ANGGARAN DASAR MAJELIS TA’LIM TELKOMSEL
BAB I NAMA, WAKTU, TEMPAT KEDUDUKAN DAN LAMBANG Pasal 1 Nama Organisasi ini bernama Majelis Ta’lim Telkomsel disingkat MTT. Pasal 2 Waktu Diresmikan MTT diresmikan di Jakarta pada hari Sabtu tanggal 11 Muharram 1426 H bertepatan dengan tanggal 19 Februari 2005 M dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Pasal 3 Tempat Kedudukan 1. MTT berpusat dan berkedudukan di Kantor Pusat Telkomsel. 2. MTT dapat membuka cabang-cabang di seluruh Kantor Cabang Telkomsel. Pasal 4 Lambang Organisasi MTT memiliki lambang Organisasi sebagai berikut: a. Bingkai Bulan Sabit berwarna hijau. b. Tulisan Majelis Ta’lim Telkomsel berwarna hijau di dalam Bingkai Bulan Sabit. c. Masjid berwarna hijau dengan satu menara dan di atas menara terdapat logo Telkomsel. d. Tulisan Majelis Ta’lim Telkomsel berwarna hitam di sebelah kanan logo.
BAB II ASAS Pasal 5 Asas Organisasi MTT berasaskan Islam.
1
BAB III VISI DAN MISI Pasal 6 Visi Mewujudkan insan Telkomsel yang bertaqwa, amanah, profesional, berakhlaq mulia, dan mampu menyebarkan karakter tersebut baik di lingkungan Telkomsel maupun di lingkungan lainnya yang lebih luas.
Pasal 7 Misi 1. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan da’wah yang dapat menggugah nurani, keyakinan, pengetahuan dan peningkatan amal Islami insan Telkomsel. 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas da’wah di lingkungan Telkomsel. 3. Meningkatkan produktifitas kerja insan Telkomsel. 4. Memperluas dukungan berbagai pihak untuk tumbuhnya syiar Islam khususnya di lingkungan Telkomsel. 5. Menyiapkan kader-kader dakwah yang berperan aktif dalam kegiatan dakwah baik di lingkungan Telkomsel maupun di lingkungan yang lebih luas. 6. Membentuk Unit Sosial dan atau bekerja sama dengan Lembaga Sosial Islam yang profesional dalam mengumpulkan dan mendistribusikan Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf kepada umat yang berhak menerimanya.
BAB IV KEANGGOTAAN Anggota MTT adalah insan Telkomsel yang terdiri dari karyawan Muslim Telkomsel dan tenaga outsourcing Muslim di lingkungan Telkomsel. BAB V ORGANISASI Pasal 8 Sifat Organisasi MTT adalah organisasi kerohanian Islam di lingkungan Telkomsel yang berbadan hukum yang bersifat terbuka dan independent. 2
Pasal 9 Struktur Organisasi 1. Struktur organisasi MTT terdiri dari: a. Struktur Organisasi MTT tingkat pusat, terdiri dari: Majelis Syura, Dewan Penasehat, Dewan Pembina, dan Pengurus Pusat. b. Struktur Organisasi MTT Tingkat Cabang, terdiri dari: MTT Regional. 2. MTT Regional dapat mendirikan sub organisasi di tingkat cabang organisasi Telkomsel di bawahnya. 3. Khusus untuk kantor Pusat Telkomsel, organisasi MTT berada langsung di bawah organisasi MTT Pusat. BAB VI KEPENGURUSAN Pasal 10
1. Pengurus MTT Tingkat Pusat terdiri dari: a. Majelis Syura MTT, yaitu: Ketua Majelis Syura, Sekretaris Majelis Syura, dan Anggota Majelis Syura. b. Dewan Penasehat, yaitu: Anggota Dewan Direksi Muslim dan atau Pejabat Muslim yang membawahi Fungsi SDM. c. Dewan Pembina, yaitu mantan Pengurus Pusat MTT. d. Pengurus Pusat MTT, yaitu: Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara Umum. 2. Pengurus MTT Regional terdiri dari: Ketua, Sekretaris, Bendahara dan pengurus bidang yang sekurang-kurangnya terdiri dari Bidang Dakwah, Bidang Kaderisasi dan Unit Pengelola Zakat (UPZ) Regional. 3. Kepengurusan Sub Organisasi di bawah MTT Regional, sekurang-kurangnya terdiri dari: Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
BAB VII MUSYAWARAH Pasal 11 1. Musyawarah adalah prinsip dalam pengambilan keputusan yang diselenggarakan oleh struktur organisasi MTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, sesuai dengan lingkup kewenangannya. 3
2. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau ijma‘ (aklamasi). 3. Jenis-jenis musyawarah berdasarkan jenjang pengambilan keputusan adalah sebagai berikut: a. Musyawarah Nasional. b. Musyawarah Majelis Syura. c. Musyawarah Regional.
