PEMBUKAAN Ikatan Surveyor Indonesia atau dikenal dengan ISI merupakan sebuah organisasi profesi yang terkait dengan pekerjaan di bidang informasi kebumian (geo-informasi) atau dikenal dengan nama Geomatika. Ikatan Surveyor Indonesia didirikan pada tanggal 17 Juni 1972 untuk waktu yang tidak ditentukan. ISI berfungsi sebagai wadah perjuangan Rakyat Indonesia yang memiliki profesi Surveyor di bidang Geomatika. Wadah pembinaan dan pengembangan anggota. Wadah penyaluran aspirasi anggot dalam memperjuangkan peran dan eksistensinya dalam pembangunan nasional. Wadah untuk melindungi anggota dalam melaksanakan profesinya. Organisasi in berasaskan Pancasila dan UUD 1945 serta berlandaskan kepada Profesionalisme yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 yaitu mencerdaskan bangsa, mensejahterakan rakyat dan ikut serta dalam ketertiban dunia berdasarkan UUD Negara Rl tahun 1945. Organisasi ini berusaha untuk menghimpun dan mengembangkan semua potensi yang kreatif, dinamis, inovatif serta patriotik di bidang geomatika dalam rangka pengabdian kepada bangsa, negara dan masyarakat Menggalang persatuan dan kesatuan warga negara Indonesia yang bergerak dalam bidang geomatika. Memajukan dan meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi para anggotanya melalui kegiatan ilmiah baik di dalam maupun di luar negeri. Membantu program Pemerintah dalam pembangunan melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang geomatika. Menjadi asosiasi yang terakreditasi dan berwenang mensertifikasi profesi geomatika. Anggota ISI adalah perorangan yang menyetujui asas tujuan organisasi serta memenuhi ketentuan organisasi yang diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan aturan organisasi lainnya. Anggota ISI terdiri atas : Anggota Biasa; Anggota Muda; Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan. ISI mewakili Indonesia dalam bidang profesi geomatika di forum intemasional dengan menjadi anggota organisasi profesi intemasional. Keanggotaan tersebut dapat dilakukan sepanjang tujuan serta kegiatan organisasi profesi intemasional tersebut tidak bertentangan dengan asas dan tujuan, serta bentuk, sifat dan fungsi ISI. ISI menggalang kerjasama dengan organisasi profesi lain, baik nasional maupun intemasional, guna menunjang tercapainya tujuan organisasi. Sumber keuangan Ikatan Surveyor Indonesia dapat diperoleh dari uang pangkal dan iuran anggota, sumbangan dan atau bantuan yang tidak mengikat serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak melanggar peraturan dan norma yang berlaku. BAB I NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1 Organisasi ini bemama Ikatan Surveyor Indonesia dengansingkatan ISI atau dalam bahasa Inggris bemama Indonesian Surveyors Association dengan singkatan ISA. Pasal 2 Ikatan Surveyor Indonesia didirikan pada tanggal 17 Juni 1972 untuk waktu yang tidak ditentukan.
Pasal 3 Ikatan Surveyor Indonesia berkedudukan hukum di Indonesia dengan Pengurus Pusat di Ibukota Negara, Komisariat Wilayah di Ibukota Provinsi dan apabila diperlukan dapat dibentuk cabang-cabang di Ibukota Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Republik Indonesia BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 4 Ikatan Surveyor Indonesia berasaskan Pancasila dan DUD 1945 serta berlandaskan profesionalisme. Pasal 5 Ikatan Surveyor Indonesia bertujuan untuk mewujudkan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 yaitu mencerdaskan bangsa, mensejahterakan rakyat dan ikut serta dalam ketertiban dunia berdasarkan UUD negara Rl tahun 1945. Pasal 6 Usaha Ikatan Surveyor Indonesia dalam mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah: 1. Menghimpun dan mengembangkan semua potensi yang kreatif, dinamis, inovatif serta patriotik di bidang profesi geomatika dalam rangka pengabdian kepada bangsa, negara dan masyarakat. 2. Menggalang persatuan dan kesatuan warga negara Indonesia yang bergerak dalam bidang geomatika. 3. Memajukan dan meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi para anggotanya melalui kegiatan ilmiah, baik di dalam maupun di luar negeri. 4. Membantu program Pemerintah dalam pembangunan melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang geomatika. 5. Menjadi asosiasi yang terakreditasi dan berwenang mensertifikasi profesi geomatika. BAB III BENTUK, SIFAT DAN FUNGSI Pasal 7 Ikatan Surveyor Indonesia merupakan perkumpulan untuk para Surveyor bidang geomatika. Pasal 8 Ikatan Surveyor Indonesia merupakan organisasi profesi yang bersifat independen dan terbuka. Pasal9 Ikatan Surveyor Indonesia berfungsi sebagai: 1. Wadah perjuangan Rakyat Indonesia yang memiliki profesi Surveyor bidang geomatika.
