ANGGARAN DASAR SAREKAT HIJAU INDONESIA
PEMBUKAAN Krisis berbangsa dan bernegara yang dialami Indonesia, terjadi hampir di seluruh bidang kehidupan. Krisis ini menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak sosial, ekonomi, budaya, hukum dan politik rakyat Indonesia, semakin tingginya tingkat kemiskinan, ancaman bencana lingkungan hidup dan rusaknya tatanan kehidupan bangsa serta terjadinya pemerosotan moral bangsa. Krisis tersebut, disebabkan karena rapuhnya sistem ketatanegaraan dan praktek penyelengaraan pemerintahan yang dikuasai oleh segelintir elit politik dan kekuatan ekonomi yang tidak berpihak pada nilai-nilai keadilan. Untuk menghadapi krisis ini, Bangsa Indonesia wajib bersatu, bersarekat dan berlawan demi terwujudnya kedaulatan, keadilan dan keberlanjutan lingkungan. Demi mewujudkan tatanan masyarakat baru yang berdaulat secara politik, ekonomi, sosial dan budaya kami bertekad membangun Sarekat Hijau Indonesia sebagai alat perjuangan politik kerakyatan.
BAB I NAMA, BENTUK, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU Pasal 1 Nama Organisasi ini bernama SAREKAT HIJAU INDONESIA, selanjutnya disingkat SHI. Pasal 2 Bentuk SHI berbentuk Organisasi Masyarakat.
1
Pasal 3 Tempat Kedudukan 1. SHI berkedudukan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia 2. Sekretariat Nasional SHI berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia. Pasal 4 Waktu SHI didirikan pada tanggal 6 Juli 2007 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. BAB II ASAS, PRINSIP DAN NILAI-NILAI Pasal 5 Asas SHI berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 6 Prinsip SHI menganut prinsip-prinsip: 1. Berbasis massa rakyat 2. Keadilan sosial, ekonomi dan budaya 3. Persatuan dan Demokrasi 4. Solidaritas dan Keterbukaan 5. Anti Diskriminasi Gender dan SARA 6. Kesejahteraan dan Kelestarian Lingkungan Hidup. Pasal 7 Nilai-Nilai SHI menganut nilai-nilai: 1. Demokrasi Kerakyatan 2. Keberlanjutan Lingkungan Hidup 3. Keadilan Sosial 4. Kedaulatan dan Kemandirian Ekonomi.
BAB III 2
VISI, MISI, TUJUAN DAN KEGIATAN Pasal 8 Visi Terwujudnya tatanan masyarakat yang adil dan makmur, demokratis, serta terbebas dari segala bentuk penindasan, penghisapan dan penghancuran keberlanjutan lingkungan hidup.
Pasal 9 Misi 1. 2. 3. 4.
Mendorong pembangunan sistem pendidikan politik kerakyatan. Membangun sistem ekonomi kerakyatan. Menciptakan sistem informasi dan komunikasi yang adil. Membangun jaringan kerjasama dengan seluruh pihak yang mendukung visi dan misi SHI. 5. Membangun sistem pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam berkeadilan. Pasal 10 Tujuan 1. Memperjuangkan perubahan kebijakan yang menjamin keadilan sosial, ekonomi, politik dan demokrasi kerakyatan serta keberlanjutan lingkunan hidup. 2. Menggerakkan kekuatan sosial, ekonomi, politik rakyat dalam memperjuangkan hakhaknya. 3. Membuka akses informasi dan komunikasi pada semua elemen gerakan sosial politik untuk bersama-sama memperjuangkan kehidupan rakyat di bidang sosial, ekonomi, budaya, politik dan hukum untuk kesejahteraan dan keadilan sosial. Pasal 11 Kegiatan Untuk mencapai tujuan organsasi. SHI menjalankan kegiatan-kegiatan: 1. Pendidikan dan Pelatihan bagi anggota SHI dan masyarakat. 2. Penelitian-Penelitian. 3. Advokasi Kebijakan. 4. Pengembangan ekonomi dan usaha yang diselenggarakan bagi anggota SHI dan masyarakat.
BAB IV
3
KEANGGOTAAN Pasal 12 1. Keanggotaan SHI bersifat individu. 2. Ketentuan mengenai persyaratan keanggotaan, hak dan kewajiban, pengangkatan, pemberhentian dan berakhirnya keanggotaan diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga. BAB V STRUKTUR ORGANISASI Pasal 13 Yang dimaksud dengan Struktur Organisasi SHI adalah elemen-elemen penyokong organisasi yang tersistematis dari tingkat Basis, Desa/Kelurahan, tingkat Kecamatan, Tingkat Kabupaten, Tingkat Propinsi dan Tingkat Pusat, yang secara berurutan meliputi: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Dewan Pimpinan Basis. Dewan Pimpinan Desa atau Kelurahan. Dewan Pimpinan Cabang. Dewan Pimpinan Daerah. Dewan Pimpinan Wilayah. Pengurus Pusat dan Majelis Permusyawaratan Anggota.
Pasal 14 Dewan Pimpinan Basis Sarekat Hijau Indonesia 1. 2.
3. 4. 5. 6.