BAB VIII SUMBER DANA Pasal 12 Sumber dana operasional MTT berasal dari Telkomsel dan sumber lainnya yang halal dan tidak bertentangan dengan asas organisasi. BAB IX ATURAN TAMBAHAN Pasal 13 Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar akan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga MTT. Pasal 14 Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan dalam Musyawarah Nasional MTT. Pasal 15 Semua peraturan dan ketentuan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dinyatakan tidak berlaku. Ditetapkan di : Depok Hari : Sabtu Tanggal : 27 November 2010
Muhammad Ridwan Ketua Sidang MUNAS MTT 2010 4
ANGGARAN RUMAH TANGGA MAJELIS TA’LIM TELKOMSEL
BAB I TAFSIR LAMBANG MTT Pasal 1 1. MTT memiliki lambang: a. Bulan sabit, melambangkan kemenangan, dimensi waktu, keindahan, pencerahan dan kejayaan Islam secara keseluruhan. b. Tulisan Majelis Ta’lim Telkomsel di dalam bingkai bulan sabit melambangkan MTT merupakan bagian penting dari proses untuk meraih kemenangan Islam secara keseluruhan. c. Masjid, melambangkan hubungan vertikal kepada Allah SWT, pusat pembinaan kader-kader dakwah yang senantiasa siap berjuang menegakkan kalimat Allah. d. Logo Telkomsel di menara Masjid dalam Bingkai Bulan Sabit, melambangkan berkarya dengan prestasi yang setinggi-tingginya di Telkomsel yang merupakan salah satu manifestasi dari kesungguhan beribadah kepada Allah SWT. 2. MTT memiliki lambang berwarna: a. Dasar Putih, melambangkan suci, mulia dan bersih. b. Hijau, melambangkan Islam Rahmatan Lil `Alamin. c. Hitam, melambangkan kepastian dan optimisme.
BAB II KEANGGOTAAN Pasal 2 Anggota
Anggota MTT terbagi menjadi : a. Anggota Biasa, yaitu insan Telkomsel yang memenuhi ketentuan anggota. b. Anggota Aktif, yaitu Anggota biasa yang aktif membantu setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pengurus dan atau mengikuti kegiatan pembinaan yang diselenggarakan oleh bidang kaderisasi.
5
Pasal 3 Kewajiban dan Hak Anggota 1. Setiap anggota berkewajiban untuk mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, hasil Musyawarah dan keputusan-keputusan lainnya. 2. Setiap anggota mempunyai hak-hak umum sebagai berikut: a. hak untuk mengikuti acara dan kegiatan yang diselenggarakan oleh MTT. b. hak untuk memperoleh pembinaan. c. hak menyatakan pendapat, berkreasi dan berinsisiatif dalam berbagai bentuk, untuk mendukung tercapainya tujuan organisasi dengan cara yang sesuai dengan adab Islami dan tertib organisasi. d. hak memberi nasehat, mengkritik, mengevaluasi, mengemukakan pendapat dan usulan secara bebas sesuai dengan adab Islami dan tertib organisasi. e. hak untuk diajukan sebagai calon pengurus.
BAB III KEORGANISASIAN Pasal 4 Majelis Syura 1. Majelis Syura adalah lembaga tertinggi MTT, berfungsi sebagai lembaga Ahlul Halli wal `Aqdi“ (Majelis Permusyawaratan) MTT yang dipimpin oleh seorang Ketua. 2. Majelis Syura mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: a. b. c. d. e.
