ANGGARAN DASAR ORGANISASI KEMASYARAKATAN GERAKAN PEMUDA DAN RAKYAT INDONESIA (GPRI) Pemuda adalah salah satu elemen bangsa yang mempunyai peran dan tanggung jawab terhadap arah bangsa demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Sejarah telah membuktikan bahwa pergerakan pemuda mampu memberikan corak bagi terbentuknya suatu pemerintah yang demokratis. Pergerakan pemuda harus mengedepankan semangat nasionalisme dengan menggalang rasa persatuan dan kesatuan antar pemuda. Pemuda merupakan ujung tombak dan sebagai agen of change demi perubahan yang fundamental dalam memperjuangkan proses demokratisasi di Indonesia. Pemuda Indonesia secara khusus sebagai salah satu bagian dari elemen bangsa Indonesia yang menyadari akan potensi, posisi dan tugasnya dalam barisan terdepan sebagai pejuang penegak keadilan dan kebenaran. Perjuangan ini akan diawali dengan mengakomodir dari seluruh pemuda tanpa adanya diskriminasi. Pemuda dengan semangat nasionalisme akan memperjuangkan aspirasi rakyat demi proses dinamisasi di Negara Indonesia ini. Kebijakan yang merugikan rakyat akan menjadi prioritas untuk diperjuangakan. Pola pikir pemuda harus selalu dikerahkan demi perubahan yang sangat penting dalam pemerintahan di Indonesia. Bertolak
dari
paradigma
tersebut
maka
perlu
dibentuk
sebuah
Organisasi
Kemasyarakatan yang akan mengejawantahkan cita-cita perjuangan pemuda bersama rakyat Indonesia melalui peran strategis di Indonesia, dengan anggaran dasar sebagai berikut: BAB I NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN PASAL 1 NAMA Organisasi ini bernama Organisasi Kemasyarakatan Gerakan Pemuda dan Rakyat Indonesia yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) ini disingkat GPRI dan didirikan pada tanggal 6 Juni 2015 di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.
PASAL 2 WAKTU GPRI dibentuk pada Hari Sabtu, 6 Juni 2015 di Kramat Besar No. 416 B, desa Kramat, kecamatan Kota, Kabupaten kudus, Jawa Tengah pada pukul 19.00 WIB. PASAL 3 KEDUDUKAN GPRI berkedudukan di Kabupaten Kudus dan dapat membentuk kepengurusan di seluruh wilayah Indonesia. BAB II ASAS, JATI DIRI & WATAK PASAL 4 (1) GPRI berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. (2) Jati diri GPRI adalah nasionalis, kerakyatan, religius dan keadilan sosial. (3) Watak GPRI adalah demokratis, pantang menyerah, berpendirian dan taat hukum. BAB III VISI DAN MISI PASAL 5 VISI Mewujudkan dan mencetak kader-kader pemuda yang bermoral tinggi, berkarakter, bermartabat, berintegritas, berjiwa nasionalis dan religius yang siap untuk memimpin bangsa dan negara Indonesia. PASAL 6 MISI
(1) Menumbuhkan kesadaran politik dan kebangsaan di kalangan pemuda untuk membangun bangsa dan negara Indonesia; (2) Menghimpun, membina dan mengarahkan segenap potensi pemuda dalam memperjuangkan aspirasi rakyat; (3) Mengkritisi dan memberikan pengawasan dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah; (4) Mengembangkan kreativitas dan kualitas sumber daya manusia para pemuda; (5) Menggali dan mengembangkan usaha-usaha lain sesuai dengan dasar dan tujuan organisasi. (6) Membentuk dan membangun karakter pemuda bangsa; (7) Mendidik dan mencerdaskan pemuda agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara; BAB IV KEANGGOTAAN PASAL 7 KEANGGOTAAN Setiap warga negara Indonesia yang sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah menikah dapat tergabung dan menjadi anggota GPRI. BAB V STRUKTUR ORGANISASI PASAL 8 Adapun struktur organisasi GPRI ini adalah sebagai berikut: 1.
Musyawarah Besar (MUBES);
2.
Dewan Penasehat dan Pertimbangan (DPP); dan
3.
Badan Pengurus Harian (BPH) yang terdiri dari : a. Komite Pimpinan Pusat (KPP); b. Komite Pimpinan Wilayah (KPW);
c. Komite Pimpinan Cabang (KPC); d. Komite Pimpinan Kecamatan (KPK); PASAL 9 DEWAN PENASEHAT DAN PERTIMBANGAN Dewan Pertimbangan adalah lembaga tinggi GPRI dijabat oleh seorang atau lebih yang dipilih oleh Musyawarah Besar (MUBES) PASAL 10 BADAN PENGURUS HARIAN Adapun Badan Pengurus Harian (BPH) adalah lembaga tinggi GPRI yaitu sebagai berikut: 1.
Komite Pimpinan Pusat a. Seorang Ketua Umum; b. Para wakil Ketua Umum; c. Seorang sekretaris jendral; d. Para wakil sekretaris jendral; e. Seorang bendahara umum; f. Para wakil bendahara umum; dan g. Divisi-divisi yang dianggap perlu.
