PERATURAN RUMAH TANGGA PERSATUAN NAPOSOBULUNG (PNB) HURIA KRISTEN INDONESIA (HKI). (P3RT PNB HKI) PEMBUKAAN Persatuan Naposobulung (PNB) HKI adalah satu-satunya wadah pemuda di lingkungan HKI. Sebagaimana halnya gereja adalah persekutuan orang-orang percaya kepada Yesus Kristus, demikian juga PNB HKI sebagai pemuda/i anggota gereja mempunyai tugas panggilan yang penuh sebagai bahagian persekutuan tersebut. PNB HKI sebagai wadah kesaksian, persekutuan dan pelayanan pemuda HKI, diupayakan menjadi warga gereja yang dewasa dalam iman untuk menyaksikan tanda-tanda kasih Allah, berupa pembebasan, pemulihan, dan perbaikan kehidupan kemanusiaan. Sebagaimana halnya amanat yang diberikan Tuhan kepada Gereja untuk memberikan Kabar Kesukaan ke seluruh dunia (Matius 28:19-20; Markus 16 : 15 ; Kisah 1:8; Yoh.20:21) memberikan kesaksian dan menyampaikan kasihNya kepada manusia (Yoh.13:15, 17-18; Mat.25:40; I Kor.13:13). Berdasarkan amanat Tuhan Allah tersebut, PNB HKI sebagai wadah pemuda dalam HKI berusaha memperlengkapi diri dalam kesaksian, persekutuan, dan pelayanan yang mengarah kepada kemandirian theologia, daya, dan dana. Untuk mencapai hal tersebut maka disusunlah Pokok-pokok Peraturan Rumah Tangga PNB HKI (P3RT PNB HKI). BAB I NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU Pasal 1 NAMA Lembaga ini dibei nama Persatuan Naposo Bulung (PNB) Huria Kristen Indonesia (HKI) 1
Pasal 2 Tempat Kedudukan dan waktu 1. PNB HKI berkedudukan dan berkantor Pusat disesuaikan dengan Kantor Pusat .HKI 2. Lembaga ini didirikan dalam jangka waktu yang tidak terbatas BAB II PENGAKUAN PERCAYA DAN TUJUAN Pasal 3 Pengakuan Percaya Lembaga PNB HKI percaya dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Juruslamat, Kepala Gereja, Sumber kebenaran dan hidup sesuai dengan Firman Allah yang disaksikan dalam Alkitab (Ul.6:7; Mat. 16:18; Ef. 4:15; I Kor.3:11) (Tata Gereja HKI Bab II Pasal 3) * Pasal 4 Tujuan PNB HKI bertujuan untuk memberitakan Kerajaan Allah melalui Tritugas Panggilan Gereja (bersaksi, bersekutu, dan melayani (Tata Gereja HKI Bab IV Pasal 7) ditengah-tengah gereja, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara) * BAB III STATUS DAN HUBUNGAN Pasal 5 Status dan Hubungan 1. PNB HKI adalah satu-satunya Lembaga Pemuda di lingkungan Gereja HKI.
2
2. Hubungan antara HKI dan Pemuda HKI merupakan hubungan yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan alat pelayanan khusus bagi Pemuda. BAB IV TUGAS DAN USAHA Pasal 6 Tugas dan usaha Untuk mencapai tujuan, PNB HKI mempunyai tugas dan melakukan usaha yang meliputi: 1. Mengabarkan Injil. 2. Mengadakan kegiatan Pemuda yang kreatip. 3. Mengadakan dan membina hungan dengan Gereja lain sesuai dengan kemampuan talenta yang diterima sejauh tidak bertentangan dengan Tata Gereja HKI serta keputusan Sinode HKI. 4. Mengadakan usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar P3RT PNB, Tata Gereja HKI dan dengan keputusan Sinode HKI. 5. Ikut menciptakan kehidupan yang menunjukkan keadilan, kebenaran, dan penuh kasih ditengah-tengah Gereja, Keluarga, Masyarakat, Bangsa dan Negara. BAB V KEANGGOTAAN Pasal 7 Anggota 1. Anggota Lembaga PNB HKI adalah: a. Anggota Biasa. b. Anggota Luar Biasa. 2. Anggota Biasa adalah: a. Semua Pemuda HKI yang telah dibabtiskan dan telah mengakukan imannya (Naik Sidi) dan terdaftar sebagai anggota PNB HKI. 3