Memilih dan menetapkan Ketua Majelis Syura dan Sekretaris Majelis Syura. Memilih dan menetapkan Calon Pengurus MTT Pusat. Menetapkan Kebijakan Dasar dan Rencana Strategis MTT. Mengevaluasi kinerja Pengurus Pusat MTT. Menerima pengunduran diri pimpinan kepengurusan MTT yang diangkat berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional. f. Memilih dan menetapkan salah satu wakil ketua menjadi Ketua Umum jika Ketua Umum definitif berhalangan tetap. 3. Masa khidmad Majelis Syura adalah 3 (tiga) tahun yang dapat diangkat kembali setelah masa khidmad tersebut. 4. Syarat-syarat Anggota Majelis Syura adalah sebagai berikut: a. Berwawasan da`awi, berakhlaqul karimah, amanah dan berwibawa. b. Berusia sekurang-kurangnya 30 tahun. 6
c. Berpegang teguh pada Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga MTT. d. Mampu menunaikan kewajiban-kewajiban sebagai Anggota Majelis Syura. 5. Anggota Majelis Syura berjumlah sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang dan sebanyakbanyaknya 15 (lima belas) orang. 6. Keanggotaan Majelis Syura berasal dari: a. Dewan Pembina. b. Pengurus Pusat MTT yang terdiri dari: Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jendral, dan Bendahara. c. Anggota yang dipilih oleh Anggota Majelis Syura melalui Musyawarah Majelis Syura. 7. Majelis Syura dapat mengangkat konsultan syari’ah yang terdiri dari orang-orang yang pakar di bidang syari’ah. Pasal 5 Dewan Penasehat 1. Dewan Penasehat merupakan lembaga koordinasi yang berfungsi dalam mengarahkan jalannya organisasi MTT agar senantiasa bersinergi dengan Telkomsel. 2. Dewan Penasehat berhak setiap saat untuk memanggil Pengurus Pusat untuk diberikan arahan atau nasehat agar tercipta sinergi arah tujuan Telkomsel dan tujuan MTT. Pasal 6 Dewan Pembina 1. Dewan Pembina adalah Lembaga Tinggi MTT yang berfungsi sebagai pelaksana tugas dari Majelis Syura dalam mengawal implementasi dari keputusan Majelis Syura yang dilaksanakan oleh Pengurus Pusat MTT. 2. Beranggotakan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang yang merupakan kepemimpinan kolektif. 3. Dewan Pembina bertanggung jawab kepada Majelis Syura. 4. Anggota Dewan Pembina terdiri dari mantan Ketua Umum dan atau mantan Pengurus Pusat. 5. Anggota Dewan Pembina dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Nasional.
7
6. Apabila salah satu atau semua anggota Dewan Pembina berhalangan tetap, maka Majelis Syura akan memilih dan menetapkan penggantinya sampai Musyawarah Nasional berikutnya. 7. Masa khidmad dari Dewan Pembina adalah 3 (tiga) tahun dan keanggotaannya dapat dipilih kembali.
Pasal 7 Pengurus Pusat 1. Pengurus Pusat bertanggung jawab kepada Majelis Syura. 2. Pengurus Pusat tediri dari Ketua Umum, satu atau beberapa Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara Umum. 3. Pengurus Pusat dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Nasional. 4. Syarat menjadi Pengurus Pusat adalah sebagai berikut: a. Anggota Aktif MTT. b. Berwawasan da’awi, amanah dan berakhlaqul karimah. c. Berpegang teguh pada Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga MTT. d. Telah bekerja di Telkomsel sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun. e. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan yang telah mendapatkan persetujuan dari Majelis Syura. 5. Masa khidmad dari Pengurus Pusat adalah 3 (tiga) dan untuk Ketua Umum tidak dapat dipilih kembali namun untuk pengurus lain dapat dipilih kembali.
