ANGGARAN DASAR ASOSIASI PENYELENGGARA JASA INTERNET INDONESIA
BAB I KETENTUAN UMUM PASAL 1 NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN 1.1. Nama asosiasi ini adalah ASOSIASI PENYELENGGARA JASA INTERNET INDONESIA selanjutnya disingkat APJII. 1.2. APJII ini didirikan di Jakarta pada tanggal 15-05-1996 (limabelas Mei seribu sembilanratus sembilanpuluh enam) untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. 1.3. Asosiasi ini berkedudukan di Jakarta, dengan perwakilan-perwakilan di tempat lain yang dianggap perlu di kemudian hari. 1A LAMBANG Lengkung warna biru berarti metamorfosa dari teknologi internet, dikelola sesuai dengan ekosistemnya.
PASAL 2 ASAS DAN SIFAT 2.1.APJII berasaskan Pancasila 2.2.APJII adalah sebuah organisasi nirlaba berbadan hukum bertujuan menciptakan tata kelola Internet yang kondusif untuk mendorong perkembangkan dan pertumbuhan Industri Internet di Indonesia dengan mengedepankan kepentingan Nasional. 2.3.APJII adalah Perkumpulan yang bersifat sosial, mandiri dan terbuka serta tidak berpolitik dan tidak berafiliasi dengan golongan atau partai politik.
PASAL 3 VISI, MISI DAN PEDOMAN KEGIATAN APJII mempunyai visi menjadi asosiasi yang berperan secara aktif dalam membangun dan mengembangkan tatakelola Internet Indonesia. Pasal 3A APJII mempunyai Misi: 1. Membangun dan mengembangkan Internet di Indonesia. 2. Mengelola Sumber Daya Internet untuk masyarakat Indonesia. 3. Meningkatkan potensi sumber daya manusia dalam bidang teknologi Internet. 4. Membantu anggota dalam mengembangkan industri Internet. Pasal 3B -Dalam melaksanakan kegiatannya untuk mewujudkan visi dan misi, APJII berpedoman pada: 1) Pembinaan dan pengembangan rasa kesatuan dan persatuan di antara para anggotanya. 2) Penyelenggaraan hubungan komunikasi dan konsultasi antar anggota, antara anggota dengan Pemerintah dan antara anggota dengan asosiasi/organisasi semitra di dalam dan di luar negeri serta dunia usaha pada umumnya, yang dapat memberikan kemanfaatan bagi APJII secara holistik. 3) Kegiatan
yang
bersifat
Penelitian
dan
pengembangan
(research
and
development) dalam rangka memajukan ekosistem Internet Indonesia. 4) Peran aktif melindungi kepentingan para anggota dalam menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 5) Hubungan kemitraan dengan Pemerintah dalam membangun sarana informasi dan komunikasi Nasional dan Internasional, sehingga seluruh sumber daya yang ada dapat digerakkan secara terpadu, efisien dan efektif. 6) Pedoman kegiatan dalam ayat (1) menjadi landasan bagi Dewan Pengurus dan Pengurus Perwakilan dalam membuat program kerja.
2
PASAL 4 LANDASAN HUKUM DAN HIRARKI PERATURAN APJII APJII berlandasan hukum: 4.1. Undang-Undang Dasar 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima) sebagai landasan konstitusional. 4.2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga APJII sebagai landasan operasional. Peraturan dan Keputusan Asosiasi yang mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi anggota. Pasal 4A Jenis dan hirarki Peraturan dan Keputusan Internal APJII terdiri atas: a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. b. Ketetapan Musyawarah Nasional. c. Peraturan Asosiasi. d. Peraturan Internal Dewan Pengawas. e. Keputusan Ketua Umum. f. Keputusan Ketua Pengurus Perwakilan.