b. Semua anggota biasa yang belum berumah tangga. 3. Anggota Luar Biasa adalah: Semua warga HKI diluar anggota biasa dari PNB, masyarakat yang menerima tujuan dan usaha PNB HKI yang disetujui oleh Pengurus PNB HKI. Pasal 8 Hak Anggota 1. Anggota Biasa : a. Mempunyai hak bicara dan hak suara. b. Mempunyai hak dipilih dan memilih. c. Mendapat perlindungan dari PNB HKI dalam rangka menjalankan tugas Lembaga PNB HKI baik ke dalam maupun ke luar. d. Mendapat hak dan membela diri dalam sidang PNB HKI menurut lingkungan pelayanannya atau dalam lingkungan pelayanan yang lebih tingi. e. Berhak memperoleh pelayanan dan pembinaan dalam suasana suka maupun duka. 2. Anggota Luar biasa : berhak memberi saran dan nasehat kepada Lemabaga PNB HKI untuk memajukan PNB HKI. Pasal 9 Kewajiban dan anggota. Anggota Biasa berkewajiban antara lain: 1. Bersaksi, bersekutu dan melayani. 2. Mempedomani dan menjalankan P3RT PNB HKI serta keputusan-keputusan PNB HKI. 3. Membayar iuran PNB HKI yang telah ditetapkan. 4. Menghadiri rapat Lembaga PNB HKI. 5. Berperan aktip dalam kegiatan PNB HKI secara umum. 6. Menjaga nama baik PNB HKI
4
7. Semua anggota PNB HKI wajib mengikuti dan berperan serta, dalam semua kebaktian di lingkungan HKI. Pasal 10 Berakhirnya keanggotaan Keanggotaan berakhir bila : 1. Mengundurkan diri secara resmi 2. Telah berumah tangga 3. Dikeluarkan dari keanggotaan HKI atas peraturan penggembalaan HKI. 4. Telah mendapat atestasi untuk pindah ke Geraja lain. 5. Karena meninggal dunia. BAB VI KEPENGURUSAN Pasal 11 Struktur Lembaga PNB HKI Lembaga PNB HKI disusun sebagaiberikut : 1. Dalam lingkungan pelayanan Pusat HKI, Lembaga PNB HKI dilaksanakan dan dipimpin oleh pengurus Pusat PNB HKI (PiP PNB HKI). 2. Dalam lingkungan pelayanan Daerah HKI, Lembaga PNB HKI dilaksanakan dan dipimpin oleh Pengurus Daerah PNB HKI (PiD PNB HKI) * 3. Dalam lingkungan pelayanan Resort HKI, Lembaga PNB HKI dilaksanakan dan dipimpin oleh pengurus Resort PNB HKI (PiR PNB HKI) * 4. Dalam lingkungan Pelayanan Jemaat HKI, Lembaga PNB HKI dilaksanakan dan dipimpin oleh pengurus Jemaat PNB HKI (PiJ PNB HKI) * Pasal 12 Komposisi dan susunan pengurus
5
1. Pada lingkungan pelayanan Pusat HKI, jumlah pengurus 15 orang dengan komposisi : Ketua umum. Ketua Bidang Pembinaan dan Pendidikan. Ketua bidang konsolidasi dan Pengembangan Organisasi. Ketua Bidang Partisipasi dan Aksi Pelayanan. Ketua Bidang Keuangan. Sekretaris umum. Sekretaris bidang pembinaan dan Pendidikan. Sekretaris bidang konsolidasi dan pengembangan organisasi. Sekretaris bidang partisipasi dan aksi pelayanan. Sekretaris bidang keuangan. Bendahara umum. Anggota. Anggota. Anggota. Anggota. 2. Pada lingkungan Pelayanan Daerah HKI, jumlah pengurus 13 orang dengan komposisi: Ketua. Ketua bidang pembinaan dan pendidikan. Ketua bidang konsolidasi dan pengembangan organisasi. Ketua bidang partisipasi dan aksi pelayanan. Ketua bidang keuangan. Sekretaris. Sekretaris bidang pembinaan dan pendidikan. Sekretaris bidang konsolidasi dan pengembangan organisasi. Sekretaris bidang partisipasi dan aksi pelayanan. Sekretaris bidang keuangan. Bendahara. Anggota. 6