Dewan Pimpinan Basis Sarekat Hijau Indonesia atau disingkat dengan DPB adalah badan pelaksana organisasi di tingkat Basis. DPB memiliki tugas dan kewenangan: a. Bersama-sama anggota basis, menyusun dan merumuskan rencana kerja dan anggaran 1 (satu) tahun. b. Melaksanakan kegiatan hasil musyawarah basis. c. Membuat laporan perkembangan Organisasi dan Program secara tertulis untuk disampaikan kepada seluruh anggota di tingkat basis dan Dewan Pimpinan Desa/Kelurahan. d. Menyelenggarakan penghimpunan dana untuk kepentingan organisasi di tingkat Basis. DPB dipimpin seorang Ketua dibantu oleh Sekretaris dan Bendahara. DPB dipilih, diangkat dan ditetapkan dalam Musyawarah Anggota SHI ditingkat Basis. Ketua DPB terpilih, disahkan oleh Pengurus Pusat melalui Surat Keputusan. Ketua DPB dipilih untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan hanya dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode jabatan berikutnya. 4
Sekretaris dan Bendahara diangkat dan diberhentikan oleh Ketua. DPB berhak membela diri dalam forum-forum pengambilan keputusan di dalam organisasi. 9. DPB berhak memperoleh dukungan dan pembelaan dari organisasi sehubungan dengan resiko tugas yang dilaksanakan. 10. Ketua DPB bertanggung jawab kepada Musyawarah Anggota. 11. Pembentukan DPB dapat dilakukan oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang anggota. 7. 8.
Pasal 15 Dewan Pimpinan Desa/ Kelurahan Sarekat Hijau Indonesia 1. Dewan Pimpinan Desa/ Kelurahan Sarekat Hijau Indonesia atau disingkat dengan DPD/K SHI adalah badan pelaksana organisasi di tingkat Desa atau Kelurahan. 2. DPD/K SHI memiliki tugas dan kewenangan; a. Menjabarkan, menyusun dan merumuskan serta melaksanakan program organisasi yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa atau Kelurahan. b. Menyusun rencana kerja dan dan anggaran 2 (dua) tahun, rencana kerja dan anggaran 1 (satu) tahun. c. Membuat laporan perkembangan Organisasi dan Program secara tertulis untuk disampaikan kepada seluruh komponen organisasi di tingkat Desa atau Kelurahan melalui Dewan Pimpinan Basis. dan laporan ke Dewan Pimpinan Cabang.. d. Menyelenggarakan penghimpunan dana untuk kepentingan organisasi di tingkat Desa atau Kelurahan. 3. DPD/K SHI dipimpin oleh seorang Ketua dibantu oleh Sekretaris, Bendahara, SeksiSeksi sesuai dengan kebutuhan organisasi di tingkat Desa atau Kelurahan. 4. Komposisi Kepengurusan DPD/K diatur didalam Anggaran Rumah Tangga. 5. Ketua DPD/K SHI dipilih, diangkat dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa/Kelurahan. 6. Ketua DPD/K terpilih disahkan oleh Pengurus Pusat melalui Surat Keputusan. 7. Ketua DPD/K SHI dipilih untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan hanya dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode jabatan berikutnya. 8. Ketua DPD/K SHI bertanggung jawab kepada Musyawarah Desa/Kelurahan. 9. Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara dan badan-badan lainnya dipilih dan diangkat oleh Ketua DPD/K. 10. Ketua DPD/K berwenang untuk mewakili organisasi di tingkat Desa/Kelurahan, baik dimuka maupun diluar Pengadilan. 11. DPD/K berhak membela diri dalam forum-forum pengambilan keputusan di dalam organisasi. 12. DPD/K berhak memperoleh dukungan dan pembelaan dari organisasi sehubungan dengan resiko tugas yang dilaksanakan. 13. Musyawarah pembentukan DPD/K dilakukan oleh sekurang-kurangnya 1 (satu) basis. 5
Pasal 16 Dewan Pimpinan Cabang Sarekat Hijau Indonesia 1. 2.
3.
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Dewan Pimpinan Cabang Sarekat Hijau Indonesia atau disingkat dengan DPC SHI adalah badan pelaksana organisasi di tingkat Kecamatan. DPC SHI memiliki tugas dan kewenangan: a. Menjabarkan, menyusun dan merumuskan serta melaksanakan program organisasi yang ditetapkan oleh Konferensi Cabang.. b. Menyusun rencana kerja dan anggaran 2 (dua) tahun, rencana kerja dan anggaran 1 (satu) tahun. c. Membuat laporan perkembangan Organisasi dan Program secara tertulis untuk disampaikan kepada seluruh komponen organisasi di tingkat Cabang melalui Dewan Pimpinan Desa/Kelurahan dan lapoan ke Dewan Pimpinan Daerah d. Menyelenggarakan penghimpunan dana untuk kepentingan organisasi di tingkat Cabang. DPC SHI dipimpin oleh seorang Ketua, dibantu oleh Sekretaris, 1 (satu) orang atau lebih Wakil Sekretaris, Bendahara, 1 (satu) orang atau lebih Wakil Bendahara, Bidang-Bidang dan badan-badan lainnya sesuai dengan kebutuhan organisasi di tingkat Kecamatan. Komposisi Kepengurusan DPC diatur didalam Anggaran Rumah Tangga. Ketua DPC SHI dipilih, diangkat dan ditetapkan dalam Konferensi Cabang SHI tingkat Kecamatan. Ketua DPC SHI terpilih disahkan oleh Pengurus Pusat melalui Surat Keputusan. Ketua DPC SHI dipilih untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan hanya dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode jabatan berikutnya DPC SHI bertanggung jawab kepada Konferensi Cabang Konferensi Pembentukan DPC dilakukan oleh 2 DPD/K. Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara dan badan-badan lainnya dipilihdan diangkat oleh Ketua DPC. Ketua DPC berwenang untuk mewakili organisasi di tingkat cabang, baik dimuka maupun diluar Pengadilan. DPC berhak membela diri dalam forum-forum pengambilan keputusan di dalam organisasi. DPC berhak memperoleh dukungan dan pembelaan dari organisasi sehubungan dengan resiko tugas yang dilaksanakan. Konferensi Pembentukan DPC dilakukan oleh 2 (dua) DPD/K. DPC SHI bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Konferensi Cabang.