BAB II KEANGGOTAAN PASAL 5 KRITERIA DAN SYARAT KEANGGOTAAN
5.1. Anggota APJII terdiri atas: a) Anggota b) Anggota Kehormatan 5.2. Yang dimaksud dengan Anggota adalah badan usaha yang bergerak di bidang penyelenggaraan jasa internet dan memiliki usaha resmi yang sah sebagaimana
3
diatur dalam peraturan dan Undang-Undang Republik Indonesia diwakili oleh Pemilik atau Direkturnya. 5.3. Yang dimaksudkan dengan Anggota Kehormatan adalah pribadi/perorangan, pejabat pemerintah, organisasi/badan/institusi yang dianggap mampu memajukan APJII dan memajukan industri internet berdasarkan kriteria-kriteria yang diatur kemudian di dalam Anggaran Rumah Tangga.
PASAL 6 PENGESAHAN ANGGOTA 6.1.
Calon Anggota mengajukan permohonan menjadi anggota kepada Dewan Pengurus dan/atau melalui Pengurus Perwakilan APJII setempat.
6.2.
Keanggotaan calon anggota disahkan oleh Dewan Pengurus.
6.3.
Tata cara keanggotaan diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga.
PASAL 7 HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA 7.1.
Anggota mempunyai hak bicara, hak suara, hak memilih dan hak dipilih.
7.2.
Anggota Kehormatan hanya mempunyai hak bicara.
7.3.
Anggota dapat memperoleh bantuan dan perlindungan dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang dihadapinya sesuai dengan hukum yang berlaku dan sebatas ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
7.4.
Anggota berhak mengikuti setiap Rapat Anggota sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
7.5.
Anggota diwajibkan menjunjung tinggi, memelihara dan mentaati ketentuanketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan-keputusan Rapat Anggota yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
7.6.
Anggota wajib turut memperjuangkan tercapainya tujuan APJII.
4
7.7.
Hak dan kewajiban lainnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan kelengkapan penjelasan lainnya.
PASAL 8 PEMBERHENTIAN ANGGOTA Setiap Anggota dapat berhenti dan/atau diberhentikan menjadi anggota: 8.1.
Menyatakan berhenti dan mengundurkan diri dari keanggotaan APJII.
8.2.
Karena ijin usahanya dicabut oleh Pemerintah atau dinyatakan pailit/likuidasi berdasarkan Keputusan Pengadilan.
8.3.
Karena merugikan atau mencemarkan nama baik APJII atau tidak memenuhi kewajiban lainnya sebagai anggota atau tidak lagi memenuhi persyaratan keanggotaan.
8.4.
Anggota yang tidak memenuhi ketentuan ayat 3 Pasal ini, khususnya kewajiban iuran IP, ASN, Domain dan Keanggotaan, baik seluruh maupun sebagian, maka anggota tersebut tidak diperkenankan menjadi anggota kembali dan kehilangan hak atas jasa Pelayanan/Layanan APJII, kecuali telah menyelesaikan seluruh kewajibannya.
8.5.
Ketentuan-ketentuan lain diatur kemudian di dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB III ORGANISASI PASAL 9 STRUKTUR DAN PERANGKAT APJII
9.1.
Perangkat APJII terdiri dari: a) Musyawarah Nasional; b) Musyawarah Nasional Luar Biasa; c) Rapat Kerja Nasional.
5
9.2.
Struktur APJII terdiri dari: a) Dewan Pengawas; b) Dewan Pengurus; c) Pengurus Perwakilan Wilayah; d) Badan Pelaksana Harian.
9.3.
APJII mempunyai landasan-landasan organisasi dengan tingkat kekuatan yang berurutan sebagai berikut: a) Undang-Undang Dasar 1945 (seribu sembilanratus empatpuluh lima) Negara Republik Indonesia beserta ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang bersumber padanya. b) Ketetapan-Ketetapan Musyawarah Nasional. c) Anggaran Dasar. d) Anggaran Rumah Tangga. e) Keputusan-Keputusan Rapat Kerja Nasional. f) Keputusan-Keputusan Dewan Pengawas. g) Keputusan-Keputusan Dewan Pengurus.
