota pengurus, maka karena itu mereka bersama menanggung kerugian tadi untuk seluruhnya akan tetapi anggota pengurus bebas dari tanggung jawabnya jika ia dapat Halaman 5 dari 12
membuktikan bahwa kerugian tadi bukan karena kesalahannya serta ia telah berusaha dengan segera dan secukupnya untuk mencegah kelalaian tadi. Pasal 20 1) 2) 3)
Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya pengurus berwenang untuk menggunakan fasilitas, sarana, maupun dana yang tersedia sesuai dengan keputusan Rapat Anggota. Pengurus berhak menerima imbalan jasa sesuai dengan keputusan Rapat Anggota. Pengurus berhak menerima Selisih Hasil Usaha (SHU) sesuai dengan keputusan Rapat Anggota. BAB VII PENGAWAS Pasal 21
1) 2) 3)
4) 5) 6)
Pengawas dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota. Pengawas bertanggung jawab kepada anggota. Yang dapat dipilih menjadi pengawas adalah anggota yang memenuhi syarat sebagai berikut; a. memenuhi sifat perilaku yang baik, di dalam maupun di luar Koperasi b. mempunyai wawasan yang luas, pengetahuan serta keterampilan kerja yang baik terutama di bidang pengawasan. Pengawas terdiri dari 3 (tiga) orang yang dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun. Pengawas yang masa jabatannya telah berakhir tidak dapat dipilih kembali untuk periode kepengurusan berikutnya Pengawas bertugas untuk; a. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali. b. membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya dan disampaikan kepada pengurus dengan tembusan kepada Pemerintah. Pasal 22
1)
2)
Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya pengawas berwenang untuk menggunakan fasilitas, sarana, maupun dana-dana yang tersedia sesuai dengan keputusan Rapat Anggota. Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya pengawas berwenang untuk meneliti segala catatan, berkas, barang-barang, uang serta bukti-bukti lainnya yang ada pada Koperasi. Pasal 23
1)
2)
Apabila Koperasi dikelola secara profesional dengan mengangkat direksi atau manager, maka unsur pengawas dapat ditiadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan melalui Rapat Anggota dengan demikian fungsi pengawasan menjadi tugas dan tanggung jawab pengurus. Terhadap pihak ketiga, maka mereka yang melakukan pengawasan pemeriksaan atas Koperasi dan juga dewan penasehat diharuskan merahasiakan segala sesuatu tentang keadaan Koperasi yang didapatkannya dalam melakukan tugasnya. Bab VIII PENGELOLAAN KOPERASI Pasal 24
1)
Pengelola Koperasi diangkat dan diberhentikan oleh pengurus berdasarkan keputusan rapat pleno pengurus dan pengawas.
Halaman 6 dari 12
2) 3)
Tugas, wewenang, tanggungjawab, gaji serta pendapatan lainnya atas pengelola ditetapkan dalam suatu kontrak kerja. Dalam hal pengelola adalah perorangan, wajib memenuhi persyaratan minimal; a. tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang keuangan atau di hukum karena terbukti melakukan tindakan pidana di bidang keuangan. b. memiliki akhlak dan moral yang baik. c. memiliki kemampuan dalam pengelolaan usaha yang dijalankan oleh Koperasi BAB IX DEWAN PENASEHAT Pasal 25
1) 2)
3) 4) 5)
Untuk kepentingan Koperasi Rapat Anggota dapat mengangkat dewan penasehat. Rapat Anggota dapat mengangkat anggota atau orang bukan anggota yang mempunyai keahlian sesuai dengan kepentingan Koperasi untuk menjadi dewan penasehat. Anggota dewan penasehat tidak menerima gaji, akan tetapi dapat diberikan uang jasa atau honorarium sesuai dengan keputusan Rapat Anggota. Anggota-anggota dewan penasehat tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Anggota maupun rapat pengurus. Dewan penasehat dapat memberi saran atau pendapat kepada pengurus untuk kemajuan Koperasi baik diminta maupun tidak diminta. BAB X PEMBUKUAN KOPERASI Pasal 26