Pasal 17 Dewan Pimpinan Daerah Sarekat Hijau Indonesia 1. Dewan Pimpinan Daerah Sarekat Hijau Indonesia atau disingkat dengan DPD SHI adalah badan pelaksana organisasi di tingkat Kabupaten/Kota. 6
2. DPD SHI memiliki tugas dan kewenangan: a. Menjabarkan, menyusun dan merumuskan serta melaksanakan program organisasi yang ditetapkan oleh Konferensi Daerah.. b. Menyusun rencana kerja dan anggaran 3 (tiga) tahun, rencana kerja dan anggaran 1 (satu) tahun. c. Membuat laporan perkembangan Organisasi dan Program secara tertulis untuk disampaikan kepada seluruh komponen organisasi di tingkat daerah melalui Dewan Pimpinan Cabang dan laporan Dewan Pimpinan Wilayah.. d. Menyelenggarakan penghimpunan dana untuk kepentingan organisasi di tingkat Daerah. 3. DPD SHI dipimpin oleh seorang Ketua dibantu oleh Sekretaris, 1 (satu) orang atau lebih Wakil Sekretaris, Bendahara, 1 (satu) orang atau lebih Wakil Bendahara, Biro-Biro dan badan-badan lainnya sesuai dengan kebutuhan organisasi di tingkat Kabupaten/Kota. 4. Komposisi Kepengurusan DPD diatur didalam Anggaran Rumah Tangga. 5. Ketua DPD SHI dipilih, diangkat dan ditetapkan dalam Konferensi Daerah SHI tingkat Kabupaten/Kota. 6. Ketua DPD SHI terpilih, disahkan oleh Pengurus Pusat melalui Surat Keputusan. 7. Ketua DPD SHI dipilih untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan hanya dapat dipilih kembali untuk satu periode jabatan berikutnya. 8. Ketua DPD SHI bertanggung jawab kepada Konferensi Daerah. 9. Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara dan badan-badan lainnya dipilih dan diangkat oleh Ketua DPD. 10. Ketua DPD berwenang untuk mewakili organisasi di tingkat daerah, baik dimuka maupun diluar Pengadilan. 11. DPD berhak membela diri dalam forum-forum pengambilan keputusan di dalam organisasi. 12. DPD berhak memperoleh dukungan dan pembelaan dari organisasi sehubungan dengan resiko tugas yang dilaksanakan. 13. Konferensi Pembentukan DPD dilakukan oleh 2 (dua) Dewan Pimpinan Cabang. 14. DPD SHI bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Konferensi Daerah. Pasal 18 Dewan Pimpinan Wilayah Sarekat Hijau Indonesia 1. Dewan Pimpinan Wilayah Sarekat Hijau Indonesia atau disingkat dengan DPW SHI adalah badan pelaksana organisasi di tingkat Propinsi. 2. DPW SHI memiliki tugas dan kewenangan: a. Menjabarkan, menyusun dan merumuskan serta melaksanakan program organisasi yang ditetapkan oleh Konferensi Wilayah.. b. Menyusun rencana kerja dan dan anggaran 4 (empat) tahun, rencana kerja dan anggaran 1 (satu) tahun. . c. Membuat laporan perkembangan Organisasi dan Program secara tertulis untuk disampaikan kepada seluruh komponen organisasi di tingkat wilayah melalui Dewan Pimpinan Daerah dan laporan ke Pimpinan Pusat.. 7
3.
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
d. Menentukan mekanisme representasi SHI Wilayah di dalam jaringan kerja atau kegiatan-kegiatan di tingkat wilayah. e. Merumuskan dan menetapkan keadaan situasi Wilayah kepada PP, sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan situasi Nasional dan respon organisasi. f. Menyelenggarakan penghimpunan dana untuk kepentingan organisasi di tingkat Wilayah. DPW SHI dipimpin oleh seorang Ketua dibantu oleh Sekretaris, 1 (satu) orang atau lebih Wakil Sekretaris, Bendahara, 1 (satu) orang atau lebih Wakil Bendahara dan Direktorat-Direktorat dan badan lainnya sesuai dengan kebutuhan organisasi di tingkat Provinsi. Komposisi Kepengurusan DPW diatur didalam Anggaran Rumah Tangga. Ketua DPW SHI dipilih, diangkat dan ditetapkan dalam Konferensi Wilayah SHI tingkat Provinsi. Ketua DPW SHI terpilih, disahkan oleh Pengurus Pusat melalui Surat Keputusan. Ketua DPW SHI dipilih untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan hanya dapat dipilih kembali untuk satu periode jabatan berikutnya Ketua DPW SHI bertanggung jawab kepada Konferensi Wilayah Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara dan Biro-Biro serta badanbadan lainnya dipilih dan diangkat oleh Ketua DPW. Ketua DPW berwenang untuk mewakili organisasi di tingkat wilayah, baik dimuka maupun diluar Pengadilan. Konferensi Pembentukan DPW dilakukan oleh 2 (dua) Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota. DPW berhak membela diri dalam forum-forum pengambilan keputusan di dalam organisasi. DPW berhak memperoleh dukungan dan pembelaan dari organisasi I sehubungan dengan resiko tugas yang dilaksanakan. DPW bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Konferensi Wilayah. Pasal 19 Pengurus Pusat Sarekat Hijau Indonesia