Anggota. 3. Pada lingkungan pelayanan Resort HKI, jumlah pengurus 11 orang dengan komposisi: Ketua. Ketua bidang pembinaan dan pendidikan. Ketua bidang konsolidasi dan pengembangan organisasi. Ketua bidang partisipasi dan aksi pelayanan. Ketua bidang keuangan Sekretaris Sekretaris bidang pembinaan dan pendidikan Sekretaris bidang konsolidasi dan pengembangan organisasi. Sekretaris bidang partisipasi dan aksi pelayanan. Sekretaris bidang keuangan. Bendahara. 4. Pada lingkungan pelayanan Jemaat HKI, jumlah pengurus 7 orang dengan komposisi: Ketua. Sekretaris. Bendahara. Bidang pembinaan dan pendidikan. Bidang konsolidasi dan organisasi. Bidang partisipasi dan aksi pelayanaan. Bidang keuangan. 5. Apabila dilingkungan pelayanan HKI, jumlahnya tidak memenuhi ketentuan yang ada, maka minimal ada ketua, Sekretaris dan Bendahara. 6. Pada setiap lingkungan pelayanan, dapat membentuk/mengangkat berupa team, biro-biro, seksiseksi yang dipergunakan untuk kelancaran program. Pasal 13 7
Tugas, Hak dan wewenang Pengurus 1. Tugas Pengurus. a. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program yang telah ditetapkan. b. Pengurus Pusat PNB HKI bertanggungjawab kepada Kongres PNB HKI, Sidang Pengurus Lengkap (SPL) dan pimpinan Pusat HKI melalui Kepala Departemen yang membawahinya. c. Pengurus Daerah PNB HKI bertanggungjawab kepada Konfrensi Daearah, Sidang Pengurus Lengkap Dearah (SPLD), Pengurus Pusat PNB HKI, dan Majelis Daerah setempat. d. Pengurus Resort PNB HKI bertanggungjawab kepada Rapat anggota Resort PNB HKI, Pengurus Daerah PNB HKI, dan Majelis Resort. e. Pengurus Jemaat PNB HKI bertanggungjawab kepada Rapat Anggota Jemaat PNB HKI, Pengurus Resort PNB HKI dan Majelis Jemaat. 2. Hak Pengurus. a. Mempunyai hak bicara dan hak suara. b. Mempunyai hak menarik diri dari kepengurusan. c. Mendapat perlindungan dari Lembaga PNB HKI dalam rangka menjalankan tugas Lembaga PNB HKI baik ke dalam maupun ke luar. d. Mendapat hak bela diri dalam sidang PNB HKI menurut lingkungan pelayanannya atau dalam lingkungan pelayanan yang lebih tinggi. 3. Wewenang Pengurus. a. Mempunyai wewenang membicarakan, menanyakan, dan mengganti pengurus yang tidak aktif.
8
b. Menambah kegiatan menurut kebutuhan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada sidang-sidang yang berwenang untuk itu. c. Membina dan mengawasi pelaksanaan P3RT PNB HKI, keputusan Sinode HKI dan keputusan Kongres PNB HKI, SPL, SPLD, dilingkungan setingkat dibawahnya. Pasal 15 Pelantikan pengurus. 1. Pengurus Pusat PNB HKI dilantik oleh Departemen yang membawahinya atas persetujuan Pimpinan Pusat dalam Kongres PNB HKI. 2. Pengurus Daerah PNB HKI dilantik oleh Majelis Daerah HKI, didampingi oleh pengurus Pusat PNB HKI dalam Konfrensi Daerah, atau salah satu kebaktian Minggu. 3. Pengurus Resort PNB HKI dilantik oleh Majelis Resort HKI, didampingi oleh Pengurus Daerah dalam Kebaktian Minggu. 4. Pengurus Jemaat PNB HKI dilantik oleh Majelis Jemaat HKI, didampingi oleh Pengurus Resort dalam kebaktian Minggu Jemaat. 5. Bila terjadi penggantian dan penyisipan pengurus, maka dikeluarkan surat Keputusan dan tanpa pelantikan. Pasal 16 Periodisasi Pengurus. 1. Masa Bakti Pengurus. a. Pengurus Pusat PNB HKI dipilih oleh Kongres PNB HKI untuk masa Jabatan 5 (lima) tahun. b. Pengurus Daerah PNB HKI dipilih oleh Konferensi Daerah PNB HKI untuk masa jabatan 5 (lima ) tahun.