-Suatu perangkat organisasi APJII berwenang menilai dan membatalkan suatu landasan organisasi yang dibuat oleh suatu perangkat organisasi APJII yang lebih rendah tingkat kedudukannya, apabila landasan tersebut ternyata bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
PASAL 10 MUSYAWARAH NASIONAL/MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA 10.1. Musyawarah Nasional adalah kekuasaan tertinggi di dalam tubuh APJII. 10.2. Musyawarah Nasional diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.
6
10.3. Musyawarah Nasional dihadiri oleh Peserta Utama yang terdiri dariAnggota dan Peserta Peninjau yang terdiri dari Anggota Kehormatan dan Undangan lainnya. 10.4. Musyawarah Nasional dilaksanakan oleh Dewan Pengurus yang sedang dalam masa kerjanya. 10.5. Musyawarah Nasional berwenang untuk: a) Menetapkan dan mensahkan penyempurnaan atau perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan/atau mengamanatkan untuk menetapkan penyempurnaan atau perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. b) Memberikan penilaian dan keputusan terhadap pertanggungjawaban atas pelaksanaan kerja, keuangan dan perbendaharaan dari Dewan Pengurus serta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dari Dewan Pengurus selama masa kepengurusannya. c) Memilih dan menetapkan formatur untuk mengangkat Dewan Pengurus APJII. d) Menetapkan garis besar program kerja APJII untuk masa 3 (tiga) tahun yang akan datang. e) Mengeluarkan keputusan untuk menyelesaikan permasalahan organisasi dan masalah-masalah penting lainnya yang dipandang perlu oleh Musyawarah Nasional dan belum tercakup dalam butir (a), (b), (c) dan (d) tersebut di atas. 10.6. Musyawarah Nasional Luar Biasa adalah Musyawarah Nasional yangdapat diselenggarakan apabila ada hal-hal mendesak yang memerlukan keputusan setingkat Musyawarah Nasional dan diselenggarakan atas permintaan tertulis dari: a) Dewan Pengawas; atau b) Dewan Pengurus; atau c) Sejumlah Anggota sekurang-kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah anggota yang terdaftar.
PASAL 11 7
RAPAT KERJA NASIONAL 11.1. Rapat Kerja Nasional diselenggarakan 1 (satu) kali dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. 11.2. Rapat Kerja Nasional diselenggarakan oleh Dewan Pengurus. 11.3. Rapat Kerja Nasional berwenang untuk: a) Melakukan evaluasi terhadap kebijaksanaan pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan APJII sesuai amanat Musyawarah Nasional. b) Menilai dan menetapkan penyempurnaan atas pelaksanaan rencana kerja yang dijabarkan dalam Program Kerja. c) Menilai dan mengusulkan penyempurnaan dan/atau penelitian lebih lanjut atas laporan kerja, keuangan dan perbendaharaan yang diajukan oleh Dewan Pengurus. d) Membantu Dewan Pengurus untuk memutuskan hal-hal yang tidak dapat diputuskannya
sendiri,
dan
hasilnya
dipertanggungjawabkan
kepada
Musyawarah Nasional. e) Mendengar laporan pengawasan dari Dewan Pengawas.
PASAL12 DEWAN PENGAWAS 12.1. Dewan Pengawas adalah perangkat organisasi yang berfungsi mengawasi pelaksanaan hasil Musyawarah Nasional oleh Dewan Pengurus. 12.2. Dewan Pengawas merupakan perwakilan anggota yang terdiri dari 7 (tujuh) anggota Dewan dan dipilih oleh Musyawarah Nasional. 12.3. Dewan Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris, dan Anggota Dewan Pengawas yang penetapannya ditentukan oleh Anggota Dewan Pengawas.