1. Pengurus Pusat Sarekat Hijau Indonesia atau disingkat dengan PP SHI adalah Badan Pelaksana organisasi SHI di tingkat Nasional. 2. PP SHI memiliki tugas dan kewenangan: a. Menjabarkan, menyusun dan merumuskan serta melaksanakan program organisasi yang ditetapkan oleh kongres. b. Menyusun rencana kerja dan anggaran lima tahun, rencana kerja dan anggaran satu tahun dan diajukan kepada MPA untuk dibahas dan disetujui. c. Menentukan mekanisme representasi SHI di dalam jaringan kerja atau kegiatankegiatan di dalam maupun di luar negeri. d. Merumuskan dan menetapkan keadaan situasi nasional, daerah dan respon organisasi e. Membuat laporan perkembangan Organisasi dan Program secara tertulis untuk disampaikan seluruh komponen organisasi melalui Dewan Pimpinan Wilayah. 8
f. Menyelenggarakan penghimpunan dana untuk kepentingan organisasi 3. PP SHI dipimpin oleh seorang Ketua Umum dibantu oleh Sekretaris Umum dan 1 (satu) orang atau lebih Wakil Sekretaris, Bendahara Umum dan 1 (satu) orang atau lebih Wakil Bendahara, serta Departemen-Departemen dan/atau BadanBadan lainnya sesuai dengan kebutuhan organisasi. 4. Komposisi kepengurusan PP SHI diatur didalam Angaran Rumah Tangga. 5. Ketua Umum SHI dipilih, diangkat dan ditetapkan oleh Kongres untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode jabatan berikutnya. 6. Sekretaris Umum, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara dan DepartemenDepartemen serta Badan-Badan lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Umum. 7. Ketua Umum SHI bertanggung jawab kepada Kongres. 8. PP SHI berwenang mengesahkan Ketua DPW SHI terpilih hasil Konferwil dan Susunan Pengurus DPW, Ketua DPD SHI terpilih hasil Konferda dan Susunan Pengurus DPD, Ketua DPC SHI terpilih hasil Konfercab, Ketua DPD/K SHI dan terpilih hasil Musyawarah Desa/Kelurahan dan Susunan Pengurus DPD/K serta Ketua DPB SHI terpilih hasil Musyawarah Basis dan Susunan Pengurus DPB. 9. PP berhak membela diri dalam forum-forum pengambilan keputusan organisasi. 10. PP berhak memperoleh dukungan dan pembelaan dari organisasi sehubungan dengan resiko tugas yang dilaksanakan. 11. PP berwenang untuk mewakili organisasi, baik dimuka maupun diluar Pengadilan. 12. Bersama-sama MPA menyelenggarakan Kongres.
Pasal 20 Majelis Permusyawaratan Anggota 1. Majelis Permusyawaratan Anggota atau disingkat dengan MPA adalah badan perwakilan anggota yang memiliki tugas dan kewenangan menyetujui recana kerja tahunan yang diajukan Pengurus Pusat dan mengawasi pelaksanaan program tahunan organisasi. 2. Anggota MPA dipilih, diangkat dan ditetapkan oleh Kongres. 3. Anggota MPA terdiri dari individu-individu anggota SHI dengan mempertimbangkan aspek kewilayahan dan kesetaraan gender 4. Struktur oganisasi MPA terdiri dari seorang Ketua dan anggota-anggota 5. Ketua MPA adalah anggota MPA yang terpilih didalam Kongres dengan suara terbanyak. 6. Anggota MPA dipilih untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode jabatan berikutnya 7. MPA bertanggung jawab kepada Kongres. 8. Tugas dan kewenangan MPA sebagaimana dimaksud ketentuan pada ayat 1, dilaksanakan melalui kegiatan: a. Merancang sistem pengawasan atas pelaksanaan program tahunan organisasi yang dilaksanakan oleh Pengurus Pusat. 9
b. Menyusun rencana kerja tahunan MPA untuk tugas pengawasan. c. Membahas dan menyetujui rencana kerja dan anggaran satu tahun yang diajukan oleh Pengurus Pusat. d. Secara periodik melakukan internal audit terhadap Pengurus Pusat. e. Menyampaikan pendapat dan saran kepada Pengurus Pusat. f. Menyelenggarakan rapat pleno MPA secara periodik 9. Menyampaikan laporan tertulis kepada anggota SHI, sekurang-kurangnya satu tahun sekali. 10. MPA berhak membela diri di dalam Pleno MPA dan Kongres. 11. MPA berhak memperoleh dukungan dan pembelaan dari organisasi sehubungan dengan resiko tugas yang dijalankan. Pasal 21 Ketentuan dan tata cara pembentukan Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Desa/Kelurahan dan Dewan Pimpinan Basis diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB VI RAPAT-RAPAT PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 22 Rapat Pengambilan Keputusan SHI, terdiri dari: 1. Kongres 2. Kongres Luar Biasa. 3. Rapat Pimpinan Nasional. 4. Rapat Koordinasi Nasional. 5. Rapat Kerja Nasional. 6. Rapat Pleno Majelis Permusyawaratan Anggota. 7. Rapat Konsultasi MPA dan PP. 8. Konferensi Wilayah. 9. Rapat Pimpinan Wilayah. 10. Rapat Koordinasi Wilayah. 11. Rapat Kerja Wilayah. 12. Konferensi Daerah. 13. Rapat Pimpinan Daerah. 14. Rapat Koordinasi Daerah. 15. Rapat Kerja Daerah. 16. Konferensi Cabang 17. Rapat Pimpinan Cabang. 18. Rapat Koordinasi Cabang. 19. Rapat Kerja Cabang. 20. Musyawarah Desa/Kelurahan. 10