9
c. Pengurus Resort PNB HKI dipilih oleh Rapat Anggota Resort PNB HKI untuk masa jabatan 2 (dua ) tahun. d. Pengurus Jemaat PNB HKI dipilih oleh Rapat Anggota Jemaat PNB HKI untuk masa jabatan 2 (dua) tahun. 2. Setiap Pengurus hanya berhak dipilih sebanyak 2 (dua) kali periode berturut-turut pada jabatan yang sama. Pasal 17 Pergantian Pengurus antar waktu. 1. Pengunduran diri. 2. Dikeluarkan dari keanggotaan HKI atas dasar peraturan penggembalaan HKI. 3. Surat keputusan pemberhentian dan pengangkatan dilingkungan pelayanan Pusat dikeluarkan Pimpinan Pusat HKI, untuk lingkungan pelayanan Daerah dikeluarkan oleh Pengurus Pusat PNB HKI dan disetujui Majelis Daerah HKI, untuk lingkungan pelayanan Resort HKI dikeluarkan oleh Pengurus Daerah PNB HKI disetujui oleh Majelis Resort, untuk lingkungan pelayanan Jemaat HKI dikeluarkan oleh Pengurus Resort PNB HKI yang disetujui oleh Majelis Jemaat. 4. Tida aktif selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa ada pemberitahuan dan tidak mengindahkan himbauan. 5. Pemberian Surat Keputusan untuk Pengurus dilingkungan pelayanannya dilengkapi dengan Berita Acara. Pasal 18 Penasehat dan Tugas Penasehat. 1. Penasehat. a. Jumlah Penasehat adalah sebanyak 3 (tiga) orang yang ditetapkan oleh Pengurus PNB HKI dilingkungan Pelayanannya masing-masing. 10
b. Memiliki loyalitas terhadap lembaga PNB HKI. c. Penasehat PNB HKI dipilih dan ditetapkan untuk waktu yang sama dengan masa bakti Pengurus PNB HKI dilingkungan masing-masing. 2. Tugas dan wewenang Penasehat. a. Memberi nasehat dan pengarahan kepada Pengurus PNB HKI. b. Menghadiri rapat-rapat PNB HKI. BAB VII SIDANG-SIDANG Pasal 19 Kongres 1. Kongres memegang kekuasaan tertinggi dalam Lembaga PNB HKI dan tunduk dibawah Keputusan Sinode HKI. 2. Kongres bersidang sekali dalam lima tahun. 3. Peserta Kongres terdiri dari : a. Peserta yang mempunyai hak bicara dan suara : 1. Pengurus Pusat PNB HKI 2. Pengurus Daerah PNB HKI 2 (dua) orang yang ditetapkan dari hasil Rapat Pengurus Daerah PNB HKI. 3. Anggota PNB HKI dalam lingkungan pelayanan, Resort sebanyak 2 (dua) orang yang ditetapkan dari hasil rapat dilingkungan pelayanannya. b. Peserta yang hanya memiliki hak bicara : 1. Pimpinan Pusat sebagai Penasehat. 2. Majelis Daerah yang membidangi PNB HKI 1 (satu) orang sebagai peninjau. 3. Pengurus Daerah PNB HKI dapat mengutus sebanyak 1 (satu) orang sebagai peninjau. 4. Undangan. 4. Pimpinan Sidang Kongres adalah Majlis Ketua yang dipilih dari peserta Kongres sebanyak 5 (lima) orang, dan bukan dari Pengurus Pusat PNB HKI, dan sebelum 11
terpilih Majelis Ketua Persidangan, sidang dipimpin oleh Pengurus Pusat PNB HKI. 5. Kongres dilaksanakan oleh Pengurus Pusat PNB HKI. 6. Kongres qorum jika dihadiri oleh: a. Setengah + 1 (satu) dari seluruh jumlah PNB HKI peserta Kongres. b. Jika qorum tidak dapat dicapai sebagaimana dimaksud dalam poin a di atas maka qorum dicapai melalui kesepakatan Peserta yang telah hadir. 7. Sekretaris Persidangan adalah Sekretaris Umum Pengurus Pusat PNB HKI. 8. Tata tertib Sidang ditentukan oleh Sidang Kongres. 9. Tugas Kongres adalah : a. Mendengar, menilai, mensahkan/tidak mensahkan pertanggungjawaban pengurus Pusat PNB HKI. b. Menyusun dan menetapkan Garis Besar Program Lembaga PNB HKI. c. Menetapkan Pokok-pokok Peraturan Rumah Tangga PNB HKI (P3RT PNB HKI). d. Memilih Pengurus Pusat PNB HKI. 10. Kongres Luar Biasa dapat dilaksanakan jika : a. Pengurus Pusat PNB HKI keluar dari/tidak dapat melaksanakan amanah Kongres. b. Atas permintaan SPL PNB HKI. c. Atas usul Pengurus Pusat PNB HKI. d. Apabila ada hal-hal penting yang sangat mendesak dan tidak dapat ditunda sampai persidangan berikut. Pasal 20 Sidang Pengurus Lengkap (SPL). 1. SPL bersidang satu kali dalam satu tahun. 2. Peserta SPL adalah : a. Peserta yang mempunyai hak bicara dan hak suara :
12
1. Pengurus Daerah PNB HKI sebanyak 3 (tiga) orang 2. Pengurus Pusat PNB HKI. b. Peserta yang mempunyai hak bicara : 1. Pimpinan Pusat HKI sebagai Penasehat. 2. Majelis Daerah yang membidangi PNB HKI 1 (satu) orang sebagai peninjau. 3. Pengurus Daerah PNB HKI dapat mengutus sebanyak 1 (satu) orang sebagai peninjau. 4. Undangan. 3. Pimpinan Sidang SPL dipimpin sebanyak 3 (tiga) orang dari utusan Daerah secara bergilir yang diatur oleh Pengurus Pusat PNB HKI. 4. SPL dilaksanakan oleh Pengurus Pusat PNB HKI. 5. SPL qorum jika dihadiri oleh : a. Setengah dari jumlah Daerah. b. Jika qorum tidak dapat dicapai dengan poin a, maka qorum dicapai melalui kesepakatan peserta yang telah hadir. 6. Sekretaris Persidangan adalah Sekretaris Umum Pengurus Pusat PNB HKI. 7. Tata tertib sidang ditentukan oleh peserta SPL. 8. Tugas SPL adalah : a. Mendengar, menilai dan mensahkan/tidak mensahkan program Pengurus Pusat PNB HKI dalam 1 (satu) tahun. b. Menjabarkan program amanah Kongres. Pasal 21 Konferensi Daerah 1. Konferensi Daerah bersidang 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. 2. Peserta Konfrensi Daerah adalah : a. Peserta yang mempunyai hak bicara dan suara. 13
3.