Pasal 8 Pengurus Regional 1. Pengurus Regional bertanggung jawab kepada Pengurus Pusat. 2. Pengurus Regional terdiri dari: Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan beberapa bidang, sekurang-kurangnya terdiri dari Bidang Dakwah, Bidang Kaderisasi dan Unit Pengelola Zakat (UPZ). 3. Pengurus Regional dipilih oleh Musyawarah Regional dan ditetapkan oleh Ketua Umum MTT. 4. Syarat menjadi Pengurus Regional adalah sebagai berikut: a. Anggota Aktif MTT. b. Berwawasan da’awi, amanah dan berakhlaqul karimah. c. Berpegang teguh pada Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga MTT. 8
d. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pengurus Pusat. 5. Masa khidmad dari Pengurus Regional adalah 2 (dua) tahun dan untuk Ketua tidak dapat dipilih kembali namun untuk pengurus lain dapat dipilih kembali.
Pasal 9 Musyawarah Nasional 1. Wewenang dan Status: a. Merupakan forum musyawarah tertinggi organisasi. b. Memilih dan atau memberhentikan Kepengurusan Organisasi secara Musyawarah dan Mufakat. c. Merubah dan mengesahkan AD dan ART. d. Meminta laporan pertanggung jawaban Pengurus. e. Membahas hal-hal lain. 2. Pelaksanaan Munas: a. Pelaksanaannya diselenggarakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sekali. b. Apabila dalam waktu tertentu terjadi hal-hal khusus, maka pengurus akan mengadakan Musyawarah Nasional MTT Luar Biasa. c. Pelaksanaan Musyawarah Nasional MTT Luar Biasa diusulkan oleh Majelis Syura atau lebih dari setengah jumlah MTT Regional. 3. Tata Tertib Munas: a. Dihadiri oleh Pengurus Pusat MTT dan Perwakilan Pengurus MTT Regional serta undangan. b. Seluruh Peserta Musyawarah Nasional memiliki hak suara kecuali undangan.
Pasal 10 Musyawarah Majelis Syura 1. Musyawarah Majelis Syura adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Anggota Majelis Syura dalam memutuskan hal-hal yang menjadi wewenang Majelis Syura sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat 2 Anggaran Rumah Tangga ini. 2. Waktu penyelenggaraan Musyawarah Majelis Syura ditentukan oleh Majelis Syura. 3. Keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh Majelis Syura bersifat mengikat bagi organisasi MTT.
9
Pasal 11 Musyawarah Regional 1. Wewenang dan Status: a. Merupakan forum musyawarah tertinggi di tingkat Regional. b. Memilih dan atau memberhentikan Kepengurusan MTT Regional secara Musyawarah dan Mufakat. c. Meminta laporan pertanggung jawaban Pengurus Regional MTT. d. Membahas hal-hal lain. 2. Pelaksanaan Musyawarah Regional: a. Pelaksanaannya diselenggarakan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali. b. Apabila dalam waktu tertentu terjadi hal-hal khusus, maka Pengurus Regional MTT akan mengadakan Musyawarah Regional Luar Biasa. c. Pelaksanaan Musyawarah Regional Luar Biasa diusulkan oleh Pengurus Pusat atau lebih dari setengah jumlah Pengurus Regional MTT. 3. Tata Tertib Musyawarah Regional: a. Dihadiri oleh Pengurus dan anggota MTT Regional serta undangan. b. Seluruh Peserta Musyawarah Regional memiliki hak suara kecuali undangan.
BAB IV ATURAN TAMBAHAN Pasal 12 Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga akan ditetapkan dalam keputusan Organisasi yang tidak bertentangan dengan AD dan ART. Pasal 13 Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan dalam Musyawarah Nasional MTT. Pasal 14 Semua peraturan dan ketentuan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini dinyatakan tidak berlaku.
10
BAB V PENUTUP Pasal 15 Pengesahan dan pemberlakuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga: 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini disahkan pada Musyawarah Nasional MTT 2010. 2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini berlaku mulai saat ditetapkan.
Ditetapkan di : Depok Hari : Sabtu Tanggal : 27 November 2010
Muhammad Ridwan Ketua Sidang MUNAS MTT 2010
11