21. Rapat Kerja Desa/Kelurahan. 22. Musyawarah Basis. 23. Rapat Kerja Basis.
Pasal 23 Kongres 1. Kongres Sarekat Hijau Indonesia, disingkat Kongres, adalah forum pengambilan keputusan tertinggi organisasi di tingkat Nasional. 2. Kongres dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setiap 5 (lima) tahun. 3. Kongres memiliki tugas dan kewenangan : a. Menyusun dan menetapkan Garis Besar Haluan Organisasi. b. Menyusun dan menetapkan Rencana Program dan Anggaran Oganisasi selama 5 (lima) tahun. c. Mengevaluasi pelaksanaan program dan anggaran organisasi selama satu periode yang disampaikan oleh Ketua Pengurus Pusat (PP). d. Menerima atau menolak laporan pertanggung jawaban PP. e. Mengambil-alih kepemimpinan SHI di tingkat nasional dan membebaskan PP dari kemungkinan tuntutan hukum atas segala perbuatan atau tindakannya selama masa kerja yang bersangkutan (apabila laporan pertanggungjawaban secara keseluruhan diterima oleh Kongres). f. Mengambil-alih kepemimpinan SHI di tingkat nasional dan menetapkan sanksi organisasi dan/atau tuntutan hukum terhadap individu PP atas segala penyimpangan aturan organisasi maupun pelanggaran hukum selama masa kerja yang bersangkutan (apabila laporan sebagian atau secara keseluruhan laporan pertanggungjawaban ditolak Kongres). g. Memilih, mengangkat dan menetapkan serta memberhentikan anggota Majelis Permusyawaratan Anggota dan Ketua Umum. a. Menetapkan besarnya iuran anggota h. Merubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. 4. Ketentuan dan tata cara Kongres diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 24 Kongres Luar Biasa 1. Kongres Luar Biasa Sarekat Hijau Indonesia, selanjutnya disingkat KLB SHI, adalah forum pengambilan keputusan organisasi sederajat Kongres. 2. KLB SHI diselenggarakan bilamana terjadinya peristiwa yang bersifat istimewa dan mempengaruhi keberlangsungan organisasi. 3. Bentuk peristiwa sebagaimana dimaksud ayat 2, terdiri dari: - Seluruh anggota MPA dan PP secara bersamaan mengundurkan diri. - PP tidak menjalankan tugas dan kewenangannya secara keseluruhan dalam jangka waktu selama 6 (bulan) berturut-turut. 11
- Ketua Umum berhalangan tetap. 4. Ketentuan dan tata cara KLB SHI diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 25 Rapat Pimpinan Nasonal 1. Rapat Pimpinan Nasional, selanjutnya disebut Rapimnas, adalah rapat unsur pimpinan organisasi yang diselenggarakan ditingkat nasional, dengan tugas dan kewenangan: a. Membahas, merumuskan dan memutuskan situasi dan/atau keadaan diluar organisasi yang dapat mempengaruhi keberlangsungan organisasi. b. Membahas, merumuskan dan memutuskan situasi dan/atau keadaan yang mendesak yang terjadi di tingkat internal organisasi. 2. Hasil keputusan Rapimnas bersifat instruksional dan mengikat secara struktural sampai pada jajaran pimpinan terendah organisasi. 3. Ketentuan dan tata cara Rapimnas, diatur didalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 26 Rapat Koordinasi Nasional 1. Rapat Koordinasi Nasional, selanjutnya disingkat Rakornas, adalah Rapat yang diselengarakan untuk mengkoordinasikan seluruh jajaran pengurus organisasi, baik dalam garis struktural organisasi maupun berkaitan dengan anggota dan/atau massa pendukung organisasi. 2. Rakornas diselenggarakan, dalam hal terjadinya dinamika politik nasional dan/atau perkembangan isu politik tertentu yang berskala nasional. 3. Ketentuan dan Tata Cara Rakornas diatur didalam Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 27 Rapat Kerja Nasional 1. Rapat Kerja Nasional, disingkat Rakernas, adalah rapat yang diselenggarakan dalam rangka: a. Menyusun Rencana Program dan Kegiatan serta Anggaran 1 (satu) tahun organisasi di tingkat Nasional. b. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta anggaran yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun. c. Menetapkan dan mengesahkan besarnya iuran anggota. 2. Ketentuan dan tata cara Rakernas diatur didalam Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 28 Rapat Pleno Majelis Permusyawaratan Anggota
12
1. Rapat Pleno Majelis Permusyawaratan Anggota, disingkat Rapat Pleno MPA, adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Anggota. 2. Rapat Pleno MPA dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali. 3. Rapat Pleno MPA diselenggarakan dalam rangka: a. Memilih, mengangkat dan/atau menetapkan Ketua MPA dalam hal terjadinya pergantian antar waktu Ketua MPA. b. Menetapkan anggota MPA yang baru dan/atau anggota MPA dalam hal terjadinya pergantian antar waktu. c. Membahas, Menilai dan Menyetujui rencana kerja 1 (satu) tahunan yang diajukan Pengurus Pusat. d. Menilai pelaksanaan program dan kegiatan 1 (satu) tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Pusat. e. Memberikan masukan kepada Pengurus Pusat atas rencana kerja dan atau pelaksanaan program dan kegiatan 1 (satu) tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Pusat. f. Pelaksanaan sebagaimana dimaksud butir huruf a, b dan c diatas diselenggarakan dalam Rapat Konsultasi MPA dan PP. g. Ketentuan dan tata cara Rapat Pleno MPA diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 29 Rapat Konsultasi MPA dan PP 1. Rapat Konsultasi MPA dan PP, selanjutnya disebut Rapat Konsultasi, adalah rapat yang diselenggarakan antara MPA dengan PP dengan kewenangan: a. Membahas usulan rencana kerja 1 (satu) tahunan yang diajukan Pengurus Pusat. b. Memberikan masukan kepada Pengurus Pusat atas rencana kerja dan atau pelaksanaan program dan kegiatan 1 (satu) tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Pusat. c. Menyetujui usulan rencana kerja 1 (satu) tahunan yang diajukan Pengurus Pusat. 2. Ketentuan dan Tata Cara Rapat Konsultasi diatur didalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 30 Konferensi Wilayah 1. Konferensi Sarekat Hijau Indonesia Wilayah, disingkat Konferwil, adalah forum pengambilan keputusan tertinggi organisasi di tingkat Wilayah. 2. Konferwil dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setiap 4 (empat) tahun. 3. Konferwil memiliki tugas dan kewenangan: a. Merumuskan pokok-pokok kebijakan SHI Wilayah, program kerja, dan keuangan untuk periode 4 (empat) tahun kerja berikutnya b. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kebijakan SHI Wilayah selama satu periode yang disampaikan oleh Ketua DPW c. Menerima atau menolak laporan pertanggung jawaban Dewan Pimpinan Wilayah.