4. 5.
6. 7. 8.
1. Pengurus Daerah PNB HKI. 2. Pengurus Resort PNB HKI 2 (dua) orang yang ditetapkan dari hasil Rapat Pengurus Daerah PNB HKI. 3. Anggota PNB HKI dalam lingkungan pelayanan Jemaat sebanyak 1 (satu) orang yang ditetapkan dari hasil rapat dilingkungan pelayanannya. b. Peserta yang hanya memiliki hak bicara : 1. Pengurus Pusat PNB HKI sebagai peninjau. 2. Majelis Daerah yang membidangi PNB HKI 1 (satu) orang sebagai peninjau. 3. Pengurus Jemaat PNB HKI dapat mengutus sebanyak 1 (satu) oang sebagai peninjau. 4. Undangan. Pimpinan Sidang Konferensi Daerah dipimpin oleh Majelis Ketua yang dipilih dari peserta Konferensi Daeah dipimpin oleh Majelis Ketua yang dipilih dari Konferensi Daerah sebanyak 5 (lima) orang, dan bukan dari Pengurus Daerah PNB HKI, dan sebelum terpilih Majelis Ketua persidangan, sidang dipimpin oleh Pengurus Daerah PNB HKI. Konferensi Daerah dilaksanakan oleh pengurus Daerah PNB HKI. Konferensi Daerah qorum apabila dihadiri oleh : a. Setengah + 1 (satu) dari seluruh jumlah PNB HKI Peserta Konferensi Daerah. b. Jika qorum tidak dapat dicapai dengan poin a, maka qorum dicapai melalui kesepakatan Peserta yang telah hadir. Sekretaris persidangan adalah Sekretaris Pengurus Daerah PNB HKI. Tata tertib sidang ditentukan oleh sidang konferensi Daerah. Tugas Konferensi Daerah adalah :
14
a. Mendengar, menilai, mensahkan/tidak mensahkan pertanggungjawaban Pengurus Daerah PNB HKI. b. Menyusun dan menetapkan program umum yang mengacu pada amanah Kongres PNB HKI. c. Memilih Pengurus Daerah PNB HKI. d. Konfeensi Daerah dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah dilaksanakan Kongres PNB HKI. 9. Konferensi Daerah Luar Biasa dapat dilaksanakan jika : a. Pengurus Daeha PNB HKI keluar/ tidak dapat melaksanakan amanah Konfeensi Daearah. b. Atas usulan SPLD PNB HKI. c. Atas usulan Pengurus Daerah PNB HKI d. Apabila ada hal-hal penting yang sangat mendesak dan tidak dapat ditunda sampai persidangan berikut. Pasal 22 Sidang Pengurus Lengkap daerah (SPLD). 1. SPLD bersiamh 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 2. Peserta SPLD adalah : a. Peserta yang mempunyai hak bicara dan hak suara : 1. Pengurus Resort PNB HKI sebanyak 3 (tiga) orang. 2. Pengurus Daerah PNB HKI. b. Peserta yang mempunyai hak bicara : 1. Majelis Daerah HKI sebagai Penasehat. 2. Majelis Daerah yang membidangi PNB HKI 1 (satu) orang sebagai peninjau. 3. Pengurus Resort PNB HKI dapat mengutus sebanyak 1 (satu) orang sebagai peninjau. 4. Undangan.