1) 2) 3) 4)
Tahun buku Koperasi mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Koperasi wajib menyelenggarakan pembukuan tentang badan usahanya. Koperasi wajib pada setiap tutup tahun buku mengadakan perhitungan laba atau rugi. Laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi atau laba tahunan Koperasi wajib di audit oleh kantor akuntan publik atau koperasi jasa audit. BAB XI KEADAAN KOPERASI TIDAK DIRAHASIAKAN Pasal 27
Pada waktu kantor dibuka maka pengurus dapat memberikan kesempatan kepada; a. setiap orang untuk menelaah akta pendirian dan akta perubahan tanpa biaya dan untuk mendapatkan salinannya atau petikannya dengan membayar ongkos menyalin seperlunya. b. setiap orang dan pejabat intansi yang berwenang untuk menelaah buku catatancatatan dan perhitungan keuangan serta laporan pemeriksaan tanpa biaya dan untuk mendapatkan salinannya atau petikannya dengan membayar ongkos menyalin seperlunya. BAB XII MODAL BADAN USAHA KOPERASI Pasal 28 1)
Modal Koperasi pada saat pendirian adalah a. Setoran Pokok sebesar Rp b. Sertifikat Modal Koperasi Rp. (Rp 43.000.000,-. (empat puluh tiga juta Rupiah) berasal dari Setoran Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi) Halaman 7 dari 12
2)
3)
Modal sendiri dapat berasal dari: a. Setoran pokok. b. Sertifikat Modal Koperasi. c. Dana cadangan. d. Hibah. Untuk memperbesar usahanya, Koperasi dapat memperoleh modal pinjaman dari: a. Anggota. b. Koperasi lain. c. Bank dan lembaga keuangan lainnya. d. Penerbitan obligasi atau surat utang lainnya. e. Modal penyertaan dari pihak lain (perseorangan/badan usaha) Pasal 29
Selain modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 Koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan. BAB XIII SIMPANAN ANGGOTA Pasal 30 1) 2)
3)
4)
Setiap anggota harus menyimpan atas namanya pada Koperasi simpanan pokok Uang simpanan pokok harus dibayar sekaligus, akan tetapi pengurus dapat mengijinkan anggota untuk membayar dalam sebanyak banyaknya 3 (tiga) kali angsuran bulanan. Pada waktu keanggotaan diakhiri simpanan pokok dan simpanan wajib merupakan suatu tagihan atas koperasi sebesar jumlahnya secara komulatif dikurangi dengan bagian kerugian. Setiap anggota digiatkan untuk menyimpan dalam bentuk/atau jenis lainnya atas dasar keputusan rapat anggota. Pasal 31
1) 2)
Uang simpanan pokok dan simpanan wajib tidak dapat di minta kembali selama anggota belum berhenti sebagai anggota. Uang simpanan dalam bentuk atau jenis lainnya selain simpanan pokok dan simpanan wajib dapat di minta kembali sesuai dengan keputusan rapat anggota atau menurut perjanjian. Pasal 32
Apabila keanggotaan berakhir menurut pasal 4 ayat 8 maka uang simpanan pokok dan simpanan wajib setelah dipotong dengan bagian tanggungan kerugian yang ditetapkan dikembalikan pada yang berhak selambat-lambatnya 1 (satu) bulan kemudian. BAB XIV SELISIH HASIL USAHA Pasal 33 1)
2)
Selisih hasil usaha merupakan pendapatan yang diperoleh dalam 1 (satu) tahun buku dikurangi dengan biaya-biaya dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Selisih hasil usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan masing-masing anggota terhadap Koperasi, serta dana pengurus/pengawas dan karyawan sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.