8
12.4. Dalam hal Dewan Pengurus tidak menjalankan fungsinya, Dewan Pengawas dapat mengadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa untuk pembentukan Dewan Pengurus Baru. 12.5. Dewan Pengawas mengesahkan Program Kerja Tahunan dan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Tahunan APJII (APPA) yang disusun oleh Dewan Pengurus. 12.6. Anggota Dewan Pengawas tidak dapat merangkap sebagai anggota Dewan Pengurus. 12.7. Paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) bulan Dewan Pengawas mengadakan pertemuan dengan Dewan Pengurus. 12.8. Dewan Pengawas dapat melakukan pengawasan dengan mengadakan pemeriksaan sewaktu-waktu terhadap dokumen APJII yang dibuat oleh Dewan Pengurus. 12.9. Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Musyawarah Nasional dengan masa jabatan yang sama dengan masa jabatan Dewan Pengurus. 12.10. Anggota Dewan Pengawas paruh waktu berdasarkan kebutuhan mendesak karena halangan Anggota Dewan Pengawas melanjutkan sisa akhir masa jabatan, maka Rapat Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas dapat menentukan pengganti untuk disahkan oleh Dewan Pengawas yang diatur oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan memiliki fungsi yang sama dengan Anggota Dewan Pengawas.
PASAL 13 DEWAN PENGURUS 13.1. Dewan Pengurus dipilih melalui mekanisme formatur. 13.2. Dewan Pengurus terdiri dari: 1 (satu) orang Ketua Umum, sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Wakil Ketua, sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Sekretaris, sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Bendahara, dan beberapa Kepala Bidang sesuai kebutuhan. 13.3. Dewan Pengurus berfungsi: 9
a) Melaksanakan
ketetapan-ketetapan
perangkat
APJII
yang
menjadi
kewenangannya. b) Menerbitkan surat keputusan kolegial APJII yang bersifat operasional, tata laksana yang merupakan hasil penjabaran pelaksanaan sesuai dengan perangkat Perkumpulan dan keputusan rapat anggota lainnya seperti APJII Open Policy Meeting, Rapat Dewan Pengurus, dan Rapat-rapat lainnya. c) Menyusun Rencana Program Kerja Tahunan dan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran APJII (APPA) yang merupakan jabaran Kebijakan Organisasi yang disahkan oleh Dewan Pengawas. d) Menjalankan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Program Kerja termasuk Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran yang telah disahkan oleh Dewan Pengawas. e) Mewakili APJII di tingkat Nasional dan Internasional. f) Mewakili APJII dalam tindakan hukum. 13.4. Dewan Pengurus berhak atas perwakilan penandatangan keluar-masuk dana APJII, termasuk perbankan guna pengendalian anggaran. 13.5. Dewan Pengurus mempertanggung jawabkan pelaksanaan fungsinya kepada Musyawarah Nasional pada akhir masa jabatannya atau bilamana Musyawarah Nasional menghendakinya. 13.6. Masa jabatan Dewan Pengurus berikut perangkat Pengurus lainnya yang diangkat oleh Dewan Pengurus adalah 3 (tiga) tahun. 13.7. Pemilihan Dewan Pengurus dilakukan dalam Musyawarah Nasional. 13.8. Dewan
Pengurus
dapat
mendelegasikan
sebagian
dari
kewajiban
dan
wewenangnya kepada Badan Pelaksana Harian atau kepada seseorang atau kelompok orang, namun hal itu tidak dapat mengurangi ruang lingkup tanggung jawab Dewan Pengurus sebagaimana mestinya. 13.9. Pendelegasian kewenangan Dewan Pengurus untuk mewakili APJII dalam melakukan tindakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.3 huruf (f) di atas, dilakukan sekurang-kurangnya oleh: 1 (satu) orang Ketua Umum, 1 (satu)
10
orang Wakil Ketua Umum, 1 (satu) orang Bendahara, dan Ketua Bidang yang berkaitan. 13.10. Anggota Dewan Pengurus paruh waktu berdasarkan kebutuhan mendesak karena halangan Anggota Dewan Pengurus melanjutkan sisa akhir masa jabatan atau diperlukan penambahan Anggota Dewan Pengurus, maka Rapat Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas dapat menentukan pengganti atau penambahan untuk disahkan oleh Dewan Pengawas yang diatur oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan memiliki fungsi yang sama dengan Anggota Dewan Pengurus.