15
3. Pimpinan sidang SPLD dipimpin sebanyak 3 (tiga) orang dari utusan Resort secara bergilir yang diatur oleh Pengurus Daerah PNB HKI. 4. SPLD dilaksanakan oleh Pengurus Daerah PNB HKI. 5. SPL qoum jika dihadiri oleh : a. Setengah dari jumlah Resort. b. Jika qorum tidak dapat dicapai dengan poin a, maka qorum dicapai melaui kesepakatan Peserta yang telah hadir. 6. Sekretaris Persidangan adalah Sekretaris Pengurus PNB HKI. 7. Tata Tertip Sidang ditentukan oleh Peserta SPLD. 8. Tugas SPLD : a. Mendengar, menilai, dan mensahkan/tidak mensahkan pertanggungjawaban Pengurus Daerah PNB HKI dalam 1 (satu) tahun. b. Menjabarkan Program amanah Konferensi Daerah. Pasal 23 Rapat Anggota Resort dan Jemaat. 1. Rapat Anggota Resort dan Jemaat PNB HKI dilakukan dilingkungan Pelayanan masing-masing dan tunduk dibawah Majelis HKI Resort dan Jemaatnya masingmasing. 2. Rapat Anggota Resort dan Jemaat PNB HKI bersidang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun. 3. Peserta Rapat Anggota terdiri dari : a. Peserta yang mempunyai hak bicara dan suara : 1. Pengurus Resort dan Pengurus Jemaat PNB HKI. 2. Anggota PNB Resort dan Jemaat. b. Peserta yang hanya memiliki hak bicara : 1. Majelis Resort yang membidangi PNB HKI sebagai Penasehat.
16
2. Majelis Dearah yang membiangi PNB HKI 1 (satu) orang sebagai Peninjau. 3. Pengurus Daerah PNB HKI dapat mengutus sebanyak 1 (satu) orang sebagai peninjau. 4. Undangan. 4. Pimpinan Saidang Rapat Anggota Resort dan Jemaat PNB HKI adalah; Majlis Ketua yang dipilih dari Peserta Kongres sebanyak 3 (tiga) orang, dan bukan dari Pengurus Resort dan Jemaat PNB HKI, dan sebelum terpilih Majlis Ketua Persidangan, sidang dipimpin oleh Pengurus Resort dan Jemaat PNB HKI. 5. Rapat Anggota Resort dan Jemaat PNB HKI dilaksanakan oleh Pengurus Resort dan Jemaat PNB HKI. 6. Kongres qorum jika dihadiri oleh : a. Setengah + 1 (satu) dari seluruh jumlah PNB HKI Peserta Rapat Anggora Resort dan Jemaat PNB HKI. b. Jika qorum tidak dapat dicapai dengan Poin a, maka qorum dicapai melalui kesepakatan Peserta yang telah hadir. 7. Sekretaris Persidangan adalah Sekretaris Pengurus Resort dan Jemaat PNB HKI. 8. Tata tertib sidang ditentukan oleh sidang Rapat Anngota Resort dan Jemaat PNB HKI. 9. Tugas Kongres adalah : a. Mendenar, menilai, mensahkan/tidak mensahkan Pertanggungjawaban Pengurus Resort dan Jemaat PNB HKI. b. Menyusun dan menetapkan program Lembaga PNB HKI yang mengacu amanah kongres PNB HKI c. Memilih Pengurus Resort dan Jemaat PNB HKI. Pasal 24 Rapat-rapat Pengurus. 1. Rapat Pengurus sekurang-kurangnya dilaksanakan 2 (dua) bulan sekali berdasarkan lingkungan pelayanannya. 17
2. Rapat Pengurus qorum jika dihadiri setenga + 1 (satu) berasarkan jumlah Pengurus dilingkungan pelayanannya. 3. Jika Rapat Pengurus tidak qorum dalam 1 (satu) kali undangan, maka pada undangan kedua dianggap sah. BAB VIII KEUANGAN Pasal 25 Sidang keuangan 1. Sidang keuangan PNB HKI setiap setiap lingkungan pelayanan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan (rapen) dan Rancangan Anggaran Belanja (rabel). 2. Peserta Sidang Keuangan PNB HKI di setiap lingkungan pelayanan : a. Lingkungan Pelayanan Pusat adalah Utusan daerah, dan dihadiri Pimpinan Pusat b. Lingkungan Pelayanan Daerah adalah utusan setiap Pengurus Resort PNB HKI sebanyak 2 (dua) orang dan dihadiri oleh pimpinan Majelis Daerah dan Pengurus Pusat PNB HKI. c. Dilingkungan Pelayanan Resort dilaksanakan/dilakukan pada Rapat Anggota dan dihadiri Majelis Resort dan Pengurus Daerah PNB HKI. 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja berlaku setelah ditetapkan oleh sidang keuangan disetiap lingkungan pelayanan. Pasal 26 Sumber Keuangan. Keuangan Lembaga PNB HKI bersumber dari :
18