13
d. Mengambil-alih kepemimpinan SHI Wilayah dan membebaskan DPW dari kemungkinan tuntutan hukum atas segala perbuatan atau tindakannya selama masa kerja yang bersangkutan (apabila laporan pertanggungjawaban secara keseluruhan diterima oleh Koferensi SHI Wilayah). e. Mengambil-alih kepemimpinan SHI Wilayah dan menetapkan sanksi organisasi dan/atau tuntutan hukum terhadap individu pengurus DPW atas segala penyimpangan aturan organisasi maupun pelanggaran hukum selama masa kerja yang bersangkutan (apabila laporan sebagian atau secara keseluruhan laporan pertanggungjawaban ditolak Konferwil). b. Memilih, mengangkat dan menetapkan serta memberhentikan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah. c. Menetapkan besarnya iuran anggota 4. Ketentuan dan tata cara Konferwil diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 31 Rapat Pimpinan Wilayah 1. Rapat Pimpinan Wilayah, selanjutnya disebut Rapimwil, adalah rapat unsur pimpinan organisasi yang diselenggarakan ditingkat wilayah, dengan tugas dan kewenangan: a. Membahas, merumuskan dan memutuskan situasi dan/atau keadaan diluar organisasi yang dapat mengancam keberlangsungan organisasi di tingkat wilayah. b. Membahas, merumuskan dan memutuskan situasi dan/atau keadaan di tingkat wilayah yang mendesak yang terjadi di internal organisasi. 2. Hasil keputusan Rapimwil bersifat instruksional dan mengikat secara struktural mulai dari jajaran DPW sampai pada jajaran pimpinan terendah organisasi. 3. Ketentuan dan tata cara Rapimwil, diatur didalam Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 32 Rapat Koordinasi Wilayah 1. Rapat Koordinasi Wilayah, selanjutnya disingkat Rakorwil, adalah Rapat yang diselengarakan untuk mengkoordinasikan seluruh jajaran pengurus organisasi ditingkat Wilayah (Propinsi), baik dalam garis struktural organisasi maupun berkaitan dengan anggota dan/atau massa pendukung organisasi ditingkat Wilayah (Propinsi). 2. Rakorwil diselenggarakan, dalam hal terjadinya dinamika politik ditingkat Wilayah (Propinsi) dan/atau perkembangan isu politik tertentu dalam skala Wilayah (Propinsi). 3. Ketentuan dan Tata Cara Rakorwil diatur didalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 33 Rapat Kerja Wilayah 1. Rapat Kerja Wilayah disingkat Rakerwil, adalah rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Wilayah, dalam rangka: a. Menyusun Rencana Program dan Kegiatan serta Anggaran 1 (satu) tahun organisasi di tingkat Wilayah (Propinsi). 14
b. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta anggaran yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun. 2. Ketentuan dan tata cara Rakerwil diatur didalam Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 34 Konferensi Daerah 1. Konferensi Sarekat Hijau Indonesia Daerah, disingkat Konferda, adalah forum pengambilan keputusan tertinggi organisasi di tingkat Daerah (Kabupaten/Kota). 2. Konferda dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setiap 3 (tiga) tahun. 3. Konferda memiliki tugas dan kewenangan: a. Merumuskan pokok-pokok kebijakan SHI Daerah, program kerja, dan keuangan untuk periode 3 (tiga) tahun kerja berikutnya b. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kebijakan SHI Daerah selama satu periode yang disampaikan oleh Ketua DPD c. Meminta, membahas, menilai, menyimpulkan dan menetapkan laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh DPD d. Menerima atau menolak laporan pertanggung jawaban Dewan Pimpinan Daerah. e. Mengambil-alih kepemimpinan SHI Daerah dan membebaskan DPD dari kemungkinan tuntutan hukum atas segala perbuatan atau tindakannya selama masa kerja yang bersangkutan (apabila laporan pertanggungjawaban secara keseluruhan diterima oleh Konferensi SHI Daerah). f. Mengambil-alih kepemimpinan SHI Daerah dan menetapkan sanksi organisasi dan/atau tuntutan hukum terhadap individu pengurus DPD atas segala penyimpangan aturan organisasi maupun pelanggaran hukum selama masa kerja yang bersangkutan (apabila laporan sebagian atau secara keseluruhan laporan pertanggungjawaban ditolak Konferda). g. Memilih, mengangkat dan menetapkan serta memberhentikan Ketua Dewan Pimpinan Daerah. h. Menetapkan besarnya iuran anggota 4. Ketentuan dan tata cara Konferda diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 35 Rapat Pimpinan Daerah 1. Rapat Pimpinan Daerah, selanjutnya disebut Rapimda, adalah rapat unsur pimpinan organisasi yang diselenggarakan ditingkat Daerah, dengan tugas dan kewenangan: a. Membahas, merumuskan dan memutuskan situasi dan/atau keadaan diluar organisasi yang dapat mengancam keberlangsungan organisasi di tingkat Daerah. b. Membahas, merumuskan dan memutuskan situasi dan/atau keadaan di tingkat Daerah yang mendesak yang terjadi di internal organisasi. 2. Hasil keputusan Rapimwil bersifat instruksional dan mengikat secara struktural mulai dari jajaran DPD sampai pada jajaran pimpinan terendah organisasi. 15
3. Ketentuan dan tata cara Rapimda, diatur didalam Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 36 Rapat Koordinasi Daerah 1. Rapat Koordinasi Daerah, selanjutnya disingkat Rakorda, adalah Rapat yang diselengarakan untuk mengkoordinasikan seluruh jajaran pengurus organisasi ditingkat Daerah (Kabupaten/Kota), baik dalam garis struktural organisasi maupun berkaitan dengan anggota dan/atau massa pendukung organisasi ditingkat Daerah (Kabupaten/Kota). 2. Rakornas diselenggarakan, dalam hal terjadinya dinamika politik ditingkat Daerah (Kabupaten/Kota) dan/atau perkembangan isu politik tertentu dalam skala Daerah (Kabupaten/Kota). 3. Ketentuan dan Tata Cara Rakorda diatur didalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 37 Rapat Kerja Daerah 1. Rapat Kerja Daerah disingkat Rakerda, adalah rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah dalam rangka: a. Menyusun Rencana Program dan Kegiatan serta Anggaran 1 (satu) tahun organisasi di tingkat Daerah (Kabupaten/Kota). b. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta anggaran yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun. 2. Ketentuan dan tata cara Rakerda diatur didalam Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 38 Konferensi Cabang 1. Konferensi Sarekat Hijau Indonesia Cabang, disingkat Konfercab, adalah forum pengambilan keputusan tertinggi organisasi di tingkat Cabang (Kecamatan). 2. Konfercab dilaksanakan 1(satu) kali dalam setiap 2 (dua) tahun. 3. Konfercab memiliki tugas dan kewenangan: a. Merumuskan pokok-pokok kebijakan SHI Cabang, program kerja, dan keuangan untuk periode 2 (dua) tahun kerja berikutnya. b. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kebijakan SHI Cabang selama satu periode yang disampaikan oleh Ketua DPC. c. Meminta, membahas, menilai, menyimpulkan dan menetapkan laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh DPC. d. Menerima atau menolak laporan pertanggung jawaban DPC. e. Mengambil-alih kepemimpinan SHI Cabang dan membebaskan DPC dari kemungkinan tuntutan hukum atas segala perbuatan atau tindakannya selama 16
masa kerja yang bersangkutan (apabila laporan pertanggungjawaban secara keseluruhan diterima oleh Konfercab). f. Mengambil-alih kepemimpinan SHI Cabang dan menetapkan sanksi organisasi dan/atau tuntutan hukum terhadap individu pengurus DPC atas segala penyimpangan aturan organisasi maupun pelanggaran hukum selama masa kerja yang bersangkutan (apabila laporan sebagian atau secara keseluruhan laporan pertanggungjawaban ditolak Konfercab) g. Memilih, mengangkat dan menetapkan serta memberhentikan Ketua Dewan Pimpinan Cabang. h. Menetapkan besarnya iuran anggota 4. Ketentuan dan tata cara Konfercab diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 39 Rapat Pimpinan Cabang 1. Rapat Pimpinan Cabang, selanjutnya disebut Rapimcab, adalah rapat unsur pimpinan organisasi yang diselenggarakan ditingkat Cabang, dengan tugas dan kewenangan: a. Membahas, merumuskan dan memutuskan situasi dan/atau keadaan diluar organisasi yang dapat mengancam keberlangsungan organisasi di tingkat Cabang. b. Membahas, merumuskan dan memutuskan situasi dan/atau keadaan di tingkat Cabang yang mendesak yang terjadi di internal organisasi. 2. Hasil keputusan Rapimcab bersifat instruksional dan mengikat secara struktural mulai dari jajaran DPC sampai pada jajaran pimpinan terendah organisasi. 3. Ketentuan dan tata cara Rapimcab, diatur didalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 40 Rapat Koordinasi Cabang 1. Rapat Koordinasi Cabang, selanjutnya disingkat Rakorcab, adalah Rapat yang diselengarakan untuk mengkoordinasikan seluruh jajaran pengurus organisasi ditingkat Cabang (Kecamatan), baik dalam garis struktural organisasi maupun berkaitan dengan anggota dan/atau massa pendukung organisasi ditingkat Cabang (Kecamatan). 2. Rakornas diselenggarakan, dalam hal terjadinya dinamika politik ditingkat Cabang (Kecamatan) dan/atau perkembangan isu politik tertentu dalam skala Cabang (Kecamatan). 3. Ketentuan dan Tata Cara Rakorcab diatur didalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 41 Rapat Kerja Cabang 1. Rapat Kerja Cabang disingkat Rakercab, adalah rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Cabang dalam rangka:
17
a. Menyusun Rencana Program dan Kegiatan serta Anggaran 1 (satu) tahun organisasi di tingkat Cabang (Kecamatan). b. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta anggaran yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun. 2. Ketentuan dan tata cara Rakercab diatur didalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 42 Musyawarah Desa/Kelurahan 1. Musyawarah Desa/Kelurahan Sarekat Hijau Indonesia, disingkat Musyawarah Desa/Kelurahan adalah forum pengambilan keputusan tertinggi organisasi di tingkat Desa/ Kelurahan. 2. Musyawarah Desa/Kelurahan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setiap 2 (dua) tahun. 3. Musyawarah Desa/Kelurahan memilik tugas dan kewenangan: a. Merumuskan pokok-pokok kebijakan SHI di tingkat Desa atau Kelurahan, program kerja, dan keuangan untuk periode 2 (dua) tahun kerja berikutnya. b. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kebijakan SHI Cabang selama satu periode yang disampaikan oleh Ketua DPD/K. c. Meminta, membahas, menilai, menyimpulkan dan menetapkan laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh DPD/K. d. Menerima atau menolak laporan pertanggung jawaban DPD/K. e. Mengambil-alih kepemimpinan SHI di tingkat Desa atau Kelurahan dan membebaskan DPD/K dari kemungkinan tuntutan hukum atas segala perbuatan atau tindakannya selama masa kerja yang bersangkutan (apabila laporan pertanggungjawaban secara keseluruhan diterima oleh Musyawarah Desa atau Kelurahan). f. Mengambil-alih kepemimpinan SHI di tingkat Desa atau Kelurahan dan menetapkan sanksi organisasi dan/atau tuntutan hukum terhadap individu pengurus DPD/K atas segala penyimpangan aturan organisasi maupun pelanggaran hukum selama masa kerja yang bersangkutan (apabila laporan sebagian atau secara keseluruhan laporan pertanggungjawaban ditolak Musyawarah Desa atau Kelurahan) g. Memilih, mengangkat dan menetapkan serta memberhentikan Ketua Dewan Pimpinan Desa/Kelurahan. h. Menetapkan besarnya iuran anggota. 4. Ketentuan dan tata cara Musyawarah Desa/Kelurahan diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 43 Rapat Kerja Desa/Kelurahan 1. Rapat Kerja Desa/Kelurahan disingkat Rakerdes atau Rakerka, adalah rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Desa/Kelurahan dalam rangka: 18
a. Menyusun Rencana Program dan Kegiatan serta Anggaran 1 (satu) tahun organisasi di tingkat Desa atau Kelurahan. b. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta anggaran yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun. 2. Ketentuan dan tata cara Rakerdes atau Rakerka diatur didalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 44 Musyawarah Basis