PASAL 14 PENGURUS PERWAKILAN WILAYAH DAN/ATAU DAERAH 14.1. Pengurus Perwakilan Wilayah dan/atau daerah adalah perwakilan Dewan Pengurus Perkumpulan di wilayah dan/atau daerah yang strukturnya setingkat dengan Ketua Bidang pada kepengurusan dan didukung sekurang-kurangnya 3 (tiga) Anggota PJI. 14.2. Pengurus Perwakilan Wilayah dan/atau Daerah sekurang-kurangnya terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Bendahara, dan 1 (satu) orang Sekretaris. 14.3. Pengurus Perwakilan Wilayah dan/atau Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Dewan
Pengurus
melalui
Surat
Keputusan
Dewan
Pengurus
dengan
memperhatikan aspirasi dari wilayah. 14.4. Segala kegiatan dan operasional Pengurus Perwakilan Wilayah dan/atau Daerah harus selaras dengan Program Kerja dan wajib tunduk pada Struktur dan Perangkat APJII sebagimana tercantum dalam Pasal 9 Anggaran Dasar ini. 14.5. Masa kerja kepengurusan perwakilan Wilayah dan/atau Daerah ditentukan selama 3 (tiga) tahun sejak Surat Keputusan Pengangkatan oleh Dewan Pengurus APJII. 14.6. Setiap cabang Penyelenggara Jasa Internet (PJI) yang akan bergabung dengan Pengurus Perwakilan Wilayah dan/atau Daerah, diwajibkan melampirkan surat persetujuan dari PJI Pusat.
11
14.7. Pengurus
Perwakilan
Wilayah
diperbolehkan
mempersiapkan
Pengurus
Perwakilan Daerah yang untuk selanjutnya diajukan pembentukan ke Dewan Pengurus. 14.8. Pengurus Perwakilan Wilayah dan/atau Daerah wajib memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Pengurus secara periodik selambatlambatnya 3 (tiga) bulan sekali. 14.9. Pengurusn Perwakilan Wilayah dan/atau Daerah berhak mendapatkan bantuan operasional yang disepakati dan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas.
PASAL 15 BADAN PELAKSANA HARIAN 15.1. Badan Pelaksana Harian dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus. 15.2. Merupakan badan pelaksana operasional APJII, yang berfungsi: a) Menyelenggarakan pelaksanaan teknis harian tugas kepengurusan APJII. b) Menjaga kesinambungan jalannya tugas-tugas administrasi organisasi APJII dari suatu masa kepengurusan ke masa kepengurusan berikutnya. c) Menyelenggarakan Layanan Internet Resources. d) Mengelola dan mengembangkan layanan Indonesia Internet Exchange. 15.3. Badan Pelaksana Harian terdiri dari tenaga-tenaga yang bekerja penuh bagi APJII dan dibayar oleh APJII berdasarkan surat perjanjian kerja. 15.4. Tugas dan tanggungjawabnya diatur kemudian di dalam Anggaran Rumah Tangga. 15.5. Bilamana Badan Pelaksana Harian belum terbentuk, maka tugas-tugas Badan Pelaksana Harian dilaksanakan oleh Dewan Pengurus.