2.
Komite Pimpinan Wilayah a. Ketua; b. Para Wakil ketua; c. Sekretaris; d. Para Wakil sekretaris; e. Bendahara; f. Para Wakil bendahara; dan g. Divisi-divisi yang dianggap perlu.
3.
Komite Pimpinan Cabang a Ketua;
b Sekretaris; c Bendahara; d Divisi-divisi yang dianggap perlu. 4.
Komite Pimpinan Kecamatan a. Ketua; b. Sekretaris; c. Bendahara; BAB VI PERMUSYAWARATAN PASAL 11 MUSYAWARAH BESAR
Musyawarah Besar (MUBES) adalah forum kekuasaan tertinggi GPRI dengan wewenang untuk : a.
memilih dan mengangkat Badan Pengurus Harian (BPH) di tingkat pusat;
b.
menerima atau menolak pertanggungjawaban Badan Pengurus Harian (BPH) di tingkat pusat; dan
c.
memberikan rekomendasi yang dianggap perlu. PASAL 12 MUSYAWARAH LUAR BIASA
Musyawarah luar biasa yang selanjutnya disebut MUSLUB adalah Musyawarah Besar (MUBES) yang
dilaksanakan
apabila
ada
hal-hal
yang
bertentangan
dengan
AD/ART
MUSLUB diadakan apabila: a.
Ketua Umum mengundurkan diri;
b.
Ketua Umum berhalangan tetap; dan
c.
MUSLUB dilaksanakan atas permintaan 2/3 anggota Dewan Penasehat dan Pertimbangan (DPP) dan 2/3 aggota Badan Pengurus Harian (BPH).
PASAL 13 MUSYAWARAH WILAYAH Musyawarah Wilayah (MUSWIL) adalah forum kekuasaan GPRI di tingkat wilayah dengan wewenang untuk : a.
memilih dan mengangkat Badan Pengurus Harian (BPH) di tingkat wilayah;
b.
menerima atau menolak pertanggungjawaban Badan Pengurus Harian (BPH) di tingkat wilayah; dan
c.
memberikan rekomendasi yang dianggap perlu. PASAL 14 MUSYAWARAH CABANG
Musyawarah Cabang (MUSCAB) adalah forum kekuasaan GPRI di tingkat cabang dengan wewenang untuk : a.
memilih dan mengangkat Badan Pengurus Harian (BPH) di tingkat cabang;
b.
menerima atau menolak pertanggungjawaban Badan Pengurus Harian (BPH) di tingkat cabang; dan
c.
memberikan rekomendasi yang dianggap perlu. PASAL 14 MUSYAWARAH KECAMATAN
Musyawarah Kecamatan (MUSCAM) adalah forum kekuasaan GPRI di tingkat kecamatan dengan wewenang untuk : a.
memilih dan mengangkat Badan Pengurus Harian (BPH) di tingkat kecamatan;
b.
menerima atau menolak pertanggungjawaban Badan Pengurus Harian (BPH) di tingkat kecamatan; dan
c.
memberikan rekomendasi yang dianggap perlu.
BAB VII KEUANGAN PASAL 15 SUMBER KEUANGAN Keuangan GPRI ini terdiri dari sumber-sumber yaitu berikut: a.
sumbangan dan hibah dari para anggota dan simpatisan; dan
b.
sumber-sumber lain yang halal dan tidak mengikat. BAB VIII PEMBUBARAN PASAL 16
(1) GPRI hanya dapat dibubarkan oleh Musyawarah Besar (MUBES) dengan kesepakatan bersama dalam forum; (2)
Musyawarah Besar (MUBES) tersebut dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah peserta yang secara legal formal mempunyai hak suara dan bicara dalam forum tersebut, sedangkan keputusannya dianggap sah apabila disetujui sekurangkurangnya dua pertiga jumlah yang hadir; dan
(3) Apabila terjadi pembubaran maka semua hak milik GPRI akan dilimpahkan kepada yang berhak untuk menerimanya sesuai dengan kesepakatan dari panitia pembubaran GPRI yang telah dibentuk dalam forum Musyawarah Besar (MUBES). BAB IX PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PASAL 17 Perubahan Anggaran Dasar dapat dilaksanakan hanya berdasarkan kesepakatan dan hasil pembahasan dalam Musyawarah Besar (MUBES).
BAB X PENUTUP PASAL 18 KETENTUAN ANGGARAN RUMAH TANGGA Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Anggaran Rumah Tangga adalah tafsir dan penjabaran atas Anggaran Dasar yang direkomendasikan oleh Musyawarah Besar (MUBES). PASAL 19 PENGESAHAN ANGGARAN DASAR Anggaran Dasar ini untuk pertama kalinya disahkan oleh musyawarah badan pendiri GPRI, dan berlaku sejak tanggal 6 Juni 2015 hingga Musyawarah Besar (MUBES) pertama yang selanjutnya disempurnakan dan disahkan dalam forum tersebut.