1. Musyawarah Basis adalah forum pengambilan keputusan tertinggi organisasi di tingkat Basis.
2. Musyawarah Basis dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun. 3. Musyawarah Basis memiliki tugas dan kewenangan: a. Merumuskan pokok-pokok kebijakan SHI di tingkat Basis, program kerja, dan keuangan untuk periode 1 (satu) tahun kerja berikutnya. b. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kebijakan SHI di tingkat Basis selama satu periode yang disampaikan oleh Ketua DPB. c. Meminta, membahas, menilai, menyimpulkan dan menetapkan laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh DPB. d. Menerima atau menolak laporan pertanggung jawaban DPB. e. Mengambil-alih kepemimpinan SHI di tingkat Basis dan membebaskan DPB dari kemungkinan tuntutan hukum atas segala perbuatan atau tindakannya selama masa kerja yang bersangkutan (apabila laporan pertanggungjawaban secara keseluruhan diterima oleh Musyawarah Basis). f. Mengambil-alih kepemimpinan SHI di tingkat Basis dan menetapkan sanksi organisasi dan/atau tuntutan hukum terhadap individu pengurus DPB atas segala penyimpangan aturan organisasi maupun pelanggaran hukum selama masa kerja yang bersangkutan (apabila laporan sebagian atau secara keseluruhan laporan pertanggungjawaban ditolak Musyawarah Basis) g. Memilih, mengangkat dan menetapkan serta memberhentikan Ketua Dewan Pimpinan Basis. h. Mengusulkan besarnya iuran anggota 4. Ketentuan dan tata cara Musyawarah Anggota SHI Basis diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 45 Rapat Kerja Basis. 1. Rapat Kerja disingkat Rakersis, adalah rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Basis dalam rangka: 19
a. Menyusun Rencana Program dan Kegiatan serta Anggaran 1 (satu) tahun organisasi di tingkat Basis. b. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta anggaran yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun. 2. Ketentuan dan tata cara Rakersis diatur didalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 46 Rapat-Rapat Internal 1. Rapat-Rapat yang bersifat Internal di seluruh tingkatan kepengurusan (Rapat Pimpinan, Rapat Kerja, Rapat Koordinasi dilingkungan internal PP, DPW, DPC, DPD/K dan DPB), diatur oleh masing-masing tingkatan kepengurusan. 2. Ketentuan dan Tata Cara rapat-rapat sebagaimana dimaksud ayat 1, diselenggarakan secara demokratis dan dapat dipertanggung jawabkan.
BAB VII PENGELOLAAN SUMBER DANA. KEUANGAN DAN KEKAYAAN ORGANISASI
Pasal 47 Sumber Dana Sumber dana organisasi diperoleh dari: 1. Iuran anggota. 2. Sumbangan anggota. 3. Sumbangan pihak lain sepanjang tidak mengikat dan tidak bersumber dari hasil kejahatan. 4. Usaha-usaha organisasi yang sah dan tidak bertentangan dengan visi dan misi Organisasi. 5. Ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud ayat 1, 2, dan 3, diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 48 Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan 1. Kekayaan Organisasi adalah seluruh harta benda yang dimiliki organisasi, baik bergerak maupun tidak bergerak. 2. Pengelolaan keuangan dan kekayaan Organisasi sepenuhnya digunakan untuk mendukung kerja organisasi. 3. Ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud ayat 2 diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.
20
BAB VIII ATRIBUT ORGANISASI Pasal 49 1. SHI memiliki atribut organisasi yang terdiri dari:
a. Lambang atau Logo Organisasi. b. Bendera. c. Lagu. 2. Ketentuan sebagaimana ayat 1 diatur didalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB IX SANKSI Pasal 50 1. Sanksi adalah hukuman yang diberikan oleh Organisasi terhadap anggota atau pengurus yang melakukan pelanggaran. 2. Ketentuan yang mengatur mengenai jenis sanksi dan tata cara pemberian sanksi diatur didalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB X ATURAN TAMBAHAN Pasal 51 Perubahan Anggaran Dasar 1. Usulan perubahan Anggaran Dasar dapat dibawa ke Kongres atau Kongres Luar Biasa, apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang terdaftar pada Kongres SHI terakhir. 2. Perubahan Anggaran Dasar dapat dilakukan didalam Kongres atau Kongres Luar Biasa yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota dan disetujui oleh sekurangkurangnya ½ + 1 (setengah ditambah satu) dari jumlah anggota yang hadir didalam Kongres SHI.
21
BAB XI ATURAN PERALIHAN 1. Pembangunan struktur organisasi SHI sebelum berdirinya Dewan Pimpinan Wilayah
dilaksanakan oleh Kolektif Kerja Persiapan Organisasi Wilayah yang kemudian disebut Komite Persiapan (KP). 2. Hal-hal yang belum diatur di dalam Anggaran Dasar ini akan diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga. Ditetapkan di : Pondok Gede, Jakarta Pada tanggal : 28 April 2011
22