12
PASAL 16 PEMBENTUKAN BADAN HUKUM DAN LEMBAGA LAIN 16.1. Diluar perangkat dan struktur organisasi APJII yang disebutkan dalam Pasal 9Anggaran Dasar ini, APJII dapat membentuk sebuah badan hukum dengan kepemilikan mayoritas penuh bersama dengan kepemilikan lain dimiliki (diwakili) Dewan Pengawas sebagai ex-officio APJII. Badan hukum ini nantinya dapat membentuk badan hukum atau lembaga lain, bersama-sama dengan pihak lain untuk memenuhi misi, tujuan, maupun tugas pokoknya. 16.2. Pembentukan badan hukum atau lembaga ini harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 16.3. Pembentukan badan hukum atau lembaga di tingkat Nasional maupun Internasional harus melalui persetujuan dan disahkan oleh Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa. 16.4. Pimpinan badan hukum atau lembaga diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus. 16.5. Masa jabatan pengurus badan hukum atau lembaga tidak tergantung dari masa jabatan Dewan Pengurus APJII. 16.6. Dewan Pengurus, Dewan Pengawas, maupun pimpinan badan hukum atau lembaga yang diangkat harus mematuhi dan memenuhi hal berikut: a) Badan Hukum atau lembaga lain tidak bersaing dengan usaha Anggota; b) Tidak mengubah kepemilikan badan hukum atau lembaga yang dibentuk APJII ke pribadi, pihak lain atau lembaga lain; c) Menggunakan badan hukum atau lembaga yang dibentuk APJII untuk kepentingan di luar organisasi; d) Mencemarkan nama, misi, visi, dan tujuan organisasi maupun badan hukum atau lembaga yang dibentuk APJII.
13
BAB IV PENDELEGASIAN (MANDATORY) SUMBER DAYA INTERNET PASAL 17 APJII bekerjasama dengan badan-badan Nasional dan Internasional dalam tata kelola Internet. PASAL 18 18.1 APJII bekerjasama dengan badan-badan dunia yang mengelola Internet Protocol (IP) Address dan Autonomus System Number (ASN). 18.2 APJII menerima mandat sebagai National Internet Registry (NIR) dari badan Sumber Daya Internet dunia untuk mendistribusikan IP Address dan ASN bagi masyarakat pengguna Internet di Indonesia 18.3 APJII wajib bekerjasama dengan badan-badan dunia yang mengelola domain Name System. 18.4 Registry DNS DTD di Indonesia yang dikelola oleh APJII adalah terbatas pada Registry “net.id”. 18.5 Mengawal tata kelola cc-TLD .id dengan berperan aktif sebagai anggota Forum Nama Domain Internet Indonesia dan sebagai Anggota Representasi di PANDI. 18.6 Menjalankan APJII sebagai registrar net.id yang sudah disepakati dengan PANDI (Pengelola Nama Domain Internet Indonesia). 18.7 Mendorong agar anggota yang memenuhi syarat yang dapat menjadi registrar nama domain .id. BAB V REGISTRY PASAL 19 KELEMBAGAAN
19.1. Dalam melaksanakan Pasal 17 dan Pasal 18 Anggaran Dasar ini, akan dibentuk suatu badan oleh Anggota/APJII yang berada di bawah Pengurus Pusat.
14
19.2. Badan Pengelolaan Sumber Daya Internet sebagaimana yang disebut pada ayat 1 Pasal ini disebut Indonesia Network Information Center (IDNIC). Pengaturan lebih lanjuta akan diuraikan dalam Anggaran Rumah Tangga APJII.