Halaman 8 dari 12
BAB XV TANGGUNGAN ANGGOTA Pasal 34 1)
2) 3)
Bilamana Koperasi dibubarkan dan pada penyelesaiannya ternyata bahwa kekayaan Koperasi tidak mencukupi untuk melunasi segala perjanjian dan kewajibannya maka sekalian anggota diwajibkan menanggung kerugian masing-masing terbatas pada simpanan pokok dan simpanan wajib yang seharusnya telah disetor oleh anggota yang bersangkutan pada koperasi,serta modal pernyataan yang dimilikinya. Kerugian yang diderita oleh Koperasi pada akhirnya satu tahun buku di tutup dengan uang cadangan. Bilamana kerugian tersebut dalam ayat 2 tidak dapat dipenuhi maka Rapat Anggota dapat memutuskan untuk membebaskan bagian kerugian yang belum dipenuhi ditutup/atau di perhitungkan dengan SHU tahun tahun yang akan datang. BAB VI PERUBAHAN ANGGARAN DASAR Pasal 35
1)
2)
3)
4)
5)
6) 7)
Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dapat dilakukan apabila mempunyai alasan yang kuat dan dibutuhkan oleh anggaran dalam rangka meningkatkan efisiensi usaha Koperasi dan kepentingan anggota. Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Anggota dan dituangkan dalam berita acara rapat anggota perubahan Anggaran Dasar Koperasi. Perubahan Anggaran Dasar Koperasi wajib mendapatkan persetujuan Menteri yaitu meliputi perubahan mengenai: a. Nama b. Tempat kedudukan c. Wilayah keanggotaan d. Tujuan e. Kegiatan usaha, dan f. Jangka waktu berdirinya Koperasi Perubahan Anggaran Dasar Koperasi selain yang dimaksud dalam ayat 3 cukup diberitahukan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Akta Perubahan Anggaran Dasar dibuat. Pengurus Koperasi wajib mengumumkan perubahan Anggaran Dasar Koperasi tersebut pada ayat 4 dalam media massa setempat paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak perubahan dilakukan pengumuman tersebut dilakukan sekurang kurangnya 2 (dua) kali dengan tenggang waktu paling kurang 45 (empat puluh lima) hari. Sahnya korum rapat perubahan Anggaran Dasar bilamana dihadiri paling kurang ¾ (tiga per empat) dari jumlah anggota. Sahnya korum rapat perubahan Anggaran Dasar disetujui paling kurang ¾ (tiga per empat) dari jumlah anggota. BAB XVII PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN Pasal 36
Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan. a. keputusan Rapat Anggota. b. keputusan pemerintah.
Halaman 9 dari 12
Pasal 37 1) 2) 3)
Dengan memperhatikan pasal 6 Anggaran Dasar ini maka rapat anggota luar biasa mengambil keputusan untuk membubarkan Koperasi. Keputusan pembubaran Koperasi dimaksud diberitahukan kepada kreditor. Selama pemberitahuan keputusan pembubaran Koperasi belum diterima oleh kreditor maka pembubaran koperasi belum berlaku baginya. Pasal 38
Keputusan pembubaran Koperasi oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf b dilakukan apabila; a. terdapat bukti-bukti bahwa Koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan Undang-undang Koperasi. b. kegiatannya bertentangan dengan ketertiban umum/kesusilaan. c. kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan. Pasal 39 Untuk kepentingan kreditor dan para anggota Koperasi terhadap pembubaran Koperasi dilakukan penyelesaian pembubaran yang selanjutnya disebut penyelesaian. Pasal 40 1) 2) 3) 4)
Penyelesaian dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Anggota penyelesaian ditunjuk oleh Rapat Anggota dan bertanggung jawab atas kepada kuasa Rapat Anggota. Untuk penyelesaian berdasarkan keputusan Rapat Anggota penyelesai ditunjuk oleh Rapat Anggota dan bertanggung jawab atas kepada kuasa rapat anggota. Untuk penyelesaian berdasarkan keputusan pemerintah penyelesai ditunjuk oleh pemerintah dan bertanggung jawab kepada pemerintah. Selama dalam proses penyelesaian Koperasi tersebut tetap ada dengan sebutan “Koperasi Dalam Penyelesaian”. Pasal 41
Penyelesai mempunyai hak wewenang dan kewajiban sebagai berikut; a. Melakukan segala perbuatan hukum dan atas nama Koperasi dalam penyelesaian b. Mengumpulkan segala keterangan yang di perlukan. c. Memanggil anggota dan bekas anggota tertentu pengurus serta pengawas baik sendiri sendiri maupun bersama sama. d. Memperoleh, memeriksa dan menggunakan catatan catatan serta arsip Koperasi. e. Menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang di dahulukan dari hutang lainnya. f. Menggunakan Selisih kekayaan koperasi untuk menyelesaikan Selisih kewajiban Koperasi. g. Membagikan Selisih hasil penyelesaian kepada anggota. h. Membuat berita acara penyelesaian. BAB XIII PEMBINAAN Pasal 42 1) 2) 3)
Melaksanakan pendidikan perkoperasian dan tekhnik usaha bagi anggota. Melaksanakan pendidikan perkoperasian bagi pengurus dan Karyawan Koperasi. Pembinaan tersebut dilaksanakan sendiri maupun melalui kesempatan yang ada.