2. Wadah pembinaan dan pengembangan anggota Ikatan Surveyor Indonesia. 3. Wadah penyaluran aspirasi anggota dalam memperjuangkan peran dan eksistensinya dalam pembangunan nasional. 4. Wadah untuk melindungi anggota dalam melaksanakan profesinya. BAB IV LAMBANG DAN BENDERA Pasal10 Ikatan Surveyor Indonesia memiliki lambang bota dunia dengan tulisan Ikatan Surveyor Indonesia melingkar, yang mempunyai arti bahwa ruang lingkup profesi surveyor berkaitan dengan geoinformasi. Pasal11 Bendera Ikatan Surveyor Indonesia berwama dasar putih dengan lambang berwarna biru. BAB V KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN Pasal 12 1. Anggota Ikatan Surveyor Indonesia adalah perorangan yangmenyetujui asas tujuan ISI serta memenuhi ketentuan organisasi yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan aturan organisasi ISI lainnya. 2. Anggota ISI terdiri alas: Anggota Biasa; Anggota Muda; Anggota Luar Biasa; Anggota Kehormatan. Pasal13 Kepengurusan Ikatan Surveyor Indonesia terdiri dan : 1. Dewan Pengurus Pusat yang didampingi oleh Dewan Kehormatan dan Dewan Penasehat. 2. Pengurus Komisariat Wilayah. 3. Pengurus Cabang. BAB VI KONGRES DAN MAJELIS SURVEYOR Pasal 14 1. Kongres merupakan Forum Musyawarah Tertinggi sebagai wujud kedaulatan anggota yang diadakan sekali dalam 3 (tiga) tahun. 2. Kongres mempunyai wewenang: Menilai pertanggungjawaban Pengurus Pusat;
Menetapkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik. Menetapkan Program Umum Organisasi; Memilih Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum serta menetapkan Pengurus Pusat; Memilih dan menetapkan tempat kongres berikutnya; Menetapkan keputusan lainnya yang dianggap perlu; Pasal 15
1. Kongres LuarBiasa dapatdiadakan setiapwaktu. 2. Kongres Luar Biasa mempunyai kedudukan dan kekuasaan yang sama dengan Kongres. Pasal16 Majelis Surveyor merupakan forum para pengurus pusat dengan ketua-ketua komisariat wilayah dalam evaluasi organisasi dan berapat sekurang-kurangnnya satu tahun sekali. BAB VII SUSUNAN ORGANISASI Pasal17 Susunan organisasi ISI secara vertikal terdiri atas : Dewan Pengurus Pusat, Komisariat Wilayah dan Cabang. Pasal18 1. Ikatan Surveyor Indonesia dapat membentuk Badan Otonomi berdasarkan kebutuhan organisasi. 2. Pembentukan Badan Otonomi ditetapkan dengan Keputusan Ketua Umum setelah diputuskan oleh Rapat Majelis Surveyor Pasal19 1. Pimpinan organisasi ISI di tingkat Dewan Pengurus Pusat dipilih oleh Kongres. 2. Pimpinan organisasi ISI di tingkat Komisariat Wilayah dipilih oleh Musyawarah Komisariat Wilayah. 3. Pimpinan organisasi ISI di tingkat Cabang dipilih oleh Musyawarah tingkat Cabang. 4. Pimpinan organisasi ISI di tingkat Komisariat Wilayah dan Cabang dapat ditentukan oleh pimpinan organisasi ISI di tingkat Dewan Pengurus Pusat apabila Musyawarah Komisariat Wilayah dan Musyawarah tingkat Cabang belum dilaksanakan. BAB VIII PUBLIKASI DAN PERTEMUAN ILMIAH Pasal 20 1. ISI menerbitkan buletin, majalah, publikasi ilmiah atau terbitan-terbitan khusus.
2. ISI menyelenggarakan Pertemuan Ilmiah baik Nasional maupun Intemasional dalam bentuk Seminar, Simposium, Lokakarya, Workshop dan lain-lain. BAB IX KEGIATAN INTERNASIONAL Pasal21 1. ISI mewakili Indonesia dalam bidang profesi geomatika di forum intemasional. 2. ISI dapat menjadi anggota organisasi profesi intemasional sepanjang tujuan serta kegiatan organisasi profesi intemasional tersebut tidak bertentangan dengan asas dan tujuan. serta bentuk, sifat dan fungsi Ikatan Surveyor Indonesia. 3. ISI menggalang kerjasama dengan organisasi profesi lain. baik nasional maupun internasional, guna menunjang tercapainya tujuan organisasi. BAB X TANDA PENGHARGAAN Pasal 22 1. Ikatan Surveyor Indonesia memberikan tanda penghargaan kepada anggota atau orang lain yang berprestasi tinggi atau berjasa sehingga memberikan konthbusi nyata pada kemajuan profesi bidang geomatika di Indonesia. 2. Kriteria dan tata cara pemberian penghargaan ISI diatur di dalam Anggaran RumahTangga. BAB XI KEUANGAN DAN ASSET Pasal 23 Sumber keuangan Ikatan Surveyor Indonesia dapat diperoleh dari :
Dang pangkal dan iuran anggota. Sumbangan dan atau bantuan yang tidak mengikat. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak melanggar peraturan dan norma yang berlaku. Pasal 24
Asset organisasi merupakan kekayaan organisasi berupa Hak Kekayaan Intelektual, anggota, barang bergerak dan barang tidak bergerak. BAB XII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR Pasal 25 Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Surveyor Indonesia hanya dapat dilakukan oleh Kongres atau Kongres Luar Biasa dan diputuskan oleh sekurang-kurangnya 1/2 + 1 (setengah tambah satu) dari jumlah suara keanggotaan yang sah yang hadir dalam Kongres.
BAB XIII PEMBUBARAN ORGANISASI Pasal 26 1. Pembubaran organisasi Ikatan Surveyor Indonesia hanya dapat dilakukan oleh Kongres atau Kongres Luar Biasa yang secara khusus diadakan atas usulan sejumlah anggota. 2. Pembubaran organisasi dapat diterima apabila diusulkan oleh sekurang-kurangnya 1/2 + 1 (setengah tambah satu) dari anggota yang memiliki hak suara. 3. Pembubaran diputuskan dalam Kongres setelah mendengarkan berbagai pertimbangan. BAB XIV PENUTUP Pasal 27 1. Ketentuan pelaksanaan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. 2. Peraturan-peraturan organisasi yang telah ada tetap berlaku selama belum diadakan perubahan dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini. 3. Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