1. Iuran Anggota PNB HKI pertahun sebesar Rp 6000,(Enam ribu Rupiah) per orang dengan pendistribusian sbb : a. 50 % (lima puluh persen) untuk kas PNB Jemaat. b. 25 % (dua puluh lima persen) untuk kas PNB Resort. c. 15 % (lima belas persen) untuk kas PNB Daerah. d. 10 % (sepuluh persen) untuk kas PNB Pusa. 2. Subsidi rutin HKI sesuai dengan lingkungan pelayanannya. a. Pengurus Pusat PNB HKI Majelis Pusat HKI b. Pengurus Daerah PNB HKI disubsidi oleh Majelis Daerah HKI c. Pengurus Resort PNB HKI disubsidi oleh Majelis Resort HKI d. Pengurus Jemaat PNB HKI disubsidi oleh Majelis Jemaat HKI 3. Sumbangan yang tidak mengikat dari dalam dan luar negeri yang disetujui oleh Majelis Pimpinan sesuai dengan lingkungan pelayanannya masing-masing. 4. Usaha-usaha kegiatan dalam pengumpulan dana lainnya yang dilaksanakan menurut lingkungan pelayanannya dan tidak bertentangan dengan P3RT PNB HKI. Pasal 27 Penggunaan Keuangan. 1. Kegiatan Bidang Pembinaan dan Pendidikan : a. Untuk Kegiatan PI. b. Untuk kegiatan Evangelisasi dan kegoatan iman. c. Untuk kegiatan motivasi, membimbing, menggerakkan anggota PNB HKI (baik secara pribadi maupun secara bersama) untuk dapat mengambil bagian dalam tugas PI baik melalui doa, daya, dan dana, maupun dalam prilaku kehidupan sehari-hari.
19
d. Untuk kegiatan mengmbangkan seni dan buaya yang idak bertentangan dengan iman Kristen sebagai sarana dan wahana PI. e. Untuk mengadakan penelitian, kursus-kursus, diskusi, ceramah, seminar lokakarya atau yang sejenisnya untuk peningkatan usaha kesaksian. f. Untuk meningkatkan dan memantapkan spiritualitas PNB HKI. 2. Kegiatan Bidang Konsolidasi dan Pengembangan Organisasi: a. Untuk mewujudkan, membina, meningkatkan, memelihara hubungan kerjasama antara lembagalembaga yang ada di HKI dan lembaga Gereja secara oikumenis baik di dalam maupun di luar negeri. b. Mengadakan kegiatan-kegiatan olahraga dan seni yang bertujuan untuk meningkatkan persekutuan. c. Untuk mengadakan pembinaan tentang konsoliasi keorganisasian terhadap kepengurusan dilingkungan pelayanan dibawahnya agar tercipta pengorganisasian program dan kerja sama yang harmonis dan berkualitas melalui kunjungan kerja dan yang sejenisnya. d. Untuk menyelenggarakan sidang-sidang, rapatrapat, musyawarah pelayanan menurut jadwal dan kebutuhan lingkungan pelayanan. e. Untuk mengadakan penelitian, kursus-kursus, diskusi, ceramah-ceramah, seminar, lokakarya, atau yang sejenisnya untuk peningkatan usaha persekutuan. 3. Kegiatan bidang partisipasi dan Aksi Pelayanan : a. Untuk meringankan beban kehidupan dalam bentuk karitatip melalui pelayanan terhadap orang
20
sakit, kemalangan, terkena bencana alam dan yatim piatu, aksi sosial, pelayanan rohani. b. Untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan melalui diakoni usha bersama, sumber daya manusia, sosial ekonomi, sosial budaya, sarana dan prasarana kehidupan serta pengembangan masyarakat. c. Untuk mengadakan penelitian, kursus-kursus, diskusi, ceramah, seminar, lokakarya yang bertujuan untuk peningkatan usaha pelayanan. 4. Kegiatan Bidang Keuangan : a. Untuk mengadakan dan membina usaha-usaha penggalangan dana yang dapat menunjang seluruh kegiatan-kegiatan lembaga PNB HKI menurut lingkungan dan pelayanan masing-masing. b. Untuk mengadakan usaha-usaha penggalangan dana melalui iuran anggota, persembahan kolekte PA, penjualan buku-buku, bazaar, aksi dan melalui donateur dan yang sejenisnya. c. Untuk mengadakan dan membina terciptanya cara kerja yang berorientasi kepada anggaran keuangan tahunan dan lima tahunan. d. Untuk mengadakan penelitian, kursus-kursus, diskusi, ceramah, seminar, lokakarya yang bertujuan untuk peningkatan usaha keuangan. 5. Penggunaan keuangan tidak tertutup bagi kegiatan-kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan P3RT PNB HKI. 6. Penggunaan keuangan menurut anggaran yang ditetapkan dan disesuaikan dengan kemampuan serta keuangan PNB HKI menurut lingkungan pelayanannya. 7. Penggunaan keuangan menurut anggaran yang ditetapkan dan disesuaikan dengan kemampuan serta keuangan PNB HKI menurut lingkungan pelayanannya.