Halaman 10 dari 12
BAB IX SANKSI-SANKSI Pasal 43 1)
2)
3) 4) 5)
Setiap anggota yang melanggar pasal 4 ayat 4 huruf b dan c dikenakan sanksi sebagai berikut; a. Tidak membayar simpanan wajib dan simpanan lainnya sesuai dengan keputusan Rapat Anggota, dikenakan sanksi secara bertahap dari peringatan pertama, kedua, dan ketiga, skorsing dan pemberhentian dengan hormat. b. Tidak berpatisipasi dalam kegiatan usaha selama satu tahun buku dikenakan sanksi bertahap dari peringatan pertama, kedua, ketiga, skorsing dan penberhentian secara hormat. c. Tidak melaksanakan kewajiban dalam transaksi usaha, dikenakan sanksi bertahap dari peringatan pertama, kedua, ketiga, skorsing dan pemberhentian secara hormat. Rapat Anggota dapat memutuskan untuk memberhentikan pengurus yang tidak melaksanakan pasal 12 ayat 1 dan 2, pasal 13, pasal 14, dan pasal 15 Anggaran Dasar ini. Rapat Anggota dapat memutuskan untuk memberhentikan pengawas yang tidak melaksanakan pasal 21 ayat 5 Anggaran Dasar ini. Sanksi sanksi yang tersebut dalam ayat 1, 2 dan 3 tidak menutup kemungkinan adanya penuntutan oleh Koperasi sesuai dengan hukum yang berlaku. Sanksi yang belum diatur dalam dalam Anggaran Dasar ini akan diatur kemudian dalam Anggaran Rumah Tangga. BAB X PENUTUP Pasal 44
1)
2)
Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus yang tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini. Badan usaha Koperasi ini didirikan pada tanggal 11 April 2012 di Panin Tower Senayan City Lantai 17, Jl. Asia Afrika Lot. 19, Jakarta Pusat 10220 oleh kami selaku pendiri yang nama, alamat dan pekerjaannya disebut dibawah ini. (1) Nama Alamat Pekerjaan
: Ales Okta Pratama : : Karyawan PEFINDO
(2) Nama Alamat Pekerjaan
: Endi Roswendi : .................................................. : Karyawan PEFINDO
(3) Nama Alamat Pekerjaan
: Johny Taufik : .................................................. : Karyawan PEFINDO
(4) Nama Alamat Pekerjaan
: Titus D. Purwakusuma : .................................................. : Karyawan PEFINDO
(5) Nama Alamat Pekerjaan
: Tjetjep Muljadi : .................................................. : Karyawan PEFINDO
(6) Nama
: Hendro Utomo Halaman 11 dari 12
Alamat Pekerjaan
: .................................................. : Karyawan PEFINDO
(7) Nama Alamat Pekerjaan
: Achmad Kurniawan Sujatmiko : .................................................. : Karyawan PEFINDO
(8) Nama Alamat Pekerjaan
: Brammantio : .................................................. : Karyawan PEFINDO
(9) Nama Alamat Pekerjaan
Faizal Aziz .................................................. Karyawan PEFINDO
(10)Nama Alamat Pekerjaan
Wetti Wahyuni .................................................. Karyawan PEFINDO
(11)Nama Alamat Pekerjaan
Riska Yuwistie .................................................. Karyawan PEFINDO
Halaman 12 dari 12