PASAL 20 LAYANAN 20.1. Dalam melaksanakan kegiatannya, APJII memberikan layanan IIX dan Layanan IDNIC serta Layanan Sertifikasi dan Training. 20.2. Layanan APJII lainnya meliputi namun tidak terbatas pada seminar, security monitoring and response. PASAL 20A 20.A.1 Pengelolaan Jaringan Indonesia Internet Exchange (IIX) dilaksanakan oleh suatu bidang dalam Dewan Pengurus. 20.A.2. Bidang tersebut berpedoman kepada prinsip kebersamaan, kemitraan, tidak bersaing dengan Anggota, netral, nir-laba atau tidak semata-mata mencari keuntungan, profesional dan independen, dengan tujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada Anggota. 20.A.3. Layanan IIX adalah layanan interkoneksi Nasional antar anggota. 20.A.4. Pemilihan titik-titik dimana IIX berada harus memenuhi kriteria tertentu yang diputuskan oleh Dewan Pengurus. 20.A.5. Pengelolaan IIX berada sepenuhnya dibawah tanggung jawab dan kendali APJII. 20.A.6. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam pengoperasian IIX diputuskan di dalam Open Policy Meeting yang akan dijelaskan dalam Peraturan Asosiasi.
15
BAB VI. KEUANGAN DAN PERBENDAHARAAN PASAL 21 PERBENDAHARAAN Perbendaharaan APJII terdiri dari: 21.1. Uang tunai, saldo bank dan surat-surat berharga lainnya. 21.2. Barang bergerak maupun tidak bergerak yang terdaftar dan tercatat sebagai milik APJII. 21.3. Hutang-piutang. 21.4. Segala aset yang sah yang dikelola oleh APJII.
PASAL 22 SUMBER KEUANGAN
Keuangan APJII berasal dari: 22.1. Uang Pangkal anggota. 22.2. Uang Iuran anggota. 22.3. Uang Iuran penggunaan layanan. 22.4. Uang hasil kegiatan APJII secara langsung dan tidak langsung. 22.5. Uang sumbangan yang tidak mengikat dan sah. 22.6. Uang hasil penjualan barang bergerak maupun tidak bergerak secara sah.
16
BAB VII. PENUTUP PASAL 23 PERUBAHAN/PENYEMPURNAAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA 23.1. Perubahan dan penyempurnaan Anggaran Dasar APJII untuk pertama kalinya dilakukan atas keputusan Musyawarah Nasional III yang dimuat dalam akta yang dibuat oleh DARBI, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta pada tanggal 27-05-2002 (duapuluh tujuh Mei duaribu dua) Nomor 115, kemudian Perubahan dan Penyempurnaan Anggaran Dasar APJII untuk kedua kalinya dilakukan atas keputusan Musyawarah Nasional APJII IV yang dimuat dalam akta yang dibuat oleh DARBI, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta, tanggal 03-05-2005 (tiga Mei duaribu lima) Nomor 3, selanjutnya perubahan dan penyempurnaan ketiga kalinya dilakukan atas keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa APJII pada tanggal 25-01-2006 (duapuluh lima Januari duaribu enam), yang dimuat dalam akta yang dibuat di hadapan saya, Notaris, tertanggal 22-072009 (duapuluh dua Juli duaribu sembilan) Nomor 08 dan perubahan dan penyempurnaan keempat serta terakhir kalinya dilakukan atas Keputusan Musyawarah Nasional VI APJII pada tanggal 24-07-2009 (duapuluh empat Juli duaribu sembilan). 23.2. Selanjutnya perubahan dan penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Nasional dan/atau Musyawarah Nasional Luar Biasa dengan quorum 2/3 (dua per tiga).
PASAL 24 PENGGABUNGAN DAN PEMBUBARAN ASOSIASI 24.1. APJII hanya dapat melakukan penggabungan dan dibubarkan melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa yang diselenggarakan khusus untuk keperluan tersebut dengan quorum ¾ (tiga per empat). 17
24.2. Hal-hal yang menyangkut penggabungan dan pembubaran tersebut akan diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga.
PASAL 25 PERATURAN PELAKSANAAN 25.1. Pelaksanaan lebih lanjut atas ketentuan-ketentuan di dalam Anggaran Dasar ini diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga. 25.2. Hal-hal yang belum diatur di dalam Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga akan diatur kemudian oleh Dewan Pengurus melalui ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan yang mengacu pada ketentuan-ketentuan di Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
--oOo--
18