21
Pasal 28 Kekayaan 1. Semua kekayaan dan hak milik Lembaga PNB HKI adalah satu-kesatuan milik HKI. 2. Kekayaan PNB HKI pada hakekatnya adalah milik Tuhan yang dipercayakan kepada PNB HKI untuk dipergunakan secara bertanggungjawab dalam melaksanakn panggilan dan tugas PNB HKI ditengah-tengah dunia (Mazmur 24 : 1; Luk.16:12; I Korintus 10:26). 3. Kekayaan PNB HKI adalah semua harta benda HKI baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. 4. Kekayaan PNB HKI dirawat dan dijaga oleh PNB HKI menurut lingkungan pelayanannya. Pasal 29 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 1. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Lembaga PNB HKI disetiap lingkungan pelayanannya dapat dibentuk apabila diperlukan. 2. Untuk memeriksa seluruh kekayaan PNB HKI, Kongres memilih dan mengangkat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) PNB HKI yang diluar dari Pengurus Pusat PNB HKI. 3. Tugas, kewajiban dan wewenang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) PNB HKI : a. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) PNB HKI bertugas untuk memeriksa tanggungjawab Pengurus PNB HKI dalam lingkungan pelayanannya masing-masing. b. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) PNB HKI bertugas untuk memeriksa semua pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Penurus PNB
22
c. d.
e.
f.
HKI dalam lingkungan pelayanannya masingmasing. Pelaksana pemeriksa ini dilakukan berdasarkan ketentuan P3RT PNB HKI. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (PBK) PNB HKI diberitahukan kepada Kongres PNB HKI, SPL, Konfrensi Daerah, SPLD dan Rapat Anggota sesuai dengan lingkup tugasnya masing-masing. Apabila suatu pemeriksaan mengungkapkan hal-hal yang mnimbulkan sangkaan tindakan pidana atau perbuatan yang merugikan PNB HKI, maka Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) PNB HKI memberitahukan persoalan tersebut kepada Kongres PNB HKI, SPL, Konfrensi Daerah, SPLD dan rapat Anggota sesuai dengan lingkup tugasnya masing-masing. Sehubungan dengan penunaian tugas, Badan Pemeriksa keuangan (BPK) PNB HKI berwewenang meminta keterangan yang wajib diberikan oleh setiap orang disetiap pengurus dilingkungannya masing-masing serta Badan-badan sepanjang tidak bertentangan dengan P3RT PNB HKI. Pasal 30
Jika ternyata terdapat penyelewengan atau penyalahgunaan Keuangan PNB HKI, kepada pelaku diadakan tindakan berupa : 1. Tegoran tertulis dengan kewajiban memperbaiki kesalahan. 2. Pembebastugasan untuk waktu tertentu sampai ada penjelasan yang tuntas. 3. Diberhentikan dengan hormat dengan kewajiban mengganti kerugian. BAB IX 23
PERUBAHAN, PEMBUBARAN, PENJELASAN, ATURAN PERUBAHAN DAN PENUTUP. Pasal 31 Perubahan. 1. P3RT PNB HKI dapat diperbaharui setelah mendapat persetujuan oleh Kongres PNB HKI. 2. Perubahan ini dapat diterima apabila disetujui oleh lebih 2/3 dari jumlah peserta kongres yang hadir. Pasal 32 Pembubaran 1. Lembaga PNB HKI hanya dapat dibubarkan oleh Sinode HKI atas usul Kongres PNB HKI. 2. Apabila Lembaga PNB ini bubar, maka segala kekayaan dan milik lembaga PNB HKI ini menjadi milik HKI Pasal 33 Aturan Penjelasan. Yang dimaksud dengan aturan penjelasan adalah bahagianbahagian dari P3RT PNB HKI ini yang dsibubuhi tanda bintang diatas dan disusun dalam penjelasan dan mempunyai kekuatan yang sama dengan P3RT PNB HKI. Pasal 34 Aturan Tambahan. Hal-hal yang tidak rtermasuk dalam P3RT ini dapat dibuat oleh Pengurus Pusat PNB HKI dengan tidak bertentangan dengan status, pengakuan, tujuan dan usaha, dan mendapat pengesahan pada Kongres dan SPL.
24
